Sampai sekarang sebetulnya belum jelas dari mana
anggaran untuk mencetak jutaan keping kartu ketika
Gubernur Jokowi menggelar program kartu sakti
di DKI yang bekerjasama dengan ATM bank.
Itu baru soal anggaran pengadaan kartunya saja. Lebih
misterius lagi dari mana anggaran program
Mestinya biar SPG/marketing bank saja yang mengerjakan
tugas ini.
Tugas Jokowi (presiden) adalah mempertanggungjawabkan
program "sertifikat untuk utang" ini kalau ada Rakyat yang
gagal angsur. Jangan malah memakai duit Rakyat seperti untuk
menalangi utang PT Lapindo kepada korban lumpur.
