[GELORA45] Sekjen PDIP: Jadi Kader Partai Lain Saja Dipecat, Apalagi PKI

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Sekjen PDIP: Jadi Kader Partai Lain Saja Dipecat, Apalagi PKIReporter:  Dewi 
NuritaEditor:  Juli HantoroRabu, 7 Februari 2018 15:12 WIB 
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika berkunjung ke kantor The Wahid Institute, 
Menteng, Jakarta Pusat, 5 Februari 2018. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah jika partai politiknya memiliki kaitan 
dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang jelas-jelas dilarang di Indonesia. 
Oleh karena itu, kata dia, sangat tidak mungkin kader PDI Perjuangan menjadi 
kader PKI.

"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja 
dipecat, apalagi anggota PKI ," kata Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
pada Rabu, 7 Februari 2018.

Hal tersebut diungkapkan Hasto saat bersaksi di sidang kasus ujaran kebencian 
dengan tersangka Alfian Tanjung terkait cuitannya yang menuduh 85 persen kader 
PDIP adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI) di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca juga: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum  

Hasto mengatakan, cuitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif 
terhadap PDI Perjuangan. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten 2017. 
"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) 
sangat serius," kata Hasto.

Tidak hanya soal pilkada, kata Hasto, para kader partai juga banyak mendapat 
pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut. 
Oleh karenanya, kata Hasto, cuitan Alfian Tanjung yang menuding bahwa 'PDIP 85% 
isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDIP.

Dalam kesaksiannya, Hasto didampingi Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Habib 
Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia 
(Bamusi).

Baca juga: Demi Sejarah, Politikus PDIP Ini Tetap Ingin Negara Rehabilitasi 
Soekarno  

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Edaran 
ditandatangani tertanggal 2 Februari 2017, yang menegaskan PDI Perjuangan 
adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip 
Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.

[GELORA45] Pakar Jelaskan "Senjata Rahasia" Atas Keamanan

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Pakar Jelaskan "Senjata Rahasia" Atas Keamanan 
2018-02-08 10:54:11  CRI 
  Tiongkok dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu negara yang paling 
aman di dunia. Sedangkan di belakang urutan terdepan pada "tangga keamanan 
global", persediaan polisi per kapita dan biaya "penjagaan keamanan" di 
Tiongkok jauh lebih rendah dari pada level dunia.

  Pada tahun 2017, Tiongkok sekali lagi menjadi salah satu negara yang 
paling rendah tingkat kejadian kasus pembunuhan, sementara kasus kejahatan 
kekerasan yang serius menurun sampai 51,8% dari pada tahun 2012, rasa puas para 
warga atas keamanan sosial naik sampai 95,55%. Profesor Wang Dawei dari 
Universitas Keamanan Umum Rakyat Tiongkok berpendapat, baik ditinjau dari 
target evaluasi secara subyektif maupun dari target evaluasi secara obyektif, 
"indeks keamanan" masyarakat Tiongkok menduduki urutan terdepan di dunia.

  Wang Dawei mengatakan, di dunia sekarang ada dua target dalam standar 
evaluasi keamanan sosial, yaitu target subyektif dan target obyektif, yang 
disebut target subyektif ialah rasa aman umum, rasa puas massa dan pengakuan 
warga terhadap pekerjaan polisi, sedangkan target obyektif ialah tingkat 
kejadian kasus dan tingkat pembongkaran kasus. Di Tiongkok, target evaluasi 
subyektif dan target evaluasi obyektif yang menilai pekerjaan keamanan, seperti 
tingkat kejadian kasus, tingkat pembongkaran kasus dan rasa aman umum lebih 
unggul dari pada data serupa di dunia, hal itu sudah diakui umum.

  Sejumlah politikus atau pakar berbagai negara juga mempunyai pandangan 
yang sama dengan Profesor Wang Dawei. Bahkan ada yang menilai bahwa 
perkembangan cepat ekonomi dan kestabilan masyarakat merupakan dua keajaban 
yang diperlihatkan oleh Tiongkok kepada dunia. Di belakang "keajaban" tersebut, 
suatu kenyataan yang tak terelakkan ialah, angka polisi Tiongkok jauh lebih 
rendah dari pada level dunia, pengeluaran yang digunakan untuk memelihara 
keamanan umum dan kestabilan masyarakat dalam proporsi produk domestik bruto 
(PDB) juga lebih rendah dari pada negara-negara lainnya.

  Diberitakan, terhitung sampai akhir tahun 2017, "massa distrik Chaoyang" 
sebagai kekuatan pelengkap dalam pemeliharaan keamanan sosial di Distrik 
Chaoyang, Kota Beijing sudah mencapai 140 ribu orang, kira-kira di setiap area 
seluas satu kilometer persegi terdapat hampir 300 "massa Chaoyang".

  Menurut Profesor Wang Dawei, menempuh jalan "garis massa" justru adalah 
"senjata gaib" dalam pembenahan komprehensif keamanan sosial Tiongkok.

  Wang Dawei mengatakan, gagasan inti dalam reformasi kepolisian ke-empat 
ialah sumber kemunculan kejahatan terletak di tengah masyarakat, sedangkan 
kekuatan induk yang mencegah kejahatan adalah massa, inilah tradisi baik yang 
diteruskan dalam pekerjaan keamanan umum.

  Selain "massa Chaoyang" yang terkenal, sejumlah hasil iptek tinggi juga 
telah diterapkan dalam pemeliharaan keamanan umum, guna menggertak penjahat, 
sekaligus meningkatkan rasa aman para warga.
 

[GELORA45] Ketika FPI dan PDIP Menjelaskan Tak Ada Kadernya yang PKI

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Ketika FPI dan PDIP Menjelaskan Tak Ada Kadernya yang PKIReporter:  Dewi 
NuritaEditor:  Rina WidiastutiKamis, 8 Februari 2018 07:29 WIB 
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendatangi rumah 
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta 
Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif dan 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto 
Kristiyanto, sama-sama menegaskan bahwa tidak ada kader Partai Komunis 
Indonesia (PKI) di tubuh FPI dan PDIP. Kedua pihak itu menyampaikan penegasan 
seusai sidang ujaran kebencian dengan terdakwa Alfian Tanjung di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2018, yang berlangsung penuh debat..

Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 7 Februari 2018, Slamet Maarif 
memberikan penjelasannya terkait keterangan Hasto di sidang. "Habib Rizieq 
tidak pernah menyatakan bahwa di FPI banyak anak PKI. Habib Rizieq hanya 
menyatakan bahwa anak-anak keturunan PKI yang tidak lagi mengusung ideologi PKI 
tidak boleh diganggu," ujarnya.

Baca: Sekjen PDIP: Jadi Kader Partai Lain Saja Dipecat, Apalagi PKI

Slamet menyampaikan hal itu menanggapi cerita yang disampaikan Sekretaris 
Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat bersaksi dalam sidang Alfian Tanjung. 
Ketika itu, Hasto menyamakan Ribka Tjiptaning dengan kader FPI yang notabene 
adalah keturunan PKI, namun bukan berarti masih menganut PKI, paham yang 
dilarang di Indonesia.

Simak: Percaya atau Tidak, Rizieq Syihab Populer di Mata PNS dan Pegawai BUMN

Hasto bercerita, Rizieq Shihab pernah menyampaikan langsung kepadanya bahwa ada 
keturunan dari anggota PKI dalam FFI. "Saya bertemu dengan Habib Rizieq pada 28 
Januari 2017 di Megamendung. Banyak anak keturunan PKI di FPI. Jadi sama. Dia 
bukan PKI," tutur Hasto di persidangan Alfian.

Hasto menyinggung nama Rizieq saat menjawab pertanyaan tim penasihat hukum 
Alfian yang menyinggung anggota DPR yang juga kader PDIP Ribka Tjiptaning 
mengaku sebagai anak keturunan PKI.

Baca: Dituduh PKI, Hasto Sebut Elektabilitas PDIP Menurun

Hasto sempat menyebut pertanyaan yang diajukan penasihat hukum soal Ribka 
Tjiptaning tak terkait materi perkara. "Dari pernyataannya juga tidak tahu 
subtansinya, itu di luar materi," kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan bahwa buku yang pernah ditulis Ribka Tjiptaning 
berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI dan Anak PKI Masuk Parlemen, hanya menyatakan 
bahwa anak PKI masuk ke PDIP, bukan untuk menyebarkan ideologi PKI atau 
komunisme.

Infografis: Tanda-Tanda Isu PKI Bangkit Kembali di Media Sosial

"Saya luruskan yang mulia, bahwa dalam buku tersebut, anak PKI masuk, tapi 
bukan saya PKI, bukan menyebarkan saya PKI, tapi adalah anak PKI masuk," kata 
Hasto.

Di luar persidangan, Hasto pun kembali mengungkapkan kepada wartawan soal isu 
Ribka Tjiptaning, salah satu pengurus PDIP, adalah kader PKI. Menurut dia, hal 
tersebut sama sekali keliru.

Hasto menjelaskan, Ribka memang memiliki orang tua dengan latar belakang PKI, 
namun bukan berarti dia menganut paham komunis. Pertalian darah seseorang, kata 
Hasto, tak membuat pandangan politik juga harus sama.

"Ribka Tjiptaning tidak dapat memilih lahir dari siapa. Kelahiran ibu 
Tjiptaning rahmat dari Tuhan yang maha kuasa sehingga tidak bisa memilih lahir 
dari mana," kata Hasto. Ia pun berharap agar polemik mengenai asal-usul Ribka 
Tjiptaning dihentikan.

[GELORA45] Normalisasi Sungai Ciliwung Tersendat, Sandiaga Uno Bilang Begini

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Normalisasi Sungai Ciliwung Tersendat, Sandiaga Uno Bilang BeginiReporter:  
Irsyan Hasyim (Kontributor)Editor:  Dwi ArjantoKamis, 8 Februari 2018 12:39 WIB 
Banjir Jakarta Akibat Perubahan Tata Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tengah 
menunggu hasil appraisal untuk menentukan harga lahan warga yang berada di 
aliran Sungai Ciliwung untuk melanjutkan normalisiasi sungai tersebut.

Normalisasi sungai itu sesuai dengan rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai 
Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). Anggaran sudah tersedia, tinggal menyepakati 
harga, kemudian dieksekusi.

“Untuk penanggulangan (banjir) dan pengelolaan air dengan memastikan bahwa kita 
punya sistem yang bagus, didanai. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI harus 
merogoh kocek dan harus investasi di situ. Kalau saya melihatnya, sih, 
investasi bahwa kota ini harus sustainable,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, 
Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: Bekasi Percepat Normalisasi Sungai dan Saluran Sebelum Penghujan


Mengenai rumah susun untuk relokasi, kata Sandiaga, perbaikan akomodasi ke 
lokasi rusun juga akan didorong. Selama ini, relokasi tidak terhambat karena 
kekurangan rusun, tapi kurangnya akses akomodasi ke tempat tinggal warga 
sekarang. “Rusun di Jatinegara Barat itu contoh bagus banget, di mana rusunnya 
di situ, dan kami ingin ciptakan yang seperti itu,” tuturnya.

Terkait dengan permasalahan hukum, menurut Sandiaga, ketersediaan lahan itu 
sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang memberikan keleluasaan 
untuk proyek berpengaruh terhadap kepentingan umum dan negara. “Sengketa 
tersebut ada di pengadilan dan lahan tersebut langsung diserahkan ke 
pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, banjir Jakarta di kawasan Pejaten hingga Kampung Melayu pada awal 
pekan ini disebabkan meluapnya Sungai Ciliwung.

Foto udara banjir yang merendam kawasan Kampung Melayu, Jakarta, 6 Februari 
2018. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung telah merendam sejumlah permukiman di 
Jakarta. TEMPO/Subekti.

Padahal sejak era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 
dilakukan normalisasi atau pembuatan tanggul beton di sepanjang sungai.

“Normalisasi Sungai Ciliwung hingga akhir Desember 2017 baru berjalan 60 persen 
saja,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Teguh 
Hendarwan saat ditemui di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu, 7 Januari 2018.

Simak pula: Anies Akan Gelar Rembuk Musyawarah Terkait Nasib Warga Bukit Duri

Menurut Teguh, kendala utama proses normalisasi Ciliwung adalah pembebasan 
lahan, yang disebabkan tiga hal, yakni administrasi, relokasi, dan gugatan 
hukum yang dilakukan masyarakat. "Pembebasan lahan tidak semudah yang kami 
bayangkan. Banyak proses yang harus kami tempuh," katanya.

Teguh menjelaskan, normalisasi sungai baru akan berjalan kembali setelah 
masalah gugatan hukum di beberapa tempat selesai. Salah satu wilayah di 
bantaran Sungai Ciliwung yang masih terkendala hukum adalah kawasan Bidara Cina.

[GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Di fb (youtube) ada anak papua memberi kartu hitam pada 2 anggota DP..I dan 1 
pada ketua bem U.. .
Alasanya ketiga orang ini buta karena matanya kena debu  gurun pasir

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Thursday, February 08, 2018 2:42 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com; Chalik Hamid 
Subject: [**EXTERNAL**] SV: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk 
Jokowi


   Tidak pantas lampu hijau untuk Amin Rais. Yang pantas lampu hitam supaya 
sesuai dengan mukanya.

Den torsdag, 8 februari 2018 6:56 skrev "Chalik Hamid 
chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]" 
>:


Kapan pak Amien akan jalan kaki dari Jogya ke Jkt bawa kartu kuning??? Agar 
ditonton oleh rakyat sepanjang jalan??? Si Tua Bangka tak tahu diri. Orang tua 
berpolitik rendahan!!!

- Pesan yang Diteruskan -
Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] 
>
Kepada: GELORA_In >
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 00.27.32 GMT+1
Judul: Fw: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi




From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]
Sent: Thursday, February 8, 2018 3:29 AM


http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi
Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah
untuk Jokowi
Ihsanuddin
Kompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB
[https://asset.kompas.com/crop/200x50:800x450/750x500/data/photo/2018/02/07/3295155888.png]
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP PAN, 
Jakarta, Rabu (7/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( 
PAN) Amien 
Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu 
kuning kepada Presiden Joko Widodo. 
Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak cukup.
"Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk 
Jokowi)," kata Amien usai menghadiri 
diskusi ' Kartu Kuning' dan Gerakam 
Mahasiswa Zaman Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu 
presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua 
periode.
"Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih 
bagus," kata Amien.
Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, Jokowi 
telah gagal menyejahterakan rakyat.
Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya dan 
asing.
(Baca juga: Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk 
Jokowi)
Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam 
pembangunannya menabrak sejumlah aturan.
"Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari 
peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan 
lain-lain. Itu jelas sekali," kata Amien.
Aksi kartu kuning kepada Jokowi terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.
Saat itu, Jokowi masih berada di atas panggung usai memberikan sambutan di 
acara Dies Natalies UI di Kampus UI, Depok.
Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengacungkan 
kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup peluit.
Kartu kuning diberikan sebagai 
peringatan ke Jokowi atas berbagai masalah yang terjadi, mulai dari gizi buruk 
di Asmat yang menewaskan puluhan orang hingga wacana pemerintah hendak 
mengangkat penjabat Gubernur dari Polri.
PenulisIhsanuddin

SV: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi

[S Manap rana...@yahoo.se [GELORA45]]

   Tidak pantas lampu hijau untuk Amin Rais. Yang pantas lampu hitam supaya 
sesuai dengan mukanya. 

Den torsdag, 8 februari 2018 6:56 skrev "Chalik Hamid 
chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]" :
 

  Kapan pak Amien akan jalan kaki dari Jogya ke Jkt bawa kartu kuning??? 
Agar ditonton oleh rakyat sepanjang jalan??? Si Tua Bangka tak tahu diri. Orang 
tua berpolitik rendahan!!!
   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 00.27.32 
GMT+1Judul: Fw: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi
       From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Thursday, 
February 8, 2018 3:29 AM   
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi

Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah 

untuk Jokowi
IhsanuddinKompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB   Ketua Dewan Kehormatan Partai 
Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu 
(7/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan 
Partai Amanat Nasional ( PAN) Amien Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning 
kepada Presiden Joko Widodo. Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak 
cukup."Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi)," 
kata Amien usai menghadiri diskusi ' Kartu Kuning' dan Gerakam Mahasiswa Zaman 
Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).Amien menilai 
kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu presiden 2019. 
Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua periode."Jadi 
dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih bagus," 
kata Amien.Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun 
ini, Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat.Ekonomi yang dibangun menurut 
dia hanya menguntungkan golongan kaya raya dan asing.(Baca juga: Amien Rais 
Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk Jokowi)Ia mencontohkan proyek 
Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam pembangunannya menabrak 
sejumlah aturan."Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, 
dari peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan 
lain-lain. Itu jelas sekali," kata Amien.Aksi kartu kuning kepada Jokowi 
terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.Saat itu, Jokowi masih berada di atas 
panggung usai memberikan sambutan di acara Dies Natalies UI di Kampus UI, 
Depok.Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa 
mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup 
peluit.Kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi atas berbagai 
masalah yang terjadi, mulai dari gizi buruk di Asmat yang menewaskan puluhan 
orang hingga wacana pemerintah hendak mengangkat penjabat Gubernur dari 
Polri.PenulisIhsanuddin








  #yiv7761734924 #yiv7761734924 -- #yiv7761734924ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv7761734924 
#yiv7761734924ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv7761734924 
#yiv7761734924ygrp-mkp #yiv7761734924hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv7761734924 #yiv7761734924ygrp-mkp #yiv7761734924ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv7761734924 #yiv7761734924ygrp-mkp .yiv7761734924ad 
{padding:0 0;}#yiv7761734924 #yiv7761734924ygrp-mkp .yiv7761734924ad p 
{margin:0;}#yiv7761734924 #yiv7761734924ygrp-mkp .yiv7761734924ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv7761734924 #yiv7761734924ygrp-sponsor 
#yiv7761734924ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7761734924 
#yiv7761734924ygrp-sponsor #yiv7761734924ygrp-lc #yiv7761734924hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7761734924 
#yiv7761734924ygrp-sponsor #yiv7761734924ygrp-lc .yiv7761734924ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7761734924 #yiv7761734924actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7761734924 
#yiv7761734924activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7761734924
 #yiv7761734924activity span {font-weight:700;}#yiv7761734924 
#yiv7761734924activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv7761734924 #yiv7761734924activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7761734924 #yiv7761734924activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv7761734924 #yiv7761734924activity span 
.yiv7761734924underline {text-decoration:underline;}#yiv7761734924 
.yiv7761734924attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv7761734924 .yiv7761734924attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv7761734924 .yiv7761734924attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv7761734924 .yiv7761734924attach label 

Fw: [GELORA45] PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: ajegil...@yahoo.com [GELORA45] 
Kepada: "GELORA45@yahoogroups.com" 
Terkirim: Rabu, 7 Februari 2018 17.51.06 GMT+1Judul: 
[GELORA45] PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali
     




Ke mana Budiman Sudjatmiko?




-


 

PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden DihidupkanKembali

 

RZR, CNN Indonesia | Senin, 05/02/2018 19:59 WIB


 



SekjenPDIP Hasto Kristiyanto menilai pasal itu penting untuk menjaga marwah dan 
namabaik presiden. Presiden sebagai simbol negara dinilai kerap dilecehkan 
pihaktak bertanggung jawab. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

 

Jakarta, CNN Indonesia --Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto 
menyatakan partainyamendukung pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali 
dalam Revisi KitabUndang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pasal itu dianggap penting untuk menjaga marwah presiden sebagai simbol 
negaraagar tak mudah dilecehkan oleh masyarakat.

"Tentu saja kita harus menempatkan marwah presiden yang dipilih langsungoleh 
rakyat itu juga untuk mendapatkan tempat yang harus kita jaga bersamaposisi 
politiknya," kata Hasto di kantor The Wahid Institute, Jakarta,Senin (5/2).

 

Hasto menilai prosesdemokrasi di Indonesia saat ini sudah masuk kategori 
'kebablasan'. Pasalnya,presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan 
seringkali dilecehkan olehmasyarakat yang tak bertanggung jawab. 

Ia mengatakan sudah sepatutnya negara membutuhkan peraturan hukum 
untukmelindungi nama baik presiden. 

"Tetapi dengan melihat demokrasi yang kebablasan yang simbol-simbol negarapun 
seringkali dilecehkan, maka kalau kita melihat hal tersebut perlu 
dilakukanpengaturan," tambah Hasto.

 

Hasto juga menilai pasalpenghinaan presiden sudah sesuai dengan budaya di 
Indonesia yang mengedepankanasas kekeluargaan. Baginya, budaya Indonesia yang 
ketimuran telah sesuai dalammenempatkan posisi pemimpin dalam masyarakat berada 
di kedudukan yangterhormat. 

"Itu bagian dari kebudayaan kita, bukan hanya presiden, kepala desa,kepala RT 
pun kita hormati," kata Hasto.

 

Meski begitu, Hastomenepis anggapan tentang kekhawatiran Jokowi menimbulkan 
kembali pemerintahyang otoriter saat pasal itu berlaku. Baginya, pemerintah di 
bawah Jokowi takakan berbuat demikian meskipun pasal tersebut diberlakukan. 

"Pemerintahan Jokowi pemerintahan yang demokratis, tak akan berbuatrepresif 
(diberlakukannya pasal penghinaan presiden)," kata dia.

Anggota DPR di parlemen saat ini tengah menggodok revisi KUHP. Pasal 
penghinaanterhadap presiden rencananya akan diberlakukan kembali. Salah satu 
opsi yangdiwacanakan adalah menyematkan delik aduan dalam pasal yang sebelumnya 
telahdibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. (osc)

 

Manuver Menko Luhut di Meikarta Re: [GELORA45] Kemendagri beberkan

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Manuver Menko Luhut di Meikarta  
"Beberapa kutipanpernyataan Luhut dalam kegiatan itu kian menegaskan 
bahwa kehadiran Luhutadalah resmi sebagai pejabat negara."

  From: ajeg
4-5 Bulan lalu kasus ini masih menghebohkan. Sekarang 
 seperti pelan-pelan (di)tenggelamkan. Hebatnya, bukan 
cuma promosi tetap berjalan, penjualan pun diakui sudah 
laku ratusanribu unit.
- 
Kemendagri beberkan persoalan perizinan Meikarta Rabu, 27 September 2017 18:03 
WIBReporter: Yayu Agustini Rahayu Merdeka.com - Komisi II DPRmenggelar rapat 
membahas perizinan Meikarta. Rapat tersebut dihadiri pejabatKementerian Dalam 
Negeri, Ombudsman RI dan perwakilan pemerintah KabupatenBekasi. Dalam rapat 
tersebut dibahas Lippo Groupyang melakukan pemasaran besar-besaran padahal izin 
yang dimiliki belumlengkap. Izin tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
dan analisisdampak lingkungan (AMDAL). Direktur Jenderal Otonomi Daerah 
(DirjenOtda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menilai, persoalan Meikarta 
berada diantara peraturan dan kebutuhan akan hunian. Sehingga harus dicari 
solusinyaagar Meikarta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain 
tidakmenyalahi aturan. "Kebutuhannya memang ada percepataninvestasi ada 
kebutuhan perumahan, ikon Bekasi Meikarta ini. Tapi di sisi lainaturan jangan 
ditabrak. Jadi kalau dia mau memenuhi ke arah kebutuhan saja itupasti nabrak 
aturan, kalau dia murni masuk ke peraturan saja dia pasti akanberhenti karena 
peraturan banyak yang belum tersiapkan sehingga posisinyaadalah bagaimana 
memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan, cari titikkompromi," kata 
Sumarsono, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9). Sejauh ini Meikarta baru 
mengantongi izinlokasi dan IPPT. Namun, lanjut Sumarsono, sesungguhnya Lippo 
Group telahmengambil langkah-langkah untuk memperoleh semua izin yang 
dibutuhkan. "Meikarta sudah bersurat mintarekomendasi ke gubernur, Meikarta 
sudah membuat AMDAL, numpuk semua di Pemkabyang tidak bisa diproses karena 
menunggu rekomendasi gubernur," ungkapnya. Rekomendasi Gubernur dibutuhkan 
sebabBekasi termasuk kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih 
dari1.000.000 jiwa. Persoalannya, belum ada peraturan gubernur yang menjadi 
dasaruntuk rekomendasi gubernur. "Jadi ini berturut-turut Pergub belum 
ada,rekomendasi belum dibuat, yang lainnya mandek," jelasnya. Menurutnya, belum 
adanya Pergub ini harusmenjadi bahan evaluasi dan perbaikan. "Kami akan cek ke 
Jabar kenapapergubnya lambat dikeluarkan, jadi ini bagian daripada masalah yang 
akan kamiselesaikan sebagai bentuk kesimpulan dari rapat hari ini kita 
akankonsolidasikan pemerintah Jabar sama pemkab Bekasi terkait dengan 
isu-isupermasalahan Meikarta," ucapnya. Sebelumnya, Chief Executive Officer 
(CEO)Lippo Group, James Riady meminta maaf lantaran promosi proyek 
Meikartadilakukan dengan gencar. Padahal, di saat bersamaan proyek tersebut 
belummengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. James Riady pun berjanji akan terusberbenah untuk lebih baik ke 
depannya. "Mohon maaf kalau ada kekurangan,semua akan dilengkapi. Fokusnya 
adalah bagaimana memikirkan sebelas jutadefisit rumah," ungkapnya di Hotel 
Raffles, Jakarta Selatan, Senin (11/9). Untuk diketahui, Wakil Gubernur 
JawaBarat, Deddy Mizwar menegaskan status pembangunan dan pemasaran 
kawasanpermukiman Meikarta Lippo Cikarang harus dihentikan hingga ada 
rekomendasi danizin legal. Deddy mengungkapkan, pembangunan hunianvertikal itu 
melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PengelolaanPembangunan 
dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. "Saya cek di 
Pemprov belum adapermohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini 
dihentikan sampaimereka mohon izin untuk rekomendasi," kata Deddy. [noe]   

[GELORA45] “We Are The Death Merchant of the World”: Ex-Bush Official Lawrence Wilkerson

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.informationclearinghouse.info/48750.htm

[GELORA45] Kemendagri beberkan persoalan perizinan Meikarta

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

4-5 Bulan lalu kasus ini masih menghebohkan. Sekarang 
 seperti pelan-pelan (di)tenggelamkan. Hebatnya, bukan 
cuma promosi tetap berjalan, penjualan pun diakui sudah 
laku ratusansibu unit.
- 
Kemendagri beberkan persoalan perizinan Meikarta Rabu, 27 September 2017 18:03 
WIBReporter: Yayu Agustini Rahayu Merdeka.com - Komisi II DPRmenggelar rapat 
membahas perizinan Meikarta. Rapat tersebut dihadiri pejabatKementerian Dalam 
Negeri, Ombudsman RI dan perwakilan pemerintah KabupatenBekasi. Dalam rapat 
tersebut dibahas Lippo Groupyang melakukan pemasaran besar-besaran padahal izin 
yang dimiliki belumlengkap. Izin tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
dan analisisdampak lingkungan (AMDAL). Direktur Jenderal Otonomi Daerah 
(DirjenOtda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menilai, persoalan Meikarta 
berada diantara peraturan dan kebutuhan akan hunian. Sehingga harus dicari 
solusinyaagar Meikarta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain 
tidakmenyalahi aturan. "Kebutuhannya memang ada percepataninvestasi ada 
kebutuhan perumahan, ikon Bekasi Meikarta ini. Tapi di sisi lainaturan jangan 
ditabrak. Jadi kalau dia mau memenuhi ke arah kebutuhan saja itupasti nabrak 
aturan, kalau dia murni masuk ke peraturan saja dia pasti akanberhenti karena 
peraturan banyak yang belum tersiapkan sehingga posisinyaadalah bagaimana 
memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan, cari titikkompromi," kata 
Sumarsono, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9). Sejauh ini Meikarta baru 
mengantongi izinlokasi dan IPPT. Namun, lanjut Sumarsono, sesungguhnya Lippo 
Group telahmengambil langkah-langkah untuk memperoleh semua izin yang 
dibutuhkan. "Meikarta sudah bersurat mintarekomendasi ke gubernur, Meikarta 
sudah membuat AMDAL, numpuk semua di Pemkabyang tidak bisa diproses karena 
menunggu rekomendasi gubernur," ungkapnya. Rekomendasi Gubernur dibutuhkan 
sebabBekasi termasuk kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih 
dari1.000.000 jiwa. Persoalannya, belum ada peraturan gubernur yang menjadi 
dasaruntuk rekomendasi gubernur. "Jadi ini berturut-turut Pergub belum 
ada,rekomendasi belum dibuat, yang lainnya mandek," jelasnya. Menurutnya, belum 
adanya Pergub ini harusmenjadi bahan evaluasi dan perbaikan. "Kami akan cek ke 
Jabar kenapapergubnya lambat dikeluarkan, jadi ini bagian daripada masalah yang 
akan kamiselesaikan sebagai bentuk kesimpulan dari rapat hari ini kita 
akankonsolidasikan pemerintah Jabar sama pemkab Bekasi terkait dengan 
isu-isupermasalahan Meikarta," ucapnya. Sebelumnya, Chief Executive Officer 
(CEO)Lippo Group, James Riady meminta maaf lantaran promosi proyek 
Meikartadilakukan dengan gencar. Padahal, di saat bersamaan proyek tersebut 
belummengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. James Riady pun berjanji akan terusberbenah untuk lebih baik ke 
depannya. "Mohon maaf kalau ada kekurangan,semua akan dilengkapi. Fokusnya 
adalah bagaimana memikirkan sebelas jutadefisit rumah," ungkapnya di Hotel 
Raffles, Jakarta Selatan, Senin (11/9). Untuk diketahui, Wakil Gubernur 
JawaBarat, Deddy Mizwar menegaskan status pembangunan dan pemasaran 
kawasanpermukiman Meikarta Lippo Cikarang harus dihentikan hingga ada 
rekomendasi danizin legal. Deddy mengungkapkan, pembangunan hunianvertikal itu 
melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PengelolaanPembangunan 
dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. "Saya cek di 
Pemprov belum adapermohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini 
dihentikan sampaimereka mohon izin untuk rekomendasi," kata Deddy. [noe] 

Fw: [GELORA45] Kunjungi Kiai, Panglima TNI Mengaku Bangga Pada Ulama

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[GELORA45] Terkirim: Rabu, 7 Februari 2018 22.08.50 
GMT+1Judul: [GELORA45] Kunjungi Kiai, Panglima TNI Mengaku Bangga Pada Ulama
     

  
https://www.jawapos.com/read/2018/01/31/185096/kunjungi-kiai-panglima-tni-mengaku-bangga-pada-ulama

Kunjungi Kiai, Panglima TNI MengakuBangga Pada Ulama

Rabu, 31 Jan 2018 01:53 | editor : Yusuf Asyari 



Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu para kiai di PondokPesantren 
(Ponpes) An-Nur 1, Jalan Diponegoro IV/6 Bululawang,Malang, Jawa Timur, Selasa 
(30/1). (Istimewa) 

JawaPos.com - Panglima TNI MarsekalHadi Tjahjanto mengatakan bahwa ulama 
memiliki peran besar dalammeraih kemerdekaan Indonesia. Selama perjuangan 
berlangsung, ulamabanyak menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti 
gunamempertahankan NKRI.

Oleh sebab itu, Hadi menuturkan akan selalu memegangteguh ajaran yang diberikan 
para ulama dalam mengarungi tugasnyasebagai pimpinan militer, supaya mampu 
menjaga keutuhan NKRI.

"Saya akan pegang nilai-nilai dasar tersebut.Mudah-mudahan dengan doa seluruh 
Kiai dan Ulama, saya sebagaiPanglima TNI dapat melaksanakan tugas negara dalam 
menegakankedaulatan, menjaga keutuhan, dan keselamatan bangsa," ungkapHadi 
kepada JawaPos.com, Selasa (30/1).

Berita Terkait 
   
   -
 Panglima TNI Sebut Ada 3 Ancaman Nyata, Pemda Diminta Waspada!  
 
   -
 Panglima TNI Khawatir Ancaman Siber Ciptakan Lonewolf  
 
   -
 Dari Hobi Mancing Belut, Jual Sepatu Ayahnya hingga Soal Ikan Asin  


Hal ini diungkapkan Hadi saat bersilaturahmi denganpara Kiai dan Alim Ulama 
se-Jawa Timur, di Pondok Pesantren (Ponpes)An-Nur 1, Jalan Diponegoro IV/6 
Bululawang, Malang, Jawa Timur,Selasa (30/1).

Dihadapan para Kyai dan Ulama Ponpes An-Nur,Panglima TNI sempat bercerita bahwa 
pada pertempuran 10 November diSurabaya, kakeknya ikut bergabung dalam Laskar 
Sabilillah untukmelawan penjajah Belanda, kemudian bergabung di Batalyon 
509Situbondo, sebelum beliau meninggal dunia.

 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu parakiai di Pondok Pesantren 
(Ponpes) An-Nur 1, Jalan Diponegoro IV/6Bululawang, Malang, Jawa Timur, Selasa 
(30/1). (Istimewa) 

Di akhir obrolannya Hadi menyampaikan rasa banggakepada para ulama yang tak 
pernah berhenti menyebarkan kebaikankepada masyarakat.

"Saya sampaikan terima kasih dan rasa banggakepada para Kiai dan Ulama, yang 
telah berkenan dan memberikanpetuahnya kepada saya sebagai Panglima TNI dalam 
acara silaturahmi diPonpes An-Nur ini,” pungkas Hadi.

Fw: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 Kapan pak Amien akan jalan kaki dari Jogya ke Jkt bawa kartu kuning??? Agar 
ditonton oleh rakyat sepanjang jalan??? Si Tua Bangka tak tahu diri. Orang tua 
berpolitik rendahan!!!
   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 00.27.32 
GMT+1Judul: Fw: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Thursday, February 
8, 2018 3:29 AM  


 

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi


Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah 

untuk Jokowi
IhsanuddinKompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB   Ketua Dewan Kehormatan Partai 
Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu 
(7/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN) 
Amien Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 
(BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo. 
Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak cukup.

"Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi)," kata 
Amien usai menghadiri diskusi ' Kartu Kuning' dan Gerakam Mahasiswa Zaman Now' 
yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu 
presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua 
periode.

"Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih 
bagus," kata Amien.

Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, Jokowi 
telah gagal menyejahterakan rakyat.

Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya dan 
asing.

(Baca juga: Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk Jokowi)

Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam 
pembangunannya menabrak sejumlah aturan.

"Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari 
peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan 
lain-lain.. Itu jelas sekali," kata Amien.

Aksi kartu kuning kepada Jokowi terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.

Saat itu, Jokowi masih berada di atas panggung usai memberikan sambutan di 
acara Dies Natalies UI di Kampus UI, Depok.

Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengacungkan 
kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup peluit.

Kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi atas berbagai masalah yang 
terjadi, mulai dari gizi buruk di Asmat yang menewaskan puluhan orang hingga 
wacana pemerintah hendak mengangkat penjabat Gubernur dari Polri.
PenulisIhsanuddin

Fw: [GELORA45] Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam,yang Minta Rumah

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 00.35.15 
GMT+1Judul: Fw: [GELORA45] Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam,yang Minta 
Rumah
     

  From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] Sent: Thursday, February 
8, 2018 3:23 AM  


 

https://news.detik.com/berita/d-3855973/cerita-jokowi-dihampiri-suku-anak-dalam-yang-minta-rumah?_ga=2.43124517.1807556308.1518030957-416626995.1518030957

Kamis 08 Februari 2018, 00:08 WIB
Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam 


yang Minta Rumah
Ray Jordan - detikNews  Presiden Jokowi dihampiri suku anak dalam saat meninjau 
embung di Sumbar (Foto: Ray Jordan/detikcom) Dharmasraya - Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) meninjau pembuatan embung di salah satu desa di Dharmasraya, Sumbar. 
Di lokasi itu, Jokowi dihampiri oleh beberapa orang suku anak dalam yang 
meminta hunian.

Jokowi meninjau lokasi pembuatan embung yang ditinjau berada di Desa Sitiung, 
Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018). Embung desa tersebut akan 
bervolume 15.625 m3 dengan dana pembangunan mencapai Rp 810 juta. Pembangunan 
embung desa ini merupakan program padat karya tunai dari Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Saat meninjau, Jokowi sempat berdialog dengan beberapa pekerja. Jokowi sempat 
menyusuri pinggiran embung yang tanahnya masih labil.

Saat meninjau pembangunan embung desa ini, Presiden didampingi Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur 
Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Kemudian, ada sekelompok orang yang mendekat ke Jokowi membawa spanduk kecil 
bertuliskan 'Selamat Datang Presiden Joko Widodo di Dharmasraya'. Rupanya 
mereka juga hendak mengadu ke Jokowi.

Jokowi lantas meminta Paspampres mengajak seorang pria tua berbaju biru yang 
diketahui bernama Nyelembung untuk menemui dirinya. Nyelembung merupakan bagian 
dari Suku Anak Dalam yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya.

Saat bertemu, Nyelembung langsung mencium tangan Jokowi. Mantan Gubernur DKI 
itu membalas dengan merangkulkan tangan ke pundak Nyelembung. Saat itu, 
Nyelembung tampak membisikkan sesuatu ke Jokowi.

Usai dibisiki, Jokowi meminta ajudannya untuk mencatat apa yang disampaikan 
oleh Nyelembung. Diketahui, ternyata Nyelembung mengeluhkan soal tempat tinggal 
mereka yang terusir dari dalam hutan.

"Sudah kubilang sama pak Jokowi tadi kami harus minta ketetapan (hunian)," ujar 
Nyelembung.

Saat dikonfirmasi, Jokowi membenarkan bahwa Suku Anak Dalam yang ditemuinya 
mengeluhkan soal tempat tinggal. Jokowi pun akan menindak lanjuti aspirasi Suku 
Anak Dalam tersebut.


|   Jokowi saat ke kafe di Sumbar. (Foto: Ray Jordan/detikcom) |


"Itu tadi soal tempat tinggal," kata Jokowi saat ditemui di sebuah kafe di 
Jalan Lintas Sumatra KM 1, Dharmasraya. 
(jor/dkp)

[GELORA45]

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

*Bahasa anak2 zaman “now” di Indonesia*

· **Dumay**: dunia maya



· **KEPO**:Know Everything Personal Object (Sok mau tahu



· **CHEKIDOT** :  Chek It Out (Silahkan Check)



· **KUDET** : Kurang Up To Date



· **BAPER** :  Bawa Perasaan



· **PEA** :   Pendek Akal (bodoh)



· **WOLES** : dari Slow-Selow-dibalik (Lambat/lemot)



· **CMIIW** :  Correct Me If I Wrong



· **LOL** :Laugh Out Loud



· **WAD** : What Are You Doing



· **GWS** :  Get Well Soon



· **CIUS MIAPIH** : Serius? Demi apa?



· **BPJS** :   Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita



· **AA GYM GTL** : Agak Agak Gimana Gitu Lho



· **REMPONG**:  Ribet



· **BROWNIES** :Berondong Manis



· *PKSBLN* :  Pikasebeleun



· **PHP** : Pemberi Harapan Palsu



· **PHO** : Perusak Hubungan Orang



· **PSP** :   Pembuat Status Palsu



· **LDR** :   Long Distance Relationship



· **MEME**(Dibaca : Mim) : Pesan kocak



· **MASBULO** :Masalah Buat Lo?



· **BTW** :  By The Way



· **OTW** : On The Way



· **COD** :  Cash Over Delivery



· **GAZEBO** :   Gak Jelas Bo..



· **IYKWIM** :If You Know What I Mean



· **PERTAMAX** :   Pertama / Komentar Pertama



· **ORETZ** :   All Right / Oke



· **BOHAY** :  Body Aduhai



· *ANDILAU* :  Antara Dilema dan Galau



· *SKSD* :  Sok Kenal Sok Dekat



· *MODUS£* :  Modal Dusta



· *GAMON* :   Gagal Move On



· *MUSTANG* :   Muslimah Tangguh



· *PRIMUS* :Pria Mushola



· *BRB* :   Be Right Back



· *NETTING* :  Negatif Thinking



· *GROUFIE*:  Bareng-bareng (lawan Selfie)



· *DARTING* :Darah Tinggi.



· *CDMA* :  Cape Deh Malas Ah



· *JONES* :  Jomblo Ngenes



· *CTA* :   Katro / Kuno



· *WTF* :  What The F*ck? (Pertanyaan / Makian
kasar)



· *CUKATAW* :Cukup Asal Tahu Saja



· *JAPRI* :Jalur Pribadi



· *MENEKETEHE* : Mana Ku Tahu



· *CUMI* : Cuma Mirip



· *HHOJ*:  Ha ha Only Joking



· *J4F* :   Just For Fun



· *PAMER PAHA* : Padat Merayap Tanpa Harapan



· *INTEL* :   Indomie Pakai Telor



· *ILFILL* :   Ilang Feeling



· *WATADOS* :   Wajah Tanpa Dosa



· *DELCON* :Delete Contact



· *KELES / KELEUS* : Kali, Berangkali



· *KAMSEUPAY* : Kampungan Sekali Udik Payah



· *TITI DJ* : Hati Hati di Jalan



· *DEDI DORES* : Dengan Diiringi Do’a Restu



· *LO GW END* :  Lu Gue Putus



· *HERI*:Heboh Sendiri



· *GITA* =  Gue Ingin Tau Aje



· *MAGER* = Malas Gerak



· *BAPER* =   Bawa Perasaan



· *KEMAL* = Kepo Maksimal



· *MADU ORI* = Mata Duitan Ogah Rugi



· *GECE* =Gerak Cepat



· *PHP* =  Pemberi Harapan Palsu



· *GAPATAR* =  Gerakan apa2 Ntar



· *KOPER* =   Korban Perasaan



· *GAPER* =  Gak punya perasaan



· *JOJOBA* =Jomblo2 banyak duit



· *BIPER* =   Bikin Laper



· *BOAM*/BOMAT = Bodo Amat



· *PAPER* =   Panas Perasaan



· *GAJE* =  Gak Jelas



· *LELLI* =Lelah Sekal



· *CECAN* = Cewek Cantik



· *WOLES* =Selow



· *APENG* =   Apa aja Pengen



· *BAKS* =  Rokok



· *MODUS* =  Modal Dusta



· *GOKIL GOB* = Gokil Sob!



· *SAIKO* = Psycho/gila



· *PERES* = Palsu, tak tulus



· *GENGGES*= Ganggu



· *MALAY* =   Malas



· *PECAH* =Heboh, mantap



· *BONDAN* = Bocah Edan



· *HUGEL* = Hubungan Gelap



· *LAKOR* =  Laki Orang



· *BINOR* =  Bini Orang



· *DL* = Derita Loe



· *ANDILAU* = Antara Dilema & Galau



· *GAJEBO* = Gak jelas Boo



· *MONANG* = Modal Nampang



· *NEPSONG* = Nafsu



· *SEBASTIAN* = Sebatas Teman 

Re: [GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Supaya tidak berandai-andai bisa ditanyakan langsung 
ke pemerintah. 



  --- djiekh@... wrote:
    Bagaimana bisa produktief dan pembangunan lancar, kalau sebagian besar APBN 
habisnya di kementerian agama ?
2018-02-08 5:47 GMT+01:00 ajeg :Yang di Jerman biarlah menjadi urusan negara & 
agamadi sana. Di Indonesia, pemotongan gaji PNS dengan alasanzakat ini baru 
terpikir setelah APBN tekor melulu, tax 
amnesty gagal dll yang menandakan pemerintah butuh 
uang banyak dan cepat. Jadi ya harus dipertanyakan 
maksud pemotongan gaji itu. Bila perlu ya harus diprotes 
karena terbukti kerja pemerintah tidak produktif.

--- djiekh@... wrote:
 Di Jerman, kalau orang tulis beragama Kristen, ya dikenai pajakextra untuk 
keperluan gereja seluruh Jerman. Tetapi tidak adakementerian agama, yang 
habiskan banyak uang dari APBN.Sekarang kalau orang menyatakan diri Islam, mau 
dibebani"pajak" untuk zakat, kok pada protes ? Barangkali ada yangtakut, akan 
banyak orang menyatakan diri bukan Islam, untukmenghindari pungutan 2..5% 
??Bagaimana di Saudi Arabia dan negeri2 Islam lainnya ?
2018-02-08 2:42 GMT+01:00 ajeg :
Begitu ya bahasa para wakil? Kalau di realita hari-hari belakangan ini 
Rakyatnya blak-blakan saja bilang kepanikan itu lantaran aliran dari 
pengembang semakin seret, apalagi KPK bikin investor pada KaPoK.

--- ilmesengero@... wrote:   PolitikGajiPNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, 
Hak Rakyat Jangan DirampasRabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi Wakil 
Ketua DPR Fahri Hamzah. (JawaPos.com) BeritaTerkait
   -  Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa  
   -  Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem  
   - Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu 
JawaPos.com - Gajipegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan dipotong 
gajinyasebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk merealisasikan halitu, 
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini mulaimenyiapkan 
peraturannya.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat 
ini‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukanpemotongan gaji PNS 
dengan alasan zakat.‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik 
danini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam 
kehidupanberagama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).‎Oleh sebab 
itu, Fahri berharap pemotongan gajiPNS itu bukan karena uang negara sudah mulai 
habis. Kemudian,negara nekat merampas hak PNS."Jadi jangan motifnyaadalah 
karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber negaradirampas dari hak 
masyarakat termasuk dari kegiatan agama,"tegas Fahri.Sekadar informasi, Menteri 
Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddinmengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal 
pungutan zakat bagi PNS.Zakatitu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama 
Islam sebesar 2,5persen.Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, 
hanya umatIslam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut 
Lukman,pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  
bolehmengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎ 
   

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Dahlan Iskan berikan sejumlah penghargaan serikat perusahaan pers

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 05.00.25 GMT+1Judul: 
[nasional-list] Dahlan Iskan berikan sejumlah penghargaan serikat perusahaan 
pers
     


Dahlan Iskan berikan sejumlah penghargaan serikat perusahaan pers

 Kamis, 8 Februari 2018 08:37 WIB
 
Dahlan Iskan (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Padang (ANTARA News) - Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Dahlan Iskan 
memberikan sejumlah penghargaan kepada media cetak, majalah dan penerbitan 
kampus yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2) malam.

"Pemberian penghargaan ini merupakan agenda tahunan, dan kami berharap ini 
sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi," kata Ketua Umum SPS Dahlan 
Iskan di Padang usai memberikan pengharaan tersebut.

Menurutnya saat ini dunia pers sudah semakin maju, dan dapat mempengaruhi opini 
publik sehingga ia berharap seluruh media dapat mengangkat berita yang 
membangun.

Dalam penghargaan tersebut terdapat empat kategori, yakni "Indonesia Print 
Media Award (IPMA)", Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA), "Indonesia 
Student Print Media Awards (Isprima), dan Indonesia Young Reader Awards 
(Isprima).

Perhelatan yang bertema kreativitas tanpa batas di era yang terus berubah 
tersebut pada 2018 diikuti 789 entri, atau turun dari 2017 yakni 791 entri.

Dahlan menyebutkan untuk penilaian kompetisi tersebut melibatkan delapan orang 
juri. Meski mengalami penurunan jumlah karya yang masuk, dari segi kualitas 
cukup meningkat.

Untuk koran terbaik di Sumatera IPMA 2018 yakni, Sriwijaya Post, Tribun Jambi, 
Batam Pos, Radar Lampung, Tribun Sumsel dan Tribun Medan.

Selain itu, untuk Isprima diraih oleh di antaranya, Pabelan Pos Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dan Surat Kabar Ganto Universitas Negeri Padang.

Kemudian untuk koran nasional terbaik IYRA 2018 diraih oleh Republika, Kompas, 
Media Indonesia, dan Koran Sindo.

Salah seorang juri, Nina Armando mengatakan dirinya menemukan tidak banyak 
karya yang membawa pesan kuat, namun dari sisi kualitas, juri dari aspek 
komunikasi masa ini memuji kejelian jurnalis dalam melihat isu yang memiliki 
keterkaitan yang kemudian disatukan.

"Tahun ini lebih kaya isu mulai dari sosial hingga politik, yang sebenarnya 
penting untuk dketahui masyarakat terutama anak muda," tambahnya. 
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Ida Nurcahyani

Re: [GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Bagaimana bisa produktief dan pembangunan lancar, kalau sebagian besar
APBN habisnya di kementerian agama ?

2018-02-08 5:47 GMT+01:00 ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Yang di Jerman biarlah menjadi urusan negara & agama
> di sana. Di Indonesia, pemotongan gaji PNS dengan alasan
> zakat ini baru terpikir setelah APBN tekor melulu, tax
> amnesty gagal dll yang menandakan pemerintah butuh
> uang banyak dan cepat. Jadi ya harus dipertanyakan
> maksud pemotongan gaji itu. Bila perlu ya harus diprotes
> karena terbukti kerja pemerintah tidak produktif.
>
> --- djiekh@... wrote:
>
> Di Jerman, kalau orang tulis beragama Kristen, ya dikenai pajak
> extra untuk keperluan gereja seluruh Jerman. Tetapi tidak ada
> kementerian agama, yang habiskan banyak uang dari APBN.
> Sekarang kalau orang menyatakan diri Islam, mau dibebani
> "pajak" untuk zakat, kok pada protes ? Barangkali ada yang
> takut, akan banyak orang menyatakan diri bukan Islam, untuk
> menghindari pungutan 2.5% ??
> Bagaimana di Saudi Arabia dan negeri2 Islam lainnya ?
>
> 2018-02-08 2:42 GMT+01:00 ajeg :
>
> Begitu ya bahasa para wakil? Kalau di realita hari-hari belakangan ini
> Rakyatnya blak-blakan saja bilang kepanikan itu lantaran aliran dari
> pengembang semakin seret, apalagi KPK bikin investor pada KaPoK.
>
> --- ilmesengero@... wrote:
>
> Politik 
> *Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas*
> Rabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi
>
> 
> Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. *(JawaPos.com)*
> Berita Terkait
>
>- Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa
>
> 
>- Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem
>
> 
>- Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu
>
> 
>
> *JawaPos.com* - Gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan
> dipotong gajinya sebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk
> merealisasikan hal itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini
> mulai menyiapkan peraturannya.
> Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat ini
> ‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukan pemotongan gaji
> PNS dengan alasan zakat.
> ‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik dan ini akan
> berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan beragama,” ujar
> Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).
> ‎Oleh sebab itu, Fahri berharap pemotongan gaji PNS
> itu
> bukan karena uang negara sudah mulai habis. Kemudian, negara nekat merampas
> hak PNS.
> "Jadi jangan motifnya adalah karena kas negara mulai kering lalu semua
> sumber-sumber negara dirampas dari hak masyarakat termasuk dari kegiatan
> agama," tegas Fahri.
> Sekadar informasi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan
> sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat
> 
> itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen.
> Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam
> yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan
> gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  boleh mengajukan
> keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎
>
> 
>

Fw: Re: [GELORA45] Salawati Daud, Walikota Perempuan Pertama Di Indonesia

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] 
Kepada: Gelora45 ; Chan CT 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 05.23.45 GMT+1Judul: Re: 
[GELORA45] Salawati Daud, Walikota Perempuan Pertama Di Indonesia
     

Teman saya, Dr.Ir. Liem Kong Hwa menelpon saya dari jerman, sepulang dari 
Indonesia.Dia cerita kalau dia kunjungi istri ex kapten A.L. Ir.Nandang Syafei 
(Yeo Tiang Lam) di rumahtahanan wanita. Nandang ditahan 10 tahun, karena 
menyembunyikan jendral Suparjo dirumahnya, di complex perumahan angkatan 
laut.Lalu Kong Hwa tanya saya, apa kenal dengan orang namanya Dimyati, Ir. 
lulusan Lumumba.Saya bilang, kenal, dia juga kerja di Unilever. Kong Hwa bilng, 
ada pesan harap disampaikankepada Dimyati, kalau ibu Salawaty Daud (mertua 
Dimyati) tidak kekurangan apa2 di rumahtahanan. Saya tanya, kok bisa. Dia 
bilang, ya selalu dibezoek teratur oleh jendral Yusuf, yang selalu bawa 
makanan.Di samping itu wanita2 penjaga tahanan respek pada ibu Salawaty, 
apalagi diketahui teman baikjendral Yusuf, sehingga tahanan2 wanita lainnya 
juga dapat perlakuan baik.Orang ditahan lainnya, yang tidak sampai kekurangan 
makan, malah bisa bagi2 makanan adalahOmar Dhani. Selalu dibezoek teratur oleh 
bekas anak buahnya dr. Tjhie Khik Khien, yang istinyapunya perusahaan 
makanan.Orang yang mati karena kurang makan, dan tidak dapat obat cukup 
banyak.Liem Kong Hwa meninggal, pesawat yang ditumpangi jatuh. Nandang 
meninggal, kena heart attack.Nandang pernah kerja selepas dari tahanan pada 
Markam, yang cepat bisa bangkit dirikan perusahaan bersama Ir. Setiadi (menteri 
tenaga listrik, jaman kabinet terakhir bung Karno). Markambanyak menolong 
orang2 ex tahanan, diberi kerja.


2018-02-08 1:56 GMT+01:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] 
:

     

   
   - TOKOH
   
   - / 27 JANUARI 2018 | 12:51 
http://www.berdikarionline. com/salawati-daud-walikota- perempuan-pertama-di- 
indonesia/  
  

Salawati Daud, Walikota Perempuan Pertama Di Indonesia

Saya iseng bertanya ke mesin pencari Google: Siapa Walikota Perempuan Pertama 
di Indonesia? Sejumlah nama pun muncul. Ada nama Agustine Magdalena Waworuntu. 
Ia menjabat Walikota Manado, Sulawesi Utara, dari  30 September 1950 hingga 29 
Maret 1951.

Kemudian ada nama HJ Rohani Darus Danil, yang memimpin kota Tebing Tinggi, 
Sumatera Utara, pada tahun 1990-an. Setelah itu, hampir semua Walikota 
perempuan di Indonesia muncul pasca Orde Baru, seperti Tri Rismaharini 
(Surabaya/2010), Airin Rachmi Diany (Tangerang Selatan/2011),  dan Sylviana 
Murni (Jakarta Pusat/2008).

Saya sontak kaget. Ah, sependek dan sesempit itukah ingatan sejarah kita. 
Maklum, dari berbagai literatur sejarah, saya sudah mengantongi sebuah nama. 
Nama itu adalah Salawati Daud. Dia adalah pejuang perempuan dari Sulawesi 
Selatan.

Salawati Daud merupakan perempuan Indonesia pertama yang menempati posisi 
Walikota. Ia menjadi Walikota di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 1949. Tak 
hanya itu, ia juga tercatat sebagai Walikota Makassar yang pertama di bawah 
pemerintahan Republik Indonesia.

Maklum, pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Makassar langsung dicaplok 
Sekutu/NICA. Sejumlah pemimpin Republik, termasuk Gubernur Sulawesi jaman itu, 
Sam Ratulangi, ditangkap oleh Belanda. Gagal-lah upaya membentuk pemerintahan 
RI di Makassar. Republik Indonesia baru berhasil membentuk pemerintahan sendiri 
di Makassar tahun 1949. Saat itulah Salawati ditunjuk sebagai Walikota Makassar.

Yang menarik, di tahun 1940-an hingga 1950-an, Sulawesi Selatan memang punya 
banyak pejuang perempuan. Ada dua yang cukup terkenal, yakni Emmy Saelan dan 
Salawati Daud. Emmy sendiri gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda 
tahun 1947. Sementara Salawati Daud ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orba 
karena peristiwa Gestok 1965.

Salawati Daud adalah pejuang kemerdekaan. Ia aktif dalam pergerakan 
anti-kolonial di Sulsel sejak 1930-an hingga 1950-an... Sayang, hampir tidak 
ada dokumen sejarah yang menulis tentang dirinya. Dan, saya kira, inilah salah 
satu sukses terbesar Orde Baru, yakni menghapus pejuang berpaham kiri dalam 
sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Nama aslinya: Charlotte Salawati. Mulanya ia tercatat sebagai anggota Partai 
Kedaulatan Rakyat. Sayang, saya juga tidak punya catatan dan pengetahuan 
tentang partai ini. Namun, dari Arsip ANTARA diketahui, partai ini sangat 
pro-Republik dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.
Infografik ini diproduksi oleh http://online24jam.com/ 
Pada tahun 1945, Salawati menerbitkan majalah Wanita di Makassar. Majalah 
tersebut terbit dua kali sebulan. Jumlah oplah-nya berjumlah ribuan tiap 
terbit. Selain majalah Wanita, ia juga memimpin majalah Bersatu, yang oplahnya 
mencapai 2000-an.

Usai Proklamasi 17 Agustus 1945, Makassar langsung diduduki Sekutu—yang 
diboncengi NICA. Sam Ratulangi, tokoh yang ditunjuk Bung Karno sebagai 

Re: [GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Yang di Jerman biarlah menjadi urusan negara & agamadi sana. Di Indonesia, 
pemotongan gaji PNS dengan alasanzakat ini baru terpikir setelah APBN tekor 
melulu, tax 
amnesty gagal dll yang menandakan pemerintah butuh 
uang banyak dan cepat. Jadi ya harus dipertanyakan 
maksud pemotongan gaji itu. Bila perlu ya harus diprotes 
karena terbukti kerja pemerintah tidak produktif.

--- djiekh@... wrote:
 Di Jerman, kalau orang tulis beragama Kristen, ya dikenai pajakextra untuk 
keperluan gereja seluruh Jerman. Tetapi tidak adakementerian agama, yang 
habiskan banyak uang dari APBN.Sekarang kalau orang menyatakan diri Islam, mau 
dibebani"pajak" untuk zakat, kok pada protes ? Barangkali ada yangtakut, akan 
banyak orang menyatakan diri bukan Islam, untukmenghindari pungutan 2..5% 
??Bagaimana di Saudi Arabia dan negeri2 Islam lainnya ?
2018-02-08 2:42 GMT+01:00 ajeg :
Begitu ya bahasa para wakil? Kalau di realita hari-hari belakangan ini 
Rakyatnya blak-blakan saja bilang kepanikan itu lantaran aliran dari 
pengembang semakin seret, apalagi KPK bikin investor pada KaPoK.

--- ilmesengero@... wrote:   PolitikGajiPNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, 
Hak Rakyat Jangan DirampasRabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi Wakil 
Ketua DPR Fahri Hamzah. (JawaPos.com) BeritaTerkait
   -  Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa  
   -  Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem  
   - Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu 
JawaPos.com - Gajipegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan dipotong 
gajinyasebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk merealisasikan halitu, 
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini mulaimenyiapkan 
peraturannya.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat 
ini‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukanpemotongan gaji PNS 
dengan alasan zakat.‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik 
danini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam 
kehidupanberagama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).‎Oleh sebab 
itu, Fahri berharap pemotongan gajiPNS itu bukan karena uang negara sudah mulai 
habis. Kemudian,negara nekat merampas hak PNS."Jadi jangan motifnyaadalah 
karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber negaradirampas dari hak 
masyarakat termasuk dari kegiatan agama,"tegas Fahri.Sekadar informasi, Menteri 
Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddinmengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal 
pungutan zakat bagi PNS.Zakatitu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama 
Islam sebesar 2,5persen.Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, 
hanya umatIslam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut 
Lukman,pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  
bolehmengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎ 

Re: [GELORA45] 16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2019

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Dari luar, atau secara normatif, kelihatannya seperti itu, 
banyaknya parpol peserta pemilu di era reformasi menunjukkan 
semangat berdemokrasi yang sangat besar sehingga partai 
menjadi alat / saluran untuk mempertahankan pendapat dan 
menyampaikan pemikiran. Padahal, kuantitas (banyaknya 
jumlah) samasekali tidak ada hubungannya dengan kualitas 
demokrasi.
Apa yang terjadi di Indonesia hingga hari ini tidak lain 
hanya membuktikan betapa benarnya Bung Hatta waktu 
menyimpulkan: "orang masuk partai bukan karena ideologitapi karena ingin 
dapatkan jaminan". 

Cilakanya, beliau sendiri akhirnya bikin partai juga.



--- SADAR@... wrote:
  
Iyaa, bung Ajeg, masalah kesadaran masyarakat melibatkan diri dalam DEMOKRASI 
sudah tentu tidak bisa dituntut dalam waktu singkat mencapai kesempurnaan. 
Dengan begitu banyak muncul parpol sebetulnya nampak semangat berdemokrasi 
dalam masyarakat sangat besar dan, ... masing-masing jadi hendak pertahankan 
pendpat dan pemikirannya sendiri-sendiri. Itulah yang dinamakan DEMOKRASI dalam 
pemikiran mereka, belum sampai pada disamping berdemokrasi sebetulnya ada 
KESATUAN dan KEUTUHAN kebersamaan yang harus dipertahankan dan diutamakan! 
Nampak KPU belum bisa atu belum BERANI menetapkan batas yg lebih tinggi bagi 
parpol lolos ikut PEMILU 2019, ... hanya menggugurkan 2 parpol saja?!  Tapi, 
kalau pemberitaan 15 Des. hanya 14 parpol yg daftarkan diri, dari pemberitaan 
yang bung ajukan 2 Feb. kemarin ini, jadi 16 parpol, artinya semua diloloskan?  
Entah bagaimana jalan pemikiran KPU sebenarnya,  Slam,ChanCT 
12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Akan Ikuti Analisis Kegandaan
Reporter:  
Dewi Nurita
Editor:  
Ninis Chairunnisa
Jumat, 15 Desember 2017 08:25 WIBKetua KPU Arief Budiman (tengah) bersama 
Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu 
Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan 
keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan 
membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak 
tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto 
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil 
penelitian administrasi perbaikan atas dokumen dari 14 partai politik (parpol) 
calon peserta pemilihan umum 2019. Dari 14 partai politik yang menyerahkan 
persyaratan administrasi, hanya 12 parpol yang lolos dan bisa lanjut ke 
verifikasi faktual.Dua Parpol yang tidak bisa lanjut ke verifikasi faktual 
adalah Partai Berkarya (Berkarya) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia 
(Partai Garuda). "Kedua parpol tersebut tidak memenuhi batas minimal syarat 
dokumen daftar keanggotaan yaitu 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk," kata 
Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari lewat keterangan tertulis pada Kamis malam, 14 
Desember 2017.Baca: Uji Materi UU Pemilu, Saksi: Syarat Verifikasi Parpol Tak 
RelevanAdapun 12 parpol yang lanjut ke verifikasi faktual adalah Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, 
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai 
Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem (NasDem), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).Selanjutnya, kata Hasyim, KPU kabupaten dan kota akan melakukan 
penelitian, analisis kegandaan, baik internal maupun eksternal, serta dilakukan 
faktual nama-nama yang muncul ganda tersebut. Setelah itu, KPU akan mengambil 
kesimpulan mana yang memenuhi syarat dan mana yang belum memenuhi syarat. "KPU 
memberikan waktu 14 hari untuk perbaikan, hasilnya diteliti ulang, dan hasilnya 
dilaporkan ke pusat,” ujarnya.Baca: Pemilu 2019, Pengamat: Kuncinya Menarik 
Simpati Generasi MilenialSementara itu, 9 parpol yang mendaftar di kloter kedua 
masih diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas. Parpol kloter kedua adalah 
parpol yang belakangan dinyatakan berhak melanjutkan proses pendaftaran dan 
verifikasi calon peserta pemilu setelah adanya putusan sidang Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.Bagi 9 parpol hasil putusan Bawaslu, kata Hasyim, 
kesempatan terakhir untuk perbaikan hingga hari ini, Jumat, 15 Desember 2017. 
"KPU akan melakukan penelitian selama 10 hari, dan hasil penelitian tersebut 
akan disampaikan pada 23 Desember 2017," ujarnya.From: ajeg 
Kalau penyederhanaan partai peserta pemilu betul-betul 
dijalankan mestinya pemilu 2019 jumlahnya sudah menyusut 
sekitar 90% dari peserta pemilu 1999. 

Saat itu disadari memang percuma ada banyak partai 
kalau masing-masing tidak punya kader yang layak 
untuk dijagokan sebagai capres, cagub, maupun cabup. 

Sejak pemilu 2009 KPU samasekali tidak membantu program 
penyederhanaan ini.

-
Jumat 02 Februari 2018, 15:36 WIB 16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta 
Pemilu 2019 Dwi Andayani – detikNews Jakarta - Ketua KPU 

Fw: [GELORA45] Presiden Jokowi menginap di hotel bintang dua di Sumbar

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 05.07.28 
GMT+1Judul: [GELORA45] Presiden Jokowi menginap di hotel bintang dua di Sumbar
     


Presiden Jokowi menginap di hotel bintang dua di Sumbar

 Kamis, 8 Februari 2018 08:05 WIB
 
Presiden Joko Widodo saat meninggalkan hotel di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera 
Barat pada Kamis pagi.. Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok 
dan Tanah Datar. (ANTARA News/Bayu Prasetyo)
 Dharmasraya, Sumbar (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menginap di sebuah 
hotel sederhana berbintang dua di Dharmasraya, Sumatera Barat. Presiden 
menginap di hotel bernama Jakarta Indah.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media (PPM) Sekretariat Presiden Bey Machmudin 
 mengatakan Presiden Jokowi tak mempermasalahkan saat harus menginap di tempat 
yang sederhana, asal bersih.

"Presiden tidak masalah, yang penting bersih," kata Bey Machmudin ditemui di 
lobi hotel pada Rabu (8/2) malam terkait penginapan untuk presiden.

Selain itu, pengamanan dilakukan secara ketat bagi tamu yang hendak masuk ke 
hotel berlantai tiga itu dengan pemeriksaan pemindai tubuh.

Deputi menjelaskan Sekretariat Kepresidenan bersama Paspampres serta kepolisian 
dan TNI terus berkoordinasi menjaga keamanan di sekeliling hotel.

Hotel itu terletak tepat di sisi jalan Lintas Sumatera di Sungai Dareh, 
Kabupaten Dharmasraya yang ramai dilalui kendaraan logistik dan bus.

Deputi PPM Setpres mengatakan hotel itu dipilih karena posisinya berada di 
tengah kota kabupaten Dharmasraya. "Tidak ada keluhan sama sekali dari 
Presiden," jelas Bey.

Sementara itu pemilik Hotel Jakarta Indah, Burhanudin, mengatakan pihak 
protokol istana juga meminta pengelola hotel untuk memberikan jasa penginapan 
seperti biasa.

Burhanudin mengatakan tidak ada permintaan khusus dari pihak istana terkait 
layanan hotel.

"Kamarnya tidak didekorasi, biasa saja. Di dalam kamar biasa saja, tidak boleh 
dibelikan yang baru," jelas Burhanudin menjelaskan perlengkapan di dalam kamar 
yang ditempati oleh Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Dia menjelaskan hotel yang berkonsep syariah itu memiliki harga mulai dari 
Rp200 ribu untuk kelas ekonomi, kemudian Rp300 ribu untuk kelas menengah dan 
Rp450 ribu untuk kelas VVIP.

Untuk kelas ekonomi, pihak hotel menyediakan kipas angin dan fasilitas kamar 
mandi menggunakan bak mandi serta toilet jongkok.

Sementara untuk kelas VVIP dilengkapi dengan kulkas, sofa ruang tamu, dan air 
hangat, serta "shower" mandi.

"Presiden juga tidak minta menu sarapan khusus.. Biasa saja, kami punya nasi 
goreng, sop, bubur kacang hijau dan roti tawar, sama saja," jelas Burhanudin.


Setelah check out dari hotel sekitar pukul 07.00 WIB, Presiden bersama Ibu 
Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja pada hari kedua di 
Sumatera Barat menuju Kabupaten Solok setelah bermalam di Kabupaten 
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Selain Solok, Presiden juga akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar. Untuk 
agenda di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar pada Kamis (8/2), Presiden 
akan menyerahkan bantuan sosial dan pendidikan serta peninjauan proyek padat 
karya pedesaan. 


Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ida Nurcahyani

[GELORA45] Kisah Jokowi yang Bermalam di Hotel Bertarif Rp 450.000 Per Malam

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Kisah Jokowi yang Bermalam di Hotel Bertarif Rp 450.000 Per MalamFABIAN 
JANUARIUS KUWADO
Kompas.com - 08/02/2018, 07:43 WIB
Presiden Joko Widodo saat nongkrong di Mata Air Resto, Kabupaten Dharmasraya, 
Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).(Fabian Januarius Kuwado)
DHARMASRAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana 
bermalam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dari Rabu hingga Kamis 
(7-8/2/2018).

Keduanya menginap di Hotel Jakarta Indah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera 
Kilometer 1, Pulau Punjung.

Hotel tiga lantai tersebut adalah milik warga asli Sumatera Barat bernama 
Burhanudin. Ia menceritakan bagaimana orang nomor satu di Indonesia bisa 
bermalam di hotelnya tersebut.

"Senin (5/2/2018) kemarin saya baru dikabari, Presiden mau menginap. Jadi, 
sebenarnya ini mendadak," ujar Burhanudin kepada wartawan, Rabu malam.

(Baca juga: Saat Jokowi "Ngidam" Mi Rebus Malam-malam...)

Ketika dihubungi itu, Burhanudin sedang berada di Bekasi, Jawa Barat. Keesokan 
harinya, Selasa (6/2/2018), ia pun terbang ke Kota Padang, kemudian menempuh 
enam jam perjalanan untuk sampai ke hotelnya.

"Sebab, katanya yang punya hotel harus ada juga biar mengurus apa-apanya 
gampang. Ya, sudah saya pulang," ujarnya.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara memesan kamar hotel kelas VVIP di lantai dua.. 
Tarifnya Rp 450.000 per malam.

Burhanudin menjelaskan, ada tiga tipe kamar yang disediakan di hotelnya. Tipe 
pertama adalah standar. Fasilitasnya hanya tempat tidur queen size, kamar 
mandi, televisi, dan kipas angin. Tarifnya Rp 200.000 per malam.

Tipe kedua adalah superior. Fasilitas yang didapat adalah tempat tidur queen 
size, kamar mandi, televisi, dan AC. Tarifnya Rp 300.000. Kamar tipe ini juga 
dilengkapi dengan air panas dan shower.

"Kalau VVIP paling lengkap. Ada tempat tidur besar, AC, ada sofa tamu, lemari 
besar, serta kopi dan teh. Juga ada air panasnya di shower," ujar Burhanudin.

Total, terdapat 40 kamar di hotel yang terletak cukup strategis tersebut. 
Adapun kamar VVIP berjumlah 14.

(Baca juga: Saat Warga Dharmasraya Takut Jokowi Jatuh ke Proyek Embung...)

Meski dipesan seorang Presiden beserta Ibu Negara, Burhanudin mengaku, tidak 
ada permintaan apa pun dari pihak protokoler Istana Kepresidenan soal kamar 
yang akan ditempati Presiden dan Ibu Negara.

"Enggak ada permintaan harus bagaimana. Gorden saja sama seperti yang lain. 
Semuanya sama saja kayak biasa, enggak ada perubahan," katanya.

Pria yang juga memiliki dua toko di Pasar Tanah Abang itu mengaku, hotel yang 
dia miliki memang yang paling baik di Kabupaten Dharmasraya. Maka, setiap ada 
tokoh yang berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya, pasti bermalam di hotelnya.

"Pak Menpora pernah ke sini, Pak Kapolda, pengusaha-pengusaha semua kalau ke 
sini, ya, menginapnya di sini. Ulama-ulama dari Jakarta juga mereka menginapnya 
di sini. Kan, di sini banyak acara keagamaan. Kalau Presiden, baru ini saja," 
ujar Burhanudin.

Menurut rencana, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana akan bertolak 
dari hotel itu, Kamis pagi. Keduanya direncanakan menuju Solok dan kemudian 
dilanjutkan ke Kota Padang melalui jalur darat.

Fw: Re: [GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] 
Kepada: Gelora45 ; ajeg 
Terkirim: Kamis, 8 Februari 2018 05.00.42 GMT+1Judul: Re: 
[GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan 
Dirampas
     

Di Jerman, kalau orang tulis beragama Kristen, ya dikenai pajakextra untuk 
keperluan gereja seluruh Jerman. Tetapi tidak adakementerian agama, yang 
habiskan banyak uang dari APBN.Sekarang kalau orang menyatakan diri Islam, mau 
dibebani"pajak" untuk zakat, kok pada protes ? Barangkali ada yangtakut, akan 
banyak orang menyatakan diri bukan Islam, untukmenghindari pungutan 2.5% 
??Bagaimana di Saudi Arabia dan negeri2 Islam lainnya ?
2018-02-08 2:42 GMT+01:00 ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] 
:

     

Begitu ya bahasa para wakil? Kalau di realita hari-hari belakangan ini 
Rakyatnya blak-blakan saja bilang kepanikan itu lantaran aliran dari 
pengembang semakin seret, apalagi KPK bikin investor pada KaPoK.
--- ilmesengero@... wrote:
  PolitikGajiPNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan 
DirampasRabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi Wakil Ketua DPR Fahri 
Hamzah. (JawaPos.com) BeritaTerkait
   -  Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa  
   -  Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem  
   - Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu 
JawaPos.com - Gajipegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan dipotong 
gajinyasebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk merealisasikan halitu, 
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini mulaimenyiapkan 
peraturannya.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat 
ini‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukanpemotongan gaji PNS 
dengan alasan zakat.‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik 
danini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam 
kehidupanberagama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).‎Oleh sebab 
itu, Fahri berharap pemotongan gajiPNS itu bukan karena uang negara sudah mulai 
habis. Kemudian,negara nekat merampas hak PNS."Jadi jangan motifnyaadalah 
karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber negaradirampas dari hak 
masyarakat termasuk dari kegiatan agama,"tegas Fahri.Sekadar informasi, Menteri 
Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddinmengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal 
pungutan zakat bagi PNS.Zakatitu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama 
Islam sebesar 2,5persen.Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, 
hanya umatIslam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut 
Lukman,pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  
bolehmengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎ 
 

  

   

[GELORA45] Presiden Jokowi menginap di hotel bintang dua di Sumbar

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Presiden Jokowi menginap di hotel bintang dua di Sumbar
 Kamis, 8 Februari 2018 08:05 WIB
 
Presiden Joko Widodo saat meninggalkan hotel di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera 
Barat pada Kamis pagi. Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok 
dan Tanah Datar. (ANTARA News/Bayu Prasetyo)


Dharmasraya, Sumbar (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menginap di sebuah 
hotel sederhana berbintang dua di Dharmasraya, Sumatera Barat. Presiden 
menginap di hotel bernama Jakarta Indah.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media (PPM) Sekretariat Presiden Bey Machmudin 
 mengatakan Presiden Jokowi tak mempermasalahkan saat harus menginap di tempat 
yang sederhana, asal bersih.

"Presiden tidak masalah, yang penting bersih," kata Bey Machmudin ditemui di 
lobi hotel pada Rabu (8/2) malam terkait penginapan untuk presiden.

Selain itu, pengamanan dilakukan secara ketat bagi tamu yang hendak masuk ke 
hotel berlantai tiga itu dengan pemeriksaan pemindai tubuh.

Deputi menjelaskan Sekretariat Kepresidenan bersama Paspampres serta kepolisian 
dan TNI terus berkoordinasi menjaga keamanan di sekeliling hotel.

Hotel itu terletak tepat di sisi jalan Lintas Sumatera di Sungai Dareh, 
Kabupaten Dharmasraya yang ramai dilalui kendaraan logistik dan bus.

Deputi PPM Setpres mengatakan hotel itu dipilih karena posisinya berada di 
tengah kota kabupaten Dharmasraya. "Tidak ada keluhan sama sekali dari 
Presiden," jelas Bey.

Sementara itu pemilik Hotel Jakarta Indah, Burhanudin, mengatakan pihak 
protokol istana juga meminta pengelola hotel untuk memberikan jasa penginapan 
seperti biasa.

Burhanudin mengatakan tidak ada permintaan khusus dari pihak istana terkait 
layanan hotel.

"Kamarnya tidak didekorasi, biasa saja. Di dalam kamar biasa saja, tidak boleh 
dibelikan yang baru," jelas Burhanudin menjelaskan perlengkapan di dalam kamar 
yang ditempati oleh Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Dia menjelaskan hotel yang berkonsep syariah itu memiliki harga mulai dari 
Rp200 ribu untuk kelas ekonomi, kemudian Rp300 ribu untuk kelas menengah dan 
Rp450 ribu untuk kelas VVIP.

Untuk kelas ekonomi, pihak hotel menyediakan kipas angin dan fasilitas kamar 
mandi menggunakan bak mandi serta toilet jongkok.

Sementara untuk kelas VVIP dilengkapi dengan kulkas, sofa ruang tamu, dan air 
hangat, serta "shower" mandi.

"Presiden juga tidak minta menu sarapan khusus. Biasa saja, kami punya nasi 
goreng, sop, bubur kacang hijau dan roti tawar, sama saja," jelas Burhanudin.


Setelah check out dari hotel sekitar pukul 07.00 WIB, Presiden bersama Ibu 
Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja pada hari kedua di 
Sumatera Barat menuju Kabupaten Solok setelah bermalam di Kabupaten 
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Selain Solok, Presiden juga akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar. Untuk 
agenda di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar pada Kamis (8/2), Presiden 
akan menyerahkan bantuan sosial dan pendidikan serta peninjauan proyek padat 
karya pedesaan. 


Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ida Nurcahyani

Re: [GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Di Jerman, kalau orang tulis beragama Kristen, ya dikenai pajak
extra untuk keperluan gereja seluruh Jerman. Tetapi tidak ada
kementerian agama, yang habiskan banyak uang dari APBN.
Sekarang kalau orang menyatakan diri Islam, mau dibebani
"pajak" untuk zakat, kok pada protes ? Barangkali ada yang
takut, akan banyak orang menyatakan diri bukan Islam, untuk
menghindari pungutan 2.5% ??
Bagaimana di Saudi Arabia dan negeri2 Islam lainnya ?

2018-02-08 2:42 GMT+01:00 ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Begitu ya bahasa para wakil? Kalau di realita hari-hari belakangan ini
> Rakyatnya blak-blakan saja bilang kepanikan itu lantaran aliran dari
> pengembang semakin seret, apalagi KPK bikin investor pada KaPoK.
> --- ilmesengero@... wrote:
>
>
> Politik 
> *Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas*
> Rabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi
>
> 
> Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. *(JawaPos.com)*
> Berita Terkait
>
>- Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa
>
> 
>- Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem
>
> 
>- Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu
>
> 
>
> *JawaPos.com* - Gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan
> dipotong gajinya sebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk
> merealisasikan hal itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini
> mulai menyiapkan peraturannya.
> Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat ini
> ‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukan pemotongan gaji
> PNS dengan alasan zakat.
> ‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik dan ini akan
> berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan beragama,” ujar
> Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).
> ‎Oleh sebab itu, Fahri berharap pemotongan gaji PNS
> itu
> bukan karena uang negara sudah mulai habis. Kemudian, negara nekat merampas
> hak PNS.
> "Jadi jangan motifnya adalah karena kas negara mulai kering lalu semua
> sumber-sumber negara dirampas dari hak masyarakat termasuk dari kegiatan
> agama," tegas Fahri.
> Sekadar informasi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan
> sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat
> 
> itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen.
> Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam
> yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan
> gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  boleh mengajukan
> keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎
>
>
>
> 
>

[GELORA45] Dahlan Iskan berikan sejumlah penghargaan serikat perusahaan pers

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Dahlan Iskan berikan sejumlah penghargaan serikat perusahaan pers
 Kamis, 8 Februari 2018 08:37 WIB
 
Dahlan Iskan (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Padang (ANTARA News) - Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Dahlan Iskan 
memberikan sejumlah penghargaan kepada media cetak, majalah dan penerbitan 
kampus yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2) malam.

"Pemberian penghargaan ini merupakan agenda tahunan, dan kami berharap ini 
sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi," kata Ketua Umum SPS Dahlan 
Iskan di Padang usai memberikan pengharaan tersebut.

Menurutnya saat ini dunia pers sudah semakin maju, dan dapat mempengaruhi opini 
publik sehingga ia berharap seluruh media dapat mengangkat berita yang 
membangun.

Dalam penghargaan tersebut terdapat empat kategori, yakni "Indonesia Print 
Media Award (IPMA)", Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA), "Indonesia 
Student Print Media Awards (Isprima), dan Indonesia Young Reader Awards 
(Isprima).

Perhelatan yang bertema kreativitas tanpa batas di era yang terus berubah 
tersebut pada 2018 diikuti 789 entri, atau turun dari 2017 yakni 791 entri.

Dahlan menyebutkan untuk penilaian kompetisi tersebut melibatkan delapan orang 
juri. Meski mengalami penurunan jumlah karya yang masuk, dari segi kualitas 
cukup meningkat.

Untuk koran terbaik di Sumatera IPMA 2018 yakni, Sriwijaya Post, Tribun Jambi, 
Batam Pos, Radar Lampung, Tribun Sumsel dan Tribun Medan.

Selain itu, untuk Isprima diraih oleh di antaranya, Pabelan Pos Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dan Surat Kabar Ganto Universitas Negeri Padang.

Kemudian untuk koran nasional terbaik IYRA 2018 diraih oleh Republika, Kompas, 
Media Indonesia, dan Koran Sindo.

Salah seorang juri, Nina Armando mengatakan dirinya menemukan tidak banyak 
karya yang membawa pesan kuat, namun dari sisi kualitas, juri dari aspek 
komunikasi masa ini memuji kejelian jurnalis dalam melihat isu yang memiliki 
keterkaitan yang kemudian disatukan.

"Tahun ini lebih kaya isu mulai dari sosial hingga politik, yang sebenarnya 
penting untuk dketahui masyarakat terutama anak muda," tambahnya. 
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Ida Nurcahyani

Re: [GELORA45] 16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2019

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Iyaa, bung Ajeg, masalah kesadaran masyarakat melibatkan diri dalam DEMOKRASI 
sudah tentu tidak bisa dituntut dalam waktu singkat mencapai kesempurnaan. 
Dengan begitu banyak muncul parpol sebetulnya nampak semangat berdemokrasi 
dalam masyarakat sangat besar dan, ... masing-masing jadi hendak pertahankan 
pendpat dan pemikirannya sendiri-sendiri. Itulah yang dinamakan DEMOKRASI dalam 
pemikiran mereka, belum sampai pada disamping berdemokrasi sebetulnya ada 
KESATUAN dan KEUTUHAN kebersamaan yang harus dipertahankan dan diutamakan!

Nampak KPU belum bisa atu belum BERANI menetapkan batas yg lebih tinggi bagi 
parpol lolos ikut PEMILU 2019, ... hanya menggugurkan 2 parpol saja?!  Tapi, 
kalau pemberitaan 15 Des. hanya 14 parpol yg daftarkan diri, dari pemberitaan 
yang bung ajukan 2 Feb. kemarin ini, jadi 16 parpol, artinya semua diloloskan? 

Entah bagaimana jalan pemikiran KPU sebenarnya, ...

Slam,
ChanCT

12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Akan Ikuti Analisis KegandaanReporter:  
Dewi NuritaEditor:  Ninis ChairunnisaJumat, 15 Desember 2017 08:25 WIBKetua KPU 
Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng 
Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan 
Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 
2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon 
peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 
Oktober.TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil 
penelitian administrasi perbaikan atas dokumen dari 14 partai politik (parpol) 
calon peserta pemilihan umum 2019. Dari 14 partai politik yang menyerahkan 
persyaratan administrasi, hanya 12 parpol yang lolos dan bisa lanjut ke 
verifikasi faktual.

Dua Parpol yang tidak bisa lanjut ke verifikasi faktual adalah Partai Berkarya 
(Berkarya) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda). "Kedua 
parpol tersebut tidak memenuhi batas minimal syarat dokumen daftar keanggotaan 
yaitu 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk," kata Komisioner KPU RI Hasyim 
Asy’ari lewat keterangan tertulis pada Kamis malam, 14 Desember 2017.

Baca: Uji Materi UU Pemilu, Saksi: Syarat Verifikasi Parpol Tak Relevan

Adapun 12 parpol yang lanjut ke verifikasi faktual adalah Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, 
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai 
Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem (NasDem), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).

Selanjutnya, kata Hasyim, KPU kabupaten dan kota akan melakukan penelitian, 
analisis kegandaan, baik internal maupun eksternal, serta dilakukan faktual 
nama-nama yang muncul ganda tersebut. Setelah itu, KPU akan mengambil 
kesimpulan mana yang memenuhi syarat dan mana yang belum memenuhi syarat. "KPU 
memberikan waktu 14 hari untuk perbaikan, hasilnya diteliti ulang, dan hasilnya 
dilaporkan ke pusat,” ujarnya.

Baca: Pemilu 2019, Pengamat: Kuncinya Menarik Simpati Generasi Milenial

Sementara itu, 9 parpol yang mendaftar di kloter kedua masih diberikan 
kesempatan untuk melengkapi berkas. Parpol kloter kedua adalah parpol yang 
belakangan dinyatakan berhak melanjutkan proses pendaftaran dan verifikasi 
calon peserta pemilu setelah adanya putusan sidang Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) RI.

Bagi 9 parpol hasil putusan Bawaslu, kata Hasyim, kesempatan terakhir untuk 
perbaikan hingga hari ini, Jumat, 15 Desember 2017. "KPU akan melakukan 
penelitian selama 10 hari, dan hasil penelitian tersebut akan disampaikan pada 
23 Desember 2017," ujarnya.


From: ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 10:57 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com 
Subject: [GELORA45] 16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2019

  

Kalau penyederhanaan partai peserta pemilu betul-betul 

dijalankan mestinya pemilu 2019 jumlahnya sudah menyusut 

sekitar 90% dari peserta pemilu 1999. 



Saat itu disadari memang percuma ada banyak partai 

kalau masing-masing tidak punya kader yang layak 

untuk dijagokan sebagai capres, cagub, maupun cabup. 



Sejak pemilu 2009 KPU samasekali tidak membantu program 

penyederhanaan ini.



-


Jumat 02 Februari 2018, 15:36 WIB

16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2019

Dwi Andayani – detikNews

Jakarta - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan 16 partai politik calon peserta 
Pemilu 2019 lolos verifikasi tingkat pusat. Dia juga mengatakan berita acara 
hasil verifikasi telah dibagikan.

"Iya (hasil verifikasi) semua parpol yang di tingkat pusat sudah (lolos) 
kemarin (berita acara) sudah dibagikan ke masing-masing," ujar Arief di kantor 
KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Namun, menurutnya, untuk verifikasi tingkat provinsi dan 

[GELORA45] survive, survive, survival..

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Sekedar menghangatkan pagi yang terus diguyur hujan - 
sambil menunggu datangnya kemerdekaan banjir, hahaa... 


I Will Survive

[GELORA45] 16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2019

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kalau penyederhanaan partai peserta pemilu betul-betul 
dijalankan mestinya pemilu 2019 jumlahnya sudah menyusut 
sekitar 90% dari peserta pemilu 1999. 

Saat itu disadari memang percuma ada banyak partai 
kalau masing-masing tidak punya kader yang layak 
untuk dijagokan sebagai capres, cagub, maupun cabup. 

Sejak pemilu 2009 KPU samasekali tidak membantu program 
penyederhanaan ini.

-
Jumat 02 Februari 2018, 15:36 WIB 16 Parpol Lolos Verifikasi Calon Peserta 
Pemilu 2019 Dwi Andayani – detikNews Jakarta - Ketua KPU Arief 
Budimanmengatakan 16 partai politik calon peserta Pemilu 2019 lolos verifikasi 
tingkatpusat. Dia juga mengatakan berita acara hasil verifikasi telah dibagikan.

"Iya (hasil verifikasi) semua parpol yang di tingkat pusat sudah (lolos)kemarin 
(berita acara) sudah dibagikan ke masing-masing," ujar Arief dikantor KPU, Jl 
Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Namun, menurutnya, untuk verifikasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 
belumada laporan terkait hasil verifikasi. Hal ini disebabkan masih ada 
tahapanperbaikan verifikasi yang harus dilakukan. 

"Belum ada laporan (hasil verifikasi kabupaten/kota), belum semua laporan.Kalau 
sudah selesai masa (verifikasi), sudah masa perbaikan pasti merekalapor," kata 
Arief. "Ada laporan(terkait) perbaikan, tapi jumlahnya berapa saya belum bisa 
simpulkan karenabelum semua melaporkan ke kita. Tapi ada perbaikan di beberapa 
kabupaten,"sambungnya. 

Arief mengatakan nantinya, setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, KPU 
akanmengunggah hasil dan keputusannya dalam web KPU. 

"Nanti hasilnya akan kitaupload dalam web kita juga," sebutnya. 

Sebanyak 16 parpol yang lolos verifikasi pada tingkat pusat adalah PSI,Perindo, 
Berkarya, dan Garuda. Lalu PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra,Golkar, 
PPP, Demokrat, PKB, PBB, dan PKPI. Jadwal tahapan tercantumdalam PKPU Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilu 2019. 

Verifikasi parpol kepengurusan pada tingkat pusat dan provinsi dimulai 
pada28-30 Januari 2018. Dengan tahapan perbaikan verifikasi pada 1-2 Februari 
2018.

Sedangkan untuk verifikasi parpol pada tingkat kabupaten/kota dimulai pada 
30Januari sampai 1 Februari. Dengan masa perbaikan terhadap hasil verifikasi 
pada3-5 Februari 2018. 

Nantinya KPU akan mengumumkan hasil verifikasi dan penetapan parpol 
pesertapemilu pada 17 Februari 2018. Dilanjutkan dengan pengundian dan 
penetapan nomorurut parpol pada 18 Februari 2018. 
(elz/elz)

Re: [GELORA45] Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Buat RRC segalanya lebih mudah karena program-program 
disusun dan digarap partai tunggal selama puluhan tahun. 
Partai lainnya tetap boleh hidup, sekedar untuk pembuktian 
menganut sistem multipartai 

Usul Anda agar pemerintah memberi rangsang kepada pengusahauntuk tanam modal di 
pedesaan (seperti di RRC?) menimbulkan 
banyak pertanyaan, dan pernyataan. Pernyataan teratas, pemerintah 
tidak bisa memberi rangsang kepada pengusaha karena yang terjadi 
selama ini justru sebaliknya. 



   --- SADAR@... wrote:
Betuuul, yang harus dipikirkan bagaimana memberdayakan warga miskin, ... bukan 
sekadar bansos, memberikan 10Kg beras/bulan saja! Pemerintah disamping harus 
berani memberikan DANA untuk mereka menjalankan usaha, juga harus bisa 
memberikan bimbingan keahlian untuk berusaha, teknologi pertanian, peternakan, 
perkebunan yang hendak dikerjakan mereka dan tentunya untuk mendorong warga 
bisa tergabung dalam kerja kolektif, membentuk koperasi-desa yang baik. Begitu 
yang dijalankan Tiongkok dalam mengentaskan desa-desa miskin menjadi desa-desa 
makmur, dan tentu sandaran-utama yang mengerjakan adalah organisasi partai 
komunis didesa itu! Komite PKT yang baik tentu akan BERHASIL membawa desa itu 
berhasil menjadi makmur, ... Jalan lain, Pemerintah berikan rangsang bagi 
pengusaha-pengusaha berhasil untuk tanamkan modal didesa-terbelakang itu 
membuka usahanya, ... jadi dana, teknologi dan manajemen diserahkan pada 
pengusaha berhasil utk meningkatkan sejahtera warga desa itu. Agak lebih 
lambat, mungkin karena kalah militansi dengan kader PKT, tapi juga ada yang 
berhasil, 

From: Sunny ambon Apakah ada kemungkinan besar untuk memberi pekerjaan kepada 
26 juta orang miskin. Pada umumnya orang miskin melakukan pekerjaan manual yang 
dewasa ini makin berkurang, karena diambil alih oleh adaptasi kemajuan 
teknologi di berbagai bidang. Memakai alat modern dan automatisasinya jauh 
lebih murah dari pada tenaga manusia. 
http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/144205/entas-rakyat-miskin-melalui-pemberdayaan-ekonomi/2018-02-07

Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi
Rabu, 7 February 2018 09:30 WIB Penulis: 

TENAGA pendamping sosial dalam program pengentasan rakyat miskin idealnya bukan 
sekadar bertugas mengantarkan bantuan. Mereka harus dibekali motivasi untuk 
memberdayakan masyarakat miskin, minimal harus bisa meluruskan pandangan 
masyarakat bahwa bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk meningkatkan taraf 
hidup.“Pendamping bukan hanya bertugas mengantarkan beras 10 kilogram setiap 
bulan. Lebih dari itu, mesti meluruskan pikiran masyarakat agar bisa naik 
kelas, tidak lagi jadi fakir miskin,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham 
pada Bimbingan Pemantapan Pendamping Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, 
kemarin.Acara tersebut merupakan pembekalan bagi tenaga penyalur bantuan pangan 
nontunai (BPNT) dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra). Ia mengungkapkan 
jumlah rakyat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta jiwa. Angka itu 
tidak bisa ditekan lewat berbagai bantuan, tetapi harus melalui pemberdayaan 
ekonomi yang modelnya tengah dirumuskan pemerintah.“Tenaga pendamping juga 
bukan sekadar menelusuri keluarga yang mendapatkan bantuan, melainkan juga di 
sekitarnya, yang mungkin belum tersentuh bantuan,” kata Idrus.Mensos juga 
menegaskan Februari merupakan bulan pencanangan penuntasan bansos kepada 
masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, ia akan turun ke daerah dan 
mengajak anggota komisi VIII DPR guna memastikan seluruh bansos yang diberikan 
kepada masyarakat tuntas bulan ini.Khusus terkait dengan rastra, pada Februari 
ini sudah 80% hingga 100% disalurkan bertahap. “Kita pastikan nanti berjalan 
dengan baik sampai kepada rakyat dan di sinilah urgensi kehadiran pada 
pendamping, tidak hanya memastikan bansos sampai. Tapi paling penting 
pemanfaatannya di tengah masyarakat dan tugas lain diberikan menelusuri 
kemungkinan ada yang tidak mendapatkan,” ujarnya.Bimbingan tenaga pendamping 
diikuti 589 peserta dari empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Para peserta diberi materi 
seputar fungsi dan tugas pendampingan sosial, dalam penyaluran bansos.“Kita 
ingin mempersiapkan tenaga berkompetensi dan berpengetahuan dalam penanganan 
bantuan BPNT dan rastra,” kata Dirjen Penanganan Masyarakat Miskin Kemensos 
Andi ZA Dulung. (RO/Ant/H-2)
   

Re: [GELORA45] Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Betuuul, yang harus dipikirkan bagaimana memberdayakan warga miskin, ... bukan 
sekadar bansos, memberikan 10Kg beras/bulan saja! Pemerintah disamping harus 
berani memberikan DANA untuk mereka menjalankan usaha, juga harus bisa 
memberikan bimbingan keahlian untuk berusaha, teknologi pertanian, peternakan, 
perkebunan yang hendak dikerjakan mereka dan tentunya untuk mendorong warga 
bisa tergabung dalam kerja kolektif, membentuk koperasi-desa yang baik. Begitu 
yang dijalankan Tiongkok dalam mengentaskan desa-desa miskin menjadi desa-desa 
makmur, dan tentu sandaran-utama yang mengerjakan adalah organisasi partai 
komunis didesa itu! Komite PKT yang baik tentu akan BERHASIL membawa desa itu 
berhasil menjadi makmur, ...

Jalan lain, Pemerintah berikan rangsang bagi pengusaha-pengusaha berhasil untuk 
tanamkan modal didesa-terbelakang itu membuka usahanya, ... jadi dana, 
teknologi dan manajemen diserahkan pada pengusaha berhasil utk meningkatkan 
sejahtera warga desa itu. Agak lebih lambat, mungkin karena kalah militansi 
dengan kader PKT, tapi juga ada yang berhasil, ...



From: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 4:21 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: [GELORA45] Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi

  

Apakah ada kemungkinan besar untuk memberi pekerjaan kepada 26 juta orang 
miskin. Pada umumnya orang miskin melakukan pekerjaan manual yang dewasa ini 
makin berkurang, karena diambil alih oleh adaptasi kemajuan teknologi di 
berbagai bidang. Memakai alat modern dan automatisasinya jauh lebih murah dari 
pada tenaga manusia.



http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/144205/entas-rakyat-miskin-melalui-pemberdayaan-ekonomi/2018-02-07



Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi
Rabu, 7 February 2018 09:30 WIB Penulis: 





TENAGA pendamping sosial dalam program pengentasan rakyat miskin idealnya bukan 
sekadar bertugas mengantarkan bantuan. Mereka harus dibekali motivasi untuk 
memberdayakan masyarakat miskin, minimal harus bisa meluruskan pandangan 
masyarakat bahwa bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk meningkatkan taraf 
hidup.

“Pendamping bukan hanya bertugas mengantarkan beras 10 kilogram setiap bulan. 
Lebih dari itu, mesti meluruskan pikiran masyarakat agar bisa naik kelas, tidak 
lagi jadi fakir miskin,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham pada 
Bimbingan Pemantapan Pendamping Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Acara tersebut merupakan pembekalan bagi tenaga penyalur bantuan pangan 
nontunai (BPNT) dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra). Ia mengungkapkan 
jumlah rakyat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta jiwa. Angka itu 
tidak bisa ditekan lewat berbagai bantuan, tetapi harus melalui pemberdayaan 
ekonomi yang modelnya tengah dirumuskan pemerintah.

“Tenaga pendamping juga bukan sekadar menelusuri keluarga yang mendapatkan 
bantuan, melainkan juga di sekitarnya, yang mungkin belum tersentuh bantuan,” 
kata Idrus.

Mensos juga menegaskan Februari merupakan bulan pencanangan penuntasan bansos 
kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, ia akan turun ke daerah 
dan mengajak anggota komisi VIII DPR guna memastikan seluruh bansos yang 
diberikan kepada masyarakat tuntas bulan ini.

Khusus terkait dengan rastra, pada Februari ini sudah 80% hingga 100% 
disalurkan bertahap. “Kita pastikan nanti berjalan dengan baik sampai kepada 
rakyat dan di sinilah urgensi kehadiran pada pendamping, tidak hanya memastikan 
bansos sampai. Tapi paling penting pemanfaatannya di tengah masyarakat dan 
tugas lain diberikan menelusuri kemungkinan ada yang tidak mendapatkan,” 
ujarnya.

Bimbingan tenaga pendamping diikuti 589 peserta dari empat provinsi, yakni 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Para 
peserta diberi materi seputar fungsi dan tugas pendampingan sosial, dalam 
penyaluran bansos.

“Kita ingin mempersiapkan tenaga berkompetensi dan berpengetahuan dalam 
penanganan bantuan BPNT dan rastra,” kata Dirjen Penanganan Masyarakat Miskin 
Kemensos Andi ZA Dulung. (RO/Ant/H-2)

Re: [GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Begitu ya bahasa para wakil? Kalau di realita hari-hari belakangan ini 
Rakyatnya blak-blakan saja bilang kepanikan itu lantaran aliran dari 
pengembang semakin seret, apalagi KPK bikin investor pada KaPoK.
--- ilmesengero@... wrote:
  PolitikGajiPNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan 
DirampasRabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi Wakil Ketua DPR Fahri 
Hamzah. (JawaPos.com) BeritaTerkait
   -  Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa  
   -  Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem  
   - Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu 
JawaPos.com - Gajipegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan dipotong 
gajinyasebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk merealisasikan halitu, 
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini mulaimenyiapkan 
peraturannya.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat 
ini‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukanpemotongan gaji PNS 
dengan alasan zakat.‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik 
danini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam 
kehidupanberagama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).‎Oleh sebab 
itu, Fahri berharap pemotongan gajiPNS itu bukan karena uang negara sudah mulai 
habis. Kemudian,negara nekat merampas hak PNS."Jadi jangan motifnyaadalah 
karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber negaradirampas dari hak 
masyarakat termasuk dari kegiatan agama,"tegas Fahri.Sekadar informasi, Menteri 
Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddinmengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal 
pungutan zakat bagi PNS.Zakatitu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama 
Islam sebesar 2,5persen.Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, 
hanya umatIslam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut 
Lukman,pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  
bolehmengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎ 
 

  

Fw: [GELORA45] Masih Sengketa, Tiongkok Gencar Bangun Fasilitas Militer di Laut Cina Selatan

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 5:25 AM



Masih Sengketa, Tiongkok Gencar Bangun Fasilitas Militer di Laut Cina Selatan


 
   
 Masih Sengketa, Tiongkok Gencar Bangun Fasilitas Militer di 
Laut Cina Se...
  Rosa Folia

  Saat mata dunia sibuk mengarah ke Korea Utara, ini yang 
terjadi di wilayah sengketa.
 
   
 



Saat mata dunia sibuk mengarah ke Korea Utara, ini yang terjadi di wilayah 
sengketa.




Published by Rosa Folia7 Februari 2018


Manila, IDN Times - Media harian Filipina, Philippine Daily Inquirer, 
mempublikasikan sejumlah foto kondisi di Laut Cina Selatan yang diambil dari 
udara. Berdasarkan foto-foto tersebut, pemerintah Tiongkok dituding telah 
"mentransformasi pulau terumbu karang yang diklaim Filipina di kepulauan 
Spratly menjadi pulau-pulau benteng".

1. Foto-foto tersebut diambil antara Juni hingga Desember 2017

inquirer.net via The Guardian
Mantan wali kota sebuah daerah di Kepulauan Spratly yang diduduki Filipina, 
Eugenio Bito-onon Jr. mengatakan bahwa fasilitas militer yang dibangun Tiongkok 
tersebut benar adanya. Ia mengatakan bahwa foto-foto yang diambil dari Juni 
hingga Desember 2017 itu otentik.

Lebih lanjut, Bito-onon mengaku ia pernah terbang mengelilingi pulau-pulau 
tersebut pada 2016 bersama sejumlah jurnalis. Saat berada di atas, ia mendapat 
peringatan dari militer Tiongkok. Ini yang membuatnya mengenali foto-foto 
tersebut. 

Baca juga: Sedang Sengketa, Bioskop Malah Dibangun di Laut Cina Selatan

2. Tiongkok berupaya menunjukkan dominasinya di wilayah sengketa itu
inquirer.net via The Guardian
Philippine Daily Inquirer menyebut militerisasi yang dilakukan Tiongkok itu 
adalah upaya untuk menunjukkan dominasi. Media tersebut juga memberikan 
informasi terkait di mana saja fasilitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan.



"Dengan konstruksi tak terbatas, Tiongkok akan segera memiliki benteng-benteng 
militer di Kagitingan Reef, yang dikenal secara internasional sebagai Fiery 
Cross Reef; Calderon (Cuarteron), Burgos (Gaven), Mabini (Johnson South), 
Panganiban (Mischief), Zamora (Subi) dan McKennan (Hughes) yang ditujukan untuk 
memproyeksikan kekuatannya ke seluruh kawasan," tulis media itu.

3. Ada tiga kapal militer yang bersandar ketika foto tersebut diambil
inquirer.net via The Guardian
Salah satu pulau terumbu karang, Panganiban, sudah ditetapkan oleh Pengadilan 
Arbitrasi Permanen di Hague, Belanda, menjadi milik Filipina. Namun, hal itu 
tak dipedulikan oleh Tiongkok. Pada kenyataannya, Panganiban menjadi satu dari 
tiga pulau yang hampir selesai dibangun untuk landasan pesawat militer.



Kemudian, dalam salah satu foto yang diambil pada 30 Desember terlihat ada tiga 
kapal militer dengan kemampuan membawa pasukan dan persenjataan sedang 
bersandar di pulau itu. Sebelumnya, yaitu pada 16 Juni, sebuah kapal militer 
dengan kapabilitas membawa rudal juga berada di sana.

Bahkan, kementerian pertahanan Tiongkok secara terang-terangan mengatakan itu 
adalah bagian dari latihan militer di Laut Cina Selatan. Fasilitas lainnya yang 
sudah didirikan oleh Tiongkok antara lain mercusuar, fasilitas komunikasi serta 
sejumlah bangunan beberapa lantai.

4. Konflik Laut Cina Selatan melibatkan sejumlah negara ASEAN



nationalinterest.org
Sengketa yang terjadi di wilayah tersebut terbilang sangat rumit. Tak hanya 
Tiongkok dan Filipina yang saling berebut klaim, tapi juga Brunei Darussalam, 
Malaysia, Taiwan serta Vietnam. Masing-masing mengaku menjadi pemilik sejumlah 
titik di Laut Cina Selatan.

Dua kepulauan utama yang disengketakan adalah Spratly dan Paracel. Kemudian, 
ada sejumlah rangkaian pulau-pulau berukuran lebih kecil. Meski sebagian besar 
pulau tak berpenghuni, tapi banyak yang meyakini bahwa di sana tersimpan 
kekayaan mineral yang melimpah.

Belum lagi fakta bahwa area tersebut menjadi jalur perdagangan internasional 
yang sangat signifikan. Lalu, yang sudah bisa dipastikan, di sana juga 
merupakan tempat dengan jumlah ikan yang melimpah dan cukup untuk menyuplai 
kebutuhan di kawasan Asia Tenggara.

5. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan
REUTERS
Menurut pemerintah di Beijing, hak terhadap mayoritas pulau di Laut Cina 
Selatan—terutama Spratly dan Paracel—sudah ada sejak berabad-abad lalu. Pada 
1950-an, Tiongkok mencantumkan nine-dash line pada peta buatannya di mana lebih 
dari 90 persen pulau di Laut Cina Selatan adalah miliknya.

Nine-dash line dijadikan pokok argumen Tiongkok terhadap klaim historisnya di 
kawasan tersebut. Sedangkan Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam 
mendasarkan klaim mereka pada jarak geografis. Contohnya, pengadilan di Hague 
telah mengesahkan bahwa salah satu pulau yang diokupasi Tiongkok berada dalam 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Pemerintah Indonesia sendiri mewaspadai agresivitas Tiongkok di 

[GELORA45] Salawati Daud, Walikota Perempuan Pertama Di Indonesia

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  a.. TOKOHa.. /27 JANUARI 2018 | 12:51 
  
http://www.berdikarionline.com/salawati-daud-walikota-perempuan-pertama-di-indonesia/
  

Salawati Daud, Walikota Perempuan Pertama Di Indonesia

Saya iseng bertanya ke mesin pencari Google: Siapa Walikota Perempuan Pertama 
di Indonesia? Sejumlah nama pun muncul. Ada nama Agustine Magdalena Waworuntu. 
Ia menjabat Walikota Manado, Sulawesi Utara, dari  30 September 1950 hingga 29 
Maret 1951.

Kemudian ada nama HJ Rohani Darus Danil, yang memimpin kota Tebing Tinggi, 
Sumatera Utara, pada tahun 1990-an. Setelah itu, hampir semua Walikota 
perempuan di Indonesia muncul pasca Orde Baru, seperti Tri Rismaharini 
(Surabaya/2010), Airin Rachmi Diany (Tangerang Selatan/2011),  dan Sylviana 
Murni (Jakarta Pusat/2008).

Saya sontak kaget. Ah, sependek dan sesempit itukah ingatan sejarah kita. 
Maklum, dari berbagai literatur sejarah, saya sudah mengantongi sebuah nama. 
Nama itu adalah Salawati Daud. Dia adalah pejuang perempuan dari Sulawesi 
Selatan.

Salawati Daud merupakan perempuan Indonesia pertama yang menempati posisi 
Walikota. Ia menjadi Walikota di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 1949. Tak 
hanya itu, ia juga tercatat sebagai Walikota Makassar yang pertama di bawah 
pemerintahan Republik Indonesia.

Maklum, pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Makassar langsung dicaplok 
Sekutu/NICA. Sejumlah pemimpin Republik, termasuk Gubernur Sulawesi jaman itu, 
Sam Ratulangi, ditangkap oleh Belanda. Gagal-lah upaya membentuk pemerintahan 
RI di Makassar. Republik Indonesia baru berhasil membentuk pemerintahan sendiri 
di Makassar tahun 1949. Saat itulah Salawati ditunjuk sebagai Walikota Makassar.

Yang menarik, di tahun 1940-an hingga 1950-an, Sulawesi Selatan memang punya 
banyak pejuang perempuan. Ada dua yang cukup terkenal, yakni Emmy Saelan dan 
Salawati Daud. Emmy sendiri gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda 
tahun 1947. Sementara Salawati Daud ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orba 
karena peristiwa Gestok 1965.

Salawati Daud adalah pejuang kemerdekaan. Ia aktif dalam pergerakan 
anti-kolonial di Sulsel sejak 1930-an hingga 1950-an. Sayang, hampir tidak ada 
dokumen sejarah yang menulis tentang dirinya. Dan, saya kira, inilah salah satu 
sukses terbesar Orde Baru, yakni menghapus pejuang berpaham kiri dalam sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia.

Nama aslinya: Charlotte Salawati. Mulanya ia tercatat sebagai anggota Partai 
Kedaulatan Rakyat. Sayang, saya juga tidak punya catatan dan pengetahuan 
tentang partai ini. Namun, dari Arsip ANTARA diketahui, partai ini sangat 
pro-Republik dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Infografik ini diproduksi oleh http://online24jam.com/ 
Pada tahun 1945, Salawati menerbitkan majalah Wanita di Makassar. Majalah 
tersebut terbit dua kali sebulan. Jumlah oplah-nya berjumlah ribuan tiap 
terbit. Selain majalah Wanita, ia juga memimpin majalah Bersatu, yang oplahnya 
mencapai 2000-an.

Usai Proklamasi 17 Agustus 1945, Makassar langsung diduduki Sekutu—yang 
diboncengi NICA. Sam Ratulangi, tokoh yang ditunjuk Bung Karno sebagai Gubernur 
Sulawesi, ditangkap. Banyak tokoh pemuda yang memprotes penangkapan ini.

Rakyat Sulawesi Selatan marah. Sejak September 1945, bentrokan antara rakyat 
dan pelajar melawan NICA sudah terjadi. Salah satunya adalah aksi pelajar 
perguruan islam Datu Museng, yang mengibarkan Merah-Putih di sekolahnya.

Saat itu pemuda dan pelajar membentuk Pusat Pemuda National Indonesia (PPNI). 
Organisasi ini diketuai oleh Manai Sophiaan. Tak lama kemudian, Manai Sophiaan 
ditangkap oleh NICA. Ia disekap di markas NICA di Empress Hotel. Kejadian 
inilah yang memicu kemarahan pelajar Makassar. 29 Oktober 1945, pelajar 
menyerbu Empress Hotel dan mengibarkan Merah-Putih di sana.

Salawati Daud sudah aktif dalam gerakan itu. Ia bersama kawan-kawannya di 
Partai Kedaulatan Rakyat mendirikan “Tim Penerangan” untuk mengkampanyekan 
penolakan terhadap kehadiran kolonialis Belanda di Sulawesi. Dalam gerakan ini, 
Salawati berkeliling Sulsel untuk memassalkan gerakan ini.

Tetapi Salawati tak hanya berkampanye, ia juga turut memanggul senjata melawan 
tentara NICA. Sejumlah sumber menyebutkan, Ia bersama Emmy Saelan bertempur 
melawan Belanda. Salah satu pertempuran yang terkenal penyerbuan tangsi polisi 
di Masamba. Aksi penyerbuan ini dipimpin oleh Salawati Daud. Belanda menyebut 
peristiwa “Masamba Affaire”.

Saat itu, 29 Oktober 1949, Salawati memimpin penyerbuan tangsi militer Belanda. 
Tak hanya berhasil merebut puluhan pucuk senjata, penyerbuan itu juga berhasil 
membebaskan sejumlah pejuang.

Mungkin karena pertimbangan itulah, ia ditunjuk sebagai Walikota pertama di 
Makassar. Karena pengaruh politiknya pula, ia dipercaya mengatasi sejumlah 
kekacauan di Sulsel. Salah satunya adalah pemberontakan Kahar Muzakkar.

Beberapa literatur menyebutkan, Salawati Daud-lah yang membawa pengaruh kiri ke 
Kahar Muzakkar. Tak heran, ketika Kahar mau memberontak terhadap Republik, 
Salawati berjuang 

[GELORA45] Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Politik 

*Gaji PNS Dipotong, Fahri: Pemerintah Panik, Hak Rakyat Jangan Dirampas*

Rabu, 07 Feb 2018 18:15 | editor : Dimas Ryandi



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. *(JawaPos.com)*

Berita Terkait

   -

   Alasan Zakat Gaji PNS Dipotong, PBNU: Negara Tak Boleh Memaksa
   

   -

   Ingatkan Masyarakat, Menteri Agama Sebut Ada Dua Aliran Ekstrem
   

   -

   Menag Usulkan Dana Haji 2018 Naik Jadi Rp 900 Ribu
   


*JawaPos.com* - Gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam akan
dipotong gajinya sebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat. Untuk
merealisasikan hal itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kini
mulai menyiapkan peraturannya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga saat ini
‎pemerintah sedang panik, sehingga sampai nekat melakukan pemotongan gaji
PNS dengan alasan zakat.

‎”Ini bentuk kepanikan pemerintah. Bukan solusi yang baik dan ini akan
berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan beragama,” ujar
Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).

‎Oleh sebab itu, Fahri berharap pemotongan gaji PNS
itu
bukan karena uang negara sudah mulai habis. Kemudian, negara nekat merampas
hak PNS.

"Jadi jangan motifnya adalah karena kas negara mulai kering lalu semua
sumber-sumber negara dirampas dari hak masyarakat termasuk dari kegiatan
agama," tegas Fahri.

Sekadar informasi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan
sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat

itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen..

Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam
yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan
gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN  boleh mengajukan
keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.‎

[GELORA45] Secuplik Kisah Tionghoa Di Banten

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  a.. HISTORIAa.. /16 NOVEMBER 2017 | 14:45  
http://www.berdikarionline.com/secuplik-kisah-tionghoa-di-banten/Secuplik Kisah 
Tionghoa Di Banten
SHARE ON:FacebookTwitter Google +
Black against white

Yellow versus red

The fighting won’t stop

Until we’re dead

Until we’re all dead

(Carnivore – Race War, 1987)

Meskipun Orde Baru sudah runtuh, tetapi Warga Negara Indonesia keturunan 
Tionghoa belum bisa menikmati hak-haknya secara penuh sebagai Warga Negara. Di 
sana-sini mereka masih diperlakukan sebagai “kaum liyan” di Negeri tempat 
kelahirannya.

Memang ada perkembangan maju pasca reformasi. Beberapa aturan diskriminatif di 
era Orde Baru, seperti Inpres Nomor 14 tahun 1967, yang memberangus agama, 
kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa di Indonesia, dihapuskan oleh Presiden 
Abdurrahma Wahid. Lalu keluar Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 yang 
mengakui agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa sebagai Hak Azasi 
Manusia.

Sebelumnya, di era pemerintahan Habibie keluar Instruksi Presiden No. 26 Tahun 
1998 tentang Penhentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua 
Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun 
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kedatangan Kaum Tionghoa ke Nusantara

Sebetulnya, tidak ada data resmi tentang kapan orang Tionghoa pertamakali 
menginjakkan kakinya di Nusantara ini. Dugaan selama ini hanya berdasarkan 
hasil temuan benda-benda kuno seperti tembikar Tiongkok di Jawa Barat, Lampung, 
daerah Batanghari dan Kalimatan Barat maupun yang disimpan di berbagai kraton 
dan genderang (genta) perunggu Dongson di Jawa, Bali dan dataran Pasemah, 
Sumatera Selatan.

Menurut catatan yang ada, orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia 
pada abad ke IX, yaitu pada zaman dinasti Tang, untuk berdagang dengan membawa 
barang-barang kerajinan seperti barang-barang porselen, sutera, teh, alat-alat 
pertukangan, pertanian dan sebagainya.

Sementara kekerasan terhadap ras Tionghoa sudah dimulai dari masa pemerintahan 
kolonial, yaitu tahun 1740 di Surakarta, Jawa Tengah. Vereenigdee Oostindische 
Compagnie (VOC) telah memulai politik devide et impera atau politik adu domba 
untuk menyingkirkan kaum Tionghoa dari produksi ekonomi.

Pada Oktober 1740, seperti yang ditulis Blackburn dalam Jakarta: Sejarah 400, 
wilayah sekitar Batavia menjadi saksi pemberontakan petani Cina. Sambil membawa 
senjata buatan sendiri para kuli Cina berbaris menuju kota, tempat ratusan 
kawan sebangsanya tinggal di dalam dinding kota. Meskipun orang Cina yang 
tinggal di kota sedikit sekali atau sama sekali tak berhubungan dengan orang 
Cina di luar dinding kota, beredar isu bahwa mereka berencana membantu para 
pemberontak.

Kecurigaan dan paranoia orang Eropa serta pribumi membuat kondisi memburuk. 
Mereka secara spontan menyerang balik para Tionghoa ini. Tidak hanya membunuh 
mereka juga menjarah dan membakar sekitar 6.000-7.000 rumah orang Tionghoa. 
Adrian Volckanier Gubenur Jenderal saat itu mengeluarkan surat perintah: bunuh 
dan bantai orang-orang Tionghoa. Sebanyak 500 orang Cina yang dipenjara di 
Balai Kota satu per satu dikeluarkan lalu dibunuh dengan keji. Selama seminggu, 
kota terbakar hebat dan kanal-kanal menjadi merah karena darah dan korban 
mencapai 10.000 orang. Peristiwa pembantaian orang-orang Cina di Batavia ini 
dikenal dengan Geger Pecinan.

Kedatangan Kaum Tionghoa ke Tanah Banten

Kesultanan Banten yang berdiri sekitar 1526-1813 Masehi menyambut hangat bangsa 
pendatang dari berbagai belahan dunia. Bangsa-bangsa pendatang itu hidup 
berdampingan di Banten Lama.

Seperti ditulis portal Bantenologi, pedagang-pedagang  Eropa (Denmark, 
Perancis, Inggris, Portugis, Belanda) mendapatkan izin dari Sultan untuk 
mendirikan barak (loji) perdagangan mereka yang dapat menampung ratusan para 
pegawai Eropa bekerja dalam perusahaan dagang mereka. Demikian pula orang 
Keling (Tamil), Benggala, India, Arab, Persia, Indocina, Melayu, dan Moro 
mendirikan komplek perumahan mereka karena mendapatkan izin dan perlindungan 
Sultan. Berbagai suku yang berasal dari Nusantara juga tinggal di wilayah 
Kesultanan Banten ketika itu, orang Bali, Jawa, Madura, Aceh, Bugis, Mandar, 
Makassar, Palembang dan Lampung karena Sultan menganggap mereka sebagai potensi 
yang dapat menjadi elemen kemajuan ekonomi perdagangan kesultanan Banten.

Menurut Mufti Ali, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Maulana 
Hasanudin, multikulturalisme benar-benar menjadi asset penting bagi kemajuan 
dan kesejahteraan Banten. Misalnya, jabatan Shahbandar atau kepala pelabuhan 
sebagai ‘mesin uang Kesultanan’ selama lebih dari 150 tahun yang dipercayakan 
kepada orang yang paling kompeten meskipun orang Asing. Jabatan perdana menteri 
yang bertanggung jawab dalam pembuatan masterplan istana dan proyek perumahan 
masa itu diserahkan kepada orang Tionghoa.

Dengan demikian, sikap Kerajaan Banten yang multi-kultural telah membuka pintu 
bagi bangsa-bangsa 

Fw: [GELORA45] Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 12:01 AM
  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205200341-12-274055/penghina-presiden-bakal-dijerat-tanpa-aduan
Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan 



Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Senin, 05/02/2018 20:53 WIB 

 Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di Jakarta, 2017. Panja RKUHP di DPR 
menyetujui untuk menjadikan pasal penghinaan kepada Presiden sebagai delik 
umum. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie) 
Jakarta, CNN Indonesia -- DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan 
terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (RKUHP) bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu 
ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, 
sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu 
sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, 
Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali 
di tingkat Panja RKUHP.




  Lihat juga:
  Komnas HAM: Pasal Penghinaan Presiden Ingkari Reformasi 


Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan 
bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV 
(Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi 
kebenaran, atau pembelaan diri.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sempat terjadi perdebatan terkait delik 
dalam pasal tersebut.

Benny, yang juga anggota F-Demokrat di DPR, menilai, pasal itu sebaiknya 
menjadi delik aduan, bukan delik umum. Sebab, menurutnya, Pemerintah belum 
menjelaskan secara tegas soal frasa penghinaan dan pembelaan diri dalam pasal 
tersebut.


  Lihat juga:
  Mahfud: Pasal Penghinaan Presiden Boleh Jika Beda Substansi 

Delik aduan itu sendiri berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus 
diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum 
bisa diproses penegak hukum.

Sementara, delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus 
tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah, menyatakan, delik umum 
harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap 
kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum.

Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika 
tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing.

“Saya merasa kita kok agak diskriminatif ya. Presiden sendiri tidak dihormati, 
tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” cetus Harkristuti.


  Anggota Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah Harkristuti Harkrisnowo, di 
Jakarta, 2014. Dia menyebut, delik umum pada pasal penghinaan presiden 
diterapkan agar sesuai dengan pasal penghinaan kepala negara asing. (Foto: Adhi 
Wicaksono) 


Menurut Harkristuti, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan 
pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia.

“Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia... Bukan 
oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” tepisnya.

Sanksi Bisa Dikurangi

Anggota Panja RKUHP Fraksi PPP Arsul Sani mengaku sepakat dengan pemerintah 
soal delik umum pasal itu. Namun, ia meminta pidana penjara pada pasal itu 
kurang dari 5 tahun.

Alasannya, pidana pasal penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP hanya 3 
tahun. Terlebih, posisi kepala negara memang rentan dengan penghinaan dan 
kritik karena merupakan jabatan publik tertinggi.

Ia khawatir, pidana penjara 5 tahun dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan 
kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

“Ancaman pidananya kalau perlu diturunkan,” ujar Arsul.


  Lihat juga:
  Fahri Tolak Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP 

Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Enny Nurbaningsih menyebut bahwa 
usulan pengurangan hukuman pasal itu bisa dilakukan.

Pasal tersebut, kata Enny, dapat masuk kategori pidana sedang. Dengan kriteria 
itu, pidana penjaranya bisa berkisar dua atau tiga tahun penjara.

“Kalau dua tahunan, pemidanaan kita bukan penjara.. Kita bisa menerapkan pidana 
pengawasan. Kalau enam bulan bisa kerja sosial,” tutupnya.

(arh) 

 

Fw: [GELORA45] Mantan Seskab Jokowi: Ada Persepsi Rezim,Ini Melangkah Mundur

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 3:36 AM
  



http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/12563881/mantan-seskab-jokowi-ada-persepsi-rezim-ini-melangkah-mundur


Mantan Seskab Jokowi: 
Ada Persepsi Rezim Ini Melangkah Mundur
Ihsanuddin
Kompas.com - 07/02/2018, 12:56 WIB

Andi Widjajanto saat menjabat Sekretaris Kabinet (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi 
Widjajanto, menilai bahwa muncul persepsi pemerintahan Presiden Joko Widodo 
membawa demokrasi ke era kemunduran.

Menurut dia, persepsi ini muncul akibat sejumlah kebijakan yang diambil 
pemerintah.

Misalnya, langkah pemerintah yang melibatkan TNI dalam hal ketahanan pangan.. 
Lalu, ada juga MOU TNI-Polri yang memungkinan aparat TNI ikut mengamankan aksi 
unjuk rasa.

Terakhir, ada juga wacana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari perwira 
aktif Polri.

"Muncul persepsi Pak Jokowi melangkah mundur, rezim melangkah mundur," kata 
Andi dalam diskusi yang digelar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, 
Jakarta, Rabu (7/2/2018).

(Baca juga: Jokowi Dinilai Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden)

Mantan Sekretaris Kabinet ini meyakini bahwa berbagai kebijakan yang diambil 
tersebut akan mendapatkan reaksi negatif, khsususnya dari kalangan masyarakat 
sipil. Andi secara khusus menyebut sejumlah organsiasi, seperti Kontras, 
Imparsial, dan LBH.

"Masyarakat sipil dari sisi elektoral kecil. Saya enggak yakin mereka dapat 0,5 
persen dari elektoral. Tetapi, mereka megaphone. Suaranya keras. Akses ke 
medianya kuat," kata Andi.

Andi pun khawatir bahwa isu kemunduran demokrasi ini akan dijadikan alat bagi 
lawan politik. Apalagi, isu ini muncul menjelang Pemilu Presiden 2019.

"Skenario terburuk dimunculkan opini Jokowi mengingkari demokrasi. Demokrasi di 
era Jokowi mundur," kata Andi.

"Kalau ini dilakukan, akan ada strategi lawan untuk mencari pahlawan demokrasi 
barunya siapa yang akan membawa perubahan," ujarnya.

(Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Penunjukan Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur 
Cederai Demokrasi)

DPR berusaha memasukkan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam rancangan 
KUHP.(Kompas TV)

Fw: [GELORA45] Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam,yang Minta Rumah

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 3:23 AM
  



https://news.detik.com/berita/d-3855973/cerita-jokowi-dihampiri-suku-anak-dalam-yang-minta-rumah?_ga=2.43124517.1807556308.1518030957-416626995.1518030957


Kamis 08 Februari 2018, 00:08 WIB
Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam 

yang Minta Rumah
Ray Jordan - detikNews

 Presiden Jokowi dihampiri suku anak dalam saat meninjau embung di Sumbar 
(Foto: Ray Jordan/detikcom) 
Dharmasraya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembuatan embung di salah 
satu desa di Dharmasraya, Sumbar. Di lokasi itu, Jokowi dihampiri oleh beberapa 
orang suku anak dalam yang meminta hunian.

Jokowi meninjau lokasi pembuatan embung yang ditinjau berada di Desa Sitiung, 
Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018). Embung desa tersebut akan 
bervolume 15.625 m3 dengan dana pembangunan mencapai Rp 810 juta. Pembangunan 
embung desa ini merupakan program padat karya tunai dari Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Saat meninjau, Jokowi sempat berdialog dengan beberapa pekerja. Jokowi sempat 
menyusuri pinggiran embung yang tanahnya masih labil.

Saat meninjau pembangunan embung desa ini, Presiden didampingi Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur 
Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Kemudian, ada sekelompok orang yang mendekat ke Jokowi membawa spanduk kecil 
bertuliskan 'Selamat Datang Presiden Joko Widodo di Dharmasraya'. Rupanya 
mereka juga hendak mengadu ke Jokowi.

Jokowi lantas meminta Paspampres mengajak seorang pria tua berbaju biru yang 
diketahui bernama Nyelembung untuk menemui dirinya. Nyelembung merupakan bagian 
dari Suku Anak Dalam yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya.

Saat bertemu, Nyelembung langsung mencium tangan Jokowi. Mantan Gubernur DKI 
itu membalas dengan merangkulkan tangan ke pundak Nyelembung. Saat itu, 
Nyelembung tampak membisikkan sesuatu ke Jokowi.

Usai dibisiki, Jokowi meminta ajudannya untuk mencatat apa yang disampaikan 
oleh Nyelembung. Diketahui, ternyata Nyelembung mengeluhkan soal tempat tinggal 
mereka yang terusir dari dalam hutan.

"Sudah kubilang sama pak Jokowi tadi kami harus minta ketetapan (hunian)," ujar 
Nyelembung.

Saat dikonfirmasi, Jokowi membenarkan bahwa Suku Anak Dalam yang ditemuinya 
mengeluhkan soal tempat tinggal. Jokowi pun akan menindak lanjuti aspirasi Suku 
Anak Dalam tersebut.

  Jokowi saat ke kafe di Sumbar. (Foto: Ray Jordan/detikcom) 

"Itu tadi soal tempat tinggal," kata Jokowi saat ditemui di sebuah kafe di 
Jalan Lintas Sumatra KM 1, Dharmasraya. 
(jor/dkp)

Fw: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk Jokowi

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 3:29 AM
  



http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi


Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah 
untuk Jokowi
Ihsanuddin
Kompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP PAN, 
Jakarta, Rabu (7/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN) 
Amien Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 
(BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo. 
Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak cukup.

"Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi)," kata 
Amien usai menghadiri diskusi ' Kartu Kuning' dan Gerakam Mahasiswa Zaman Now' 
yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu 
presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua 
periode.

"Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih 
bagus," kata Amien.

Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, Jokowi 
telah gagal menyejahterakan rakyat.

Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya dan 
asing.

(Baca juga: Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk Jokowi)

Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam 
pembangunannya menabrak sejumlah aturan.

"Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari 
peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan 
lain-lain.. Itu jelas sekali," kata Amien.

Aksi kartu kuning kepada Jokowi terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.

Saat itu, Jokowi masih berada di atas panggung usai memberikan sambutan di 
acara Dies Natalies UI di Kampus UI, Depok.

Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengacungkan 
kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup peluit.

Kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi atas berbagai masalah yang 
terjadi, mulai dari gizi buruk di Asmat yang menewaskan puluhan orang hingga 
wacana pemerintah hendak mengangkat penjabat Gubernur dari Polri.

PenulisIhsanuddin

Fw: [GELORA45] Begini Kritik Wakil Ketua DPRD DKI Soal Atasi Banjir Jakarta 2018

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Thursday, February 8, 2018 3:40 AM
  



https://metro.tempo.co/read/1058234/begini-kritik-wakil-ketua-dprd-dki-soal-atasi-banjir-jakarta-2018?

AllUtama=AllUtama_Click_4


Begini Kritik Wakil Ketua DPRD DKI 
Soal Atasi Banjir Jakarta 2018 
Reporter: 
Muhammad Hendartyo
Editor: 
Dwi Arjanto
Rabu, 7 Februari 2018 12:23 WIB 
 
Normalisasi Sungai Ciliwung yang telah rampung sepanjang dua kilometer dari 
Bukit Duri hingga jembatan Jalan KH Abdullah Syafii, Kampung Melayu, 
Jatinegara, Jakarta, 16 April 2017. Normalisasi lanjutan Sungai Ciliwung di 
Bukit Duri ditargetkan mulai dilakukan pada April 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI 
Jakarta Mohamad Taufik mengatakan terdapat solusi untuk mengatasi banjir 
Jakarta 2018. Menurut dia, normalisasi semua sungai yang kadang kala airnya 
melimpah harus dilakukan dengan teratur dan berkesinambungan.

"Jangan sepotong-sepotong, saya memberi contoh, ya. Sekarang di tempat saya, di 
kampung saya, alhamdulillah ketika Jakarta Selatan dan Jakarta Timur banjir, 
Warakas tidak tuh. (Jakarta) Utara tidak, kemarin saya reses tidak banjir," 
katanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca: Banjir Jakarta di Pejaten Surut, Warga: Butuh Sebulan Buat Bersihkan Rumah

Lebih lanjut, Taufik menilai pompa air menjadi penting untuk selalu ditata dan 
dirawat, sehingga dapat hidup terus.

"Di Warakas dan Pademangan, Jakarta Utara, itu hidupnya dari pompa. Napasnya 
dari pompa. Kalau pompanya mati pasti banjir," ujarnya. Dengan begitu, Taufik 
merasa bersyukur karena banjir tidak menggenangi tempat tinggal dia.

"Nah, saya kira penataan normalisasi kali menjadi penting," ucapnya.

Sebelumnya, sejak Senin, 5 Februari 2018, banjir Jakarta 2018 terjadi di 
beberapa wilayah akibat curah hujan yang tinggi di Bogor. Wilayah yang paling 
banyak terdampak, yaitu Jakarta Selatan dan Timur. Menurut data Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
terdapat 11.450 terdampak, sedangkan 6.532 jiwa mengungsi.

Re: [GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk,Jokowi

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Bagaimana kalau Amien Rais diberi lampu hijau untuk jalan kaki
yang dijanjikannya ?

2018-02-07 20:29 GMT+01:00 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/
> amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi
> Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk
> Jokowi
> Ihsanuddin
> Kompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB
> [image: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor
> DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).]
> Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP
> PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
>
> *JAKARTA, KOMPAS.com* - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (
> PAN ) Amien Rais
>  memuji aksi Ketua Badan
> Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa
> mengacungkan kartu kuning 
> kepada Presiden Joko Widodo. Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak
> cukup.
>
> "Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi
> )," kata Amien usai menghadiri
> diskusi ' Kartu Kuning ' dan
> Gerakam Mahasiswa Zaman Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu
> (7/2/2018).
>
> Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang
> pemilu presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya
> sampai dua periode.
>
> "Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih
> bagus," kata Amien.
>
> Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini,
> Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat.
>
> Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya
> dan asing.
>
> (Baca juga: Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk
> Jokowi
> 
> )
>
> Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang
> dalam pembangunannya menabrak sejumlah aturan.
>
> "Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari
> peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan
> lain-lain. Itu jelas sekali," kata Amien.
>
> Aksi kartu kuning kepada Jokowi terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.
>
> Saat itu, Jokowi masih berada di atas panggung usai memberikan sambutan di
> acara Dies Natalies UI di Kampus UI, Depok.
>
> Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa
> mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup peluit.
>
> Kartu kuning  diberikan
> sebagai peringatan ke Jokowi atas berbagai masalah yang terjadi, mulai dari
> gizi buruk di Asmat yang menewaskan puluhan orang hingga wacana pemerintah
> hendak mengangkat penjabat Gubernur dari Polri.
> PenulisIhsanuddin
>
>
>
>
>
>
>
>
> 
>

[GELORA45] Masih Sengketa, Tiongkok Gencar Bangun Fasilitas Militer di Laut Cina Selatan

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Masih Sengketa, Tiongkok Gencar Bangun Fasilitas Militer di Laut Cina Selatan


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Masih Sengketa, Tiongkok Gencar Bangun Fasilitas Militer di Laut Cina Se...

Rosa Folia

Saat mata dunia sibuk mengarah ke Korea Utara, ini yang terjadi di wilayah 
sengketa.
 |

 |

 |




Saat mata dunia sibuk mengarah ke Korea Utara, ini yang terjadi di wilayah 
sengketa.


Published by Rosa Folia7 Februari 2018


Manila, IDN Times - Media harian Filipina, Philippine Daily Inquirer, 
mempublikasikan sejumlah foto kondisi di Laut Cina Selatan yang diambil dari 
udara. Berdasarkan foto-foto tersebut, pemerintah Tiongkok dituding telah 
"mentransformasi pulau terumbu karang yang diklaim Filipina di kepulauan 
Spratly menjadi pulau-pulau benteng".

1. Foto-foto tersebut diambil antara Juni hingga Desember 2017
inquirer.net via The Guardian
Mantan wali kota sebuah daerah di Kepulauan Spratly yang diduduki Filipina, 
Eugenio Bito-onon Jr. mengatakan bahwa fasilitas militer yang dibangun Tiongkok 
tersebut benar adanya. Ia mengatakan bahwa foto-foto yang diambil dari Juni 
hingga Desember 2017 itu otentik.

Lebih lanjut, Bito-onon mengaku ia pernah terbang mengelilingi pulau-pulau 
tersebut pada 2016 bersama sejumlah jurnalis. Saat berada di atas, ia mendapat 
peringatan dari militer Tiongkok. Ini yang membuatnya mengenali foto-foto 
tersebut. 

Baca juga: Sedang Sengketa, Bioskop Malah Dibangun di Laut Cina Selatan

2. Tiongkok berupaya menunjukkan dominasinya di wilayah sengketa itu
inquirer.net via The Guardian
Philippine Daily Inquirer menyebut militerisasi yang dilakukan Tiongkok itu 
adalah upaya untuk menunjukkan dominasi. Media tersebut juga memberikan 
informasi terkait di mana saja fasilitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan.


"Dengan konstruksi tak terbatas, Tiongkok akan segera memiliki benteng-benteng 
militer di Kagitingan Reef, yang dikenal secara internasional sebagai Fiery 
Cross Reef; Calderon (Cuarteron), Burgos (Gaven), Mabini (Johnson South), 
Panganiban (Mischief), Zamora (Subi) dan McKennan (Hughes) yang ditujukan untuk 
memproyeksikan kekuatannya ke seluruh kawasan," tulis media itu.

3. Ada tiga kapal militer yang bersandar ketika foto tersebut diambil
inquirer.net via The Guardian
Salah satu pulau terumbu karang, Panganiban, sudah ditetapkan oleh Pengadilan 
Arbitrasi Permanen di Hague, Belanda, menjadi milik Filipina. Namun, hal itu 
tak dipedulikan oleh Tiongkok. Pada kenyataannya, Panganiban menjadi satu dari 
tiga pulau yang hampir selesai dibangun untuk landasan pesawat militer.


Kemudian, dalam salah satu foto yang diambil pada 30 Desember terlihat ada tiga 
kapal militer dengan kemampuan membawa pasukan dan persenjataan sedang 
bersandar di pulau itu. Sebelumnya, yaitu pada 16 Juni, sebuah kapal militer 
dengan kapabilitas membawa rudal juga berada di sana.

Bahkan, kementerian pertahanan Tiongkok secara terang-terangan mengatakan itu 
adalah bagian dari latihan militer di Laut Cina Selatan. Fasilitas lainnya yang 
sudah didirikan oleh Tiongkok antara lain mercusuar, fasilitas komunikasi serta 
sejumlah bangunan beberapa lantai.

4. Konflik Laut Cina Selatan melibatkan sejumlah negara ASEAN


nationalinterest.org
Sengketa yang terjadi di wilayah tersebut terbilang sangat rumit. Tak hanya 
Tiongkok dan Filipina yang saling berebut klaim, tapi juga Brunei Darussalam, 
Malaysia, Taiwan serta Vietnam. Masing-masing mengaku menjadi pemilik sejumlah 
titik di Laut Cina Selatan.

Dua kepulauan utama yang disengketakan adalah Spratly dan Paracel. Kemudian, 
ada sejumlah rangkaian pulau-pulau berukuran lebih kecil. Meski sebagian besar 
pulau tak berpenghuni, tapi banyak yang meyakini bahwa di sana tersimpan 
kekayaan mineral yang melimpah.

Belum lagi fakta bahwa area tersebut menjadi jalur perdagangan internasional 
yang sangat signifikan. Lalu, yang sudah bisa dipastikan, di sana juga 
merupakan tempat dengan jumlah ikan yang melimpah dan cukup untuk menyuplai 
kebutuhan di kawasan Asia Tenggara.

5. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan
REUTERS
Menurut pemerintah di Beijing, hak terhadap mayoritas pulau di Laut Cina 
Selatan—terutama Spratly dan Paracel—sudah ada sejak berabad-abad lalu. Pada 
1950-an, Tiongkok mencantumkan nine-dash line pada peta buatannya di mana lebih 
dari 90 persen pulau di Laut Cina Selatan adalah miliknya.

Nine-dash line dijadikan pokok argumen Tiongkok terhadap klaim historisnya di 
kawasan tersebut. Sedangkan Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam 
mendasarkan klaim mereka pada jarak geografis. Contohnya, pengadilan di Hague 
telah mengesahkan bahwa salah satu pulau yang diokupasi Tiongkok berada dalam 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Pemerintah Indonesia sendiri mewaspadai agresivitas Tiongkok di Laut Cina 
Selatan dengan membangun fasilitas militer di Pulau Natuna Utara. Langkah ini 
dianggap perlu sebab nine-dash line milik Tiongkok dianggap tidak jelas dan 
tanpa koordinat pasti, sehingga 

[GELORA45] Hasil tes IQ seorang bocah 10 tahun lebih tinggi dari Albert Einstein

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Hasil tes IQ seorang bocah 10 tahun lebih tinggi dari Albert Einstein


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Hasil tes IQ seorang bocah 10 tahun lebih tinggi dari Albert Einstein

Bocah berusia 10 tahun, Mehul Garg, menjadi orang termuda dalam satu dekade 
terakhir yang mencatat skor tes IQ M...
 |

 |

 |



   
   - 7 Februari 2018
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Image captionMehul meraih skor sempurna 162 saat mengikuti tes IQ, mengalahkan 
hasil yang diraih ilmuwan terkemuka di dunia Einstein dan Hawking.
Bocah berusia 10 tahun, Mehul Garg, menjadi orang termuda dalam satu dekade 
terakhir yang mencatat skor tes IQ Mensa tertinggi.

Skor yang diraih Mehul mencapai 162, lebih tinggi dari orang-orang genius 
seperti Albert Einstein dan Stephen Hawking.

Di keluarganya, Mehul bukan satu-satunya yang berotak 'encer'. Kakaknya yang 
berusia 13 tahun, Dhruv, juga meraih skor maksimal 162 tahun lalu.

"Saya kadang masih tak percaya ... (saya merasa punya) tanggung jawab yang 
sangat besar mengasuh dua anak yang sangat sangat cerdas," kata sang ibu, Divya 
Garg.
   
   - Bisakah kita mengetahui apabila Donald Trump memiliki IQ tinggi?
   - Bocah berdarah India juara sebuah kompetisi anak-anak jenius
   - Empat cara melatih otak Anda supaya tahan jet lag

Divya mengatakan sepintas Mehul dan kakaknya, Dhruv, tak berbeda dengan bocah 
kebanyakan.
Image captionKakak Mehul, Dhruv, juga mencatat hasil tes IQ 162.
"Mereka normal-normal saja. Tapi mereka punya kemampuan analistis yang sangat 
menonjol, senang sekali matematika, punya banyak pertanyaan, selalu ingin tahu, 
ya sifat umum anak-anaklah," kata Divya dalam wawancara dengan BBC.

Mehul juga sangat kompetitif. Setelah tahu kakaknya meraih skor sempura tahun 
lalu, ia memutuskan untuk mengikuti tes IQ ini.

"Ia ingin membuktikan tak kalah pintar dari kakaknya," kata Divya kepada kantor 
berita PTI.

Mehul sendiri mengatakan senang bisa meraih skor yang lebih baik dari Einstein 
dan Hawking, dua ilmuwan masing-masing yang dikenal sebagai penemu teori 
relativitas dan penulis buku sains yang sangat populer A Brief History of Time.
Image captionMehul punya kemampuan analitis yang sangat menonjol.
"Tentu senang ... saya sangat suka membaca, saya tahu banyak tentang mitologi 
India," kata Mehul.

Ia juga mengatakan, "Ini soal bagaimana memanfaatkan otak ... tak ada gunanya 
punya otak tapi tak bisa memanfaatkannya dengan baik."

Skor sempurna mengantarkan Mehul menjadi anggota Mensa, komunitas orang-orang 
dengan otak brilian. Nilai 162 yang ia raih dua poin lebih baik dari Einstein 
dan Hawking.

Saat ditanya tentang pekerjaan yang ia incar di masa depan, Mehul mengatakan 
ingin bekerja di perusahaan teknologi.

[GELORA45] Kunjungi Kiai, Panglima TNI Mengaku Bangga Pada Ulama

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.jawapos.com/read/2018/01/31/185096/kunjungi-kiai-panglima-tni-mengaku-bangga-pada-ulama
Kunjungi Kiai, Panglima TNI Mengaku Bangga Pada Ulama

Rabu, 31 Jan 2018 01:53 | editor : Yusuf Asyari



Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu para kiai di Pondok Pesantren
(Ponpes) An-Nur 1, Jalan Diponegoro IV/6 Bululawang, Malang, Jawa Timur,
Selasa (30/1). *(Istimewa)*

*JawaPos.com -* Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa ulama
memiliki peran besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Selama perjuangan
berlangsung, ulama banyak menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sangat
berarti guna mempertahankan NKRI.

Oleh sebab itu, Hadi menuturkan akan selalu memegang teguh ajaran yang
diberikan para ulama dalam mengarungi tugasnya sebagai pimpinan militer,
supaya mampu menjaga keutuhan NKRI.

"Saya akan pegang nilai-nilai dasar tersebut. Mudah-mudahan dengan doa
seluruh Kiai dan Ulama, saya sebagai Panglima TNI dapat melaksanakan tugas
negara dalam menegakan kedaulatan, menjaga keutuhan, dan keselamatan
bangsa," ungkap Hadi kepada JawaPos.com, Selasa (30/1).

Berita Terkait

   -

   Panglima TNI Sebut Ada 3 Ancaman Nyata, Pemda Diminta Waspada!
   

   -

   Panglima TNI Khawatir Ancaman Siber Ciptakan Lonewolf
   

   -

   Dari Hobi Mancing Belut, Jual Sepatu Ayahnya hingga Soal Ikan Asin
   


Hal ini diungkapkan Hadi saat bersilaturahmi dengan para Kiai dan Alim
Ulama se-Jawa Timur, di Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur 1, Jalan
Diponegoro IV/6 Bululawang, Malang, Jawa Timur, Selasa (30/1).

Dihadapan para Kyai dan Ulama Ponpes An-Nur, Panglima TNI sempat bercerita
bahwa pada pertempuran 10 November di Surabaya, kakeknya ikut bergabung
dalam Laskar Sabilillah untuk melawan penjajah Belanda, kemudian bergabung
di Batalyon 509 Situbondo, sebelum beliau meninggal dunia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu para kiai di Pondok Pesantren
(Ponpes) An-Nur 1, Jalan Diponegoro IV/6 Bululawang, Malang, Jawa Timur,
Selasa (30/1). *(Istimewa)*

Di akhir obrolannya Hadi menyampaikan rasa bangga kepada para ulama yang
tak pernah berhenti menyebarkan kebaikan kepada masyarakat.

"Saya sampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada para Kiai dan Ulama,
yang telah berkenan dan memberikan petuahnya kepada saya sebagai Panglima
TNI dalam acara silaturahmi di Ponpes An-Nur ini,” pungkas Hadi.

[GELORA45] 300 Marinir Akan Berenang Lintasi Selat Sunda

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah tidak cukup dengan kemampuan berenang. Mengapa harus beraksi di
selat Sunda yang bisa dilalap ikan yu? Apakah panglima tni bertanggung
jawab kepada keluarga kalau ada yang disantap ikan yu?*


http://www.beritasatu.com/nasional/477410-300-marinir-akan-berenang-lintasi-selat-sunda.html


*300 Marinir Akan Berenang Lintasi Selat Sunda *

Seorang penyelam melambaikan bendera merah putih usai pelaksanaan upacara
penanaman terumbu karang di bawah laut pada kegiatan TNI AL Marinir "Save
Our Littoral Life" di Pantai Malalayang Manado, Sulawesi Utara, 15 Agustus
2015 (Antara/Fiqman Sunandar)

*Oleh: Yeremia Sukoyo / AO* | Rabu, 7 Februari 2018 | 21:43 WIB


*Jakarta* - Sebanyak 300 perenang jarak jauh andalan Korps Marinir TNI AL
akan berenang melintasi Selat Sunda sejauh 39 km. Ratusan perenang ini akan
memulai aksinya di malam hari dari Dermaga Pelabuhan PT. Bandar Bakau Jaya,
Bakauheni Lampung, Jum’at (2/3) pukul 21.00 WIB hingga tiba di finish,
Sabtu (3/3), sekitar pukul 11.00 WIB di Pantai Tanjung Sekong, Dermaga PT
Jumbo Power Int, Merak, Banten.

Dalam keterangan yang disampaikan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen
(Mar) Bambang Suswantono, Rabu (7/2), aksi "gila" para perenang Marinir
ditambah perenang TNI lainnya ini merupakan acara pokok dari ajang Lomba
Renang Lintas Selat Sunda 2018 yang akan digelar Korps Marinir untuk
memeriahkan HUT ke-72 Korps Marinir.

Selain lomba renang, Korps Marinir juga menggelar lomba dayung lintas Selat
Sunda dengan jarak yang sama yang akan diikuti 576 pendayung (72 tim) dari
perwakilan satuan-satuan Korps Marinir yang tersebar di Indonesia.

Untuk menjaga keamanan dan keselamatan para peserta lomba, mengingat
tingkat kesulitan dan tantangan lomba yang cukup besar di antaranya karena
dilaksanakan malam hari dalam cuaca dan gelombang Selat Sunda yang tidak
menentu, Panitia menyiapkan helikopter, kapal perang, dan puluhan perahu
karet maupun Sea Rider. Mereka akan memantau peserta sepanjang lintasan
lomba dari start hingga finish.

Menurut Dankormar, selain acara lomba renang dan dayung lintas Selat Sunda,
akan diselenggarakan pula kegiatan pengobatan dan sunatan massal di Balai
Pertemuan Gontor 9, Desa Tajimalela, Kalianda, Lampung Selatan, dan Lomba
rakyat.

Lomba Renang dan Dayung melintasi Selat Sunda tercatat sebagai ajang lomba
renang dan dayung dengan jarak terjauh di Indonesia. Acara ini telah
diselenggarakan Korps Marinir sejak 1991 dan pada 2018 merupakan ajang
lomba yang ke-9. Dalam pelaksanaan sebelumnya, tercatat beberapa kejadian
menarik.

Pada penyelenggaraan lomba yang ke-2 (1992), dua perenang Marinir
dinyatakan hilang akibat dihantam gelombang dan arus yang cukup kuat
sehingga terpisah dari rombongan. Dua hari kemudian, dua perenang itu
ditemukan terdampar di Pulau Sangeang dan diselamatkan oleh turis Jepang
yang sedang melakukan penelitian di pulau tersebut.

Sedangkan, pada pelaksanaan lomba yang ke-7 (2007), seorang perenang, Prada
Mar Dedi (anggota Yonif-6 Marinir) nyaris dinyatakan "hilang" karena
terbelit pusaran air laut di luar pantauan tim SAR. Namun, dia berhasil
menyentuh garis finish pada pukul 00.05 WIB, setelah berenang selama 22 jam
5 menit.

Waktu tempuh tercepat untuk Lomba Renang adalah 9 jam, 47 menit, 5 detik,
yang diraih Praka Mar Tayuri pada 1996. Sedangkan, waktu tempuh tercepat
untuk lomba dayung adalah 3 jam, 36 menit, 7 detik oleh tim dayung Yonif-6
Marinir yang diraih pada tahun yang sama.




Sumber: BeritaSatu.com

[GELORA45] Moeldoko Sebut Langkah KPK Dapat Turunkan Investasi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*KPK lemas lembut manis saja, jangan jago dan rajin tangkap koruptor sebab
akan menghalangi investasi, biarkan mereka merajalela! hehehehehe*

http://mediaindonesia.com/news/read/144358/moeldoko-sebut-langkah-kpk-dapat-turunkan-investasi/2018-02-07


Moeldoko Sebut Langkah KPK Dapat Turunkan Investasi

Rabu, 7 February 2018 22:05 WIB Penulis: *Astri Novaria *


ANTARA
FOTO/Akbar Nugroho Gumay

SAAT rapat kerja (Raker) bersama Komisi II, Kepala Staf Presiden, Jenderal
TNI (Purn) Moeldoko mengatakan kecenderungannya saat ini kepala daerah
terjebak dalam kegiatan yang tidak berani bersikap karena khawatir kena
bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kepala daerah terjebak dalam kegiatan dan tidak berani melampaui karena
takut kena bidikan KPK. Ini pemerintah juga ikut memikirkan jangan-jangan
kegiatan KPK yang kita lihat saat ini berakibat pada penurunan investasi,”
ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu (7/2).

Menurutnya, jangan sampai hal ini berdampak pada investor yang justru takut
pada upaya hukum yang dilakukan KPK. "Semakin hari semakin banyak yang
ketangkap," pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption
Watch (ICW) Donal Fariz menilai pernyataan Moeldoko itu perlu dipertanyakan
lagi dasarnya, sebab yang terjadi justru sebaliknya. Ia menyebut, investasi
justru tidak akan jalan kalau kepala daerahnya korupsi.

"Tidak akan jalan kalau kepala daerah korup memimpin daerah mereka. Ada
tiga sumber masalah korupsi kepala daerah, perilaku partai, perilaku kepala
daerah itu sendiri dan perilaku masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan perilaku sejumlah elite partai dengan meminta mahar
pencalonan kepala daerah akan membuat biaya politik menjadi mahal. Hal ini
kata dia akan berujung kepada korupsi.

"Tidak heran bila ada kepala daerah yang terpilih kemudian melakukan
korupsi. Cost politik yang tinggi itulah yang kemudian harus diganti,"
pungkasnya. (X-12)

[GELORA45] Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonomi

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah ada kemungkinan besar untuk memberi pekerjaan kepada 26 juta orang
miskin. Pada umumnya orang miskin melakukan pekerjaan manual yang dewasa
ini makin berkurang, karena diambil alih oleh adaptasi kemajuan teknologi
di berbagai bidang. Memakai alat modern dan automatisasinya jauh lebih
murah dari pada tenaga manusia.*


*http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/144205/entas-rakyat-miskin-melalui-pemberdayaan-ekonomi/2018-02-07*



*Entas Rakyat Miskin melalui Pemberdayaan Ekonom**i*

Rabu, 7 February 2018 09:30 WIB Penulis:



TENAGA pendamping sosial dalam program pengentasan rakyat miskin idealnya
bukan sekadar bertugas mengantarkan bantuan. Mereka harus dibekali motivasi
untuk memberdayakan masyarakat miskin, minimal harus bisa meluruskan
pandangan masyarakat bahwa bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk
meningkatkan taraf hidup.

“Pendamping bukan hanya bertugas mengantarkan beras 10 kilogram setiap
bulan. Lebih dari itu, mesti meluruskan pikiran masyarakat agar bisa naik
kelas, tidak lagi jadi fakir miskin,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus
Marham pada Bimbingan Pemantapan Pendamping Sosial di Makassar, Sulawesi
Selatan, kemarin.

Acara tersebut merupakan pembekalan bagi tenaga penyalur bantuan pangan
nontunai (BPNT) dan bantuan sosial beras sejahtera (rastra). Ia
mengungkapkan jumlah rakyat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta
jiwa. Angka itu tidak bisa ditekan lewat berbagai bantuan, tetapi harus
melalui pemberdayaan ekonomi yang modelnya tengah dirumuskan pemerintah.

“Tenaga pendamping juga bukan sekadar menelusuri keluarga yang mendapatkan
bantuan, melainkan juga di sekitarnya, yang mungkin belum tersentuh
bantuan,” kata Idrus.

Mensos juga menegaskan Februari merupakan bulan pencanangan penuntasan
bansos kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, ia akan turun
ke daerah dan mengajak anggota komisi VIII DPR guna memastikan seluruh
bansos yang diberikan kepada masyarakat tuntas bulan ini.

Khusus terkait dengan rastra, pada Februari ini sudah 80% hingga 100%
disalurkan bertahap. “Kita pastikan nanti berjalan dengan baik sampai
kepada rakyat dan di sinilah urgensi kehadiran pada pendamping, tidak hanya
memastikan bansos sampai. Tapi paling penting pemanfaatannya di tengah
masyarakat dan tugas lain diberikan menelusuri kemungkinan ada yang tidak
mendapatkan,” ujarnya.

Bimbingan tenaga pendamping diikuti 589 peserta dari empat provinsi, yakni
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Para peserta diberi materi seputar fungsi dan tugas pendampingan sosial,
dalam penyaluran bansos.

“Kita ingin mempersiapkan tenaga berkompetensi dan berpengetahuan dalam
penanganan bantuan BPNT dan rastra,” kata Dirjen Penanganan Masyarakat
Miskin Kemensos Andi ZA Dulung. (RO/Ant/H-2)

[GELORA45] Fraksi Nasdem tolak penambahan,pimpinan DPR-MPR

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://kalteng.antaranews.com/berita/277585/fraksi-nasdem-tolak-penambahan-

pimpinan-dpr-mpr


 Fraksi Nasdem tolak penambahan


 pimpinan DPR-MPR

Kamis, 8 Februari 2018 1:59 WIB

Anggota DPR RI Hamdhani (kiri) menyerahkan Pandangan Fraksi Nasdem 
kepada ketua baleg DPR RI, Jakarta, Selasa (6/2/18). (Ist)


Sikap kami di Fraksi Partai Nasdem sepakat dan tetap konsisten menolak 
rencana penambahan Pimpinan DPR dan MPR itu. Tak ada urgensinya 
penambahan itu


Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Fraksi Partai Nasdem menolak keras 
adanya rencana penambahan pimpinan DPR dan MPR karena dianggap 
mencederai kepercayaan rakyat sekaligus berdampak pada terjadinya 
pembengkakan anggaran yang memberatkan keuangan negara.


Daripada memperdebatkan penambahan pimpinan tersebut lebih baik anggota 
DPR dan MPR periode 2014-2019 fokus bekerja dan menyelesaikan masa bakti 
yang hanya tersisa satu tahun, kata Anggota Fraksi Nasdem Hamdhani di 
Palangka Raya, Rabu.


"Kalaupun ada keputusan soal penambahan pimpinan tersebut, eksekusinya 
masa bakti 2019-2024, bukan sekarang. Biarlah komposisi pimpinan tetap, 
sampai 2019," tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.


Baleg DPR RI saat ini membahas revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satu yang mengemuka dan 
menimbulkan pro-kontra, soal perubahan ini nantinya bakal menambah dua 
atau tiga kursi pimpinan MPR dan satu untuk DPR.


Hamdhani mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) 
Yasonna Laoly, Kamis (1/2), sudah ikut rapat bersama Baleg DPR membahas 
masalah itu. Rencananya revisi UU MD3 ini akan diparipurnakan, Kamis, 8 
Februari 2018.


"Sikap kami di Fraksi Partai Nasdem sepakat dan tetap konsisten menolak 
rencana penambahan Pimpinan DPR dan MPR itu. Tak ada urgensinya 
penambahan itu," kata Anggota Komisi VI DPR asal Provinsi Kalimantan 
Tengah ini.


Pria yang pernah menjadi Anggota DPD RI periode 2009-2014 ini 
memperkirakan dan khawatir jika penambahan pimpinan tersebut diterapkan 
sekarang, di tengah citra parlemen yang belum sepenuhnya membaik, akan 
menimbulkan gelombang antipati masyarakat.


"Parlemen, terutama DPR akan menjadi bulan-bulanan cemooh masyarakat. 
DPR akan dibully, akan ramai meme yang menyudutkan, dan memperburuk 
citra Dewan. Kondisi itu akan tidak menguntungkan para politisi, yang 
kembali akan memasuki pesta demokrasi lima tahunan," demikian Hamdhani.


Pewarta : Jaya Wirawana Manurung
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2018

[GELORA45] Menkeu: Rencana Zakat dari Gaji PNS Harus Dikaji Dulu

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Zakat 2,5% dikurangi dari pajak? Lantas yang kafir-kafir harus bayar
berapa % pajak pendapatan?*


http://mediaindonesia.com/news/read/144271/menkeu-rencana-zakat-dari-gaji-pns-harus-dikaji-dulu/2018-02-07


Menkeu: Rencana Zakat dari Gaji PNS Harus Dikaji Dulu

Rabu, 7 February 2018 15:28 WIB Penulis: *Suci Sedya Utami *




ANTARA

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai
wacana pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5% untuk
zakat.

Menurut Sri Mulyani, rencana itu harus dikaji terlebih dahulu dengan
melibatkan banyak pihak. Jangan sampai keputusan tersebut hanya berasal
dari pemerintah. Hal ini juga perlu disinkronkan dengan kebijakan pajak.

Apalagi, zakat bisa menjadi instrumen pengurangan pajak. Artinya, umat
muslim yang membayar zakat profesi akan diperlonggar untuk membayar pajak
penghasilan (PPh).

"Perlu dibahas di forum ekonomi pajak," kata Menkeu di Jakarta, Rabu (7/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui, dari sisi agama, zakat
memang menjadi keharusan yang dibayarkan umat Islam dan harus diakomodasi.
Namun, di sisi lain, ada kewajiban lain sebagai warga negara yakni membayar
pajak.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan memungut
zakat kepada para pegawai negeri sipil (PNS) beragama Islam sebesar 2,5%
dari penghasilannya. Pungutan zakat ini akan diatur dalam Keputusan
Presiden (Keppres) yang keluar tahun ini.

"Sedang dipersiapkan (Keppres) tentang pungutan zakat bagi ASN muslim,
diberlakukan hanya ASN muslim, kewajiban zakat hanya kepada umat Islam,"
kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Ia mengatakan, bagi PNS muslim yang keberatan dengan pungutan zakat ini,
bisa menyampaikan permohonannya. Sebab, kata dia, pungutan ini sejatinya
bukan paksaan, tapi lebih kepada imbauan. (MTVN/X-12)

[GELORA45] Gempa di Taiwan, Kakek Itu Sadar Setelah,Apartemennya Terbalik ---- Gempa Taiwan, 150 Orang Hilang Akibat,Terperangkap Gedung

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://dunia.tempo.co/read/1058433/gempa-di-taiwan-kakek-itu-sadar-setelah-apartemennya-terbalik?

AllUtama=AllUtama_Click_1


 Gempa di Taiwan, Kakek Itu Sadar Setelah


 Apartemennya Terbalik

Reporter:


   Choirul Aminuddin

Editor:


   Choirul Aminuddin

Rabu, 7 Februari 2018 20:00 WIB
0 komentar 
 


220211
#

#


#



#




Gempa di Taiwan, Kakek Itu Sadar Setelah Apartemennya Terbalik 
 



Kondisi bangunan apartemen yang miring akibat gempa yang menguncang 
Hualien, Taiwan, 7 Februari 2018. Gempa berkekuatan 6,4 SR membuat 
bangunan tersebut miring dan hampir roboh. Central News Agency via AP


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Chen Chih-wei mengaku baru sadar kalau kota 
tempat tinggalnya, Hualien, di timurTaiwan 
 
dihantam gempa kuat setelah apartemennya terbalik.


Menurut laporan /Channel News Asia/, kakek berusia 80 tahun itu tidur 
agak sore sebelum gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter mengguncang 
Hualien pada Selasa tengah malam, 6 Februari 2018, waktu setempat.


Baca: Gempa Taiwan, 150 Orang Hilang Akibat Terperangkap Gedung 



Petugas pemadam kebakaran berusaha mencari korban di bawah runtuhan 
gedung yang ambruk usai diguncang gempa kuat di Kabupaten Hualien, 
Taiwan timur, 7 Februari 2018. REUTERS


"Seluruh benda berjatuhan. Kasurku tegak berdiri vertikal. Saat itu saya 
sedang tidur dan tiba-tiba kondisinya berdiri," ucapnya kepada kantor 
berita AFP.


Chen tinggal bersama putrinya di lantai atas apartemen Yun Tsui, tempat 
sedikitnya empat orang tewas setelah lantai paling bawah runtuh, 
sehingga struktur bangunan miring hingga 40 derajat.


Kondisi ini membuat para insinyur panik dan menyanggah bangunan pada 
Rabu, 7 Februari 2018. Mereka menyusun blok beton dan batang baja besar 
untuk menghentikan keruntuhan lebih lanjut karena tim penyelamat 
melakukan tugas berbahaya guna mencari struktur beton yang hancur bagi 
para korban selamat.


Chen mengatakan, dia berjalan kaki menuju balkon apartemen sambil 
menunggu tim penyelamat, namun hal itu tidak mudah bagi seorang berusia 
lanjut seperti dia.


"Apartemen benar-benar miring dan sulit untuk berdiri. Lantai sangat 
licin, jadi saya merangkak dan meluncur keluar," kenangya.Petugas 
pemadam kebakaran mencari korban yang terjepit di bawah reruntuhan 
gedung yang ambruk usai diguncang gempa kuat di Kabupaten Hualien, 
Taiwan timur, 7 Februari 2018. Diketahui terdapat sejumlah warga yang 
terjebak dalam runtuhan gedung tersebut. REUTERS


Sementara itu, penghuni gaek lainnya yang tak bersedia disebutkan 
namanya mengatakan, apartemen benar-benar hancur dan tiba-tiba terbalik.


Baca: Gempa di Taiwan, 100 Orang Diperkirakan Tewas 



"Lemari, rak, meja, semuanya terguling," katanya. "Sulit untuk merangkak 
dari tempat tidurku. Semua barang menumpuk. Kakiku menginjak air karena 
pipa pada pecah." Dia melanjutkan, "Saya merasa membuang uang untuk 
memberli apartemen ini sembilan tahun lalu," ucap warga Hualien, Taiwan 
, 
ini.





=



https://dunia.tempo.co/read/1058273/gempa-taiwan-150-orang-hilang-akibat-terperangkap-gedung


 Gempa Taiwan, 150 Orang Hilang Akibat


 Terperangkap Gedung

Reporter:


   Choirul Aminuddin

Editor:


   Choirul Aminuddin

Rabu, 7 Februari 2018 13:57 WIB
0 komentar 
 


2
# Font:
# Ukuran Font: - 
 
+ 
 


#

#


Gempa Taiwan, 150 Orang Hilang Akibat Terperangkap Gedung 
 



Petugas pemadam kebakaran berusaha mencari korban di bawah runtuhan 
gedung yang ambruk usai diguncang gempa kuat di Kabupaten Hualien, 
Taiwan timur, 7 Februari 2018. REUTERS


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Kawasan pantai sebelah timurTaiwan 
 
dihantam gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengakibatkan sedikitnya 
dua orang tewas dan 219 lainnya cedera.


"Korban tewas setelah bangunan ambruk dan terperangkap di dalamnya," 
ujar sumber pemerintah seperti dikutip 

[GELORA45] Begini Kritik Wakil Ketua DPRD DKI Soal Atasi,Banjir Jakarta 2018

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1058234/begini-kritik-wakil-ketua-dprd-dki-soal-atasi-banjir-jakarta-2018?

AllUtama=AllUtama_Click_4


 Begini Kritik Wakil Ketua DPRD DKI Soal Atasi


 Banjir Jakarta 2018

Reporter:


   Muhammad Hendartyo

Editor:


   Dwi Arjanto

Rabu, 7 Februari 2018 12:23 WIB
0 komentar 
 


20002
#

#


#



#




Begini Kritik Wakil Ketua DPRD DKI Soal Atasi Banjir Jakarta 2018 
 



Normalisasi Sungai Ciliwung yang telah rampung sepanjang dua kilometer 
dari Bukit Duri hingga jembatan Jalan KH Abdullah Syafii, Kampung 
Melayu, Jatinegara, Jakarta, 16 April 2017. Normalisasi lanjutan Sungai 
Ciliwung di Bukit Duri ditargetkan mulai dilakukan pada April 2017. 
TEMPO/Subekti


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan terdapat solusi untuk 
mengatasi banjir Jakarta 2018 
. 
Menurut dia, normalisasi semua sungai yang kadang kala airnya melimpah 
harus dilakukan dengan teratur dan berkesinambungan.


"Jangan sepotong-sepotong, saya memberi contoh, ya. Sekarang di tempat 
saya, di kampung saya, alhamdulillah ketika Jakarta Selatan dan Jakarta 
Timur banjir, Warakas tidak tuh. (Jakarta) Utara tidak, kemarin saya 
reses tidak banjir," katanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 7 
Februari 2018.


*Baca: Banjir Jakarta di Pejaten Surut, Warga: Butuh Sebulan Buat 
Bersihkan Rumah 
*


Lebih lanjut, Taufik menilai pompa air menjadi penting untuk selalu 
ditata dan dirawat, sehingga dapat hidup terus.


"Di Warakas dan Pademangan, Jakarta Utara, itu hidupnya dari pompa. 
Napasnya dari pompa. Kalau pompanya mati pasti banjir," ujarnya. Dengan 
begitu, Taufik merasa bersyukur karena banjir tidak menggenangi tempat 
tinggal dia.


"Nah, saya kira penataan normalisasi kali menjadi penting," ucapnya.

Sebelumnya, sejak Senin, 5 Februari 2018, banjir 
Jakarta 
2018 
 
terjadi di beberapa wilayah akibat curah hujan yang tinggi di Bogor. 
Wilayah yang paling banyak terdampak, yaitu Jakarta Selatan dan Timur. 
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat 11.450 terdampak, 
sedangkan 6.532 jiwa mengungsi.

[GELORA45] Mengenal Nyoman Leter, Sang Penderes,Tuak Nira

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://www.kompasiana.com/budiartha/5a7937e3dd0fa84f14207d65/penderes-tuak-nira


 Mengenal Nyoman Leter, Sang Penderes


 Tuak Nira

6 Februari 2018   12:06 Diperbarui: 7 Februari 2018   23:24 330 2 0
Mengenal Nyoman Leter, Sang Penderes Tuak Nira 
 

Leter menunjukkan kembang nira yang mulai mekar dan siap untuk dideres 
untuk diambil tuaknya.(Dokumen Pribadi)


Minuman beralkohol selain untuk sosialisasi juga dipercaya bisa menjaga 
kesehatan. Untuk urusan pesta, baik yang sekedar pesta kebun sampai 
pesta akhir tahun minuman macam bir, wiskey, chivas regal, vodka, sampai 
tequila wajib hadir. Karena pesta tak akan meriah tanpa ada yang 
sempoyongan dan ngoceh tak keruan.


Bila bir bahan utamanya gandum dan malt, begitu juga dengan wiskey dan 
vodka. Tequila bahan utamanya malahan nanas liar berduri yang sengaja 
ditanam di Brazil sana. Semua minuman memabukkan itu kandungan 
alkoholnya lebih dari 15 persen.


Harganya pun tergolong mahal, bir sebotol harganya bisa Rp 50.000, 
wiskey sekitar Rp 300.000, vodka Rp 400.000, sedangkan Chivas Regal 
harganya mencapai Rp 750.000.


Namun di Bali, untuk sekedar membuat kliengan demi melupakan istri yang 
sewot atau utang menumpuk penduduk terutama kalangan berumur diatas 50 
tahun mengenal tuak nira. Dia terbuat dari air hasil irisan pangkal 
bunga pohon nira.


Nyoman Leter, usia 65 tahun asal Banjar Kedampal Badung Bali, salah satu 
penderes tuak yang sejak 30 tahun lampau sudah menggantungkan hidupnya 
dari kemurahan hati pohon nira ini. Tapi tak semua pangkal kembang nira 
ini layak dideres untuk diambil tuaknya.


"Bila dalam satu pohon terdapat 4 tandan bunga baru, yang teratas akan 
jadi kolang kaling, yang paling bawah akan jadi bunga mandul, dua yang 
ditengah yang bisa dideres tuaknya," tutur Leter.


Prosesnya terbilang rumit, karena pangkal bunga nira yang mulai merekah 
harus dipukul sampai warnanya kehitaman. Itu berlangsung berminggu 
minggu lamanya. Setiap hari Leter mesti rajin memukul setiap pangkal 
kembang yang akan dideres tuaknya.


Sekali musim biasanya tak kurang 10 pohon yang siap berbunga, dan 
semuanya harus diperlakukkan sama.


"Bila telat memukul pangkal kembangnya tuaknya bisa macet ditengah 
jalan," tambahnya. Setelah dirasa cukup, maka mulailah proses penderesan 
sebenarnya dilakukan. Ujung runcing kemang dipotong sejengkal, lalu 
dipasang jerigen kapasitas 5 liter dengan cara mengikatnya dengan tali 
rafia.


Kenapa disebut menderes karena setelah semalaman mengucurkan air nira ke 
jerigen ujung upangkal kembang itu akan tertutup karena tuak yang 
mengkristal. Maka begitu jerigen pertama diambil tuaknya, ujungnya 
dideres sekitar 2 mm, maka tuakpun mengalir lancar kembali.


"Setiap jerigen biasanya bisa terisi penuh, dalam waktu 10 jam dan bila 
dituang dalam botol sirup bisa jadi sekitar 8 botol," ungkap ayah 3 
putra ini. Dari 10 pohon nira yang dideresnya setap hari tak kurang dari 
50 botol tuak yantg bisa dia hasilkan. Ini setara dengan Rp 300.000, 
karena sebotol tuak harganya Rp 6000 saja.


Harga yang jauh lebih murah ketimbang bir, vodka atau wiskey, tapi 
sensasi yang ditimbulkannya kurang lebih sama. Satu /sloki/ cukup untuk 
menghangatkan badan.


"Pegal pegal hilang dan air kencing jadi lancar," tambah Leter. Konon 
penderita batu ginjal disarankan rutin mengkonsumsi tuak nira agar 
urinenya tidak ngadat dan menggumpal.


Segelas tuak nira bisa menimbulkan efek kepala pening, omongan ngawur 
dan jalan sempoyongan. Sedangkan sebotol tuak nira bisa membuat 
peminumnya mabok tak bisa bangun lagi hingga mesti dipapah sesama peminum.


Sampai saat ini, Leter dianggap berjasa oleh penggemar minuman 
beralkohol karena bisa membuat penggemarnya tetap riang tanpa perlu 
mengejar arak oplosan.


"Jangankan arak yang alkoholnya tinggi, tuak hasil deresan pohon kelapa 
juga berbahaya, karena selain membuat mabuk kepayang juga anyang 
anyangan," tutur Leter. Maka untuk memuaskan dahaga penggemar tuak nisa 
dia bekerja seperti robot. Sore hari memasang 10 jerigen dengan telaten 
satu demi satu. Begitu juga keesokan harinya, begitu matahari mulai 
terbit Leter mulai menurunkan jerigen satu demi satu. Ini demi pelanggan 
yang terlanjur jatuh hati pada tuak nira hasil deresannya.


 Tempat minum tuak yang menjadi pelanggan tetap tidak hanya sekitar 
Kedampal yang memanfaatkan hasil deresan Leter tapi juga sampai ke 
Bindu, Semana, Ubud, Canggu.


"Mereka senang tuak hasil deresan saya segar karena baru turun dari 
pohon," pungkasnya.

[GELORA45] Mantan Seskab Jokowi: Ada Persepsi Rezim,Ini Melangkah Mundur

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/12563881/mantan-seskab-jokowi-ada-persepsi-rezim-

ini-melangkah-mundur


 Mantan Seskab Jokowi: Ada Persepsi Rezim


 Ini Melangkah Mundur

Ihsanuddin
Kompas.com - 07/02/2018, 12:56 WIB
Andi Widjajanto saat menjabat Sekretaris Kabinet
Andi Widjajanto saat menjabat Sekretaris Kabinet (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

*JAKARTA, KOMPAS.com* — Pengamat militer dari Universitas Indonesia, 
Andi Widjajanto , menilai 
bahwa muncul persepsi pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa 
demokrasi ke era kemunduran.


Menurut dia, persepsi ini muncul akibat sejumlah kebijakan yang diambil 
pemerintah.


Misalnya, langkah pemerintah yang melibatkan TNI dalam hal ketahanan 
pangan. Lalu, ada juga MOU TNI-Polri yang memungkinan aparat TNI ikut 
mengamankan aksi unjuk rasa.


Terakhir, ada juga wacana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari 
perwira aktif Polri.


"Muncul persepsi Pak Jokowi  
melangkah mundur, rezim melangkah mundur," kata Andi dalam diskusi yang 
digelar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (7/2/2018).


(Baca juga: Jokowi Dinilai Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden 
)


Mantan Sekretaris Kabinet ini meyakini bahwa berbagai kebijakan yang 
diambil tersebut akan mendapatkan reaksi negatif, khsususnya dari 
kalangan masyarakat sipil. Andi secara khusus menyebut sejumlah 
organsiasi, seperti Kontras, Imparsial, dan LBH.


"Masyarakat sipil dari sisi elektoral kecil. Saya enggak yakin mereka 
dapat 0,5 persen dari elektoral. Tetapi, mereka /megaphone./ Suaranya 
keras. Akses ke medianya kuat," kata Andi.


Andi pun khawatir bahwa isu kemunduran demokrasi ini akan dijadikan alat 
bagi lawan politik. Apalagi, isu ini muncul menjelang Pemilu Presiden 2019.


"Skenario terburuk dimunculkan opini Jokowi mengingkari demokrasi. 
Demokrasi di era Jokowi mundur," kata Andi.


"Kalau ini dilakukan, akan ada strategi lawan untuk mencari pahlawan 
demokrasi barunya siapa yang akan membawa perubahan," ujarnya.


(Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Penunjukan Petinggi Polri Jadi Penjabat 
Gubernur Cederai Demokrasi 
)


DPR berusaha memasukkan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam 
rancangan KUHP.(Kompas TV)

[GELORA45] Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk,Jokowi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi


 Amien Rais: Saya Kasih Kartu Merah untuk


 Jokowi

Ihsanuddin
Kompas.com - 07/02/2018, 18:26 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP 
PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Kantor DPP 
PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)


*JAKARTA, KOMPAS.com* - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( 
PAN ) Amien Rais 
 memuji aksi Ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa 
mengacungkan kartu kuning  
kepada Presiden Joko Widodo. Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya 
tak cukup.


"Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi 
)," kata Amien usai menghadiri 
diskusi ' Kartu Kuning ' dan 
Gerakam Mahasiswa Zaman Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, 
Rabu (7/2/2018).


Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang 
pemilu presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya 
sampai dua periode.


"Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, 
lebih bagus," kata Amien.


Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, 
Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat.


Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya 
dan asing.


(Baca juga: Amien Rais Puji Aksi Ketua BEM UI Beri Kartu Kuning untuk 
Jokowi 
)


Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang 
dalam pembangunannya menabrak sejumlah aturan.


"Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari 
peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, 
dan lain-lain. Itu jelas sekali," kata Amien.


Aksi kartu kuning kepada Jokowi terjadi pada Jumat (2/1/2018) lalu.

Saat itu, Jokowi masih berada di atas panggung usai memberikan sambutan 
di acara Dies Natalies UI di Kampus UI, Depok.


Saat sesi foto bersama, tiba-tiba saja Ketua BEM UI Zaadit Taqwa 
mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo sambil meniup peluit.


Kartu kuning  diberikan 
sebagai peringatan ke Jokowi atas berbagai masalah yang terjadi, mulai 
dari gizi buruk di Asmat yang menewaskan puluhan orang hingga wacana 
pemerintah hendak mengangkat penjabat Gubernur dari Polri.


PenulisIhsanuddin

[GELORA45] Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam,yang Minta Rumah

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-3855973/cerita-jokowi-dihampiri-suku-anak-dalam-yang-minta-rumah?_ga=2.43124517.1807556308.1518030957-416626995.1518030957

Kamis 08 Februari 2018, 00:08 WIB


 Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam


 yang Minta Rumah

Ray Jordan - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
2 komentar 
 

Cerita Jokowi Dihampiri Suku Anak Dalam yang Minta Rumah Presiden Jokowi 
dihampiri suku anak dalam saat meninjau embung di Sumbar (Foto: Ray 
Jordan/detikcom)
 

*Dharmasraya* - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembuatan embung 
di salah satu desa di Dharmasraya, Sumbar. Di lokasi itu, Jokowi 
dihampiri oleh beberapa orang suku anak dalam yang meminta hunian.


Jokowi meninjau lokasi pembuatan embung yang ditinjau berada di Desa 
Sitiung, Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018). Embung desa 
tersebut akan bervolume 15.625 m^3 dengan dana pembangunan mencapai Rp 
810 juta. Pembangunan embung desa ini merupakan program padat karya 
tunai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Saat meninjau, Jokowi sempat berdialog dengan beberapa pekerja. Jokowi 
sempat menyusuri pinggiran embung yang tanahnya masih labil.


Saat meninjau pembangunan embung desa ini, Presiden didampingi Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, 
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska 
Tuanku Kerajaan.


Kemudian, ada sekelompok orang yang mendekat ke Jokowi membawa spanduk 
kecil bertuliskan 'Selamat Datang Presiden Joko Widodo di Dharmasraya'. 
Rupanya mereka juga hendak mengadu ke Jokowi.


Jokowi lantas meminta Paspampres mengajak seorang pria tua berbaju biru 
yang diketahui bernama Nyelembung untuk menemui dirinya. Nyelembung 
merupakan bagian dari Suku Anak Dalam yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya.


Saat bertemu, Nyelembung langsung mencium tangan Jokowi. Mantan Gubernur 
DKI itu membalas dengan merangkulkan tangan ke pundak Nyelembung. Saat 
itu, Nyelembung tampak membisikkan sesuatu ke Jokowi.


Usai dibisiki, Jokowi meminta ajudannya untuk mencatat apa yang 
disampaikan oleh Nyelembung. Diketahui, ternyata Nyelembung mengeluhkan 
soal tempat tinggal mereka yang terusir dari dalam hutan.


"Sudah kubilang sama pak Jokowi tadi kami harus minta ketetapan 
(hunian)," ujar Nyelembung.


Saat dikonfirmasi, Jokowi membenarkan bahwa Suku Anak Dalam yang 
ditemuinya mengeluhkan soal tempat tinggal. Jokowi pun akan menindak 
lanjuti aspirasi Suku Anak Dalam tersebut.


Jokowi saat ke kafe di Sumbar.Jokowi saat ke kafe di Sumbar. (Foto: Ray 
Jordan/detikcom)



"Itu tadi soal tempat tinggal," kata Jokowi saat ditemui di sebuah kafe 
di Jalan Lintas Sumatra KM 1, Dharmasraya.

*(jor/dkp)









*

[GELORA45]

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Pernyataan Bersama Menentang Penggusuran Warga Kapuk Poglar


Istiqosah bersama Ibu-Ibu Warga Kapuk Poglar, yang diadakan setiap hari sampai 
hari H tanggal 8 February 2018 untuk menolak Penggusuran yang akan dilakukan 
oleh POLDA.”







HENTIKAN SELURUH RENCANA PENGGUSURAN, INTIMIDASI DAN TEROR YANG DILAKUKAN OLEH 
POLDA METRO JAYA TERHADAP WARGA KAPUK POGLAR
Pernyataan Sikap BersamaKTP (Komite Tolak Penggusuran) Kapuk Poglar 
HENTIKAN SELURUH RENCANA PENGGUSURAN, INTIMIDASI DAN TEROR YANG DILAKUKAN OLEH 
POLDA METRO JAYA  TERHADAP WARGA KAPUK POGLAR

Penggusuran rumah rakyat baik di perdesaan maupun perkotaan semakin intensif 
dijalankan oleh pemerintah di bawah komando rezim Joko Widodo. Atas nama 
pembangunan, pengelolaan tata ruang, normalisasi sungai, hingga pembangunan 
Smart City menjadi dalih utama untuk menggusur permukiman rakyat. Kondisi 
tersebut banyak terjadi di kota-kota besar, khususnya di DKI Jakarta.

Jakarta terus menjelma menjadi kota yang tidak lagi ramah kepada rakyat miskin. 
Sejak 2016 menurut rilis yang dikeluarkan oleh LBH Jakarta terdapat 325 titik 
yang akan menjadi sasaran penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Salah satu yang 
kini mengemuka adalah kasus rencana penggusuran yang dialami oleh rakyat di 
Kapuk Poglar, Kel. Kapuk, Jakarta Barat.

Sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini, warga Kapuk Poglar RT 07 RW 04 kembali 
terancam untuk digusur. Acaman tersebut sesungguhnya telah terjadi berulang 
kali sejak tahun 1995, 1997, dan 2002. Dalam hal ini, ancaman penggusuran 
tersebut lahir dari Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Polda 
Metro Jaya berencana untuk membangun Asrama Polri (dua tower) dengan alas hukum 
Sertifikat Hak Pakai di atas tanah seluas 15.900 meter yang ditempati oleh 166 
Kepala Keluarga (KK) dengan 641 jiwa.

Dalam sejarahnya, warga Kapuk Poglar telah menempati kawasan tersebut sejak 
tahun 1970. Warga membangun kawasan yang semula adalah rawa-rawa secara 
swadaya. Selain itu, secara reguler warga pun selalu membayar PBB, mendapatkan 
KTP, dan Kartu Keluarga dari pemerintah setempat. Warga mendiami tempat 
tersebut atas izin pemilik tanah atas nama Emah Sarijah dan Epen yang secara 
sah memiliki Girik.

Namun demikian Polda Metro Jaya tetap bersikukuh untuk melakukan penggusuran 
paksa terhadap warga. Melalui Surat Peringatan dan Spanduk ancaman yang 
menyatakan warga untuk segera mengosongkan pemukimannya karena pada 8 Februari 
2018 akan dilakukan eksekusi merupakan sebuah bentuk intimidasi dan teror yang 
nyata terhadap warga.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya juga mengangkangi hukum yang berlaku. Jika 
merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 
sesungguhnya keberadaan warga yang berpuluh tahun menempati lahan tersebut 
dengan itikad baik sangat dilindungi dan seharusnya diutamakan untuk 
mendapatkan hak atas tanah tersebut. Meskipun Polda Metro Jaya mengklaim tanah 
atas dasar Sertifikat Hak Pakai yang terbit pada tahun 1994, namun secara de 
facto Polda tidak pernah menggunakan lahan tersebut. Jika demikian, sekalipun 
Polda Metro Jaya memiliki klaim atas tanah tersebut seharusnya dapat dibatalkan 
lantaran pihaknya telah menelantarkan tanah tersebut sesuai ketentuan Pasal 27  
UUPA.

Tidak sampai disitu, demi memuluskan programnya Polda Metro Jaya terus 
melakukan intimidasi yang semakin kuat dan meneror rakyat. Berkali-kali pasukan 
aparat kepolisian datang dengan jumlah yang banyak, melakukan apel di tempat, 
memamerkan barisan pengendara motor yang membentuk formasi, hingga membawa 
senjata laras panjang. Dengan hal tersebut tidak sedikit warga khususnya Lansia 
mengalami shock hingga sakit akibat ketakutan. Selain itu, aparat kepolisian 
juga merampas Handphone milik salah satu warga yang merekam kedatangan mereka 
tersebut. Bahkan secara langsung, mereka menuding warga telah melakukan 
penyerobotan tanah di kapuk Poglar. Hal-hal tersebut menunjukan watak asli dari 
aparat kepolisian yang mengabdikan dirinya pada pemerintahan yang fasis.

Polda Metro Jaya sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi 
secara langsung tanah yang diduduki warga. Berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, 
kewenangan eksekusi hanya dimiliki oleh Pengadilan. Apabila eksekusi secara 
langsung dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hal tersebut merupakan tindakan main 
hakim sendiri dan bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, hak rakyat atas hidup 
dan temapt tinggal yang layak merupakan hak yang tidak bisa ditawar atau 
diabaikan. Hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin bahwa “Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Tindakan Polda Metro Jaya dalam kasus ini dengan melakukan rencana eksekusi dan 
penggusuran paksa tanpa mempertimbangkan pemenuhan hak dasar rakyat atas tempat 
tinggal dan kehidupan yang layak merupakan bentuk 

[GELORA45] APC Mengecam Intensifikasi Serangan terhadap Kaum Tani Yang Memperjuangkan Tanahnya

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

APC Mengecam Intensifikasi Serangan terhadap Kaum Tani Yang Memperjuangkan 
Tanahnya


Asian Peasant Coalition (APC), sebuah koalisi Kaum tani Asia, yang 
beranggotakan petani tak bertanah, buruh tani, nelayan, pekerja pertanian, 
dalit, masyarakat adat, penggembala, pastoralis, perempuan tani dan pemuda 
pedesaan, di 11 negara di Asia, mengecam intesifikasi serangan terhadap kaum 
tani yang berjuang untuk merebuut dan mempertahankan tanahnya.
Kaum tani yang mempertahankan dan meneguhkan haknya atas tanah terus dihadapkan 
dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, para pimpinan pejuang agraria 
dan kaum tani dikriminalisasi, dipenjarakan, dan lebih buruk lagi bahkan 
dibantai.Menurut Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), anggota APC yang 
berbasis di Filipina. Saat ini, 111 petani (18 adalah perempuan dan 4 di bawah 
umur) terbunuh dan kami menyadari bahwa serangan ini berhubungan sekali dengan 
memburuknya masalah tanah di Filipina. KMP mengutuk rezim Rodrigo Duterte yang 
membiarkan berbagai aksi pembunuhan politik, militerisasi masyarakat dan 
penerapan darurat militer di Mindanao.Di bawah pasukan tentara Filipina (Armed 
Forces of the Philippines-AFP) dan penerapan Oplan Kapayapaan Presiden Duterte, 
yakni sebuah program kounter insurjensi, ratusan orang ditangkap dan ditahan. 
Puluhan ribu orang menderita pelanggaran hak asasi manusia, terutama di 
Mindanao dimana Hukum Darurat Militer dijalankan, “menurut Zenaida Soriano, 
Wakil Ketua APC.Pada tanggal 28 Januari, Ricky Olado, seorang Lumad (Suku 
Bangsa Minoritas) dan anggota Tinanaon Kulamanon Lumadnong Panaghiusa (TIKULPA) 
ditembak mati oleh orang yang di duga agen militer saat mengendarai sepeda 
motornya melewati Desa/Brgy. Datu Ladayon, Arakan, Cotabato Utara. Korban 
ditembak beberapa kali, “tambah Soriano, yang juga ketua nasional AMIHAN 
(Federasi Nasional Perempuan Tani) yang berbasis di Filipina.Aliansi Gerakan 
Reforma Agraria (AGRA), anggota APC yang berbasiskan di Indonesia, melaporkan 
bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, Kaum tani hidup dibawah teror dan 
kekerasan. AGRA telah mencatat setidaknya 49 kasus kekerasan dan kriminalisasi 
yang terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia – 66 orang ditembak, 144 
lainnya luka-luka, 854 ditangkap, 10 terbunuh dan 120 orang dikriminalisasi.
Lebih buruk lagi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan ditugaskan untuk 
“membantu” polisi melawan demonstrasi, pemogokan, kerusuhan massal dan 
menangani konflik sosial. Hal ini dinyatakan dalam kesepakatan yang 
ditandatangani pada 23 Januari oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap. Perjanjian ini akan 
berlaku selama lima tahun. AGRA mengatakan bahwa kesepakatan ini akan 
memperparah pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum tani dan para aktivis 
di Indonesia.Penghilangan paksa, pembunuhan diluar hukum, dan penyiksaan juga 
terjadi tanpa dasar hukum atau pengadilan di Pakistan, sementara kritikus 
pemerintah India sering menghadapi tuduhan penghinaan dan pidana Pemghinaan, 
dan diberi label anti-nasional”. Pemerintah India telah meningkatkan tekanannya 
terhadap gerakan sosial yang mengkritisi kebijakannya, menggunakan pelecehan, 
intimidasi, dan pembatasan pendanaan asing, “kata P. Chennaiah, ketua APC yang 
berbasis di India.Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk 
kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, “pembunuhan demi kehormatan,” 
penyerangan dengan suatu bahan kimia (Acid Attack), dan perdagangan manusia, 
merajalela di Pakistan dan India. Undang-undang yang ada di negara kita masih 
mendiskriminasikan perempuan dan anak perempuan dan menciptakan hambatan besar 
untuk mencari ganti rugi dalam kasus kekerasan bahkan jika pemerintah kita 
telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women-CEDAW), perjanjian internasional pertama yang 
seharusnya untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Namun, tidak ada 
perubahan yang signifikan dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya 
perempuan.Diskriminasi dan penindasan terus berlansung terutama terhadap 
perempuan pedesaan, “tambah P. Chennaiah yang juga sekretaris jenderal Andra 
Pradesh Agricultural Workers Union (APVVU) yang berbasis di India.Para pimpinan 
dan anggota gerakan tani di seluruh dunia dibunuh, ditangkap dan dipenjara. Di 
Cape Town, Afrika Selatan, setidaknya 341 serangan terhadap petani telah 
Tercatat pada tahun 2017, dimana setidaknya 70 orang telah dibunuh. Sampai saat 
ini, Menurut Gerakan Buruh Tani dan Buruh Pedesaan (Movement of Landless Rural 
Workers-MST), 65 orang terbunuh dalam konflik tanah di Brasil. Pada tanggal 24 
Januari, dua orang bersenjata mengendarai sepeda motor menembak dan membunuh 
Márcio “Marcinho” Matos, 33 tahun, seorang pemimpin petani dari MST. Marcinho 
dibunuh di depan anak laki-lakinya yang berusia enam tahun di luar rumahnya, di 

[GELORA45] Letter from 'KontraS' and 'AJAR' to H.E Zeid bin Ra’ad Al Hussein United Nations High Commissioner for Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights.

['arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de [GELORA45]]

 
Letter from 'KontraS' and 'AJAR' to H.E Zeid bin Ra’ad Al Hussein
United Nations High Commissioner for Human Rights
Office of the High Commissioner for Human Rights.
 
 
" ... we ask the UN High Commissioner for Human Rights to join us in
urging the Government of Indonesia to support several recommendations, 
inter alia, to:
● establish a Presidential committee to ensure the settlement of past gross 
human
rights abuses as stated in both the Nawa Cita state policy and Indonesia’s 
Mid-Term
Development Plan (RJPMN) of 2015-2019;
● revise the current human rights action plan to include redress for 
victims of serious
crimes that ensure their rights to truth, justice and reparations, as well 
as measures
to strengthen the independence and professionalism of the judiciary;
● accede to the Rome Statute of the International Criminal Court, in 
accordance with
the commitment made in the National Human Rights Action Plan of 2011-2014;
● immediately ratify the Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced
Disappearances that was accepted in the Third Cycle of the Universal 
Periodic
Review;
● invite the UN Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, 
Reparation, and
Guarantees of Non-Recurrence to Indonesia to give a sturdy recommendation 
on
transitional justice issues to the Government of Indonesia;
● provide victims with comprehensive reparations that complement justice
mechanisms, restore victims’ trust, and provide social and economic 
programs,
prioritizing rehabilitation for women, the elderly, children, and those 
living in
geographically isolated locations; and
● ensure that any non-judicial mechanism to address past human rights 
violations not
be used as a substitute for the responsibility of the criminal justice 
system to
investigate and prosecute those resp.  "
 
See more:  
http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2018/02/Letter-to-UN-HCHR.pdf

 
A.H.


 
Gesendet mit Telekom Mail  - kostenlos 
und sicher für alle!

AW: [GELORA45] Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan

['arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de [GELORA45]]

 
Menanggapi masalah LGBT, berikut ini artikel menarik di website 'Islam 
Bergerak'.


LGBT dan Tugas Muslim Progresif

JAN 05, 2018by MUHAMMAD RIDHA
 in ISLAMBergerak'
 Selengkapnya, klik:   
http://islambergerak.com/2018/01/lgbt-dan-tugas-muslim-progresif/
  A.H.
---
-Original-Nachricht-
Betreff: [GELORA45] Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan
Datum: 2018-02-07T17:13:52+0100
Von: "Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]" 

An: "Yahoogroups" 
 
 
 


Di Indonesia antara agama dan negara telah sedemikian rancunya sehingga 
membingungkan seorang pakar hukum tata negara sekalipun. 
 
Dalam agama Hindu perilaku LGBT merupakan bagian ekspresi manusia, sedang 
dalam Buddha perilaku LGBT tidak ada bedanya dengan perilaku seksual yang 
lain.
Dalam agama2 Abraham memang ada cerita Sodom dan Gomora.
 
Dus, agama yang mana?
 
---
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf 
berpendapat, perlunya hukuman bagi perilaku yang tak sesuai dengan ajaran 
agama. Salah satunya perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender 
(LGBT). Hal inipun sesuai dengan dasar negara yakni sila pertama Pancasila, 
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan

 

 

Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan | Republika Online

Jangan terlalu dianggap segala-gala itu HAM, karena negara kita berdasar...
 
 
Rabu 07 February 2018 15:12 WIB
Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andi Nur Aminah



 
[Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).]

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).
Foto: Antara



  Jangan terlalu dianggap segala-gala itu HAM, karena negara kita berdasar
  Ketuhanan.


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 
Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpendapat, perlunya hukuman bagi perilaku 
yang tak sesuai dengan ajaran agama. Salah satunya perilaku Lesbian, Gay, 
Bisexual, dan Transgender (LGBT). Hal inipun sesuai dengan dasar negara 
yakni sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
 
 
"Makanya sila pertama pun negara berdasarkanTuhan Yang Maha Esa. Bukan 
negara berdasarkan kepada kemanusiaan," kata Asep saat dihubungi 
Republika.co.id, Rabu (7/2).
Menurut dia, hukuman perlu diberikan kepada perilaku yang tak sesuai dengan 
norma baik agama maupun sosial. Asep juga berpendapat agar masyarakat tak 
terjebak dengan isu-isu hak asasi manusia sehingga memperbolehkan perilaku 
LGBT.
 
 
"Perilaku LGBT itu sesuatu yang harus dilarang. Karena itu akan ada 
persoalan dengan penyakit, soal moral. Jangan terlalu dianggap segala-gala 
itu HAM," ujarnya.
 
 
Terkait permintaan Komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein agar pemerintah 
Indonesia tak mendiskriminasi isu LGBT, Asep berpendapat pemerintah harus 
tunduk pada dasar negara Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 
"Tergantung kepada negara kita apakah merupakan negara yang berketuhanan 
yang maha esa atau negara yang tunduk pada PBB dan HAM semata-mata," kata 
Asep.
 
 
Dari dasar negara tersebut, Asep berpendapat, pemerintah tak bisa 
mengesampingkan nilai agama dengan dalih melindungi hakasasi manusia.  
Sebelumnya, komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein bertemu Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) di Istana. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 
Zeid meminta pemerintah Indonesia agar tak mendiskriminasi isu LGBT.
 
 
"Terkait RKUHP termasuk dengan LGBT, nanti saya dan pak komisoner secara 
lebih dalam akan membahas isu itu. Beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh 
melakukan diskriminasi," kata Yasonna, Selasa (6/2).
 
 
Kendati demikian, Yasonna menekankan, Indonesia memiliki budaya dan 
kepercayaan sendiri mengenai LGBT. Pemerintah pun berpandangan perilaku 
LGBT tidak bisa diterima. "Indonesia punya budaya dan kepercayaan bahwa 
promosi, promoting (LGBT) secara publik itu tidak dapat diterima," ujarnya.
 
 
Ia menegaskan pemerintah tak melakukan diskriminasi terhadap kaum LGBT. 
Kendati demikian, tetap harus ada hukuman terhadap perilaku LGBT.


 




 
Gesendet mit Telekom Mail  - kostenlos 
und sicher für alle!

[GELORA45] Re: Saat duduk bersebelahan di bus TransJakarta 'harus seagama'

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Singkatnya  dari segi duniawi adalah segregasi, tetapi ilmu langitan
diwajibkan perpedaan  antara kaum suci atau kaum  terpilih dan tidak
terpilih atau kaum kafir yang  bakal dimasukan ke neraka. *

[GELORA45] Call for paper südostasien edisi 1/2018 ; Tema: Kekayaan

['arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de [GELORA45]]

Sekarang ini, ketika masyarakat luas sedang disibukkan dengan adanya 
kebangkitan nasionalisme kanan atau "populisme kanan", dipihak lain kita juga 
sedang saksikan tuntutan semakin kuat dari lapisan luas dalam masyarakat 
tentang perlunya meningkatkan perjuangan demi tegaknya keadilan sosial.

Perkembangan sistem kapitalisme dunia ketingkat Neoliberalisme saat ini sedang 
terus mengakibatkan terjadinya ketimpangan yg semakin tajam dibidang pembagian 
kekayaan yg tidak adil, sehingga pada sebagian besar penduduk terjadi 
kemiskinan (tepatnya pemiskinan), sedang kekayaan melimpah semakin tertumpuk 
hanya pada sebagian kecil penduduk dunia.

Karena itu, pembahasan tema penting tentang 'ketidakadilan pembagian kekayaan' 
perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar atau terobosan alternativ dari hiruk 
pikuk "perdebatan isu SARA" atau topik ttg "politik identitas", yg sengaja 
sedang terus digunakan oleh pihak elite yang sudah mapan (baik secara ekonomi 
maupun politk) untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah pokok yang 
sebenarnya, yaitu masalah ketidakadilan pembagian kekayaan, yang bersumber pada 
sistem penghisapan oleh manusia atas manusia lainnya.

Sehubungan dengan tema tentang ketidakadilan pembagian kekayaan, terlampir 
dibawah saya forward
 Cfp (imbauan mengirim tulisan) untuk dimuat di majalah 'südostasien'.


Salam,
Arif Harsana

=
call for paper untuk majalah 'südostasien' edisi 1/2018 
Redaksi: soa_...@asienhaus.de

Tema: Kekayaan

Ketidakadilan dalam pembagian kekayaan berakibat munculnya ketimpangan, pada 
satu sisi terjadi kemiskinan dan pada sisi lain bertumpuknya kekayaan. 
Ketidakadilan pembagian kekayaan dalam sistem kapitalisme global masih terus 
berlangsung dan terus berkembang. Hal ini adalah suatu kenyataan yang tidak 
terbantahkan, dan dapat dibaca pada koefisien gini. Semakin tinggi koefisien 
gini , dari skala 0 sampai 1, berarti semakin tidak meratanya tingkat pembagian 
pendapatan. Dan tidak satupun negara-negara ASEAN memiliki pembagian kekayaan 
yang bisa dinilai berkeadilan.

Satu contoh : Di Indonesia jumlah kekayaan 4 orang terkaya sama dengan jumlah 
kekayaan 100 juta orang termiskin. Di Asia Tenggara diperkirakan, sekitar 15 
persen penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hanya bisa berpenghasilan 
kurang dari 2 dollar perhari. Dan fakta seperti itulah yang selalu dikeluhkan 
para politikus pada setiap pidatonya. Media massa pun ikut-ikutan berkeluh 
kesah, dalam kaitan perjuangan melawan kemiskinan. 

Selama ini jarang ada pihak yang mau mengungkap tentang siapa yang diuntungkan 
dengan ketidakadilan pembagian kekayaan ini. Karenanya, tema kekayaan akan 
menjadi tema pokok pada terbitan majalah 'südostasien' berikutnya. Bukan 
tentang kekayaan alam (walau atas dasar perampasannya, sering terbentuknya 
kekayaan material seseorang) yang akan dibahas; tetapi tentang kekayaan 
sebagian orang, yang oleh majalah Forbes daftar nama-namanya dipajang secara 
reguler.
Untuk Jerman, dari penelitian tentang kekayaan diketahui, bahwa orang super 
kaya kebanyakan adalah dari kaum lelaki, kerap berasal dari keluarga kaya dan 
memiliki relasi paling baik dengan orang yang berpengaruh dalam masyarakat dan 
yang memegang kendali dibidang politik.
Apakah hal seperti itu juga berlaku bagi negara-negara Asia Tenggara?
Menurut majalah Forbes (2017) di kawasan ASEAN terdapat 89 orang 
milyarder-dollar, dan jumlah kekayaan mereka setara dengan 10% dari PDB 
kawasan. 21 diantaranya tinggal di Singapura, 20 tinggal di Indonesia dan 20 
tinggal di Thailand, 14 di Filipina, 12 di Malayasia dan 2 di Vietnam. 
Orang terkaya di Asia Tenggara menurut majalah Rappler (2017) adalah seorang 
hartawan pemilik pabrik bir di Thailand bernama Charoen Sirivadhanaabhakdi. 
Dengan riwayatnya yang unik : anak seorang pedagang jalanan miskin sampai 
menjadi milyarder. 
Apakah kisah Sirivadhanaabhakdi adalah sesuatu yang lazim di kawasannya? Atau 
justru lebih sering, mereka berasal dari kalangan keluarga politikus seperti 
diktator Suharto di Indonesia, yang anak-anaknya termasuk orang paling kaya di 
negerinya ? Salah satu anak lelakinya Suharto, Tommy Suharto baru-baru ini 
namanya tertera kembali di Paradise Paper.


Rangkaian pertanyaan lain yang akan dibahas di edisi 'südostasien' mendatang:

• Bagaimana kekayaan seorang hartawan dihasilkan (warisan, perusahaan, real 
estate dsb.)? Pada dinasti perusahaan apa dan dalam bidang apa? Pada sisi 
perekonomian, politik dan lapisan masyarakat yang mana bergeraknya, lokal dan 
global? Seperti apa langgam hidup orang-orang super kaya ini? Apakah mereka 
memamerkan kekayaannya, atau menyembunyikannya?
• Lalu bagaimana kekayaan dijadikan status ukuran bagi kedudukan seseorang 
dalam masyarakat Asia Tenggara? Dalam pandangan umum apakah sikap yang 
memuji-muji “kaum elit yang sukses“ dan kebiasaan meniru gaya hidup (seperti di 
majalah boulevard Jerman) lebih dominan? Ataukah ada juga diskusi kritis, yang 
mempersoalkan masalah 

[GELORA45] Re: PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Kalau ideologi partai setengah feodal maka tentu saja pasal penghinaan
presiden dihidupkan kembali.

[GELORA45] Pengusaha Desak Pemerintah Percepat Kemudahan Berbisnis

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah dalam kemudahan berbisnis juga antara lain keringanan pajak, mudah
transfer keuntungan ke luarnegeri, dilarang adanya serikat buruh di zona
industri, mudah memecat buruh yang tidak dikehendaki?*


http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/pengusaha-desak-pemerintah-percepat-kemudahan-berbisnis/122595


*Pengusaha Desak Pemerintah Percepat Kemudahan Berbisnis*
*ID* | Rabu, 31 Januari 2018 | 12:07

[JAKARTA]Pengusaha mendesak pemerintah mempercepat realisasi kemudahan
berusaha, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Realisasi perpres ini akan
memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor.

Kalangan pengusaha menilai masih banyak masalah dalam implementasi Perpres
91/2017. Misalnya soal perizinan pemerintah pusat yang tumpang tindih
dengan peraturan di daerah. Meski ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
tapi di tingkat daerah masih banyak hambatan. Diperlukan koordinasi yang
baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan kemudahan bisnis.

Selain perizinan yang menyangkut kepastian hukum, pengusaha juga menyoroti
masalah infrastruktur yang menjadi faktor menentukan kemudahan berusaha di
Indonesia. Infrastruktur akan meningkatkan konektivitas antardaerah,
mempercepat distribusi bahan baku maupun produk yang berimbas kepada
peningkatan efisiensi dan daya saing industri.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani
mengatakan, sejak awal terpilih, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia
terbuka untuk binis dan merupakan pusat destinasi yang menarik.

“Kemudian pertanyaannya kenapa indikator bagus tapi Indonesia tetap tidak
bisa lari? Pertanyaan kembali ke kenapa dan apa yang akan dilakukan
pemerintah. Padahal sudah ada perpres kemudahan berusaha serta pelayanan
satu pintu,” kata Shinta pada acara *gathering *anggota Apindo dengan
tema *Pelaksanaan
Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*, di Jakarta, Senin
(29/1).

Dia menambahkan, tantangan ke depan adalah melakukan sosialisasi, terutama
di daerah. “Ini proses yang dilakuan bersama, sehingga aturan bisa jadi
regulasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh dunia usaha,” ujar Shinta.

*Ekspektasi*

Meski demikian, Shinta mengatakan tidak memiliki ekspektasi tertentu
terhadap regulasi ini. Pasalnya, seringkali implementasinya tidak akan
mudah, apalagi dengan rencana *online single submission* (OSS), karena
selalu ada kendala antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi jika bisa
terlaksana, menurut dia, akan membawa kemajuan.

“Jadi sangat baik konsepnya, tapi dari sisi implementasi menurut saya tidak
akan mudah. Makanya kami mengawal dengan sosialisasi, sehingga kami juga
bisa berikan masukan kepada pemerintah mengenai apa saja yang jalan dan
tidak jalan,” jelas Shinta.

Dalam laporan* Doing Business 2018 *yang dirilis Bank Dunia pada November
lalu, peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business *(EoDB)
Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun
2018. Posisi Indonesia ini masih lebih tinggi di antara sebagian negara
berkembang lainnya, di antaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina
(113), dan Brasil (125). Posisi Indonesia juga berhasil melewati Tiongkok
yang berada di peringkat 78. [ID/M-6]



[image: Logo Apindo] Logo Apindo

Berita Terkait

   -

   Hadapi Kebijakan Proteksi AS, RI Perlu Tingkatkan Kerja Sama dengan AS
   

[GELORA45] Fw: Eva Sundari : Pelan-Pelan Para Mafia Itu Akan Tersingkir

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

Eva Sundari : Pelan-Pelan Para Mafia Itu Akan Tersingkir
share on:FacebookTwitter Google +
Di bawah pemerintahan Jokowi, isu mafia cukup menguat. Mereka ada di mana-mana 
dan menggurita. Bahkan masuk dalam lingkaran kekuasaan. 

Di bawah pemerintahan Jokowi pun, ada banyak pejabat politik yang punya konflik 
kepentingan (conflict of interest). Malahan, baru-baru Menko Maritim Rizal 
Ramli sampai mengeluarkan istilah baru: Dwi-fungsi Pepeng, yaitu orang yang 
merangkap sebagai pejabat politik sekaligus pengusaha.

Tetapi, kalau kita mau berpikir historis sedikit, bukankah itu bukan fenomena 
baru. Dulu kita mengenal istilah kapitalis birokrat (kabir) dan komprador. Dua 
istilah itu lebih relevan. Dan kalau mau jujur, kabir dan komprador itu hanya 
buah dari struktur ekonomi kita yang terbelakang dan bergantung pada asing.

Untuk melihat persoalan ini lebih jauh, Hendri Kurniawan dari Berdikari Online 
telah mewancarai Eva Kusuma Sundari. Politisi PDI Perjuangan ini baru saja 
dilantik menjadi Anggota DPR menggantikan posisi Pramono Anung. Sebelum ini dia 
menjadi Staf Khusus di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 
Berikut petikan wawancaranya:

Dalam penglihatan kami, pemerintahan Jokowi banyak diganggu oleh kegaduhan yang 
disulut oleh banyaknya pejabat negara yang punya konflik kepentingan. Ada 
banyak contoh. Sebut saja kasus terbaru: dua orang anggota keluarga Wapres 
Jusuf Kalla terungkap pernah bertemu dengan bos Freeport James R Moffett. Juga 
terkuaknya bekas petinggi Freeport yang kini bekerja di kantor Staf Presiden. 
Belum lagi kasus Pelindo II yang menyeret Wakil Presiden dan Menteri BUMN. 
Bagaimana menurut Mbak Eva?

Saya percaya praktek-praktek semacam itu praktek lama sejak Orde Baru dimana 
KKN masih mendominasi sistem politik. Jika saat ini muncul ke permukaan, karena 
Presiden bukan bagian dari sistem masa lalu dan tidak menyukai praktek-praktek 
semacam itu. Dengan adanya ledakan informasi sehingga mendukung keterbukaan, 
semua praktek-praktek yang sifatnya di bawah karpet pada keluar termasuk 
aktor-aktornya. Pelan-pelan mereka akan tersingkir.

Nah, sebelum ini Mbak Eva bilang di sejumlah media bahwa Presiden Jokowi 
dikelilingi Mafia dengan beragam kepentingan. Yaa, kita bisa menyebut mafia itu 
adalah para kapitalis birokrat (Kabir) dan komprador. Apakah itu ada 
keterkaitannya?

Sebenarnya Presiden sendiri yang menyatakan bahwa ternyata banyak urusan publik 
dan ekonomi dalam kendali mafia. Dalam urusan distribusi beras yang melumpuhkan 
Bulog. Bu Susi lapor mafia kapal ikan dan garam. Demikian juga kelangkaan 
bawang, kedelai, dan lain-lain. Ini menggenapi pengalamanku di DPR yang urus 
mafia hukum, mafia pertanahan, dan lain-lain. Mafia tumbuh karena konspirasi 
birokrat yang menghasilkan kebijakan-kebijakan (misalnya impor dan pertanahan) 
yang memberi peluang mafia untuk praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan 
lain-lain.

Dalam pandangan Mbak Eva, apakah kelompok kepentingan di sekeliling Presiden 
itu cukup signifikan dalam mengganggu kerja-kerja pemerintah dan mendesaknya 
keluar dari rel Trisakti dan Nawacita?

Karena platformnya jelas, yaitu nawacita, plus Komitmen Presiden terhadap 
integritas juga kuat, maka para kabir ini kecele karena dikiranya presiden 
Jokowi seperti yang sudah-sudah yang punya konflik kepentingan pribadi, jadi 
bagian dari sistem yang korup karena ada motif rente. Alhamdulillah Jokowi dan 
keluarga tidak ikut bisnis APBN sehingga sistem terpaksa menjadi lebih 
akuntabel. Dampaknya, proses pembangunan bergerak lamban, kecepatan rendah, 
tidak bisa mengimbangi kecepatan presiden. Sistem dalam proses penyesuaian diri 
mencari equilibrium baru, birokrasi mencari ritme. Semoga segera beres sehingga 
bergerak optimal, dan bisa mengimbangi presiden yang action oriented dan minim 
talking.

Menurut Mbak Eva, bagaimana bisa Presiden Jokowi dikelilingi banyak Kabir dan 
komprador? Bukankah dia dulu getol bicara bahwa pemerintahannya menolak model 
“bagi-bagi kekuasaan”. Bisa dijelaskan?

Kemenangan PDI Perjuangan dan Jokowi tidak bersifat mutlak, sehingga harus 
power sharing, apalagi DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang oposan. 
Tahun pertama ini ibaratnya menata fondasi dan di sini kita bisa melihat 
kelihaian Jokowi mengendarai ombak dimana kekuatan terkonsolidasi dan mulai 
mengerucut di tangan Presiden. PAN bergabung, PPP merapat demikian pula 
sebagian Partai Golkar. PKS menempuh jalan ‘cooperative’ dan seterusnya. Di 
internal Pemerintahan juga demikian, Jokowi makin pede memberhentikan 
menteri-menteri yang dari parpol pendukung dan menggunakan penilaian berbasis 
kinerja.

Dulu, ketika menghadapi para kabir dan komprador di pemerintahannya, Bung Karno 
aktif menggelorakan gerakan “retooling” aparatur negara. Tujuannya adalah 
mengganti semua aparatus pemerintahan yang tidak sejalan dengan politik 
pemerintah. Apakah itu relevan dilakukan juga oleh Presiden Jokowi saat ini?

Retooling yang dilakukan Jokowi adalah dengan 

[GELORA45] PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali

[ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

 Ke mana Budiman Sudjatmiko?
 

 -

  
 PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali
  
 RZR, CNN Indonesia | Senin, 05/02/2018 19:59 WIB

  
 
 Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pasal itu penting untuk menjaga marwah 
dan nama baik presiden. Presiden sebagai simbol negara dinilai kerap dilecehkan 
pihak tak bertanggung jawab. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
  
 Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto 
menyatakan partainya mendukung pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali 
dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
 
 Pasal itu dianggap penting untuk menjaga marwah presiden sebagai simbol negara 
agar tak mudah dilecehkan oleh masyarakat.
 
 "Tentu saja kita harus menempatkan marwah presiden yang dipilih langsung oleh 
rakyat itu juga untuk mendapatkan tempat yang harus kita jaga bersama posisi 
politiknya," kata Hasto di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (5/2).
  
 Hasto menilai proses demokrasi di Indonesia saat ini sudah masuk kategori 
'kebablasan'. Pasalnya, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan 
seringkali dilecehkan oleh masyarakat yang tak bertanggung jawab. 
 
 Ia mengatakan sudah sepatutnya negara membutuhkan peraturan hukum untuk 
melindungi nama baik presiden. 
 
 "Tetapi dengan melihat demokrasi yang kebablasan yang simbol-simbol negara pun 
seringkali dilecehkan, maka kalau kita melihat hal tersebut perlu dilakukan 
pengaturan," tambah Hasto.
  
 Hasto juga menilai pasal penghinaan presiden sudah sesuai dengan budaya di 
Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan. Baginya, budaya Indonesia yang 
ketimuran telah sesuai dalam menempatkan posisi pemimpin dalam masyarakat 
berada di kedudukan yang terhormat. 
 
 "Itu bagian dari kebudayaan kita, bukan hanya presiden, kepala desa, kepala RT 
pun kita hormati," kata Hasto.
  
 Meski begitu, Hasto menepis anggapan tentang kekhawatiran Jokowi menimbulkan 
kembali pemerintah yang otoriter saat pasal itu berlaku. Baginya, pemerintah di 
bawah Jokowi tak akan berbuat demikian meskipun pasal tersebut diberlakukan. 
 
 "Pemerintahan Jokowi pemerintahan yang demokratis, tak akan berbuat represif 
(diberlakukannya pasal penghinaan presiden)," kata dia.
 
 Anggota DPR di parlemen saat ini tengah menggodok revisi KUHP. Pasal 
penghinaan terhadap presiden rencananya akan diberlakukan kembali. Salah satu 
opsi yang diwacanakan adalah menyematkan delik aduan dalam pasal yang 
sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. (osc)
  

[GELORA45] Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Di Indonesia antara agama dan negara telah sedemikian rancunya sehingga 
membingungkan seorang pakar hukum tata negara sekalipun. 
Dalam agama Hindu perilaku LGBT merupakan bagian ekspresi manusia, sedang dalam 
Buddha perilaku LGBT tidak ada bedanya dengan perilaku seksual yang lain.Dalam 
agama2 Abraham memang ada cerita Sodom dan Gomora.
Dus, agama yang mana?
---Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf 
berpendapat, perlunya hukuman bagi perilaku yang tak sesuai dengan ajaran 
agama. Salah satunya perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). 
Hal inipun sesuai dengan dasar negara yakni sila pertama Pancasila, Ketuhanan 
Yang Maha Esa.

Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan | Republika Online

Jangan terlalu dianggap segala-gala itu HAM, karena negara kita berdasar...
 |

 |

 |




Rabu 07 February 2018 15:12 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andi Nur Aminah



Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).
Foto: AntaraJangan terlalu dianggap segala-gala itu HAM, karena negara kita 
berdasar Ketuhanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 
Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpendapat, perlunya hukuman bagi perilaku yang 
tak sesuai dengan ajaran agama. Salah satunya perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, 
dan Transgender (LGBT). Hal inipun sesuai dengan dasar negara yakni sila 
pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.





"Makanya sila pertama pun negara berdasarkanTuhan Yang Maha Esa. Bukan negara 
berdasarkan kepada kemanusiaan," kata Asep saat dihubungi Republika..co.id, 
Rabu (7/2).


Menurut dia, hukuman perlu diberikan kepada perilaku yang tak sesuai dengan 
norma baik agama maupun sosial. Asep juga berpendapat agar masyarakat tak 
terjebak dengan isu-isu hak asasi manusia sehingga memperbolehkan perilaku LGBT.





"Perilaku LGBT itu sesuatu yang harus dilarang. Karena itu akan ada persoalan 
dengan penyakit, soal moral. Jangan terlalu dianggap segala-gala itu HAM," 
ujarnya.





Terkait permintaan Komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein agar pemerintah 
Indonesia tak mendiskriminasi isu LGBT, Asep berpendapat pemerintah harus 
tunduk pada dasar negara Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. "Tergantung 
kepada negara kita apakah merupakan negara yang berketuhanan yang maha esa atau 
negara yang tunduk pada PBB dan HAM semata-mata," kata Asep.





Dari dasar negara tersebut, Asep berpendapat, pemerintah tak bisa 
mengesampingkan nilai agama dengan dalih melindungi hakasasi manusia.  
Sebelumnya, komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein bertemu Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) di Istana. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Zeid 
meminta pemerintah Indonesia agar tak mendiskriminasi isu LGBT.





"Terkait RKUHP termasuk dengan LGBT, nanti saya dan pak komisoner secara lebih 
dalam akan membahas isu itu. Beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan 
diskriminasi," kata Yasonna, Selasa (6/2).





Kendati demikian, Yasonna menekankan, Indonesia memiliki budaya dan kepercayaan 
sendiri mengenai LGBT. Pemerintah pun berpandangan perilaku LGBT tidak bisa 
diterima. "Indonesia punya budaya dan kepercayaan bahwa promosi, promoting 
(LGBT) secara publik itu tidak dapat diterima," ujarnya.





Ia menegaskan pemerintah tak melakukan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Kendati 
demikian, tetap harus ada hukuman terhadap perilaku LGBT.

[GELORA45] Fw: Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205200341-12-274055/penghina-presiden-bakal-dijerat-tanpa-aduan

Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan 



  Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Senin, 05/02/2018 20:53 WIB   Bagikan :  
Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di Jakarta, 2017. Panja RKUHP di 
DPR menyetujui untuk menjadikan pasal penghinaan kepada Presiden sebagai delik 
umum. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)   Jakarta, CNN Indonesia -- DPR 
dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil 
Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik 
umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. 
Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, 
sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu 
sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, 
Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali 
di tingkat Panja RKUHP.



| 
Lihat juga:
Komnas HAM: Pasal Penghinaan Presiden Ingkari Reformasi |


Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan 
bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV 
(Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi 
kebenaran, atau pembelaan diri.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sempat terjadi perdebatan terkait delik 
dalam pasal tersebut.

Benny, yang juga anggota F-Demokrat di DPR, menilai, pasal itu sebaiknya 
menjadi delik aduan, bukan delik umum. Sebab, menurutnya, Pemerintah belum 
menjelaskan secara tegas soal frasa penghinaan dan pembelaan diri dalam pasal 
tersebut.


| 
Lihat juga:
Mahfud: Pasal Penghinaan Presiden Boleh Jika Beda Substansi |

Delik aduan itu sendiri berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus 
diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum 
bisa diproses penegak hukum.

Sementara, delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus 
tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah, menyatakan, delik umum 
harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap 
kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum.

Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika 
tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing.

“Saya merasa kita kok agak diskriminatif ya. Presiden sendiri tidak dihormati, 
tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” cetus Harkristuti.


| Anggota Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah Harkristuti Harkrisnowo, di 
Jakarta, 2014. Dia menyebut, delik umum pada pasal penghinaan presiden 
diterapkan agar sesuai dengan pasal penghinaan kepala negara asing. (Foto: Adhi 
Wicaksono) |


Menurut Harkristuti, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan 
pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia.

“Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia.. Bukan 
oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” tepisnya.

Sanksi Bisa Dikurangi

Anggota Panja RKUHP Fraksi PPP Arsul Sani mengaku sepakat dengan pemerintah 
soal delik umum pasal itu. Namun, ia meminta pidana penjara pada pasal itu 
kurang dari 5 tahun.

Alasannya, pidana pasal penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP hanya 3 
tahun. Terlebih, posisi kepala negara memang rentan dengan penghinaan dan 
kritik karena merupakan jabatan publik tertinggi.

Ia khawatir, pidana penjara 5 tahun dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan 
kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

“Ancaman pidananya kalau perlu diturunkan,” ujar Arsul.


| 
Lihat juga:
Fahri Tolak Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP |

Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Enny Nurbaningsih menyebut bahwa 
usulan pengurangan hukuman pasal itu bisa dilakukan.

Pasal tersebut, kata Enny, dapat masuk kategori pidana sedang. Dengan kriteria 
itu, pidana penjaranya bisa berkisar dua atau tiga tahun penjara.

“Kalau dua tahunan, pemidanaan kita bukan penjara. Kita bisa menerapkan pidana 
pengawasan. Kalau enam bulan bisa kerja sosial,” tutupnya.

 (arh)  

[GELORA45] Komisioner HAM PBB Singgung Soal Gizi Buruk Asmat

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Komisioner HAM PBB Singgung Soal Gizi Buruk Asmat


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Komisioner HAM PBB Singgung Soal Gizi Buruk Asmat

Tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada 
dampaknya terhadap masyarakat...
 |

 |

 |




Victor Maulana
Rabu, 7 Februari 2018 - 14:26 WIB

Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein, saat konferensi pers di 
Gedung PBB Jakarta, Rabu (7/2/2018). Foto/Sindonews/Victor Maulana

JAKARTA - Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein menyinggung mengenai 
kelaparan dan gizi buruk yang terjadi di wilayah Asmat, Papua. Ia menuturkan 
bahwa dirinya mendapati adanya kondisi gizi buruk yang parah di Papua.

Zeid, yang berbicara saat menggelar konferensi pers di kantor perwakilan PBB di 
Indonesia, menyampaikan apreasisi atas usaha pemerintah Indonesia untuk 
menerapkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, 
ia masih mendengar adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di sejumlah wilayah di 
Indonesia.

"Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama 
beberapa tahun terakhir dan memiliki kekayaan alam dan sumber saya manusia, 
tetapi tidak semua rakyatnya ikut menikmati hasil kekayaan ini," kata Zeid. 

"Tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada 
dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan, dimulai dari mereka yang 
paling kekurangan," cetusnya.

"Presiden telah melakukan banyak langkah positif untuk mencapai keadilan sosil, 
namun masih ada kesenjangan serius dalam perlindungan hak-hak ekomomi dan 
sosial bagi rakyat Indonesia. Kondisi gizi buruk yang parah dilaporkan terjadi 
di wilayah terpencil di negara ini ternasuk di dataran tinggi Papua, dan masih 
banyak yang menderita dalamm kemiskinan dan penyakit yang dapat dicegah," 
ucapnya, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Dikesempatan yang sama dia juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Indonesia untuk segera mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan hak 
masyarakat adat dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

"Pemerintah (Indonesia) telah menyambut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
serta menyertakannya dalam Rencana Aksi HAM Nasional. Indonesia juga telah 
mencapai kemajuan cukup besar dalam mewujudkan hak atas kesehatan serta 
memperluas cakupan kesehatan universal. Negara juga telah menyediakan ruang dan 
sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM 
nasional yang kuat dan independen," ujarnya. 

"Saya menganjurkan pemerintah untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi 
penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini agar diimplementasikan," imbuh 
Zeid.

"Ada dua draf legislasi penting yang telah diajukan ke Parlemen untuk mengakui 
dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan untuk memberikan perlindungan yang 
diperlukan oleh para korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. 
Saya mendesak parlemen untuk segera mensahkan draf undang-undang penting ini," 
tukasnya.(ian)

[GELORA45] Komisioner HAM PBB: Jika mau perangi Islamofobia, kita harus perangi diskriminasi di Indonesia juga

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Zeid mengatakan jika umat muslim ingin memerangi Islamofobia yang merebak di 
berbagai negara, "Kita harus mengakhiri diskriminasi di negara kita sendiri."

Diskriminasi yang harus dilawan itu antara lain terhadap aliran kepercayaan, 
warna kulit, jenis kelamin, ras, dan orientasi seksual.

"Islamofobia salah. Diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit salah. 
Diskriminasi atas orientasi seksual dan status lain juga salah," kata Zeid, 
dalam konferensi pers di Kantor PBB Jakarta, Rabu (7/2).


Komisioner HAM PBB: Jika mau perangi Islamofobia, kita harus perangi 
diskriminasi di Indonesia juga


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Komisioner HAM PBB: Jika mau perangi Islamofobia, kita harus perangi dis...

Komisioner tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein menyatakan jika umat muslim 
ingin memerangi Islamofobia yang mer...
 |

 |

 |



   
   - 8 jam lalu
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGESImage captionSejumlah umat Muslim turut dalam 
demonstrasi antiperang di Jakarta, beberapa tahun lalu.
Pada akhir kunjungan kerja selama tiga hari di Indonesia, Komisioner tinggi 
untuk urusan HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Husein, menyatakan Islamofobia harus 
diakhiri dengan menghentikan diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit.

Kunjungan Zeid ke Indonesia ini bersamaan dengan peringatan 70 tahun deklarasi 
universal HAM PBB, sekaligus 25 tahun peringatan Deklarasi Wina dan Program 
Aksi. Setelah Indonesia, Zeid akan ke Papua Nugini dan Fiji.

Zeid mengatakan jika umat muslim ingin memerangi Islamofobia yang merebak di 
berbagai negara, "Kita harus mengakhiri diskriminasi di negara kita sendiri."

Diskriminasi yang harus dilawan itu antara lain terhadap aliran kepercayaan, 
warna kulit, jenis kelamin, ras, dan orientasi seksual.

"Islamofobia salah. Diskriminasi atas kepercayaan dan warna kulit salah. 
Diskriminasi atas orientasi seksual dan status lain juga salah," kata Zeid, 
dalam konferensi pers di Kantor PBB Jakarta, Rabu (7/2).
   
   - Papua, LGBT, pasal kontroversial RKUHP: Apa sorotan Kominsioner HAM PBB di 
Indonesia?
   - Presiden Jokowi akui banyak kasus pelanggaran HAM belum tuntas
   - Presiden didorong bentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat

Selama kunjungannya sejak Senin (5/2), Zeid menemui berbagai pihak, mulai dari 
aktivis HAM, korban pelanggaran HAM, pemerintah, hingga bertemu langsung dengan 
Presiden Joko Widodo.

"Beberapa dari mereka datang dari jauh untuk membagi pengalamannya dan 
menyuarakan aspirasinya guna melindungi hak-hak mereka dan komunitas mereka," 
ujar diplomat asal Yordania ini.

Para korban yang ditemui Zeid antara lain ayah dari Papua yang anaknya ditembak 
mati, Suciwati yang suaminya dibunuh dengan cara diracun, dan kelompok 
minoritas aliran kepercayaan.

Dia juga menjumpai ibu yang anaknya hilang pada kerusuhan 1998 di Yogyakarta, 
hingga korban stigmatisasi PKI tragedi 1965.
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionZeid Ra'ad Al Husein mengajak umat 
muslim Indonesia untuk ikut memerangi diskriminasi, termasuk terhadap kelompok 
LGBT.
Isu-isu yang jadi perhatian komisioner tinggi HAM PBB

Zeid mengatakan mendapat informasi soal perusahaan pertambangan dan kayu yang 
kerap menjadi sumber masalah pelanggaran HAM akhir-akhir ini. Antara lain 
terhadap petani, pekerja, dan masyarakat adat lokal.

"Pengambilalihan lahan, degradasi kualitas lingkungan, kontaminasi sumber air, 
dan menghasilkan bahaya bagi mereka," kata Zeid.

Menurut Zeid, perlu dialog dan pembicaraan dengan komunitas lokal. "Diestimasi 
ada sekitar 200 aktivis HAM dan lingkungan yang menghadapi tuntutan hukum 
terkait hal tersebut," kata dia.

Beberapa isu lain yang sempat mendapat perhatian Zeid selama di Indonesia 
antara lain pembahasan rancangan KUHP, Papua, diskriminasi kelompok minoritas, 
persekusi LGBT, kelompok keagamaan seperti GKI Yasmin, Ahmadiyah, dan Syiah.

"Saya sangat peduli dengan diskusi mengenai revisi KUHP," kata Zeid.
Hak atas fotoAFPImage captionKelompok aliran kepercayaan adalah salah satu 
kelompok minoritas yang perlu dilindungi negara
Meningkatnya indikasi intoleransi juga mengkhawatirkan terutama karena 
dimanfaatkan politisi untuk meraup keuntungan pribadi. Termasuk meningkatnya 
diskriminasi, penyebaran kebencian, seperti di Aceh.

Kelompok LGBT, kata Zeid, mendapat stigma, ancaman, dan intimidasi yang semkin 
meningkat. "Retorika kebencian terhadap komunitas itu digunakan untuk 
kepentingan politik," ujarnya.

Hal lain yang juga jadi perhatian Zeid adalah penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat.

Kasus-kasus itu antara lain Trisakti, Semanggi I & II, penghilangan paksa 
1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Talangsari 1989, kasus pembantaian massal 1965, 
Tanjung Priok, dan penembakan misterius 1982-1985.
Hak atas fotoBETTMANN / GETTY IMAGESImage captionTragedi 1965 adalah periode 

[GELORA45] Fw: Betapa Terharunya Warga Dharmasraya Ini Bisa Bersalaman dengan Jokowi

['K. Prawira' k.praw...@ymail.com [GELORA45]]

   
   - Tekno
   - Cerita
   - Bola
   - Infrastruktur
   - Sehat
   - Wisata
 
Betapa Terharunya Warga Dharmasraya Ini Bisa Bersalaman dengan Jokowi
 Wed, 7 February 2018  Topik: Presiden Joko Widodo#Dharmasraya#Jokowi   
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google Plus 
Share on Pinterest   Share on LinkedIn  Seorang warga Dharmasraya 
tampak menangis karena terharu saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. 
(Foto: Biro Pers Setpres)   Ia tak kuasa menahan tangis karena terharu bisa 
langsung bersalaman dengan presiden. Tak diketahui siapa nama bapak ini namun 
dari foto yang diperoleh Tagar News dari Biro Pers Sekretariat Presiden, 
terlihat bagaimana bapak ini  menangis saat bersalaman dengan Presiden Joko 
Widodo.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey 
Machmudin, setibanya di Kabupaten Dharmasraya, Presiden Joko Widodo langsung 
meninjau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), 
Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Di lokasi ini, Presiden melihat langsung padat karya tunai yang yang membangun 
saluran tersier 654 meter dengan biaya Rp 225 juta dan jumlah pekerja sebanyak 
110 orang yang akan dikerjakan selama 90 hari.

Selain membangun irigasi, terdapat juga padat karya tunai membangun jalan 
produksi sepanjang 1,5 kilometer dengan biaya Rp 600 juta dan melibatkan 50 
pekerja selama 2 bulan.

Re: [GELORA45] MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Terlalu banyak libur ?

2018-02-07 16:40 GMT+01:00 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com
[GELORA45] :

>
>
> Bagaimana kalau tanggal merah hari besar semua agama itu dihapus dan
> sebagai gantinya diadakan pemisahan agama dan negara?
>
> ---
> "Indonesia memiliki 17 tanggal merah hari besar semua agama. Para menteri,
> panglima, pejabat tinggi negara, legislator, kepala daerah di Indonesia
> juga banyak berasal dari agama minoritas yang tidak terjadi di
> negara-negara lain, termasuk Eropa yang demokratis," katanya.
> ...
> MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama
> 
>
> MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama - ANTARA News
>
> antaranews.com
>
> Konflik antaragama lebih disebabkan pada berbagai faktor di luar agama,
> seperti ketimpangan ekonomi atau hak yan...
>
> 
>
>
>  Rabu, 7 Februari 2018 19:13 WIB
> [image: MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama]
>
> Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). (mui.or.id)
>
>
> Jakarta (ANTARA News) - Konflik antaragama lebih disebabkan pada berbagai
> faktor di luar agama, seperti ketimpangan ekonomi atau hak yang
> dipinggirkan, kata Ketua Komisi Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI)
> Pusat Manager Nasution.
>
> "Jadi konflik bukan berasal dari doktrin agama. Justru agama itu
> mengajarkan kebaikan, menghargai orang lain dan toleransi," katanya dalam
> diskusi "Kemajemukan untuk Kerukunan Bangsa: Refleksi dan Proyeksi" di
> Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Rabu.
>
> Dalam diskusi jelang Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa
> di Jakarta pada 8-10 Februari 2018 itu, ia mengatakan, pada dasarnya bangsa
> Indonesia hidup damai, rukun dan terbiasa dengan kemajemukan, meski
> terkadang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan agama untuk memicu
> terjadinya gesekan demi kepentingan politik tertentu.
>
> Karena itu, ujar dia, pihaknya menentang pihak asing yang memberi label
> bahwa bangsa Indonesia intoleran, karena kerukunan agama di Indonesia
> memang fakta.
>
> "Indonesia memiliki 17 tanggal merah hari besar semua agama.. Para
> menteri, panglima, pejabat tinggi negara, legislator, kepala daerah di
> Indonesia juga banyak berasal dari agama minoritas yang tidak terjadi di
> negara-negara lain, termasuk Eropa yang demokratis," katanya.
>
> Selain itu rumah ibadah dari berbagai agama bisa ditemui dengan mudah,
> bahkan data resmi pada 1997-2004, pertumbuhan gereja Katolik tumbuh sebesar
> 153 persen, gereja Protestan 131 persen, wihara 368 persen, pura 475
> persen, sedangkan masjid hanya 64 persen, ujar dia.
>
> Menurut Manager, kalaupun ada konflik antaragama sifatnya lokal, misalnya
> ada penolakan pembangunan gereja di suatu daerah di Indonesia Barat, di
> sisi lain ada pula penolakan pembangunan masjid di suatu daerah di
> Indonesia Timur.
>
> Untuk mengantisipasi konflik, ujar dia, caranya adalah hadirnya negara di
> tengah masyarakat dalam bentuk peraturan yang mengikat semua pihak,
> sehingga setiap konflik bisa diselesaikan di meja hijau.
>
> Sementara itu, Direktur Maarif Institute Abdullah Darraz mengatakan hal
> senada bahwa kasus konflik berlatar belakang agama di Indonesia
> berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, termasuk konflik internal
> agama, misalnya Islam suni dan syiah atau dengan Ahmadiyah.
>
> "Negara harus membuat peraturan agar tidak terjadi persekusi dari suatu
> kelompok kepada kelompok lainnya. Hindari main hakim sendiri," kata tokoh
> Intelektual Muda Muhammadiyah itu.
>
> Menurut dia, Indonesia memerlukan dialog antarumat beragama dan relasi
> antaraktor agama yang lebih efektif memberi dampak pada kerukunan.
>
> "Pancasila merupakan doktrin terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menjaga
> kemajemukan dan kerukunan itu," katanya.
>
> Sedangkan Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan
> Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah Zamah Sari mengatakan, pada
> dasarnya tidak ada yang salah dengan doktrin agama dan para penganutnya.
>
> "Justru hubungan antaragama dalam tradisi lokal di Indonesia itu terjalin
> sangat indah. Malahan pernyataan penguasa itu yang jangan-jangan bisa
> memicu konflik di antara masyarakat yang damai ini," kata Wakil Rektor
> Uhamka itu.
>
> Pewarta: Dewanti Lestari
> Editor: Ruslan Burhani
> COPYRIGHT © ANTARA 2018
>
> 
>

[GELORA45] MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Bagaimana kalau tanggal merah hari besar semua agama itu dihapus dan sebagai 
gantinya diadakan pemisahan agama dan negara?
---"Indonesia memiliki 17 tanggal merah hari besar semua agama. Para menteri, 
panglima, pejabat tinggi negara, legislator, kepala daerah di Indonesia juga 
banyak berasal dari agama minoritas yang tidak terjadi di negara-negara lain, 
termasuk Eropa yang demokratis," katanya.

MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
MUI: Konflik antaragama akibat faktor non-agama - ANTARA News

antaranews.com

Konflik antaragama lebih disebabkan pada berbagai faktor di luar agama, seperti 
ketimpangan ekonomi atau hak yan...
 |

 |

 |




 Rabu, 7 Februari 2018 19:13 WIB

Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). (mui.or.id)


Jakarta (ANTARA News) - Konflik antaragama lebih disebabkan pada berbagai 
faktor di luar agama, seperti ketimpangan ekonomi atau hak yang dipinggirkan, 
kata Ketua Komisi Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Manager 
Nasution.

"Jadi konflik bukan berasal dari doktrin agama. Justru agama itu mengajarkan 
kebaikan, menghargai orang lain dan toleransi," katanya dalam diskusi 
"Kemajemukan untuk Kerukunan Bangsa: Refleksi dan Proyeksi" di Universitas 
Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Rabu.

Dalam diskusi jelang Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di 
Jakarta pada 8-10 Februari 2018 itu, ia mengatakan, pada dasarnya bangsa 
Indonesia hidup damai, rukun dan terbiasa dengan kemajemukan, meski terkadang 
ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan agama untuk memicu terjadinya 
gesekan demi kepentingan politik tertentu.

Karena itu, ujar dia, pihaknya menentang pihak asing yang memberi label bahwa 
bangsa Indonesia intoleran, karena kerukunan agama di Indonesia memang fakta.

"Indonesia memiliki 17 tanggal merah hari besar semua agama. Para menteri, 
panglima, pejabat tinggi negara, legislator, kepala daerah di Indonesia juga 
banyak berasal dari agama minoritas yang tidak terjadi di negara-negara lain, 
termasuk Eropa yang demokratis," katanya.

Selain itu rumah ibadah dari berbagai agama bisa ditemui dengan mudah, bahkan 
data resmi pada 1997-2004, pertumbuhan gereja Katolik tumbuh sebesar 153 
persen, gereja Protestan 131 persen, wihara 368 persen, pura 475 persen, 
sedangkan masjid hanya 64 persen, ujar dia. 

Menurut Manager, kalaupun ada konflik antaragama sifatnya lokal, misalnya ada 
penolakan pembangunan gereja di suatu daerah di Indonesia Barat, di sisi lain 
ada pula penolakan pembangunan masjid di suatu daerah di Indonesia Timur.

Untuk mengantisipasi konflik, ujar dia, caranya adalah hadirnya negara di 
tengah masyarakat dalam bentuk peraturan yang mengikat semua pihak, sehingga 
setiap konflik bisa diselesaikan di meja hijau. 

Sementara itu, Direktur Maarif Institute Abdullah Darraz mengatakan hal senada 
bahwa kasus konflik berlatar belakang agama di Indonesia berbeda-beda dari satu 
daerah ke daerah lain, termasuk konflik internal agama, misalnya Islam suni dan 
syiah atau dengan Ahmadiyah. 

"Negara harus membuat peraturan agar tidak terjadi persekusi dari suatu 
kelompok kepada kelompok lainnya. Hindari main hakim sendiri," kata tokoh 
Intelektual Muda Muhammadiyah itu.

Menurut dia, Indonesia memerlukan dialog antarumat beragama dan relasi 
antaraktor agama yang lebih efektif memberi dampak pada kerukunan. 

"Pancasila merupakan doktrin terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menjaga 
kemajemukan dan kerukunan itu," katanya.

Sedangkan Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan 
Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah Zamah Sari mengatakan, pada dasarnya 
tidak ada yang salah dengan doktrin agama dan para penganutnya.

"Justru hubungan antaragama dalam tradisi lokal di Indonesia itu terjalin 
sangat indah. Malahan pernyataan penguasa itu yang jangan-jangan bisa memicu 
konflik di antara masyarakat yang damai ini," kata Wakil Rektor Uhamka itu..

Pewarta: Dewanti Lestari
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Re: [GELORA45] Re: Saat duduk bersebelahan di bus TransJakarta 'harus seagama'

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Segregatie ?

2018-02-07 14:43 GMT+01:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
>
> *Agaknya ajaran gurun pasir harus begitu, jadi jangan kaget bila di waktu
> mendatang rezim neo-Mojopahit akan membuat peraturan dua macam bus  yang
> satu untuk kaum kafir dan satu lagi untuk kaum suci. Bukankah dilarang
> bagi  kafir menduduki jabatan tinggi. *
>
> 
>

Re: [GELORA45] Ilusi tentang Imperialisme adalah virus yang mematikan

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Koreksi. Bukan Iran. Maksud saya Irak. 

On Wednesday, February 7, 2018 1:38 PM, "Tatiana Lukman 
jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]"  wrote:
 

     Ilusi terhadap Imperialisme membuat rakyat tidak mungkin mempertahankan 
kebebasan dalam politik dan berdikari dalam ekonomi. Kalau sebuah negeri 
berilusi terhadap imperialisme maka kedaulatannya akan dilanggar dan hancurlah 
negeri itu. Iran dan Libia merupakan contoh yang tragis. Pengalaman sejarah dan 
kebenaran menunjukkan bahwa ilusi terhadap imperialisme berarti mati!!
Ilusi tentang Imperialisme adalah virus yang mematikan. Siapa yang berilusi 
akan perubahan dalam watak Imperialisme??? Kaum revisionis modern Soviet dengan 
dedengkotnya Khrustjov adalah yang dengan terang-terangan menyebar ilusi 
tentang perubahan sifat imperialisme sehingga dihimbaunya kaum revolusioner 
untuk berkoexistensi secara damai dengan imperialisme dan antek-anteknya. 
Sekarang siapa yang mewarisi ilusi itu?? Dengan terang-terangan si Chan 
mengatakan sifat imperialisme berubah!!!

Illusion about Imperialism Is Deadly Virus by Son So Yon

  
Illusion about imperialism makes it impossible to maintain independence in 
politics and self-sustenance in economy.

If a country is obsessed by illusion about imperialism, its sovereignty is 
violated and flouted and it won't escape from doom.

The tragic situation in Iraq and Libya clearly proved this.

Today, the imperialists' strong-arm policy is facing the fate of doom.

Creating such illusion is no more than last-ditch efforts of the imperialists 
to realize their ambition to dominate the world.

If one fails to discern this and harbors such illusion, one will cook one's own 
goose as well as help the imperialists prolong their remaining days.

The countries aspiring after independence should keep strict vigilance over and 
root out the slightest illusion about imperialism and adhere to the Juche 
character and national character.

It is the lesson of history and the truth that illusion about imperialism 
precisely means death.


  #yiv6351567898 #yiv6351567898 -- #yiv6351567898ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6351567898 
#yiv6351567898ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6351567898 
#yiv6351567898ygrp-mkp #yiv6351567898hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6351567898 #yiv6351567898ygrp-mkp #yiv6351567898ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6351567898 #yiv6351567898ygrp-mkp .yiv6351567898ad 
{padding:0 0;}#yiv6351567898 #yiv6351567898ygrp-mkp .yiv6351567898ad p 
{margin:0;}#yiv6351567898 #yiv6351567898ygrp-mkp .yiv6351567898ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv6351567898 #yiv6351567898ygrp-sponsor 
#yiv6351567898ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6351567898 
#yiv6351567898ygrp-sponsor #yiv6351567898ygrp-lc #yiv6351567898hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6351567898 
#yiv6351567898ygrp-sponsor #yiv6351567898ygrp-lc .yiv6351567898ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6351567898 #yiv6351567898actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6351567898 
#yiv6351567898activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6351567898
 #yiv6351567898activity span {font-weight:700;}#yiv6351567898 
#yiv6351567898activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6351567898 #yiv6351567898activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6351567898 #yiv6351567898activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6351567898 #yiv6351567898activity span 
.yiv6351567898underline {text-decoration:underline;}#yiv6351567898 
.yiv6351567898attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6351567898 .yiv6351567898attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6351567898 .yiv6351567898attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6351567898 .yiv6351567898attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6351567898 .yiv6351567898attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv6351567898 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv6351567898 .yiv6351567898bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv6351567898 
.yiv6351567898bold a {text-decoration:none;}#yiv6351567898 dd.yiv6351567898last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6351567898 dd.yiv6351567898last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6351567898 
dd.yiv6351567898last p span.yiv6351567898yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv6351567898 div.yiv6351567898attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv6351567898 div.yiv6351567898attach-table 
{width:400px;}#yiv6351567898 div.yiv6351567898file-title a, #yiv6351567898 
div.yiv6351567898file-title a:active, #yiv6351567898 
div.yiv6351567898file-title a:hover, #yiv6351567898 div.yiv6351567898file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv6351567898 div.yiv6351567898photo-title a, 
#yiv6351567898 

[GELORA45] Watch "Yazidis of Iraq are Ancient Hindu Priests - Yazidi and Hindu Similarity" on YouTube

[Hsin Hui Lin ehh...@gmail.com [GELORA45]]

https://youtu.be/puL4gwNhXMI

[GELORA45] Re: Saat duduk bersebelahan di bus TransJakarta 'harus seagama'

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Agaknya ajaran gurun pasir harus begitu, jadi jangan kaget bila di waktu
mendatang rezim neo-Mojopahit akan membuat peraturan dua macam bus  yang
satu untuk kaum kafir dan satu lagi untuk kaum suci. Bukankah dilarang
bagi  kafir menduduki jabatan tinggi. *

[GELORA45] Ilusi tentang Imperialisme adalah virus yang mematikan

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Ilusi terhadap Imperialisme membuat rakyat tidak mungkin mempertahankan 
kebebasan dalam politik dan berdikari dalam ekonomi. Kalau sebuah negeri 
berilusi terhadap imperialisme maka kedaulatannya akan dilanggar dan hancurlah 
negeri itu. Iran dan Libia merupakan contoh yang tragis. Pengalaman sejarah dan 
kebenaran menunjukkan bahwa ilusi terhadap imperialisme berarti mati!!
Ilusi tentang Imperialisme adalah virus yang mematikan. Siapa yang berilusi 
akan perubahan dalam watak Imperialisme??? Kaum revisionis modern Soviet dengan 
dedengkotnya Khrustjov adalah yang dengan terang-terangan menyebar ilusi 
tentang perubahan sifat imperialisme sehingga dihimbaunya kaum revolusioner 
untuk berkoexistensi secara damai dengan imperialisme dan antek-anteknya. 
Sekarang siapa yang mewarisi ilusi itu?? Dengan terang-terangan si Chan 
mengatakan sifat imperialisme berubah!!!

Illusion about Imperialism Is Deadly Virus by Son So Yon

  
Illusion about imperialism makes it impossible to maintain independence in 
politics and self-sustenance in economy.

If a country is obsessed by illusion about imperialism, its sovereignty is 
violated and flouted and it won't escape from doom.

The tragic situation in Iraq and Libya clearly proved this.

Today, the imperialists' strong-arm policy is facing the fate of doom.

Creating such illusion is no more than last-ditch efforts of the imperialists 
to realize their ambition to dominate the world.

If one fails to discern this and harbors such illusion, one will cook one's own 
goose as well as help the imperialists prolong their remaining days.

The countries aspiring after independence should keep strict vigilance over and 
root out the slightest illusion about imperialism and adhere to the Juche 
character and national character.

It is the lesson of history and the truth that illusion about imperialism 
precisely means death.

[GELORA45] Fw: [nasional-list] "Saya Datangi Bu Vero dan Pak Ahok untuk Minta Izin Jawab Isu Fitnah" ; Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 7 Februari 2018 10.45.26 GMT+1Judul: 
[nasional-list] "Saya Datangi Bu Vero dan Pak Ahok untuk Minta Izin Jawab Isu 
Fitnah" ; Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim
     


"Saya Datangi Bu Vero dan Pak Ahok untuk Minta Izin Jawab Isu Fitnah"
KONTRIBUTOR JAKARTA, DAVID OLIVER PURBAKompas.com - 07/02/2018, 13:45 WIBAdik 
sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok, Fifi Lety Indra menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok terhadap 
istrinya, Veronica Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu 
(7/2/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety Indra, 
mengatakan, dirinya meminta izin kepada Ahok dan Veronica untuk menjawab isu 
negatif terkait penyebab perceraian keduanya.

Fifi menganggap perlu memberi penjelasan terkait isu penyebab perceraian yang 
disebutnya sebagai fitnah dan tidak benar.

"Saya datangi Bu Vero dan Pak Ahok, saya tanyakan boleh enggak saya ngomong 
seperti ini. Itu mengapa saya terpaksa ngomong karena isu ini merupakan 
fitnah," kata Fifi usai sidang gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara, Rabu (7/2/2018).

Baca juga : Veronica Tan Dianggap Telah Melepaskan Haknya Membela Diri

Menurut Fifi, alasan perceraian bukan karena masalah politik, melainkan karena 
masalah pribadi yang telah terjadi selama tujuh tahun.

Fifi yang merupakan adik kandung Ahok ini juga mengatakan, dirinya membatasi 
segala isu negatif terkait perceraian tersebut. Dia tidak ingin menambah beban 
Ahok yang saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob Depok..

Baca juga : Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim

"Terus terang semua yang negatif dan bikin sedih saya enggak sampaikan karena 
saya pikir Pak Ahok juga cukup banyak ini ya (masalah)," ujar Fifi.

Ahok menggugat cerai Veronica pada 5 Januari ke PN Jakarta Utara. Pada Rabu 
(14/2/2018), sidang akan digelar dengan agenda pembuktian oleh pihak Ahok.

Baca juga : Tak Hadiri Sidang Gugatan Cerai Ahok, Veronica Kembali Titip Surat

Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim
KONTRIBUTOR JAKARTA, DAVID OLIVER PURBAKompas.com - 07/02/2018, 12:20 WIBAdik 
sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok, Fifi Lety Indra (kiri) menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok terhadap 
istrinya, Veronica Tan, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu 
(7/2/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)
JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, di Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018), hanya berlangsung 15 menit.

Sidang gugatan cerai tersebut hanya dihadiri adik sekaligus kuasa hukum Ahok, 
Fifi Lety Indra, dan rekan pengacaranya, Josefina Agatha Syukur. Veronica atau 
perwakilannya tidak hadir dalam persidangan tersebut dan hanya menitipkan surat 
untuk mewakili kehadirannya.

"Inti suratnya, Bu Vero tidak bisa hadir dan menyatakan seperti surat pertama, 
menyerahkan seluruh keputusan kepada kebijaksanaan hakim," kata Josefina.

Hakim, kata Josefina, memutuskan melanjutkan persidangan tanpa melakukan 
mediasi. Menurut rencana, pada Rabu pekan depan, persidangan akan dilanjutkan 
dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat.

Baca juga: Tak Hadiri Sidang Gugatan Cerai Ahok, Veronica Kembali Titip Surat

Josefina mengatakan, saat persidangan pekan depan, pihaknya akan menunjukkan 
dokumen yang mendukung gugatan perceraian Ahok kepada Veronica. Setelah masuk 
ke dalam pembuktian, semua keputusan berada di tangan hakim.

"Kami akan sampaikan yang mendukung pembuktian kami saja. Nanti akan 
dibicarakan masalah perceraian dan hak asuk anak," ujar Josefina.

Sementara itu, Fifi mengatakan, kemungkinan besar Vero tidak akan hadir seperti 
di sidang sebelumnya karena telah menyerahkan keputusan kepada hakim.

"Mereka (Ahok-Vero) tidak akan hadir. Kedua pihak sudah lama dimediasi dan 
sudah berkelanjutan," kata Fifi.

Ahok mendaftarkan gugatan cerai terhadap Veronica pada 5 Januari ke PN Jakarta 
Utara.

Fw: [GELORA45] Aliansi Jurnalis Independen Kecam "Pengusiran" Jurnalis BBC dari Papua

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: marthaja...@yahoo.com [GELORA45] 
Kepada: "GELORA45@yahoogroups.com" 
Terkirim: Selasa, 6 Februari 2018 15.57.37 
GMT+1Judul: [GELORA45] Aliansi Jurnalis Independen Kecam "Pengusiran" Jurnalis 
BBC dari Papua
     

untung ada yang waras. Kalo semua ikutan menjilat malu2in saja.mjAliansi 
Jurnalis Independen Kecam "Pengusiran" Jurnalis BBC dari Papua
ROBERTUS BELARMINUS
Kompas.com - 06/02/2018, 20:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen ( AJI) mengecam kasus 
pengusiran tiga kontributor dan jurnalis BBCIndonesia, Dwiki, Affan dan 
Rebecca, yang meliput kasus campak dan gizi buruk di Papua. 
Pengusiran tiga jurnalis tersebut dinilai bentuk ketakutan pemerintah terhadap 
media asing yang meliput soal kondisi Papua.

"Kami mengecam pengusiran jurnalis BBC ini. Peristiwa ini juga mengesankan ada 
ketakutan pemerintah terhadap peliputan media asing soal kondisi Papua," kata 
Ketua Umum AJI Abdul Manan, lewat keterangan tertulis, Selasa (6/2/2018).

Menurut informasi yang dihimpun Bidang Advokasi AJI Indonesia, lanjut Abdul, 
awalnya tiga jurnalis BBC yang sedang liputan di Asmat itu diperiksa polisi di 
Agats.

Dari pemeriksaan terhadap ketiganya diketahui bahwa mereka diperiksa karena 
salah satunya membuat cuitan di akun Twitternya, dalam teks dan foto, soal 
bantuan untuk anak yang mengalami gizi buruk di Asmat berupa mie instan, 
minuman ringan dan biskuit.

Abdul mengatakan, informasi resmi dari Kodam Cenderawasih dan Imigrasi 
menyatakan, cuitan itulah yang menjadi alasan polisi dan imigrasi memeriksa 
jurnalis BBC itu.

(Baca juga: Penjelasan Imigrasi Soal Jurnalis BBC yang Dilarang Meliput di 
Papua)

 

Usai diperiksa polisi, Jumat (2/2/2018), Dwiki terbang ke Jakarta dari Agats. 
Sedangkan Affan dan Rebecca diperiksa di Imigrasi Mimika, hingga Sabtu 
(3/2/2018).

Usai pemeriksaan itu Rebecca dan Affan tak bisa melanjutkan liputannya. 
Keduanya disebut mendapat pengawalan aparat keamanan menuju Bandara Timika, 
untuk penerbangannya ke Jakarta, Sabtu pagi.

Berdasarkan informasi yang didapat AJI, tak ada bukti adanya pelanggaran 
administratif yang dilakukan oleh tiga jurnalis BBC ini.

Ia menyesalkan tindakan aparat yang  menjadikan cuitan Twitter Rebecca sebagai 
dasar untuk menghalangi aktivitas peliputan mereka di Papua. 

 

 

Visa jurnalis

Meskipun tidak ditemukan ada pelanggaran administratif yang dilakukan, mereka 
tak bisa melanjutkan liputannya karena aparat keamanan mengawalnya menuju 
bandara untuk naik pesawat ke Jakarta.

Pelarangan peliputan terhadap jurnalis asing yang sebelumnya terjadi sering 
kali menggunakan alasan administratif, yaitu tidak memiliki visa jurnalistik.

"Sementara Rebecca adalah pemegang visa jurnalis, mempunyai kartu izin 
peliputan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan memiliki izin tinggal 
sementara (Kitas) di Indonesia," ujar Abdul.

Kasus terbaru ini, menurut Manan, tidak sejalan dengan janji Presiden Joko 
Widodo tiga tahun lalu.

(Baca juga: Imigrasi Tahan Paspor Jurnalis Asing karena Tweet Negatif soal 
Bencana Asmat)

 

Saat menghadiri Panen Raya di Kampung Wameko, Hurik, Merauke, 2015, sebut 
Manan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa Papua terbuka bagi 
jurnalis asing untuk melakukan peliputan.

Penegasan soal tidak adanya pelarangan bagi jurnalis asing meliput juga 
disampaikan pemerintah saat Indonesia menjadi tuan rumah peringatan World Press 
Fredom Day, 3 Mei 2017.

"Kasus terbaru di Papua ini merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah tak 
serius dengan janjinya untuk lebih membuka akses jurnalis ke Papua," ujar Manan.

Data AJI Indonesia menunjukkan sepanjang 2017 setidaknya ada delapan jurnalis 
asing yang dideportasi ketika melakukan peliputan di Papua.

Alasan yang dipakai sebagai dasar pengusiran adalah masalah pelanggaran 
administrasi, yaitu tak memiliki visa jurnalistik saat melakukan liputan di 
provinsi di ujung timur Indonesia ini.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Hesthi Murthi menambahkan, kasus ini juga 
menunjukkan bahwa aparat negara tidak memahami fungsi pers sebagai alat kontrol 
sosial seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kritik yang disampaikan media berdasarkan fakta di lapangan, seharusnya 
disikapi dengan bijak sebagai masukan untuk memperbaiki penanganan campak dan 
busung lapar di Asmat dan Papua, bukan malah dijadikan dalih untuk membatasi 
akses jurnalis," ujar Hesthi.

 

Send

Fw: [GELORA45] Anjing pelacak Amankan "Tahun Anjing"

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[GELORA45] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Rabu, 7 Februari 2018 11.05.18 GMT+1Judul: 
[GELORA45] Anjing pelacak Amankan "Tahun Anjing"
     


|     Anjing pelacak Amankan "Tahun Anjing" |
|   2018-02-06 17:52:54  CRI |
|   

 
Mudik Tahun Baru Imlek 2018, yang merupakan tahun Anjing telah resmi dimulai 
pada 1 Februari di Tiongkok. Demi menjamin keamanan calon penumpang dan 
kelancaran arus mudik, setiap harinya Departemen Keamanan Publik China Railway 
Beijing mengirim petugas keamanan beserta anjing pelacak untuk berpatroli di 
tiga stasiun kereta api di Beijing.
 

 
Kepada wartawan CRI, Kepala Satuan Anjing Pelacak China Railway Beijing, Zhao 
Lijie mengatakan, tugas utama anjing pelacak adalah melakukan pemeriksaan, 
mendeteksi bahan peledak dan narkoba, serta melakukan patroli anti-teror.. 
Selama periode arus mudik, anjing pelacak akan bertugas lebih dari 10 jam per 
hari, mereka akan ditempatkan di pintu pemeriksaan keamanan, ruang tunggu dan 
peron stasiun kereta api di Beijing.
 

 
Anjing pelacak yang sedang berpatroli pun menjadi sorotan calon penumpang di 
berbagai stasiun. Pelatih anjing pelacak mengingatkan para penumpang yang 
merupakan pecinta anjing agar tidak mengganggu tugas anjing pelacak dengan 
melakukan kontak langsung dengan mereka. Sedangkan calon penumpang yang tidak 
suka anjing juga tidak usah takut, karena anjing pelacak sangat penurut.. 
Meskipun tampangnya ganas, tapi anjing pelacak tidak agresif sama sekali.
 

 
Satuan Anjing Pelacak China Railway Beijing telah terbentuk lebih dari 20 
tahun, memiliki berbagai jenis anjing pelacak antara lain anjing gembala Jerman 
atau Herder, Rottweiller, Labrador, Malinois,Springer dan lain-lain. Selama 
lebih dari 20 tahun, anjing-anjing pelacak itu selalu setia menjalankan tugas 
untuk menjamin keamanan ibukota Beijing.
 |

[GELORA45] Panglima TNI paparkan tiga ancaman potensial yang harus diwaspadai

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

 *Bahaya di ambang pintu, maka oleh sebab itu TNI/Polri harus lebih banyak
dan lebih kokoh menguasi administrasi sipil. Untuk sementara hanya
purnamawirawan, karena mereka selain berpangkat tinggi juga pandai mengatur
baris-baris. hehehehehehe*

https://www.antaranews.com/berita/683992/panglima-tni-paparkan-tiga-ancaman-potensial-yang-harus-diwaspadai
Panglima TNI paparkan tiga ancaman potensial yang harus diwaspadai

Rabu, 7 Februari 2018 17:20 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ANTARA /Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
mengungkapkan ada tiga ancaman potensial yang patut diwaspadai, yakni
siber, biologis dan kesenjangan.

"Memasuki era distrupsi saat ini, ancaman potensial yang perlu dicermati
adalah ancaman siber, biologis dan kesenjangan. Ketiga ancaman tersebut
meski berbeda ranah, namun secara prinsip memiliki benang merah yang dapat
mengamplifikasi satu sama lain," kata Panglima TNI saat memberikan
pembekalan pada acara Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Hotel
Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ancaman kesenjangan yang merupakan
perpaduan dari inovasi disruptif pada bidang teknologi siber dan bidang
biologi, merupakan akar persoalan dari munculnya berbagai paham kekecewaan
yang berorientasi pada populisme, ekstremisme dan radikalisme.

"Semakin besar kesenjangan itu terjadi, akan semakin tumbuh subur berbagai
paham kekecewaan tersebut, yang berusaha mendeligitimasi kekuasaan
pemerintah yang sah melalui cara-cara yang cenderung bersifat
inkonstitusional," jelasnya dalam keterangan tertulisnya.

Panglima TNI menjelaskan bahwa perkembangan teknologi siber bisa
menciptakan lonewolf (sebutan pelaku aksi teror seorang diri). Dengan
kemajuan teknologi, sangat mudah mem-profilling seseorang. Kemudian orang
itu akan dibina secara online dan ancamannya menjadi lonewolf atau menjadi
serigala-serigala tunggal yang siap melakukan teror.

"Melalui jaringan teknologi itu, para lonewolf bisa merancang sendiri
senjata untuk melakukan aksi teror. Apalagi dengan perkembangan sekarang,
aktivisual intelejen bisa membuat apa pun. Ini adalah ancaman siber,"
ujarnya.

Berkaitan dengan ancaman tersebut, Panglima TNI memberikan contoh nyata
salah satunya adalah ancaman siber di media sosial yang telah digunakan
untuk mendistorsi dan mengeksploitasi berbagai isu kesenjangan dan
etnisitas terhadap Kejadian Luar Biasa Campak dan Gizi Buruk yang menimpa
masyarakat di Papua.

"Dengan distorsi permasalahan tersebut energi yang kita keluarkan justru
terkuras bukan untuk mencari esensi permasalahannya," katanya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini
menyampaikan tujuh strategi TNI dalam menghadapi berbagai ancaman ke depan.

Pertama, TNI menyadari bahwa kompleksitas permasalahan dan intensitasnya
telah begitu tinggi, sehingga pendekatan sektoral, termasuk yang melalui
pertahanan semata, akan membawa hasil yang kurang optimal.

Oleh karenanya, strategi TNI adalah selalu mengedepankan pendekatan
menyeluruh pemerintahan atau "a whole of government approach" dalam
mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu stabilitas nasional.

Kedua, mengingat dimensi ancaman pertahanan yang semakin majemuk, maka TNI
akan selalu mengedepankan kerja sama yang erat dengan pemangku kepentingan
keamanan lainnya, utamanya Kepolisian Republik Indonesia.

"Sinergi TNI-Polri di berbagai tingkatan dan lingkup penugasan, merupakan
kunci utama dalam berbagai upaya memelihara pertahanan keamanan negara,"
ujar mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini.

Ketiga, pada konteks pembangunan kekuatannya, TNI sepenuhnya memahami bahwa
masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian berupa daya dan
upaya bersifat ekonomis dari Pemerintah.

Untuk itu TNI akan sedapat mungkin selalu mensinkronkan pembangunan dan
gelar kekuatan yang dimiliki agar mengacu dengan pola pembangunan yang
dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan agar dicapai suatu tingkat
efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam pembangunan Nasional secara
keseluruhan.

Keempat, TNI menyadari bahwa ancaman dapat terjadi setiap saat tanpa
diduga, oleh karenanya TNI secara internal, baik melalui kekuatan terpusat
maupun kewilayahan, akan selalu berlatih dan menyiapkan diri dalam
menghadapi segala kontijensi yang terjadi.

Kelima, TNI mengidentifikasi bahwa permasalahan kesehatan merupakan salah
satu pemicu utama dari berkembangnya kesenjangan.

Oleh karena itu, lanjut dia, TNI akan selalu siap untuk mengerahkan aset
dan kemampuannya guna mendukung program Pemerintah dalam mengatasi masalah
kesehatan. Kedepannya, TNI akan mengerahkan Satuan Tugas Kesehatan yang
beroperasi sepanjang tahun di daerah-daerah yang ditengarai rentan
mengalami wabah penyakit dan gizi buruk serta kerawanan kesehatan lainnya
dalam rangka memitigasi masalah kesehatan sesuai dengan kebijakan
Pemerintah.

Keenam, TNI dengan kemampuan pembinaan teritorial, pembinaan potensi
maritim dan 

[GELORA45] Anjing pelacak Amankan "Tahun Anjing"

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Anjing pelacak Amankan "Tahun Anjing" 
2018-02-06 17:52:54  CRI 


  Mudik Tahun Baru Imlek 2018, yang merupakan tahun Anjing telah resmi 
dimulai pada 1 Februari di Tiongkok. Demi menjamin keamanan calon penumpang dan 
kelancaran arus mudik, setiap harinya Departemen Keamanan Publik China Railway 
Beijing mengirim petugas keamanan beserta anjing pelacak untuk berpatroli di 
tiga stasiun kereta api di Beijing.



  Kepada wartawan CRI, Kepala Satuan Anjing Pelacak China Railway Beijing, 
Zhao Lijie mengatakan, tugas utama anjing pelacak adalah melakukan pemeriksaan, 
mendeteksi bahan peledak dan narkoba, serta melakukan patroli anti-teror. 
Selama periode arus mudik, anjing pelacak akan bertugas lebih dari 10 jam per 
hari, mereka akan ditempatkan di pintu pemeriksaan keamanan, ruang tunggu dan 
peron stasiun kereta api di Beijing.



  Anjing pelacak yang sedang berpatroli pun menjadi sorotan calon penumpang 
di berbagai stasiun. Pelatih anjing pelacak mengingatkan para penumpang yang 
merupakan pecinta anjing agar tidak mengganggu tugas anjing pelacak dengan 
melakukan kontak langsung dengan mereka. Sedangkan calon penumpang yang tidak 
suka anjing juga tidak usah takut, karena anjing pelacak sangat penurut. 
Meskipun tampangnya ganas, tapi anjing pelacak tidak agresif sama sekali.



  Satuan Anjing Pelacak China Railway Beijing telah terbentuk lebih dari 20 
tahun, memiliki berbagai jenis anjing pelacak antara lain anjing gembala Jerman 
atau Herder, Rottweiller, Labrador, Malinois,Springer dan lain-lain. Selama 
lebih dari 20 tahun, anjing-anjing pelacak itu selalu setia menjalankan tugas 
untuk menjamin keamanan ibukota Beijing.
 

[GELORA45] Sofyan Djalil: Kita Enggak Tahu Ada “Hengki Pengki” di Proyek E-KTP

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Nah, di kasus ini Sofyan akan diperiksa siapa, polisi atau KPK?
Pada asyik rebutan piala citra semua. Sementara Rakyat terus 
ketimpa karung beras + kesetrum rekening listrik dll dsb dst.
-
Sofyan Djalil: Kita Enggak Tahu Ada “Hengki Pengki” 
diProyek E-KTP IHSANUDDINKompas.com – 05/02/2018, 17:52 WIB JAKARTA, KOMPAS.com 
- Mantan StafWakil Presiden Boediono, Sofyan Djalil, tak mempermasalahkan 
namanyadisebut-sebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.  Ia tak 
membantah kesaksian yang menyebutnamanya dalam persidangan kasus tersebut. 

"Oh enggak apa-apa, jadi ceritanyamemang waktu itu  saya kan menjadi sejenis 
staf khusus kantor wakilpresiden. Salah satu yang kami lihat adalah masalah 
e-KTP," kata SofyanDjalil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018). 
Menurut Sofyan, saat itu terjadi friksiantara Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) danKementerian Dalam Negeri.  Oleh karena itu, 
dia menggelar rapatdengan menghadirkan kedua belah pihak.Dalam rapat itu, 
Sofyan menegaskanbahwa sesuai undang-undang, proyek e-KTP sepenuhnya wewenang 
Kemendagri. "Jadi kesimpulan saya bilangkalau itu adalah tugas tanggung jawab 
you sesuai tupoksi, jalan saja,selama you bertanggung jawab," kata Sofyan.  
Sofyan mengatakan, saat itu ia tidaktahu bahwa ada korupsi dalam proyek e-KTP. 
Ia menggelar rapat tersebut karenaada konflik antara Kemendagri dan LKPP. "Kami 
enggak tahu ada hengkipengki, tahunya ada hengki pengki belakangan," kata 
Sofyan. Sofyan mengatakan, Kantor Wapressaat itu memang biasa turun tangan 
dalam membahas proyek pemerintah yangdinilai strategis seperti Tol Cipali 
hingga jembatan Selat Sunda yang akhirnyadibatalkan pengerjaannya.  Menurut 
dia, terdakwa kasus e-KTPSetya Novanto tidak perlu kaget apabila ada pembahasan 
proyek eE-KTP di kantorWapres. "Itu masalahnya itu biasa sajalah, bahwa Setnov 
mengatakan begitu, tapi kan Kantor Wapres? Salah satunyamemonitor beberapa 
proyek-proyek strategis," kata Sofyan yang kinimenjabat sebagai Menteri Agraria 
dan Tata Ruang.  Keterangan saksi LKPP Pada persidangan kasus e-KTP, 
Kamis(1/2/2018), Pejabat LKPP Setya Budi Arijanta memberikan kesaksian di 
PengadilanTipikor Jakarta, untuk terdakwa Setya Novanto. Ia menyebutkan, pada 
2011, SofyanDjalil pernah meminta agar LKPP dan Kemendagri tidak berselisih di 
media soalmasalah dalam proyek pengadaan e-KTP. "Waktu itu rapat di 
KantorWapres, Pak Sofyan Djalil yang memimpin rapat minta supaya tidak 
ribut-ribut dimedia soal e-KTP," ujar Setya Budi. Saat itu, LKPP mengkritisi 
adanyatemuan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek e-KTP. Gamawan 
Fauzi yang saat itu sedangmenjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, tidak terima 
dengan tudingan LKPP. Gamawan kemudian melaporkan hal itukepada Presiden saat 
itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Setya, SBY menugaskanBoediono untuk 
menyelesaikan masalah antara LKPP dan Kemendagri. Kedua pihakkemudian 
dipertemukan di Kantor Wapres. Dalam pertemuan itu, LKPP tetap padakeyakinan 
bahwa terjadi penyimpangan dalam proses lelang proyek e-KTP. LKPPberkeras bahwa 
kontrak pengadaan e-KTP harus dibatalkan. Namun, Sofyan Djalil meminta 
agarproyek tetap dilaksanakan. Akhirnya, LKPP menarik diri dari 
pendampinganproyek. "Waktu itu alasannya karenae-KTP dibutuhkan untuk pemilu. 
Akhinya tetap dilanjutkan," kata Setya. Penulis : IhsanuddinEditor : Inggried 
Dwi Wedhaswary

[GELORA45] Xi Jinping: Tingkatkan Kerja Sama Multi Partai

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Xi Jinping: Tingkatkan Kerja Sama Multi Partai  
2018-02-07 09:55:43  CRI 


Menjelang tibanya Tahun Baru Imlek, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai 
Komunis Tiongkok (PKT) selaku Presiden dan Ketua Komisi Militer Pusat, Xi 
Jinping kemarin (6/2) di Beijing mengadakan temu wicara dengan komite sentral 
berbagai golongan partai demokratis, penanggung jawab Federasi Industri dan 
Komersial Nasional serta para tokoh non partai, untuk menyambut tibanya Tahun 
Baru Imlek. Xi Jinping atas nama Komite Sentral PKT menyatakan ucapan selamat 
yang hangat kepada para anggota pimpinan komite sentral berbagai golongan 
partai demokratis dan Federasi Industri dan Komersial Nasional yang baru saja 
terpilih, sementara menyampaikan salam tulus dan ucapan selamat tahun baru 
kepada berbagai golong partai demokratis, Federasi Industri dan Komersial 
Nasional, para tokoh non partai dan para anggota yang bekerja di front 
persatuan. Xi Jinping menegaskan, sosialisme yang berkepribadian Tiongkok sudah 
memasuki era baru, kerja sama multi partai perlu diintensifkan, kesepahaman 
pikiran perlu ditingkatkan, berjasa dalam masa baktinya, berbagai partai yang 
ikut serta dalam urusan pemerintahan dan politik seharusnya membimbing para 
anggotanya untuk meningkatkan pengakuan politiknya terhadap PKT dan sosialisme 
yang berkepribadian Tiongkok, agar kerja sama multi partai pada era baru 
memperlihatkan vitalitasnya.

[GELORA45] "Saya Datangi Bu Vero dan Pak Ahok untuk Minta Izin Jawab Isu Fitnah" ; Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

"Saya Datangi Bu Vero dan Pak Ahok untuk Minta Izin Jawab Isu 
Fitnah"KONTRIBUTOR JAKARTA, DAVID OLIVER PURBA
Kompas.com - 07/02/2018, 13:45 WIB
Adik sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok, Fifi Lety Indra menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok terhadap 
istrinya, Veronica Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu 
(7/2/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety Indra, 
mengatakan, dirinya meminta izin kepada Ahok dan Veronica untuk menjawab isu 
negatif terkait penyebab perceraian keduanya.

Fifi menganggap perlu memberi penjelasan terkait isu penyebab perceraian yang 
disebutnya sebagai fitnah dan tidak benar.

"Saya datangi Bu Vero dan Pak Ahok, saya tanyakan boleh enggak saya ngomong 
seperti ini. Itu mengapa saya terpaksa ngomong karena isu ini merupakan 
fitnah," kata Fifi usai sidang gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara, Rabu (7/2/2018).

Baca juga : Veronica Tan Dianggap Telah Melepaskan Haknya Membela Diri

Menurut Fifi, alasan perceraian bukan karena masalah politik, melainkan karena 
masalah pribadi yang telah terjadi selama tujuh tahun.

Fifi yang merupakan adik kandung Ahok ini juga mengatakan, dirinya membatasi 
segala isu negatif terkait perceraian tersebut. Dia tidak ingin menambah beban 
Ahok yang saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob Depok..

Baca juga : Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada Hakim

"Terus terang semua yang negatif dan bikin sedih saya enggak sampaikan karena 
saya pikir Pak Ahok juga cukup banyak ini ya (masalah)," ujar Fifi.

Ahok menggugat cerai Veronica pada 5 Januari ke PN Jakarta Utara. Pada Rabu 
(14/2/2018), sidang akan digelar dengan agenda pembuktian oleh pihak Ahok.

Baca juga : Tak Hadiri Sidang Gugatan Cerai Ahok, Veronica Kembali Titip Surat

Tanpa Mediasi, Ahok-Veronica Serahkan Putusan Perceraian pada HakimKONTRIBUTOR 
JAKARTA, DAVID OLIVER PURBA
Kompas.com - 07/02/2018, 12:20 WIB
Adik sekaligus kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok, Fifi Lety Indra (kiri) menghadiri persidangan gugatan cerai Ahok 
terhadap istrinya, Veronica Tan, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu 
(7/2/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)
JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, di Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018), hanya berlangsung 15 menit.

Sidang gugatan cerai tersebut hanya dihadiri adik sekaligus kuasa hukum Ahok, 
Fifi Lety Indra, dan rekan pengacaranya, Josefina Agatha Syukur. Veronica atau 
perwakilannya tidak hadir dalam persidangan tersebut dan hanya menitipkan surat 
untuk mewakili kehadirannya.

"Inti suratnya, Bu Vero tidak bisa hadir dan menyatakan seperti surat pertama, 
menyerahkan seluruh keputusan kepada kebijaksanaan hakim," kata Josefina.

Hakim, kata Josefina, memutuskan melanjutkan persidangan tanpa melakukan 
mediasi. Menurut rencana, pada Rabu pekan depan, persidangan akan dilanjutkan 
dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat.

Baca juga: Tak Hadiri Sidang Gugatan Cerai Ahok, Veronica Kembali Titip Surat

Josefina mengatakan, saat persidangan pekan depan, pihaknya akan menunjukkan 
dokumen yang mendukung gugatan perceraian Ahok kepada Veronica. Setelah masuk 
ke dalam pembuktian, semua keputusan berada di tangan hakim.

"Kami akan sampaikan yang mendukung pembuktian kami saja. Nanti akan 
dibicarakan masalah perceraian dan hak asuk anak," ujar Josefina.

Sementara itu, Fifi mengatakan, kemungkinan besar Vero tidak akan hadir seperti 
di sidang sebelumnya karena telah menyerahkan keputusan kepada hakim.

"Mereka (Ahok-Vero) tidak akan hadir. Kedua pihak sudah lama dimediasi dan 
sudah berkelanjutan," kata Fifi.

Ahok mendaftarkan gugatan cerai terhadap Veronica pada 5 Januari ke PN Jakarta 
Utara.

KPK mulai 'akan' selidiki Puan Re: [GELORA45] Alasan KPK Belum Periksa Puan Maharani Jadi Saksi Kasus E-KTP

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Syukurlah.
Tapi kenapa harus diingatkan dulu?
KPK Mulai Kembangkan Penyelidikan Kasus E-KTP ke Menteri Puan Maharani


From: ajeg
Sent: Monday, February 5, 2018 9:24 PM
Alasan KPK Belum Periksa Puan Maharani 
Jadi SaksiKasus E-KTP Lizsa Egeham04 Feb 2018, 06:02 WIB Liputan6..com, Jakarta 
- KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melindungi Menteri 
KoordinatorPembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kasus megakorupsi 
e-KTP.Pasalnya, Puan belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi 
yangmerugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Saat proyek e-KTP bergulir, Puan 
menjabatsebagai Ketua Fraksi PDIP, yang merupakan partai terbesar ketiga di DPR 
RI kalaitu. Dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP, PDIP disebut sebagai salah 
satudari tiga partai yang turut diperkaya oleh proyek senilai Rp 5,9 
triliuntersebut. ‎‎ Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memastikanpihaknya terhadap 
Puan akan dilakukan jika ditemukan indikasi perannya dalamkasus tersebut. "Kami 
memeriksa sesuai perkembanganpenyelidikan dan penyidikan perkara korupsi e-KTP. 
Jadi untuk sementara ini,yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat 
dengan orang yng telahditetapkan sebagai tersangka," ujar Syarief. Syareif 
menuturkan, pihaknya tidak akanpilih kasih dalam mengusut suatu perkara. Bila 
belum dimintai keterangan saatini, kata dia, bukan berarti dianggap tak penting 
atau dilindungi dalam kasusini. Dia menekankan, lembaganya akan 
terusmengembangkan kasus proyek yang bernilai Rp 5,9 triliun tersebut. 
Pemeriksaansetiap saksi, lanjut Syareif akan dilakukan jika dianggap relevan 
untukpembuktian, termasuk Puan bila nantinya dianggap dibutuhkan 
keterangannya.‎ "Jadi tidak ada pilih-pilih. Tebangpilih partai politik, dalam 
proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukanKPK," tegasnya. ‎ Sejak awal 
pengusutan korupsi e-KTP, KPKtelah meminta keterangan terhadap mantan Ketua 
Fraksi Partai Demokrat AnasUrbaningrum, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya 
Novanto, serta Jafar Hafsah.Namun, penyidik belum pernahmeminta keterangan dari 
mantan Ketua Fraksi PDIP,Puan Maharani. 3 Partai Besar Sebelumnya, Tiga partai 
besardisebut menerima aliran dana dalam dakwaan kasus e-KTP. Tiga partai 
tersebutyakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP. Jaksa pun membeberkan 
besarnyauang yang mengalir ke tiga partai itu. "Ke Partai Demokrat Rp 
150miliar, Partai Golkar Rp ‎150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar dan 
partailainnya Rp 80 milar," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
IrenePutrie dalam sidang dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, 
JakartaPusat, Kamis Maret 2017. Menurut dia, uang tersebut diberikanoleh 
pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga tangan kanan 
SetyaNovanto.

  

[GELORA45] INDEF: pemerintah perlu optimalkan belanja APBN

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

INDEF: pemerintah perlu optimalkan belanja APBN
 Rabu, 7 Februari 2018 16:21 WIB
 
Dokumentasi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan laporan pandangan 
pemerintah kepada pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan (kiri) disaksikan 
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat Rapat Paripurna DPR ke-10 di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017). DPR melalui rapat paripurna 
menyetujui RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 
menjadi undang-undang. (ANTARA/Wahyu Putro A) ()

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga penelitian dan studi kebijakan Institute for 
Development of Economics and Finance (INDEF) memandang Pemerintah perlu 
mengoptimalkan peran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, menilai 
kontribusi konsumsi pemerintah dapat lebih ditingkatkan. Belanja pemerintah 
juga bisa dijadikan instrumen untuk pertumbuhan bagi sektor lain.

Optimalisasi tersebut penting meskipun kontribusi konsumsi pemerintah dalam 
struktur PDB 2017 sebesar 9,1 persen, lebih kecil dibandingkan kontribusi 
konsumsi rumah tangga sebesar 56,13 persen dan investasi 32,16 persen.

Eko mengatakan salah satu bentuk optimalisasi peran belanja APBN untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong proporsionalitas 
penyerapan belanja antartriwulan.

Ia berpendapat belanja APBN akan punya daya dorong pada pertumbuhan ekonomi 
yang lebih besar apabila dialokasikan secara rata (flat) di tiap triwulan 
setiap tahun dibandingkan alokasi besar-besaran di triwulan terakhir.

"Cara pemerintah berbelanja masih fluktuatif, biasanya di triwulan pertama 
masih rendah," ucap Eko.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 2017 
sebesar 5,07 persen (year-on-year/yoy) dan merupakan yang tertinggi sejak 2014. 
Namun, pencapaian pertumbuhan ekonomi 2017 itu masih lebih kecil dari target 
5,2 persen.

Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun, yang 
meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun serta transfer ke 
daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. 
Pewarta: Roberto Calvinantya Basuki
Editor: Kunto Wibisono

[GELORA45] Rp 20 Triliun, Dana Siluman Pengembang Muluskan Reklamasi Jakarta

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Segitu itu baru untuk urus reklamasi, belum dll. 

-
Rp 20 Triliun, Dana Siluman Pengembang Muluskan ReklamasiJakarta RABU, 07 
FEBRUARI 2018 , 02:47:00 WIB | LAPORAN: ADEMULYANA
AmirHamzah/Net
RMOL. Pengembang mengucurkan danasiluman untuk memuluskan proyek reklamasi di 
teluk Jakarta. Total dana yangsudah dikucurkan hampir tiga kali lipat dana 
bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. "Duit Rp 20 triliun 
sudahdikeluarkan pengembang sejak Pilpres 2014 sampai sekarang. Makanya 
merekamati-matian berusaha agar proyek reklamasi tidak dibatalkan Gubernur 
AnisBaswedan," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting MetropolitanWatch 
(BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/2).

Amir mengungkapkan, duit siluman dari pengembang tersebut diantaranya 
digunakanuntuk menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi 
yangditangani KPK.

Kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta itu juga 
menyeretPresiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan 
PTAgung Podomoro Triananda Prihantoro.

Terkait kasus suap reklamasi, lanjut Amir, berdasarkan keterangan tiga 
terdakwaterungkap ada keterlibatan anggota DPRD lain dan pejabat Pemprov DKI. 
Sementaraitu pimpinan KPK sempat menyebutkan bakal ada tersangka baru dalam 
kasus ini.

"Sekarang momentum Gubernur Anies untuk mendorong KPK untuk menuntaskankasus 
suap reklamasi itu," ujar Amir.

Disisi lain, kata Amir, publik juga sedang menunggu rampungnya 
penggodokanrencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 
2018-2022.

Salah satu yang ditunggu adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. 
ApakahAnies-Sandi konsisten untuk membatalkan reklamasi sesuai janji 
kampanyenya padaPilgub 2017 lalu.

Amir menilai sebenarnya soal reklamasi bukan semata dilanjutkan atau 
tidak.Melainkan terkait dengan tata ruang Pantai Utara Jakarta dan 
pengembangankawasan strategis pantai ibukota negara.

"Hal lain yang perlu dicermati soal perkembangan geopolitik. Sehinggadiperlukan 
kehati-hatian.Sikap yang bersifat sentrifugal. Sehingga bisamenyeimbangkan 
kepentingan nasional dengan pengaruh perkembangan geopolitik dangeostrategi," 
pungkas Amir. [dem] 

[GELORA45] Kasus Korupsi Reklamasi, Sofyan Djalil: Polisi Periksa Menteri Lain

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Setelah jadwal pemeriksaan sebelumnya ditunda 
karena alasan sedang cuti akhirnya pemeriksaan Sofyan 
dilakukan, tapi bukan di kantor polisi.

Ke mana KPK?

-
Kaget Pemeriksaan Bocor Kasus Korupsi Reklamasi, Sofyan Djalil: Polisi Periksa 
Menteri Lain SELASA, 06 FEB 2018 , 00:25 | EDITOR: BINTANG PRADEWO JawaPos.com 
- Menteri Agrariadan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengakui bahwa sudah 
diperiksa penyidikdari Polda Metro Jaya. Penyidik telah memeriksa Sofyan 
terkait kasus dugaankorupsi reklamasi Teluk Jakarta di kantornya, Senin (5/2). 
"Oh yang di Polda Metro tadi sudahkita ngobrol. Saya sudah ketemu. Tadi polisi 
Polda datang," kata Sofyan diIstana Merdeka, Jakarta, Senin (5/2). Sofyan 
menegaskan Polda dan dirinya telahberbincang-bincang. Ia mengaku dirinya 
ditanyakan masalah pengeluaran HakPengelolaan Lahan (HPL). Serta, pengeluaraan 
Hak Guna Bangunan (HGB) yangkatanya ditemukan permasalahan. "Karena memang 
polisi PoldaMetro sedang melakukan penyelidikan tentang masalah reklamasi. 
Bukan saya sajayang dipanggil, banyak juga yang diperiksa. Cuma nggak tahu kalo 
suratpanggilan saya itu bocor kan," jelas Sofyan. "Banyak lagi yang 
diperiksamenteri-menteri lain yang terkait juga, karena Polda ingin tahu 
perkara seluruhpersoalan yang menyangkut Badan Pertahanan Nasional (BPN) itu 
hanya HPL danHGB," lanjutnya. Sofyan menerangkan HPL tidak adayang bermasalah 
dan HGB telah dikoreksi setelah dikeluarkan. Bahkan,administrasi yang kurang 
tepat, Sofyan menyampaikan telah mengoreksi. "Kembali ke Pemda DKI dan 
pihakpengembang. Yaitu 51,95 persen untuk komersil, 48,05 persen untuk 
fasilitasumum dan fasilitas sosial," ujarnya. (rgm/JPC)