[GELORA45] Asal-Usul Stigmatisasi Komunis di Indonesia

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Asal-Usul Stigmatisasi Komunis di Indonesia


 Stempel negatif untuk kaum komunis dan tuduhan yang bersifat pukul
 rata sudah dimulai sejak zaman kolonial. Menyasar kepada mereka
 yang kritis terhadap kekuasaan.

OlehBonnie Triyana |02 Okt 2020
https://historia.id/politik/articles/asal-usul-stigmatisasi-komunis-di-indonesia-v297d

header img
cameraMohammad Hatta (kedua dari kanan) di depan rumahnya di Boven 
Digoel (1 Januari 1936) menjelang kepindahannya bersama Sutan Sjahrir 
(berdiri, kedua dari kiri) ke Banda Neira. (Repro Mohammad Hatta Hati 
Nurani Bangsa).


Bandung, 4 Juli 1927, delapan orang berkumpul di sebuah rumah Regentsweg 
No. 22. Tujuh orang di antaranya bersepakat mendirikan sebuah partai 
baru: Partai Nasional Indonesia (PNI). Seorang di antaranya, yang paling 
tua, menolak ikut masuk ke dalam susunan pendiri partai. Dia cemas kalau 
partai baru tersebut bakal dituduh sebagai partai komunis kelanjutan PKI 
dan akan kembali dibubarkan oleh pemerintah kolonial.


Cerita tersebut dikisahkan oleh Iskaq Tjokrohadisurjo dalam 
memoarnya,/Alumni Desa Bersemangat Banteng/. Orang tua yang keberatan 
dengan pendirian partai itu adalah Tjipto Mangoenkoesoemo, politikus 
antikolonial yang sedang menjalani masa pembuangannya di Bandung. 
Sebagaimana dikutip Iskaq dari Sunario dalam biografinya,/PNI dan 
Perjuangannya/, pemerintah kolonial menangkap Tjipto atas tuduhan 
membantu PKI. Tjipto tak pernah tercatat sebagai anggota aktif partai 
tersebut.


close

Kecemasan Tjipto menunjukkan dampak serius dari reaksi keras pemerintah 
kolonial terhadap PKI. Hanya terpaut kurang setahun sebelum pertemuan di 
Regentsweg itu terjadi, PKI melancarkan perlawanan di Banten, 12 
November 1926, dan Silungkang, Sumatra Barat pada Januari 1927.


poster
480p low geselecteerd als afspeelkwaliteit720p geselecteerd als 
afspeelkwaliteit


*BACA JUGA: *Tubagus Alipan dalam Pemberontakan PKI 1926 di Banten 



Merujuk kepada Petrus Blumberger dalam/De Communistische Beweging in 
Nederlandsch-Indie/, 13 ribu orang ditangkap atas tuduhan keterlibatan 
mereka dalam pemberontakan tersebut, sebagian dibebaskan. Tiga ribu 
orang ditahan di Jawa Barat, dua ribu lainnya ditahan di Sumatra Barat, 
dan lebih dari 4.500 orang dijatuhi hukuman penjara, beberapa 
pemimpinnya seperti Egom, Dirdja, Hasan Bakri dari Ciamis dan Haji Sukri 
dari Pandeglang dijatuhi hukuman mati.


Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberlakukan larangan terhadap PKI 
dan/onderbouw/-nya, Sarekat Rakyat, di seluruh wilayah Hindia Belanda. 
Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut dan 
terbukti terlibat dalam kekerasan dan gangguan ketertiban umum, akan 
dijatuhi hukuman penjara serendah-rendahnya enam tahun.


*BACA JUGA: *Kisah Budisucitro, Buangan Digul Nomor 1 



Dengan menggunakan hak/exorbitante rechten/, berdasarkan konstitusi 
Hindia Belanda (/Nederlandsch-Indie Staatregeling/) pasal 37, Gubernur 
Jenderal, atas persetujuan Raad van Nederlandsch-Indie, berhak 
mengasingkan orang-orang yang dianggap membahayakan ketertiban umum. 
Atas dasar tersebut pada akhir 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
A.C.D. de Graeff menjadikan Boven Digul, Nieuw Guinea (sekarang Papua) 
sebagai area pembuangan tahanan politik yang terlibat peristiwa 1926.


Sekitar 1.300 orang komunis diasingkan ke kamp yang terkenal sebagai 
wilayah endemik malaria hitam yang mematikan itu. Sejak tahun yang sama 
pemerintah kolonial juga mengetatkan pengawasan terhadap “bahaya merah” 
yang sejak awal 1920 melancarkan agitasi dan propaganda melawan 
pemerintah kolonial.


Stigmatisasi komunis mulai terlihat sejak meletusnya peristiwa 
pemberontakan PKI 1926. Laporan-laporan kepolisian kolonial menunjukkan 
adanya pengawasan ekstra kepada mereka yang diduga memiliki hubungan 
dengan PKI maupun gerakan antipemerintah lain kendati tak berlatar 
belakang komunisme.


*BACA JUGA: *Polisi Zaman Kumpeni 



Sejarawan Marieke Bloembergen dalam bukunya/Polisi Zaman Hindia Belanda: 
Dari Kepedulian dan Ketakutan/mengungkapkan adanya kecemasan yang 
menjalar di kalangan warga kulit putih di Hindia Belanda atas aktivitas 
kaum komunis tersebut. Dari koran/Bataviaasch Nieuwsblad/, 6 Desember 
1926, sebagaimana juga dikutip oleh Marieke, menyebutkan adanya 
kekhawatiran terhadap serangan kaum komunis.


Koran konservatif itu juga melancarkan kritik terhadap pemerintah yang 
dianggap kurang sigap dalam menghadapi teror komunis. Dalam 
laporan-laporan arsip polisi yang dikutip Marieke terungkap fakta 
klasifikasi gerakan politik yang dianggap berbahaya oleh polisi 
kolonial. “Pertama adalah ‘komunisme dan ekstremisme’, sejak akhir 1926 
dinyatakan terlarang; dan kedua, ‘gerakan nasionalis’ yang 

[GELORA45] CMG Gelar Malam Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya RRT ; Presiden Xi di Depan Seri Konferensi Genap 75 Tahun Berdirinya PBB

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 CMG Gelar Malam Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya RRT

http://indonesian.cri.cn/20201002/be449d04-7296-2a1a-3d6e-35d570e3fe95.html
2020-10-02 16:02:27

China Media Grup(CMG) Rabu malam(30/9) menggelar Pertunjukan Malam 
Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok(RRT) 
yang mengangkat tema Impian Tiongkok, Tanah Airku. Acara-acara 
pertunjukan malam gembira disertai banyak pemain terkenal, wakil tenaga 
kerja dari berbagai sektor, dengan tarian, certia dan nyanyian 
mengucapkan salam dan selamat tulus kepada rakyat Tiongkok yang bekerja 
keras di berbagai sektor.


CMG Gelar Pertunjukan Malam Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya 
RRT_fororder_w1


CMG Gelar Pertunjukan Malam Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya 
RRT_fororder_w2


CMG Gelar Pertunjukan Malam Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya 
RRT_fororder_w4


CMG Gelar Pertunjukan Malam Gembira Perayaan Genap 71 Tahun Berdirinya 
RRT_fororder_w3


Acara-acara dalam malam gembira itu antara lain lagu , lagu 
, tarian etnis minoritas Halaman Indah>. Bintang-bintang terkenal dari Hong Kong, Makao dan 
Taiwan Tiongkok menyajikan lagu  yang menunjukkan ketekadan 
anak-anak bangsa Tionghoa dalam pembelaan tanah air. Para seniwan 
jurnalis dan kader penanggulangan kemiskinan bersama menyajikan cerita 
, dengan efek 3D mengulang kembali 
penanggulangan bencana air, perang perlawanan wabah dan usaha 
pengentasan kemiskinan. Lagu  dan Diprioritaskan> memaparkan solidaritas seluruh negeri dalam perlawanan 
wabah. Penerima Bintang Nasional Republik Zhong Nanshan, penerima gelar 
kehormatan negara Paklawan Rakyat Zhang Boli dan Zhang Dingyu menyajikan 
pesanan spesial. Sandiwara musik Deklarasi Penanggulangan Kemiskinan, 
lagu ,  dan  
memperlihatkan kehidupan sejahtera yang diinginkan rakyat seluruh negeri.




 Wang Yi Perkenalkan Gagasan Tiongkok Yang Disampaikan


 Presiden Xi di Depan Seri Konferensi Genap 75 Tahun Berdirinya PBB

http://indonesian.cri.cn/20201002/20ee512d-f90a-242e-278b-b5e233538a31.html
2020-10-02 14:04:18

Menteri Luar Negeri merangkap anggota Dewan Negara Tiongkok Wang Yi hari 
ini (2/10) memperkenalkan kehadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam 
seri konferensi genap 75 tahun berdirinya PBB.


Wang Yi menyatakan, rangkaian pidato penting yang disampaikan Presiden 
Xi Jinping telah menjawab secara sistematis seperti dunia apa yang 
dihadapi umat mausia pada era pasca pandemi, peranan apa yang dimainkan 
Tiongkok demi seluruh dunia, telah menyampaikan pendirian prinsipil 
Tiongkok yang berpegang teguh pada multilateralisme, memelihara 
kewibawaan PBB, menempuh jalan pembangunan secara damai, kerjasama dan 
menang bersama, serta mendorong pembangunan komunitas senasib 
sepenanggungan umat manusia. Pidato Presiden Xi menginjeksi daya 
penggerak baru demi kerjasama penanggulangan pandemi global, 
mengumpulkan kesepahaman baru demi reformasi sistem pembenahan global, 
menyediakan rancangan baru demi pemulihan aktivitas ekonomi global, 
menyediakan percontohan demi pembangunan peradaban ekosistem global, 
menambah daya pendorong demi usaha wanita global, serta memanifestasikan 
tanggungjawab dirinya demi mendukung peranan inti PBB.


Wang Yi menunjukkan, berkenaan dengan kekhawatiran dunia internasional 
terkait dunia akan terpecah menjadi dua sistem, Presiden Xi menunjukkan, 
di dunia ini hanya terdapat satu sistem, yaitu sistem internasional yang 
berinti pada PBB. Di dunia ini hanya terdapat satu peraturan, yaitu 
peraturan hubungan internasional yang berdasarkan Piagam PBB. Berbagai 
negara hendaknya bersikap konstruktif menyempurnakan dan meningkatkan 
sistem pembenahan global yang sudah ada, bukannya melakukan 
unilateralisme, dengan sesuka hati mengundurkan diri dari perjanjian, 
juga tidak membikin perselisihan, dan terisolasi dari dunia ini. 
Presiden Xi menekankan, negara manapun tidak berhak secara sepihak 
menangani urusan internasional, menentukan nasib negara lain, serta 
melakukan hegemoni, juga tidak boleh bertindak seenaknya  melakukan dwi 
standar. Hendaknya memandang tantangan keamanan non tradisional sebagai 
tugas yang diprioritaskan PBB seperti mengantisipasi masalah kesehatan 
umum, mementingkan masalah pembangunan sebagai bagian penting dalam 
kerangka makro global, benar-benar meningkatkan keberwakilan dan hak 
bicara negara-negara berkembang di PBB.


Wang Yi mengatakan, di depan sidang majelis umum PBB tahun ini, Presiden 
Xi mengumumkan serangkaian usulan dan tindakan baru, termasuk 
menyediakan dana sebesar 50 juta dolar AS kepada rencana antisipasi 
pandemi global PBB, mendirikan Dana Perwalian atau trust fund Kerjasama 
Selatan-Selatan Tiongkok-FAO tahap ketiga senilai 50 juta dolar AS. Dana 
perdamaian dan pembangunan Tiongkok-PBB akan diperjanjang 5 tahun sampai 
tahun 2025, menyumbangkan uang sebesar 10 juta dolar AS kepada  Badan 
PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), 
mendirikan Pusat pengetahuan dan informasi geografi 

[GELORA45] Pendirian Tiongkok Dilihat Dari Pernyataan Presiden Xi di PBB ; Aksi Tiongkok adalah Mendorong Kesetaraan Gender Global

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Pendirian Tiongkok Dilihat Dari Pernyataan Presiden Xi di PBB

http://indonesian.cri.cn/20201002/6111d273-1589-ebd0-afae-208617c46abb.html
2020-10-02 18:38:20

Di depan Konferensi senior PBB untuk peringatan genap 25 tahun 
diadakannya Konferensi Perempuan Sedunia Beijing, Presiden Xi Jinping 
mengatakan: “Selain mendatangkan tantangan, Pandemi juga menyediakan 
peluang. Perkembangan dunia perlu memasuki orbit yang  semakin setara, 
inklusif dan berkelanjutan.” Inilah kunci yang memahami pendirian 
Tiongkok pada “era pasca pandemi”. Di depan forum PBB yang digelar pada 
30 September dan 1 Oktober yang lalu, Xi Jinping mengeluarkan gagasan 
Tiongkok mengenai melestarikan keanekaragaman hayati, mendorong 
pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender, serta mendorong usaha 
pemperdayaan perempuan sedunia. Dari gagasan Tiongkok itu dapat 
terasakan kekuatan, pengalaman dan tanggungjawab yang milik Tiongkok.


Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx1

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx2

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx3

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx4

Kesetaraan gender merupakan kebijakan fundamental Tiongkok. Tiongkok 
sudah mendirikan sistem hukum penjaminan hak dan kepentingan perempuan 
termasuk 100 hukum dan peraturan, pada pokoknya menghapuskan kesenjangan 
gender di bidang pendidikan wajib, sekitar 40 persen tenaga kerja di 
seluruh Tiongkok berjenis kelamin perempuan.


Sementara itu, Tiongkok menetapkan penghematan energi dan pelestarian 
ekosistem sebagai kebijakan fundamental, mendirikan pembangunan 
berkelanjutan sebagai strategi nasional. Dalam 10 tahun yang lalu, luas 
pertumbuhan sumber perhutanan melebihi 70 juta hektar, menduduki nomor 
satu di dunia. Tiongkok sudah lebih awal mewujudkan target 2020 terkait 
antisipasi perubahan iklim dan pendirian cagar alam.


Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx5

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx6

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx7

Di depan KTT Keanekaragaman Hayati PBB, Presiden Xi mengeluarkan surat 
undangan: Tiongkok akan menyelenggarakan konferensi ke-15 penandatangan 
Konvensi Keanekaragaman Hayati di Kunming pada tahun depan, untuk 
membahas bersama dengan berbagai pihak mengenai strategi baru pembenahan 
keanekaragaman hayati global. Tema Konferensi ialah “Peradaban Ekologis: 
Bangun Bersama Komunitas Jiwa Bumi ”. Kata Presiden Xi: “Saya menyambut 
kedatangan anda sekalian di kota Kunming pada tahun depan.”


Di depan KTT peringatan genap 25 tahun Konferensi Perempuan Sedunia, 
Presiden Xi mengajukan usulan yaitu sekali lagi menyelenggarakan KTT 
Perempuan Global pada tahun 2025.


Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx8

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx10

Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx9

Pada malam 28 September 2015, esok hari setelah Festival Tiong Chiu, 
Presiden Xi mengakhiri kunjungan di KTT peringatan 70 tahun berdirinya 
PBB dan kembali ke tanah air. Pada malam 1 Oktober tahun ini, ia 
menghadiri acara terakhir konferensi senior genap 75 tahun berdirinya 
PBB. Kali ini ia disambut lagi oleh Festival Tiong Chiu.


Ketahui Pendirian Tiongkok Dari Perkataan Presiden Xi di PBB_fororder_szx11



 Aksi Tiongkok adalah Mendorong Kesetaraan Gender Global

http://indonesian.cri.cn/20201002/580d1aab-4192-cbca-8c9a-885653df5da6.html
2020-10-02 18:39:05

Di depan konferensi tingkat tinggi PBB untuk peringatan genap 25 tahun 
Konferensi Perempuan Sedunia, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan 
pidato penting dan mengajukan 4 butir gagasan untuk mendorongan 
perkembangan usaha perempuan global, dan mengumumkan aksi konkrit 
Tiongkok untuk meningkatkan dukungan terhadap usaha perempuan global 
dalam lima tahun mendatang. Rangkaian pendirian dan aksi itu merupakan 
pendongerak kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjamin hak dan 
kepentingan wanita.


Sebagai negara berkembang terbesar di dunia, usaha yang dilakukan 
Tiongkok serta prestasinya di bidang pendorong kesetaraan gender sangat 
terkesan kepada dunia. Dalam puluhan tahun yang lalu, Tiongkok telah 
mendirikan sistem hukum yang lengkap untuk menjamin hak dan kepentingan 
perempuan termasuk 100 hukum dan peraturan. Tiongkok dipandang WHO 
sebagai 10 negara besar yang mencapai prestasi tinggi di bidang 
kesehatan perempuan dan anak-anak. Dewasa ini, Tiongkok sudah 
menghapuskan kesenjangan gender di bidang pendidikan wajib, sekitar 40 
persen tenaga kerja di seluruh masyarakat adalah perempuan,  tenaga 
kerja perempuan di bidang internet bahkan menduduki 50 persen.


Untuk mendukung perkembangan usaha perempuan sedunia, Presiden Xi 
mengajukan aksi Tiongkok pada 5 tahun mendatang, antara

[GELORA45] Pimpinan KPK Ungkap Tantangan Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi ; Harap Pegawai Mundur dari KPK Tetap Jadi Agen Pemberantasan Korupsi

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Pimpinan KPK Ungkap Tantangan Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 02 Okt 2020 23:38 WIB
1 komentar 

SHAREURL telah disalin 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), Deputi Penindakan KPK 
Karyoto (kanan) dan Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djoko 
Poerwanto (kiri), memberikan keterangan pers seusai melaksanakan gelar 
perkara atau ekspose kasus Djoko Tjandra, di Gedung KPK Merah Putih, 
Jakarta, Jumat (11/9/2020). Gelar perkara ini merupakan bagian 
koordinasi dan supervisi rencana pengambilalihan penanganan kasus suap 
Djoko Tjandra oleh KPK karena telah menyeret sejumlah petinggi instansi 
penegak hukum.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) (Ari 
Saputra/detikcom)


*Jakarta*-

Sejumlah pihak menilaipemberantasan korupsi 
saat ini tidak berjalan 
alias mandek. Hal itu disebabkan minimnya penindakan atau operasi 
tangkap tangan (OTT) yang dilakukanKPK .


Wakil Ketua KPK,Alexander Marwata 
, menegaskan KPK masih 
tetap memiliki semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun 
tak segencar dulu, upaya penyadapan terhadap ratusan nomor tetap 
dilakukan KPK.


"Ada yang katakan upaya pemberantasan korupsi itu seolah-olah mandek 
karena dilihat dari upaya penindakan atau minimnyaOTT 
. Saya kira kita ketahui, upaya 
penyadapan masih kami lakukan, ada ratusan nomor yang sudah kami lakukan 
(penyadapan)," kata Alex kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).


*Baca juga:*Sindiran Sengit KPK untuk Vonis Anas Urbaningrum Bak 
Jungkat-jungkit 



Alex menambahkan upaya penindakan di KPK sedikit terhambat semenjak 
mewabahnyaCOVID-19 . Situasi 
pandemi, lanjutnya, membuat kekuatan pegawai KPK yang bekerja di kantor 
berkurang.


"Tapi kekuatan SDM (sumber daya manusia) KPK sejak mewabahnya penyakit 
COVID praktis sekarang saja yang masuk 25 persen," ucap Alex.


Pembagian jadwal pegawai yang berkantor dan bekerja dari rumah 
berpengaruh terhadap kinerja penyadapan per harinya. Menurut dia, volume 
penyadapan tak bisa sebanyak saat situasi normal.


*Baca juga:*Artidjo Alkostar Disebut KPK di Tengah Sorotan soal Diskon 
Hukuman MA 



"Termasuk pegawai di Dir Monitor biasanya mampu penyadapan 400-an nomor. 
Karena yang bekerja sekarang 25 persen tidak mungkin kita bisa melakukan 
penyadapan dengan volume yang sama," katanya.


Begitu juga dalam upaya penyelidikan dan penyidikan. Alex menyebut 
situasi pandemi Corona itu berpengaruh besar terhadap kekuatan KPK dalam 
mengungkap tindak pidana korupsi.


"Tidak mungkin volumenya sama dengan kalau jumlah penyidik maupun 
penyelidik yang bekerja dalam kondisi normal," katanya.


*Baca juga:*Silang Pendapat Sesama Pimpinan KPK Kena Sindiran dari 
Senayan 



"Kami masih tetap semangat untuk berantas korupsi, baik dari upaya 
pencegahan maupun penindakan. Ke depan kami upaya pemberantasan korupsi 
melaluipendidikan antikorupsi 
," sambungnya.


*(fas/jbr)*


 Pimpinan Harap Pegawai Mundur dari KPK Tetap Jadi Agen Pemberantasan
 Korupsi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Sabtu, 03 Okt 2020 00:55 WIB
1 komentar 

SHAREURL telah disalin 


Alexander MarwataWakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto: Ari Saputra)

*Jakarta*-

KPK mencatat ada 34 pegawai mengundurkan 
diri sejak awal tahun 2020 hingga kini. Pimpinan KPK berharap 
parapegawai yang munduritu 
tetap menjadi agen pemberantasan korupsi.


Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, angkat bicara terkait banyaknya 
pegawai KPK yang mundur. Alex tak ambil pusing soal alasan pegawai 
mundur itu, termasuk alasan mantan Juru Bicara KPK,Febri Diansyah 
, soal berubahnya kondisi 
politik dan hukum di lembaga antirasuah itu.


"Tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan Mas Febri karena 
masalah prinsipil, itu juga kita terima," kata Alex, kepada wartawan, 
Jumat 

[GELORA45] 5 JENDERAL YANG BERKONFLIK DENGAN SOEHARTO

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 5 JENDERAL YANG BERKONFLIK DENGAN SOEHARTO


*https://www.facebook.com/mediabatakbersama/videos/661249824774996/*

[GELORA45] Gerakan West Papua melawan 2019. -

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Bahasa Indonesia click :*
*https://www.tapol.org/sites/default/files/Gerakan%20West%20Papua%20Melawan%202019.pdf
*

[GELORA45] PemerintahTetapkan Tarif Tes PCR Maksimal Rp900 Ribu

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.sinarharapan.co/kesra/read/24298/pemerintah_tetapkan_tarif_tes_pcr_maksimal_rp900_ribu


*Pemerintah Tetapkan Tarif Tes PCR Maksimal Rp900 Ribu*

Jumat , 02 Oktober 2020 | 17:18


JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan biaya pemeriksaan tes
PCR untuk pengujian Covid-19 maksimal Rp900 ribu di seluruh Indonesia.

"Kami dari Kementerian Kesehatan dan BPKP menyetujui ada kesepakatan
bersama terkait batas tertinggi harga pemeriksaan swab RT-PCR secara
mandiri sebesar Rp900 ribu," kata Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Abdul Kadir dalam konferensi pers yang
diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Jumat (2/10/2020).


Ia menyebutkan harga batas atas biaya pemeriksaan PCR tersebut hanya
diperuntukkan bagi masyarakat yang akan melakukan tes secara mandiri. Harga
tersebut tidak berlaku bagi upaya pemeriksaan tes PCR yang dilakukan oleh
pemerintah untuk kepentingan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 dalam
rangka pencegahan dan penanganan virus corona.

Plt Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa harga tertinggi
untuk tes PCR tersebut sudah memperhitungkan berbagai biaya yang diperlukan
secara cermat. Yaitu biaya jasa sumber daya manusia baik itu dokter
spesialis, pengambil sampel, ataupun pengekstraksi dan pemeriksa sampel.


Selain itu tarif batas atas tes PCR juga telah memerhitungkan harga reagen,
harga pembelian dan perawatan alat tes, penggunaan bahan sekali pakai
seperti alat pelindung diri (APD) level 3, dan juga biaya-biaya
administrasi.

Kementerian Kesehatan selanjutnya akan menerbitkan surat edaran kepada
seluruh fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan di daerah terkait
keputusan ini. Harga tes PCR maksimal Rp900 ribu tersebut baru akan berlaku
setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menandatangani surat edaran
terkait.

Kadir menerangkan bahwa keputusan pemerintah menetapkan harga maksimal tes
PCR sebesar Rp900 ribu demi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan
fasilitas layanan kesehatan.


Dia mengimbau kepada fasilitas kesehatan untuk secara sadar dan turut
merasakan kondisi krisis agar tidak menerapkan harga tes PCR lebih tinggi
dari yang ditetapkan.

Ia menyebut pengawasan penetapan harga tes PCR di lapangan akan dilakukan
oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten-kota, serta juga dilakukan oleh
BPKP.

Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam BPKP Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan
bahwa penetapan harga tertinggi tes PCR ini sudah dilakukan kajian berulang
kali baik itu melalui survei di lapangan, hingga diskusi bersama pihak
Kementerian Kesehatan.

"Kami melakukan semacam kajian terhadap harga swab tes yang kami lakukan
dengan mengumpulkan informasi dan data di 81 fasilitas kesehatan yang
tersebar di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Kemudian kami lakukan
analisis dari data yang kami miliki, dan juga dengan melihat berbagai
unsur," dia menambahkan.(*)

[GELORA45] The eight Arab states that openly and unabashedly deal with Israel

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Rezim neo-Mojpahit juga punya hubungan, hanya malu-malu kucing untuk
dinytakan secara terang-teang, agar tidak ada yang ribut. Pada waktu
Soeharto sudah di panggung kekuasaan dibeli pewawat terbang militer  dari
Israel. *
*https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/24244/didik__utang_pemerintah_jadi_beban_berat_generasi_mendatang
*

The eight Arab states that openly and unabashedly deal with Israel

   - 6 FEB 2020

What would you like to learn more about?
Topics

   - Israel 
   - Asia 
   - Western Asia 
   - Benjamin Netanyahu 
   - Jamal Khashoggi 

Related

   -
   

   GCC-Israeli ties: out of the shadows, into the light
   

   -
   

   Bahrain unsurprisingly supports Israeli aggression
   

   -
   

   Trump's first year in office: a look at his Middle East policy
   

   -
   

   Are Arab leaders complicit in Trump's notorious Palestine deal?
   

   -
   





   1
   US to press Saudi Arabia for full investigation into Khashoggi murder
   

   2
   Justice remains elusive two years after Khashoggi's brutal murder
   

   3
   Lebanon, Israel to discuss sea border in US-brokered talks
   

   4
   A secular Iran? Study links political discontent with religious decline
   

   5
   UN report finds ‘immeasurable’ atrocities against children in Yemen
   


Arab states carefully deny any meaningful ties to Israel, but reality is
surprisingly different.

Most Arab states are quick to deny any official or covert ties with Israel,
but were unable to keep the lid on their dealings with Tel Aviv for too
long. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu himself has gone on record
revealing that his country maintains unofficial ties with a broad range of
Arab states.

We gathered them into a list for you.

1. Saudi Arabia

On September 7 2017, the official Arabic-language Israeli radio reported:
"An Emir of the Saudi royal court visited the country secretly and
discussed with senior Israeli officials the idea of pushing forward
regional peace."

The mysterious visitor was later confirmed to be none other than Saudi
Crown Prince Mohammed bin Salman himself, according to an Israeli official
who spoke to AFP anonymously.

But Saudi Arabia’s ties to Israel run deeper than that. In October 2018,
Saudi Arabia reportedly purchased

over
$250 million-worth of spy equipment from Israel, according to an exclusive
report from Al-Khaleej Online. The deal, mediated by the US and included
training a Saudi team in operating state-of-the-art espionage equipment, as
well as strategic military exchanges.

The Saudi Crown Prince has also previously

stated
that Israelis are entitled to live peacefully on their own land, in an
interview
.
This is in spite of Saudi Arabia's 

[GELORA45] Turkey: Armenia transports hundreds of PKK militants to fight Azerbaijan

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Diberitakan juga bahwa Turki mengirim  tentaranya dan Jidahists dari Idlib
ke Azerbaijan  untuk melawan Armenia.Di Libiya juga ada tentara Turki dan
kaum Jihadist. Tentara Turki juga ada di Qatar untuk menangkis serangan
Arab Saudia dan UAE.*

*https://www.middleeastmonitor.com/20200930-armenia-transports-hundreds-of-pkk-militants-to-fight-azerbaijan/
*


Turkey: Armenia transports hundreds of PKK militants to fight Azerbaijan
September 30, 2020 at 12:36 pm | Published in: Armenia
, Asia
& Americas
,
Azerbaijan

, Europe & Russia
, Middle
East , News
, Syria
,
Turkey

PKK militants on 16 October 2017 [Stringer/Anadolu Agency]
September 30, 2020 at 12:36 pm

Armenia has been transporting hundreds of militants from the Kurdish terror
group the Kurdistan Workers’ Party (PKK) and what Turkey believes is the
group’s Syrian branch, the Peoples’ Protection Units (YPG), in its renewed
fight against Azerbaijan over the Armenia-occupied region of
Nagorno-Karabakh, Turkish security sources claim.

Around 300 militants belonging to the Kurdish groups were transported by
Armenia from various countries in the Middle East and placed in
Nagorno-Karabakh, where they have subsequently begun training Armenian
militias in battle and guerrilla tactics against Azerbaijani forces over
the past month or two, they added, speaking on condition of anonymity.

Turkish media reported them saying the transfer of militants was a result
of a covert deal struck between Armenia and the PKK towards the end of
July. The Armenian militias trained by the Kurdish militants are also
reportedly those carrying out attacks on Azeri civilian settlements.

The militants reportedly make their way to Armenia through transit routes
mainly in Iran and sometimes from northern Iraq.

Tensions between the two countries have spiralled in recent days due to
renewed border clashes over the region occupied by Armenia since the
weekend, in which both Azeri and Armenian forces have conducted attacks on
military positions and civilian areas. The clashes prompted Azerbaijan
to declare
a state of war

in
some of its cities and areas near the border on Sunday.

Azeri forces have reportedly made numerous military advances over the past
few days and recaptured multiple villages previously occupied by Armenia.
According to the security sources, the capture of strategic hills has
enabled Azeri forces to conquer areas in the region such as Seyid Ahmedli,
Karakhanbeyli and Horadiz.

READ: Iran denies sending weapons to Armenia


If Armenia’s use of PKK militants is proven to be true, it would mean that
the country is employing the expertise of a group designated as a terrorist
organisation by the United States, European Union and Turkey.

It also follows on from claims that Azerbaijan had allowed Turkey to
transport thousands of fighters from Syria and its rebel groups, which an
aide to Azeri President Ilham Aliyev has denied

..

Despite that denial, Turkey has declared its support

for
Azerbaijan and offered its assistance to its ally, calling on Armenia to
withdraw

from
internationally-recognised Azeri territory of Nagorno-Karabakh which it
occupied in 1991.

Following Turkey’s support for Azerbaijan, the Armenian military yesterday
claimed that Turkey used an F-16 fighter jet to shoot down a SU-25 fighter
jet used by Armenian forces, without releasing any evidence of footage of
the incident.

Turkey denied that it had shot down the jet, with Communications Director
Fahrettin Altun telling the press in a statement “The claim that Turkey
shot down an Armenian fighter jet is absolutely untrue. Armenia should
withdraw from the territories under its occupation instead of resorting to
cheap propaganda tricks.”

The Azerbaijani Ministry of Defence also denied the allegation, saying in a
statement it is 

[GELORA45] Resesi dan Pandemi Sebagai Masalah Bersama

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5196879/resesi-dan-pandemi-sebagai-masalah-bersama?tag_from=wp_cb_kolom_list




Bambang Soesatyo

Resesi dan Pandemi Sebagai Masalah Bersama

Bambang Soesatyo - detikNews

Jumat, 02 Okt 2020 10:58 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo Saat diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 
Refleksi Akhir Tahun MPR 2019 di media center Parlemen, Gedung Nusantara III 
komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (18/12/2019). CNN Indonesia/Andry 
Novelino
Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta -

Resesi ekonomi dan pandemi COVID-19 menjadi dua persoalan saling berkait. 
Sebab, resesi ekonomi 2020 terjadi karena pandemi COVID-19. Untuk keluar dari 
dua perangkap ini, peran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan justru 
menjadi kontribusi penyelesaian masalah yang paling menentukan.

Bahkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekali pun mengakui tidak bisa 
memprediksi kapan puncak kasus COVID-19 di Indonesia. Bagi Satgas, riwayat 
pandemi ini sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat menerapkan protokol 
kesehatan. Naik-turunnya jumlah kasus COVID-19 benar-benar ditentukan oleh 
perilaku masyarakat menyikapi protokol kesehatan tentang pemakaian masker, 
menjaga jarak, dan rajin cuci tangan.

Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, perekonomian Indonesia sudah 
berada dalam zona resesi karena pertumbuhan negatif di kuartal II dan III tahun 
ini. Kalkulasi tentang proyeksi pemulihan ekonomi nasional pun tidak bisa tidak 
harus berpijak pada kecenderungan jumlah kasus COVID-19 sebagai faktor utama. 
Mengedepankan optimisme, pemerintah memproyeksikan perekonomian nasional 
diharapkan mulai awali proses pemulihan pada kuartal IV-2020 dan berakselerasi 
pada 2021. Namun, optimisme ini tetap masih dipengaruhi kecenderungan pandemi 
COVID-19 dan faktor ketersediaan vaksin Corona pada 2021.

Kalau semua elemen masyarakat gagal berkontribusi menekan jumlah kasus COVID-19 
di dalam negeri, optimisme itu tak akan terwujud, dan akibatnya akan sangat 
tidak menyenangkan. Sebab, semua orang tak bisa menghindar dari ekses resesi 
ekonomi.

Tentu saja kehidupan bersama sepanjang periode itu menjadi sangat tidak nyaman 
karena masih dihantui rasa takut akan tertular COVID-19, sementara sisi 
perekonomian setiap orang pun menjadi makin sulit. Jadi, keterkaitan atau 
saling mempengaruhi antara resesi ekonomi dengan pandemi COVID-19 tidaklah 
mengada-ada, melainkan sebuah fakta yang harus diterima dan disikapi bersama 
oleh semua elemen masyarakat.
Baca juga:
Begini Cara Lindungi Keluarga dari Paparan COVID-19


Karena itu, jangan lagi ada kelompok masyarakat yang merasa kebal dari 
kemungkinan tertular COVID-19. Pun, jangan lagi membangun persepsi bahwa 
pandemi global COVID-19 sebagai rekayasa. Bahkan, jangan pernah lagi 
beranggapan bahwa COVID-19 sebagai penyakit orang kaya.

Sudah terbukti bahwa virus ini bisa menular ke siapa saja tanpa kecuali; dari 
mereka yang lanjut usia hingga usia anak; dari orang kaya hingga mereka yang 
berkekurangan, dan dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara. Dan, 
jangan lupa bahwa disebut pandemi global karena virus SARS-CoV-2 ini sudah 
mewabah ke seluruh negara di dunia; dari negara kaya atau super power hingga 
negara miskin.

Kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 telah melampaui jumlah satu juta, 
dengan jumlah kasus terkonfirmasi lebih dari 34 juta. Para ahli pada Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) sangat yakin bahwa angka-angka ini tidak mencerminkan 
situasi yang sebenarnya.

Jumlah kasus maupun jumlah kematian diyakini lebih tinggi dari angka-angka 
terkonfirmasi itu. Gambaran paling memprihatinkan terlihat di Amerika Serikat 
(AS), dengan 7,1 juta kasus terkonfirmasi dan 205 ribu kematian. Menyusul 
kemudian Brasil dengan 4,7 juta kasus dan 142 ribu kematian. India di urutan 
berikutnya. Kendati jumlah kasusnya lebih banyak, sekitar enam juta kasus, 
namun jumlah kematian 95.000 atau lebih rendah dibanding Brasil.
Baca juga:
Ke Anggota BEM Kampus di Jakarta, Ketua MPR Bicara Kebinekaan


Dengan memahami fakta dan kecenderungan di AS, Brasil, dan India itu, seluruh 
elemen masyarakat Indonesia hendaknya tidak boleh lagu menyederhanakan ancaman 
dari COVID-19. Semua orang patut prihatin karena jumlah rata-rata kasus baru 
per harinya bertambah dengan jumlah di atas 4.000 kasus. Karena bertambah 4.174 
kasus baru per Kamis (1/10), jumlah kasus COVID-19 di dalam negeri menjadi 
291.182, dengan total kematian 10.856. Memang, jumlah pasien sembuh berdasarkan 
pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) juga terus bertambah. 
Hingga awal Oktober 2020 ini, total pasien COVID-19 yang sembuh menjadi 218.417 
pasien.

Namun, angka kesembuhan itu tidak boleh mendorong setiap orang meremehkan 
ancaman dari COVID-19. Selain itu, dengan kesadaran dan gerakan bersama menekan 
jumlah kasus COVID-19 hingga level terendah, citra negara-bangsa akan 
favourable untuk mengakselerasi pemulihan 

[GELORA45] Sampah 200 meter tutupi aliran Kali Blencong Bekasi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 



https://www.antaranews.com/berita/1761189/sampah-200-meter-tutupi-aliran-kali-blencong-bekasi



Sampah 200 meter tutupi aliran Kali Blencong Bekasi

Jumat, 2 Oktober 2020 18:52 WIB

Tumpukan sampah sepanjang 200 meter menutupi aliran Kali Blencong di Desa Setia 
Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 
(2/10/2020). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Tumpukan sampah sepanjang 200 meter menutupi aliran 
Kali Blencong di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi 
sehingga menutupi seluruh badan sungai.

Tumpukan sampah itu didominasi sampah rumah tangga, plastik, styrofoam, 
triplek, kayu, maupun ranting-ranting batang pohon. Menurut sejumlah warga 
sekitar, sampah itu telah menumpuk selama sepekan terakhir hingga menimbulkan 
bau tidak sedap.

"Ada sepekan. Ketika hujan air naik, pasti ke sini bawa sampah banyak. Ini ada 
buktinya banyak gini," kata Aji, salah seorang warga setempat, Jumat.

Dia mengatakan tumpukan sampah ini sudah dilaporkan ke aparat desa setempat, 
namun sampah tersebut tidak kunjung diangkut.

Baca juga: Sungai Ciliwung Jakarta sudah bersih dari sampah banjir

Baca juga: KKP serahkan alat kelola sampah plastik di muara Cisadane

"Jadi padahal ini kaya semacam rutin gitu, tiap hujan aja pasti sampah 
menumpuk. Kalinya udah dangkal kali. Harusnya diangkut terus dikeruk. Kalau 
menumpuk, ampun bau banget," ucapnya.

Menurut dia, tumpukan sampah ini bukan berasal dari warga sekitar melainkan 
kiriman dari daerah lain, termasuk Kota Bekasi sebab lokasi sungai ini 
berdekatan dengan wilayah kota bahkan Kali Blencong pun mengalir dari Kota 
Bekasi.

"Kalau dari warga sini pasti tidak akan menumpuk, tidak akan sebanyak ini juga. 
Jadi ini mah kiriman dari kota," katanya.

Dia berharap tumpukan sampah itu segera diangkut karena baunya telah mengganggu 
warga sekitar. "Ini bisa ganggu kesehatan, mana lagi COVID-19 gini. Terus kalau 
dibiarkan juga takutnya banjir, meluap ke warga. Berabe," ungkapnya.

Sekretaris Desa Setia Asih Zainal membenarkan tumpukan sampah di Kali Blencong 
itu merupakan kiriman dari wilayah Kota Bekasi sebab Kali Blencong merupakan 
bagian dari hilir sungai yang hulunya di wilayah kota.

"Jadi hilirnya itu Desa Setia Asih lalu Desa Pahlawan Setia Kecamatan 
Tarumajaya terus menuju ke aliran banjir kanal timur. Jadi ini bukan hulu, 
karena kemarin ada hujan beberapa hari. Itu penyebabnya sampah ke bawa ke sini. 
Hulunya kan Kota Bekasi, hilirnya Kabupaten," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Peno Suyatno mengatakan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan 
berbagai upaya hanya saja tingginya intensitas sampah membuat sungai kembali 
menumpuk terlebih usai hujan turun.

"Sampah dari wilayah hulu Kota Bekasi terdorong mengalir ke hilir wilayah 
Kabupaten Bekasi. Seperti itu terus, jadi konsekuensinya seperti itu. Kami 
sudah mulai membersihkan menggunakan alat berat, dibantu personel TNI. Setelah 
dibersihkan langsung kita buang ke TPA Burangkeng," kata dia.

Temuan sungai sampah ini menjadi kesekian kali terjadi di Kabupaten Bekasi. 
Sebelumnya belasan ton sampah pun diangkut dari sejumlah sungai, mulai dari 
Kali Pisang Batu hingga Kali Jambe. Ironisnya, sungai ini berasal dari wilayah 
kota dan yang menjadi korbannya selalu warga Tarumajaya yang tinggal di hilir 
sungai.*

Baca juga: Langgar protokol COVID-19, puluhan warga Solo dihukum bersihkan 
sungai

Baca juga: Mungkinkah bersihkan sungai Jakarta melalui pembangkit listrik?

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

[GELORA45] Obral Korting Hukuman Koruptor

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2131-obral-korting-hukuman-koruptor


 Jumat 02 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Obral Korting Hukuman Koruptor 

Administrator | Editorial

   FENOMENA pengurangan hukuman koruptor melalui putusan peninjauan kembali 
di Mahkamah Agung berpotensi menjadi modus baru. Modus itu muncul setelah 
mantan hakim agung Artidjo Alkostar meninggalkan benteng terakhir bagi keadilan 
dan kebenaran itu. Artidjo Alkostar pensiun pada 2018. Sejurus itu pula MA 
tidak lagi menjadi momok bagi para koruptor. Ramai-ramai koruptor mengajukan 
kasasi atau peninjauan kembali. Sejak saat itulah muncul fenomena vonis rendah 
koruptor dan korting hukuman. Artidjo serupa teladan bagi penegakan hukum yang 
mesti tegas dan berintegritas. Artidjo dikenal sebagai hakim agung yang paling 
ditakuti para terdakwa kasus korupsi. Tak pernah pandang bulu, tidak ada tebang 
pilih, dan tidak segan menghukum berat. Harus tegas dikatakan bahwa MA di masa 
Artidjo kerap membuat ciut nyali para koruptor. Mereka berpikir seribu kali 
sebelum mengajukan banding atau PK. Bahkan, para koruptor membatalkan niat 
kasasi atau peninjauan kembali jika diketahui Artidjo sebagai salah satu 
hakimnya. Tak ada satu pun koruptor yang berani coba-coba menawarkan suap 
kepada Artidjo, pasti ditolak mentah-mentah. Sosok Artidjo Alkostar telah 
menjelma sebagai patokan. Dengan keteladanannya, Artidjo telah menyemai benih 
yang amat baik dan bermutu bagi para penegak keadilan di negeri ini. Ibarat 
bangunan keadilan, integritas Artidjo merupakan fondasi sekaligus tiang 
penyangga yang mestinya dirawat, bahkan diperkuat. Sudah sepatutnya publik 
berharap para penerusnya memasang takaran kemampuan, keberanian, integritas 
yang sama dengan Artidjo, juga menjadikan putusan-putusan hukum Artidjo sebagai 
yusrisprudensi. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, MA kerap 
memberikan diskon hukuman kepada koruptor. Terbaru ialah mengurangi hukuman 
mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni dipangkas menjadi 8 
tahun dari 14 tahun penjara. Hukuman Anas sebelumnya dilipatgandakan oleh 
Artidjo melalui putusan kasasi, dari 7 tahun di tingkat banding menjadi 14 
tahun penjara. Artinya, warisan Artidjo dalam kasus Anas, telah benar-benar 
dirobohkan oleh penerusnya lewat mekanisme PK yang diketuai hakim agung Sunarto 
yang juga merangkap Wakil Ketua MA. Dalam putusannya, majelis hakim PK 
menyebutkan alasan Anas mengajukan PK karena kekhilafan hakim dapat dibenarkan. 
Artinya, majelis hakim PK menganggap Artidjo ‘khilaf’ saat memutus perkara 
tersebut pada 2015. Boleh-boleh saja MA berargumentasi bahwa korting hukuman 
kasus Anas sudah didasari oleh landasan filosofis, yuridis, ataupun sosiologis. 
Argu mentasi itu patut dihormati meski terbuka pula untuk dikritik. Karena 
itulah publik tetap mengapresiasi Artidjo yang memberikan hukuman berat bagi 
pencuri uang rakyat. Sudah saatnya MA diaudit total karena putusannya selalu 
memberikan angin segar bagi koruptor. Menurut catatan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, sudah ada 23 perkara yang mendapatkan korting hukuman di MA. Masih ada 
37 perkara lainnya dalam posisi antre menunggu bonus pengurangan hukuman, yang 
tidak akan terjadi ketika Artidjo masih menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana 
Mahkamah Agung. Korting hukuman koruptor sudah terang-benderang telah 
meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling 
terdampak praktik korupsi. Kerja keras penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan 
menjadi sia-sia saja, serta pemberian efek jera akan semakin menjauh. Tidak ada 
pilihan lain bagi Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang menjabat belum 
genap enam bulan ini, kecuali mengevaluasi kinerja bawahannya yang kerap 
mengurangi hukuman koruptor. Jangan biarkan MA menjadi mahkamah korting hukuman 
koruptor.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2131-obral-korting-hukuman-koruptor

[GELORA45] Tujuh Negara Arab akan Normalisasi Hubungan dengan Israel?

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/349703-tujuh-negara-arab-akan-normalisasi-hubungan-dengan-israel



Jumat 02 Oktober 2020, 14:41 WIB 

Tujuh Negara Arab akan Normalisasi Hubungan dengan Israel? 

Haufan Hasyim Salengke | Internasional 

  Tujuh Negara Arab akan Normalisasi Hubungan dengan Israel? AFP/Abbas Momani 
. SEBANYAK tujuh negara Arab atau muslim kemungkinan akan mengikuti jejak yang 
diambil Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan menandatangani perjanjian 
untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu diungkapkan penasihat 
khusus Presiden AS Donald Trump tentang negosiasi Timur Tengah, Avi Berkowitz. 
Selama wawancara eksklusif dengan Arab News, Selasa (29/9), Berkowitz 
menekankan pintu tetap terbuka bagi Palestina jika mereka setuju untuk 
bernegosiasi. Tapi Presiden Trump akan mencari alternatif jika mereka menolak 
untuk terlibat. Dia mengklaim penolakan oleh beberapa pemimpin Palestina untuk 
bernegosiasi tidak akan lagi mencegah negara Arab dan muslim lain menjalin 
perdamaian dengan Israel atau menghalangi AS untuk berbicara dengan pemimpin 
dan kelompok masyarakat Palestina lain. “Kita bisa tidak sepakat tentang 
detailnya. Kita bisa duduk di satu meja dan menegosiasikannya,” ujar Berkowitz 
selama wawancara yang akan disiarkan di stasiun radio Detroit WNZK, Rabu (30/9) 
waktu setempat. “Tetapi jika Anda tidak ingin benar-benar meninjau rencana 
tersebut dan memikirkannya secara mendalam serta menjelaskan mengapa menurut 
Anda hal itu tidak dapat diterima, maka kita belum benar-benar berbicara--kita 
semacam membicarakan masa lalu satu sama lain. Dan saya pikir banyak orang di 
kawasan ini yang melihat hal itu dan berkata, 'Kami tidak akan lagi mengizinkan 
ini menjadi hak veto atas kepentingan nasional kami.'” Berkowitz mengaku 
sementara kepemimpinan Palestina tidak hadir di kursi perundingan yang 
disiapkan. Pembicaraan sedang berlangsung dengan komunitas dan pemimpin bisnis 
Palestina lain, meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka. “Kami membuat 
rencana dan rencana itu membutuhkan solusi dua negara yang realistis,” kata 
Berkowitz. “Rencana itu menyerukan negara Palestina dengan ibu kota di wilayah 
Yerusalem Timur. Rencana itu menekankan akses bebas ke semua orang yang datang 
dengan damai ke semua tempat suci, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan 
dengan cara apa pun mereka dikepung." Disebutkan, rencana perdamaian itu juga 
menawarkan US$50 miliar investasi, serta ketentuan-ketentuan untuk orang-orang 
yang telah mengungsi atau masalah pengungsi. “Rencana ini tidak diragukan lagi 
merupakan sesuatu yang akan membuat kehidupan rakyat Palestina lebih baik dan 
akan mengubah arah kawasan. Ketika itu (diumumkan) banyak orang melihat 
Palestina menolak rencana tersebut bahkan sebelum dipublikasikan. Mereka bahkan 
tidak akan membacanya sebelum menolaknya dan sejujurnya, itu tidak bisa 
diterima." Perjanjian antara UEA dan Israel diumumkan pada 13 Agustus. Bahrain 
mengumumkan kesepakatan serupa pada 11 September. Kedua perjanjian tersebut, 
yang dikenal sebagai Abraham Accords, ditengahi oleh Trump. Kesepakatan 
normalisasi ditandatangani oleh menteri luar negeri UEA dan Bahrain bersama 
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 15 September. Sebagai 
imbalan karena kedua negara mau membangun hubungan diplomatik dan ekonomi 
penuh. Israel setuju untuk menangguhkan rencananya mencaplok wilayah Tepi Barat 
yang diduduki. (OL-14)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/349703-tujuh-negara-arab-akan-normalisasi-hubungan-dengan-israel

[GELORA45] Re: [nasional-list] Fwd: 4 Rekaman Youtube Salim Said Soal PKI

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Salim Said itu termasuk profesor atau lapisan yang punya privilese
kebebasan mengucapkan apa saja tentang lawan politik mereka. Yah sampai
senilai strata pengetahuan abad purbakala pun - bumi itu datar - yah
boleh-boleh saja. Mengapa? Karena lawan anti-pode-nya sudah lebih dulu 
dibungkam dan dibelenggu kebebasan hidupnya dengan TAP-MPRS-XXV/1966
itu. Kesempatan yang diberikan yah tinggal tepuk tangan sajalah.




Am Fri, 2 Oct 2020 20:53:30 +0800
schrieb "ChanCT sa...@netvigator.com [nasional-list]"
:

>  轉寄郵件 
> 主旨:   Fwd: 4 Rekaman Youtube Salim Said Soal PKI
> 日期:   Fri, 2 Oct 2020 16:31:22 +0700
> 從:Salim Said 
> 
>   
> 
> 
> *4 Rekaman Youtube Salim Said Soal PKI*
> 
> 
> https://youtu.be/7GBA30iaFzY
> 
> https://youtu.be/GMlWJ-zBPhw
> 
> https://youtu.be/bT-b9ZXFxAA
> 
> https://youtu.be/jjogL6dkk_o
> 
> 
> Sent from my iPhone

[GELORA45] Fwd: 4 Rekaman Youtube Salim Said Soal PKI

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 轉寄郵件 
主旨: Fwd: 4 Rekaman Youtube Salim Said Soal PKI
日期: Fri, 2 Oct 2020 16:31:22 +0700
從:  Salim Said 




*4 Rekaman Youtube Salim Said Soal PKI*


https://youtu.be/7GBA30iaFzY

https://youtu.be/GMlWJ-zBPhw

https://youtu.be/bT-b9ZXFxAA

https://youtu.be/jjogL6dkk_o


Sent from my iPhone

[GELORA45] 15 Tahun Munir

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

#ROSI #15TahunMunirir

"Pak Presiden Jokowi, Tolong Cari Pembunuh Ayah Saya" | 15 Tahun Munir:
Menolak Lupa - ROSI (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=gN-dUwzgbQg

[GELORA45] KisahDiro Sutomo Eks Tapol PKI Yang Dibuang ke Pulau Buru, Maluku

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://tabaos.id/kisah-diro-sutomo-eks-tapol-pki-yang-dibuang-ke-pulau-buru-maluku/
Kisah Diro Sutomo Eks Tapol PKI Yang Dibuang ke Pulau Buru, Maluku

By *Redaksi  *30/09/2020

*
*Diro
Sutopo, saat ditemui di lokasi sawah, di kawasan Desa Savana Jaya,
Kabupaten Buru, 29 september 2020. Foto : Asma Kasih
*Diro : Saya tidak merasa terlibat, namun dipaksa mengaku*

*TABAOS.ID *,- *DIRO Sutopo* (84), jelang magrib, selasa
29 september 2020  masih terlihat bekerja membersihkan rumput liar yang
berada di areal persawahan miliknya yang berada di samping rumahnya di
kawasan Desa Savana Jaya, Kabupaten Buru.

Saat ini, Diro sapaan Diro sutopo ini sibuk menggarap lahan sawahnya dengan
luas hampir 400 hektar.

Di lokasi itu, Diro menyulap lahan gambut dan juga hutan liar menjadi lahan
perkebunan dan juga sawah, di tahun 1978.

“saat itu, saya dibuang ke sini masih hutan lebat. Masih gelap dan tidak
keliatan matahari. Saya yang kerja keras untuk membuka lahan ini,” kata
pria kelahiran tahun 1936 ini.

Selain sawah, Diro juga rutin menggarap lahan pertanian lainnya, seperti
sayur mayur dan juga umbi-umbian, serta menanam buah-buahan. Pekerjaan ini
digeluti Ia tanpa kenal lelah.

Karena giat bercocok tanam, Diro bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten
Buru, untuk menjual hasil panen padinya.

Meski telah sukses dalam bidang pertanian, namun pria berusia 84 tahun ini
masih menyimpan cerita perih massa lalunya saat di buang ke Pulau Buru,
Maluku, tahun itu.

Diro adalah seorang tahanan politik yang dikirim ke pulau itu. Dia dibuang,
pada 11 November 1969, dan di penjara di beberapa tempat sebelum di
pindahnya ke Nusa Kambangan lalu ke Pulau Buru. Saat itu, usianya 33 tahun.

“Dari Nusa Kembangan saya dibawa menggunakan kapal KM. Tokala ke Pulau
Buru, dan akhirnya ditempatkan ke kawasan unit 18 pada 10 november 1969.
Bulan januari 1972 saya dipindahkan ke Mako,” ungkap Diro.

Sebelum dititipkan dipenjara, sambungnya, Ia dipekerjakan secara rodi
bersama para tahanan lainnya. “saya dikerjakan dulu di proyek jembatan dan
waktu itu banyak orang. Jadi namanya orang ditahan, ya ikuti saja. Kalau
kita bantah cilaka. Orang yang tak salah dianggap salah, ya kita terima
saja.

“Istri saya meninggal karena stres setelah saya ditahan, begitu juga anak
dalam kandungannya,” ujar Diro kepada *TABAOS.ID *,
Selasa, 29 September 2020.

Diro menceritakan, perjalanannya ke Pulau Buru tahun itu (1969). “Saya dan
para tahanan lainnya membuka hutan di lembah Waepo menjadi lahan pertanian
seluas lebih dari 1.700 hektar,” terang pria yang kini berusia 84 tahun itu.

*Baca Juga*  *Bulan Aneksasi Maluku Selatan*


Kata Diro, Mereka membuka hutan belantara dengan alat seadanya, jika
menolak akan disiksa aparat keamanan.

“Kami pagi-pagi bangun lalu apel, terus mencabut rumput-rumput di
sekeliling barak terus juga membuka areal hutan, babat hutan pakai tangan,
kemudian pakai kapak atau gergaji,” ungkap Diro Utomo, petani asal Boyolali.

“Selama ditahan dan bekerja di Pulau Buru, ya, sering juga dapat siksaan,
di pelipis dan kaki,” jelas Diro.

Namun, kata Diro hingga saat ini, hampir tak ada bekas bangunan yang dapat
mengingatkan Pulau Buru sebagai tempat pembuangan tahanan politik.
Barak-barak yang menjadi tempat tidur para tahanan di 22 unit sejak lama
dihancurkan. Hanya beberapa rumah yang dibangun oleh para tapol yang masih
tersisa.

“Beberapa kuburan dengan tulisan di nisan yang sudah mulai memudar terdapat
di sejumlah tempat yang dulunya adalah kamp para tahanan politik. Tujuan
utama saya adalah Desa Savana Jaya, Waepo yang dikenal sebagai unit IV,
tempat tinggal bagi lebih dari 20 orang eks tahanan politik,”Ujarnya

Menurut Diro, mereka yang dibuang ke Pulau Buru dikategorikan sebagai
golongan B yaitu para aktivis pro-PKI dan ormasnya.

“Untuk tapol 65 ada tiga golongan yakni A,B, dan C. Mereka yang golongan A
disidang di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati, seperti DN. Aidit,” jelas Ia.

Sedangkan golongan C, mereka yang dianggap simpatisan, tak terbukti punya
kartu anggota dan dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan oleh aparat,”
tambahnya.

Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Diro bertemu dengan Yadiono,
seorang warga Blitar Jawa Timur  yang dituduh PKI Di Desa Savana Jaya. Ia
masih aktif mengajar seni musik di SMA Negeri 3 Waepo.

Yadiono (84), dituduh terlibat G30S karena aktivitasnya dalam serikat buruh
Perusahaan Jawatan Kereta Api PJTKA. Dia di tangkap ketika masih berada di
kantor, kemudian dibuang ke Pulau Buru pada tahun 1969 bersama kelompok
pertama dengan kapal ADRI XV yang berlayar dari Nusa Kambangan.

*Baca Juga*  *Bertambah Lagi Pasien Meninggal Akibat Covid-19*


“Ketika itu kami berlayar cukup lama sampai dua 

[GELORA45] Kerugian Nasional Akibat Genosida Politik 1965-1966

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Kerugian Nasional Akibat Genosida Politik 1965-1966


 Melihat lebih luas peristiwa G30S 1965 dan huru-hara 1965-1966.
 Menghindari sindrom miopik dan parokial.

OlehBonnie Triyana |02 Okt 2017
https://historia.id/politik/articles/kerugian-nasional-akibat-genosida-politik-1965-1966-P1B7K

header img
cameraPresiden bersama para seniman.

ADA dua arus besar penafsiran dalam perdebatan sejarah ihwal peristiwa 
1965. Kelompok penafsir pertama berpendapat peristiwa penculikan dan 
pembunuhan para jenderal Angkatan Darat 1 Oktober 1965 adalah puncak 
kekejaman PKI dalam sejarah politik Indonesia pascakemerdekaan. Dalam 
arus penafsiran itu, kekejaman tersebut melengkapi tabiat berontak sejak 
1926, 1948 sampai 1965.


Buku/Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia/(1978) karya 
Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, dan buku putih terbitan 
Sekretariat Negara Republik Indonesia,/Gerakan 30 September: Latar 
Belakang, Aksi dan Penumpasannya/(1994) mewakili narasi kelompok 
penafsir pertama. Narasi tersebut diberlakukan secara resmi sebagai 
satu-satunya kebenaran selama Soeharto berkuasa, mengesampingkan adanya 
cara pandang dan fakta lain terhadap peristiwa yang sama.


close

Penafsiran lain atas peristiwa 1 Oktober 1965 baru marak sebagai wacana 
publik setelah kekuasaan Soeharto berakhir. Berembusnya angin perubahan 
membawa pula peluang keterbukaan bagi banyak pihak, baik para saksi 
maupun penulis sejarah, untuk mengembangkan narasi lain, berbeda dari 
narasi resmi Orde Baru.


poster
480p low geselecteerd als afspeelkwaliteit720p geselecteerd als 
afspeelkwaliteit


*BACA JUGA:*Selain PKI, inilah versi lain pelaku peristiwa G30S 1965 



Narasi tersebut pada umumnya tak hanya merekonstruksi peristiwa 
pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965, namun juga mengungkap apa 
yang terjadi setelahnya. Kisah itulah yang umumnya tak terdapat di dalam 
narasi versi penafsir pertama, yang hanya membahas bagaimana jenderal 
diculik dan dibunuh serta upaya PKI melakukan kudeta terhadap 
pemerintahan Sukarno.


Karya John Roosa,/Dalih Pembunuhan Massal. Gerakan 30 September dan 
Kudeta Soeharto/menyodorkan fakta dan penafsiran baru yang 
memperlihatkan adanya kemungkinan lain dalam tragedi berdarah itu: 
sebuah operasi militer yang gagal dan penggunaan peristiwa pembunuhan 
para perwira Angkatan Darat sebagai alasan menghabisi eksistensi PKI di 
atas panggung politik nasional.


Sebelum karya John Roosa terbit, beberapa kajian lain yang mengungkapkan 
apa yang terjadi pascapembunuhan para jenderal pun telah beredar. Saskia 
Wieringa mengungkap penghancuran Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), 
Hermawan Sulistyo membahas pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI 
di Jawa Timur, Vannessa Hearman meneliti operasi penumpasan di Blitar 
dan Jess Melvin mengungkap peran militer dalam pembantaian massal PKI di 
Aceh.


*BACA JUGA: */Surat dari Praha/, sebuah omansa dari masa prahara 1965 



Bukan hanya studi akademis, seniman pun turut merekonstruksi narasi 
peristiwa 1965 berdasarkan cara pandangnya sendiri. Antara lain 
film/Surat dari Praha/(2016) karya Angga Dwimas Sasongko, mengisahkan 
kehidupan seorang mahasiswa Indonesia di Praha yang terhalang pulang 
akibat peristiwa 1965. Film itu mewakili gambaran nasib ribuan mahasiswa 
yang dikirim semasa pemerintahan Sukarno untuk tugas belajar, lantas 
terkatung-katung tanpa kewarganegaraan di negeri orang.



   *Titik Balik?*

Setelah Soeharto jatuh, usaha pengungkapan sejarah juga berbareng dengan 
upaya mendatangkan keadilan buat para penyintas. Lembaga-lembaga 
advokasi, baik atas inisiatif masyarakat maupun negara (Komnas HAM), 
dengan caranya masing-masing memperjuangkan hak-hak korban dan penyintas 
yang selama masa Orde Baru diperlakukan secara diskriminatif.


Namun upaya mengungkap sejarah dan advokasi terhadap penyintas 
seringkali dituduh sebagai kerja politik mendirikan kembali PKI. 
Kecurigaan tersebut muncul karena ingatan khalayak hanya mengacu pada 
versi monotafsir Orde Baru tanpa membuka diri terhadap versi lain. 
Bahkan akhir-akhir ini, penggunaan isu komunisme yang dilakukan dalam 
rangka hajat politik Pilkada dan Pilpres, turut melanggengkan stigma 
negatif komunisme.


*BACA JUGA: *Survei SMRC membuktikan mayoritas orang tidak percaya PKI 
bangkit 



Beredar luasnya isu kebangkitan jutaan anggota PKI, keberadaan kantor 
PKI sampai dengan gosip kemunculan ketua PKI Baru bernama Wahyu Setiaji 
membuktikan ketidakmampuan sebagian pihak dalam melihat peristiwa 1965 
secara lebih luas dan menyeluruh dari sekadar kontestasi politik komunis 
versus anti-komunis di masa lalu. Padahal kenyataan sejarah jauh lebih 
rumit dari sekadar pemahaman yang serba 

[GELORA45] Berang Dikritik AS, Vatikan Tegaskan Miliki Hak Takhta Suci untuk Bentuk Kesepakatan Keuskupan dengan China

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

*Berang Dikritik AS, *

*Vatikan Tegaskan Miliki Hak Takhta Suci untuk Bentuk Kesepakatan 
Keuskupan dengan China *


Kompas.com - 02/10/2020

Paus Fransiskus memimpin Doa Angelus melalui tayangan video di Vatikan 
pada 8 Maret 2020, di tengah penyebaran virus corona di Italia.Foto Paus 
Fransiskus memimpin Doa Angelus melalui tayangan video di Vatikan pada 8 
Maret 2020, di tengah penyebaran virus corona di Italia.(REUTERS/REMO 
CASILLI)


Penulis Shintaloka Pradita Sicca | Editor Shintaloka Pradita Sicca

VATIKAN, KOMPAS.com -  Sekretaris Negara Takhta Suci menegaskan bahwa 
pihaknya memiliki hak Takhta Suci untuk mengejar kesepakatan dengan 
Beijing yang dikecam oleh Menteri Luar Negeri AS.


Orang nomor dua di Vatikan itu mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS, 
Mike Pompeo pada Kamis (1/10/2020) bahwa posisi AS dan Vatikan di China 
jauh berbeda. Pompeo bertemu dengan Sekretaris Negara Takhta Suci 
Kardinal Pietro Parolin dan Menteri Luar Negeri Uskup Agung Paul 
Gallagher pada Kamis dalam kunjungan ke Roma, yang ditandai dengan 
kekesalan Vatikan atas kritik terbuka Pompeo terhadap kesepakatan Takhta 
Suci dengan Beijing tentang pengangkatan para uskup.


Para pejabat Vatikan mengatakan mereka "terkejut" dengan komentar 
Pompeo, yang dibuat bulan lalu.


Baca juga: Diduga Beli Bangunan Mewah Pakai Uang Gereja, Kardinal 
Vatikan Ini Mundur


Vatikan semakin berang karena komentar itu diterbitkan dalam publikasi 
konservatif Katolik AS yang menyebut kepausan Paus Fransiskus sebagai 
kegagalan.


Parolin, orang kedua setelah paus dalam hierarki Vatikan, berbicara 
kepada wartawan di sela-sela peluncuran buku pada Kamis malam. Dia 
ditanya apakah posisi kerja sama Vatikan dengan China masih jauh.


“Ya, padahal tujuan rapat itu bukan untuk mendekatkan posisi,” ujar 
Parolin seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat (2/10/2020).


Baca juga: Paus Benediktus XVI Dikabarkan Sakit Parah, Vatikan Bersuara

Dalam sebuah artikel dan serangkaian tweet pada September, Pompeo 
menuduh Vatikan membahayakan "otoritas moral"-nya jika memperbarui 
kesepakatan dengan China mengenai pengangkatan uskup. Ini memicu krisis 
diplomatik kecil.


Pejabat Vatikan menilai Pompeo mencoba menyeret Gereja Katolik ke dalam 
pemilihan presiden ( Pilpres) AS dengan mengecam hubungannya dengan 
China. Pompeo membantahnya.


"Dia (Pompeo) menjelaskan alasannya membuat pernyataan itu dan kami 
menjelaskan alasan kami mengapa kami berniat untuk bergerak maju di 
jalur yang telah kami pilih," kata Parolin.


Baca juga: Vatikan Nol Kasus Virus Corona, Paus Fransiskus: Krisis Telah 
Berlalu


Parolin mengatakan bahwa Vatikan "menegaskan (hak untuk bergerak maju) 
dengan pilihan yang telah dipikirkan, direfleksikan, didoakan, pilihan 
yang telah dibuat paus, oleh karena itu kebebasan untuk bergerak maju."


Kesepakatan 2 tahun Vatikan dengan Beijing memberikan keputusan akhir 
kepada paus atas pengangkatan uskup China. Parolin mengatakan Vatikan 
akan memperbaruinya ketika berakhir pada bulan ini.


Pejabat Vatikan mengatakan perjanjian itu tidak sempurna, tetapi baik 
untuk menjalin dialog dengan Beijing setelah beberapa dekade, di mana 
umat Katolik China yang setia kepada paus ditekan ke bawah.


Baca juga: Hari Ini, Basilika Santo Petrus di Vatikan Kembali Dibuka

Parolin mengatakan Pompeo telah menyatakan "pemahaman tentang cara 
Takhta Suci mendekati masalah ini."


Presiden Donald Trump telah berkampanye secara keras soal China 
menjelang pemilihan 3 November. Dia juga terkait dengan gerakan 
Protestan dan Katolik konservatif, banyak di antaranya mengkritik Paus 
Francis.


Dalam pidatonya di simposium pada Rabu, Pompeo tidak secara langsung 
membahas perjanjian Vatikan dengan Beijing, tetapi menggambarkan China 
sebagai pelanggar hak agama terburuk di dunia.


Baca juga: Basilika Santo Petrus di Vatikan Mulai Dibuka untuk Wisatawan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com  dengan 
judul "Berang Dikritik AS, Vatikan Tegaskan Miliki Hak Takhta Suci untuk 
Bentuk Kesepakatan Keuskupan dengan China", Klik untuk baca:


https://www.kompas.com/global/read/2020/10/02/093638270/berang-dikritik-as-vatikan-tegaskan-miliki-hak-takhta-suci-untuk-bentuk?page=all#page2.


Penulis : Shintaloka Pradita Sicca
Editor : Shintaloka Pradita Sicca

Download aplikasi Kompas.com  untuk akses 
berita lebih mudah dan cepat:

Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

[GELORA45] Re: [nasional-list] PKI sejarah pahit, perlu diketahui semua rakyat, sebut tokoh Sumsel ; Presiden ajak TNI berantas komunisme dan warisan PKI

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Dalam catatan sejarah Nasion Indonesia pada waktu Sidang Konstituante 
menentukan Konstitusi Negara Republik Indonesia di Bandung NU bersikap
bagaimana? Milih Pancasila atau lainnya? Apa sikap PKI thd Pancasila?
Kayaknya ulasan ini mengungkapkan kepahitan buruk sangka diri sendiri
yah.




Am Fri, 2 Oct 2020 09:49:23 +0800
schrieb "ChanCT sa...@netvigator.com [nasional-list]"
:

>   PKI sejarah pahit, perlu diketahui semua rakyat, sebut tokoh Sumsel
> 
> Jumat, 2 Oktober 2020 07:28 WIB
> 
> PKI sejarah pahit, perlu diketahui semua rakyat, sebut tokoh Sumsel
> 
> Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Selatan yang juga Ketua Partai 
> Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel Holdan. (FOTO ANTARA/Yudi Abdullah)
> 
> Semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda perlu mengetahui 
> sejarah pahit pemberontakan PKI yang akan mengubah ideologi Pancasila 
> dengan paham komunis sehingga akhirnya bisa dicegah gejala
> kebangkitan komunis
> Palembang (ANTARA) - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Selatan yang 
> juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) provinsi itu Ramlan Holdan 
> menyatakan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan aksi 
> pemberontakan serta antiagama yang dilakukan orang-orang partai
> tersebut merupakan sejarah pahit bagi bangsa ini yang perlu diketahui
> oleh semua lapisan rakyat.
> 
> "Semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda perlu mengetahui 
> sejarah pahit pemberontakan PKI yang akan mengubah ideologi Pancasila 
> dengan paham komunis sehingga akhirnya bisa dicegah gejala
> kebangkitan komunis," katanya di Palembang, Jumat.
> 
> Menanggapi pemutaran film sejarah Gerakan 30 September PKI pada 
> peringatan Hari Kesaktian Pancasila, menurut dia, hal itu tidak
> masalah dilakukan setiap tahun, namun perlu pelurusan sejarah
> terhadap adegan yang tidak sesuai dengan fakta saat peristiwa itu
> terjadi pada tahun 1965.
> 
> Pemutaran film setiap tahun menjelang peringatan Hari Kesaktian 
> Pancasila, kata dia,  dapat mengingatkan masyarakat bahwa pernah ada 
> gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI yang perlu 
> diwaspadai agar tidak bangkit kembali menorehkan sejarah pahit.
> 
> Melalui momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kata dia, 
> membuktikan ideologi tersebut teruji mampu mempertahankan
> Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga utuh.
> 
> "Kebangkitan komunis, pemberontakan, antiagama, dan upaya mengganti 
> ideologi Pancasila harus dilakukan penolakan bersama secara tegas
> tanpa kompromi," katanya.
> 
> Kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, katanya, perlu terus 
> diperkuat dengan mengaplikasikan semua asas Pancasila secara utuh
> dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
> 
> Ia menegaskan lima butir sila yang menjadi asas atau dasar dari 
> kehidupan berbangsa dan bernegara harus diterapkan secara utuh, tidak 
> boleh hanya satu atau dua sila saja, karena satu sama lain terkait 
> mewujudkan tujuan bernegara.
> 
> Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, jika masyarakat 
> berketuhanan secara utuh pasti manusianya dapat berlaku adil dan 
> memiliki adab, yang diwujudkan dalam sila kedua.
> 
> Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, jika masyarakatnya
> mampu berperilaku adil dan memiliki adab yang baik, maka rakyat akan
> bersatu padu dan negara menjadi kuat, sebagaimana sila ketiga.
> 
> Sila ketiga Persatuan Indonesia, jika masyarakat sudah memiliki rasa 
> persatuan, maka demokrasi Pancasila akan berjalan secara utuh 
> sebagaimana sila keempat.
> 
> Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
> Permusyawaratan/perwakilan, jika rakyat dipimpin secara hikmat dan 
> diwakili oleh orang yang bijaksana dalam melakukan musyawarah untuk 
> mencapai mufakat, maka antara yang memberi kepercayaan dan yang 
> mendapatkan kepercayaan atau mandat tidak akan merasa saling curiga, 
> saling menipu sehingga sila ke lima yang menjadi tujuan akhir
> berbangsa dan bernegara akan terwujud.
> 
> Sedangkan pada sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
> Indonesia merupakan tujuan akhir berbangsa dan bernegara, menjadi
> perhatian dan upaya bersama agar dirasakan semua lapisan masyarakat,
> demikian Ramlan Holdan.
> 
> *Baca juga:Presiden ajak TNI berantas komunisme dan warisan PKI 
> *
> 
> *Baca juga:Prabowo Subianto: Tingkatkan kewaspadaan bahaya laten
> komunis
> 
> 
> Baca juga:Negara tidak berencana minta maaf kepada PKI 
> 
> 
> Baca juga:Menhan Ryamizard: waspadai bahaya laten komunis 
> *
>  
> 
> 
> Pewarta: Yudi Abdullah
> Editor: Andi Jauhary
> 
> 
>   Presiden ajak TNI berantas komunisme dan warisan 

[GELORA45] CCTV「“中國夢·祖國頌”——2020國慶特別節目」

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 CCTV「“中國夢·祖國頌”——2020國慶特別節目」

*Malam Kesenian ["Mimpi Tiongkok -- Puji Tanahair"] *

*https://www.youtube.com/watch?v=UsFq5v7TrWs*