[GELORA45] Pola Baru Pembangunan Tiongkok ; Media AS Soroti Jumlah Wisatawan Tiongkok Selama Liburan Panjang Hari Nasional Tiongkok

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Pola Baru Pembangunan Tiongkok


 Menambah Tenaga Penggerak kepada Pemulihan Ekonomi Dunia

http://indonesian.cri.cn/20201003/83e31c4a-377c-d727-e535-7a878d50395e.html
2020-10-03 14:08:53

Pola Baru Pembangunan Tiongkok Menambah Tenaga Penggerak kepada 
Pemulihan Ekonomi Dunia_fororder_1235924221


Selama liburan Hari Nasional dan Hari Tiongciu Tiongkok tahun ini, 
sangat tinggi kegairahan konsumsi rakyat Tiongkok yang mencapai hasil 
positif penanggulangan wabah. Menurut data yang diumumkan Kementerian 
Kebudayaan dan PariwisataTiongkok. Pada hari ini liburan kali ini, di 
seluruh negeri telah diterima wisatawan 97 juta orang yang berarti 
bertambah 73,8 persen dibandingkan masa sama tahun ini, dan telah 
direalisasi pendapatan pariwisata 76,65 miliar yuan yang naik 68,9 
persen dibandingkan masa sama tahun lalu. konsumsi yang terus menanjak 
dengan efektif membantu Tiongkok membentuk pola baru pembanguan dengan 
siklus di dalam negeri sebagai induknya dan saling pendorongan siklus di 
dalam dan luar negeri.


Pola Baru Pembangunan Tiongkok Menambah Tenaga Penggerak kepada 
Pemulihan Ekonomi Dunia_fororder_9952701


 Sejak krisis meneter internasional tahun 2008, ekonomi dunia selalu 
berada pada penyesuaian kembali yang mendalam, di tambah dampak wabah 
Covid-19 dan dampak unilateralisme dan unilateralisme terhadap rantai 
industri global, jalan pemulihan ekonomi dunia boleh dikatakan adalah 
sangat rumit dan susah. Ekonomi Tiongkok mendatangkan cahaya kepada 
ekonomi dunia yang suram.


Padahal, sejak terjadinya krismon internasional tahun 2008, ekonomi 
Tiongkok mulai beralih ke siklus besar di dalam negeri sebagai induknya. 
Tingkat sumbangan kebutuhan di dalam negeri kepada pertumbuhan ekonomi 
sejak tahun 2008 terus melampaui 100 persen dalam 7 tahun 
berturut-turut. Maka dapat dilihat, pola baru pembangunan merupakan 
suatu hal yang wajar di atas dasar praktek jangka panjang sebelumnya dan 
ini sepenuhnya mengikuti tren perkembangan ekonomi Tiongkok, dan ini 
juga merupakan tindakan inisiatif Tiongkok yang berpandangan jauh, 
mutlak bukan  tanggapan pasif di latar belakang bertambahnya 
ketidak-pastian lingkungan luar.


Pola Baru Pembangunan Tiongkok Menambah Tenaga Penggerak kepada 
Pemulihan Ekonomi Dunia_fororder_1171051671


Pola baru dengan berintikan siklus di dalam negeri itu berarti akan 
diperluasnya kebutuhan di dalam negeri sebagai titik tolak strategis dan 
juga merupakan tenaga penggerak mengubah potensi kebutuhan domestik yang 
masif menjadi pembangunan yang bermutu.


Yang patut ditunjukkan, pola baru pembangunan mutlak bulan siklus di 
dalam negeri yang tertutup melainkan siklus ganda dalam dan luar negeri 
yang terbuka dan ini akan memungkinkan hubungan Tiongkok dengan ekonomi 
dunia menjadi lebih erat.




 Media AS Soroti Jumlah Wisatawan Tiongkok Selama Liburan Panjang Hari
 Nasional Tiongkok

http://indonesian.cri.cn/20201003/b9f21b2c-e117-a9dd-7198-c379eef37848.html
2020-10-03 14:05:08

Pandemi Covid-19 masih belum mereda di dunia, namun kegairahan 
perjalanan selama liburan panjang Hari Nasional Tiongkok telah 
mengundang perhatian media Amerika Serikat (AS). CNN, AP dan Bloomberg 
News berturut-turut mengeluarkan laporan tentang “Pekan Emas Hari 
Nasional Tiongkok”, mengakui hasil penanggulangan wabah Tiongkok dan 
menyatakan telah melihat “kepercayaan diri” Tiongkok.


CNN dalam laporan yang berjudul “Tiongkok berhasil mengontrol wabah 
Covid-19, sekarang ratusan juta orang mulai berlibur bersama” dengan 
mengutip data dari Institut Pariwisata Tiongkok tentang jumlah wisatawan 
domestik Tiongkok yaitu 550 juta orang. CNN menilai kegairahan 
pariwisata selama pekan emas ini sebagai “manifestasi kepercayaan diri” 
atas hasil penanggulangan wabah.


AP melaporkan, kini tiada negara lain manapun yang dapat mengizinkan 
begitu banyak orang bebas berpariwisata di dalam negerinya.


Bloomberg News mengatakan, para bos maskapai di seluruh dunia yang 
terganggu wabah Covid-19 itu pekan ini harus mengarahkan “mata cenburu” 
ke Tiongkok, karena jutaan orang akan bepergian dengan menumpang pesawat 
terbang selama liburan Hari Nasional Tiongkok, sehingga maskapai 
Tiongkok akan lebih dahulu keluar dari dampak wabah dan pulih normal.

[GELORA45] Negara Tenteram, Rakyat Bahagia

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Negara Tenteram, Rakyat Bahagia

2020-10-03 14:31:27 
http://indonesian.cri.cn/20201003/1850a2d4-3a4d-1330-b670-16af1131914a-4.html
Negara Tenteram, Rakyat Bahagia_fororder_1123513830_15383992520401n 
<http://indonesian.cri.cn/20201003/1850a2d4-3a4d-1330-b670-16af1131914a-2.html> 



Pada tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober, yaitu sehari sebelum 
Liburan Hari Nasional dan hari pertama Liburan Hari Nasional Tiongkok, 
di banyak daerah terjadi kemacetan, khususnya di jalan tol. Namun yang 
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, banyak orang yang mengalami 
kemacetan tidak marah-marah malah mereka mengatakan ini kebahagiaan bagi 
mereka walaupun macet. Mengapa sikap orang berubah? Karena setelah 
mengalami Liburan Tahun Baru Imlek yang sepi sebab wabah Covid-19, orang 
menyadari kota yang ramai, daerah objek wisata yang padat orangnya, 
restoran yang penuh, tiket kereta api cepat yang sulit dibeli semuanya 
memperlihatkan lalu lintas yang sibuk, daya konsumsi yang kuat di 
Tiongkok, dan ini justru adalah manifestasi  kedinamisan ekonomi Tiongkok.
Selama liburan Tahun Baru Imlek pada awal tahun ini, orang masih belum 
dapat menikmati liburan, wabah yang terjadi mendadak mengganggu langkah 
perkembangan Tiongkok di berbagai bidang. Kereta api cepat yang kosong, 
dinas penerbangan yang berkurang terus, dan jalan-jalan sepi di kota. 
Pada saat itu, orang merindu keramaian hari-hari sebelumnya. Dengan 
upaya perjuangan selama beberapa bulan, Tiongkok pada pokoknya berhasil 
mengontrol menularnya wabah. Sekarang adalah liburan panjang yang 
pertama setelah wabah dikontrol, keramaiannya kembali datang seperti 
hari-hari sebelumnya. Maka, orang yang mengalami kemacetan tidak 
marah-marah seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun jalan macet, tapi 
itu tidak bisa juga menghalangi langkah orang yang pulang ke kampung, 
mereka menghargai keamanan negara, juga mengetahui betul, dengan adanya 
peredaran, ekonomi Tiongkok baru bisa berkembang secara baik. Pada 
halnya, hasil pemulihan ekonomi Tiongkok nyata. Menurut laporan situasi 
ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang diumumkan Bank Dunia pada tanggal 28 
September, pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mencapai 2%, lebih tinggi 1 
poin dari pada 1% yang diperkirakan pada awal Juni. Ini adalah pengakuan 
badan ekonomi berwenang terhadap pemulihan ekonomi Tiongkok, juga adalah 
penilaian yang sesuai dengan faktanya.
Dunia kini tidak tenang, orang Tiongkok yang banyak mengalami 
kesengsaraan mengetahui betul, negaranya tenteram dan rakyat baru bisa 
berbahagia, sedangkan Tiongkok yang mengalir baru bisa memperlihatkan 
kedinamisan ekonomi.


Negara Tenteram, Rakyat Bahagia_fororder_1123513830_15383992522481n

[GELORA45] Isu PKI Gerus KAMI?

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Isu PKI Gerus KAMI?

F63-Saturday, October 3, 2020 
14:00

/Moeldoko dan Gatot Nurmantyo (Foto: Kompas)/

/6 min read/


   *Presidium gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
   Gatot Nurmantyo kembali menyinggung soal kebangkitan Partai
   Komunis Indonesia (PKI). Setiap tahun, isu PKI memang selalu
   menghantui masyarakat ketika momen peringatan peristiwa
   G30S/PKI. Di tengah kekisruhan pandemi seperti saat ini,
   tepatkah KAMI mengangkat isu PKI sebagai konsentrasi kritik?*



*PinterPolitik.com* 

Seperti sudah menjadi agenda tahunan, isu seputar Partai Komunis 
Indonesia (PKI) selalu bangkit dari kuburnya saban 30 September. 
Diskursus mengenai sejarah tahun 65 kembali menyeruak hingga membuat 
pengalaman traumatik tersebut terus tereproduksi di muka khalayak.


Meski tahun ini ruang publik sudah cukup sesak dijejali pemberitaan 
mengenai pagebluk yang kian tak terkendali, nyatanya selalu masih ada 
tempat tersisa untuk isu bangkitnya PKI. Tahun ini terbitnya isu 
tersebut agaknya disponsori presidium gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan 
Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo.


Bagaimana tidak, jelang tutup bulan September, Gatot tiba-tiba membuat 
heboh pemberitaan dengan*mengaku* 
dirinya 
dilengserkan dari pucuk pimpinan TNI dilatarbelakangi oleh perintah 
untuk menonton film pemberontakan G30S/PKI yang Ia keluarkan saat masih 
mengampu jabatan Panglima.


Sontak pernyataan Gatot ini*memantik* 
respons 
sinis dari kubu pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga 
senior Gatot di TNI, Moeldoko sepertinya menjadi pihak yang paling keras 
bereaksi. Selain menampik pernyataan Gatot, Moeldoko juga turut 
menyentil KAMI agar tak mengganggu stabilitas poliik nasional.


Kendati terkesan reaktif, namun kritik Moeldoko terhadap KAMI tersebut 
sebenarnya tidaklah salah sasaran. Mengingat isu*kebangkitan 
*komunisme 
memang menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan yang diajukan KAMI 
terhadap pemerintah


Meski selalu diributkan setiap tahun, namun faktanya tak terlalu banyak 
masyarakat yang percaya akan isu kebangkitan PKI. Berdasarkan*survei 
*yang 
dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) hanya 14 
persen responden yang menganggap isu itu nyata.


Sejumlah pengamat bahkan*menilai* 
isu 
PKI hanyalah jualan politik tahunan. Isu tersebut terus muncul lantaran 
dijadikan komoditas oleh segelintir politisi.


Lantas jika memang isu PKI dihembuskan untuk kepentingan politik, 
tepatkah gerakan KAMI mengangkat isu tersebut di situasi terkini?



   *PKI Sudah Usang?*

Sedari awal terbentuk, KAMI sebenarnya membawa angin segar bagi publik. 
Hal ini lantaran perubahan peta politik pasca Partai Gerindra merapat ke 
kubu pemerintah membuat parlemen praktis kehilangan daya kritisnya.


Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menyebut 
dewan sejauh ini hanya menjadi 'pemandu sorak' pemerintah pusat.


Legislator dianggap*gagal 
*memperjuangkan 
aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Contohnya dalam 
hal pelaksanaan Pilkada 2020, di mana sebagian besar masyarakat 
menghendaki adanya penundaan, namun di lain sisi, DPR selaku wakil 
rakyat malah mendukung keputusan pemerintah yang ingin melanjutkan pesta 
demokrasi di tengah pandemi.


Meski berada di luar parlemen, kemunculan KAMI yang bertujuan untuk 
mengkritik kinerja pemerintah dapat menjadi kekuatan penyeimbang untuk 
mengisi kekosongan peran oposisi. Apalagi dalam beberapa kesempatan, 
KAMI sebenarya satu nafas dengan pendapat umum masyarakat seperti dalam 
hal pelaksanaan Pilkada 2020.


Namun belakangan ini, KAMI, khususnya Gatot, justru terlalu fokus 
berkutat di isu PKI. Padahal ada banyak aspek dari kegagalan kinerja 
pemeritah yang lebih layak mendapat perhatian publik.


Robin Koerner dalam*tulisannya 
*yang 
berjudul/The Mistake You Make in Every Political Argument/mengatakan 
kekeliruan paradigma adalah salah satu alasan logis mengapa sebuah 
argumen politik gagal untuk meyakinkan publik.


Mengutip pernyataan Daniel Patrick Moynihan, Robin mengatakan bahwa 
setiap orang memang berhak atas 

[GELORA45] Ternyata,3 Dari 4 Deputi Di Istana Maruf Amin Kosong

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Selama in MA sebagai wakil raja tidak banyak bersuara dan tampil di depan
umum. Apakah kedudukan beliau ditempatkan  hanya sebagai boneka hiasan
dinding istana?.*


https://www.harianaceh.co.id/2020/08/28/ternyata-3-dari-4-deputi-di-istana-maruf-amin-kosong/


Minggu, 4 Oktober 2020


*Ternyata, 3 Dari 4 Deputi Di Istana Maruf Amin Kosong*

 *Redaksi HAI* 

 Jumat, 28/08/2020 - 09:53 WIB




Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih cawe-cawe di Istana Wakil Presiden
karena banyak orangnya yang belum digeser.

Hal ini yang kemudian membuat Wapres Maruf Amin bagai burung dalam sangkar
yang tidak mampu bereksplorasi tinggi.

Begitu kira-kira simpulan dari pernyataan Indonesia Police Watch (IPW) Neta
S. Pane atas kondisi yang melilit Maruf Amin.

Dia menyampaikan pernyataan itu setelah mendengar kabar bahwa sejak Maruf
dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2019, baru bisa ditemui oleh tim
sukses dan pendukungnya pada 20 Agustus 2020 yang lalu atau bertepatan
dengan hari libur 1 Muharam.

Redaksi kemudian menelusuri siapa saja pejabat yang berada di lingkaran
pertama Wapres Maruf Amin.


Berdasarkan penelusuran redaksi di laman wapresri.go.id, Kepala Sekretariat
Wakil Presiden (Seswapres) masih dipegang oleh Mohamad Oemar.

Mohamad Oemar adalah seswapres yang menjabat di era tiga wakil presiden.
Dia mulai menjabat seswapres di tahun 2011 atau saat Boediono menjabat
sebagai wapres.

Oemar tetap bertahan sekalipun Wapres Boediono telah habis jabatan dan
diganti Jusuf Kalla di tahun 2014. Begitu juga saat JK sudah habis masa
jabatan, mantan dubes untuk Italia itu masih menjadi seswapres untuk Maruf
Amin di tahun 2019 hingga sekarang.



Selanjutnya, di bagan deputi bidang, redaksi melihat ada tiga dari empat
deputi yang kosong.

Deputi yang kosong itu adalah Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi,
Infrastruktur, dan Kemaritiman; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan; dan Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pemerintahan.

Sementara yang terisi jabatan adalah Deputi Bidang Administrasi yang
diduduki Guntur Iman Nefianto.

Dalam laman ini juga disebut sebanyak 8 nama Staf Khusus Wakil Presiden,
yaitu Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Aziz, Satya Arinanto, Sukriansyah
Latief, Robikin Emhas, Mohamad Nasir, Lukmanul Hakim, dan Masykuri Abdillah.

Sedangkan Staf Ahli Wakil Presiden berjumlah 14 orang. Mereka antara lain
Saleh Husin, Bambang Widianto, Fadhil Hasan, Noor Marzuki, Farhat Brachma,
Buntario Tigris, dan Nurdin Tampubolon.

Selanjutnya, M. Iriawan, Herman Widjojo, Berlin Haporsan Manurung, Andre
Sukendra Atmadja, Abdul Rasyid Johan Tedja Surya, dan Iggi Haruman Achsien.

Lalu siapa orang-orang JK yang dimaksud IPW masih ada di lingkaran Istana
Wapres?

[GELORA45] AKHIRNYA!! RESMI DITANGKAP PKl DALANG BESAR KEJADIAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA!! PKl KEJANG!!

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=VxfdL1Cxh9I
*

[GELORA45] KeselamatanLebih Dibutuhkan Dibanding Pesta Demokrasi Yang Membusuk

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.harianaceh.co.id/2020/09/30/keselamatan-lebih-dibutuhkan-dibanding-pesta-demokrasi-yang-membusuk/*



*Keselamatan Lebih Dibutuhkan Dibanding Pesta Demokrasi Yang Membusuk*

 *Redaksi HAI* 

 Rabu, 30/09/2020 - 19:45 WIB




*Jakarta* – Tingginya penularan dan angka kematian akibat Covid-19 menjadi
alasan kuat untuk menunda pilkada 2020. Selain itu, Covid-19 juga telah
berdampak pada sisi sosial dan ekonomi

Atas dasar itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan
Publik Busyro Muqoddas menilai kebutuhan dasar rakyat saat ini bukanlah
politik, melainkan keselamatan dan kesehatan.

“Kebutuhan mendasar rakyat sekarang ini adalah kesehatan dan keselamatan
jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan Desember,” kata Busyro
Muqoddas dalam webinar bertajuk ‘Pilkada Berkualitas Dengan Protokol
Kesehatan: Utopia Atau Realita?’ oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
PP Muhammadiyah, Rabu (30/9).

Selain itu, gelaran pilkada di tengah pandemi juga dikhawatirkan
memunculkan konflik horizontal. Pasalnya berdasarkan pengalaman, potensi
konflik nyaris tak terelakkan dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan itu..

“Kebutuhan mendasar rakyat itu agar mereka terhindar dari bentrok konflik
horizontal. Dari Pemilu ke Pemilu, Pilkada ke Pilkada, kita mengikuti tidak
mungkin tidak ada bentrok. Itulah yang harus dihindari ketika bentrok
terjadi, interaksi dan bagaimana bentrok harus pakai masker? Bentrok mesti
harus full contact dan itu berbahaya sekali,” tekannya.



Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut mantan Wakil Ketua KPK itu yakni
masalah politik transaksional yang semakin vulgar dan disetir oleh
pihak-pihak yang berkepentingan.


“Semakin vulgarnya dominasi cukong sebagai rentenir politik dalam proses
pembusukan demokrasi, yaitu demokrasi pilkada yang akan memperkuat praktik
money politic. Hasilnya apa? Hasilnya praktik demokrasi yang liberal
transaksional,” pungkasnya.

Selain Busyro Muqoddas, hadir secara virtual dalam webinar tersebut antara
lain; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Komisnioner KPU Ilham Saputra,
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Wakil Ketua Eksternal Komnas
HAM Amiruddin Al-Rahab.

Kemudian, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono,
Perwakilan Ditjen Otda Kemendagri Saydiman, dan Anggota Bawaslu Rahmat
Bagja. (Rmol

)

[GELORA45] Fw: [nasional-list] MENGEJUTKAN! BERITA HARI INI, SBY DAN GATOT MELAWAN 5 JENDERAL REZIM JOKOWI, MOELDOKO, AGUM GUMELAR

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Melanjutkan "Urusan Angkatan Darat" sejak limapuluhlima tahun yang lalu.

Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

Datum: Sat, 3 Oct 2020 20:22:58 +0200
Von: "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [nasional-list]"
 An: undisclosed-recipients:;
Betreff: [nasional-list] MENGEJUTKAN! BERITA HARI INI, SBY DAN GATOT
MELAWAN 5 JENDERAL REZIM JOKOWI, MOELDOKO, AGUM GUMELAR


Ayo monggo-monggo para pendawa baku hantam sampai peot supaya ramai

*https://www.youtube.com/watch?v=Ibmw_RWsoVw
*












 

 




  
  
  Ayo monggo-monggo para pendawa baku hantam sampai peot supaya ramaihttps://www.youtube.com/watch?v=Ibmw_RWsoVw



 

[GELORA45] Eric Clipton

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Wah malam minggu ini menikmati permainan rombongannya Eric Clipton.
Salam. Lusi.-

Eric Clapton - Change The World (Live Video) | Warner Vault

https://tr-cam.com/video/bocDpFVhyDw/eric-clapton-my-father-s-eyes-official-music-video-warner-vault.html

[GELORA45] MENGEJUTKAN! BERITA HARI INI, SBY DAN GATOT MELAWAN 5 JENDERAL REZIM JOKOWI, MOELDOKO, AGUM GUMELAR

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Ayo monggo-monggo para pendawa baku hantam sampai peot supaya ramai

*https://www.youtube.com/watch?v=Ibmw_RWsoVw
*

[GELORA45] Analis: Kotak kosong Pilkada Semarang diprediksi mendapatkan suara

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1762725/analis-kotak-kosong-pilkada-semarang-diprediksi-mendapatkan-suara




Analis: Kotak kosong Pilkada Semarang diprediksi mendapatkan suara

Sabtu, 3 Oktober 2020 18:33 WIB

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi-Hevearita 
G Rahayu (Hendi-Ita) (ANTARA/ I.C.Senjaya)
Semarang (ANTARA) - Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang 
Yuwanto mengatakan kotak kosong yang akan menjadi lawan pasangan calon Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi-Hevearita G Rahayu 
(Hendi-Ita) diprediksi mendapatkan suara dalam Pilkada 9 Desember 2020.

"Dalam teori, hal semacam itu disebut perilaku pemilih atau 'voting behavior'," 
kata Yuwanto di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, meski pasangan Hendi-Ita diusung dan didukung seluruh partai 
politik dalam Pilkada 2020, diperkirakan ada yang memilih kotak kosong saat 
pemungutan suara nanti.

Baca juga: Hendi-Ita targetkan 90 persen suara di Pilkada 2020

"Kalau 100 persen memilih Hendi-ita kecil kemungkinannya. Pasti ada yang pilih 
kotak kosong," kata dosen politik dan pemerintahan Undip tersebut.

Ia menilai, dalam realita politik merupakan hal yang wajar jika masyarakat ada 
yang memilih kotak kosong dalam pemilu yang hanya diikuti calon tunggal..

Kehendak partai politik pengusung dan pendukung, lanjut dia, belum tentu 
merepresentasikan kehendak rakyat.

Meski demikian, menurut dia, kondisi tersebut tidak perlu menjadi hal yang 
perlu dipikirkan secara serius karena pasangan Hendi-Ita diperkirakan menang 
mutlak dalam Pilkada 2020.

Baca juga: Pasangan Hendi-Ita tanpa juru kampanye nasional

Justru yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, kata dia, 
memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi untuk datang ke TPS pada 9 Desember 
2020.

"Ini bukan hanya tugas KPU, tetapi tugas seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Ia mencontohkan partai politik pengusung dan pendukung Hendi-Ita harus lebih 
menggencarkan sosialisasi ke masyarakat.

"Jangan sampai karena berpikir Hendi-Ita pasti jadi, kemudian tidak datang ke 
TPS," katanya.

Pilkada Kota Semarang 2020 dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon.

Baca juga: KPU Semarang belum akan tambah TPS

Pasangan calon petahana Hendrar Prihadi-Hevearita G Rahayu kembali mencalonkan 
diri dalam Pilkada 2020 dengan diusung oleh sembilan partai politik penghuni 
DPRD Kota Semarang serta lima partai politik nonparlemen.

Sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang tersebut, yakni PDIP, 
Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, PAN, Partai NasDem, 
dan PSI.

Adapun lima partai pendukung pasangan ini, yakni PKPI, Partai Hanura, Partai 
Berkarya, PBB, Partai Gelora, dan PPP.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

[GELORA45] Meringkas Sejarah

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1952-meringkas-sejarah



Sabtu 03 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Meringkas Sejarah 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Meringkas Sejarah MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. SEJARAH 
terus dipergunjingkan hari-hari ini. Ada yang bicara versi-versi dalam sejarah, 
seperti mempertanyakan siapa saja yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai 
Gerakan 30 September. Ada yang mengaitkan dengan isu kebangkitan Partai Komunis 
Indonesia (PKI) hingga ada yang meributkan soal sejarah yang diwacanakan bukan 
lagi menjadi mata pelajaran wajib di SMA. Kendati locus delicti-nya 
berbeda-beda, secara umum bisa disimpulkan dalam frasa ‘meringkas sejarah’. Ada 
pula yang berolok-olok dengan menyebut beragam aksi tersebut dengan kalimat 
‘meringkus sejarah’. Dalam soal versi sejarah, mantan Panglima TNI Jenderal 
(Purn) Gatot Nurmantyo sangat getol memanfaatkan momentum September sebagai 
bulan ‘kewaspadaan terhadap kebangkitan PKI’. Isu itu bahkan ia kait-kaitkan 
dengan pencopotan dirinya dari jabatan Panglima TNI. Sang jenderal berupaya 
meyakinkan publik bahwa ajakannya untuk nonton bareng film G-30-S/PKI membuat 
simpatisan PKI gerah lalu berujung pada pencopotan dirinya. Tapi, apakah logika 
konspiratif yang dibangun Gatot bahwa ia diganti karena getol mengajak publik 
nobar ialah fakta? Hingga detik ini tidak ada penjelasan yang memadai, apalagi 
meyakinkan. Fakta yang terang-benderang ialah saat Presiden Joko Widodo 
melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan dirinya pada 
8 Desember 2017, Gatot legawa. Saat itu ia mengatakan, “Kita jangan melihat 
akhirnya, tapi seharusnya tanya, dong, berapa lama saya menjabat. Saya menjabat 
dua tahun lebih. Jadi, ya, sudah sewajarnya. Ini positif.” Begitu pula dengan 
isu kebangkitan PKI yang kerap Gatot dan sejumlah kalangan gaungkan. Sejarah 
yang masih menyediakan banyak versi itu hendak ‘diringkas’ menjadi satu versi: 
bahaya laten PKI. Apakah peringkasan itu berhasil membuat publik percaya? 
Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) justru 
menggambarkan sebaliknya, yakni publik sudah tidak tertarik dengan isu 
kebangkitan PKI. Hasil survei menunjukkan sejak 2016, persentase yang percaya 
dengan isu kebangkitan PKI hanya di kisaran 10%-16%. Survei terbaru, yang 
dilakukan SMRC terhadap 1.203 responden pada 23 hingga 26 September 2020, 
menunjukkan dari 36% responden yang mengetahui isu kebangkitan PKI, hanya 14% 
yang setuju dengan kebenaran isu tersebut. Hampir 61% menyatakan tidak percaya. 
Mengapa minat masyarakat terhadap isu kebangkitan PKI minim? Dari survei itu 
tergambar bahwa publik sudah makin tahu dan belajar beragam informasi yang 
mereka dapatkan dari sumber-sumber yang mereka percayai. Walhasil, mereka sudah 
lebih ‘melek sejarah’. Dengan belajar sejarah, mereka tidak lagi menarik 
kesimpulan secara melompat. Melek sejarah membuat persepsi bahwa sejarah penuh 
dengan perdebatan tentang masa lalu, banyak versi, ada intervensi, tidak 
futuristik, sukar maju, bisa dihindari. Kesimpulannya, anggapan bahwa mata 
pelajaran sejarah tidak perlu mandatori, tidak usah fardhu ‘ain atau wajib, 
cukup mubah, alias boleh ya boleh tidak, mesti diluruskan. Banyak yang 
khawatir, cara berpikir seperti katak melompat itu pula yang terjadi saat 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan mata pelajaran 
sejarah tak lagi wajib untuk siswa SMA dan sederajat. Di kelas 10, sejarah 
digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di kelas 11 dan 12, 
mata pelajaran sejarah hanya masuk kelompok peminatan yang tak bersifat wajib. 
Hal itu tertuang dalam file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan 
kurikulum dan assessment nasional, pertengahan bulan lalu. Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nadiem Makarim memang sudah ‘mengklarifi kasi’ dengan 
menggaransi bahwa mata pelajaran sejarah tidak akan dihapus dari bangku SMA. 
Bahkan, Mas Menteri mencoba meyakinkan publik bahwa ia lahir dari keturunan 
pejuang sehingga mustahil baginya hendak ‘meringkus’ mata pelajaran sejarah. 
Tapi, hingga detik ini tidak ada klarifikasi yang clear ihwal rencana 
memubahkan mata pelajaran sejarah itu. Walhasil, klarifi asi itu tetap tidak 
menjelaskan duduk perkara sesungguhnya. Menyederhanakan kurikulum baik adanya 
untuk mengurangi ‘beban’ murid. Tapi, melakukannya dengan cara meringkas 
sejarah menjadi mata pelajaran pilihan sama saja menganggap sejarah bukan mata 
pelajaran penting. Padahal, kontribusi sejarah bagi peradaban dan beragam 
keunggulan tidak bisa diremehkan. Itulah mengapa Presiden Pertama RI Soekarno 
sampai mewanti-wanti agar kita ‘jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’. Ahli 
sejarah dunia Herodotus mengatakan historia vitae magistra (sejarah adalah guru 
kehidupan). Bahkan, dalam pernyataan lebih keras sejarawan Sartono Kartodirdjo 
mengatakan ‘manusia yang kehilangan kesadaran sejarah pada dasarnya 

[GELORA45] Presiden: Prioritas Kesehatan, Namun Tidak Mengorbankan Ekonomi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/350012-presiden-prioritas-kesehatan-namun-tidak-mengorbankan-ekonomi




Sabtu 03 Oktober 2020, 21:23 WIB 

Presiden: Prioritas Kesehatan, Namun Tidak Mengorbankan Ekonomi 

Dhika kusuma winata | Humaniora 

  Presiden: Prioritas Kesehatan, Namun Tidak Mengorbankan Ekonomi ANTARA 
FOTO/HO/Setpres-Lukas Presiden Joko Widodo PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan 
selama tujuh bulan ini pemerintah terus bekerja keras menghadapi tantangan 
besar pandemi covid-19. Presiden menegaskan pemerintah bertindak cepat dan 
mengatur keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal 
itu disampaikannya melalui pernyataan video yang diunggah Sekretariat Presiden, 
Sabtu (3/10) malam. Presiden menegaskan sejak awal kesehatan publik merupakan 
prioritas utama namun pemerintah juga tidak mengorbankan ekonomi karena juga 
akan berdampak bagi kehidupan masyarakat. "Strategi pemerintah sejak awal 
adalah mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali kesehatan masyarakat, 
kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan 
berarti mengorbankan ekonomi," ucap Presiden. Baca juga: Tower 4 dan 5 Wisma 
Atlet Terisi 61,4% Jokowi menyatakan menjadikan kesehatan sebagai prioritas 
bukan berarti harus mengorbankan aspek ekonomi. Jika mengorbankan ekonomi, 
imbuh Presiden, masyarakat juga akan terdampak kehidupannya. Sebab itu, 
ujarnya, pemerintah juga mengeluarkan tindakan untuk meminimalkan dampak 
ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi. "Karena jika kita mengorbankan 
ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini 
bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan 
yang pas," ucapnya. Presiden juga menyatakan penanganan pandemi di Indonesia 
tidaklah seburuk yang disebutkan oleh banyak pihak. Ia menyebut kerap kali 
Indonesia dibandingkan secara tidak pas dengan negara-negara berpenduduk kecil 
yang kemudian tidak menggambarkan kondisi Indonesia dengan populasi yang besar. 
"Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara kecil yang penduduknya sedikit, 
tentu perbandingan seperti itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya," 
ujarnya. Bila dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk besar, jelas 
Jokowi, kasus penyebaran dan tingkat kematian akibat covid-19 di Indonesia 
masih lebih baik dibandingkan negara-negara dalam kategori yang sama tersebut. 
Berdasarkan data per 2 Oktober, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat 
kasus positif covid-19 dari semua negara-negara di dunia dengan jumlah sebanyak 
295.499 kasus. "Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga 
berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh bila dibandingkan 
negara kita. Misalnya Amerika Serikat di peringkat pertama dengan 7.495.136 
kasus, disusul India dengan 6.397.896 kasus, Brasil dengan 4.849.229, dan Rusia 
dengan 1.194.643 kasus," ucap Presiden.(OL-4)  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/350012-presiden-prioritas-kesehatan-namun-tidak-mengorbankan-ekonomi

[GELORA45] BERITA TERBARU HARI INI ~ RIBUAN BURUH KEPUNG ISTANA

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=cz0AapTS3vY
*

*Di NKRI tidak ada partai politik yang membela dan memperjuangkan hak dan
kepentingan buruh maupun tani  *

[GELORA45] OpenLetter to Indonesian Foreign Minister Regarding Warning to Vanuatu

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://suarapapua.com/2020/10/03/open-letter-to-indonesian-foreign-minister-regarding-warning-to-vanuatu/


Open Letter to Indonesian Foreign Minister Regarding Warning to Vanuatu

*Penulis* *Suara Papua* 

3 Okt 2020, 2:07 WP

Silvany Austin Pasaribu, Indonesian Diplomats at the UN Forum. (Screenshot
- SP)
Dear, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

*Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M.
*

To Whom I Respect,

ads

May you always be in a good and healthy condition and protected by God.

My name is Christin Chatrin Nebore
,
a student who was born and raised in the city of Sorong, West Papua.

On this occasion, we disagreed with the answers and statements of the
diplomat representatives of the Republic of Indonesia at the 75th UN
General Assembly held on Saturday, September 26, 2020.

Related with the speech of the Prime Minister of the Republic of Vanuatu,
he spoke about human rights violations in Papua in his speech. Of course,
the Minister must have found out in advance. However, there were some firm
answers given by the sister with the initials SAP. Actually, it does not
match the reality experienced by indigenous Papuans in Indonesia.

She rebuked the Republic of Vanuatu, which was considered to have an
unhealthy obsession with how Indonesia should govern its own country, and
lost the essence of the fundamental principles in the UN Charter. That the
Indonesian nation, which is spread across more than 17,400 islands, is
committed to human rights, respects diversity, and respects tolerance.
Everyone has something in common in the third-largest democracy in the
world, promoting and protecting human rights where every individual has
equal rights under the law.

*Baca Juga:  *
*Abua
Yikwa dan Yandu Kogoya Korban Rasisme Bebas dari Lapas Abepura*


Apart from that, Indonesia has ratified international conventions on the
elimination of all forms of racial discrimination. As well as telling that
Vanuatu is not a representation of the Papuan people and must stop
imagining being them (Papua).

But the reality is that human rights violations and racial discrimination
have indeed occurred, are still happening, and are experienced by the
Papuan people wherever we are from the past until now. Even if it has not
been resolved fairly, her answer was to cover this fact from the outside
world and hurt the hearts of the Papuan people. The proof is that the mass
media rarely cover news about cases of human rights violations in Papua,
the Special Autonomy that has been granted has not succeeded in making the
Papuan people prosperous, and now the whole community rejects Special
Autonomy Volume II.

In addition, there was the Biak Massacre case July 6, 1998, the massacre
Wasior’s case in June 2001, the Massacre Wamena’s case April 2003, the
Massacre Paniai’s case (Enarotali) December 8, 2014, the Nduga case
December 2, 2018, and most recently the case of racial discrimination
experienced by native students. Papua in Surabaya, August 16, 2019. This
led to conflicts and demonstrations throughout Papua and resulted in
casualties, injuries, and the destruction of public facilities and
government facilities in Papua.

*Baca Juga:  *
*Sorong
Student Association Supports PRP and Refuses Special Autonomy*


However, the legal process against indigenous Papuans who are suspects of
the mass protests is discriminatory and unfair. Meanwhile, case triggers
such as SA, TS, AA only undergo legal proceedings with minimal penalties.
Actually, there are still very many cases that occur and are not exposed.

I deeply regret that in commemoration of the 75th anniversary of the
establishment of the United Nations (UN) with the theme “The Future We
Want, the United Nations We Need: Reaffirming Our Collective Commitment to
Multilateralism Confronting COVID-19 Through Effective Multilateral Action”
2020, Indonesian international relations actors should, in this case, the
diplomat representatives of the Republic of Indonesia at the UN General
Assembly did not cover up the truth from the international world.

Moreover, if an actor wants to become a representation of the Papuan
people, he must first understand the history, circumstances, everything
related to incidents of human rights violations in Papua.

*Baca Juga:  *
*Aksi
AMP di Bali Dibubarkan 

[GELORA45] PERWIRA TINGGI PURNAWIRAWAN TNI-AU BICARA TENTANG PELURUSAN SEJARAH PERISTIWA 30 SEPTEMBER 1965

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

*https://youtu.be/X1awJSwJwWk*
*
*


 PERWIRA TINGGI PURNAWIRAWAN TNI-AU BICARA TENTANG PELURUSAN SEJARAH
 PERISTIWA 30 SEPTEMBER 1965

[GELORA45] Normalizing corruption

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/10/03/normalizing-corruption.html

ACADEMIAEDITORIAL

Normalizing corruption

The Jakarta Post Jakarta   /   Sat, October 3, 2020   /   08:09 am
Former Democratic Party chairman Anas Urbaningrum attends a hearing at the
Jakarta Corruption Court on Aug. 11, 2014. (JP/Dhoni Setiawan)

For the umpteenth time the Supreme Court has reduced a prison sentence for
a corruption convict and for reasons that many of us find difficult to
understand, let alone accept. The last bastion of the country’s justice
system recently slashed the prison term of former Democratic Party chairman
Anas Urbaningrum to eight years from the previous 14 years.

Anas, who was found guilty in February 2014 of accepting Rp 20 billion
among other gratuities in relation to the construction of the Hambalang
Sports Complex in Bogor, West Java, can now hope to regain his freedom
soon, as the government may release him on parole after he has served at
least two thirds of his prison term. Besides, the government is always
generous in giving remission, including to graft convicts.


The Supreme Court ruling overturned its previous decision that increased
the jail sentence for Anas to 14 years in June 2015 upon an appeal filed by
the Corruption Eradication Commission (KPK). The justices hearing the case
review demanded by Anas said the 2015 decision was erroneous because it was
based on bad evidence and incorrect legal considerations.


Whatever arguments justify the prison term reduction for Anas, the Supreme
Court decision only shows inconsistency in the country’s fight against
corruption. In fact, before


Anas, 22 graft convicts had their jail sentences reduced by the Supreme
Court in the past year alone. On the one hand the KPK is leading the charge
in the crackdown on corrupt people in the public and private sectors, but
on the other hand the court has many times shown leniency.


Corruption watchdogs have understandably raised their concerns about the
overarching consequences of the Anas ruling. Such decisions ignore a sense
of justice for people who have been impacted, directly or indirectly, by
acts of corruption, they cancel out the hard work of law enforcers who have
uncovered corruption cases and brought the perpetrators to justice and they
defang the deterrence effect of law enforcement against fraudsters.


Worse, the public will lose faith in the rule of law. To some extent the
loss of confidence has already been felt, as seen in the public perception
that an arrest of a graft suspect simply indicates bad luck, rather than
rigid enforcement of the law.


Efforts to uphold good governance and clean government have never ceased.
Many government and state institutions have, for example, banned officials
from accepting Idul Fitri parcels, but the state bureaucracy remains a
hotbed of corruption. The bribery case allegedly implicating prosecutor
Pinangki Malasari has revealed another tip of the iceberg of corruption
plaguing the bureaucracy.


At the grass roots, corruption literacy remains a challenge, with people
perceiving gratuities and bribery as routine perks. In election season,
many do not say no to cash or gifts offered by electoral candidates,
although they may not vote for the politicians on polling day.

The court decision in favor of Anas only mirrors this nation’s short
memory. The much-vaunted pledge to eradicate corruption, collusion and
nepotism more than 20 years ago seems now to be merely part of history.

[GELORA45] RG Polemik ttg Komunisme, Cara Merampok Skala Besar dan Moeldoko kontra Din Samsudin

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

1.:
PENDAPAT ROCKY GERUNG SOAL POLEMIK ISSUE K0MUNISME DI
INDONESIA 
https://www.youtube.com/watch?v=cQItIDlfBog

2.:
PNM JIWASRAYA RP 22 TRILYUN UNTUK SELAMATKAN
PERAMP0K?
https://www.youtube.com/watch?v=7-Dk_cusdzg

3.:
MOELDOKO MENUDING, DIN SYAMSUDDIN MENJAWAB!!
https://www.youtube.com/watch?v=Ub_Ky1outXM

[GELORA45] Aksi Seorang Ibu Ajari Anaknya Pancasila Ini Bikin Gemas!

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=JQOvyB2AgAE
*

[GELORA45] NEK4D!! K0L0N3L INI SEBUT CUK0NG BIKIN P3J4BAT JADI KEP4RAT!!

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=Xan7a6wpcrQ
*