[GELORA45] Lagi-lagi China Temukan Jejak Corona pada Daging Beku Impor
-- j.gedearka https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5256295/lagi-lagi-china-temukan-jejak-corona-pada-daging-beku-impor?tag_from=wp_nhl_25 Minggu, 15 Nov 2020 22:40 WIB Lagi-lagi China Temukan Jejak Corona pada Daging Beku Impor Ayunda Septiani - detikHealth Share 0 Tweet 0 Share 0 0 komentar Folder of Coronavirus covid19 2019 nCoV outbreak Virus Corona COVID-19 (Foto: Getty Images/iStockphoto/oonal) Jakarta - Otoritas Kota Wuhan, China mengungkapkan bahwa mereka mendeteksi adanya jejak virus Corona COVID-19 pada kemasan daging sapi asal Brasil. Keberadaan virus Corona terdeteksi saat Wuhan meningkatkan pengujiannya terhadap makanan beku sebagai bagian dari kampanye nasional. Pengujian dan desinfeksi impor makanan telah ditingkatkan dalam pekan ini, setelah otoritas kesehatan menemukan beberapa pekerja pelabuhan terinfeksi virus COVID-19. Komisi Kesehatan Kota Wuhan mengatakan mereka menemukan tiga sampel positif pada kemasan luar daging sapi beku tanpa tulang dari Brasil. Dikutip dari laman Russian Today, daging sapi tersebut tiba di pelabuhan Qingdao pada 7 Agustus dan mencapai Wuhan pada 17 Agustus lalu. Baca juga: dr Tirta Soal 'Hajatan' Habib Rizieq: Los-losan Saja, Ngapain PSBB Transisi? Dalam kurun waktu itu hingga saat ini daging-daging tersebut berada di fasilitas penyimpanan dingin. Pihak berwenang Wuhan telah mengambil 200 sampel lingkungan, dan lebih dari 100 anggota staf di fasilitas Wuhan menjalani tes. China merupakan pembeli daging sapi terbesar di dunia dengan Brasil dan Argentina sebagai pemasok utama. Pada awal pekan ini, pihak berwenang China mengatakan telah menemukan virus Corona pada kemasan daging sapi Argentina. Kasus serupa juga ditemukan di Provinsi Shandong. China telah menguji makanan impor tersebut sejak akhir Juni lalu. Pada pertengahan Agustus, pihak berwenang mengklaim telah mendeteksi COVID-19 dalam sayap ayam, yang juga diimpor dari Brasil. Mereka mengatakan virus itu ada dalam sampel yang dikumpulkan di Shenzhen. Dua bulan setelah "residu COVID-19" ditemukan di sayap ayam. Pejabat China mengatakan bahwa jejak virus corona terdeteksi dalam kemasan daging sapi Brasil di Pelabuhan Dalian. Virus corona pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, China, sekitar Desember 2019. Sejak itu, kasus corona menyebar ke negara lain di dunia. Baca juga: Satgas COVID-19 Minta Maaf Soal Bagi-bagi Masker di Hajatan Habib Rizieq Simak Video "Dear Warga Indonesia, Yuk Lakukan 3W Agar Terhindar Covid-19"
[GELORA45] China menyusun regulasi untuk platform livestreaming
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1840532/china-menyusun-regulasi-untuk-platform-livestreaming China menyusun regulasi untuk platform livestreaming Minggu, 15 November 2020 15:22 WIB Ilustrasi orang menonton streaming. (ANTARA/Shutterstock) Jakarta (ANTARA) - Regulator internet China sedang menyusun aturan untuk industri livestreaming, platform yang sedang populer di negara tersebut. Pekan lalu China menyiarkan rancangan regulasi untuk mencegah aksi anti-monopoli dari platform internet, yang menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar dari raksasa seperti Tencent dan Alibaba, dikutip dari Reuters, Minggu. Pemasaran secara livestreaming sejak dua tahun belakangan populer di e-commerce China, antara lain digunakan oleh merk-merk seperti Nike, Dyson dan L'Oreal. Merk biasanya menggandeng selebriti untuk menjual produk mereka secara livestreaming. Salah seorang aktris China, Li Jiaqi, disebut bisa menjual produk senilai miliaran yuan dalam satu kali livestreaming di platform seperi Taobao (Alibaba), Douyin dan Kuaishou (ByteDance). Sejumlah penjual dan merk memprotes penjualan secara livestreaming oleh para selebriti, yang disebut tidak mewakili produk atau memalsukan jumlah penjualan. Cyberspace Administration of China pada Jumat, waktu setempat, menyatakan melalui regulasi yang sedang disusun, para livestreamer akan diminta untuk memberikan nama asli mereka dan kode kredit sosial kepada platform. Livestreamer diharuskan berusia 16 tahun ke atas, jika di bawah itu, harus menyertakan persetujuan dari orang tua atau wali mereka. Sementara itu, platform juga akan diminta untuk memberi laporan kepada otoritas setempat. Platform secara berkala harus mengawasi konten dan menghentikan iklan ilegal. Regulasi baru ini juga akan melarang promosi bisnis skema piramida, kelakuan buruk dan memalsukan jumlah page view. Platform diminta untuk menyiapkan daftar penilaian untuk livestreamer dan memasukkan livestreamer yang melanggar aturan ke daftar hitam. Baca juga: Facebook tambah fitur siarkan panggilan video Baca juga: Tips seru nonton konser livestreaming dari rumah Baca juga: Konten digital, primadona saat pandemi Penerjemah: Natisha Andarningtyas Editor: Maria Rosari Dwi Putri COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Walhi kritisi kebijakan "food estate" di kawasan hutan lindung
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1840952/walhi-kritisi-kebijakan-food-estate-di-kawasan-hutan-lindung Walhi kritisi kebijakan "food estate" di kawasan hutan lindung Minggu, 15 November 2020 21:28 WIB Tangkapan layar - Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam diskusi virtual tentang daya saing daerah yang diselenggarakan Katadata dipantau dari Jakarta, Kamis (8/10/2020) (ANTARA/Prisca Triferna) naiknya laju penebangan hutan alam, selain akan memperkuat dominasi korporasi Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait akses yang diberikan untuk pembangunan food estate di kawasan hutan lindung. Konsekuensi logis dari penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, menurut Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati di Jakarta, Minggu, adalah naiknya laju penebangan hutan alam, selain akan memperkuat dominasi korporasi terhadap kawasan hutan Indonesia. Baca juga: Tingkatkan SDM, Kementan adakan bimtek petani "food estate" Kalteng Permen itu menambah varian perizinan baru di kawasan hutan. Selain itu, pengecualian kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR) menjadi catatan penting bahwa negara semakin memperlihatkan keberpihakannya pada investasi, ujar dia. Saat ini, 33,45 juta hektare (ha) atau 26,57 persen kawasan hutan telah dikapling untuk kepentingan bisnis korporasi. Dalam waktu 20 tahun belakangan, tercatat lebih dari 26 juta ha kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan bisnis. Baca juga: Luhut undang Singapura masuk proyek mangrove hingga "food estate" Dari sisi substansi, menurut Walhi, ada enam persoalan mendasar dari Permen LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. Pertama, pasal 1 peraturan itu memahami bahwa food estate adalah usaha pangan skala luas, sehingga pasti memiliki dampak deforestasi yang signifikan. Kedua, argumentasi yang dimasukkan dalam bagian “menimbang” yang mengaitkannya dengan pandemi COVID-19 tidak tepat. Sentralisasi pengelolaan pangan tentu akan menyisakan problem distribusi yang akan memperbesar biaya dalam rantai pasok, harusnya persoalan pangan dikembalikan pada petani, tidak disentralisasi, dan harus berbasis diversifikasi pangan. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan skala luas. Baca juga: Cemari udara dan kesehatan, Walhi: BBM oktan rendah berdampak buruk Ketiga, pada pasal 4 dan 9, “pernyataan komitmen” izin lingkungan dijadikan dasar mengeluarkan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) tidak tepat, menjadi tidak logis jika “pernyataan komitmen” dijadikan dasar, sementara alih fungsi Kawasan hutan langsung dilakukan. Keempat, pada pasal 4, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat tidak berdasar serta rentan menghasilkan kajian yang tidak akurat. Istilah itu beberapa kali muncul bukan hanya pada proyek food estate tetapi juga pada proyek Ibu Kota Negara (IKN). Baca juga: Walhi Sumsel minta pemda antisipasi bencana hidrometeorologi Lalu kelima, skema perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan di kawasan hutan dengan fungsi produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan, hak pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) dilakukan di kawasan hutan fungsi produksi dan lindung. Khusus untuk KHKP dikedokkan dengan program perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria (Pasal 20 huruf c). Pada pasal 31, KHKP diberi durasi penguasaan ruang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Keenam, hutan-hutan alam yang ditebang pun diberi kemungkinan insentif tidak membayar kewajiban pembayaran PSDH dan/atau DR seperti tertera pada Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) Permen LHK yang ditetapkan pada 26 Oktober 2020 dan disahkan 2 November 2020. Baca juga: Berusia 40 tahun, Emil Salim harap WALHI tetap pegang independensi Pewarta: Virna P Setyorini Editor: Agus Salim COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] BPPTKG: Suara guguran terdengar enam kali dari Gunung Merapi
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1840860/bpptkg-suara-guguran-terdengar-enam-kali-dari-gunung-merapi BPPTKG: Suara guguran terdengar enam kali dari Gunung Merapi Minggu, 15 November 2020 20:01 WIB Gunung Merapi. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc. Yogyakarta (ANTARA) - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan suara guguran terdengar sebanyak enam kali dari Gunung Merapi berdasarkan periode pengamatan pada Sabtu (14/11) mulai pukul 00.00 WIB sampai 24.00 WIB. Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan suara guguran di gunung api aktif itu terdengar dengan intensitas lemah hingga sedang. Pada periode itu, BPPTKG juga mencatat 39 kali gempa guguran, tiga kali gempa frekuensi rendah, 306 kali gempa fase banyak, 43 gempa vulkanik dangkal, dua kali gempa tektonik, serta 63 kali gempa hembusan. Baca juga: Jumlah pengungsi Merapi di Balerante Klaten terus bertambah Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tipis hingga sedang dengan ketinggian 50 meter di atas puncak. Berikutnya, laju deformasi Gunung Merapi diukur menggunakan electronic distance measurement (EDM) Babadan rata-rata 12 cm per hari. BPPTKG telah menaikkan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Untuk penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam KRB III direkomendasikan untuk dihentikan. Baca juga: BPPTKG catat aktivitas vulkanik Merapi tinggi namun cenderung stabil BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga diminta mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat. Baca juga: Saat cari rumput di lereng Merapi, warga diminta waspada Pewarta: Luqman Hakim Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Membumikan Merdeka Belajar lewat Setara Daring
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/360851-membumikan-merdeka-belajar-lewat-setara-daring https://mediaindonesia.com/read/detail/360851-membumikan-merdeka-belajar-lewat-setara-daring Sabtu 14 November 2020, 04:15 WIB Membumikan Merdeka Belajar lewat Setara Daring Subi Sudarto Koordinator Fungsi Kesetaraan Widyaprada Ahli Muda Kemendikbud | Opini Membumikan Merdeka Belajar lewat Setara Daring Ilustrasi MERDEKA Belajar yang menjadi jargon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejatinya bukan hal baru dalam proses pendidikan nasional. Sesungguhnya, sudah sejak dua dekade belakangan ini model pembelajaran serta proses pelaksanaanya telah memerdekakan peserta didik, serta guru untuk mengedepankan daya kreasinya. Dalam sejarahnya, pendidikan kesetaraan telah mengalami 3 fase perkembangan sesuai dengan prioritas yang hendak dicapai. Periode pertama, pada 1945 hingga 1990, program yang dijalankan ialah pemberantasan buta huruf, keaksaraan fungsional dengan Paket A. Periode kedua, pada 1991 hingga 2004, yaitu pengembangan Paket A dan Paket B dengan hasil ujian nasional pertama untuk Paket A dan Paket B setara SMP, pelaksanaan ujian nasional Paket C setara SMA/MA, dan dicantumkannya pendidikan kesetaraan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Hasilnya, pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B menyukseskan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun, dan peserta UN Paket C meningkat sampai 50%, serta pelatihan tutor dan master training. Pada periode ini, juga ada pengesahan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan perluasan akses lintas departemen, yang hasilnya pengintegrasian kurikulum kecakapan hidup, pengembangan Paket B plus voucer untuk pemuda penganggur, dan perjanjian kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan, Kementerian Kehakiman dan HAM. Periode ketiga, dari 2005 sampai 2008, diarahkan pada pendidikan kesetaraan, dengan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) dengan tiga pendekatanya itu: materi ajar, yang bermuatan literasi dan life skill, pengorganisasian materi secara tematik, proses pembelajaran yang bersifat induktif, dan penilaian kompetensi. Pada periode ini juga dikembangkan layanan pendidikan kesetaraan dalam bentuk diversifikasi layanan pangkalan belajar, yaitu sistem pelayanan yang menghubungkan antara pangkalan (homebased) dan daerah-daerah penyangga (hinterland) pada kawasan khusus, seperti kawasan perbatasan dan pulau kecil. Pembelajaran langsung, yaitu model layanan pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Lalu, ada layanan pendidikan bergerak (mobile education service) atau kelas berjalan (mobile classroom), yang merupakan pelayanan pendidikan dengan sistem jemput bola (door to door) yang dilakukan oleh tutor pada peserta didik dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikutnya E-Learning, yaitu pembelajaran pendidikan kesetaraan secara online (daring) sebagai alternatif bagi peserta didik yang relatif sulit untuk bertemu langsung. Cahaya baru Dunia pendidikan di Indonesia memancarkan cahaya harapan di mata masyarakat. Pasalnya, anak-anak putus sekolah dan anak dari keluarga kurang mampu yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan serta mengembangkan keterampilan melalui pendidikan nonformal berbasis digital. Wajar 12 tahun pun bukan hanya slogan, tetapi telah menjadi solusi konkret dan merata yang bisa dirasakan masyarakat. Saat ini, untuk mengatasi anak putus sekolah dan anak dari keluarga tidak mampu, Ditjen PAUD Dikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus telah menyelenggarakan pendidikan berbasis online melalui seTARA daring. Program ini merupakan sebuah inovasi layanan pembelajaran pendidikan kesetaraan yang dapat dijadikan pilihan moda pembelajaran melalui ruang kelas digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi revolusi industri yang memasuki era keempat dalam sejarah peradaban manusia. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Mengantisipasi era industri 4.0, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan pendidikan berbasis digital melalui Massive Open Online Course (MOOC). Melalui sistem ini, peserta didik di mana pun bisa mengikuti program pembelajaran secara gratis dan interaktif. Pengguna seTARA daring per November 2020 tercatat ada 1.554 satuan pendidikan, 13.045 tutor/pendidik, dan 43.362 peserta didik, dengan total seluruh pengguna mencapai 56.407 yang mengikuti
[GELORA45] Indonesia Waspadai Dampak tidak Langsung Siklon Tropis
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/361060-indonesia-waspadai-dampak-tidak-langsung-siklon-tropis-vamco Minggu 15 November 2020, 11:55 WIB Indonesia Waspadai Dampak tidak Langsung Siklon Tropis Vamco Atalya Puspa | Humaniora Indonesia Waspadai Dampak tidak Langsung Siklon Tropis Vamco Antara Ilustrasi gelombang tinggi BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggidi wilayah perairan Indonesia pada 14- 16 November 2020, sebagai dampak tidak langsung siklon tropis Vamco. "Siklon tropis Vamco 950 hPa terpantau di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam memberikan dampak secara tidak langsung pada ketinggian gelombang di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas-Kepulauan Natuna dan Laut Natuna," tulis BMKG dalam rilisnya, Menurut BMKG pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Utara - Timur dengan kecepatan berkisar 4 - 25 knot sedangkan di wilayah selatan Indonesia dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 4 - 22 knot. Kecepatan angin tertinggi saat ini terpantau di Laut Cina selatan, Perairan Pulau Enggano, Perairan barat, Lampung dan Samudra Hindia barat, Lampung. Kondisi ini mengakibatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan seperti Perairan utara Sabang, Perairan barat Aceh, Perairan barat Pulau Simeulue - Kepulauan Nias, Teluk Lampung bagian selatan, Laut Natuna, Perairan selatan Kepulauan Anambas - Kepulauan Natuna, Perairan selatan Pulau Sawu, Perairan Kupang - Pulau Rotte, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Samudra Hindia selatan Pulau Sawu - Pulau Rotte, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sulawesi bagian timur, Perairan Kepulauan Sangihe - Kepulauan Talaud, Perairan utara Biak, Samudra Pasifik utara Halmahera - Papua, Laut Arafuru. Kemudian, gelombang yang lebih tinggi kisaran 2,50 - 4,0 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan Indonesia lainnya, diantaranya adalah Perairan barat Kepulauan Mentawai, Perairan Pulau Enggano - Bengkulu, Perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia barat Sumatra, Perairan selatan Pulau Jawa - Pulau Sumbawa, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Samudra Hindia selatan Jawa - Pulau Sumba, Laut Natuna utara, Perairan utara Kepulauan Anambas - Kepulauan Natuna. "Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran," kata Kepala Bagian Humas BMKG Akhmad Taufan Maulana dalam keterangan resmi, Minggu (15/11). Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m), kapal ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m). "Dan mohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," tandasnya. (H-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/361060-indonesia-waspadai-dampak-tidak-langsung-siklon-tropis-vamco
[GELORA45] Kerja Berat Dongkrak Konsumsi di Tengah Pandemi dan Resesi
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5254618/kerja-berat-dongkrak-konsumsi-di-tengah-pandemi-dan-resesi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kerja Berat Dongkrak Konsumsi di Tengah Pandemi dan Resesi Bambang Soesatyo - detikNews Sabtu, 14 Nov 2020 10:50 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Ketua MPR Bambang Soesatyo Foto: Dok. MPR Jakarta - Prasyarat belanja dan investasi itu sentimen positif. Ketika pandemi dan resesi ekonomi terjadi dalam periode waktu yang sama seperti sekarang, keduanya menjadi sentimen negatif yang mendorong setiap orang atau konsumen dan investor semakin berhati-hati dan menahan diri, termasuk belanja atau konsumsi. Dengan begitu, mudah untuk dipahami bahwa mendorong masyarakat belanja atau investasi di tengah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi saat ini adalah pekerjaan cukup berat. Pandemi menyebabkan banyak orang takut keluar rumah. Konsekuensinya, alat transportasi seperti mobil dan motor lebih sering diam dan tidak perlu isi atau beli bensin minimal selama beberapa hari. Dampak isolasi mandiri oleh jutaan keluarga itu bahkan juga dirasakan pelaku jasa transportasi umum hingga pengemudi bajaj akibat langkanya calon penumpang. Di Jakarta, pusat belanja atau mall serta restoran sudah dibuka selama PSBB (pembatasan sosial skala besar) transisi dan siap melayani konsumen. Nyatanya, baik mall maupun restoran tetap sepi pengunjung. Sektor pariwisata menghadirkan pemandangan lebih memprihatinkan. Banyak destinasi di dalam negeri jumlah wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung anjlok sampai rata-rata di atas 80 persen. Maskapai penerbangan jelas terdampak. Dengan langkanya wisatawan, tingkat hunian hotel tidak sampai 5 persen. Banyak hotel untuk sementara tutup. Ragam jasa pendukung bisnis hotel, seperti kafe hingga laundry dan pemasok kebutuhan lainnya pasti terkena dampaknya. Semua ini terjadi karena fakta sebagian besar masyarakat masih waspada pandemi dan was-was akibat resesi ekonomi saat ini. Gambaran tentang anjloknya minat masyarakat untuk belanja dan investasi terlihat pada gelembung akumulasi dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Per Agustus 2020, simpanan dana kelompok penabung di atas Rp 5 miliar memperlihatkan lonjakan sangat signifikan, menjadi Rp 373 triliun dibanding Agustus 2019 yang masih berjumlah Rp 115 triliun. Kelompok penabung ini diidentifikasi sebagai masyarakat menengah atas dan institusi. Karena alasan masih pandemi dan mulai resesi, gelembung volume DPK di perbankan dipastikan berlanjut dengan pertumbuhan diperkirakan di atas 8 persen, sementara pertumbuhan kredit diperkirakan tak lebih dari 1,5 persen. Jadi, memang cukup berat pekerjaan bersama dalam merangsang minat masyarakat untuk berbelanja. Semua orang butuh kepastian dan suasana kondusif untuk belanja maupun investasi. Pandemi dan resesi sudah menghadirkan tekanan psikologis bagi banyak orang. Jangan lagi tekanan psikologis itu dieskalasi dengan aksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kalau konsumsi masyarakat melemah dalam periode waktu yang panjang, kegiatan produksi juga akan menurun dalam skala yang signifikan. Skala produksi beragam produk di banyak pabrik akan diturunkan ke level terendah. Kalau sudah begitu, pengurangan peran pekerja akan dilakukan banyak manajemen pabrik. Minimal, opsi merumahkan karyawan menjadi pilihan. Agar minat belanja dan investasi tidak semakin lemah, harus dimunculkan faktor pendorong yang mampu merangsang minat setiap orang membelanjakan uangnya, termasuk berinvestasi. Untuk tujuan ini, pemerintah diharapkan menggunakan semua instrumen yang dimilikinya. Salah satu kepastian yang telah ditetapkan pemerintah adalah memperpanjang Bantuan sosial tunai (BST) hingga Juni 2021. Demi meningkatkan produktivitas semua mesin perekonomian, tidak ada salahnya jika volume BST diperbesar. BST gelombang pertama sebesar Rp 600.000 per KPM (keluarga penerima manfaat) telah dibagikan dalam tiga tahap sepanjang April - Juni 2020, sedangkan BST gelombang kedua sebesar Rp 300.000 per KPM dibagikan dalam enam tahap sepanjang periode Juli - Desember 2020. Program PEN Untuk tahun ini, Komite Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi (PEN) mengelola anggaran Rp 695,2 triliun. Untuk mengakselerasi pemulihan, Satgas ini pun diminta bekerja ekstra cepat. Hingga November ini, realisasi atau penyerapannya sudah mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8%, terhitung sejak Satgas PEN dibentuk pada awal Juli 2020. Penyaluran semua anggaran itu diharapkan efektif sesuai tujuannya. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat diharapkan peduli dan mengawal kerja Satgas PEN. Bagaimana pun, kerja cepat Satgas PEN menyalurkan anggaran stimulus patut diapresiasi. Semua pihak berharap dan mendorong Satgas PEN menyalurkan anggaran tepat sasaran dan tepat guna, sehingga pemulihan ekonomi bisa cepat terwujud. Selain itu, Satgas PEN pun diharapkan aktif memublikasikan progres
[GELORA45] Danau Purba Berusia Jutaan Tahun Ditemukan di Bawah Lapisan Es Greenland
-- j.gedearka https://travel.detik.com/international-destination/d-5255256/danau-purba-berusia-jutaan-tahun-ditemukan-di-bawah-lapisan-es-greenland?tag_from=wp_belt_lifestyle Sabtu, 14 Nov 2020 21:05 WIB INTERNATIONAL DESTINATIONS Danau Purba Berusia Jutaan Tahun Ditemukan di Bawah Lapisan Es Greenland Elmy Tasya Khairally detikTravel Share 0 Tweet 0 Share 0 0 komentar Kolam yang mencair di bawah lapisan es Greenland (Michael Studinger/NASA) Greenland - Ilmuwan menemukan sisa-sisa danau purba raksasa di bawah Greenland, terkubur di bawah lapisan es. Diperkirakan usianya sudah mencapai ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Dikutip dari Science Alert oleh detikcom, Sabtu (14/11/2020) sebelumnya, fenomena fosil dasar danau yang besar belum pernah dilihat oleh ilmuwan. Walaupun kita tahu, bahwa Lapisan Es Greenland yang terbesar kedua setelah Antartika ini tetap penuh dengan misteri yang tersembunyi. Pada tahun lalu, para ilmuwan melaporkan bahwa mereka menemukan lebih dari 50 danau subglasial di bawah Lapisan Es Greenland. Es cair tersebut terperangkap di antara batuan dasar dan lapisan es. Nah, penemuan baru memiliki sifat yang berbeda, yaitu cekungan danau purba yang panjang dan kering. Selain itu penuh dengan sedimen ribuan tahun, dengan batuan setebal hingga 1,2 km dm ditutupi oleh 1,8 km es. Kolam yang mencair di bawah lapisan es greenland Cekungan danau (garis merah), dialiri sungai purba (biru) (Universitas Colombia, diadaptasi dari Paxman et al., EPSL, 2020) Menurut para peneliti, saat danau tersebut terbentuk sejak lama, wilayah itu akan bebas dari es. Cekungannya akan menunjang danau berukuran sangat besar dengan luas sekitar 1.700 km persegi. Ukuran tersebut sama dengan gabungan dari negara bagian AS, Delaware dengan Rhode Island. Danau purba tersebut akan menampung sekitar 580 km kubik air yang dialiri oleh jaringan dari kurang lebih 18 aliran kuno ke utara dasar danau dan menuju ke dalamnya melalui lereng curam. Baca juga: Norwegia yang Was-was Bepergian Saat ini belum ada cara untuk mengetahui seberapa tua danau ini, tapi bisa tahu apakah kita bisa menganalisis material batuan lepas yang ada di dalam cekungan. Sedimen bisa menjadi petunjuk untuk menganalisis keadaan lingkungan Greenland. "Ini bisa menjadi gudang informasi yang penting, dalam lanskap yang saat ini benar-benar tersembunyi dan tidak dapat diakses," kata ketua peneliti dan ahli geofisika glasial, Guy Paxman. "Jika kita bisa mendapatkan sedimen, maka itu bisa memberi tahu kita kapan es ada atau tidak ada," tambahnya. Selanjutnya: Dasar Danau Purba Selanjutnya Halaman 1 2 = https://travel.detik.com/international-destination/d-5255256/danau-purba-berusia-jutaan-tahun-ditemukan-di-bawah-lapisan-es-greenland/2 Sabtu, 14 Nov 2020 21:05 WIB INTERNATIONAL DESTINATIONS Danau Purba Berusia Jutaan Tahun Ditemukan di Bawah Lapisan Es Greenland Elmy Tasya Khairally detikTravel Share 0 Tweet 0 Share 0 0 komentar Kolam yang mencair di bawah lapisan es Greenland (Michael Studinger/NASA) Dasar danau raksasa itu dijuluki 'Camp Century Basin' yang mengacu kepada pangkalan militer bersejarah di dekatnya. Posisi tersebut diidentifikasi melalui pengamatan dari misi Operasi IceBridge NASA, survei udara di wilayah kutub dunia. Selama penerbangan di atas lapisan es Greenland, tim memetakan geomorfologi subglasial di bawah es dengan berbagai instrumen pengukur radar, gravitasi dan data magnetik. Pengamatan tersebut mengungkapkan garis besar massa pengisi sedimen terdiri dari bahan yang kurang padat dan kurang magnet dibandingkan batuan keras yang mengelilinginya. Tim mengungkapkan, ada kemungkinan bahwa danau terbentuk di masa yang lebih hangat sebagai akibat dari perpindahan batuan dasar karena garis patahan di bawahnya yang sekarang tidak aktif. Erosi glasial juga mungkin mengukir cekungan seiring dengan berjalannya waktu. Para peneliti mempercayai bahwa cekungan kuno bisa menyimpan catatan sedimen yang penting. Jika kita bisa menggali cukup dalam untuk menganalisisnya maka penelitian bisa memberikan wawasan tentang iklim masa lalu dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Rahasia apapun yang bisa diungkapkan dari bebatuan yang terkubur ini bisa menjadi informasi penting untuk menafsirkan apa yang terjadi di dunia saat ini. "Kami sedang berusaha untuk mencoba dan memahami bagaimana lapisan es Greenland berperilaku di masa lalu," kata Paxman. "Ini penting jika kita ingin memahami perilakunya dalam beberapa dekade mendatang," tambahnya. Baca juga: Penyelidik Temukan Mesin Jet di Bawah Es Greenland, Ceritanya? Halaman
[GELORA45] Anak muda sepakat hutan Papua benteng terakhir hadapi krisis iklim
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1839772/anak-muda-sepakat-hutan-papua-benteng-terakhir-hadapi-krisis-iklim Anak muda sepakat hutan Papua benteng terakhir hadapi krisis iklim Sabtu, 14 November 2020 20:12 WIB Pembicara dalam webinar Kebijakan Iklim Indonesia dan Papua dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi yang digelar Walhi Papua diakses dari Jakarta, Sabtu (14/11/2020). ANTARA/Virna P Setyorini. Jakarta (ANTARA) - Sejumlah anak muda bersikap dan sepakat melindungi hutan Papua yang merupakan benteng terakhir Indonesia untuk dapat menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi. “Saya tidak setuju sawit, karena hutan bagi orang Papua adalah mama. Orang Papua tidak butuh sawit. Bukan menolak, tapi orang Papua hidup dan tidur dalam hutan,” kata mahasiswa Universitas Cenderawasih Marcel Gibrael Mauri dalam webinar "Kebijakan Iklim Indonesia dan Papua dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi" yang digelar Walhi Papua dan diakses dari Jakarta, Sabtu. Orang Papua bisa hidup tanpa emas, tapi bisa mati tanpa hutannya, kata Marcel menanggapi pemberitaan yang sedang hangat jadi pembahasan bertajuk “Papua: Investigasi ungkap perusahaan Korsel 'sengaja' membakar lahan untuk perluasan lahan sawit”. Pendiri komunitas Rumah Bakau Jayapura Abdel Gamel Naser yang mengikuti diskusi dalam webinar menyatakan setuju dengan pemikiran anak-anak muda lainnya dengan Kesepakatan Paris, bahwa Bumi tidak sedang baik-baik saja, sehingga harus ada upaya dan langkah konkrit untuk mengatasi krisis iklim. “Anak-anak muda jangan diam, harus bergerak menggunakan ruangnya. Saya kira Marcel memberi contoh yang baik untuk anak-anak muda lain di Jayapura, dengan aksi Climate Strike yang sudah dilakukan sejak 2018,” ujar Gamel menanggapi Climate Strike dan aksi “memulung sampah” yang dilakukan Marcel dan temen-temannya dalam upaya mengatasi krisis iklim di Papua. Gamel mengajak anak-anak muda di Papua, termasuk para mahasiswa ikut mengawal komitmen pemerintah untuk menjalankan Kesepakatan Paris. Ia mengatakan perubahan iklim itu nyata, sehingga anak-anak muda tidak bisa hanya diam dan menunggu, karena iklim di Indonesia, termasuk di Papua, juga sudah berubah. “Saya juga meyakini Papua benteng terakhir iklim di Indonesia. Kita tidak usah bicara Kalimantan atau Sumatera yang sudah penuh dengan sawit. Mari kita jaga Papua,” ujar Gamel. Sementara itu, salah satu tim penulis kajian kebijakan iklim yang aktif sebagai climate ranger Novita Indri mengatakan antusias dan semangat teman-teman muda di jejaring climate strike di dunia sama, ingin memastikan komitmen pemerintah untuk Kesepakatan Paris berjalan dalam menghadapi krisis iklim. Dengan mengacu pada laporan Intergovernmental Pannel for Climate Change (IPCC) 2018, Novita mengatakan krisis iklim sudah terjadi, termasuk di Indonesia, namun belum semua menyadarinya. Pertama, ancaman pulau tenggelam akibat kenaikan muka air laut setelah es di kutub mencair, dan diperkirakan kenaikannya mencapai 0,4 meter per tahun di 2100. Kedua, kenaikan suhu tidak saja merusak ekosistem, namun sudah menjadi disrupsi bagi semua untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bencana hidrometeorologi dampak kenaikan suhu Bumi yang memicu krisis iklim menjadi ancaman kebutuhan dasar manusia. Ketiga, dampak yang timbul tidak saja merugikan secara material, tapi juga melebarkan kesenjangan dan ketidaksetaraan antara si miskin dan kaya yang memperbesar kemungkinan konflik sosial di masyarakat. “Masih ada waktu dengan membuat target yang sejalan dengan maksud Paris Agreement. Lagi pula Indonesia juga telah menjamin hak generasi yang akan datang atas kehidupan yang layak dan manusiawi,” ujar dia. Terkait hutan di Papua, menurut dia, itu menjadi harapan terakhir bagi Indonesia karena di Sumatera dan Kalimantan sudah banyak beralih untuk sawit dan tambang. Sementara suara perlindungan untuk hutan Papua belum banyak terangkat. Pewarta: Virna P Setyorini Editor: Masuki M. Astro COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Mencari Pemimpin
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1988-mencari-pemimpin Sabtu 14 November 2020, 05:00 WIB Mencari Pemimpin Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial Mencari Pemimpin MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. MENCARI dan mencetak pemimpin di Republik berpenduduk hampir 270 juta jiwa ini tetaplah bukan pekerjaan mudah. Apalagi di tengah situasi krisis kepemimpinan seperti saat ini. Banyak keluhan klise negeri ini surplus politisi, tapi defi sit negarawan. Padahal, pemimpin idealnya negarawan. Defisit negarawan berujung pada defisit pemimpin. Saya jadi teringat pernyataan Bung Hatta, “Kualitas pemimpin sepadan dengan caranya mendapat makan.” Ungkapan Bung Hatta itu menjadi isyarat atas perasaan umum yang berkembang mengenai krisis kepemimpinan. Cara pemimpin ‘mendapatkan makan’ itulah yang membuat defi sit negarawan tak pernah tuntas diatasi. Mustahil muncul pemimpin sejati jika kekuasaan disesaki para pejabat yang bermental kere: tak pernah merasa cukup dengan seberapa pun yang diperoleh; juga tak kuasa memberi kepada negara, hanya bisa mengambil dari negara. Maka kita menyaksikan masih banyak barisan pemburu rente di saat sedikit orang tengah berjibaku membangun idealisme kepemimpinan. Pada dekade 1930-an, di tengah gelombang resesi dan depresi ekonomi, Bung Hatta pernah mengingatkan pula, ”Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Dilanjutkan lagi oleh Bung Hatta, ”Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.” Integritas dan moral yang kuat itulah titik mulanya. Pemimpin bermoral baja akan memiliki pemahaman awal bahwa kekuasaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan sarana untuk memperjuangkan kebajikan bersama. Di atas kertas, tekad itu sudah dinyatakan berkali-kali oleh ‘pabrik’ para pemimpin, yakni partai politik. Sayangnya, tekad itu kerap macet, bahkan saat hendak distarter. Tidak mengherankan bila akhirnya rakyat merasa ditipu oleh ‘pabriknya’ calon pemimpin tersebut. Itu tergambar dalam hasil survei sejumlah lembaga kredibel, seperti Saiful Mujani Research and Consulting, Indo Barometer, Indikator Politik, juga Lembaga Survei Indonesia. Hasil survei lembaga-lembaga itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol tidak beringsut di rentang 40% hingga 55%. Di antara sejumlah institusi, seperti TNI, Polri, KPK, bahkan dengan DPR, tingkat kepercayaan terhadap parpol berada di posisi paling buncit. Salah satu alasan mengapa publik tidak terlalu memercayai parpol ialah karena parpol tidak cukup menghasilkan pemimpin berkualitas negarawan. Parpol masih dipersepsikan sekadar menghasilkan pemimpin karbitan, bahkan pemimpin bermental pemburu rente. Mereka hanya mengisi tugas demokrasi secara teknik, tapi mengabaikan demokrasi secara etik. Maka, ide Partai NasDem untuk merekrut calon pemimpin nasional secara terbuka akan betul-betul menjadi resep jitu asal dilakukan secara konsisten. Ide tersebut juga akan ‘mengobati’ luka rakyat yang merasa dibohongi parpol dalam memilih calon pemimpin. Dengan model konvensi terbuka yang menampung anak bangsa dari segenap penjuru mata angin, tidak dibatasi hanya dari internal partai, maka publik akan bisa secara terbuka menilai, melihat rekam jejak, menelusuri kebiasaannya, hingga menelusuri cara para calon pemimpin ‘mendapatkan makan’. Rakyat akan terlibat secara langsung dan tidak merasa dijebak dengan ‘membeli pemimpin di dalam karung’. Dengan pola rekrutmen seperti itu, bila konsisten dijalankan, akan melahirkan pemimpin yang menyadari tugasnya sebagai penggembala yang menuntun dan memperjuangkan keselamatan rakyatnya. Untuk mengemban tugas itu, mereka harus berjiwa besar agar bisa lebih besar daripada dirinya sendiri. Seperti kata penulis, politikus, dramawan, dan presiden pertama Repubik Ceko Vaclav Havel, “Mustahil menulis persoalan besar tanpa hidup dalam persoalan besar itu. Mustahil menjadi pemimpin agung tanpa menjadi manusia agung. Manusia harus menemukan dalam dirinya sendiri rasa tanggung jawab yang besar terhadap dunia, yang berarti tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.” Dalam pola rekrutmen calon pemimpin yang terbuka melalui konvensi, akan terlihat pula bagaimana komitmen calon pemimpin terhadap kemaslahatan publik. Komitmen itu menuntut para pemimpin untuk tidak melulu mengandalkan modal fi nansial, tetapi yang lebih penting ‘modal moral’. Seberapa besar kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat, itu juga akan sangat terukur dan bisa distandardisasikan melalui konvensi. Menjadi negarawan sebetulnya perkara gampang. Bagi politisi, yang
[GELORA45] Kesungguhan TNI Mematuhi Hukum
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2169-kesungguhan-tni-mematuhi-hukum Sabtu 14 November 2020, 05:00 WIB Kesungguhan TNI Mematuhi Hukum Administrator | Editorial Kesungguhan TNI Mematuhi Hukum MI/Seno Ilustrasi MI. DISIPLIN ialah muruah bagi prajurit TNI. Ia tersemat dalam butir kedua sumpah prajurit, yakni tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, disiplin militer ialah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Mereka yang melanggar jelas mencederai sumpah ini dan sepantasnya dihukum. Pimpinan TNI tidak main-main menerapkan hukum disiplin militer kepada anggotanya. Sebanyak delapan anggota TNI sudah menjadi tersangka atas kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Intan Jaya, Papua, pada September lalu. Tidak hanya itu, sebanyak 67 prajurit TNI yang terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, juga telah dijadikan tersangka. Pada insiden yang terjadi Agustus lalu itu, mereka dianggap telah melawan hukum dan main hakim sendiri dan mengganggu tertib sosial. TNI patut diapresiasi. Menko Polhukam Mahfud MD secara khusus mengapresiasi langkah TNIAD yang telah menetapkan delapan anggotanya sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Intan Jaya. Penetapan tersangka itu sebagai respons cepat temuan dari TGPF Intan Jaya dan Komnas HAM. Berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kemenko Polhukam, juga tim investigasi Komnas HAM, kasus pembakaran itu terjadi pada 19 September. Pada hari yang sama, Pendeta Yeremia Zanambani juga ditemukan terluka dan akhirnya meninggal akibat penganiayaan. Pelaku penganiayaan Pendeta Yeremia masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Respons cepat TNI menunjukkan institusi itu menghormati tata negara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kekerasan terhadap masyarakat, entah atas urusan pribadi, membela korps, atau apa pun dalihnya, tidak boleh lagi terjadi di negara hukum ini. Apalagi, personel TNI juga berasal dari rakyat dan sudah semestinya melindungi rakyat. Harus jujur diakui bahwa sudah banyak perbuatan nyata TNI untuk melindungi rakyat, termasuk dari pandemi covid-19. Karena itulah, pada perayaan HUT ke-75 TNI, 5 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo memberi apresiasi yang tinggi atas kontribusi TNI sejak era perjuangan kemerdekaan hingga menghadapi tantangan besar saat ini, yaitu pandemi covid-19. Menurut Kepala Negara, penugasan terhadap TNI mengawasi protokol kesehatan di tengahtengah masyarakat ialah tugas operasi militer selain perang. Presiden juga mengapresiasi peran tentara dalam penanggulangan bencana. Keberhasilan TNI dalam tugas operasi selain perang harus dibarengi dengan kesungguhannya mematuhi hukum. Penetapan tersangka atas anggota TNI dalam kasus Intan Jaya dan Ciracas memperlihatkan fakta bahwa hukum itu tidak pandang bulu. Yang bersalah pasti diadili untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. TNI perlu diberi kepercayaan untuk mengusut tuntas anggotanya yang melanggar hukum. Proses pengusutan dan peradilannya pun perlu dilakukan secara transparan sehingga publik diyakinkan bahwa TNI memang tunduk pada hukum. Kasus hukum yang masih melilit anggota TNI hendaknya dijadikan momentum bagi insititusi ini untuk terus berbenah. Kasus seperti yang terjadi di Intan Jaya dan Ciracas tidak boleh lagi terulang. Sudah seharusnya TNI menjadi pengayom dan pelindung masyarakat dalam arti sesungguhnya, bukan hanya slogan. Masyarakat sipil dan elite politik juga diharapkan ikut membantu TNI agar benar-benar mematuhi hukum. Caranya mudah, jangan sekali-kali menarik TNI untuk melanggar hukum apalagi menggoda TNI untuk menyeberangi wilayah politik praktis. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2169-kesungguhan-tni-mematuhi-hukum
[GELORA45] Dahlan Iskan berpesan santri di China teladani Wali Songo
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1838476/dahlan-iskan-berpesan-santri-di-china-teladani-wali-songo Laporan dari China Dahlan Iskan berpesan santri di China teladani Wali Songo Jumat, 13 November 2020 20:22 WIB Dahlan Iskan saat berbicara dalam webinar Diplomasi Santri: Menebar Ukhuwah Lintas Bangsa Indonesia-China, Jumat (13/11/2020). (ANTARA/M. Irfan Ilmie) Beijing (ANTARA) - Tokoh pers nasional Dahlan Iskan berpesan kepada para pelajar Indonesia di China yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren untuk meneladani sikap Wali Songo atas keberhasilannya menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. "Saya merenung agak panjang, bagaimana teman-teman dari pondok pesantren di China sekarang ini. Sebaiknya jadilah Wali Songo, bukan menjadi Wahabi," ujarnya dalam Webinar Diplomasi Santri, Menebar Ukhuwah Lintas Bangsa Indonesia-China, Jumat. Menurut mantan Menteri BUMN yang kenyang pengalaman budaya China tersebut, dengan meneladani wali sembilan tersebut para santri yang sedang berada di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu dengan mudah bisa bersikap fleksibel agar bisa diterima kalangan mana pun. "Yang utama, di sana harus berakhlak agar kaki kita ringan. Suka membantu, suka senyum, dan jangan melakukan hal-hal yang tercela," kata mantan CEO Jawa Pos Group itu berpesan. Dengan mengutamakan perilaku yang baik, maka warga China akan memiliki kesan yang baik pula kepada para pelajar Indonesia dan tentunya kepada umat Islam. "Sekian ribu mahasiswa Muslim kita di sana, tentu kesan China terhadap Islam akan berubah. Demikian pula kesan China terhadap Indonesia makin sangat baik," kata mantan Dirut PT PLN itu. Meskipun Islam yang berkembang di China bermazhab Hanafi, Dahlan melihat praktik sehari-hari umat Islam di sana mirip Ahlussunnah wal Jama'ah. "Memang dulu Islam masuk China itu, sebagaimana beberapa literatur yang saya pelajari, melalui ajaran tasawuf atau sufi bukan yang lain," ujarnya dalam seminar virtual yang digelar Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok itu. Baca juga: Asosiasi Islam Xinjiang desak AS hentikan politisasi agama Baca juga: Di hadapan tokoh NU, Pompeo tuding China sebagai ancaman umat beragama Dahlan Iskan apresiasi dokter dan tenaga medis atasi virus corona Pewarta: M. Irfan Ilmie Editor: Tia Mutiasari COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] "Chaos" yang Menyelamatkan Kita
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5253585/chaos-yang-menyelamatkan-kita?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom "Chaos" yang Menyelamatkan Kita Nia Perdhani - detikNews Jumat, 13 Nov 2020 14:57 WIB 4 komentar SHARE URL telah disalin Nia Perdhani (Foto: dok. pribadi) Jakarta - Tak terasa delapan bulan sudah pandemi Corona mengobrak-abrik sebagian besar tatanan hidup kita. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus telah membawa dampak serius pada perekonomian. Tidak hanya pemerintah kita, pemerintah di seluruh dunia saat ini pasti juga sama pusingnya menyusun strategi menyelamatkan ekonomi sekaligus mengendalikan pandemi. Di Indonesia meski presiden berkali-kali menunjukkan nada khawatir pada ancaman resesi ekonomi, tapi secara kasat mata perekonomian kita masih tampak baik saja. Indikasinya antara lain harga barang-barang kebutuhan pokok sampai detik ini tetap stabil dan tidak ada kelangkaan. Pasar-pasar tradisional maupun supermarket masih relatif ramai. Iklim sosial terasa aman dan kondusif, pertanda sebagian besar rakyatnya kenyang dan cukup makan. Kita bahkan masih bisa menyaksikan ada orang-orang yang memborong barang-barang kemudian merusak atau membuangnya dan dengan itu mereka berkhayal sedang melakukan aksi boikot produk-produk Prancis. Di tengah suara-suara khawatir akan krisis, masyarakat kita ternyata sangat lembam dan tahan banting di bidang ekonomi. Kalau Anda berpendapat kelembaman ini karena keberhasilan pemerintah mengelola ekonomi, saya agak kurang sepakat. Tapi itu bisa kita bahas lain waktu. Justru kelembaman ini adalah kebetulan yang datang dari ketiadaan aturan. Bagaimana bisa begitu? Saya teringat beberapa waktu yang lalu mengobrol dengan dosen saya via daring tentang kondisi sosial masyarakat kita. "Kita ini sudah terbiasa dengan disorder, chaos, dan segala turunannya. Di Singapura, kalau ada bangjo (lampu lalu lintas) mati, polisi harus segera turun tangan untuk mengatur rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Di kita, bangjo mati berhari-hari aman saja tidak ada tabrakan," tutur dia waktu itu. Nah, dalam konteks kelembaman ekonomi kita, ternyata chaos dan disorder itu juga telah mengambil peran penting! Begini. Struktur ekonomi kita sebagian besarnya ditopang oleh usaha-usaha kecil dan mikro dengan segala karakteristiknya yang khas. Mereka mandiri, berbasis rumah tangga, tradisional, dan tidak terikat peraturan. Dan, oleh karenanya,mereka memiliki daya adaptasi yang tinggi. Misalnya, waktu pemerintah menerapkan PSBB ketat, para tukang sayur segera mengubah cara kerjanya dengan mengantarkan langsung belanjaan dari rumah ke rumah sesuai pesanan yang masuk melalui Whatsapp. Atau, ketika seorang buruh pabrik hari ini terkena PHK, beberapa hari kemudian ia bisa langsung banting setir memulai usaha baru jualan cilok. Atau, seorang pedagang kain batik bisa langsung banting setir jualan rendang karena tak ada lagi orang berbelanja kain pada saat seperti ini. Semua orang bisa dengan mudah memulai kegiatan usaha sederhana untuk tetap memperoleh penghasilan. Dan, semua itu bisa terjadi justru karena negara tidak pernah menerapkan standar peraturan yang ketat untuk usaha kecil dan mikro. Meskipun, ini juga bukannya tidak menimbulkan efek samping negatif juga. Ketiadaan aturan (atau ada ,tapi tidak dijalankan dengan baik) ini juga seringkali menimbulkan efek negatif. Tapi, siapa yang peduli dengan efek samping yang masih bisa dikesampingkan saat standar minimal "asal semua perut kenyang" saja hampir sulit dicapai? Coba bayangkan. Saya pernah membaca cerita seorang WNI yang tinggal di Perth tentang bagaimana jalan yang harus dilaluinya untuk berdagang semangka, padahal semangka itu adalah hasil kebunnya sendiri. Untuk bisa berjualan semangka di pasar, aneka dokumen harus ia urus terlebih dahulu. Dari izin usaha, asuransi produk, sertifikasi pengolahan dan pengemasan, hingga mendaftar ke kantor pasar dan lain sebagainya. Panjang prosesnya. Cerita serupa saya dengar dari kawan yang tinggal di Prancis. Untuk menjual rempeyek buatannya sendiri saja dia tidak berani terang-terangan. Dia harus melakukannya dengan sangat terbatas di lingkungan kawan-kawan dekat sesama WNI saja. Karena untuk bisa berdagang apalagi makanan di sana sangatlah ruwet urusannya. Saya yakin kisah-kisah serupa akan kita dengar dari warga negara-negara maju lainnya. Pada saat keadaan normal, tentu saja pengaturan-pengaturan ketat seperti itu menguntungkan negara, lingkungan, maupun masyarakat. Dari segi pajak, misalnya. Dengan sistem administrasi yang ketat, pajak dari para pengusaha ini akan terpungut dengan rapi, negara jelas diuntungkan. Dari segi pengaturan penggunaan ruang juga sama. Sistem administrasi yang rapi memungkinkan alokasi penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Dari sisi masyarakat pun diuntungkan karena mereka memperoleh jaminan produk yang beredar kualitasnya pasti baik. Tidak
[GELORA45] Capaian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Setahu
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/360584-capaian-kinerja-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-dalam-setahu Jumat 13 November 2020, 04:50 WIB Capaian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Setahu Arief Rachman Pendidik | Opini Capaian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Setahu MI/M IRFAN Arief Rachman Pendidik TAHUN 2020, adalah tahun yang menantang bagi bidang pendidikan dan kebudayaan. 75 tahun Indonesia maju dengan gotong royong pendidikan dan kebudayaan, terutama saat menghadapi pandemi covid-19. Tantangan ini mencakup aspek pemulihan, akselerasi reformasi, dan aspek inovasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil inisiatif sebagai capaian kinerja 1 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk Indonesia Jaya. Tantangan dan permasalahan pendidikan selama 1 tahun ini, meliputi penanganan kinerja pada masa pandemi covid-19, dan strateginya, membangun masa adaptasi dengan kebiasaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), melakukan program PJJ di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun perguruan tinggi. Selanjutnya, memberikan arahan tentang pelaksanaan kuliah di perguruan tinggi, pelaksanaan bantuan operasional sekolah dan bantuan peralatan teknologi informasi/komputer, ketersediaan peralatan TIK, laboratorium, media pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan untuk PKBM, meningkatkan kualitas SDM melalui Program Pelatihan Jarak Jauh, tunjangan yang cukup bagi pelaksanaan pendidikan di seluruh Indonesia. Juga, kesiapan guru dan tenaga kependidikan lainnya, agar mencapai kecakapan kerja bagi Indonesia Maju, mendorong lulusan SMK agar mampu berwirausaha, meningkatkan pendidikan tinggi dengan pendidikan vokasi dan menilai (assessment) kompetensi minimum di semua jenjang. Selain itu, di bidang kebudayaan terdapat beberapa hal seperti: perlunya melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan nasional (2019), penyediaan platform kegiatan kebudayaan dan Inovasi dalam kegiatan kebudayaan, mendorong kegiatan kebudayaan daerah, melakukan gerakan seniman masuk sekolah. Juga, mengusahakan sandiwara sastra secara virtual, memahirkan produksi bahasa dan sastra secara inovatif, menciptakan indeks pembangunan kebudayaan, dan menampilkan wajah bahasa di sekolah, serta mengadakan secara terbatas Bulan Bahasa dan Sastra, dengan mempertimbangkan protokol kesehatan terutama dalam menghadapi covid-19. Stabilitas Dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di bidang pendidikan dan kebudayaan, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik sangat diperlukan. Dengan menyadari bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah mandat untuk menghadapi siswa sebanyak 51 juta dan 2,7 juta guru, serta, penduduk Indonesia dengan ribuan adat istiadat yang membentuk kebudayaan Indonesia, Saya berpendapat sebagai berikut. Upaya sadar dan terencana yang dilaksanakan telah mencapai keberhasilan yang maksimal, meskipun belum optimal. Di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem A Makarim, telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, meskipun kita semua menyadari adanya keterbatasan yang disebabkan faktor eksternal, umpamanya: Di bidang pendidikan, belum semua guru dan orangtua memahami adanya perubahan pandangan, bahwa pendidikan tidak diukur oleh nilai (numerik) semata. Tetapi, diupayakan adanya pematangan di bidang kekuatan agama (spiritual), kekuatan olah rasa, olah pikir, dan olah jasmani. Semua pematangan di atas belum tercapai secara tuntas. Kemdikbud memahami, bahwa pendidikan juga menjadi tanggung jawab orangtua dan siswa itu sendiri. Maka, pembelajaran jarak jauh yang sementara ini dilakukan harus mencapai target yang realistis, melalui inovasi-inovasi baru. Terutama, bagi siswa yang tidak memiliki ketersediaan alat teknologi yang memadai, dan, semua kegiatan harus mengutamakan kesehatan. Perlu ada ukuran, dan paradigma baru yang dapat disebut berhasil (sangat berhasil, berhasil, kurang berhasil) di bidang pendidikan. Hal lain, yang perlu diterima dan disadari, adanya kejenuhan dan kebosanan yang dialami siswa terutama SMP dan SD yang harus tinggal di rumah. Bagi SMA dan perguruan tinggi, tuntutan pendidikan dapat lebih dilakukan karena kedewasaannya. Penghilangan ujian nasional sangat bijak dan memerlukan jalan baru untuk melakukan ukuran yang lebih fleksibel dan intangible bagi keberhasilan pendidikan. Hal yang sangat penting adalah kontinuitas dan keajegan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hal ini, dapat dilaksanakan bila rentang waktu pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan daerah masing-masing. Hal lain yang sangat penting dipertimbangkan adalah adanya pengembangan kekuatan, dan keterlibatan orangtua serta guru untuk melaksanakan pembimbingan. Orangtua dan guru perlu melakukan pola asuh yang memberi teladan, mengarahkan, memahami, dan mampu berdialog dengan anak-anak. Pola
[GELORA45] Gagalnya Islam Politik
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1987-gagalnya-islam-politik Jumat 13 November 2020, 05:00 WIB Gagalnya Islam Politik Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Gagalnya Islam Politik MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. PRABOWO Subianto bukanlah pemimpin Islam. Ia pada dasarnya sekuler. Prabowo menggunakan kekuatan politik Islam pada Pemilu Presiden 2014 untuk melawan Jokowi. Salah satu kekuatan politik Islam yang dipakai Prabowo ialah Front Pembela Islam dengan Rizieq Shihab sebagai imam besarnya. Idiom-idiom primordial bahkan rasial dipakai dalam Pilpres 2014. Ini menyebabkan rakyat terpolarisasi, terbelah. Prabowo kalah. Itu artinya kekuatan politik Islam tidak cukup menarik publik untuk memilihnya. Sejarah membuktikan lebih banyak rakyat Indonesia memilih parpol nasionalis ketimbang parpol Islam. Seluruh presiden ialah tokoh atau pemimpin nasionalis. Presiden Gus Dur memang tokoh Islam, tetapi ia mengutamakan nilai-nilai pluralisme dan kebangsaan. Prabowo melanjutkan aliansinya dengan kekuatan politik Islam pada Pilkada DKI 2017. Gerindra, partai Prabowo, mengusung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI. Kekuatan Islam politik menggunakan narasi-narasi agama untuk menghadang Basuki Tjahaja Purnama, kandidat gubernur petahana, melalui Aksi Bela Islam berjilid-jilid. Polarisasi masyarakat makin parah. Yang paling fenomenal aksi pada 2 Desember 2012. Fenomenal karena sukses mendatangkan jutaan partisipan. Fenomena itu konon belum pernah terjadi sebelumnya. Saking fenomenalnya terbentuk perhimpunan alumni 212, koperasi 212, 212 Mart. Namun, banyak pengamat menilai fenomena berkumpulnya jutaan umat kiranya tidak berulang lagi. Beberapa kali reuni 212 gagal menghimpun umat serupa aksi 212. Pilkada DKI 2017 bisa dikatakan pertarungan antara kelompok-kelompok Islam dan Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama. Anies menikmati pertarungan itu dan memetik manfaat darinya. Anies terpilih sebagai Gubernur DKI. Bagaimanapun, kelompok Islam politik membantu Anies memuluskan langkahnya menjadi Gubernur DKI. Anies mengakomodasi reuni 212, mungkin sebagai balas budi politik. Anies juga menemui Rizieq yang kembali dari Arab Saudi, juga mungkin sebagai balas budi politik. Sebatas balas budi politik yang Anies lakukan. Ketika kawan saya di satu grup pertukaran pesan mengungkap sinyalemen Rizieq kepingin menjadi cawapres Anies di Pilpres 2024, saya menganggap itu sinyalemen kepagian. Adakah parpol yang mau mencalonkan mereka? Jangan-jangan sepak terjang Rizieq yang pro-NKRI bersyariah dan antikeberagaman menjadi kartu mati politik? Prabowo pada Pemilu 2019 tetap mencoba peruntungan beraliansi dengan kelompok Islam. Narasinya lebih hebat lagi, yakni Prabowo capres pilihan ulama. Pun, penggunaan idiom-idiom agama dalam Pilpres 2019 ‘merawat’ keterbelahan rakyat. Namun, capres rekomendasi ulama itu gagal lagi. Lagi-lagi, aliansi dengan kekuatan politik Islam tidak cukup kuat menarik pemilih. Prabowo malah bergabung dengan Presiden Jokowi sebagai Menhan. Perhimpunan Alumni 212 menganggap Prabowo meninggalkan ulama, serupa pepatah habis manis sepah dibuang. Cerita Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, kenyataan semua presiden bukan tokoh Islam serta kekalahan parpol-parpol Islam menunjukkan gagalnya Islam politik. Kekuatan politik Islam sukses dimanfaafkan elite politik untuk mencapai kekuasaan. Politik Islam gagal mencapai pusat kekuasaan. Euforia menghiasi kedatangan Rizieq Shihab ke Tanah Air. Orang berpikir Rizieq akan mengonsolidasikan kekuatan politik Islam. Namun, kekuatan Islam lebih besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, plus kelompok minoritas, kiranya sulit terkonsolidasikan dengan Islam politik yang dikomandani Rizieq. Tentu saja kekuatan politik Islam bakal belajar dari sejarah untuk memperbaiki masa depan politiknya. Kekuatan politik nasionalis juga mesti belajar dari sejarah supaya Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 tetap tegak. Apa boleh buat pertarungan Islam politik dan kalangan nasionalis kiranya bakal terus berlangsung. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1987-gagalnya-islam-politik
[GELORA45] Penjualan BBM Premium di Jawa dan Bali Dihentikan Januari 2021
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/360753-penjualan-bbm-premium-di-jawa-dan-bali-dihentikan-januari-2021 Jumat 13 November 2020, 19:24 WIB Penjualan BBM Premium di Jawa dan Bali Dihentikan Januari 2021 Insi Nantika Jelita | Ekonomi Penjualan BBM Premium di Jawa dan Bali Dihentikan Januari 2021 ANTARA FOTO/Teguh Prihatna SPBU PEMERINTAH melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium akan dihentikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) pada tahun depan "Syukur alhamdulillah pada Senin (9/11) malam lalu, saya bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina. Menyampaikan bahwa per 1 Januari 2021 premium di Jamali akan dihilangkan," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) MR Karliansyah dalam tayangan youtube YLKI ID, Jumat (13/11). Menurut Karliansyah upaya itu sebagai usaha pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara di daerah Jawa dan Bali. Penghapusan Premium, sebutnya, juga perlahan akan diterapkan di daerah lain selain Jamali. "Diharapkan kemudian menyusul dengan kota lain di Indonesia (penghapusan premium)," sebutnya. BBM jenis premium dan pertalite, ungkap Karliansyah, mendominasi penjualan. Hal itu terlihat dari Premium yang memiliki angka RON 88 masih mendominasi 55% penjualan bensin. Sementara itu, Petralite yang memiliki RON 90 sebesar 33% penjualan. Baca juga: Ada Kesengajaan Air PDAM Tercampur Solar Karliansyah berharap rencana penghapusan Premium di beberapa wilayah besar tidak membutuhkan waktu yang lama. "Urgensi pengendalian pencemaran ini harus jadi perhatian kita dan menjadi tantangan kita bersama kedepannya. Seperti di 2006, Indonesia berhasil mengahapus timbal. Semoga kedepannya tidak memerlukan waktu yang lama," pungkasnya. Saat dikonfirmasi ke Pertamina terkait rencana penghapusan penjualan Premium di Jamali, Corporate Communication Pertamina Fajriah Usman belum memberikan respon kepada Media Indonesia. (OL-4) TAGS: # bbm Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/360753-penjualan-bbm-premium-di-jawa-dan-bali-dihentikan-januari-2021
[GELORA45] Menlu Retno: KTT ke-37 ASEAN hasilkan 33 dokumen
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1836904/menlu-retno-ktt-ke-37-asean-hasilkan-33-dokumen Menlu Retno: KTT ke-37 ASEAN hasilkan 33 dokumen Kamis, 12 November 2020 23:41 WIB Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-37 ASEAN Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (12/11/2020). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas/aa. Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-37 ASEAN menghasilkan 33 dokumen kesepakatan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Hanoi Declaration on the ASEAN Community Post 2025 Vision, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, Hanoi Declaration on Strengthening Social Networks Toward Cohesive and Responsive ASEAN Community, ASEAN Declaration on Digital Tourism, Hanoi Declaration on the Adoption of the Initiative for Asian Integration Work Plan 2021-2025 kemudian ASEAN Declaration on the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dan Narrative of ASEAN Identity. "Dalam KTT kali ini semua upaya tersebut juga telah membuahkan hasil, yaitu sudah tersedianya COVID-19 ASEAN Emergency Response Fund yang sudah ada komitmen sebesar 10 juta US dollar AS antara lain dari Jepang, Korea Selatan, China, Singapura, Australia, Inggris, Swiss dan lain-lain," kata Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis. Menurut Retno, ASEAN Comprehensive Recovery Framework berisi strategi untuk mengatasi pandemi baik melalui kerja sama antara negara ASEAM maupun dengan mitra. "Dalam 'framework' ini terdapat 5 strategi yaitu 'enhancing health system', 'strengthening human security', 'maximising potential of intra-ASEAM market and broader economic integration' kemudian 'accelerating inclusive digital transformation' dan 'advancing the world more sustainable and resilient future'," tambah Retno. Baca juga: Presiden Jokowi: Kemitraan ASEAN-India tingkatkan kerja sama kesehatan Selain itu ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergency juga telah siap sehingga memungkinkan negara ASEAN bersama-sama secara sukarela menyumbang cadangan pasokan kesehatan dengan standar WHO untuk darurat kesehatan sedangkan negara mitra juga dapat memberikan kontribusi. Untuk ASEAN Travel Corridor Arrangment Framework, menurut Retno hal tersebut merupakan inisiatif Indonesia untuk mengatur perjalanan bisnis dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya Narrative of ASEAN Identity yang juga merupakan inisiatif dari Indonesia adalahakan mengokohkan kebanggaan dan jati diri bangsa bangsa ASEAN. "Sekaligus akan mengokohkan 'dwi feeling' dari ASEAN dan dalam rangkaian pertemuan KTT ini teman-teman akan juga ditandatangani RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) oleh 15 negara," ungkap Retno. Dalam pertemuan itu, Retno menyebutkan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga hadir secara virtual. "Dirjen WHO antara lain menyampaikan penghargaan terhadap respon ASEAN yang dinilai efektif dengan komitmen yang tinggi dan ASEAN terbuka untuk saling belajar. Selain itu Dirjen WHO menyambut baik berbagi inisiatif ASEAN antara lain ASEAN 'Comprehensif Recovery Framework dan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergency," tambah Retno. Dirjen WHO juga mengapresiasi India, Vietnam dan Singapura yang telah bergabung dalam ACT Accelerator Facilitation Console yang bertugas untuk penyelesaian secara kolektif demi kepentingan dunia serta memobilisasi dana. Sedangkan Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi mengungkapkan situasi berat yang dihadapi oleh Asia Tenggara saat pandemi melanda dimana pariwisata turun 71 persen, perdagangan turun 12 persen dan FDI diturun 33 persen. "Namun Sekjen melaporkan juga bahwa ASEAN terus bekerja keras menjaga optimisme dan kerjasama dan mencapai kemajuan. Ke depan prioritas akan diberikan untuk tiga hal yaitu menjamin fondasi 'recovery' secara tepat dan mengembalikan produktivitas yang lebih tinggi di kawasan serta terciptanya komunitas ASEAN yang lebih baik dan lebih terintegrasi," jelas Retno. Baca juga: Presiden Jokowi: Kolaborasi ASEAN-Korsel tanggulangi pandemi Selanjutnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh kawasan dan dunia baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi.. "Tantangan masih besar namun Presiden terus mengajak kerja sama dan tetap optimis. Presiden menyambut baik deklarasi mengenai 'ASEAN Travel Corridor Arrangment Framework dan mendorong agar rencana implementasi harus segera diwujudkan," ungkap Retno. Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi adalah Dewan Koordinasi ASEAN dan Badan Sektoral ASEAN harus bekerja cepat dan efisien dan diharapkan dioperasionalisasi pada kuartal pertama tahun 2021. "Selain itu Presiden menyambut baik penandatanganan RCEP karena setelah negosiasi selama 8 tahun akhirnya kita bisa menandatangani dan presiden menyampaikan integrasi
[GELORA45] Dianggap Buang-buang Uang Rakyat, Haruskah Misi Stasiun Luar Angkasa Disetop?
-- j.gedearka https://news.detik.com/bbc-world/d-5252529/dianggap-buang-buang-uang-rakyat-haruskah-misi-stasiun-luar-angkasa-disetop?tag_from=wp_widget_news Dianggap Buang-buang Uang Rakyat, Haruskah Misi Stasiun Luar Angkasa Disetop? BBC Indonesia - detikNews Kamis, 12 Nov 2020 18:12 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin Jakarta - Bulan ini, Stasiun Luar Angkasa Internasional sudah ditinggali manusia secara terus-menerus selama 20 tahun. Beberapa pihak mengkritik misi di stasiun luar angkasa yang dianggap menghabiskan terlalu banyak uang. Pada pukul 06.50 pagi GMT, 20 November 1998, saya berjongkok di balik batu di tengah dinginnya pegunungan Kazakhstan sambil memegang telepon genggam ke telinga saya. Tanah bersalju yang terbentang berpadu dengan langit abu-abu. Di belakang saya, ada yang mengoceh dalam bahasa Rusia yang berantakan, tetapi sebagian besar orang Rusia yang diajaknya bicara sedang berada di dalam pondok kayu, merayakan dengan vodka. Di kejauhan, dan hampir tidak terlihat di lanskap yang monokrom, roket Proton putih berdiri diam, menyendiri di landasan peluncuran. Lalu tiba-tiba dia melayang dari tanah, disertai kilatan dan suara gemuruh. Saat roket itu melesat ke langit dan menghilang ke awan, saya menggambarkan pemandangan itu secara langsung kepada pendengar radio BBC. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa bersejarah. Ini adalah peluncuran modul Zarya, tahap pertama Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Namun meskipun saya sudah berusaha mendeskripsikannya dengan seluruh daya upaya, peristiwa tersebut tidak menjadi berita utama. Wahana NASA sukses mendarat di asteroid purba demi kumpulkan petunjuk penciptaan tata surya Perangkat luar angkasa Rusia dan China 'tidak jadi tabrakan', tapi bagaimana dengan sampah luar angkasa lainnya? NASA ungkap bukti temuan air di bulan, apa artinya bagi eksplorasi ruang angkasa di masa mendatang? Fakta bahwa BBC mengirim reporter radio junior untuk meliput peluncuran tersebut, bukan koresponden senior, membuktikan bagaimana editor (dan publik) memandang berita tersebut. ISS sudah terlambat bertahun-tahun dan menghabiskan terlalu banyak anggaran. Kepala sains di badan antariksa Inggris menyebut stasiun itu "gajah putih yang mengorbit" dan Inggris menolak mendanai. Banyak yang meragukan ISS akan selesai. Tapi mereka salah. Seukuran lapangan sepak bola Amerika dan dengan ruang beraktivitas yang setara dengan rumah enam kamar tidur, ISS, bagaimanapun, adalah prestasi teknik yang luar biasa. ISS diselesaikan dengan biaya sekitar US$150 miliar yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika Serikat, Rusia, Eropa, Kanada, dan Jepang, dan telah menjadi rumah bagi astronaut selama 20 tahun. Sejak Ekspedisi-1 ke stasiun ISS pada November 2000, manusia selalu hadir di sana, hidup dan bekerja di orbit. Berdasarkan catatan terkini, sebanyak 243 astronaut dari 19 negara pernah mengunjungi ISS dan menyelenggarakan sekitar 3.000 percobaan ilmiah. Namun demikian, keraguan tetap ada. Apakah stasiun itu bernilai sesuai uang yang telah dikeluarkan? Dan apa nilainya bagi kita semua di Bumi? Cengkeraman pandemi dan ancaman perubahan iklim yang membayangi planet ini, membuat beberapa pihak mempertanyakan motif pengiriman manusia ke luar angkasa. "Saya pasti akan menilai ISS tidak sebanding dengan harganya yang 12 digit," kata ahli astronomi sekaligus astrofisikawan Lord Rees dari Ludlow. "Tak satu pun dari ratusan orang yang berputar-putar di Stasiun Luar Angkasa Internasional melakukan sesuatu yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang cukup untuk membenarkan sebagian kecil pun uang yang dihabiskan untuk membiayai pesawat ulang-alik dan stasiun luar angkasa itu." Lord Rees berpendapat alih-alih untuk ISS, kita harus membelanjakan uang publik untuk misi sains luar angkasa robotik yang telah mengubah pandangan kita tentang Alam Semesta. Mencari tanda kehidupan kuno di planet Mars Kru NASA ceritakan pengalaman kembali ke Bumi, 'rasanya seperti dipukul dengan tongkat bisbol' Ilmuwan perempuan di balik misi luar angkasa bangsa Arab ke Mars Saat ini, pesawat ruang angkasa mengirimkan gambar dan data ilmiah dari Mars dan Jupiter. Pesawat penjelajah Voyager kembar telah meninggalkan Tata Surya kita, menjadi benda buatan manusia pertama yang memasuki ruang antarbintang. Pada tahun 2014, kita bahkan berhasil mendaratkan wahana di komet selebar 4 km dengan kecepatan 55.000 km/jam, 56 miliar kilometer jauhnya dari Bumi. "Jika kita bertanya ada berapa banyak kabar dari ISS yang layak diberitakan, ada jauh lebih banyak berita dari Hubble dan misi ke Mars, Jupiter, dan Saturnus daripada yang didapat dari stasiun luar angkasa," kata Rees. "Stasiun luar angkasa jadi berita ketika Chris Hadfield bernyanyi atau ketika toilet tidak berfungsi. Saya pikir ke depannya akan semakin sulit mencari pembenaran pengeluaran uang rakyat untuk mengirim manusia ke luar angkasa." Banyak yang telah berubah sejak
[GELORA45] Bahasa Daerah, Pariwisata, dan Kompetisi
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5251895/bahasa-daerah-pariwisata-dan-kompetisi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Bahasa Daerah, Pariwisata, dan Kompetisi La Sugi - detikNews Kamis, 12 Nov 2020 13:06 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin Kemenparekraf Bersama CAKAP Latih Bahasa Inggris Pelaku Pariwisata Lewat Daring Pelaku wisata di daerah bicara bahasa Inggris dengan turis (Foto: dok. Kemenparekraf) Jakarta - Februari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis hasil temuannya tentang kategori bahasa daerah di Indonesia yang punah. Hasilnya, 11 bahasa daerah dinyatakan punah. Dan, 8 dari 11 bahasa daerah tersebut berasal dari Maluku. Jangan sedih. Kita baru mulai. Tidak harus menyalahkan para penutur bahasa yang menyebabkan satu bahasa punah. Atau menyalahkan generasi sekarang yang tidak tertarik untuk berbahasa daerah. Bisa jadi, bahasa daerah punah karena tidak kompetitif. Misalnya begini. Saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah daerah Maluku mempromosikan pariwisata daerah. Bahkan beberapa waktu lalu ada lomba membuat blog video potensi wisata Maluku yang diselenggarakan oleh PKK Maluku. Tentu lomba tersebut tidak hanya untuk mengaktifkan kreativitas Nyong-Nona Maluku, melainkan juga mempromosikan pariwisata Maluku pada dunia luar. Sehingga, minimal promosi tersebut menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Apabila konsumen yang ditargetkan dalam promosi adalah wisatawan Indonesia, maka tidak menjadi soal. Namun bagaimana jika konsumen yang ditargetkan bukan orang Indonesia melainkan wisatawan mancanegara? Apakah para wisatawan mancanegara diminta untuk belajar bahasa daerah Maluku atau bahasa Indonesia baru bisa berwisata di Maluku? Maka berapa banyak yang akan belajar bahasa daerah Maluku? Sementara potensi wisata daerah lain lebih menjanjikan karena didukung dengan penutur lokal yang berbahasa asing dengan baik. Sebut saja Lombok. Di Gili Trawangan, 98 dari 100 wisatawan adalah wisatawan mancanegara. Padahal pemandangan alam dan bawah laut Pantai Ora di Maluku Tengah jauh lebih indah dibandingkan dengan Gili Trawangan (tentu ini penilaian objektif soal keindahan). Tetapi para pemandu wisatawan di Gili Trawangan yang adalah warga lokal tidak menggunakan bahasa Lombok atau bahkan bahasa Indonesia untuk memandu wisatawan asing tadi, melainkan dengan bahasa Inggris. Ada juga para pedagang di pelabuhan penyeberangan feri di Lembar, Lombok. Mereka menjual mie instan kepada wisatawan asing seharga 50.000 rupiah. Yang membuat mie instan itu mahal bukan karena mie-nya, melainkan karena pembeli adalah warga asing, para penjualnya bisa berbahasa asing. Sehingga para wisatawan akan tertarik untuk membeli. Seandainya mereka menjual mie instan dengan bahasa Lombok, kepada siapa akan mereka pasarkan? Tentu bukan kepada wisatawan asing. Lalu berapa harga mie tersebut? 5.000? 10.000? Mau pergi haji , Pak, Bu? Jalan-jalan ke Lombok udah dulu, sekarang kembali ke Maluku. Pemandangan alam Maluku sudah memiliki nilai jual. Tetapi, tidak mendatangkan keuntungan yang besar apalagi dipromosikan dengan bahasa daerah karena segmen pasarnya sangat kecil, yakni warga lokal saja. Sementara persaingan pasar global semakin kompetitif. Pertarungan dalam ring ini membutuhkan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, bukan bahasa daerah. Saya membayangkan program promosi wisata Maluku yang diusung oleh PKK Maluku itu menggunakan bahasa daerah tanpa menggunakan teks terjemahan. Jangankan termotivasi untuk datang ke Maluku, nonton videonya saja orang lain sudah tidak sanggup. Ado mama sayang e, bahasa kok ga ada spasinya. Anda juga tidak mungkin menarik perhatian wisatawan asing dengan bilang: Sekarang sumber air su dekat, Beta seng ambil air jauh lagi. Hahaha. Selain tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, bahasa daerah juga tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Salah satu syarat menunjang untuk mendapatkan pekerjaan adalah penguasaan bahasa asing, bukan penguasaan bahasa daerah. Hampir semua perusahaan, tidak hanya perusahaan asing, kini banyak perusahaan nasional yang ternyata juga menerapkan persyaratan satu ini. Bahkan pada level pemerintah daerah; Anda pelamar yang dipertimbangkan kalau menguasai bahasa asing. Padahal warga yang akan Anda layani adalah warga lokal. Kita juga tidak bisa menggunakan bahasa daerah untuk berkompetisi di ranah pendidikan. Bahkan cengkeraman hegemoni linguistik asing paling powerful justru terletak di ranah ini. Tidak ada satu pun beasiswa atau kampus di Indonesia yang menjadikan penguasaan bahasa daerah menjadi syarat diterima. Universitas Pattimura Ambon sekalipun tidak menggunakan bahasa daerah Maluku sebagai syarat penerimaan mahasiswa. Atau syarat mendapatkan beasiswa daerah Maluku harus menguasai bahasa daerah. Penguasaan bahasa asing pada ranah pendidikan ini menjadi syarat wajib mutlak perlu. Anda jangan salah paham. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan bahasa
[GELORA45] Perempuan dan Pembangunan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/360218-perempuan-dan-pembangunan Kamis 12 November 2020, 03:05 WIB Perempuan dan Pembangunan Ratu Dian Hatifah Tenaga Ahli Ketua MPR RI Dewan Kehormatan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia | Opini Perempuan dan Pembangunan Dok. Pribadi KUALITAS pelibatan perempuan dalam pembangunan masih rendah sehingga entitas dengan jumlah setengah populasi ini masih tertinggal dalam berbagai hal. Sejumlah regulasi telah dibuat untuk memberi ruang gerak pada perempuan dalam pembangunan. Namun, implementasinya masih jauh panggang dari api. Diperlukan sejumlah langkah agar perempuan ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar partisipan pasif. Marginalisasi perempuan dalam pembangunan Marginalisasi perempuan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah suatu pro ses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Ada sejumlah fakta yang mengindikasikan proses marginalisasi, bahkan dehumanisasi perempuan. Misalnya, dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan. Maka, ketika mereka bekerja di sektor publik, sering kali dinilai dan dihargai rendah sehingga terjadi proses pemiskinan, dengan alasan jenis kelamin. Tidak mengherankan jika pekerjaan yang umum dilakukan perempuan, seperti sebagai guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, dan ART, dinilai sebagai pekerja rendah sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima. Contoh lain, masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK karena tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja, dengan alasan sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan, dan alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam bidang pertanian, kita melihat terjadinya perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem pertanian modern, dengan menggunakan mesinmesin traktor, juga tidak mempertimbangkan dampak terhadap buruh tani perempuan yang tersisih. Bahkan, dalam struktur bangunan parpol di Indonesia, perempuan masih ditempatkan dalam strata kedua setelah pemenuhan kepentingan maskulin. Relasi yang timpang, sering kali menyebabkan penguasaan panggung politik digunakan untuk memotong peluang perempuan dengan berbagai cara. Ada kalanya, tatanan politik dipertahankan dan digunakan untuk melanggengkan dominasi politik laki-laki. Bahkan, tidak jarang partisipasi perempuan masih dianggap ancaman. Kebijakan, arah, dan program pembangunan dijalankan berdasarkan keputusan strategis di lembaga politik dan peme - rintahan. Oleh karena itu, diperlukan ke terwakilan perempuan dalam jumlah memadai di posisi-pengambilan keputusan strategis, agar kebijakan, arah, dan program pembangunan tidak berimbas pada marginalisasi perempuan. Keterwakilan perempuan dalam jumlah memadai merupakan upaya mengimplementasikan nilai-nilai kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Implementasi nilai kemitrasejajaran Salah satu strategi implementasi nilai kemitrasejajaran ialah bagaimana kaum perempuan tetap mengambil posisi di parpol. Sebagaimana diketahui, parpol di Indonesia menentukan arah dan kebijakan strategis negara, melalui berbagai keputusan politik di parlemen, maupun melalui penempatan kadernya di posisi puncak kementerian dan lembaga. Hadirnya perempuan di parpol, parlemen, dan maju dalam kompetisi kepala daerah, diharapkan menjadi corong kepen tingan penyelesaian problem perempuan dalam pembangunan, menghasilkan kebijakan yang menghadirkan perbaikan bagi bangsa dan negara. Bukankah ini sejalan dengan ungkapan populer yang menyebutkan, perempuan adalah tiang negara yang dapat memengaruhi baik buruknya kondisi sebuah negara? Oleh karena itu, perempuan sebagai tonggak pembangunan harus memberikan kontribusi di setiap sisi kehidupan, baik ekonomi, bisnis, maupun dalam politik, dengan memantaskan diri sebagai pemimpin. Aktualisasi perempuan da lam pembangunan ialah tantangan untuk membantah anggapan tidak layak atau tidak berhaknya perempuan menjadi pemimpin. Bagaimana dengan urusan rumah tangga yang kerap kali dianggap sebagai tanggung jawab perempuan? Jika perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, sudah selayaknya laki-laki pun dapat berpartisipasi dalam urusan rumah tangga sehingga tugas domestik dan publik bukanlah sebuah hal baku yang tidak dapat dikompromikan. Belajar dari sejarah Ada banyak contoh perempuan sebagai pemimpin yang berhasil membangun negerinya. Kita bisa belajar dari Ratu Bilqis yang memerintah negeri Saba dan memiliki ‘arsyun ‘azhim (singgasana yang besar). Kemampuan kepemimpinan Ratu Bilqis dan membangun tanah Saba telah menjadikan negerinya makmur sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Dalam terminologi Alquran disebutkan, sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun (negeri yang baik dan Rabb Yang Mahapengampun). Pada periode
[GELORA45] Sirekap KPU Ditolak Bawaslu
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1986-sirekap-kpu-ditolak-bawaslu Kamis 12 November 2020, 05:00 WIB Sirekap KPU Ditolak Bawaslu Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Sirekap KPU Ditolak Bawaslu MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. SIREKAP yang dibangga-banggakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sirekap ialah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada. “Bawaslu hari ini (Senin, 9/11) sudah menyusun draf surat ke KPU. Bawaslu mengusulkan untuk tidak menggunakan Sirekap,” kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Pernyataan Bawaslu itu bagai petir siang bolong. Selama ini KPU membangga-banggakan keberadaan Sirekap. Dibanggakan karena penggunaan Sirekap menjadi tonggak sejarah dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jika Sirekap jadi dilaksanakan pada 9 Desember, itu untuk pertama kalinya tahapan rekapitulasi di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selama ini KPU menggunakan teknologi informasi penghitungan suara hanya sebagai komplementer penghitungan manual. Sejauh ini KPU serius mempersiapkan Sirekap. KPU telah membahasnya bersama Bawaslu dalam rapat koordinasi antara KPU dan Bawaslu di Kantor KPU pada 28 Oktober 2020. Sebelumnya pada 23 hingga 24 Oktober 2020, KPU juga sudah melakukan simulasi Sirekap secara daring dengan KPU di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir ini, KPU melakukan bimbingan teknis untuk seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Selain itu KPU menggelar serial diskusi terfokus untuk menyiapkan landasan hukum Sirekap. Landasan hukum untuk menggantikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 terkait rekapitulasi dan penghitungan suara pilkada. Bukan tanpa alasan Bawaslu menolak Sirekap. Kata Ratna Dewi Pettalolo, sampai saat ini Bawaslu masih meragukan kesiapan KPU untuk menerapkan Sirekap. Sumber daya manusia KPU di jajaran penyelenggara ad hoc (sementara), baik kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK), dinilai belum siap menggunakan Sirekap. Alasan penolakan lainnya, menurut Bawaslu, terkait dengan ketersediaan jaringan internet dan ketersediaan perangkat yang akan digunakan penyelenggara ad hoc untuk mendokumentasikan C-Hasil-KWK yang akan di-scan dan dikirimkan ke Sirekap. C-Hasil-KWK merupakan penggabungan form sebelumnya bernama C-KWK, C1-KWK, dan C 1Plano-KWK. Ia merupakan sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS. C-Hasil-KWK inilah yang kemudian dipotret petugas KPPS menggunakan telepon pintar, kemudian diunggah ke aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap terlebih dahulu dipasang di telepon pintar milik KPPS. Setelah proses di TPS selesai, tahap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai masuk di tingkat kecamatan tanpa melewati desa/kelurahan seperti selama ini. Proses di tingkat kecamatan sebagaimana lazimnya, yang membedakan ialah bahan PPK melakukan rekapitulasi ialah C-Hasil-KWK dalam bentuk digital melalui aplikasi Sirekap, bukan lagi kertas. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm sudah mengingatkan bahwa Sirekap berpotensi menimbulkan ketegangan antara KPU dan Bawaslu saat penghitungan suara. Ia meyakini jika Bawaslu akan tetap berpegang pada form C1 dalam pembuatan berita acara penghitungan suara. Baik kiranya penyelenggara pilkada mempertimbangkan saran Koalisi Masyarakat Sipil agar KPU tidak memaksakan penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2020. Hasil rekapitulasi manual secara berjenjang tetap menjadi penentu hasil pilkada. Jika penggunaan Sirekap dengan alasan pandemi covid-19, mengapa KPU tidak sekalian menggunakan e-voting ketimbang mencoblos? Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi berkilah bahwa Korea Selatan yang secara teknologi sudah mumpuni tetap menerapkan pemungutan suara secara manual. Melihat data, dari 178 negara yang memiliki lembaga penyelenggara pemilu seperti Indonesia, hanya 46 negara yang menerapkan e-voting. Bagaimana kalau Bawaslu tetap ngotot menolak Sirekap? Kembalikan saja kepada perintah UU Pilkada. Pasal 111 menyebutkan mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan pemerintah. Boleh-boleh saja KPU punya otoritas menentukan Sirekap. Tapi jangan lupa, tanpa mendapatkan dukungan publik, partai politik, dan calon kepala daerah, sia-sia semuanya. Sebab, Sirekap yang tidak dipercayai publik justru menggerus kualitas pilkada, apalagi kalau dianggap Sirekap itu sebagai modus baru kecurangan. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1986-sirekap-kpu-ditolak-bawaslu
[GELORA45] Merestorasi Partai Politik
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2167-merestorasi-partai-politik Kamis 12 November 2020, 05:00 WIB Merestorasi Partai Politik Administrator | Editorial Merestorasi Partai Politik MI/Duta Ilustrasi MI. DALAM demokrasi, partai politik ialah kunci. Posisinya sangat strategis, perannya pun amat menentukan apakah demokrasi sebagai panduan hidup sebuah bangsa putih bersih atau hitam kelam. Cukup banyak fungsi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Yang tak kalah penting ialah partai politik berfungsi sebagai pabrik pemimpin bangsa. Lewat partai politik, calon-calon pejabat publik digodok agar punya kemampuan hebat untuk melayani rakyat. Melalui partai politik, para kandidat penyelenggara negara ditempa agar punya kapasitas mengelola negara secara paripurna. Intinya, semua peran yang melekat dalam diri partai politik mulia jika dijalankan sesuai hakikatnya. Pada prinsipnya, seluruh fungsi partai politik sangat berarti bagi kehidupan negeri jika diimplementasikan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Namun, harus kita tegaskan bahwa arti penting fungsi dan peran partai politik di Republik ini masih sekadar narasi indah di atas kertas. Belum ada satu pun fungsi dan peran itu yang dijalankan partai politik sebagaimana mestinya. Sebagai sarana komunikasi politik, fungsi parpol belum maksimal sehingga tak sedikit rakyat yang memilih cara sendiri menyampaikan aspirasi. Pentas pilkada serentak yang sedang bergulir menjadi petunjuk nyata, sangat nyata, bahwa partai politik masih suka bertindak semaunya. Mereka yang seharusnya menjadi produsen pemimpin negara terlihat tak berdaya sehingga di banyak daerah hanya ada calon tunggal. Partai politik tetap cenderung pragmatis dalam bersikap dan bertindak. Politik dinasti yang marak di pilkada kali ini merupakan bukti tak terbantahkan bahwa partai politik masih menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Mereka abai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Politik uang yang diyakini terus merajalela di pesta demokrasi kian menebalkan keyakinan akan kuatnya semangat pengabaian itu. Tidak mengherankan jika hasil survei dari waktu ke waktu konsisten menempatkan partai politik di posisi terbawah daftar lembaga yang mendapatkan kepercayaan rakyat. Harus dikatakan bahwa partai politik hanya besar dalam hal kuantitas, tetapi kecil di sisi kualitas. Pada konteks itulah kita layak memberikan apresiasi kepada Partai NasDem yang kemarin merayakan usia ke-9 tahun. Soal usia, NasDem memang masih belia. Namun, mereka mampu memberikan warna tersendiri di dunia perpolitik an kita. Ia hadir dengan semangat restorasi, gerakan perubahan, yang tidak sekadar gagah-gagahan, tetapi betul-betul diimplementasikan. Dengan platform politik tanpa mahar dan tanpa syarat, Partai NasDem ialah pelopor bagi terwujudnya demokrasi yang bersih dan substansial. NasDem pula yang terus mendorong penyederhanaan partai dengan menaikkan parliamentary threshold dari 4% menjadi 7%. Dengan ambang batas seketat itu, tidak akan gampang bagi kebanyakan partai yang ada sekarang untuk bertahan. Namun, NasDem tak peduli kendati harus tereliminasi, yang utama bagi mereka ialah kehidupan politik menjadi lebih baik. Langkah apik terkini, NasDem akan menggelar konvensi calon presiden 2024. Mereka senantiasa menyuguhkan sajian politik dan praktik berdemokrasi yang maju dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga bangsa. Jelas dan tegas bahwa NasDem mengedepankan politik kebangsaan, bukan politik yang mendewakan kekuasaan. Sudah saatnya seluruh partai politik memperkuat kelembagaan dan merestorasi diri agar mampu memainkan fungsinya secara optimal sehingga kepercayaan rakyat meningkat. Sebagai kunci dan pilar demokrasi, partai politik tak boleh terus-terusan rapuh dan berkarat. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2167-merestorasi-partai-politik
[GELORA45] Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Enam Tokoh Bangsa
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/359769-jokowi-beri-gelar-pahlawan-nasional-untuk-enam-tokoh-bangsa Selasa 10 November 2020, 11:30 WIB Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Enam Tokoh Bangsa Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Enam Tokoh Bangsa Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo (kiri) saat menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11). BERTEPATAN dengan Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh bangsa. Mereka adalah Sultan Baabullah dari Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan dari Papua Barat, Arnold Mononutu dari Sulawesi Utara, Sutan Mohammad Amin Nasution dari Sumatra Utara dan Raden Mattaher bin Pangeran Kusin Bin Adi dari Jambi, serta Jenderal Pol Purn Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama. Enam tokoh tersebut mendapatkan penghargaan tertinggi karena memiliki jasa yang luar biasa besar terhadap bangsa selama masa hidup mereka, baik dalam upaya perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau pun perjuangan di bidang lainnya. Baca juga: Kapolri Pertama Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Polri Bangga "Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan, menganugerakan gelar pahlawan nasional kepada yang namanya tersebut sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasa mencapai, merebut, atau mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Plh Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho, saat membacakan Surat Keputusan Presiden nomor 117/PK tahun 2020, tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11). Dalam upacara tersebut, Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Agama Fachrul Razi. (OL-1) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/359769-jokowi-beri-gelar-pahlawan-nasional-untuk-enam-tokoh-bangsa
[GELORA45] Belajar dalam Serba Keterbatasan
-- j.gedearka https://www.detik.com/tag/belajar-daring/?tag_from=tag_detail Kolom Belajar dalam Serba Keterbatasan Hermanto Purba - detikNews Senin, 09 Nov 2020 11:50 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Perjuangan siswa di pelosok untuk mendapatkan sinyal internet (foto: Hermanto Purba) Jakarta - Virus corona yang menjangkiti bumi beberapa bulan terakhir sedikit-banyak telah mengubah peradaban manusia. Orang-orang tidak lagi dapat berinteraksi seperti sedia kala. Hal-hal yang dahulu lazim menjadi tidak lazim pada masa pagebluk saat ini. Semuanya berubah: harus senantiasa menjaga jarak (physical distancing), mengenakan masker, rajin mencuci tangan, membatasi pertemuan-pertemuan sosial, dan berbagai macam larangan lainnya. Dan makin ke sini, imbasnya kian terasa. Dunia bisnis dan perdagangan ambruk. Siklus perekonomian dunia berkontraksi cukup dalam. Pada September lalu, Trading Economics mencatat ada 50 negara yang resmi mengalami resesi. Tak terkecuali Indonesia, juga turut terimbas. Sekalipun pemerintah telah melaksanakan berbagai macam kebijakan, resesi tetap tak terhindarkan. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi saja dari pemerintah. Selain sektor ekonomi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya, sektor pendidikan juga menghadapi persoalan yang tidak kalah pelik. Seabrek permasalahan muncul. Salah satunya adalah minimnya infrastruktur jaringan internet di berbagai pelosok Tanah Air, yang merupakan salah satu sarana penunjang demi keberlangsungan pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Saya seorang guru. Saya mengajar di pelosok Papatar (Pakkat, Parlilitan, Tarabintang) Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di sini, di Papatar, masih banyak desa yang belum ter-cover sinyal 4G. Masih sebatas sinyal internet 2G (GPRS/ EDGE). Dan sedihnya lagi, sinyal 2G itu tidak merata meng-cover seluruh kampung. Masih ada titik-titik tertentu yang hanya untuk sekadar bertelepon atau mengirim SMS saja mesti memanjat pohon. Jadi, saya tahu betul kesulitan itu dan turut mengalami betapa susahnya melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan jaringan internet yang tidak memadai. Jangan pernah berpikir kalau kami melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, atau aplikasi sejenis lainnya. Kami tidak "mengenal" semua itu. Sebab mustahil kami dapat menjangkau anak didik kami jika menggunakan aplikasi itu. Saban hari sejak pembelajaran jarak jauh mulai Maret lalu dilaksanakan, kami hanya dapat berinteraksi dengan anak didik kami lewat aplikasi chatting WhatsApp (WA). Segala materi belajar dan tugas-tugas untuk dikerjakan siswa kami kirimkan lewat aplikasi itu. Pada umumnya, materi berikut penjelasannya kami berikan berupa rekaman suara atau teks saja. Kenapa? karena ukuran file-nya kecil, sehingga siswa akan lebih mudah mengunduhnya. Beberapa siswa pernah bercerita, hanya untuk mengunduh sebuah gambar yang hanya berukuran kilobyte saja, butuh waktu beberapa menit agar mereka dapat melihat tampilan utuh gambar itu. Konon lagi jika harus mengunduh sebuah video pembelajaran, butuh waktu hingga berjam-jam untuk mengunduhnya hingga mereka dapat menontonnya. Sungguh sebuah ironi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Ini adalah fakta yang saya lihat dan alami sendiri. Pernah pada awal masa belajar daring Maret lalu, ketika itu saya berpikir, jika materi dijelaskan berupa tulisan, siswa akan mengalami kesulitan memahami penjelasan yang saya sampaikan. Lalu saya berinisiatif membuat video pembelajaran kemudian saya kirim ke grup WA. Tapi apa yang terjadi? Saya dibanjiri pertanyaan dari siswa, "Pak, itu video tentang apa? Kami tidak bisa buka (unduh)." Dan kendala jaringan internet bukanlah satu-satunya masalah. Ada pula problem yang tidak kalah rumit selain kendala sinyal tadi: masih banyak siswa yang belum memiliki gawai yang kompatibel dengan pembelajaran daring. Di sekolah tempat saya mengajar misalnya, ada sekitar 45 persen siswa yang belum memiliki smartphone. Fakta ini kian menambah deretan masalah bagi sekolah dan guru selama belajar di masa pagebluk ini. Para siswa yang tidak memiliki smartphone tadi kami tindaklanjuti dengan mengunjungi mereka ke rumahnya (pembelajaran luar jaringan). Namun ternyata, sebagian dari mereka, meskipun telah kami kunjungi, seperti tidak merespons. Kami coba mencari tahu kenapa begitu, ternyata ada faktor orangtua di sana. Orang-orangtua siswa itu seperti kurang memperhatikan dan mendorong anak-anaknya belajar. Sebaliknya, cenderung "memanfaatkan" tenaga anak-anaknya untuk membantu mereka bekerja di ladang. Lantas, haruskah kita menyalahkan sikap orangtua yang terkesan lalai untuk memotivasi dan menumbuhkan minat belajar anak-anak mereka? Di satu sisi, ya. Karena apa pun ceritanya, oran tua juga mesti bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Itu bukan hanya tugas guru semata. Namun di sisi
[GELORA45] Mendikbud Nadiem kagumi TK ramah lingkungan di Ubud
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/215516/mendikbud-nadiem-kagumi-tk-ramah-lingkungan-di-ubud Mendikbud Nadiem kagumi TK ramah lingkungan di Ubud Senin, 9 November 2020 20:32 WIB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat melihat TK Puri Damai di Ubud, kabupaten Gianyar (ANTARA/Adi Lazuardi) Gianyar, Bali (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengagumi TK Puri Damai di Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, karena mendidik siswa taman kanak-kanak untuk mengenal lingkungan dan alam sekitar rumahnya, untuk kepentingan ekonomi dan sosial. “Bayangkan, sejak pendidikan TK, mereka bisa mendorong orang tuanya, kakek dan neneknya, untuk memanfaatkan tanaman dan tumbuhan sekitar lingkungan untuk kepentingan sosial seperti kesehatan dan juga untuk agrobisnis,” kata Nadiem, setelah melihat dan mendengar pendidikan di TK Lingkungan Puri Damai, Ubud, Gianyar, Senin. Saat mengunjungi TK berwawasan lingkungan itu, menteri didampingi oleh Bunda PAUD Kabupaten Gianyar Surya Adnyani Mahayastra, Kadis Pendidikan Gianyar I Wayan Sadra, dan Rusmarini dan I Wayan Damai dari Yayasan Puri Damai Ubud. Wayan Damai menceritakan kepada Mendikbud bahwa anak-anak TK telah mendorong orang tua mereka, bahkan kakek nenek mereka untuk memanfaatkan tanaman dan tumbuhan di lingkungan sekitar untuk kepentingan kesehatan , bahkan ada yang punya agorbisnis setelah mendengarkan manfaat tanaman dan tumbuhan dari anak-anak mereka yang masih pendidikan TK. Wayan menuturkan proses pembelajaran di TK/PAUD yang dibangun pada tahun 1998 ini, sebesar 80 persen belajar tentang alam dan lingkungan di alam sekitar. Anak didik sejumlah 64 siswa dengan 5 orang guru. “TK Puri Damai ini membuktikan bahwa konsep merdeka belajar sudah berjalan jauh sebelumnya,” kata Nadiem yang memiliki program pendidikan Merdeka Belajar. Program ini memberikan kewenangan guru, murid, pengelola sekolah untuk melakukan berbagai inovasi dalam sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekitarnya. “Tidak semua anak-anak di Indonesia , termasuk di Bali dapat menikmati metoda pembelajaran seperti ini, mengalami pembelajaran di alam. Apa yang dipelajari dapat dihubungkan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu sebenarnya model atau tipe pembelajaran yang cocok untuk TK/PAUD. Pembelajaran yang bermakna, bukan hanya sekedar teori,” kata Menteri Nadiem Makarim. “ Merdeka belajar ini adalah Gerakan yang sedang kita lakukan, saya disini bukan hanya sebagai Menteri Pendidikan namun saya juga selaku kepala Gerakan merdeka belajar,” tegas Mendikbud. Sementara itu, Ketua PAUD Gianyar Surya Adnyani Mahayastra mengatakan Pemkab Gianyar mendapat penghargaan khususnya di bidang pendidikan karena Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengunjungi salah satu PAUD yang ada di Kabupaten Gianyar, yakni di Puri Damai Ubud. “Dipilihnya lokasi TK/PAUD Lingkungan Puri Damai ini sebagai lokasi kunjungan, karena Menteri Nadiem Makarim sangat tertarik dengan konsep pembelajarannya berbasis lingkungan dan budaya lokal,” katanya “ Jika kita lihat dari segi fisik bangunan terlihat sangat sederhana, namun manfaat yang dirasakan anak-anak itu sangat luar biasa. Karena secara otomatis mereka mengenal tumbuhan, diajari mengenal tanaman, apa manfaatnya kemudian diolah dan bisa dimanfaatkan bagi Kesehatan tubuh,” jelas Bunda Adnyani Mahayastra. Ia melaporkan untuk saat ini di Kabupaten Gianyar jumlah TK/PAUD ada sejumlah 239 lembaga, dengan 13 TK negeri dan siswa sebanyak 9150 siswa. Didukung oleh guru sebanyak 985 orang. Pewarta : Adi Lazuardi Editor : Adi Lazuardi COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Mendag sebut RI capai surplus perdagangan tertinggi sejak 2012
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1830188/mendag-sebut-ri-capai-surplus-perdagangan-tertinggi-sejak-2012 Mendag sebut RI capai surplus perdagangan tertinggi sejak 2012 Senin, 9 November 2020 21:15 WIB Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam diskusi virtual yang diselenggarakan BNPB, Senin. (Mentari Dwi Gayati) Pengaruhnya sangat besar karena surplus ini membawa sinyal positif. Tren ekspor kita pertahankan walaupun di tengah pandemi Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan surplusnya neraca perdagangan Indonesia selama periode Januari-September 2020 memberikan sinyal positif terhadap kinerja perdagangan dan pemulihan ekonomi nasional. Mendag Agus menyebutkan bahwa secara kumulatif neraca perdagangan periode Januari-September 2020 tercatat mengalami surplus sebesar 13,5 miliar dolar AS. "Pengaruhnya sangat besar karena surplus ini membawa sinyal positif. Tren ekspor kita pertahankan walaupun di tengah pandemi," kata Mendag Agus dalam diskusi virtual yang diselenggarakan BNPB, Senin. Baca juga: BPS: Neraca perdagangan RI surplus 2,4 miliar dolar AS pada September Mendag memaparkan bahwa kinerja perdagangan kumulatif Januari--September 2020 ini melampaui surplus neraca perdagangan tahun 2017 yang sebesar 11,84 miliar dolar AS serta merupakan capaian surplus tertinggi sejak 2012. Sejumlah komoditas, terutama ekspor nonmigas yang mengalami kenaikan pada September 2020 yakni besi dan baja, lemak dan minyak hewan nabati, kendaraan dan suku cadang, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang plastik. Kelima produk tersebut memiliki kontribusi pangsa ekspor sebesar 34,02 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada September 2020. Baca juga: Airlangga: Industri tumbuh, tanda pemulihan ekonomi sedang berjalan Ada pun peningkatan ekspor baja ini disebabkan meningkatnya permintaan produk dari China dan Malaysia, seiring dengan pulihnya kegiatan industri di dalam negeri tersebut. "Sementara peningkatan nilai ekspor juga dipengaruhi oleh naiknya harga CPO di pasar internasional, dan naiknya permintaan CPO dari China dan India," kata Agus. Ia menambahkan bahwa pemulihan ekonomi yang dilihat salah satunya berdasarkan neraca perdagangan, memberikan motivasi bagi pelaku UMKM di dalam negeri untuk meningkatkan ekspor mereka. Baca juga: Mendag umumkan penerima penghargaan Primaniyarta 2020 Pewarta: Mentari Dwi Gayati Editor: Risbiani Fardaniah COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Malaikat Pencabut SK
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1983-malaikat-pencabut-sk Senin 09 November 2020, 05:00 WIB Malaikat Pencabut SK Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Malaikat Pencabut SK MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. TINGGAL 30 hari lagi menuju pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember. Pelanggaran demi pelanggaran masih saja terjadi, baik yang dilakukan kontestan maupun penyelenggara pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga Jumat (6/11) mencatat 1.874 dugaan pelanggaran Pilkada 2020 baik dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana, maupun hukum lainnya. Begitu seriusnya pelanggaran yang dilakukan sehingga Bawaslu merekomendasikan pembatalan enam pasangan calon. Keenam pasangan itu bertarung di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; Kabupaten Ogan Hilir, Provinsi Sumatra Selatan; Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua; Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Bawaslu juga mencatat 375 pelanggaran protokol kesehatan. Belum lagi terkait dengan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang menurut catatan Bawaslu sudah di atas angka 700 pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu juga banyak. Sejauh ini Bawaslu sudah memberhentikan 20 penyelenggara pemilu ad hoc yang terbukti melanggar kode etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memberhentikan sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang diberhentikan pada 4 November. Terus terang, penyelenggara pemilu selalu terperosok pada kesalahan yang sama dari satu pilkada ke pilkada berikutnya. Modusnya serupa seperti penyuapan, perlakuan yang tidak adil dan setara kepada para pihak, dan bekerja tidak cermat atau teliti dalam tahapan pilkada. Pemberhentian Ketua KPU Sumbar dan pemberian sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Izwaryani disebabkan keduanya, menurut penilaian DKPP, melanggar kode etik dalam proses verifikasi faktual berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur Sumbar. Tiga komisioner lainnya diberi sanksi peringatan. DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafid, karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menilai Baharuddin Hafid terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi membangun relasi yang tidak sewajarnya dan menjanjikan suara kepada Puspa Dewi Wijayanti, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil IV. Alih-alih bertindak etis, teradu menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma sosial dan etika. Pada putusan lainnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada lima penyelenggara pemilu Sulawesi Tengah. Mereka ialah empat orang dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng Ruslan Husein. Ruslan Husein diberhentikan terkait dengan pernyataannya yang menyebut ada dua kepala daerah di Sulteng yang akan direkomendasikan tidak memenuhi syarat jika mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Menurut DKPP, pernyataan Ruslan itu merupakan bentuk pernyataan dini terhadap suatu data dan informasi yang masih bergerak dalam proses tahapan pemilihan atau belum final. Masih ada sejumlah sidang yang berlangsung di DKPP antara lain terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU Provinsi Papua Zufri Abubakar. Ia disidangkan pada 6 November dengan aduan telah melakukan pertemuan di ruangan tertutup dengan petahana calon Bupati Yahukimo, Abock Busup. Putusan dan sidang pelanggaran etik yang digelar DKPP pada satu sisi memperlihatkan betapa rapuhnya moralitas penyelenggara pemilu, tapi pada sisi lain juga menunjukkan ada kemauan kuat untuk menegakkan etika. Penegakan etika patut didukung. Kata Buya Hamka, tegak rumah karena sendi, runtuh budi rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Seluruh warga hendaknya memberikan perhatian atas persoalan budi pekerti alias etika jika tidak membiarkan bangsa ini runtuh. Kata Albert Einstein, dunia menjadi tidak aman dan jauh dari mendamaikan bukan disebabkan ulah para pelaku kriminalitas, melainkan akibat sikap kita yang membiarkan kejahatan terus terjadi. Jangan biarkan kejahatan etika merajalela. Patut diapresiasi DKPP yang siap menjadi malaikat pencabut SK (surat keputusan) pengangkatan penyelenggara pemilu. DKPP menjadi malaikat pencabut SK untuk memastikan para penyelenggara pilkada benar-benar mandiri dan berintegritas. “Malaikat pencabut SK bagi mereka yang tidak mampu menjaga kehormatan, kemandirian, dan integritasnya,” kata Ketua DKPP Muhammad. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1983-malaikat-pencabut-sk
[GELORA45] Kamala Harris Akan Jadi Wapres Perempuan Kulit Hitam Pertama di AS
-- j.gedearka https://news.detik.com/internasional/d-5245956/kamala-harris-akan-jadi-wapres-perempuan-kulit-hitam-pertama-di-as?tag_from=wp_hl_judul Pilpres AS 2020 Kamala Harris Akan Jadi Wapres Perempuan Kulit Hitam Pertama di AS Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews Minggu, 08 Nov 2020 02:00 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Kamala Harris: Calon wakil presiden AS dari Partai Demokrat yang bangga dengan darah Indianya Foto: Kamala Harris (BBC World) Washington - Joe Biden, Capres Partai Demokrat memenangi Pilpres AS 2020 mengalahkan Capres Partai Republik Donald Trump. Biden tak sendirian bertarung, dia didampingi oleh Kamala Harris yang akan menjadi Wapres AS perempuan kulit hitam pertama. Seperti dilansir Associated Press (AP), Minggu (8/11/2020), Kamala Harris membuat sejarah sebagai perempuan kulit hitam pertama yang terpilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat. Senator California berusia 56 tahun ini, juga orang pertama keturunan Asia Selatan yang terpilih sebagai wakil presiden, mewakili multikulturalisme yang lekat dengan AS. Baca juga: Biden Jadi Presiden Terpilih, Trump: Pilpres Masih Jauh dari Selesai Identitas kulit hitam Kamala Harris telah memungkinkannya untuk berbicara secara pribadi atas kebrutalan polisi dan rasisme sistemik di AS. Sebagai perempuan dengan peringkat tertinggi yang pernah terpilih dalam pemerintahan Amerika, kemenangannya memberikan harapan bagi perempuan yang terpukul oleh kekalahan Hillary Clinton empat tahun lalu. Harris telah menjadi bintang baru dalam politik Partai Demokrat selama dua dekade terakhir, menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dan Jaksa Agung California sebelum menjadi Senator AS. Setelah Harris mengakhiri kampanye presiden Demokrat 2020, Joe Biden menunjuknya sebagai pasangannya. Mereka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Januari. Baca juga: Menangi Pilpres AS, Biden Janji Jadi Presiden Semua Warga Pemilihan pasangan Biden menambah signifikansi karena dia akan menjadi presiden tertua yang pernah dilantik, pada usia 78, dan belum berkomitmen untuk mengupayakan masa jabatan kedua pada 2024. Harris sering disebut pencalonannya sebagai bagian dari warisan- yang seringkali diremehkan - perempuan kulit hitam perintis yang datang sebelum dia, termasuk pendidik Mary McLeod Bethune, aktivis hak sipil Fannie Lou Hamer dan Rep. Shirley Chisholm, kandidat kulit hitam pertama yang mencari partai besar pencalonan presiden, pada tahun 1972. Selanjutnya Halaman 1 2 https://news.detik.com/internasional/d-5245956/kamala-harris-akan-jadi-wapres-perempuan-kulit-hitam-pertama-di-as/2 Pilpres AS 2020 Kamala Harris Akan Jadi Wapres Perempuan Kulit Hitam Pertama di AS Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews Minggu, 08 Nov 2020 02:00 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Kamala Harris: Calon wakil presiden AS dari Partai Demokrat yang bangga dengan darah Indianya Foto: Kamala Harris (BBC World) "Kami jarang mengajarkan cerita mereka," kata Harris pada bulan Agustus saat dia menerima nominasi wakil presiden partainya. "Tapi sebagai orang Amerika, kita semua berdiri di atas bahu mereka." Sebelumnya, Joe Biden memenangi Pilpres AS 2020 melalui pertarungan ketat dengan Capres Partai Republik Donald Trump. Biden merasa terhormat dipilih sebagai besar warga AS. Baca juga: Raup 290 Electoral Votes, Joe Biden Menangi Pilpres AS 2020! "Amerika, saya merasa terhormat Anda telah memilih saya untuk memimpin negara kita yang hebat," kata Biden di akun Twitter @JoeBiden, seperti dilihat Minggu (8/11). Biden menang setelag meraup 290 electoral votes, sedang Trump hanya memperoleh 214. Biden menang usai mengungguli Trump di negara bagian Pennsylvania. "Pekerjaan di depan kita akan sulit, tetapi saya berjanji kepada Anda: Saya akan menjadi Presiden bagi semua orang Amerika - baik Anda memilih saya atau tidak," ujar Biden. Halaman 1 2
[GELORA45] Bijak Menyikapi UU Cipta Kerja
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358984-bijak-menyikapi-uu-cipta-kerja Sabtu 07 November 2020, 03:00 WIB Bijak Menyikapi UU Cipta Kerja Adi Prayitno Dosen politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik | Opini Bijak Menyikapi UU Cipta Kerja MI/ADAM DWI UNDANG-UNDANG Cipta Kerja sudah disahkan pemerintah dan DPR. Namun, protes berbagai kalangan terus berlanjut. Banyak yang menggalang petisi hingga berdemonstrasi. Protes apa pun dibenarkan dalam demokrasi, sepanjang tidak menyalahi kaidah hukum yang berlaku. Problemnya, protes politik berupa demonstrasi yang belakangan ini terjadi merusak tatanan demokrasi. Anarkistis, merusak fasilitas publik, dan menyebar hoaks. Butuh sikap bijak menyikapi kontroversi UU Cipta Kerja. Tak boleh emosional dan sentimental. Apalagi hanya termakan oleh hasutan pihak tertentu yang punya agenda terselubung (hidden agenda) guna mengacaukan situasi di tengah pandemi. Secara regulatif, jika ada pihak yang merasa tak puas, cukup menggunakan jalur prosedur konstitusional. Semua instrumen cukup tersedia. Baik yang formal bersengketa di pengadilan hukum maupun nonformal seperti protes jalanan. Namun, jangan anarkistis dan merusak. Pada tahap ini, penting kiranya semua pihak berpikir jernih dan rasional. Jangan sampai protes, tapi tak dibekali pengetahuan memadai substansi isunya. Omnibus law ini menjelimet. Butuh ahli hukum menguliti secara detail. Tidak hanya berhalaman tebal, tapi juga banyak substansi dan istilah hukum mentereng yang sukar dipahami orang biasa. Banyak ahli hukum yang sampai saat ini masih cukup hati-hati menyikapi. Tak mudah berkesimpulan omnibus law itu merugikan rakyat. Satu sikap reduksionis yang sebenarnya sangat simplistis, sederhana, dan sumir. Apalagi, UU Cipta Kerja itu diniatkan untuk memangkas birokrasi tambun dan menarik investor. Setiap peraturan tentunya mengandung banyak plus dan minus. Tinggal bagaimana menyikapinya dengan bijak. Pemerintah dan DPR tentu tak mungkin mempertaruhkan kredibilitas mereka mengesahkan UU yang merugikan rakyat. Pasti punya niat baik untuk menarik investor luar berdatangan, membuka lapangan kerja, dan menstimulasi ekonomi di tengah pandemi covid-19. Butuh kesabaran tingkat dewa menunggu realisasi kebijakan politik ini. Biar waktu yang menjawab. Prosedur konstitusional Dalam demokrasi, segala keputusan politik kontroversial bisa diselesaikan dengan cara prosedur konstitusional. Tentunya, termasuk omnibus law UU Cipta Kerja. Presiden Jokowi dan DPR mempersilakan semua pihak menggugat materi UU itu ke Mahkamah Konstitusi. Inilah jalur prosedural yang bisa ditempuh untuk memenangi sengketa politik. Buruh, mahasiswa, civil society, dan eksponen politik lainnya bisa melakukan upaya hukum menolak semua atau menolak sebagian regulasi. Apa susahnya tinggal sediakan data kuat serta siap berdebat secara substansi nantinya. Begitulah sejatinya kesatria demokrasi. Memanfaatkan sedikit apa pun celah memperjuangkan kepentingan politiknya. Kalah menang urus an belakangan. Intinya, jangan kalah sebelum bertanding sambil menuding wasit curang. Hal lain yang bisa dilakukan ialah protes jalanan berdemonstrasi. Namun, tentunya harus sesuai dengan koridor hukum. Haram hukumnya bertindak anarkistis, merusak, dan provokatif. Selain bertentangan dengan nilai demokrasi, pelaku tindakan anarkistis pastinya berurusan dengan pihak berwajib. Lalu, siapa yang bertanggung jawab jika ada yang ditangkap aparat? Jangan sampai menjadi martir politik jika tak paham substansi isu yang diprotes. Demo itu butuh rasionalitas, bukan semata bermodal emosionalitas. MI/Tiyok Ilustrasi MI Wajar jika demo anarkistis belakangan dituding ditunggangi kepentingan politik tertentu. Ada penunggang gelap (free rider) yang memanfaatkan situasi rumit. Menyusup kerumunan massa untuk mengacaukan keadaan. Tujuannya bukan lagi menolak isi omnibus law, melainkan mendelegitimasi pemerintah sah yang berkuasa. Isunya liar sukar dikendalikan. Demo bukan perkara mudah. Bukan semata teriak dan gelar spanduk. Namun, butuh kajian mendalam dari setiap isu yang diperjuangkan di jalanan. Idealnya demo seperti itu. Ada ‘iman politik’ yang mendasari muruah perjuangan. Bukan dimobilisasi atau malah menjadi korban bualan manis elite tertentu yang punya kepentingan terselubung. Menjadi aktivis demonstran harus mandiri, bebas dari berbagai kepentingan pihak lain. Di tengah demokrasi yang makin terbuka, tekanan jalanan semacam ini tak lagi efektif memengaruhi kebijakan publik. Banyak kanal yang bisa dikapitalisasi untuk mengadvokasi keputusan politik kontroversi. Misalnya, melobi pimpinan fraksi dan ketua parpol. Perjuangan meniscayakan kesabaran revolusioner. Meniti jalan panjang, berliku, dan mendaki. Tak bisa simsalabim sekali jadi seperti dalam dongeng fi ksi. Pertaruhan terakhir Terlepas dari segala kontroversi, UU Cipta Kerja menjadi ajang pertaruhan terakhir pemerintahan
[GELORA45] Wapres Ingin Desa Ikuti Perkembangan Teknologi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/359121-wapres-ingin-desa-ikuti-perkembangan-teknologi Sabtu 07 November 2020, 17:36 WIB Wapres Ingin Desa Ikuti Perkembangan Teknologi Emir Chairullah | Ekonomi Wapres Ingin Desa Ikuti Perkembangan Teknologi Antara/Anis Efizudin Petani memotret kentang yang baru dipanen dengan gawai di Desa Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah. WAKIL Presiden Ma’ruf Amin berharap seluruh desa mampu mengikuti kemajuan teknologi dengan mengurangi kesenjangan digital. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang paham digital sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa digital. Sehingga, mampu menggerakkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Adapun prinsip pembangunan harus menjadikan warga desa sebagai subyek. “Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan literasi digital,” ujar Ma’ruf dalam seminar virtual, Sabtu (7/11). Baca juga: Omzet 30 Ribu Badan Usaha Milik Desa Capai Rp2,1 Triliun Lebih lanjut, Ma’ruf menyebut pemerintah berupaya meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital. Salah satunya, pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T. “Sampai saat ini, terdapat 233 desa yang menjadi contoh desa digital di Indonesia,” imbuh Ma’ruf. Infrastruktur telekomunikasi dan informasi sangat diperlukan dalam pembangunan desa digital. Dalam hal ini, melalui penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai karakteristik penduduk, serta pendampingan bagi masyarakat desa. Misalnya, program Tol Langit yang menyediakan kualitas layanan internet cepat di 514 kabupaten/kota. Baca juga: K/L Wajib Belanja Produk UMKM Minimal 40% dari Pagu Anggaran “Tol Langit telah diwujudkan dalam program strategis nasional, yang sudah beroperasi penuh. Proyek satelit multifungsi pemerintah atau Satelit Republik Indonesia-SATRIA ditargetkan selesai pada akhir 2023,” pungkasnya. Ma’ruf berharap dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi Tol Langit dapat mengoptimalkan pengembangan desa digital. Dirinya ingin prioritas penggunaan Dana Desa 2021 fokus kepada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.(OL-11) TAGS: # desa # Digital Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/359121-wapres-ingin-desa-ikuti-perkembangan-teknologi
[GELORA45] Kesempatan Baru Kerja Sama Tiongkok-Indonesia
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358756-kesempatan-baru-kerja-sama-tiongkok-indonesia Jumat 06 November 2020, 02:55 WIB Kesempatan Baru Kerja Sama Tiongkok-Indonesia Xiao Qian Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia | Opini Kesempatan Baru Kerja Sama Tiongkok-Indonesia MI/Susanto SIDANG paripurna ke-5 Komite Sentral ke-19 Partai Komunis Tiongkok yang diselenggarakan pada 26-29 Oktober lalu menyatakan, target jangka panjang Tiongkok untuk merealisasikan modernisasi sosialis pada 2035. Sidang paripurna ini juga telah menetapkan pedoman, tugas, dan langkah strategis pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok sepanjang periode Rencana Lima Tahun ke-14. Selain itu, Sidang Paripurna ini juga memaparkan cetak biru pembangunan Tiongkok, untuk memasuki tahapan baru pembangunan nasional sekaligus menetapkan arah pembangunan Tiongkok untuk menjadi negara sosialis modern secara menyeluruh. Tiongkok segera merealisasikan targetnya untuk membangun masyarakat cukup-sejahtera dan menghapuskan kemiskinan. Mulai 2021 hingga 15 tahun berikutnya, Tiongkok akan memasuki tahapan pembangunan yang baru dan mengawali perjalanan baru untuk membangun negara sosialis modern secara menyeluruh. Dalam lima tahun ke depan, Tiongkok akan meneruskan pola pembangunan baru, yakni sirkulasi domestik memainkan peran utama, sirkulasi domestik dan internasional akan saling memperkuat. Ini bukanlah sirkulasi tunggal yang tertutup, melainkan sebuah kebijakan keterbukaan terhadap dunia luar yang lebih luas cakupannya dan lebih beragam tingkatannya. Langkah ini tentunya mendatangkan peluang pasar yang lebih besar bagi berbagai negara di dunia sekaligus membawa lebih banyak peluang bagi perkembangan hubungan Tiongkok- Indonesia. Pertama, peluang baru bagi kemajuan bersama. Tiongkok dan Indonesia ialah mitra strategis komprehensif, yang masingmasing menyediakan peluang perkembangan satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memelihara situasi kondusif, dengan mempertahankan stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan keharmonisan sosial. Sementara itu, Tiongkok mulai saat ini hingga 2035, akan merealisasikan modernisasi sosialis serta berpotensi mempertahankan perkembangan yang stabil dalam jangka panjang. Ini semakin memperkuat momentum positif bagi kemajuan bersama. Kedua, peluang baru bagi penyelarasan strategi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, insiatif Belt and Road (B) Tiongkok, dan gagasan Poros Maritim Dunia Indonesia telah terkoneksi secara mendalam dan telah membuahkan hasil nyata. Dalam lima tahun ke depan, Tiongkok akan terus mendorong terwujudnya konektivitas infrastruktur, membangun sistem kerja sama rantai pasokan dan industri yang saling menguntungkan, memperkuat kerja sama internasional dalam peningkatan kapasitas produksi, serta mendorong pembangunan yang berkualitas tinggi dalam kerangka B Ini akan menjadi tenaga penggerak jangka panjang bagi penyelarasan strategi pembangunan nasional kedua negara. Ketiga, peluang baru bagi kerja sama industri. Ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan kota pintar merupakan sektor-sektor baru dalam kerja sama praktis antara Tiongkok dan Indonesia. Saat ini, Indonesia mengalami booming di bidang ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan industri baru lainnya. Sementara itu, Tiongkok, sepanjang periode Rencana Lima Tahun ke-14 akan gencar mengembangkan industri baru yang strategis. Mengembangkan teknologi baru, produk baru, format baru, dan model baru, serta mempercepat pembangunan digital. Berlandaskan kerja sama yang sudah terjalin serta dukungan kedua negara pada sektor industri baru, kerja sama Tiongkok- Indonesia pada sektor ini dipastikan akan semakin erat di masa mendatang. Keempat, peluang baru bagi ekspor ke Tiongkok. Indonesia memiliki banyak produk unggulan, seperti minyak sawit, buah tropis, dan kopi, sedangkan Tiongkok memiliki 1,4 miliar penduduk dan lebih dari 400 juta masyarakat kelas menengah sehingga merupakan pasar besar yang paling potensial di dunia. Tiongkok akan segera menjadi pasar konsumen terbesar dunia, serta pasar ekspor terbesar bagi RI. Sepanjang periode Rencana Lima Tahun ke-14, Tiongkok terus memperluas permintaan domestik, mendorong konsumsi secara menyeluruh, serta mendorong sirkulasi domestik dan internasional. Dengan demikian, pasar Tiong kok akan menjadi sebuah pasar bagi dunia. Sebuah pasar yang dinikmati bersama dan sebuah pasar bagi semua pihak. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas ekspornya ke Tiongkok, demi mendorong pemulihan ekonomi. Kelima, peluang baru bagi investasi dua arah. Indonesia ialah destinasi investasi populer bagi perusahaan Tiongkok. Tiongkok merupakan negara sumber investasi terbesar kedua sekaligus negara tujuan investasi yang penting bagi Indonesia. Sepanjang periode Rencana Lima Tahun ke-14, Tiongkok akan menggencarkan liberalisasi dan fasilitasi bagi perdagangan serta investasi, melindungi
[GELORA45] Wamenlu: Bali miliki kontribusi penting dalam politik luar negeri
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1825716/wamenlu-bali-miliki-kontribusi-penting-dalam-politik-luar-negeri Wamenlu: Bali miliki kontribusi penting dalam politik luar negeri Jumat, 6 November 2020 21:19 WIB Sebanyak 5.000-an wisatawan mengunjungi destinasi wisata Ulun Danu, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali, selama libur panjang saat pandemi COVID-19 sejak Kamis (28/10/2020) hingga Minggu (1/11/2020). FOTO Antara News Bali/Pande Yudha Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menyebut provinsi Bali memiliki peran dan kontribusi penting dalam bidang politik luar negeri dan hubungan internasional, baik di tingkat nasional, bilateral, kawasan, maupun global. Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra usai acara Bali Democracy Forum Pilar Ekonomi, yang diselenggarakan di salah satu destinasi wisata unggulan tersebut pada Jumat. “Keberadaan Bali dan kontribusi Bali penting dalam politik luar negeri ataupun hubungan internasional, nama Bali tidak bisa dipisahkan atau malah menjadi satu jaminan untuk keputusan-keputusan yang penting yang banyak dilakukan di waktu yang lalu dalam kegiatan berbagai organisasi nasional,” kata Wamenlu. Di samping acara Bali Democracy Forum sendiri, yang merupakan acara tahunan yang melibatkan perwakilan dari berbagai negara dan organisasi, dia mengatakan bahwa di tingkat nasional mungkin telah begitu banyak peristiwa maupun hasil dari pertemuan-pertemuan yang menggunakan nama Bali, sehingga sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Sementara itu, di kawasan Asian Tenggara, sejumlah pertemuan telah dilakukan di Bali dan menghasilkan kesepakatan yang melibatkan nama provinsi tersebut. “Di kawasan ASEAN, dua peristiwa yang paling penting dalam sejarah ASEAN sejak tahun 1967 hingga sekarang dilakukan di Bali dengan nama (deklarasi) Bali Concord I dan Bali Concord II, yang menghasilkan antara lain adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi basis dalam hubungan negara-negara ASEAN saat ini,” paparnya. Adapun dalam konteks global, Mahendra memberikan contoh bahwa sejumlah pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lain seperti Bank Dunia dan dana Moneter Internasional (IMF) telah dilakukan di Bali, yang kemudian sering kali menggunakan nama Bali dalam kesepakatan atau deklarasi yang dihasilkan, seperti Bali Document atau Bali Declaration. Selain perannya yang signifikan dalam berbagai catatan politik luar negeri dan hubungan internasional, Mahendra juga mengatakan Pulau Dewata juga memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi serta reputasi nasional melalui gaung pariwisata yang dikenal di tataran global. Oleh karena itu, dia menyoroti perekonomian Bali yang kini tengah terpukul akibat pandemi COVID-19, terutama karena pembatasan pergerakan manusia dan perekonomian Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. Dalam semangat mendukung pemulihan ekonomi Bali, Mahendra mengatakan Bali Democracy Forum Pilar Ekonomi tahun ini diselenggarakan dengan kombinasi pertemuan langsung dan pertemuan virtual. “Kenapa dilakukan (secara) fisik di Bali, sebagian karena keinginan kita semua memang untuk melihat proses pemulihan ekonomi Bali yang antara lain tentu terkait dengan kegiatan konferensi ataupun pertemuan,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian Bali karena 55 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi tersebut datang dari sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia, terutama perjalanan antarnegara, menyebabkan perekonomian Bali terpukul cukup keras selama pandemi mewabah di Indonesia dalam delapan bulan terakhir. “Sampai saat ini dampak dari pandemi COVID-19, kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali kuartal I (mencapai) minus 1,14 dan di kuartal II lebih dalam lagi (mencapai) minus 10,98 persen dibandingkan dengan year-on-year,” kata Putu. Baca juga: BI sebut perekonomian Bali mulai pulih triwulan III 2020 Baca juga: Pandemi COVID-19, "jeda" untuk revitalisasi wisata Bali Baca juga: Kemenparekraf revitalisasi fasilitas sejumlah destinasi wisata Bali Kemenparekraf gelontorkan Rp 7,4 Miliar untuk pelaku pariwisata di Tabanan Pewarta: Aria Cindyara Editor: Tia Mutiasari COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] BI: perekonomian Bali tumbuh 1,66 persen
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/215224/bi-perekonomian-bali-tumbuh-166-persen BI: perekonomian Bali tumbuh 1,66 persen Jumat, 6 November 2020 19:20 WIB Sejumlah penari tampil saat pembukaan kembali atraksi wisata Tari Kecak Uluwatu di kawasan Uluwatu, Badung, Bali, Sabtu (31/10/2020). Atraksi wisata tersebut kembali dipentaskan empat kali dalam seminggu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi wisatawan dan seniman setelah sebelumnya ditutup akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww. Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan perekonomian Bali pada triwulan III 2020 mulai menunjukkan pemulihan, yang tercermin dari pertumbuhan sebesar 1,66 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). "Pertumbuhan 1,66 persen (qtq) ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan lalu yang -7,24 persen (qtq)," katanya di Denpasar, Bali, Jumat. Menurut dia, nilai PDRB naik dari Rp35,84 triliun pada triwulan II menjadi Rp36,44 triliun pada triwulan III 2020. "Perbaikan ini seiring dengan implementasi strategi pemulihan ekonomi yaitu penerapan tatanan kehidupan baru atau program CHSE (clean, healthy, safety, and environment) khususnya di sektor pariwisata," ujarnya. Dari 17 lapangan usaha, 11 di antaranya tercatat tumbuh positif dengan tiga pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 3,98 persen (qtq), diikuti sektor jasa lainnya 3,86 persen (qtq), dan informasi dan komunikasi 3,78 persen (qtq). Baca juga: Bank Indonesia: semua pihak harus kompak bangkitkan ekonomi Bali Sejalan dengan mulai dibukanya wisatawan domestik, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, dan industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,41 persen (qtq), 3,64 persen (qtq), dan 3,4 persen (qtq). Dari sisi penggunaan, perbaikan terjadi pada komponen konsumsi pemerintah 21,76 persen (qtq), ekspor luar negeri 11,17 persen (qtq), dan investasi 32,68 persen (qtq). Sedangkan konsumsi rumah tangga masih tumbuh terbatas 1,87 persen (qtq). Sementara itu, jika dilihat secara pertumbuhan tahunan (yoy), Bali masih mengalami kontraksi 12,28 persen atau lebih rendah dari triwulan II sebesar -11.02 persen. "Hal ini, mengindikasikan bahwa meskipun secara level terjadi peningkatan dibanding triwulan II 2020, nilai PDRB Bali pada triwulan III-2020 ini masih jauh di bawah nilai PDRB triwulan III 2019," katanya. Trisno menambahkan pemulihan akan berlanjut pada triwulan IV 2020, seiring dengan perkiraan membaiknya kondisi pariwisata, khususnya wisatawan domestik. Baca juga: BI Bali dorong TPID kabupaten buat inovasi kendalikan inflasi Hal ini terkonfirmasi dari indikator utama jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang tercatat sebesar 121.937 orang pada Oktober 2020, atau tumbuh 32,77 persen (mtm). Optimisme pemulihan ini juga terkonfirmasi dari pengolahan big data Google Trends yang mencerminkan bahwa minat wisatawan domestik dan wisman ke Bali sangat besar, dengan pencarian travel di Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia maupun destinasi wisata lainnya di kawasan Asia. "Peluang ini harus dioptimalkan, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sehingga pemulihan aspek ekonomi dan kesehatan dapat berjalan secara pararel," ucapnya. Untuk mempercepat pemulihan, tambah Trisno, penerapan teknologi dan digitalisasi merupakan sebuah keharusan di era tatanan kehidupan baru. "Adanya kebiasaan baru dan kesadaran terhadap penularan wabah COVID-19, memaksa konsumen (dan juga produsen) untuk cenderung menggunakan teknologi dalam kesehariannya," ucapnya. Seperti halnya pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), industri e-commerce menjadi tulang punggung bagi aktivitas perdagangan di sektor riil agar tetap hidup. "Pelaku bisnis sebaiknya mengubah pola pikir untuk lebih mempertimbangkan aktivitas bisnis secara daring. Secara bertahap, sektor informal maupun pedagang di pasar tradisional juga akan dapat beralih ke arah teknologi digital pada industri e-commerce," ucapnya. Pewarta : Ni Luh Rhismawati Editor : Edy M Yakub COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Produksi Padi 2020 dan Peluang Peningkatannya ke Depan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358366-produksi-padi-2020-dan-peluang-peningkatannya-ke-depan Kamis 05 November 2020, 03:00 WIB Produksi Padi 2020 dan Peluang Peningkatannya ke Depan Hasil Sembiring Kepala Perwakilan International Rice Research Institute (IRRI) untuk Indonesia, mantan Dirjen Tanaman Pangan | Opini Produksi Padi 2020 dan Peluang Peningkatannya ke Depan MI/MOHAMAD IRFAN UPAYA pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dalam meningkatkan produksi pangan pokok strategis, yakni beras, menuai hasil yang menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka sementara produksi padi 2020 sebesar 55,16 juta ton GKG (gabah kering giling), atau setara dengan 31,63 juta ton beras. Produksi padi pada 2020 ini lebih tinggi 1,02% daripada produksi padi 2019. Peningkatan produksi padi 2020 ini disebabkan peningkatan luas panen sebesar 108.930 hektare atau naik 1,02% menjadi 10,79 juta hektare. Sebaliknya, produktivitas padi relatif sama dengan tahun lalu sekitar 5,1 ton/hektare (ha). Produksi itu dicapai berkat semangat 14 juta keluarga petani padi yang terus giat berusaha padi di tengah pandemi. Ini merupakan berita baik di tengah anggaran Kementerian Pertanian yang dipotong Rp7 triliun, untuk mengatasi pandemi covid-19, dan juga tantangan kondisi covid-19 itu sendiri. Pada laporan BPS, juga diuraikan bahwa ada 22 provinsi yang pertumbuhan produksinya positif dan bahkan 10 di antaranya mengalami pertumbuhan di atas 7% jika dibandingkan dengan 2019. Lima provinsi yang tambahan produksi padinya terbesar pada 2020 ialah Jawa Timur, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. Lima provinsi yang mengalami penurunan produksi padi yang relatif besar ialah Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Penelitian penyebab penurunan produksi di provinsi ini perlu dipelajari. Balance beras--tidak perlu impor Keberhasilan peningkatan produksi beras ini secara nyata menekankan bahwa ketersediaan beras dalam negeri tercukupi bahkan surplus sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Kenaikan produksi beras sebesar 1,02% ini akan menambah jumlah stok beras di 2020. Berdasarkan tambahan produksi ini, dan ketersedian beras yang ada di Bulog serta sumber-sumber lainnya, diprediksi stok beras akan mencapai sekitar 7 juta ton pada akhir 2020 sehingga cukup untuk persediaan beras selama lebih dari dua bulan. Untuk itu, Indonesia tak perlu impor. Antisipasi pemerintah dan kerja keras petani di tengah pandemi ini telah mematahkan kekhawatiran FAO atas penurunan produksi pertanian akibat pandemi ini. Untuk menjamin produksi padi angka sementara ini, penyelamatan dan pemeliharaan tanaman yang masih ada di lapangan perlu dikawal ketat agar tidak terjadi gagal panen, baik akibat organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun faktor lainnya. Luas pertanaman yang akan dipanen pada November dan Desember ini masih ada sekitar 1 juta ha. Penambahan ketersediaan pupuk subsidi sebesar Rp1 triliun baru-baru ini sangat membantu peningkatan produksi padi 2020 dan juga untuk produksi 2021. Untuk itu, pemberdayaan penyuluh dan petugas pertanian di lapangan dalam wadah konstratani menjadi sangat penting. Peluang produksi padi 2021 dan ke depan Kondisi La Nina merupakan peluang menambah luas tanam padi pada daerah lahan kering dan tadah hujan yang masih sangat luas untuk menambah produksi 2021. Untuk itu, perencanaan penyediaan input enam tepat khususnya benih varietas spesifi k lokasi, dan pupuk menjadi sangat penting. Usaha peningkatan produksi beras yang dicanangkan pemerintah perlu didukung semua pihak untuk mengimbangi kenaikan kebutuhan penduduk Indonesia yang terus bertambah. Di samping peningkatan luas tanam, peningkatan produktivitas perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data BPS, produktivitas padi di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini cenderung menurun, yaitu 5,34; 5,24; 5,16; 5,19; dan 5,11 ton/ha berturut-turut mulai 2015 sampai dengan 2019. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas padi di beberapa daerah jauh lebih tinggi dan bahkan mencapai 7-8 ton/ha. Penutupan senjang hasil ini mendesak dilakukan mengingat luas lahan yang cenderung terbatas. Pencanangan peningkatan produktivitas 0,5 ton/ha saja pada 2021 akan memberikan tambahan produksi sekitar 5 juta ton GKG lebih per tahun. Untuk itu, penerapan teknologi spesifi k lokasi mendesak dilakukan. Untuk jangka menengah panjang, peningkatan produksi padi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi. Penambahan luas lahan untuk padi dan juga penyediaan air dengan memperbaiki infrastruktur dan menambah bangunan air seperti dam yang sudah dicanangkan perlu direalisasikan. Penerapan inovasi dan rekayasa kelembagaan diharapkan dapat menekan biaya produksi beras lebih murah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Usaha pemerintah untuk
[GELORA45] ICW: Masih Ada36 Buronan Kasus Korupsi yang Berkeliaran
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358957-icw-masih-ada36-buronan-kasus-korupsi-yang-berkeliaran Jumat 06 November 2020, 19:33 WIB ICW: Masih Ada36 Buronan Kasus Korupsi yang Berkeliaran tri subarkah | Politik dan Hukum ICW: Masih Ada36 Buronan Kasus Korupsi yang Berkeliaran ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Joko S Tjandra INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat masih ada 36 buronan kasus korupsi yang berkeliaran di luar negeri sejak tahun 1996. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, total kerugian dari seluruh buronan mencapai Rp53 triliun. "Ada kasus Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, kasus BLBI kerugian negaranya Rp4,58 triliun. Itu juga belum ditangkap oleh KPK dari kasus korupsi besar sampai kasus yang sebenarnya angkaya terlalu signifikan, yaitu siapa? Harun Masiku," kata Kurnia dalam webinar yang dihelat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jumat (6/11). Kurnia menyarankan agar KPK memperbanyak perjanjian hukum timbal balik (mutula legal assistance, MLA) dengan negara yang diduga menjadi tempat persembunyian para buronan. Ia menilai MLA yang dilakukan sejauh ini belum terlalu banyak. "Maka dari itu kadang menjadi kendala penegak hukum untuk mendeteksi aset nilai kejahatan atau ingin menyita dan lain-lain, juga perjanjian ekstradisi, kita kan tidak terlalu banyak mempunyai perjanjian tersebut," papar Kurnia. Terkait kasus yang menyeret nama terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra, Kurnia mendesak KPK untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat di dalamnya. Diketahui, kasus yang menerpa Joko Tjandra juga menyeret sejumlah oknum di Kejaksaan Agung (jaska Pinangki Sirna Malasari), Bareskrim Polri (Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo), advokat (Anita Kolopaking), dan pengusaha (Tommy Sumardi). Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita LH Simanjuntak menilai keterlibatan lembaga independen sangat relevan dalam melihat kasus Joko Tjandra dkk. Komjak, lanjutnya, bertindak menangani kode etik kinerja pegawai kejaksaan. "Namun untuk penegakan hukum yang sifatnya yustisia itu sifatnya KPK. Apapun bentuk keterlibatan KPK, apakah itu bentuknya supervisi, koordinasi, atau mengambil alih, ini sebenarnya tidak begitu pentik karena yang penting adalh bagaimana bisa dibantu Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini yang tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri," jelas Barita. (OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/358957-icw-masih-ada36-buronan-kasus-korupsi-yang-berkeliaran
[GELORA45] Bappenas optimis ekonomi kuartal IV 2020 bakal tumbuh 5 persen
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1823444/bappenas-optimis-ekonomi-kuartal-iv-2020-bakal-tumbuh-5-persen Bappenas optimis ekonomi kuartal IV 2020 bakal tumbuh 5 persen Kamis, 5 November 2020 19:14 WIB Dokumentasi - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa di kantor presiden Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA/Desca Lidya Natalia/pri. Itu harapan yang kita lihat karena pertumbuhan kuartal II ke kuartal III di atas 5 persen Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa berharap tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlanjut hingga kuartal IV 2020. "Dengan optimisme ini mudah-mudahan di kuartal IV dengan adanya tren yang membaik dan konsumsi pemerintah akan tumbuh setidak-tidaknya sama besarnya dengan kuartal III, maka kita bisa menutup akhir tahun ini yang akan mendekati nol (persen) atau bahkan beberapa dot di atas nol," kata Suharso Monoarfa dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III terkontraksi minus 3,49 persen. Kontraksi ini mengecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II yakni minus 5,32 persen.. Baca juga: BPS: Konsumsi pemerintah berhasil dongkrak ekonomi triwulan III 2020 BPS juga mencatat secara kuartalam pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,05 persen. "Itu harapan yang kita lihat karena pertumbuhan kuartal II ke kuartal III di atas 5 persen. Kemudian PMI (Purchasing Managers' Index) kita juga mendekati 52. Ini tanda-tanda baik," tambah Suharso. Selanjutnya untuk menyambut 2021 Suharso berharap seluruh program pemerintah yang dipersiapkan dapat langsung dimulai. "Kita menghendaki semua yang bisa kita luncurkan pada 2021 dapat kita selesaikan seluruhnya, proses administrasi di November dan Desember ini sehingga belanja pemerintah sekali lagi akan menjadi prime mover, lokomotif untuk mengangkat konsumsi masyarakat," ungkap Suharso Monoarfa. Baca juga: Sri Mulyani: Kondisi terburuk akibat pandemi telah Indonesia lewati Ia pun optimis pertumbuhan kuartal IV dibanding kuartal III 2020 akan tumbuh di angka 5 persen. "Pertumbuhan saya kira optimisme tetap di angka 5 persen. Mudah-mudahan bisa kita capai dengan berbagai alasan," tambah Suharso. Dalam konferensi pers yang sama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perekonomian dunia mulai pulih dari tekanan pandemi COVID-19. Baca juga: Menko Airlangga: Seperti RI, ekonomi global mulai pulih dari pandemi Baca juga: KSP: Ekonomi RI lewati titik terendah dan kini menanjak pulih Pewarta: Desca Lidya Natalia Editor: Risbiani Fardaniah COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Bangun Rinca dengan Cinta
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1980-bangun-rinca-dengan-cinta Kamis 05 November 2020, 05:00 WIB Bangun Rinca dengan Cinta Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Bangun Rinca dengan Cinta MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. LABUAN Bajo dan Pulau Rinca di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini sedang bersolek. Kedua kawasan itu didandani untuk mewujudkan impian sebagai destinasi wisata superpremium. Saya berkunjung ke dua kawasan itu pada akhir pekan lalu. Di Labuan Bajo sedang giat-giatnya mengerjakan rekonstruksi jalan, penataan trotoar, dan pembangunan drainase. Pohon ditanam di sepanjang pinggir jalan raya. “Presiden Joko Widodo ingin wajah Labuan Bajo berubah,” kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono. Pulau Rinca tidak mau kalah. Di sana sedang dilakukan pekerjaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata. Penataan Rinca, sesuai perintah Presiden, disesuaikan dengan alam di lingkungan kawasan itu. Seluruh pembangunan itu dikerjakan Kementerian PUPera. Tahun ini dikucurkan dana Rp902,47 miliar. Saya takjub karena Jokowi memberikan perhatian lebih kepada Labuan Bajo ketimbang empat destinasi pariwisata superprioritas lainnya, seperti Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), dan Likupang (Sulut). Diberi perhatian lebih karena Labuan Bajo menjadi lokasi pertemuan internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023. Terus terang, saya belum menemukan alasan logis di balik mimpi Jokowi membangun Labuan Bajo dan Rinca. Daerah itu, juga NTT pada umumnya, bukanlah kawasan yang punya nilai strategis secara politik atau penentu elektabilitas. Mungkin Jokowi telanjur jatuh cinta pada Labuan Bajo dan Rinca. Jangan tanyakan alasan mengapa Jokowi jatuh cinta. Kata orang, jatuh cinta itu irasional. Jokowi pun berkali-kali menyambangi Labuan Bajo bahkan bermalam di sana. Apakah Labuan Bajo masih menjadi fokus perhatian Jakarta setelah Jokowi? Pertanyaan ini menggoda saya, jangan sampai Labuan Bajo dan komodo ditelantarkan setelah Jokowi tidak menjadi presiden. Bukan rahasia, ganti presiden ganti pula fokus pembangunan. Jokowi sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membangun pariwisata Labuan Bajo, tapi masih ada saja penolakan. Ada pula yang mencurigai ketulusannya. Penolakan itu sama seperti demonstrasi menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digagas pada 1972 dan diresmikan 1975. Justru mereka yang menentang itulah yang paling menikmati manfaatnya. Penolakan paling menonjol terkait dengan pembangunan di Pulau Rinca. Muncul unggahan selembar foto di Twitter pada 24 Oktober. Tampak sebuah truk membawa besi pancang di Pulau Rinca. Di dekat truk hijau itu melintas seekor komodo. Narasi komodo menghadang truk menjadi pembicaraan di kalangan warganet. Narasi itu sesungguhnya memanipulasi fakta. Faktanya, komodo itu melintas di dekat truk yang mesinnya sudah mati. Komodo sama sekali tidak menghadang truk karena memang itu jalur pelintasannya. Benar bahwa di Rinca terdapat truk dan di sana sedang dilakukan pembangunan. Tidak ada kawasan baru yang dibangun. Pembangunan di sana tepatnya disebut sebagai penataan karena membongkar bangunan lama yang ada di zona pemanfaatan. Paling penting, tidak satu pun pohon yang ditebang. Seluruh penataan sarana dan prasarana di Rinca dilakukan Kementerian PU-Pera, bukan swasta. Penataan Rinca meliputi lima bagian. Pertama, dermaga Loh Buaya yang merupakan peningkatan dermaga eksisting. Kedua, bangunan pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut. Ketiga, elevated deck pada ruas eksisting, berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide, dan peneliti dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung. Keempat, bangunan pusat informasi yang terintegrasi dengan elevated deck, kantor resor, guest house, dan kafetaria. Kelima, bangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo. Sebaik-baiknya Rinca ditata, dukungan dan penolakan jalan terus. Dukungan datang dari Pater Marsel Agot, aktivis lingkungan yang tinggal di Labuan Bajo. Ia terang-terangan mendukung penataan Rinca. Ia sangat yakin, ada tujuan mulia di balik penataan itu. Sebaliknya, sejumlah aktivis menggalang petisi online di laman change.org. Mereka mendesak Presiden mencabut izin investasi kepada swasta di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Izin diberikan kepada empat investor di Rinca, Komodo, Padar, dan Tatawa. Sejauh ini belum ada investor yang memulai pembangunan. Karena itu, eloknya, perlu ada diskusi yang lebih beradab terkait dengan kehadiran investor di TNK dan tak perlulah membuat narasi seakanakan komodo menolaknya. Komodo itu binatang yang paling setia kepada
[GELORA45] Perempuan dalam Pusaran Rekayasa Sosial
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358094-perempuan-dalam-pusaran-rekayasa-sosial Rabu 04 November 2020, 02:55 WIB Perempuan dalam Pusaran Rekayasa Sosial Diah Nurwitasari Ketua Bidang DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia | Opini Perempuan dalam Pusaran Rekayasa Sosial Dok. Pribadi TIDAK ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Demikianlah, perubahan pun menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Bagaimana peran perempuan dalam pusaran perubahan kehidupan? Sebagai mahluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Akibatnya, setiap perubahan akan saling memengaruhi di antara individu atau kelompok masyarakat. Piotr Sztompka, sosiolog Polandia yang dikenal dengan bukunya, The Sociology of Social Change, mendefinisikan perubahan sosial sebagai proses pergeseran, atau perubahan struktur, atau tatanan di dalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap, dan kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Menurutnya, perubahan sosial pada tingkat mikro berupa perubahan interaksi dan perilaku individual, sedangkan di tingkat mezo berupa perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Sementara itu, di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi dan politik. Selanjutnya, perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan sistem sosial dalam jangka waktu yang berlainan. Perubahan sosial pun dapat dikategorikan dalam tiga dimensi, yaitu, pertama, struktural: perubahan struktur masyarakat, perubahan peran. Kedua, kultural: perubahan kebudayaan dan ketiga, interaksional: perubahan frekuensi, jarak sosial, perubahan perantara, perubahan aturan/norma, perubahan bentuk interaksi. Setiap dimensi perubahan sosial saling memengaruhi dan bahkan acap kali terjadi bersamaan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, mengakibatkan perubahan dalam bentuk dan frekuensi interaksi, yang selanjutnya dapat memicu perubahan kebudayaan. Silaturahim, misalnya, tidak lagi harus berbentuk kunjungan ke rumah, tetapi dapat terwakili dengan komunikasi via teks atau video. Selain itu, perubahan sosial dapat merupakan sebuah perubahan yang direncanakan, seperti perubahan sosial melalui program pembangunan ataupun dapat terjadi tanpa direncanakan, seperti perubahan sosial yang diakibatkan bencana alam. Pandemi saat ini, misalnya, telah 'memaksa' manusia melakukan perubahan dalam pola interaksi dan bahkan kehidupan ekonominya. Rekayasa sosial Perubahan sosial yang direncanakan lazim disebut sebagai rekayasa sosial. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), rekayasa dapat dimaknai negatif sebagai persekongkolan jahat. Namun, juga dapat dimaknai sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam perancangan atau pembuatan konstruksi sehingga rekayasa sosial dapat juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pemetaan, dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur sebuah basis sosial masyarakat. Pada umumnya, rekayasa sosial dilakukan karena munculnya problem-problem sosial akibat adanya perbedaan antara das sollen (yang seharusnya) dengan das sein (yang nyata). Strategi yang digunakan dalam melakukan rekayasa sosial antara lain melalui proses, pertama, program pembangunan, seperti program transmigrasi, program Keluarga Berencana. Kedua, strategi persuasif melalui pembentukan opini dan pandangan masyarakat. Ketiga, strategi normatif-reedukatif, secara bertahap dilakukan proses penanaman nilai dan edukasi berkelanjutan. Disadari atau tidak, proses rekayasa sosial tengah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Rekayasa direncanakan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, dengan objek yang sama, yaitu manusia sebagai individu, kelompok masyarakat, dan sebagai warga negara. Perkembangan teknologi komunikasi dan industri media, arus globalisasi di berbagai bidang, dan dinamika politik, serta ideologi, mendukung terjadinya rekayasa sosial ini. Dengan kata lain, semua pihak dapat menjadi aktor pelaku rekayasa sosial sekaligus secara bersamaan menjadi objek rekayasa pihak lainnya. MI/Tiyok Ilustrasi MI Perempuan dan rekayasa sosial Sebagai individu, sekaligus bagian penting masyarakat, kehidupan perempuan pun tidak luput dari proses rekayasa sosial dalam berbagai dimensinya. Kemudahan akses informasi dan komunikasi membuka peluang perempuan untuk menambah ilmu dan wawasan, serta berinteraksi dengan berbagai konsep pemikiran. Pergaulan pun tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Interaksi dapat terjalin dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Tidaklah mengherankan ketika akhirnya media sosial pun turut berperan dalam proses kehidupan pribadi perempuan, seperti terungkapnya masalah pribadi ke ruang publik, retaknya rumah tangga, penipuan, dan bahkan ada yang menjadi korban kejahatan seksual. Terlibatnya perempuan, sebagai penopang bahkan tulang punggung nafkah keluarga, turut mewarnai perubahan sosial dalam
[GELORA45] Erupsi Gunung Sinabung, luncurkan awan panas 1.500 meter
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1821268/erupsi-gunung-sinabung-luncurkan-awan-panas-1500-meter Erupsi Gunung Sinabung, luncurkan awan panas 1.500 meter Rabu, 4 November 2020 19:41 WIB Gunung Sinabung Kabupaten Karo erupsi meluncurkan awan panas 1.500 meter mengarah ke timur dan tenggara. (ANTARA/HO) Medan (ANTARA) - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara erupsi pada Rabu, sekitar pukul 12.00 WIB, degan meluncurkan awan panas sejauh 1.500 meter mengarah ke timur dan tenggara. "Selain itu, teramati guguran dengan jarak luncur 500-1.000 meter mengarah ke timur dan tenggara," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo Natanail Perangin-angin dihubungi dari Medan, Rabu.. Ia menyebutkan puncak Gunung Sinabung terlihat secara jelas, sedangkan asap dari kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50-200 meter di atas puncak gunung tersebut. "Jumlah awan panas guguran satu kali, amplitudo 120 mm, durasi 155 detik," ujarnya. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (3/11), sekitar pukul 23.58 WIB juga erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 1.500 meter di atas puncak gunung. Baca juga: Tiga kecamatan kena dampak debu vulkanik Gunung Sinabung Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum tujuh milimeter dan durasi 13 menit tiga detik. Saat ini, Gunung Sinabung berada pada status Level III (Siaga) dengan rekomendasi warga maupun petani agar tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius tiga kilometer dari puncak Sinabung. Larangan warga beraktivitas juga di radius lima kilometer untuk sektor selatan-timur dan empat kilometer untuk sektor timur-utara. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila ke luar rumah untuk mengurangi dampak gangguan kesehatan dari abu vulkanik, mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang aliran airnya berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya banjir lahar hujan. Baca juga: Polda Sumut gunakan watercanon bersihkan debu erupsi Sinabung Pewarta: Munawar Mandailing Editor: M. Hari Atmoko COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Konflik Laut China Selatan dan Belanja Alutsista Kita
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5241385/konflik-laut-china-selatan-dan-belanja-alutsista-kita?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Konflik Laut China Selatan dan Belanja Alutsista Kita Bogi Periklas - detikNews Rabu, 04 Nov 2020 16:18 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Ilustrasi peta-peta di Laut China Selatan. (Hobe/Holger Behr/Wikimedia Commons) Jakarta - Pada beberapa hari terakhir ini, banyak beredar berita mengenai kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke beberapa negara. Salah satu agenda penting yang selalu dibahas di setiap negara adalah potensi pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Sekilas agenda tersebut terlihat biasa saja. Namun, jika kita kaitkan dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, maka kunjungan Menhan menjadi punya arti tersendiri. Sejak menjabat sebagai Menhan di Kabinet Indonesia Maju pada 2019 yang lalu, Prabowo terlihat memiliki ambisi yang sangat kuat untuk memajukan alutsista angkatan bersenjata kita. Berbagai alutsista baru maupun bekas pakai terlihat diusahakan untuk didatangkan olehnya. Kebijakan ini terlihat memperoleh dukungan yang cukup kuat dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat dengan besarnya anggaran yang diperoleh Kemenhan pada 2020 ini sebesar sekitar Rp 127 triliun. Angka tersebut naik sekitar 17% dari APBN 2019. Dari total anggaran tersebut, terdapat porsi sekitar Rp 10,86 triliun yang akan dipakai untuk melakukan modernisasi alutsista ketiga matra. Matra darat akan memperoleh Rp 4,59 triliun, matra laut sebesar Rp 4,16 triliun, dan matra udara akan memperoleh Rp 2,11 triliun. Semua anggaran itu masih akan ditambah dengan rencana Kemenhan untuk mengajukan pinjaman luar negeri sebesar Rp 20 miliar dolar AS. Proposal pinjaman luar negeri ini sudah diajukan ke Bappenas sejak pertengahan Juli lalu. Rencananya pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai pembelian alutsista ketiga matra dari luar negeri selama periode 2020-2024. Terdapat beberapa alutsista penting yang masuk ke dalam wishlist Kemenhan. Beberapa di antaranya mempunyai harga yang cukup fantastis, bahkan untuk ukuran anggaran negara-negara maju. F-16 Block 72 Viper tampaknya berada pada urutan teratas dari daftar pesawat tempur yang ingin didatangkan oleh Kemenhan. Selain karena faktor sudah cukup banyaknya populasi pesawat F-16 di Indonesia, pesawat tersebut juga sudah ditawarkan oleh Amerika sejak lama. Pesawat tempur dengan biaya per unit sekitar Rp 70 juta dolar itu merupakan salah satu pesawat paling populer di dunia. Selain F-16, terdapat juga pesawat F-35 yang juga ditaksir oleh Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, pemilihan pesawat ini adalah akibat dari sulitnya realisasi pembelian Sukhoi SU-35 dari Rusia. Hanya saja dibutuhkan lobi yang sangat kuat jika kita menginginkan pesawat itu. Sebab sampai saat ini, hanya sekutu terdekat Amerika saja yang diperbolehkan membeli pesawat yang harganya tidak kurang dari 80 juta dolar per unitnya tersebut. Selain pesawat tempur, pemerintah juga sangat berkeinginan membeli beberapa alutsista laut. Misalnya, kapal selam Scorpene dan kapal perang korvet Gowind dari Prancis. Ini semua belum termasuk rencana pembelian alutsista bekas pakai yang sempat membuat heboh beberapa waktu lalu. Rencana pembelian 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon milik Austria dan 1 fregat Bremen Class dari Jerman merupakan bagian dari rencana ini. Disesuaikan Tentu semua pembelian alutsista haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan ancaman yang ada. Ancaman di sini bisa didefinisikan sebagai ancaman bersenjata yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berbicara masalah kedaulatan negara, tentu masalah yang mengemuka akhir-akhir ini adalah onflik di Laut China Selatan. Masalah ini dimulai dari banyaknya nelayan asal negeri Tiongkok yang memasuki area ZEE kita. Kemudian diikuti dengan semakin seringnya kapal coast guard negeri itu yang ikut masuk ke daerah tersebut. Hal ini tentu saja semakin memanaskan hubungan diplomatik antara kedua negara. Situasi yang memanas pada kawasan tersebut harus disikapi dengan kepala dingin. Kita harus melihat secara lebih teliti, apakah ancaman tersebut betul-betul nyata atau hanya ilusi belaka. Kita harus melihat kembali, apakah kondisi tersebut cukup untuk suatu saat berpotensi menimbulkan perang terbuka? Sudah tepatkah jika kita secara besar-besaran meningkatkan anggaran militer kita karena alasan tersebut? Sebetulnya terdapat beberapa alasan kuat yang membuat kemungkinan terjadinya perang menjadi sangat kecil, atau bahkan menjadi nihil. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama periode 2019, China mencatat realisasi investasi di Indonesia sebesar 4,7 miliar dolar AS. Nilai tersebut hanya kalah dari Singapura yang mencatat realisasi penanaman modal sebesar 6,5 miliar dolar AS. Investasi
[GELORA45] Rizieq Pulang ke RI 10 November, Ahok: Selamat Tiba Kembali
-- j.gedearka https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241699/rizieq-pulang-ke-ri-10-november-ahok-selamat-tiba-kembali?tag_from=wp_beritautama Rizieq Pulang ke RI 10 November, Ahok: Selamat Tiba Kembali Tim detikcom - detikFinance Rabu, 04 Nov 2020 19:10 WIB 147 komentar SHARE URL telah disalin Ahok Foto: 20Detik Jakarta - Rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia pada Selasa (10/11) mendatang telah sampai ke telinga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok . Mengutip CNN, Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu sudah memberi tanggapan soal informasi kepulangan Rizieq ke tanah air. "Selamat tiba kembali di tanah air," kata Ahok kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat pada Rabu (4/11/2020). Baca juga: Sambut Kepulangan Habib Rizieq, Ormas Islam Bandung Gelar 'Rapat Besar' Ahok dan Rizieq memiliki hubungan yang tak harmonis. Rizieq yang memimpin gelombang aksi anti-Ahok karena dianggap menghina Islam usai mengutip surat Al Maidah ayat 51 pada akhir 2016 lalu. Gelombang aksi anti-Ahok yang dimulai pada Oktober 2016 silam itu dimotori berbagai organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) hingga Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi). Mereka menuntut agar Ahok yang kala itu menjabat sebagai gubernur DKI diadili secara hukum. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke pengadilan, Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Politikus PDI-Perjuangan itu divonis dua tahun penjara karena melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Di tengah perkara Ahok itu, Rizieq terjerat sejumlah kasus, salah satunya dugaan konten pornografi di Polda Metro Jaya. Ia pun meninggalkan Indonesia pertengahan 2017 silam. Sejak saat itu, Rizieq menetap sementara di Arab Saudi. Sebelum meninggalkan Tanah Air pada 2017 silam, ia sempat menjadi salah satu orang yang vokal dalam menuntut Ahok untuk diadili dalam kasus penistaan agama. Wacana kepulangan Rizieq ke tanah air sudah berulang kali mencuat. Tercatat, pengumuman kepulangan ini jadi yang ketujuh sejak ia hengkang ke Arab Saudi pada April 2017. Namun, hingga Ahok dibebaskan dan kembali menjabat di lingkaran pemerintahan, Rizieq tak kunjung pulang meski kerap menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Baca juga: Berapa Kira-kira Biaya Sewa Rumah Habib Rizieq Selama di Arab Saudi? Teranyar, Rizieq menyatakan bakal pulang ke Indonesia pada 10 November mendatang dari Jeddah, Arab Saudi. "Insyaallah saya dan keluarga hari Senin tanggal November 2020 pukul 09.30 waktu Saudi akan terbang dari Bandara Jeddah dengan pesawat Saudi Arabia Airlines nomor penerbangan SV 816," kata Rizieq dalam keterangannya yang disiarkan di kanal Youtube Front TV, Rabu (4/11). Rizieq menyatakan pesawat yang ditumpanginya diperkirakan tiba pukul 09.00 WIB di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11). Rizieq mengaku akan langsung ke rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Tonton video 'Habib Rizieq Akan Tiba di Indonesia Selasa 10 November': (dna/dna) rizieq shihab habib rizieq pulang ahok
[GELORA45] Erupsi Gunung Sinabung, luncurkan awan panas 1.500 meter
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1821268/erupsi-gunung-sinabung-luncurkan-awan-panas-1500-meter Erupsi Gunung Sinabung, luncurkan awan panas 1.500 meter Rabu, 4 November 2020 19:41 WIB Gunung Sinabung Kabupaten Karo erupsi meluncurkan awan panas 1.500 meter mengarah ke timur dan tenggara. (ANTARA/HO) Medan (ANTARA) - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara erupsi pada Rabu, sekitar pukul 12.00 WIB, degan meluncurkan awan panas sejauh 1.500 meter mengarah ke timur dan tenggara. "Selain itu, teramati guguran dengan jarak luncur 500-1.000 meter mengarah ke timur dan tenggara," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo Natanail Perangin-angin dihubungi dari Medan, Rabu.. Ia menyebutkan puncak Gunung Sinabung terlihat secara jelas, sedangkan asap dari kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50-200 meter di atas puncak gunung tersebut. "Jumlah awan panas guguran satu kali, amplitudo 120 mm, durasi 155 detik," ujarnya. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (3/11), sekitar pukul 23.58 WIB juga erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 1.500 meter di atas puncak gunung. Baca juga: Tiga kecamatan kena dampak debu vulkanik Gunung Sinabung Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum tujuh milimeter dan durasi 13 menit tiga detik. Saat ini, Gunung Sinabung berada pada status Level III (Siaga) dengan rekomendasi warga maupun petani agar tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius tiga kilometer dari puncak Sinabung. Larangan warga beraktivitas juga di radius lima kilometer untuk sektor selatan-timur dan empat kilometer untuk sektor timur-utara. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila ke luar rumah untuk mengurangi dampak gangguan kesehatan dari abu vulkanik, mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang aliran airnya berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya banjir lahar hujan. Baca juga: Polda Sumut gunakan watercanon bersihkan debu erupsi Sinabung Pewarta: Munawar Mandailing Editor: M. Hari Atmoko COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Ada 65 Advokat Bela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358318-ada-65-advokat-bela-wali-kota-surabaya-tri-rismaharini Rabu 04 November 2020, 20:00 WIB Ada 65 Advokat Bela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Mediaindonesia.com | Nusantara Ada 65 Advokat Bela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ANTARA/Muhammad Adimaja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Sebanyak 65 advokat bersatu membela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dilaporkan politikus Partai Gerindra Abdul Malik ke Polda Jatim atas tuduhan melakukan kebohongan publik lantaran menyebut Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai anaknya. Juru bicara Advokat Anak-anak Bu Risma Bersatu Rio Dedy Heryawan di Surabaya, Rabu, mengatakan adanya laporan tersebut menumbuhkan empati dari kelompok advokat sehingga membentuk wadah yang diberi nama "Advokat Anak-anak Bu Risma Bersatu" yang beranggotakan 65 pengacara. "Laporan tersebut sangat tidak berdasar, bahkan cenderung lucu. Kan itu kata kiasan karena Mas Eri memang dididik oleh Bu Risma. Ini kan sama dengan Bu Risma selalu bilang bahwa seluruh anak di Surabaya ini adalah anaknya, sehingga beliau mati-matian membela, mulai menyelenggarakan sekolah gratis, memberi beasiswa, merawat anak telantar, membina anak jalanan dan sebagainya," katanya. Dia juga mencontohkan seorang guru yang mengajar di kelas. Mereka memanggil murid dengan sebutan anak. "Seharusnya pelapor harus memahami terlebih dahulu," ujarnya. Rio menambah para pengacara juga prihatin karena kondisi menjelang Pilkada Surabaya semakin tidak kondusif. Ada calon tertentu yang bermanuver segala cara dan membabi-buta menyerang Risma. Bahkan, foto Risma dihalangi untuk ditampilkan di alat peraga kampanye (APK), padahal Risma adalah aktivis partai yang secara aturan dilegalkan untuk tampil pada APK. "Kami sudah telaah semua, Bu Risma tidak bersalah. Bu Risma akan dizalimi, maka kami akan bergerak membela. Kami akan melakukan pendampingan pada bu Risma, bahkan banyak advokat lain yang akan bergabung membela beliau," katanya. Advokat Abdul Malik sebelumnya melaporkan Risma ke Mapolda Jatim. Ada dua poin aduan dalam laporan itu yakni pernyataan Risma saat kampanye yang menyatakan Calon Wali Kota Eri Cahyadi merupakan anaknya dan terkait cuti kampanye. Pada laporan itu, Risma dianggap belum mengajukan cuti kampanye. (Ant/OL-12) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/358318-ada-65-advokat-bela-wali-kota-surabaya-tri-rismaharini
[GELORA45] 15 kendaraan berat dikerahkan normalisasi Sungai Kalibokor Surabaya
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1818156/15-kendaraan-berat-dikerahkan-normalisasi-sungai-kalibokor-surabaya 15 kendaraan berat dikerahkan normalisasi Sungai Kalibokor Surabaya Selasa, 3 November 2020 12:16 WIB Dua unit alat berat dikerahkan Dinas Pekerjaan Umum Surabaya untuk normalisasi Sungai Kalibokor, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/11/2020). ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya/am. Kami menurunkan alat berat untuk mengeruk saluran itu dua unit Surabaya (ANTARA) - Sekitar 15 unit kendaraan berat berupa dump truk dikerahkan Dinas Pekerjaan Umum Surabaya untuk normalisasi Sungai Kalibokor, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai antisipasi banjir menjelang musim hujan tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati di Surabaya, Selasa, mengatakan pengerukan Sungai Kalibokor dilakukan sejak Senin (2/11) dan dilanjutkan pada Selasa ini. "Kami menurunkan alat berat untuk mengeruk saluran itu dua unit. Sedangkan 15 unit kendaraan berat (dump truk) untuk mengangkut endapan, sehingga pengerukan itu cukup efektif," katanya. Baca juga: 12 titik sungai Jakarta berpotensi banjir karena belum normalisasi Baca juga: PUPR Tangerang perbaiki tanggul dan normalisasi sungai pascabanjir Menurut dia, pengerukan sungai ini penting dilakukan agar sungai di wilayah itu tidak dangkal dengan adanya endapan. Erna mengatakan sebenarnya untuk pemeliharaan Sungai Kalibokor, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah intens memantau dan turun langsung ke lokasi, mulai dari hulunya yang terletak di belakang Marvel City, Ngagel hingga ke titik muaranya di Pompa Kalibokor. "Di sana sudah ada taruna pengurukan. Sampai di saluran yang bertemu di Kali Sumo itu juga ada pengerukan," ujarnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan jumlah sampah yang bukan endapan di Sungai Kalibokor berjumlah 1,5 dump truk. "Itu beda dari endapan. Langsung kami bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).. Kami terus melakukan pengerukan supaya tidak ada lagi genangan di musim penghujan ini," katanya. Baca juga: Antisipasi banjir, sungai di Pekalongan-Jateng dinormalisasi Baca juga: "Gerebek Lumpur" untuk antisipasi banjir di Jakarta Pewarta: Abdul Hakim Editor: Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Pak Guru Samuel Paty
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1978-pak-guru-samuel-paty Selasa 03 November 2020, 05:00 WIB Pak Guru Samuel Paty Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Pak Guru Samuel Paty MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. JEPANG menyerah kepada sekutu setelah Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki pada 1940-an. Kaisar Hirohito mengumpulkan para jenderalnya. Kepada para jenderal, Kaisar bertanya berapa jumlah guru yang masih hidup. Kaisar ingin membangun kembali peradaban Jepang yang porak-poranda akibat kalah perang. Kaisar kiranya sadar peradaban seharusnya bertumpu pada guru, bukan pada kekuatan pasukan. Kaisar Hirohito kiranya menganggap guru prajurit peradaban. Saat gempa dan tsunami Aceh 2004, Indonesia menangis kehilangan sekitar 2.500 guru. Kita membayangkan pendidikan di Aceh bakal terhenti total dan sulit bangkit kembali. Banyak orang mendaftar menjadi guru sukarelawan bagi Aceh. Sejumlah lembaga internasional seperti Pasiad Turki, Usaid Amerika, dan Unicef, fokus membantu memulihkan pendidikan di sana. Media Group, penerbit harian ini, fokus membantu memulihkan pendidikan di Aceh dengan mendirikan tiga sekolah. Guru, di berbagai negara, termasuk golongan warga negara pertama yang mendapat vaksin covid-19 secara gratis. Itu disebabkan peran atau manfaat sosial (social utility) guru sangat penting. Peran sosial itu serupa dengan yang ditunjukkan Kaisar Hirohito, mengajarkan kita membentuk peradaban. Guru kiranya sosok yang kita kehendaki selamat atau diselamatkan dalam berbagai bencana, baik perang, bencana alam seperti tsunami, maupun bencana nonalam semisal pandemi covid-19. Oleh karena itu, kita tak habis pikir ketika ada orang yang malah membunuh dan memenggal kepala Samuel Paty, guru di Prancis. Samuel Paty mengajar sejarah di College du Bois d’Aulne di Conflans Sainte-Honorine, barat laut Paris, Prancis. Muridnya datang dari berbagai latar belakang ras dan agama. Sebagian besar murid berkulit putih dan dari keluarga kelas menengah. Paty tipe guru kreatif yang ingin pelajaran yang diberikannya menyenangkan, tidak membosankan. Paty, misalnya, sering kali menugasi murid-muridnya membuat ilustrasi Liberte, Egalite, Fraternite. Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan moto resmi negara Prancis yang pertama kali digaungkan saat Revolusi Prancis. Para murid biasanya berbisik satu sama lain untuk mendiskusikan ilustrasi yang pas. Sebagian murid mengilustrasikan ‘Kesetaraan’ sebagai tubuh atau wajah dengan dua bagian yang sama, laki-laki dan perempuan, hitam dan putih. Sebagian murid mengilustrasikan ‘Persaudaraan’ dengan gambar dua belah tangan berwarna hitam dan putih berbentuk hati melingkari bola dunia. Akan tetapi, para murid sering kali kesulitan mengilustrasikan‘Kebebasan’. Beberapa murid mengilustrasikannya dengan gambar patung Liberty bersayap serupa malaikat. Saat mengajar kebebasan berbicara yang merupakan bagian kurikulum nasional Prancis, Paty suka menunjukkan murid-muridnya dua karikatur Nabi Muhammad dari majalah Charlie Hebdo. Paty menerangkan hukum Prancis melindungi kebebasan berekspresi, termasuk berekspresi melalui karikatur yang ‘mengejek’ agama-agama. Sejumlah murid mendebatnya. Paty hati-hati menjelaskan argumen kebebasan berpendapat melalui karikatur Muhammad itu kepada murid-muridnya. Ia di awal pelajaran senantiasa mengingatkan para muridnya, terutama yang muslim, untuk mengalihkan pandangan dari karikatur Muhammad jika karikatur itu bakal menyinggung mereka. Paty dan para murid selalu terlibat dalam diskusi yang saling menghargai di setiap materi yang ia ajarkan. Selama bertahun-tahun cara mengajar Paty, termasuk dengan menunjukkan karikatur Muhammad, tak menimbulkan masalah. Namun, Oktober lalu, sejumlah orangtua murid muslim keberatan. Seorang di antaranya melaporkan Paty ke polisi. Orangtua murid itu juga mengunggah video di Facebook untuk memobilisasi orangtua lain, mengidentifikasi identitas sang guru. Paty dikatakan mengidap fobia Islam dan menyerang Islam. Lelaki berusia 18 tahun asal Chechnya membunuh Paty. Ia memenggal kepala Paty. Si pembunuh mengunggah ke Twitter gambar kepala Paty yang terpisah dari tubuhnya, tergeletak di jalan. Kita semestinya menangisi kematian tragis Pak Guru Paty. Presiden Prancis Emamnuel Macron membela Paty. Majalah The Economist edisi 24 Oktober-30 Oktober 2020 menurunkan obituarium Patty. Mirip dengan Kaisar Hirohito yang menganggap guru prajurit peradaban, The Economist menyebut Paty prajurit kebebasan (liberty’s foot-soldier). Membunuh Paty sama artinya membunuh peradaban dan kebebasan. Kita selayaknya mengecam dengan kecaman paling keras pembunuhan Paty, juga pembunuhan di satu gereja di Nice, Prancis. Sejumlah tokoh muslim Prancis mengutuk pembunuhan Paty. Mereka mengatakan membunuh orang yang tak berdosa seperti Paty ialah kebiadaban. Presiden Jokowi mengecam kekerasan di Prancis. Bagus seandainya Presiden
[GELORA45] Supervisi KPK Tebas Korupsi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2159-supervisi-kpk-tebas-korupsi Selasa 03 November 2020, 05:00 WIB Supervisi KPK Tebas Korupsi Administrator | Editorial Supervisi KPK Tebas Korupsi MI/Seno . PENGUATAN kinerja pemberantasan korupsi menjadi salah satu misi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Melalui UU tersebut, KPK mendapatkan wewenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Singkatnya, supervisi terhadap penanganan perkara korupsi yang tengah dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 lantas menjabarkan lebih lanjut kewenangan supervisi oleh KPK tersebut. Pasal 9 ayat (1) perpres menyebut, “Berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.” Aturan dalam Perpres tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguatkan posisi KPK sebagai leading sector pemberantasan korupsi. Di sisi lain, wewenang supervisi oleh KPK mensyaratkan koordinasi dan sinergi yang erat dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara. Setidaknya ada satu tahapan yang memerlukan kerja bersama antara KPK dan instansi yang menangani, yaitu gelar perkara. Dari hasil gelar perkara bersama barulah diambil kesimpulan perlu atau tidaknya KPK mengambil alih kasus. Tentu saja, dengan fungsi supervisi oleh KPK, hasil yang di harapkan ialah upaya pemberantasan korupsi yang kian agresif dan efektif. Bukan malah sebaliknya menjadi wadah kompromi penegak hukum yang menumpulkan penindakan terhadap para koruptor. Pengambilalihan perkara dapat dilatarbelakangi berbagai hal. Namun, yang paling mungkin ialah ketika ada potensi konflik kepentingan. Misalnya, perkara korupsi yang menempatkan anggota kepolisian sebagai tersangka, sedangkan penanganan dilakukan oleh pihak kepolisian. Demikian pula saat tersangka merupakan jaksa. Bila penanganan dilakukan oleh kejaksaan, bisa saja timbul keraguan publik bahwa penuntasan perkara akan dilakukan secara tegas. KPK pun diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan perkara akibat hambatan-hambatan semacam itu di Korps Bhayangkara maupun Korps Adhyaksa. Lantas bagaimana bila hambatan justru berada di tubuh KPK? Di sini peran Dewan Pengawas. Salah satu tugas Dewan Pengawas seperti diatur dalam UU KPK ialah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam setahun. Perpres Nomor 102 Tahun 2020 adalah payung hukum yang lama ditunggu-tunggu banyak kalangan, termasuk oleh internal KPK, agar mereka bisa leluasa memberantas korupsi. Dengan perpres itu, tak perlu ada lagi keraguan bagi KPK untuk mengambil alih kasus rasuah yang ditangani kepolisian atau kejaksaan. Namun, harus kita tegaskan, pengambilalihan kasus tak boleh dilakukan secara serampangan. Implementasinya wajib berpijak pada tata cara yang sudah digariskan. Jangan mentang-mentang, jangan pula sok punya kuasa, yang pada akhirnya justru menimbulkan gesekan antarinstitusi pemberangus korupsi. Ketika pemerintah dan DPR merevisi UU KPK lebih dari setahun lalu, teramat banyak suara yang menyebut bahwa KPK sebenarnya sudah tiada. Kini, dengan perpres yang mengatur supervisi, publik boleh yakin bahwa KPK masih ada di tengah-tengah kita untuk memerangi korupsi. Kita semua menaruh harapan besar pada penguatan upaya pemberantasan korupsi. Angka kasus korupsi harus turun drastis. Korupsi harus benar-benar enyah dari negeri ini dengan penegakan hukum yang kuat. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2159-supervisi-kpk-tebas-korupsi
[GELORA45] Pecah Rekor, Realisasi Investasi Luar Jawa Salip Jawa
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/358001-pecah-rekor-realisasi-investasi-luar-jawa-salip-jawa Selasa 03 November 2020, 20:20 WIB Pecah Rekor, Realisasi Investasi Luar Jawa Salip Jawa Despian Nurhidayat | Ekonomi Pecah Rekor, Realisasi Investasi Luar Jawa Salip Jawa MI/Iqbal Al Machmudi Kawasan industri PENYEBARAN realisasi investasi di Indonesia pada triwulan III-2020 menunjukkan data yang optimistis dalam hal pemerataan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan Jawa. Tercatat Rp110,4 triliun (52,8%) realisasi investasi tersebar di luar Jawa, meningkat 17,9% dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2019. Sedangkan untuk realisasi investasi di Jawa sebesar Rp98,6 triliun (47,2%), turun sebesar 12% dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2019. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dalaks) Imam Soejedi menyampaikan bahwa BKPM terus berkomitmen mewujudkan investasi berkualitas, salah satunya dengan mendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa. “Lebih besarnya porsi realisasi investasi di luar Jawa dibanding Jawa kali ini merupakan pertama kali sejak data realisasi investasi Triwulan IV tahun 2016 lalu. Ke depan, harapannya pemerataan investasi di luar Jawa dapat terus terwujud. Yang perlu dicatat, investasi yang ditangani oleh BKPM di sektor riil saja, tidak termasuk sektor migas (minyak dan gas) dan keuangan,” ungkap Imam dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11). Baca juga: Pengusaha Indonesia Ingin Biden Menang Pilpres AS Imam menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa yaitu infrastruktur yang memadai serta ketersediaan bahan baku. “Saat ini luar Jawa semakin memiliki daya tarik bagi investor, di antaranya karena infrastruktur yang sudah dibangun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, sehingga siap untuk dijadikan sebagai lokasi investasi bagi para investor,” sambungnya. Lebih lanjut, Deputi Dalaks juga menjelaskan strategi pemerintah dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa. Salah satunya dengan perlakuan khusus melalui pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan jika investor melakukan usahanya di Jawa. “Misal investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa, bisa kita kasih insentif fiskal selama 10 tahun. Tapi jika investasinya di luar Jawa, pemerintah bisa berikan insentif fiskal sampai dengan 15 tahun. Perlakuan khusus ini perlu dilakukan, agar investor mempertimbangkan melakukan usahanya di luar Jawa. Jangan fokus di Jawa saja,” jelas Imam. Berdasarkan data yang ada di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, pada periode Triwulan III tahun 2020, Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi yang paling diminati oleh para investor dengan membukukan realisasi investasi sebesar Rp28,4 triliun atau 13,6% dari total capaian realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan provinsi di luar Jawa yang menjadi lokasi yang paling diminati investor yaitu Riau dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp13,0 triliun atau 6,2% dari total capaian realisasi investasi pada periode Triwulan III tahun 2020 ini. Jika dilihat lebih detail data realisasi investasi Triwulan III tahun 2020, salah satu lokasi luar Jawa yang menjadi daya tarik bagi PMA adalah Maluku Utara yang menempati peringkat ketiga dengan nilai realisasi investasi PMA sebesar US$0,8 miliar (10,8%). Pada periode Triwulan III Tahun 2020 ini, BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp209,0 triliun yang berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 295.387 Tenaga Kerja Indonesia. Capaian tersebut menambahkan angka realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari-September 2020 menjadi Rp611,6 triliun atau 74,8% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja sepanjang Januari-September 2020 sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia dengan total 102.276 proyek investasi. (OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/358001-pecah-rekor-realisasi-investasi-luar-jawa-salip-jawa
[GELORA45] KKP usir dua kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1815456/kkp-usir-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna-utara KKP usir dua kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara Minggu, 1 November 2020 20:19 WIB Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb. Haeru Rahayu. ANTARA/HO-Dok KKP Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusir dua kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan di kawasan perairan nasional yaitu di Laut Natuna Utara. "Kami pastikan posisi kedua kapal ikan tersebut berada di wilayah perairan yurisdiksi kita," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono dalam siaran pers di Jakarta, Minggu. Ia menyampaikan, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020 lalu. Pung yang secara intensif berkomunikasi dengan para Nahkoda Kapal Pengawas selama operasi tersebut menyampaikan bahwa Kapal Pengawas Perikanan Hiu 11, Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 02, dan Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan 01 mendeteksi dua KIA ilegal berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 Laut Natuna Utara. Baca juga: TNI AL tangkap kapal Vietnam lakukan ilegal fishing di Natuna Utara Kemudian, kapal Pengawas Perikanan KKP pun segera melakukan pengejaran terhadap kedua KIA tersebut. Setelah berada cukup dekat dengan kapal tersebut, Pung menuturkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan kemudian memberikan peringatan namun tidak diindahkan sehingga terjadilah kejar-kejaran antara Kapal Pengawas KKP dengan kedua KIA tersebut. Di tengah upaya untuk menghentikan kedua KIA ilegal yang berusaha melarikan diri tersebut, Kapal Patroli Vietnam KN. KIEM NGU-211 dan VUNG TAU muncul dan melakukan manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan KKP. Kedua kapal aparat Vietnam tersebut berupaya agar KIA Vietnam tetap dapat melakukan illegal fishing. Saling manuver pun terjadi antara Kapal Pengawas Perikanan KKP dan Kapal Patroli Vietnam yang merupakan Kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance dan Kapal milik Vietnam Coast Guard. Baca juga: Edhy Prabowo pastikan kapal ilegal di Laut Natuna Utara,diproses hukum “Upaya persuasif sudah kami lakukan, namun gagal. Kami pun mengusir dua kapal ikan asing ilegal serta Kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance dan Kapal Vietnam Coast Guard. Sekali lagi ini upaya kami mempertahankan kedaulatan pengelolaan perikanan Republik Indonesia," tegas Pung. Meskipun upaya pengusiran tersebut penuh dengan aksi saling manuver dan mengarah pada kondisi yang membahayakan, pada akhirnya Kapal Pengawas Perikanan KKP berhasil melakukan pengusiran terhadap seluruh kapal berbendera Vietnam tersebut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb. Haeru Rahayu menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Vietnam yang menghalangi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia. Tb Haeru Rahayu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh aparat Vietnam tersebut sebagai bentuk merintangi proses hukum. “Ini bentuk obstruction of justice terhadap aparat yang melaksanakan kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang,” tegasnya. Tebe mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan langkah-langkah diplomatik sebagai respon atas apa yang sudah dilakukan oleh kedua kapal patroli Vietnam. Untuk diketahui saling klaim di sebagian kecil kawasan Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam memicu tingginya kegiatan illegal fishing oleh KIA Vietnam di kawasan tersebut. Tidak jarang terjadi insiden yang melibatkan kapal aparat Vietnam. Dalam hal ini KKP menegaskan komitmennya untuk terus menjaga Laut Natuna Utara. Tercatat dalam kurun waktu setahun terakhir sebanyak 27 kapal ikan asing berbendera Vietnam telah ditangkap oleh kapal Pengawas Perikanan KKP. Pewarta: M Razi Rahman Editor: Budi Suyanto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Cetak Biru Pembangunan dan Prospek Modernisasi China 2020-2050
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5237174/cetak-biru-pembangunan-dan-prospek-modernisasi-china-2020-2050?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Cetak Biru Pembangunan dan Prospek Modernisasi China 2020-2050 Sukron Makmun - detikNews Minggu, 01 Nov 2020 18:01 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin China Media Group Presiden China Xi Jinping mengadakan inspeksi industri robot (Foto: Dok. China Media Group) Jakarta - Dalam komunike yang diumumkan Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral ke-18 Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 2015, ada 5 gagasan pembangunan sebagai skema umum pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu pola pembangunan yang mengacu pada inovasi, koordinasi, ramah lingkungan (green), keterbukaan (openness) dan sharing. Gagasan tersebut merupakan cetak biru pembangunan China masa depan. Gagasan yang sangat penting untuk mewujudkan target perjuangan abad pertama, yaitu pembangunan masyarakat sejahtera pada tahun 2020 dan target perjuangan abad kedua yaitu pembangunan negara modern sosialis (tahun 2050). Sidang ke-4 Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-12 waktu itu (7/3/16) membahas Repelita ke-13 yang merupakan rancangan ekonomi dan sosial yang disusun setelah ekonomi China memasuki era baru, dan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana China sedang mengalami restrukturisasi. Ungtungnya perekonomian terus melaju pesat dan telah mencapai hasil yang mengagumkan dalam 30 tahun lebih sejak reformasi dan keterbukaan ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) China tahun 2015 telah menembus angka US$ 10 triliun dan pada tahun 2019 menjadi US$ 13,08 triliun (sekitar 91,93 triliun Yuan). Kemarin (29/10/2020) sidang pleno ke-5 Komite Pusat PKT ke-19 berakhir. Sidang ini mengajukan usulan mengenai Repelita ke-14. Dewan Negara akan menyusun naskah program Repelita 14 menurut usul tersebut, setelah disahkan oleh badan kekuasaan nasional tertinggi KRN. Program tersebut akan menjadi pemandu sekaligus tujuan pembangunan ekonomi dan sosial China dalam 5 tahun mendatang, termasuk juga upaya merealisasikan 5 konsep dasar pembangunan yang diajukan oleh kongres pada sidang pleno ke-5 Komite Sentral ke-18 PKT tahun 2015 lalu. China Media GroupPengembangan desa menjadi kota modern Foto: Dok. China Media Group Jika berhasil, maka ekonomi China akan terus berkembang sesuai standar yang tinggi. Mekanisme untuk membangun ekonomi modern dan mekanisme pasar berstandar tinggi dapat terwujud. Peradaban dapat dibangun dalam ruang lingkup lingkungan yang ramah, serta PDB per kapita akan mencapai level negara maju. China telah berupaya membentuk mekanisme ekonomi dengan level keterbukaan lebih tinggi, secara menyeluruh meningkatkan level keterbukaan terhadap negara luar, mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan serta investasi, mendorong perkembangan perdagangan secara inovatif, mendorong mega proyek one belt, one road. China memiliki platform penting dalam pembangunan komunitas kepentingan yaitu "Jalan Sutera Baru". China dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, bersama-sama membangun "Kawasan Ekonomi Jalan Sutera Baru" dan 'Jalan Sutera Maritim Abad 21' sebagai implementasi dari konsep 'berkembang bersama, makmur bersama'. Proyek ini dapat menyejahterakan rakyat berbagai negara di sepanjang jalan sutera. China menjadikan kemandirian IPTEK sebagai tulang punggung strategis perkembangan negara, mempercepat pembangunan negara yang kuat. China memiliki target jangka panjang yaitu mewujudkan modernisasi sosialis tahun 2035 yakni kekuatan ekonomi, kekuatan IPTEK dan kekuatan negara meningkat signifikan. Pendapatan masyarakat naik menduduki urutan terdepan, sistem ekonomi modern terbentuk dan pada waktu yang sama ekosistem tetap terjaga. Dengan cetak biru pembangunan yang didesain oleh sidang Komite Pusat PKT ke-19 kemarin, saya optimis, China mampu mencapai target 2035. China Media GroupPembangunan Sistem 6G Foto: Dok. China Media Group Kemitraan RI-China Pasca Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Pandemi COVID-19 tidak menghalangi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo datang ke Jakarta. Apakah karena SWF (Sovereign Wealth Fund) yang ada dalam UU Cipta Kerja itu akan menempatkan Indonesia salah satu pengelola SWF terbesar di dunia? Apakah ia sedang melobi agar IDFC (International Development Finance Corporation) turut dalam SWF Indonesia? IDFC mendekati Indonesia sejak tahun lalu, menjanjikan sekaligus meminta banyak hal. Tetapi selama negosiasi tidak pernah serius mengeluarkan uang. Sebab itu, Jokowi melirik China, yang sebelumnya adalah investor nomor buncit di Indonesia, tapi kini China menempati nomor 2 terbesar. Kerja sama RI-China adalah murni bisnis (B to B), tidak ada kaitan politik. Skema SWF dalam UU Cipta Kerja akan menggairahkan pasar uang disaat volume mengecil akibat China menahan ekspansinya. Dan tentunya akan meningkatkan pasar leverage dari hedge fund player. Apakah kedatangan Mike diatur oleh hedge fund player? Mike tentu
[GELORA45] 5.000 wisatawan kunjungi Ulun Danu Tabanan selama libur panjang saat COVID-19
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/214668/5000-wisatawan-kunjungi-ulun-danu-tabanan-selama-libur-panjang-saat-covid-19 5.000 wisatawan kunjungi Ulun Danu Tabanan selama libur panjang saat COVID-19 Minggu, 1 November 2020 21:00 WIB Sebanyak 5.000-an wisatawan mengunjungi destinasi wisata Ulun Danu, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali, selama libur panjang saat pandemi COVID-19 sejak Kamis (28/10) hingga Minggu (1/11/2020). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2020) Tabanan (ANTARA) - Sebanyak 5.000-an wisatawan mengunjungi destinasi wisata Ulun Danu, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali, selama libur panjang saat pandemi COVID-19 sejak Kamis (28/10) hingga Minggu (1/11). Koresponden ANTARA di kawasan wisata Ulun Danu, Bedugul, Tabanan, Minggu, melaporkan para wisatawan yang datang berasal dari seluruh pelosok Nusantara di luar Pulau Bali. "Libur panjang pada masa pandemi COVID-19 sejak hari Kamis pada 29 Oktober hingga 1 November, kami mencatat jumlah kunjungan menembus angka 5.000 orang," kata Humas Ulun Danu, Made Sukarta. Tak ingin kecolongan penyebaran virus COVID-19 di kawasan wisata ini, pihaknya melakukan protokol kesehatan secara ketat di kawasan wisata yang terkenal dengan pemandangan pura di tengah danau tersebut. "Dari pintu luar hingga di dalam, kami melakukan pemeriksaan terhadap para wisatawan yang akan masuk ke kawasan Ulun Danu ini, seperti pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung," katanya. Baca juga: Bupati Tabanan buka Tanah Lot-Pura Ulundanu yang ditutup akibat COVID-19 Made Sukarta mengakui saat pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini memang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun dibandingkan dengan tahun lalu. "Pada libur panjang tahun lalu dalam satu hari bisa menembus 4.000 orang, kini perharinya untuk masa pandemi mencapai 1.500 orang," katanya. Sementara, wisatawan asal Bandung, Zhafira, mengaku pengalaman berlibur ke Bali pada saat pandemi COVID-19 adalah pengalaman liburan dengan aturan protokol kesehatan yang paling mengesankan. "Dari pertama masuk, kita udah disuruh cuci tangan, terus diperiksa suhu tubuh dan tidak perlu takut dengan terus-menerus cuci tangan, karena itu bagian dari menjaga kesehatan," ucapnya. Selain harus mematuhi aturan protokol kesehatan, penggunaan masker dan menjaga jarak menjadi salah satu aturan yang diterapkan pengelola wisata disini.. "Gak apa-apa sih hal tersebut diberlakukan, kan untuk menekan penularan virus COVID-19 di tempat wisata," katanya. Sementara itu, Pemkab Tabanan kembali meninjau penerapan Protokol Kesehatan di beberapa DTW di Tabanan sebagai upaya meminimalkan kemungkinan terjadinya penyebaran virus COVID-19, diantaranya ke DTW Jatiluwih, Air Panas Angseri, DTW Ulundanu dan The Blooms Garden. Peninjauan dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, didampingi Asisten II dan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan, serta Kabid Promosi Disparda Tabanan. Pewarta : Pande Yudha Editor : Edy M Yakub COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Partai dan Pelembagaan Politik
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/357044-partai-dan-pelembagaan-politik Sabtu 31 Oktober 2020, 03:05 WIB Partai dan Pelembagaan Politik Thomas Tokan Pureklolon Dosen Universitas Pelita Harapan | Opini Partai dan Pelembagaan Politik Dok. Pribadi DALAM ilmu politik, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami lebih jauh perkembangan partai politik (parpol) di Indonesia ialah melakukan kajian tentang pelembagaan yang telah berlangsung lama di dalam suatu parpol. Makna utama dalam pelembagaan parpol yang dimaksud ialah sebuah proses politik dalam pemantapan parpol, baik dalam wujud perilaku yang terpola maupun dalam sikap yang sering muncul secara reaktif dalam perilaku politik (political behavior) yang selalu berpengaruh langsung terhadap budaya politik (political culture) seseorang. Dengan kata lain, problem utama tentang pelembagaan politik ialah sebuah sisi lain dari logika deontik yang selalu saja secara langsung berurusan dengan konsep-konsep kewajiban, permisibilitas dan nonpermisibilitas, ataupun suatu keharusan, kepatutan, kelayakan, ke dalam suatu sistem yang koheren atau berkesinambugan yang telah ditetapkan setiap partai politik. Seluruh penetapan apa pun di dalam partai politik kini sebetulnya menjadi pedoman operasional partai, dalam seluruh perilaku politiknya yang terus berjuang untuk mempertahankan eksistensi partai di mata publik. Perilaku semacam ini selama ini terendap menjadi lingkaran budaya yang hadir untuk merespons sekaligus sebagai jalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi publik dalam pengertian luas yang mencakupi kepentingan segenap warga negara. Di sinilah, perilaku politik di setiap proses politik dari setiap parpol bisa menunjukkan sosoknya secara terang-benderang di mata publik. Perilaku dan proses politik Perilaku politik suatu bangsa sangat terkait dengan landasan filosofi negara beserta evolusi organ-organ kenegaraan. Selain itu, peran pemerintah yang dapat disebut sebagai aktor politik sentral, partisipasi dari warga negara, ditambah lagi dengan media massa yang terus mengembuskan isu-isu politik (political issues) dalam membentuk pendapat umum. Perilaku politik ini sangat menyatu dengan budaya politik baik dalam klasifikasi budaya politik yang terus menekankan aspek homogenitas atau uniformitas berbagai kebudayaan politik. Dengan demikian, sistem politik yang secara dominanlah merupakan cerminan kebudayaan partisipan warga negaranya. Jadi, antara perilaku politik dan budaya politik terjadi semacam proses individuasi politik yang mengemuka sebagai bagian langsung dalam perilaku politik setiap warga negara. Kedua hal ini, perilaku politik dan budaya politik, terjadi koeksistensi (berdampingan) dalam proses politik yang jika dikenali dan dijalankan dalam perilaku politik di dalam sebuah negara, tentu bisa berdaya ledak tinggi, baik ke dalam negeri sendiri ataupun secara keluar dalam relasinya dengan negara lain. Kekuatan sebuah proses politik antarnegara bisa terjadi secara unik dan dapat memperluas jangkauan pengaruhnya terhadap negara lain secara mondial. Hal itu tecermin seperti dalam salah satu tesis dasar dari tokoh politik dunia, Mahatma Gandhi, yang mengatakan the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. An eye for eye only ends up making the whole world blind. Konteksnya ialah seorang lemah tidak dapat memaafkan. Kemampuan untuk memaafkan hanyalah ada pada mereka yang kuat. Bila pencungkilan mata dibalas dengan pencungkilan mata, seluruh dunia akan menjadi buta. Dengan memaafkan, kita memperoleh energi yang luar biasa. Energi itu pula yang kemudian menjadi kekuatan kita yang bisa terus menambah semangat dan daya kita untuk terus berjuang demi kebajikan dengan cara yang bajik pula (dalam Thomas Tokan Pureklolon, Perilaku Politik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020: 200-2001). Proses pelembagaan politik di dalam setiap partai selalu saja melewati dua aspek utama yang selalu saja hadir, yakni di satu pihak aspek perilaku politik yang selalu saja muncul secara internal di dalam negara sendiri. Hal itu yang akan melahirkan tokoh-tokoh sentral dalam sebuah negara yang tentu tidak lepas dari perjuangan politiknya di dalam dan melalui parpol. Di lain pihak, terdapat aspek eksternal di luar negara dalam hubungan secara langsung antarwarga negara dan juga aspek struktural-kultural, yang bersifat tetap dan terus mengikat menjadi garis perjuangan partai. Jika kedua dimensi itu dipersilangkan secara tepat dalam perpolitikan di dalam sebuah negara, akan terdapat bentukan baru yang sangat terpadu. Dalam ilmu politik lahirlah hukum kerja sama dalam permainan politik (political game) yang harus diikuti sebagai tonggak dan pedoman arah yang disebut dengan nama kompas. Ada kompas moral (memandang ke atas) dalam artian pelembagaan partai yang bisa menjadi hebat kalau sejalan dengan integritas tertinggi dengan selalu memandang ke atas.
[GELORA45] Kemendikbud Jawab Pembelajaran Jarak Jauh Memakan Korban Jiwa
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/357379-kemendikbud-jawab-pembelajaran-jarak-jauh-memakan-korban-jiwa Minggu 01 November 2020, 19:28 WIB Kemendikbud Jawab Pembelajaran Jarak Jauh Memakan Korban Jiwa Syarief Oebaidillah | Humaniora Kemendikbud Jawab Pembelajaran Jarak Jauh Memakan Korban Jiwa ANTARA/Aprillio Akbar . PEMBELAJARAN jarak jauh (PJJ) digunakan sebagai media pada masa pandemi covid-19. Ini karena kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat luas menjadi prioritas. Di saat yang sama, kita harus memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan sebagai hak anak-anak atas pendidikan. "Semua pihak, termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orangtua, guru, dan masyarakat, tentu harus bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan semangat gotong-royong di semua lini, kita pasti mampu melewati semua tantangan ini," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Evy Mulyani kepada Media Indonesia, Minggu (1/11). Dia mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan terkait permintaan sejumlah pihak untuk mengevaluasi PJJ akibat adanya jatuh korban jiwa. PJJ hadir, imbuhnya, memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa membebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. "Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa dengan memperhatikan kondisi psikologis siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah," tegasnya. Dia mengutarakan berbagai alternatif PJJ telah diterapkan. Tidak hanya melalui daring yang memerlukan gawai dan akses internet, tetapi siswa dapat juga belajar dari rumah (BDR) melalui TVRI dan radio edukasi Kemendikbud. "Kemendikbud juga telah menyediakan berbagai modul sederhana bagi guru, orangtua, dan siswa. Ini dapat dipergunakan atau dipelajari mandiri dengan kolaborasi guru dan orangtua, " ujarnya. Terkait meninggalnya kasus tiga siswa madrasah tsanawiyah (MTs) di kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang bunuh diri karena tugas PJJ yang menumpuk, Evy menyarankan agar hal itu ditanyakan ke pihak Kemenag sebagai lembaga berwenang pada lingkungan tersebut. (OL-14) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/357379-kemendikbud-jawab-pembelajaran-jarak-jauh-memakan-korban-jiwa
[GELORA45] Selesaikan Krisis Kesehatan, Mencegah Krisis Ekonomi
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5235779/selesaikan-krisis-kesehatan-mencegah-krisis-ekonomi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Selesaikan Krisis Kesehatan, Mencegah Krisis Ekonomi Bambang Soesatyo - detikNews Sabtu, 31 Okt 2020 11:50 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Foto: dok. MPR RI Jakarta - Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dalam waktu bersamaan tidak boleh terjadi. Karena itu, menyelesaikan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 sekarang ini menjadi prasyarat, bahkan harga mati, agar perekonomian nasional maupun global lolos dari situasi krisis. Apalagi, ketika pandemi COVID-19 belum berakhir, perekonomian dunia sudah masuk zona resesi. Semua negara masih harus all out mengerahkan semua daya dan upaya untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap semua aspek kehidupan manusia. Ragam subsidi dan stimulus ekonomi direalisasikan. Mulai dari anggaran untuk merawat mereka yang terinfeksi COVID-19, membiayai ragam program perlindungan sosial hingga tunjangan gaji, subsidi untuk menjaga ketahanan sektor bisnis agar tidak bangkrut hingga alokasi puluhan triliun untuk belanja bahan baku dan program pengadaan vaksin virus Corona. Kocek banyak negara benar-benar terkuras. Untuk membiayai semua program subsidi itu, sebagian negara harus menguras tabungan, sebagian lainnya mencari utang atau hibah. Banyak negara mengalami tekanan pada neraca pembayaran, maupun cadangan devisa yang terkuras. Tak kurang 100 dari 189 negara anggota IMF telah berkomunikasi dengan lembaga keuangan multilateral ini untuk mendapatkan dana darurat. IMF pun mengalokasikan bantuan pinjaman sebesar US$ 1 triliun untuk membantu negara anggota menangani pandemi COVID-19. Pandemi virus Corona menjadi pukulan telak bagi perekonomian dunia. Permintaan barang dan jasa anjlok. Konsekuensinya, sektor bisnis atau perusahaan melakukan efisiensi dengan menurunkan volume produksi hingga mengurangi jumlah karyawan. Karena permintaan pasar dunia melemah, penerimaan banyak negara dari ekspor pun anjlok. Penerimaan dari pajak pun pasti tidak signifikan karena sektor bisnis hanya mampu bertahan dari potensi kebangkrutan. Untuk alasan itu pula banyak negara justru memberi keringanan pajak bagi dunia usaha. Mengharapkan investasi baru pun tidak realistis karena investor atau pemilik modal masih menunggu kepastian baru pasca pandemi. Pertanyaan mendasarnya adalah mau berapa lama lagi situasi seperti sekarang ini akan berlangsung? Seberapa kuat keuangan negara terus mensubsidi atau memberi perlindungan sosial? Pada akhirnya, kemampuan setiap negara ada batasnya dan karena keterbatasan itulah banyak negara berutang. Ketika negara mulai mengurangi atau menurunkan volume subsidi saat perekonomian masih terkontraksi, ancamannya jelas pada memburuknya kualitas kehidupan. Kualitas hidup yang memburuk adalah benih-benih krisis. Sekarang, perekonomian banyak negara, termasuk negara kaya, sudah di zona resesi. Indonesia pun sudah di zona yang sama. Jika stimulus ekonomi yang sudah direalisasikan itu gagal membawa sebuah negara keluar dari zona resesi, yang terjadi kemudian adalah krisis ekonomi. Ketika perekonomian global dilanda krisis, segala sesuatunya menjadi sangat sulit. Apalagi masih ada krisis kesehatan sebagaimana terjadi sekarang ini. Semua negara akan fokus dan berorientasi mengamankan berbagai aspek kepentingan nasional, utamanya bahan pangan. Kalau sudah begitu, negara kaya dengan cadangan devisa melimpah pun tidak akan bebas dari kesulitan. Indonesia pun akan mengalami kesulitan itu karena sejumlah kebutuhan komoditas pangan masih diimpor, seperti biji gandum, gula, kedelai, beras, jagung hingga tepung terigu dan bawang putih. Dengan cadangan devisa per September 2020 sebesar US$ 135,2 miliar sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia (BI), nilai tambah dari jumlah itu mungkin menjadi minim ketika perekonomian global dilanda krisis. Volume cadangan devisa itu setara pembiayaan 9,5 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun, impor bahan pangan menjadi tidak mudah dalam periode krisis global. Karena itu, krisis kesehatan skala global maupun nasional saat ini harus segera dan cepat diselesaikan. Hanya itu opsinya agar perekonomian tidak terjerumus ke dalam lingkaran krisis. Untuk menghindari malapetaka, krisis kesehatan yang melanda dunia sekarang ini jangan sampai dibebani lagi dengan krisis ekonomi. Sangat mengerikan jika peradaban sekarang harus menghadapi dua krisis sekaligus di periode waktu yang sama. Untuk alasan strategis itulah kerja dan kesadaran memutus rantai penularan COVID-19 menjadi faktor kunci. Semua elemen masyarakat Indonesia harus aktif berperan dalam upaya memerangi COVID-19. Peran masyarakat jelas sangat menentukan karena besar-kecilnya jumlah kasus COVID-19 di dalam negeri benar-benar ditentukan oleh perilaku masyarakat, utamanya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Semua orang hanya
[GELORA45] Gong Perdamaian Dunia di Ambon, Simbol Indahnya Toleransi
-- j.gedearka https://travel.detik.com/dtravelers_photos/u-5218035/gong-perdamaian-dunia-di-ambon-simbol-indahnya-toleransi?tag_from=wp_beritautama Sabtu, 31 Okt 2020 18:43 WIB D'TRAVELERS PHOTOS Gong Perdamaian Dunia di Ambon, Simbol Indahnya Toleransi Gema Bayu Samudra d'travelers Share 0 Tweet 0 Share 0 6 komentar Foto 1 dari 5 Gong ini berdiameter sekitar 2 meter dengan dipenuhi gambar bendera dari seluruh dunia dan agama. Tak luput simbol Pancasila sebagai ideologi Bangsa. Gong ini berdiameter sekitar 2 meter dengan dipenuhi gambar bendera dari seluruh dunia dan agama. Tak luput simbol Pancasila sebagai ideologi Bangsa. detikTravel Community - Gong Perdamaian Dunia di Kota Ambon jadi ikon yang tidak boleh dilewatkan. Gong ini menyimbolkan indahnya kehidupan yang tercipta dari toleransi.
[GELORA45] Cahaya Pemulihan Ekonomi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1976-cahaya-pemulihan-ekonomi Sabtu 31 Oktober 2020, 05:00 WIB Cahaya Pemulihan Ekonomi Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial Cahaya Pemulihan Ekonomi MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. SINAR terang itu mulai terlihat. Letaknya tak terlampau jauh. Tinggal fokus, konsisten, dan saling percaya, kita segera bertemu cahaya. Ibarat perjalanan panjang di lorong yang remang, apa yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan akhir pekan lalu merupakan gambaran munculnya cahaya terang itu. Sri Mulyani mengatakan, walau perekonomian Indonesia saat ini masih tertekan, sudah mulai terlihat ada pemulihan jika dibandingkan dengan saat awal terjadinya pandemi virus korona (covid-19). Ia menjelaskan covid-19 memang memberikan dampak yang luar biasa ke seluruh elemen kehidupan, baik kesehatan, sosial, maupun perekonomian. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi (tumbuh negatif) 5,32% year-on-year (YoY) di kuartal II 2020. Di kuartal III 2020, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memprediksi produk domestik bruto (PDB) berkontraksi di kisaran 1% hingga 2,9% YoY. Artinya, Indonesia sudah pasti mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir. Suatu negara dikatakan terkena resesi ketika PDB-nya mengalami kontraksi 2 kuartal beruntun secara YoY. Meski demikian, kontraksi ekonomi yang melandai ketimbang kuartal II 2020 lalu menjadi indikasi perekonomian memang membaik. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia mulai dilonggarkan sehingga masyarakat bisa memulai aktivitas bisnis lagi meski masih terbatas. Begitu juga di beberapa wilayah lainnya yang menerapkan pembatasan sosial. Salah satu tanda membaiknya perekonomian Indonesia ialah investasi yang akhirnya tumbuh di kuartal III 2020. Data paling anyar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan angka realisasi investasi kuartal III 2020 sebesar Rp209 triliun. Itu berarti naik 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penanaman modal asing (PMA) pada periode Juli-September 2020 juga tumbuh 1,1% YoY dengan nilai Rp106,1 triliun. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri naik lebih tinggi, yakni 2,1% YoY dengan jumlah investasi yang dapat diraup Rp102,9 triliun. Pertumbuhan PMA di kuartal III tersebut menjadi yang pertama di tahun ini setelah mengalami kontraksi dalam dua kuartal beruntun. Kita layak optimistis dan berpikir positif masa kritis realisasi investasi bisa dilewati. “Pada kuartal III, realisasi sudah Rp209 triliun, mencapai 74,8% dari target,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Apa yang disebutkan Bahlil merupakan sinyal penguat pernyataan Menkeu Sri Mulyani akan datangnya ‘cahaya’ pemulihan ekonomi di tengah kontraksi. Investasi atau pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) merupakan kontributor terbesar kedua dalam pembentukan PDB, di bawah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal II 2020, PMTB berkontribusi sebesar 30,61% terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 57,85%. Sayangnya pada periode tersebut, PMTB mengalami kontraksi sebesar 8,61%. Laporan BKPM tersebut memberikan harapan membaiknya PMTB di kuartal III 2020 dan berlanjut di tiga bulan terakhir tahun ini. Harapan ekonomi segera bangkit juga digaungkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bank investasi ternama, Morgan Stanley. BI menyebutkan kinerja ekspor kita mulai membaik seiring dengan meningkatnya permintaan. Konsumsi masyarakat juga mulai pulih, buah injeksi ruparupa bantuan tunai. OJK mengemukakan fakta bahwa jumlah kredit bermasalah di perbankan mulai turun, dari 3,22% ke 3,16%. Restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah juga kian mulus. Morgan Stanley melihat perekonomian Indonesia akan bangkit di kuartal IV 2020 dan berlanjut di 2021. ‘Kami menilai ekonomi Indonesia sudah tidak bisa lebih rendah daripada kuartal III 2020. Dengan situasi pandemi covid-19 yang ke depan akan membaik, ditambah dengan reformasi struktural, momentum pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat’, tulis riset Morgan Stanley yang berjudul Get Ready for 2021 Goldilocks. Harapan bakal datangnya pemulihan dan kebangkitan ekonomi tadi mesti dijaga. Warisan terkuat mentalitas bangsa Indonesia ialah ‘politik harapan’ (politics of hope), bukan politik ketakutan (politics of fear). Sebagaimana ditulis Donna Zajonc dalam bukunya, The Politics of Hope, politik harapan terjadi manakala para pemimpin menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1976-cahaya-pemulihan-ekonomi
[GELORA45] Teguh untuk Bebas Aktif
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2157-teguh-untuk-bebas-aktif Sabtu 31 Oktober 2020, 05:00 WIB Teguh untuk Bebas Aktif Administrator | Editorial Teguh untuk Bebas Aktif MI/Duta Ilustrasi MI. POSISI Indonesia terus mendapatkan perhatian komunitas internasional. Keterlibatan bangsa ini dalam percaturan dunia makin diakui untuk terus berperan dalam membangun keharmonisan global. Begitu juga pamor Indonesia sebagai negara penting di kawasan yang masih kuat. Kunjungan Yoshihide Suga ke Indonesia sebagai lawatan luar negeri perdananya setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada 16 September 2020 lalu menegaskan pentingnya posisi Indonesia di mata negara-negara lain. Kunjungan PM Suga merupakan lawatan pertama seorang kepala pemerintahan ke Indonesia di masa pandemi covid-19. Kunjungannya menjadi simbol bahwa Jepang ingin menegaskan bahwa keberadaan Indonesia sangat penting di mata mereka. Sejumlah kemitraan strategis dibangun. Tidak hanya dalam hal penanggulangan pandemi covid-19, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi, termasuk investasi relokasi sejumlah perusahaan Jepang ke Indonesia. Begitu juga dengan lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia untuk bertemu dengan mitranya, Menlu Retno Marsudi, dan beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo, baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa Indonesia penting di mata negara adidaya tersebut. Pompeo bertandang ke Indonesia sebagai rangkaian la watannya ke sejumlah negara di Asia. Kunjungan yang juga patut diapresiasi sebagai bentuk penghargaan dan kepercayaan kepada Indonesia. Kunjungan yang sekaligus menjadi bukti nyata akan posisi strategis Indonesia dalam kancah geopolitik dunia. Tentu bangsa ini patut menyambut positif, juga bangga, atas kepercayaan dunia internasional yang kian menebal. Tidak mungkin para pemimpin dunia itu berkunjung jika mereka tak percaya kepada Indonesia. Mustahil mereka datang untuk terus membangun kemitraan strategis jika tak menganggap Indonesia penting untuk diajak kerja sama. Namun, semua sisi positif itu pantang membuat kita besar kepala, lalu lupa diri akan jati diri. Tak boleh pula bangsa ini lengah oleh puja-puji karena bisa melunturkan keteguhan politik luar negeri yang bebas aktif. Sulit disangkal, ada pemaknaan politis atas kehadiran Mi ke Pompeo dan kunjungan PM Jepang di tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok. Kedua negara ini mencoba mengimbangi hegemoni Tiongkok di kawasan ASEAN, utamanya terkait dengan polemik Laut China Selatan. Persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara Tiongkok dan AS yang membawa sekutunya memang sangat mengkhawatirkan. Ini tidak sesuai dengan semangat membangun perdamaian dunia. Upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak yang berseteru untuk kemudian ditularkan ke negara lain seperti Indonesia mesti diwaspadai. Indonesia harus terus meneguhkan posisi bahwa dalam konflik Laut China Selatan semua negara wajib menghormati UNCLOS alias Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Sebagai wujud telah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia pantang berpihak kepada Tiongkok ataupun AS. Kita hanya patuh dan berpijak pada hukum internasional, khususnya UNCLOS. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang tidak dapat dipengaruhi apalagi didikte oleh negara mana pun. Politik bebas aktif sudah lama, sangat lama, menjadi pan - duan kita dalam pergaulan internasional, dan politik itu pula yang akan terus menjadi haluan. Sejak dulu kita tidak berpihak kepada satu kekuatan di dunia. Sejak dulu kita juga aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dan keharmonisan dunia. Itulah prinsip yang kita pegang sekarang, juga di masa mendatang. Kita memang harus menyambut baik tawaran kerja sama yang diajukan Jepang ataupun AS, tetapi bukan berarti lantas menegasikan negara sahabat yang lain. Kita berhubungan baik dengan mereka. Kita tak ingin hubungan itu dibajak untuk kepentingan pihak tertentu. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2157-teguh-untuk-bebas-aktif
[GELORA45] UNESCO Tetapkan Tiga Cagar Biosfer Indonesia
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/357156-unesco-tetapkan-tiga-cagar-biosfer-indonesia Sabtu 31 Oktober 2020, 15:00 WIB UNESCO Tetapkan Tiga Cagar Biosfer Indonesia Insi Nantika Jelita | Humaniora UNESCO Tetapkan Tiga Cagar Biosfer Indonesia ANTARA/AJI STYAWAN Kawasan perairan Karimunjawa Jepara ditetapkan UNESCO sebagai cagar bisofer dunia pada Rabu (28/10). Tiga nominasi cagar biosfer baru yang berasal dari Indonesia resmi ditetapkan dalam pelaksanaan Sidang ke-32 Man and the Biosphere Programme International Co-ordinating Council (ICC-MAB) UNESCO 2020, pada Rabu (28/10). Ketiga Cagar Biosfer baru Indonesia seluas total 2.237.373,26 hektare yang dikukuhkan oleh sidang ICC MAB kali ini adalah Cagar Biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa (746.412,54 hektare/ha), Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria (1.236.083,97 ha) dan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh (254.876,75 ha). “Kini Indonesia memiliki 19 cagar biosfer seluas 29.901.729,259 hektare yang menjadi bagian dari World Network of Biosphere Reserves (WNBR),” ungkap Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB Indonesia – Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Y. Purwanto dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (31/10). Baca juga: Milenial Diajak Tapak Tilas Sejarah Kemerdekaan Indonesia Dari total luas kawasan cagar biosfer yang dimiliki Indonesia tersebut, ia menyebutkan, luas kawasan konservasi yang menjadi area inti cagar biosfer adalah 5.261.133,42 ha atau sebesar >20% dari total luas kawasan cagar biosfer yang ada. Purwanto menyebutkan, capaian penambahan tiga cagar biosfer ini merupakan prestasi Indonesia yang dimotori oleh Komite Nasional MAB UNESCO Indonesia yang didukung oleh LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan enam pemerintah kabupaten/kota lainnya. Purwanto menyatakan bahwa konsep Cagar Biosfer itu sendiri telah digagas oleh UNESCO sejak tahun 1971. "Konsep cagar biosfer adalah mengelola suatu kawasan yang ditujukan untuk mengharmonisasikan antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati - sosial - ekonomi yang berkelanjutan dan dukungan logistik yang cukup di mana kawasan konservasi merupakan core area-nya,” jelasnya. Purwanto juga menyebutkan, saat ini jumlah cagar biosfer telah mencapai jumlah 714 yang tersebar di 129 negara di dunia. Direktur Program dan Pengembangan, Komite Nasional MAB Indonesia sekaligus Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Hari Nugroho menyebutkan, keberadaan 19 cagar biosfer Indonesia membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk mendemonstrasikan pembangunan berkelanjutan. (H-3) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/357156-unesco-tetapkan-tiga-cagar-biosfer-indonesia
[GELORA45] Ganjar Provokasi Pemuda Jateng
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5235249/ganjar-provokasi-pemuda-jateng?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Ganjar Provokasi Pemuda Jateng Timboel Siregar - detikNews Jumat, 30 Okt 2020 18:25 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di UNS Solo, Rabu (4/3/2020). Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom Jakarta - Perayaan Hari Sumpah Pemuda setiap tahun diharapkan mampu menginspirasi dan mendorong pemuda Indonesia bersikap dan bertindak untuk membangun bangsa ini dalam bingkai nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, peran pemuda sangatlah besar, mulai dari momentum Sumpah Pemuda, Proklamasi sampai reformasi saat ini sehingga tepat bila pemuda menjadi garda terdepan pembangunan Bangsa Indonesia. Dengan kondisi tantangan zaman yang berbeda pada masa ini, di era teknologi digital dengan persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa ini seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, ancaman disintegrasi bangsa hingga pandemi COVID-19 yang terus menghantui dunia, tentunya pemuda ditantang untuk bisa menunjukkan dan membangun Indonesia dengan tampil memberikan solusi terbaik untuk mengatasi segala permasalahan, dan juga memberikan harapan baru bagi bangsa ini untuk lebih baik lagi dalam pengembangan di segala bidang (Nur Khalik, Kepemimpinan Kaum Muda, (Klaten: Cempaka Putih, 2010), Hlm. 64- 65). Tentunya dengan mengacu pada karakteristik pemuda seperti yang diamanatkan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan) yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik, pemuda memiliki peran penting dalam mencari solusi sekaligus sebagai aktor untuk menjawab tantangan persoalan bangsa yang multi-dimensi tersebut. Kemajuan pemuda tidak bisa lepas dari peran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pemerintah Pusat dan Pemda diamanatkan untuk mendukung kemajuan pemuda, dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dalam Bab IV UU Kepemudaan. Peran Pemda Peranan pemuda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar, tetapi yang paling penting adalah karakteristik pemuda seperti yang disebutkan di Pasal 6 UU Kepemudaan menjadi modal besar bangsa ini untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia, yang dikonkritkan secara kuantitatif oleh Presiden Joko Widodo yaitu mencapai cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan tiga indikator. Pertama, pendapatan per kapita mencapai Rp 320 juta per tahun. Kedua, produk domestic bruto (PDB) nominal Indonesia mencapai USD 7 Triliun, sekitar Rp 98.000 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 14.000 per dollar. Ketiga, tingkat kemiskinan mendekati nol. Tanggung jawab Pemerintah pada Pasal 13 UU Kepemudaan adalah melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda. Pemda memainkan peran penting untuk melaksanakan amanat pasal 13 ini dengan strategi yang didasari pada potensi kaum muda yang ada di wilayahnya masing-masing. Tentunya pelaksanaan pasal 13 ini akan berhasil bila dimulai dengan membangun komunikasi dengan kaum muda, memfasilitasi anak-anak muda pelaku UMKM, hingga melibatkan kaum muda dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang). Menarik apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membuka komunikasi intens dan sapaan luwes dengan anak muda melalui media sosial, membuat lapak Instagram dengan nama Lapak Ganjar sebagai media promosi produk-produk UKM asal Jawa Tengah pada setiap hari Minggu, mendatangi kelompok tani milenial Citra Muda Getasan yang menanam lebih dari 70 jenis sayuran organik di lahan seluas 10 hektare, mengunjungi asrama mahasiswa yang berasal dari luar daerah dengan memberikan bantuan untuk kelangsungan pendidikan mereka yang terdampak COVID-19, hingga mengajak kaum muda ikut dalam proses musrenbang guna mendapatkan ide-ide segar tentang industri kreatif. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo memberikan perhatian khusus dalam hal pendidikan dan pelatihan dengan membuat sekolah virtual dan memfasilitasi program magang ke Jepang bagi kaum muda, serta membangun kerjasama dengan swasta membuat program Kembulan Digital: Hetero for Startup, yaitu program untuk memberdayakan generasi muda. Dan untuk memastikan hal ini berjalan di seluruh wilayah Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh Wali Kota dan Bupati berkomunikasi dengan anak muda, memfasilitasinya serta mensosialisasikan semua kebijakan dan program yang telah dibuat. Ganjar Pranowo sedang terus memprovokasi pemuda Jawa Tengah untuk bersama sama membangun Jawa Tengah. Provokasi ini harus direspon secara proaktif juga oleh seluruh kaum muda Jawa Tengah. Kehadiran UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan perizinan, akses permodalan, akses pasar dan pemberdayaan tentunya lebih
[GELORA45] Enam tewas dan 202 luka-luka dalam gempa di Turki
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1813257/enam-tewas-dan-202-luka-luka-dalam-gempa-di-turki Enam tewas dan 202 luka-luka dalam gempa di Turki Jumat, 30 Oktober 2020 22:40 WIB Petugas dan warga mencari korban yang tertimbun bangunan runtuh akibat gempa yang berpusat Laut Aegea di provinsi pesisir Izmir, Turki, Jumat (30/10/2020). Enam orang tewas dan 202 orang terluka akibat gempa berkekuatan magnitudo 7.0 itu. ANTARA FOTO/REUTERS/Tuncay Dersinlioglu/pras. Istanbul (ANTARA) - Enam orang tewas dan 202 orang terluka dalam gempa kuat yang mengguncang Laut Aegea Turki, menurut Kepresidenan Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat Turki (AFAD) pada Jumat. Seorang menteri mengatakan bahwa gempa yang getarannya dirasakan di Yunani dan Turki itu telah membuat sejumlah bangunan rubuh di provinsi pesisir Izmir dan orang-orang terperangkap di dalam reruntuhan. Para saksi menyatakan orang-orang berkerumun di jalan-jalan Kota Izmir usai gempa dengan magnitudo 7,0 itu mengguncang kota. Getaran dapat dirasakan bahkan hingga Istanbul dan di pulau-pulau Yunani, di mana menurut sejumlah pejabat, orang-orang panik namun tidak ada laporan korban sejauh ini. Terdapat berbagai laporan terkait kerusakan properti. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu menyebut enam bangunan telah runtuh di dua distrik di kota pesisir Izmir. Sementara itu, Menteri Urbanisasi Murat Kurum menyebut lima bangunan telah runtuh di area tersebut, dan menambahkan bahwa sejumlah orang terperangkap di dalam puing-puing bangunan. Adapun Walikota Izmir Tunc Soyer menyebut hampir 20 bangunan telah runtuh di provinsi itu. Dalam sebuah cuitan di Twitter, Soylu mengatakan tidak ada laporan korban jiwa dari enam provinsi lain, di mana gempa juga dirasakan, namun menambahkan bahwa terdapat sejumlah retakan kecil di beberapa bangunan. Ilke Cide, seorang mahasiswa doktorat yang sedang berada di kawasan Guzelbahce di Izmir saat gempa terjadi, mengatakan dia pergi menjauh dari pantai setelah air naik usai gempa. "Saya sangat terbiasa dengan gempa... jadi saya tidak begitu khawatir awalnya namun kali ini sangat mengerikan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa gempa tersebut berlangsung selama 25 hingga 30 detik. Dilewati oleh garis patahan utama, Turki adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Lebih dari 17.000 orang tewas pada Agustus 1999 ketika gempa berkekuatan 7,6 magnitudo melanda Izmit, sebuah kota di tenggara Istanbul. Pada 2011, gempa di bagian timur kota Van menewaskan lebih dari 500 orang. Kepresidenan Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat Turki (AFAD) mengatakan timnya telah dikirim ke wilayah gempa pada Jumat. Penduduk Pulau Samos Yunani, yang memiliki populasi sekitar 45.000, didesak untuk menjauh dari daerah pesisir, sebagaimana dikatakan kepala organisasi Yunani untuk perencanaan anti-seismik, Eftyhmios Lekkas, pada Skai TV Yunani. "Ini adalah gempa yang sangat besar, sulit untuk terjadi gempa yang lebih besar," kata Lekkas. Peringatan gelombang pasang tinggi diberlakukan di Samos. "Kami belum pernah mengalami hal seperti ini," kata George Dionysiou, wakil walikota setempat. "Orang-orang panik." Seorang juru bicara kepolisian Yunani mengatakan ada kerusakan pada beberapa bangunan tua di pulau itu, tanpa ada laporan korban luka. AFAD menyebutkan kekuatan gempa sebesar 6,6 magnitudo, sedangkan Survei Geologi AS mengatakan 7,0 magnitudo. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 11:50 GMT (pukul 18:50 WIB) dan dirasakan di sepanjang pantai Aegean Turki dan wilayah barat laut Marmara, menurut laporan media. AFAD mengatakan pusat gempa berada sekitar 17 km (11 mil) di lepas pantai provinsi Izmir, pada kedalaman 16 km. Survei Geologi AS mengatakan kedalamannya 10 km dan pusat gempa berada 33,5 km di lepas pantai Turki. Sumber: Reuters Baca juga: Gempa guncang Turki sebabkan tsunami, tidak berdampak ke Indonesia Baca juga: Presiden Turki Erdogan serukan warga Turki boikot produk Prancis Penerjemah: Aria Cindyara Editor: Gusti Nur Cahya Aryani COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Satgas: Di Bali, 90,17 persen pasien COVID-19 sembuh
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/214521/satgas-di-bali-9017-persen-pasien-covid-19-sembuh Satgas: Di Bali, 90,17 persen pasien COVID-19 sembuh Jumat, 30 Oktober 2020 17:47 WIB Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra.. ANTARA/HO -Humas Pemprov Bali Denpasar (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mencatat pasien positif COVID-19 yang telah sembuh di wilayah tersebut hingga saat ini sebanyak 10.561 orang atau tingkat kesembuhan mencapai sebesar 90,71 persen dari total kasus terkonfirmasi. "Hari ini dilaporkan ada tambahan sebanyak 108 pasien yang telah sembuh dari COVID-19," kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Jumat. Dikutip dari laman https://infocorona.baliprov.go.id/, 108 pasien yang dilaporkan sembuh hari ini yakni dari Kabupaten Jembrana (2 orang), Tabanan (7 orang), Badung (16 orang), Kota Denpasar (16 orang), Gianyar (40 orang), Bangli (10 orang), Klungkung (10 orang), dan Buleleng (7 orang). Sedangkan jika dilihat sebaran pasien positif COVID-19 yang telah sembuh secara kumulatifnya di sembilan kabupaten/kota yakni dari Kabupaten Jembrana (397 orang), Tabanan (717), Badung (1.772), Kota Denpasar (2.981), Gianyar (1.269), Bangli (773), Klungkung (783), Karangasem (831), dan Buleleng (976 orang). Selain itu juga ada 36 orang dengan domisili dari luar Bali dan 26 warga negara asing. Baca juga: Badung catatkan tingkat kesembuhan COVID-19 tertinggi di Bali Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 pada hari ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yakni pada Rabu (28/10) di angka 89,72 persen dan Kamis (29/10) sebesar 89,75 persen. Dewa Indra yang juga Sekda Bali itu menambahkan, pada hari ini juga tercatat ada tambahan 65 kasus baru yang semuanya melalui transmisi lokal, sehingga jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di Pulau Dewata menjadi 11.712 orang. Adapun sebaran kasus baru pada hari ini yakni dari Kabupaten Jembrana (5 orang), Tabanan (9 orang), Badung (17 orang), Kota Denpasar (13 orang), Gianyar (7 orang), Bangli (2 orang), Klungkung (5 orang), Karangasem (1 orang) dan Kabupaten Buleleng ( 6 orang). Baca juga: Satgas: 375 pasien COVID-19 di Bali berusia 0-9 tahun Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali juga mencatat ada tambahan tiga pasien yang meninggal dunia yakni dari Kota Denpasar (1 orang), Kabupaten Gianyar (1 orang) dan Kabupaten Karangasem (1 orang). Dengan demikian, secara kumulatif pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 di daerah kita menjadi 385 orang atau 3,29 persen. Sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan atau kasus aktif hingga saat ini 766 orang (6,54 persen). Melihat perkembangan pandemi ini, kata Dewa Indra, Gubernur Bali pun telah mengeluarkan Pergub No 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Baca juga: Penduduk usia 20-29 tahun dominasi kasus positif COVID-19 di Bali Pergub tersebut diantaranya mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Besaran denda yang diterapkan adalah Rp100 ribu bagi perorangan yang tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan Rp1 juta bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya yang tidak menyiapkan sarana pencegahan COVID-19. "Marilah kita laksanakan protokol kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian," kata mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu. Pewarta : Ni Luh Rhismawati Editor : Edy M Yakub COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Sebuah Pesan untuk Generasi Penerus
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/356836-sebuah-pesan-untuk-generasi-penerus Jumat 30 Oktober 2020, 03:47 WIB Sebuah Pesan untuk Generasi Penerus Advisor Otoritas Jasa Keuangan Agus Sugiarto | Opini Sebuah Pesan untuk Generasi Penerus MI/ARYA MANGGALA Advisor Otoritas Jasa Keuangan Agus Sugiarto SETIAP 28 Oktober selalu dikenang sebagai suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Itu karena 92 tahun yang lalu para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia telah berikrar untuk memiliki rumah sendiri yang disebut dengan negara Indonesia. Cita-cita tersebut terwujud 17 tahun kemudian ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, tujuan dari para pemuda untuk memiliki negara dan bangsa Indonesia sudah selesai dan bersifat final. Namun, cita-cita selanjutnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, belum sepenuhnya tercapai. Untuk itulah, estafet kelanjutan bangsa Indonesia, dari satu generasi ke generasi berikutnya, perlu terus dipertahankan dan dijaga momentumnya agar tujuan mulia tersebut dapat dicapai. Setelah 75 tahun kita merdeka, sudah banyak bukti keberhasilan ataupun prestasi pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih makmur. Salah satu tolok ukur keberhasilannya ialah saat ini kita sudah menjadi bagian dari kelompok negara-negara yang berpendapatan menengah atas, yaitu dengan pendapatan per kapita sebesar US$4.050 atau sekitar Rp59 juta (dengan kurs Rp14.500). Selangkah lagi kita akan memasuki kelompok negara berpendapatan tinggi atau biasa disebut dengan negara maju. Dengan menjadi negara maju, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indone- sia akan menyentuh minimal US$12.536 atau sekitar Rp182 juta rupiah. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tetap melanjutkan semangat sumpah pemuda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Menjadi negara maju tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga menjadi negara maju dalam segala bidang dan persoalan yang bisa membanggakan bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Memperkuat daya saing global Generasi muda perlu menyadari bahwa salah satu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur. Ukuran sebagai negara makmur salah satunya dapat dilihat dari indeks daya saing global (the global competitiveness index) yang dikeluarkan World Economic Forum. Indeks ini mengukur bagaimana kemampuan daya saing suatu negara dalam menyediakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi warga negaranya. Menurut indeks terakhir pada 2019, posisi Indonesia berada pada urutan ke-50 dari 141 negara, masih di bawah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mengatasi ketertinggalan posisi Indonesia tersebut. Setidaknya harus lebih bagus dari posisi Malaysia dan Thailand. Sukses atau tidaknya suatu negara dalam menghadapi persaingan ke depan, akan sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut dalam melakukan inovasi di berbagai bidang. Indeks inovasi global (the global innovation index) pada 2020 menempatkan Indonesia pada ururan ke-85 dari 131 negara. Posisi ini masih di bawah Singapura (8), Malaysia (33), dan Thailand (44). Sekali lagi, Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan negara-negara tetangga tersebut. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, kita pasti mampu menjadi innovative society. Meningkatkan kualitas SDM Untuk menjamin regenerasi bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih berkualitas, aspek pendidikan dan kesehatan mempunyai kontribusi yang penting. Aspek pendidikan akan meningkatkan kemampuaan dan kompetensi para pemuda. Sementara itu, aspek kesehatan akan menjamin bahwa usia generasi muda menjadi lebih panjang dan semakin sehat. Indeks pembangunan manusia (human development index) yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) merupakan suatu indikator yang memberikan gambaran mengenai tingkat kualitas sumber daya manusia dari suatu negara. Indeks tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-111 dari 189 negara (2019). Sekali lagi, posisi kita masih dibawah Singapura (9), Malaysia (61), dan Thailand (77). Untuk itulah, generasi muda harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih panjang agar kita mampu menjadi bangsa yang berkualitas. Citra bangsa Indonesia yang bersifat negatif harus kita buang jauh-jauh sehingga bangsa-bangsa lain akan memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada kita. Salah satu ganjalan yang kita hadapi saat ini ialah masih maraknya kasus korupsi di mana-mana sehingga memberikan citra yang kurang baik bagi bangsa kita. Kondisi ini dipertegas lagi dengan hasil survei dari lembaga Transparency International yang memberikan skor 40/100 untuk indeks persepsi korupsi
[GELORA45] Pilihan Pahit Upah tidak Naik
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2156-pilihan-pahit-upah-tidak-naik Jumat 30 Oktober 2020, 05:00 WIB Pilihan Pahit Upah tidak Naik Administrator | Editorial Pilihan Pahit Upah tidak Naik MI/Duta Ilustrasi. PEMERINTAH mengambil jalan tengah. Tahun depan upah minimum tidak naik, tetapi bantuan sosial yang sudah diberikan pada tahun ini diperpanjang sehingga daya beli pekerja tidak turun. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Sejauh ini, sebanyak 18 provinsi akan mengikuti imbauan tersebut. Gubernur dijadwalkan mengumumkan penetapan upah minimum 2021 paling lambat pada 31 Oktober mendatang. Kebijakan yang disebut sebagai jalan aman itu sebetulnya tidak begitu mengagetkan. Pandemi covid-19 telah menimbulkan gangguan terhadap dunia usaha sejak tujuh bulan lalu. Dampaknya jutaan pekerja mengalami pemangkasan upah, dirumahkan, atau sampai di-PHK. Bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan tanpa kejelasan pembayaran uang pesangon. Dengan masa depan yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah kembali dihadapkan pada situasi dilematis. Menaikkan upah minimum akan memberikan tekanan lebih besar lagi kepada dunia usaha hingga memaksa mereka ambruk. Dalam kondisi seperti sekarang, sebagian besar entitas usaha terdorong untuk mengurangi upah pekerja. Di sisi lain, upah yang diterima pekerja merupakan salah satu komponen yang diandalkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Ketika upah terpangkas atau bahkan hilang, daya beli merosot. Itu sebabnya, selama tiga bulan belakangan, perekonomian Indonesia terus-menerus mencatatkan deflasi. Pemerintah tampak berupaya seimbang. Kebijakan upah minimum yang tetap sama dengan tahun ini disebut sebagai pilihan pahit. Namun, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Di sektor ketenagakerjaan, pekerja hampir selalu berada dalam posisi lebih lemah ketimbang entitas usaha. Kendati upah minimum ditetapkan tidak naik dan tidak juga berkurang, pekerja tetap sangat rentan mengalami pengurangan upah, termasuk tidak mendapatkan pesangon dalam jumlah sesuai peraturan perundangan ketika mengalami pemutusan hubungan kerja. Lalu apa gunanya penetapan upah minimum dan ketentuan perundangan bila hak-hak pekerja tetap bisa terampas tanpa upaya perlindungan dari pemerintah? Pemerintah memang sudah memutuskan untuk memperpanjang program-program bantuan sosial, di antaranya yang menyentuh langsung pekerja berupa bantuan langsung tunai subsidi gaji. Program ini bisa dikatakan sebagai kompensasi bagi kaum pekerja berpendapatan rendah. Akan tetapi, program bansos perlu diperkuat karena masih banyak pekerja yang tidak tersentuh bantuan. Mereka sebagian besar pekerja informal yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, bantuan subsidi gaji mensyaratkan kepesertaan itu. Begitu pula dengan para korban PHK, khususnya yang semula berada di kelompok pekerja berpendapatan rendah. Mereka luput sebagai sasaran bantuan karena tidak lagi berstatus pekerja. Penguatan bansos juga diperlukan dari sisi ketepatan sasaran. Lagi-lagi kita ingatkan kepada pemerintah agar terus-menerus memperbaiki dan memperbarui data penerima bansos. Tujuannya ialah agar tidak tumpang tindih, tidak salah sasaran, dan bisa menjangkau tiap warga yang paling membutuhkan. Jangan lupa pula bahwa tidak semua entitas usaha mengalami kerugian. Sebagian, meski jumlahnya tidak banyak, mungkin saja justru meraup keuntungan besar di tengah pandemi. Artinya, pemberian stimulus kepada dunia usaha semestinya tidak pukul rata. Dengan begitu, penggunaan anggaran negara dapat lebih efisien dan memberikan ruang lebih besar untuk bantuan sosial. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2156-pilihan-pahit-upah-tidak-naik
[GELORA45] Setelah Molave, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Dampak Siklon Goni
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/356975-setelah-molave-bmkg-minta-masyarakat-waspadai-dampak-siklon-goni Jumat 30 Oktober 2020, 18:00 WIB Setelah Molave, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Dampak Siklon Goni Suryani Wandari Putri Pertiwi | Humaniora Setelah Molave, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Dampak Siklon Goni BMKG Pergerakan Siklon tropis Goni. SETELAH siklon Molave, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya pergerakan Siklon Goni atau sebuah jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Menurut Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta, pada Jumat 30 Oktober 2020 pukul 07:00 WIB, posisi Goni berada di 16.3LU, 132.7BT yakni sekitar 1.650 km sebelah utara timur laut Tahuna. Arah geraknya menuju barat daya dengan kecepatan 9 knots (17 km/jam) bergerak menjauhi wilayah Indonesia, sementara kecepatan angin maksimum mencapai 85 knots (155 km/jam). Dalam jangka 24 jam atau pada 31 Oktober 2020 pukul 07:00 WIB, TCWC memprediksi posisinya berada 15.3LU, 128.9BT (sekitar 1380 km sebelah utara timur laut Tahuna dengan arah gerak dan kecepata masih sama. "Siklon Tropis Goni memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia, yakni pertama, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kedua, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 - 2,50 meter dan 2,50 - 4,0 meter," sebut BMKG dalam laman resminya. Gelombang laut tinggi mencapai 2,5 meter diperkirakan muncul di wilayah perairan kep. Sangihe hingga Kep Talaud, Laut Maluku bagian Utara, Perairan Utara Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Raja Ampat bagian Utara, Perairan Manokwari, Perairan Utara Biak, Teluk Cendrawasih, Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Biak. Sedangkan Gelombang laut dengan ketinggian 2.50 - 4,0 terdapat di wilayah Samudera Pasifik Utara Papua Barat. Sebelum Goni, TCWC Jakarta juga memperingatkan dampak taifun Molave yang memporak porandakan Filipina dan Vietnam. Pada Kamis, 29 Oktober 2020, taifun Molave menyebabkan bencana tanah longsor di daerah terpencil di Provinsi Quang Nam, Vietnam dan menewaskan 13 orang dengan 40 orang hilang. Molave telah melemah menjadi badai tropis setelah mendarat pada Rabu (28/10) dan diperkirakan akan mencapai Laos pada Kamis (29/10) malam. (H-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/356975-setelah-molave-bmkg-minta-masyarakat-waspadai-dampak-siklon-goni
[GELORA45] Urbanisasi Melaju Cepat, Kita Bisa Apa?
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5233999/urbanisasi-melaju-cepat-kita-bisa-apa?tag_from=wp_cb_kolom_list Ade Isyanah Urbanisasi Melaju Cepat, Kita Bisa Apa? Ade Isyanah - detikNews Kamis, 29 Okt 2020 18:59 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin ilustrasi warga kota Foto: shutterstock Jakarta - Setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai Hari Kota Sedunia (World Cities Day). Hari Kota sedunia mungkin tidak sepopuler Hari Bumi atau Hari Kependudukan Dunia, namun punya tujuan yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan kepedulian global terhadap urbanisasi sebagai isu sentral dalam pembangunan. Menurut PBB, lebih dari separuh populasi dunia tinggal di kota dan angka ini diperkirakan akan meningkat tiga miliar pada tahun 2050. Peringatan Hari Kota Sedunia dilakukan setiap tahun sebagai upaya mempromosikan keberhasilan urbanisasi maupun untuk menjawab tantangan khusus akibat dari urbanisasi, seperti yang diinformasikan di website resmi UN-Habitat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. DKI Jakarta adalah kota yang paling banyak didatangi oleh penduduk dari daerah-daerah lain di Indonesia. Jakarta bukan hanya kedatangan mereka yang mencari kerja dan berdomisili tetap, tapi juga para komuter. Data BPS tahun 2019 menunjukkan terdapat 1.255.771 komuter dari wilayah Bodetabek yang berkegiatan utama di DKI Jakarta. 83% dari komuter tersebut merupakan pekerja, sisanya sebanyak 17% adalah pelajar dan peserta kursus. Baca juga: Pentingnya Edukasi Kehidupan Keluarga dan Kesiapan Sebelum Menikah Fakta lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan. Tahun 2019 BKKBN melakukan Survey Kinerja dan Akuntabilitas Publik program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (SKAP) di 34 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 69.662 keluarga. Survei tersebut menunjukkan keluarga yang pernah melihat/mendengar/membaca tentang istilah urbanisasi hanya 55.1% dan indeks pengetahuan dan pengalaman keluarga tentang isu kependudukan hanya 55,8 (skala 0-100). Hasil survei tersebut mencerminkan masyarakat yang kurang teredukasi mengenai masalah kependudukan khususnya urbanisasi. Masyarakat yang melakukan urbanisasi harus sadar dan siap dengan resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian banyak pihak karena urbanisasi bisa menjadi beban apabila tidak dikelola dengan baik. Walaupun kota besar seperti Jakarta yang menjadi tujuan urbanisasi penduduk mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun disisi lain juga mendapatkan efek buruk seperti semakin tingginya kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, wilayah kumuh, banyak gelandangan, dan meningkatnya kriminal. Miris memang tapi sulit untuk dihindari. Urbanisasi tidak hanya berdampak bagi kota-kota besar yang menjadi tujuan, tapi juga daerah yang ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota. Daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, karena penduduk usia produktifnya bekerja dan tinggal di kota sehingga yang banyak tinggal di desa adalah penduduk usia non produktif (lansia dan anak-anak) serta wanita yang tidak berpenghasilan. Baca juga: Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Keluarga Cegah Corona Tapi sejak ada pandemi, banyak pendatang di Jabodetabek memilih untuk pulang ke kampung halaman, karena mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Bukan pekerja saja, banyak mahasiswa dan pelajar juga memilih pulang ke kotanya karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh (online). Fenomena ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menahan laju urbanisasi dan meminimalisir dampak negatifnya. Pemerintah daerah harus menyikapi fenomena ini dengan serius karena ini adalah kesempatan untuk berinvestasi dalam menyiapkan SDM unggul dan memetik bonus demografi. SDM yang berkualitas merupakan modal utama pembangunan. Sebagai contoh Singapura, sebuah negara kecil di Asia dengan sumber daya alam yang sedikit namun kualitas SDM-nya sangat unggul. Terbukti pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Singapura menduduki peringkat nomer 9 di dunia dari 189 negara. Bandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam yang berada di peringkat 111 dan 118. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun strategi bagaimana menyiapkan dan mengelola SDM agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang dapat digunakan sebagai
[GELORA45] Gunung Sinabung kembali erupsi luncurkan awan panas sejauh 2.000 meter
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1811041/gunung-sinabung-kembali-erupsi-luncurkan-awan-panas-sejauh-2000-meter Gunung Sinabung kembali erupsi luncurkan awan panas sejauh 2.000 meter Kamis, 29 Oktober 2020 15:11 WIB Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis kembali meluncurkan awan panas sejauh 2.000 meter ke arah Timur-Tenggara. ANTARA/HO/pri. Medan (ANTARA) - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Kamis kembali meluncurkan awan panas sejauh 2.000 meter ke arah timur dan tenggara. Kepala Pos Pantau Gunung Api Sinabung Armen Putra mengatakan letusan Gunung Sinabung pada pagi itu memuntahkan awan dengan tinggi kolom mencapai1.500 meter. "Terjadi APG (awan panas guguran-red) pada 29 Oktober 2020 sekitar pukul 07.52 WIB dengan jarak luncur 2.000 meter ke arah timur-tenggara dan tinggi kolom abu 1.500 meter," katanya. Armen mengimbau warga untuk tidak memasuki zona merah Gunung Sinabung. Hal ini dikarenakan aktivitas Gunung Sinabung masih sangat tinggi dan sewaktu-waktu dapat terjadi letusan. Masyarakat diminta menjauhi zona merah dengan jarak radius 5 km ke arah timur dan tenggara, dan 4 km ke arah timur utara dari Puncak Gunung Sinabung. “Saat ini Gunung Sinabung masih dalam status siaga, masih berpotensi terjadi erupsi dan awan panas," katanya. Baca juga: Gunung Sinabung luncurkan awan panas 1.500 meter Selain itu, selama libur panjang ini masyarakat juga diminta untuk tidak mendatangi sejumlah tempat wisata yang berada di zona merah akibat letusan Gunung Sinabung. Baca juga: Semburkan debu 1.000 meter, Gunung Sinabung meletus lagi “Untuk destinasi wisata yang dilarang dimasuki adalah Lau Kawar. Karena lokasinya kan berada di kaki Gunung Sinabung, jadi wilayah tersebut masuk dalam zona berbahaya,” ujarnya. Baca juga: Gunung Sinabung erupsi enam kali semburkan debu 200-2.000 meter Pewarta: Nur Aprilliana Br. Sitorus Editor: Masuki M. Astro COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Pilih-Pilih Teken UU
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1974-pilih-pilih-teken-uu Kamis 29 Oktober 2020, 05:00 WIB Pilih-Pilih Teken UU Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Pilih-Pilih Teken UU MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. APAKAH boleh presiden tidak meneken undang-undang (UU) yang rancangannya dibahas bersama kemudian disetujui bersama DPR? Jawabannya boleh dan sesuai dengan ketentuan konstitusi meski secara etis boleh-boleh saja dipersoalkan. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Frasa ‘sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan’ sempat menimbulkan perdebatan saat pembahasan di Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR pada 1999. Perdebatannya ialah apakah frasa tersebut tidak bermakna memaksa presiden? Ada pendapat yang muncul dalam rapat Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR pada 11 Oktober 1999. Pendapat itu mengatakan frasa itu memang bertujuan memaksa presiden. Argumentasinya, ada praktik pemerintahan yang ikut membahas RUU, malah dibahas kalimat per kalimat, tiba-tiba di ujungnya presiden tidak mau meneken. Contoh yang diberikan dalam rapat itu antara lain RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. RUU itu disetujui DPR bersama presiden pada 23 September 1999, tapi tak kunjung disahkan presiden. Tidak disahkan karena ada penolakan masyarakat. Ada istilah bahasa Jawa yang muncul dalam rapat Panitia Ada Hoc III Badan Pekerja MPR, yaitu muspro. Artinya ialah melakukan sesuatu perkerjaan yang sia-sia. Disebutkan bahwa frasa ‘sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan’ bukanlah upaya memaksa, melainkan agar pembahasan bersama RUU oleh pemerintah dan DPR tidak mengalami hal-hal yang muspro. Pemfinalan Pasal 20 ayat (5) itu baru disahkan pada Sidang MPR 15 Agustus 2000. Disahkan setelah ada pemahaman bahwa Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 itu merupakan sebuah penegasan bahwa karena presiden telah memberikan persetujuan bersama DPR atas RUU, tidak ada alasan lagi buat presiden untuk menolak. Dengan demikian, RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tidak sia-sia dan berlaku walaupun presiden tidak menandatangani. Dengan demikian, ada empat ayat dalam Pasal 20 UUD 1945 yang diputuskan pada Sidang MPR 1999 dan ayat (5) diputuskan dalam Sidang MPR 2000. Selengkapnya bunyi Pasal 20 ayat (1) ialah Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UU. Ayat (2) ialah setiap RUU dibahas DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya, ayat (3) jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ayat (4) presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU dan ayat (5) dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. UU yang berlaku otomatis diatur lebih lanjut di Pasal 73 UU 12/2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kalimat pengesahannya, menurut Pasal 73 ayat (3), UU ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Kalimat pengesahan itu, menurut ayat (4), harus dibubuhkan pada halaman terakhir UU sebelum pengundangan naskah UU ke dalam lembaran negara. Ambil contoh UU 19/2019 tentang KPK. Di lembaran terakhir tidak ada tanda tangan Presiden Joko Widodo. Di halaman itu ditulis: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019, diteken Tjahjo Kumolo selaku Plt Menkum dan HAM. Di bawah nama Kumolo tertera tulisan: UU ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Megawati Soekarnoputri selama menjabat presiden, 23 Juli 2001-20 Oktober 2004, juga tidak menandatangani lima UU yang telah disetujui bersama dalam Sidang Paripurna DPR. Kelima UU itu ialah UU tentang Kepulauan Riau (2002), UU tentang Penyiaran (2002), UU tentang Profesi Advokat (2003), UU tentang Keuangan Negara (2003), serta UU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (2003). Mengapa presiden pilih-pilih untuk teken UU? Bukankah RUU diajukan ke DPR disertai amanat presiden (ampres) yang didalamnya terdapat penugasan menteri untuk ikut membahas dan menteri itu membacakan persetujuan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR? Jika ada substansi RUU yang disetujui untuk diundangkan tidak sesuai dengan keinginan presiden, ada dua kemungkinan. Pertama, lemahnya kontrol presiden atas menteri yang memberikan persetujuan tersebut. Tersirat bahwa menteri tidak pernah melaporkan perkembangan pembahasan RUU kepada presiden. Kedua, presiden berubah sikap setelah muncul penolakan masyarakat. Meskipun UUD 1945 memungkinkan suatu RUU menjadi UU tanpa pengesahan presiden, apakah persetujuan semacam itu tidak
[GELORA45] Hikmahanto: Kunjungan Pompeo untuk Beri Pesan ke Tiongkok
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/356802-hikmahanto-kunjungan-pompeo-untuk-beri-pesan-ke-tiongkok Kamis 29 Oktober 2020, 21:51 WIB Hikmahanto: Kunjungan Pompeo untuk Beri Pesan ke Tiongkok Haufan Hasyim | Internasional Hikmahanto: Kunjungan Pompeo untuk Beri Pesan ke Tiongkok HANDOUT / INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE /AFP Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Bogor, hari ini. GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia memberi pesan kepada China. "Kehadiran Menteri Luar Negeri Pompeo ke Indonesia untuk bertemu dengan mitranya Menlu Retno Marsudi dan beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo positif untuk memberi pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis. Ia memaparkan bahwa setelah di Sri Lanka Pompeo mengatakan Partai Komunis China sebagai predator maka di Indonesia, AS hendak menyampaikan pesan ke China bahwa Indonesia tidak akan terjebak dengan ketergantungan utang terhadap China. China tidak akan bisa meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer karena Kemitraan Strategis AS-Indonesia akan diperkuat baik untuk bidang ekonomi dan pertahanan, ujar Rektor Universitas Jenderal A Yani itu. Ia juga menggarisbawahi pernyataan Menlu Retno Marsudi bahwa semua negara diminta untuk menghormati UNCLOS di Laut China Selatan yang sangat diapresiasi oleh Pompeo. Pernyataan ini tentu mengkritik klaim China atas wilayah di sembilan garis putus yang tidak memiliki dasar dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016. Indonesia tidak gentar untuk menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada utang dari China, tambahnya. Menurut dia, itu menunjukkan Indonesia telah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dimana Indonesia tidak berpihak ke China maupun AS tetapi pada hukum internasional, khususnya UNCLOS. Namun di sisi lain, menurut dia, ada hal yang diharapkan oleh Menteri Luar Negeri Pompeo yang tidak mungkin direalisaikan oleh Indonesia. Harapan tersebut, tambah dia, adalah Indonesia menjadi pilar bagi ASEAN, terutama untuk menghadapi China. Hikmahanto menilai harapan ini sulit untuk direalisasi oleh Indonesia mengingat Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif sehingga tidak mungkin akan menbawa ASEAN untuk berada di belakang AS dalam menghadapi China. Selain itu, ia mengatakan bahwa di dalam ASEAN ada negara-negara tertentu yang sangat berpihak pada China sehingga keputusan secara konsensus ASEAN untuk menentang China tidak akan mudah.(Ant/OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/356802-hikmahanto-kunjungan-pompeo-untuk-beri-pesan-ke-tiongkok
[GELORA45] Revitalisasi Semangat Sumpah Pemuda
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5232712/revitalisasi-semangat-sumpah-pemuda?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Revitalisasi Semangat Sumpah Pemuda Asrorun Ni'am Sholeh - detikNews Rabu, 28 Okt 2020 20:10 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin asrorun Asrorun Ni'am Sholeh (Foto: istimewa) Jakarta - Semangat persatuan menjadi ruh dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda Indonesia 92 tahun yang lalu. Bersatu di tengah perbedaan, baik suku, bahasa, adat istiadat, maupun agama. Salah satu hal penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahan saat puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rabu (28/10) adalah soal persatuan dan gotong royong untuk mewujudkan tujuan bersama. Presiden menekankan semangat bergotong-royong, tidak ada istilah penyekatan berdasarkan suku. Semangat Sumpah Pemuda adalah menyatukan persaingan dan perbedaan. Sebab, tidak jarang antar-individu saling menjatuhkan dalam berkompetisi di era globalisasi. Sumpah Pemuda membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan kepentingan dan tujuan bersama. Perjuangan menyatukan seluruh komponen bangsa bukan pekerjaan mudah. Melainkan, suatu usaha berkesinambungan yang dikerjakan dengan penuh pengorbanan. Bulan Oktober adalah momentum penting menyatukan seluruh potensi bangsa yang sejatinya ada di pundak para pemuda. Tanggal 22 Oktober yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional dan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda adalah momentum yang memiliki keterkaitan erat. Keduanya sama-sama dipelopori para pemuda Indonesia. Bagaimana pertempuran heroik di Surabaya pada 1945 diawali dengan Resolusi Jihad yang kemudian direspons para pemuda untuk komitmen kecintaan terhadap Tanah Air. Dan 17 tahun sebelumnya, para pemuda meneguhkan komitmen persatuan dengan ikrar kesetiaan terhadap tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928. Sungguhpun berbeda agama, suku, ras, dan bahasa, namun diikat oleh satu identitas, yaitu Indonesia. Identitas Indonesia yang akan diperjuangkan kemerdekaannya sudah terbentuk dengan ikrar Sumpah Pemuda. Tanpa ikrar persatuan itu, bisa saja Indonesia akan terpecah belah menjadi serpihan kecil yang tak bermakna. Hari Santri Nasional dan Sumpah Pemuda adalah momentum yang mengajarkan kita tentang arti bersatu dan bangkit melawan kezaliman, ketidakadilan, dan keterpurukan. Spirit religiusitas dan nasionalisme bersatu di saat yang bersamaan. Tentunya, ini menjadi berkah untuk rakyat Indonesia, sekaligus harapan akan semangat persatuan dan kebangkitan. Saat ini, di tengah polarisasi masyarakat atas sentimen politik, kita membutuhkan semangat keduanya. Sejarah mengajarkan banyak hal kepada kita, terutama dari para pendiri bangsa yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat yang Sama Pasca proklamasi kemerdekaan yang juga diinisiasi percepatannya oleh kaum muda, ancaman penjajahan belum juga surut. Sejarah mencatat, para santri dan pemuda mewakafkan hidup mereka untuk merebut kembali kemerdekaan yang baru seumur jagung. Ancaman kembalinya kaum penjajah menghentakkan sanubari mereka untuk melawan dan memberikan seluruhnya, harta, dan nyawa demi mempertahankan Ibu Pertiwi. Para santri dan kaum muda dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa melawan penjajah, menyusun kekuatan dari kelompok-kelompok kecil menjadi sebuah gelombang besar yang sulit ditaklukkan. Mereka mengajarkan kepada generasi selanjutnya tentang pentingnya mengatur strategi agar tidak terpecah dan membangkitkan kesadaran pentingnya menjaga keutuhan dan kemerdekaan. Dengan adanya Hari Santri dan Sumpah Pemuda di bulan yang sama,akan menghapus sekat santri dan non-santri. Sebaliknya, akan memupuk semangat kebangsaan, mempertebal rasa cinta Tanah Air, memperkokoh integrasi bangsa, dan memperkuat tali persaudaraan. Seperti di awal tulisan, keduanya adalah momen untuk mengingat bagaimana para pendahulu kita memiliki semangat yang sama yakni semangat kebangsaan, cinta Tanah Air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam sejarahnya kaum muda selalu menjadi agen perubahan sosial. Salah satunya momentum Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, sebagai titik balik komitmen kebersamaan di tengah perbedaan. Komitmen yang menyatukan bangsa dengan mencari titik temu di tengah perbedaan organisasi, baik yang berbasis kedaerahan, kesukuan, maupun keagamaan. Mereka tidak saling mempertentangkan antara satu dengan yang lain. Yang dicari adalah titik temu. Ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), dan Pemuda Kaum Betawi. Ide persatuan bangsa Indonesia datang dari berbagai elemen pemuda pada saat itu. Mereka memiliki semangat kebangsaan yang sama, yakni Indonesia sebagai tumpah darah, bangsa, dan
[GELORA45] Menperin: Semangat Sumpah Pemuda jadi momentum pembangunan industri
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1809137/menperin-semangat-sumpah-pemuda-jadi-momentum-pembangunan-industri Menperin: Semangat Sumpah Pemuda jadi momentum pembangunan industri Rabu, 28 Oktober 2020 12:44 WIB Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Aspri. Tahun-tahun mendatang Indonesia akan mengalami bonus demografi, dengan pemuda-pemuda produktif akan mendominasi penduduk Indonesia Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda dapat menjadi momentum dalam pembangunan industri nasional. "Semangat Sumpah Pemuda selalu terefleksi dalam pembangunan industri, tahun-tahun mendatang Indonesia akan mengalami bonus demografi, dengan pemuda-pemuda produktif akan mendominasi penduduk Indonesia," ujar Menperin kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. Baca juga: Presiden: Bersatu dan bekerja sama kunci Indonesia maju Agus menyampaikan bonus demografi adalah langkah penting bagi Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing untuk mendorong percepatan hilirisasi industri demi program substitusi impor. "Lebih lanjut, dengan situasi pandemi ini, saya juga tak bosan-bosan mengingatkan agar para pemuda kita jadi contoh untuk mengkampanyekan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak)," ungkap Menperin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemuda menjadi kekuatan pendorong di setiap perubahan. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian lewat media sosial Instagram pribadinya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Rabu ini. "Pemuda berperan besar membangun peradaban bangsa. Di setiap perubahan yang dialami bangsa dan negara ini, pemuda ada di dalamnya. Pemuda menjadi kekuatan pendorong di setiap perubahan," kata Airlangga. Ketua Umum Partai Golongan Karya tersebut menyampaikan dalam setiap perubahan, dalam setiap kondisi global yang berubah, tentu semua harus berubah dan semua harus belajar. "Perubahan selalu membuat ketakutan. Dan jangan ketakutan memimpin kita. Learning untuk menyesuaikan kepada perubahan itulah yang memimpin kita," ujar Airlangga. Baca juga: Menko Airlangga sebut pemuda jadi kekuatan pendorong perubahan Baca juga: Menperin: Revolusi Industri 4.0 tuntut SDM industri cepat beradaptasi Pewarta: Sella Panduarsa Gareta Editor: Kelik Dewanto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Melawan Jiwa Keriput
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1973-melawan-jiwa-keriput Rabu 28 Oktober 2020, 05:00 WIB Melawan Jiwa Keriput Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial Melawan Jiwa Keriput Dok.MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group . ORANG Jepang lebih mengenal Samuel Ullman (1840-1924) ketimbang orang Amerika Serikat. Padahal, sang penyair itu ialah warga AS. Semua gara-gara Jenderal Douglas McArthur, komandan perang AS untuk Asia-Pasifik yang bermarkas di Jepang. Sang 'Singa Pasifik' dalam Perang Dunia II itu menyimpan prosa tulisan Ullman di dompetnya. Judulnya Youth, alias 'Pemuda'. Ke mana McArthur pergi, ia selalu memperlakukan prosa liris 'Pemuda' laiknya jimat. Ia menyelipkan ungkapan prosa itu dalam pidato-pidatonya. Sebelum pergi dari Jepang, McArthur pun membingkai prosa 'Pemuda' itu lalu ia gantung di dinding meja kerjanya di Tokyo. Bait penting prosa liris yang ditulis saat Ullman berusia 78 tahun itu terjemahan bebasnya kurang lebih begini: 'Muda itu bukan urusan umur, melainkan sikap pemikiran; bukan berarti pipi kemerahan, bibir merah merekah dan dengkul yang lentur, melainkan terletak pada kemauan, kualitas imajinasi, kekuatan emosional, kesegaran dan kebugaran dari sumber paling dalam kehidupan'. 'Umur bisa mengeriputkan kulit, tapi kehilangan antusiasme hidup akan mengeriputkan jiwa. Tak peduli usia Anda 60 atau 16 tahun, jangan pernah kehilangan gairah yang tak habis-habisnya untuk ingin tahu apa yang terjadi, dan menikmati permainan hidup serta kehidupan', tulis Ullman. Kutipan itu dipajang Douglas McArthur dan 40 tahun kemudian menyebar di kalangan eksekutif Jepang, baik yang muda maupun apalagi yang tua. Gairah itu menjadi dapur pacu mereka untuk maju. Pada 1990 sampai diadakan pertemuan besar pengagum Samuel Ullman. Di Indonesia, jiwa muda seperti yang ditulis Ullman itu menemukan muaranya saat Sumpah Pemuda dipekikkan. Sumpah Pemuda itu ialah tekad. Tekad dari suatu kaum yang progresif. Penanda utama pemuda bukanlah usia, melainkan situasi mental kejiwaan (state of mind). Itulah mengapa yang muda ialah jiwa mereka. Saat mereka memilih bahasa Melayu-Indonesia, bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa mayoritas peserta Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, itu berarti pengorbanan. Jiwa muda mereka mampu menembus sekat. Gairah muda mereka mengalahkan kesulitan. Pemancangan bahasa Melayu-Indonesia, misalnya, bukanlah perkara mudah. Bagi pemuda-pelajar yang terdidik dalam persekolahan bergaya Eropa, penggunaan bahasa Indonesia membawa kesulitan serius: menimbulkan kegagapan bagi pembicara dan kebingungan bagi pendengar. Namun, kurang dari tiga bulan, masalah bahasa bisa mereka atasi. Bahasa persatuan Sumpah Pemuda itu ialah kebesaran jiwa. Meski sebagian besar pemuda-pelajar waktu itu berasal dari Tanah Jawa, mereka rela berkorban tidak memaksakan bahasa mayoritas (bahasa Jawa) sebagai bahasa persatuan. Demi mengusung gagasan kebangsaan yang egaliter, mereka sepakat menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jiwa-jiwa muda itu mengalahkan jiwa keriput. Apa itu? Jiwa yang kehilangan bahasa bersama: 'bahasa optimisme'. Jiwa keriput itu kehilangan gairah maju. Ia tak punya nyali, berwajah murung, lenyap kegembiraan. Bahasanya dipenuhi keluh kesah, nyinyir, kebencian. Pokoknya bahasa geram. Hari ini, setelah 92 tahun, Indonesia butuh menyalakan lagi Sumpah Pemuda. Agar jiwa-jiwa muda terus hidup, mengalahkan jiwa keriput yang terus mengempis. Supaya usia muda (16-30 tahun) tidak cuma menggelembung dalam struktur demografi, tetapi juga membesar secara mental muda. Kritik bahwa tampilnya orang-orang berusia muda dalam berbagai bidang kehidupan tidak memperkuat semangat 'kaum muda' tak bisa dianggap enteng. Suara bahwa kaum muda kebanyakan tak sanggup mengambil jarak dari 'kaum tua' yang mewariskan tradisi korupsi dan keterbelakangan; kebanyakan juga tidak menunjukkan kehendak untuk memuliakan harga diri bangsa mereka melalui pengetahuan dan gagasan kemajuan, harus dijawab. Gambaran bahwa figur-figur politik berusia muda beradu cepat meraih puncak-puncak kekuasaan tanpa kekuatan etos kejuangan yang etis, miskin imajinasi, cenderung mengambil jalan sesat dalam meraih kekuasaan, dan tidak menunjukkan vitalitas daya yang progresif, tidak bisa lagi dianggap sekadar nyanyian orang-orang dengki. Seperti pesan Samuel Ullman, "Setiap hati hendaknya memasang antena untuk menerima pesan keindahan, harapan, kegembiraan, gairah, keberanian, dan kekuatan dari alam semesta yang tak terbatas maka Anda akan selalu muda. Bila antena itu tak keluar, jiwa akan diselimuti salju pesimisme dan sinisme. Anda bisa tua pada usia 20 tahun, dan sebaliknya bila antena keluar memanjang menangkap sinyal optimisme tadi, ada harapan Anda akan mati muda pada usia 80 tahun." Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1973-melawan-jiwa-keriput
[GELORA45] BMKG: Gelombang Tinggi 6 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/356554-bmkg-gelombang-tinggi-6-meter-di-sejumlah-perairan-indonesia Rabu 28 Oktober 2020, 20:51 WIB BMKG: Gelombang Tinggi 6 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia Ferdian Ananda Majni | Humaniora BMKG: Gelombang Tinggi 6 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia Antara Gelombang tinggi BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 28 - 30 Oktober 2020 mendatang. Kepala Bidang Humas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Taufan Maulana terdapat pola tekanan rendah 1009 hPa di Perairan barat Kepulauan Mentawai. Begitu juga pola angin di wilayah Indonesia pada umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot. "Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan utara Sabang, Perairan selatan Banten, Laut Halmahera, Perairan Biak. Kondisi ini mengakibatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut," kata Taufan dalam keterangannya, Rabu (28/10). Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan seperti Selat Malaka bagian utara, Perairan timur P. Simeulue - Kep. Mentawai, Laut Natuna utara, Perairan Kep. Anambas - Kep. Natuna, Laut Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur. Baca juga : Pembangunan di Taman Nasional Komodo Patuhi Kaidah Konservasi Perairan utara Jawa Timur, Selat Makassar bagian selatan, Perairan Kep. Sabalana - Kep. Selayar, Selat Ombai, Perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, Laut Maluku bagian utara, Perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Raja Ampat bagian utara, Perairan Manokwari, Perairan Biak, Teluk Cendrawasih, Samudra Pasifik utara Halmahera - Biak. Kemudian, gelombang yang lebih tinggi kisaran 2,50 - 4,0 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan Indonesia lainnya, diantaranya adalah Perairan utara Sabang, Perairan barat Aceh, Perairan barat P. Simeulue, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Perairan P. Sawu - Kupang P. Rotte, Laut Sawu, Perairan selatan Flores. Lalu, gelombang yang sangat tinggi kisaran 4,0 hingga 6,0 meter berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Perairan barat Kep. Nias - Kep. Mentawai, Perairan Bengkulu - barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan selatan Banten - P. Sumba, Samudra Hindia selatan Banten - NTT. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, pihaknya selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m). Kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m), kapal ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m). "Mohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," pungkasnya. (OL-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/356554-bmkg-gelombang-tinggi-6-meter-di-sejumlah-perairan-indonesia
[GELORA45] Menguji Dasar Sosiologis UU Cipta Kerja
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5230318/menguji-dasar-sosiologis-uu-cipta-kerja?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Menguji Dasar Sosiologis UU Cipta Kerja Umar Sholahudin - detikNews Selasa, 27 Okt 2020 12:09 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Indonesia Menggugat tutup Exit Tol Pasteur. Aksi itu digelar untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Foto: Yudha Maulana Jakarta - Sebuah peraturan perundangan-undangan yang baik dan fungsional di masyarakat tidak hanya dituntut memiliki dasar pertimbangan filosofis dan yuridis yang kuat, tetapi juga pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, perlu kita cermati dan kritisi bersama apakah UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi itu telah mempertimbangkan aspek sosiologis dan dinamika kekinian dan proyeksi ke depan yang memadai. Pertimbangan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja memiliki dasar rasionalitas, validitas, dan visibilitas filosofis, yuridis, dan sosiologis yang paralel. Pertimbangan dan uji dasar sosiologis ini penting dilakukan untuk memastikan sebuah produk hukum akan dapat dapat diterima masyarakat dan diimplementasikan dengan efektif atau tidak, atau memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat. Pertimbangan sosiologis penting untuk diajukan dan didialogkan karena; pertama, mengutip filosof Romawi, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), ubi ius ibi societas, di mana ada hukum di situ ada masyarakat, atau sering kita sebut sebagai law in society (hukum dalam masyarakat). Ini memberi makna bahwa hukum tak dapat dilepaskan dari konteks sosial-masyarakatnya. Rahim dari hukum adalah masyarakat. Kedua, karena bagaimanapun undang-undang muara terakhirnya adalah masyarakat. Bagaimana sebuah produk hukum jika ketika dalam proses dan pengesahannya mendapat protes dan penolakan dari masyarakat. Dipastikan, undang-undang tersebut ketika diimplementasikan akan tetap bermasalah dan tidak akan efektif dijalankan. Legitimasi Saat ini UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu masih terus mendapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kaum buruh. Aksi protes dan penolakan yang sangat keras dari berbagai elemen masyarakat dan meluas dari berbagai daerah menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja ini memiliki daya legitimasi sosial yang rendah. Hipotesis sosialnya: semakin tinggi dan luas tingkat penolakan dari masyarakat atas sebuah undang-undang, semakin rendah tingkat legitimasi sosialnya. Secara sosiologis, legitimasi sosial ini setidaknya terkait dengan tiga hal, yakni social materiality assessment, proses dan prosedur pembahasan, serta substansi yang diatur. Pertama, social materiality assessment, ini terkait dengan bagaimana pemerintah bersama DPR menggali, memilah, dan memilih bahan-bahan sosial yang bersumber dari aspirasi dan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang untuk dijadikan sebagai roll materiality hukum dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam konteks ini, DPR dan pemerintah kurang menangkap suasana kebatinan dari aspirasi dan kepentingan masyarakat yang akan dikonversi dalam norma-norma hukum. Ada disparitas yang lebar antara basis sosial hukum (baca: masyarakat) dan norma hukum itu sendiri. Karena itu, wajar jika masyarakat memprotes da menolak. Roll materiality yang digali dan diformulasikan dalam bahan hukum lebih mengedepankan kepentingan elite (kekuasaan dan pengusaha) daripada kepentingan rakyat. Kedua, lemah dalam proses dan prosedur pembahasan. Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat menilai DPR kurang terbuka, transparan, dan partisipatif. Hal ini ditandai dengan waktu pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan sistem "kejar tayang" dan terlalu buru-buru; dilakukan dalam kondisi keprihatinan pandemi Covid-19, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya sangat terbatas dan berakibat pada banyak pasal-pasal dalam UU yang bermasalah dan dipermasalahkan publik. Selain tu, aspirasi dan kepentingan masyarakat/buruh untuk diakomodasi dalam UU Cipta Kerja justru di ujung dikhianati. Para anggota dewan dan pemerintah lebih mendengar dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan elite politik atau pengusaha dari pada aspirasi dan kepentingan buruh. Karena itu, wajar jika publik menilai, UU Cipta Kerja ini cacat prosedur. Ketiga, lemah dari substansi yang diatur. Banyak dari materi yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini mengandung dan mengundang masalah dan dipermasalahkan publik. Beberapa di antaranya; pertama, masalah pesangon. Pasal 89 Omnibus Law Cipta Kerja mengubah Pasal 156 ayat 1 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), di mana uang pesangon memang ada, tetapi tidak ada standar minimal dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti ditiadakan. Pasal 156 ayat 12 hanya mengatur standar maksimal pesangon. Jadi pengusaha bebas memberikan uang pesangon di bawah standar UU Cipta kerja. Kedua, masalah Upah
[GELORA45] Mewaspadai Pasal Pendidikan UU Cipta Kerja
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5230609/mewaspadai-pasal-pendidikan-uu-cipta-kerja?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Mewaspadai Pasal Pendidikan UU Cipta Kerja Rangga Asmara - detikNews Selasa, 27 Okt 2020 14:47 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin YOGYAKARTA, INDONESIA - SEPTEMBER 28: Kharisma Anisa Putri (14), uses her broke screen smartphone for studying online using free wifi provided by the village as to help parents with financial difficulties, they pay 30,000 Indonesian Rupiah or around (USD 2) per month amid the Coronavirus pandemic on September 28, 2020 in Yogyakarta, Indonesia. According to the Indonesian Ministry of Education and Culture data nearly 70 million children have been affected by school shutdowns which started in mid-March. Since it closed on March 16, the school has implemented various methods and approaches to support distance learning. Even so, its implementation in the field still faces various obstacles. The problem is limited support facilities, such as laptops, smart phones, and internet data packages. In addition, parents also claim to not have enough time and feel they lack the knowledge to accompany children to learn online. Indonesia is struggling to contain thousands of new daily cases of coronavirus amid easing of rules to allow economic activity to resume. (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images) Foto ilustrasi: Ulet Ifansasti/Getty Images Jakarta - Upaya pemerintah meringkas berbagai peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi usaha melalui skema Omnibus Law menambah daftar produk hukum kontroversial yang disahkan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja digadang-gadang mampu mempercepat transformasi ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global akibat pandemi. Gelombang penolakan Omnibus Law ini sudah menyeruak ke publik sejak masih menjadi RUU. Bukan hanya kluster ketenagakerjaan yang ramai dipersoalkan, kluster pendidikan yang sebelumnya dikatakan dihapuskan juga menjadi polemik. Semua pasal kluster pendidikan memang akhirnya sama sekali tak tercantum di UU Cipta Kerja yang disahkan, namun di paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 65 masih ada 1 pasal 2 ayat yang muncul. Pasal itu berbunyi, "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini," pada ayat (1), dan "Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah," pada ayat (2). Jika menilik pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 4, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pada Pasal 1 nomor 7, yang disebut pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Selanjutnya soal definisi badan usaha diatur di Pasal 1 nomor 9. Yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Substansi dari pasal tersebut arahnya memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja, unit usaha yang berinvestasi di Indonesia dapat memperlebar usahanya melalui sektor pendidikan. Pasal tersebut membuat pemerintah mudah mengeluarkan kebijakan perizinan usaha di bidang pendidikan. Gagal Paham Sejatinya, menyebut izin pendirian lembaga pendidikan dengan istilah perizinan berusaha pada sektor pendidikan itu sendiri akan membuat publik menjadi gagal paham, karena izin usaha meliputi semua aspek kegiatan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf d UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Di dalamnya jelas dinyatakan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Tidak bisa dimungkiri, isi pasal pendidikan pada UU Cipta Kerja dapat memberi ruang kepada korporasi menjadi benar-benar pengelola komoditas pendidikan, dengan mengatur izin pendidikan sebagai izin usaha/bisnis profit bukan non-profit. Meskipun selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), namun PP adalah ranah otoritas kerja eksekutif, dibuat tanpa perlu persetujuan wakil rakyat dan lebih sulit dikontrol oleh publik. Harus diakui, adanya perizinan berusaha dalam Pasal 65 akan menjadikan sektor pendidikan sebagai aktivitas ekonomi. Tren ekonomi abad ke-21, sektor jasa masih menjadi primadona. Dunia pendidikan adalah satu dari tiga sektor bisnis yang dianggap paling menjanjikan, selain teknologi informasi, dan wellness. Belum lagi Indonesia terikat pada komitmen internasional bahwa pendidikan masuk sektor jasa yang diakui oleh
[GELORA45] Majelis Warga
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1972-majelis-warga Selasa 27 Oktober 2020, 05:00 WIB Majelis Warga Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Majelis Warga MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. DIKTATOR konstitusional adalah gejala pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan publik sama sekali. Begitu setidaknya definisi diktator konstitusional menurut pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie. Jimly yang kini juga anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta ini menyebut lima undang-undang disahkan tanpa melibatkan publik sama sekali. Kelimanya ialah Undang-Undang KPK, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Penanganan Covid-19, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan omnibus law Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mencatat sembilan pertemuan membahas Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengundang serikat buruh. Itu artinya tidak tepat bila dikatakan publik sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu, keterlibatan macam apa lagi yang Jimly kehendaki? Semoga Jimly tidak membayangkan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan itu harus secara langsung, serupa demokrasi kuno di Yunani dan Romawi. Dalam demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Di masa itu negara berbentuk negara kota yang penduduknya sedikit dan sederhana. Demokrasi langsung tidak bisa diterapkan di negara-bangsa berjumlah besar dan kompleks. Kita kemudian menciptakan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan atau parlemen. Rakyat mewakilkan, menitipkan, atau memercayakan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan kepada wakil-wakil yang telah mereka pilih itu. Ini yang disebut demokrasi modern. Demokrasi modern ialah demokrasi perwakilan. Dalam konteks demokrasi modern publik kiranya telah terlibat dalam pengambilan keputusan meski secara tidak langsung. Akan tetapi, dengan berbagai alasan, misalnya ketidakpercayaan DPR sungguh-sungguh membawakan aspirasi rakyat, publik menuntut terlibat langsung. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja buruh kepingin terlibat langsung. Pemerintah, seperti kata Sekjen Kemenakertrans, sudah melibatkan serikat pekerja membahas RUU Cipta Kerja. Masih merasa kurang terlibat juga, para buruh melibatkan diri dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Bukankah unjuk rasa juga bentuk keterlibatan dalam memengaruhi pengambilan keputusan? Bila keterlibatan itu gagal memengaruhi keputusan, itu perkara lain. Konstitusi juga membuka ruang bagi publik untuk terlibat memengaruhi pengambilan keputusan pengesahan undang-undang melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bila uji materi diterima, alhamdulillah, puji Tuhan. Bila uji materi ditolak, konstitusi mengharuskan semua pihak menerima karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Bila sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan di DPR, serikat pekerja, unjuk rasa, uji materi ke MK, tetapi merasa tidak dilibatkan, barangkali karena aspirasi atau keinginan tak tercapai. Kita sering kali merasa tidak dilibatkan, meski sesungguhnya sudah dilibatkan, karena aspirasi kita tak kesampaian. Supaya merasa benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kita barangkali perlu membentuk majelis warga (citizen assembly). Majelis warga mengakomodasi ketidakpercayaan rakyat kepada wakil mereka di parlemen. Pew Research Centre menemukan 64% rakyat di 34 negara tidak percaya pejabat yang mereka pilih peduli dengan keinginan rakyat kebanyakan. Majelis warga ialah bentuk demokrasi deliberatif. Majelis warga terdiri atas, katakanlah, 100 orang. Mereka dipilih melalui mekanisme pemilihan tertentu untuk mewakili gender, usia, dan status sosial ekonomi. Mereka bertemu intensif membicarakan topik-topik penting, misalnya reformasi ketenagakerjaan danperubahan iklim. Mereka boleh mengundang berbagai kalangan untuk mendapat masukan. Majelis warga kemudian menghasilkan rekomendasi yang harus dijalankan pemerintah. Prancis menyeleksi para anggota Majelis Warga dengan menelepon secara acak 225 ribu warga. Mereka mewakili gender, usia, pendapatan, dan tempat tinggal. Usia minimal untuk dipilih menjadi anggota Majelis Warga 16 tahun supaya pelajar SMA bisa berpartisipasi. Mereka dibayar 86 euro (sekitar Rp1,4 juta) per hari. Berdasarkan survei 70% warga Prancis ingin terlibat dalam Majelis Warga. Tahun lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyelenggarakan konferensi warga tentang iklim. Konferensi bertugas menghasilkan rekomendasi pengurangan emisi gas paling tidak 40% pada 2030. Majelis Warga yang beranggotakan 150 partisipan itu merekomendasi dua perubahan konstitusi untuk menyelamatkan lingkungan dan keanekaragaman hayati serta hukuman buat perusak ekologi. Majelis Warga Irlandia menghasilkan dua referendum tentang perkawinan sesama jenis dan aborsi. Kedua
[GELORA45] Tunggu Pengesahan UU Cipta Kerja
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2153-tunggu-pengesahan-uu-cipta-kerja Selasa 27 Oktober 2020, 05:00 WIB Tunggu Pengesahan UU Cipta Kerja Administrator | Editorial Tunggu Pengesahan UU Cipta Kerja MI/Seno . UNDANG-UNDANG Cipta Kerja masih menunggu pengesahan. Ada dua bentuk pengesahan, yaitu Presiden membubuhkan tanda tangan atau berlaku secara otomatis. Presiden Joko Widodo bisa membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang (RUU) itu disetujui bersama DPR dan Presiden. Persetujuan bersama diambil dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober. Sudah lewat 22 hari disetujui bersama, tapi Presiden belum juga membubuhkan tanda tangan. Sekalipun tidak diteken Presiden, dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama, Cipta Kerja sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sudah banyak undang-undang berlaku otomatis alias tidak diteken presiden. Tidak diteken, biasanya, karena berbagai alasan termasuk penolakan masyarakat. UU Cipta Kerja memang mendapatkan penolakan masyarakat. Bahkan, unjuk rasa penolakan masih berlangsung. Namun, kita percaya bahwa Presiden Jokowi akan membubuhkan tanda tangannya karena kelahiran undang-undang itu diinisiasi oleh pemerintah sendiri. Bukan sekadar diinisiasi. Pembentukan UU Cipta Kerja adalah realisasi janji politik Jokowi ketika dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2019. Saat itu Jokowi mengajak DPR untuk menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi melalui mekanisme omnibus law. Mestinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan UU Cipta Kerja. Dalam berbagai kesempatan Jokowi berjanji memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban. Jokowi tidak punya beban untuk menjaga popularitas karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada periode selanjutnya. Karena itu, Jokowi mestinya lebih berani membuat keputusan-keputusan yang tidak populer, termasuk meneken UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja memang ditunggu-tunggu untuk memberi kepastian bagi para pihak berkepentingan. Pengesahan itu dinilai penting karena menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuat aturan pelaksananya. Sebaliknya bagi masyarakat yang menentang, pengesahan itu bisa menjadi momentum untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Masih ada waktu delapan hari ke depan bagi Presiden untuk membubuhkan tanda tangannya atau membiarkan undang-undang itu berlaku otomatis. Pemerintah memang perlu berhatihati dengan mengecek ulang naskah undang-undang tersebut. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengakui bahwa proses pengecekan naskah UU Cipta Kerja oleh Sekretariat Negara sudah selesai. Hanya Pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja lantaran pasal itu dalam proses di panja DPR sebelumnya disepakati dihapus. Eloknya, pemerintah dan DPR memberikan penjelasan secara transparan kepada publik mengapa Pasal 46 tentang minyak dan gas bumi terdapat dalam undang-undang yang akan disahkan. Bukankah DPR punya waktu selama satu minggu untuk merapikan naskah undang-undang sebelum diserahkan kepada Presiden? Penjelasan secara transparan sangat penting untuk menghindari tuduhan ada upaya penyelundupan pasal. Perlu juga dijelaskan terbuka apakah pasal yang didrop itu tidak dibutuhkan persetujuan DPR lagi melalui rapat paripurna? Jumlah halaman draf membengkak dari semula 812 menjadi 1.187 juga butuh penjelasan resmi. Kita berharap, sangat berharap, pengesahan UU Cipta Kerja segera dilakukan sehingga tujuan menarik investasi cepat terealisasi. Lebih dari itu, pengesahan UU Cipta Kerja sesegera mungkin untuk memberikan kepastian bahwa pembuat undang-undang memang tidak salah orientasi. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2153-tunggu-pengesahan-uu-cipta-kerja
[GELORA45] Bentrok Antarwarga di Kerinci, atu Tewas
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/356165-bentrok-antarwarga-di-kerinci-satu-tewas Selasa 27 Oktober 2020, 14:11 WIB Bentrok Antarwarga di Kerinci, atu Tewas Sol Mi | Nusantara Bentrok Antarwarga di Kerinci, Satu Tewas ANTARA/Wahdi Septiawan . BENTROKAN warga antardesa di Kerinci yang terjadi sepanjang hari Minggu hingga Senin (26/10). Hingga kini dilaporkan satu orang tewas dan beberapa orang terluka akibat bentrokan itu. Bentrokan yang melibatkan ratusan orang itu melibatkan warga Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, dengan warga Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci. Korban tewas dan terluka berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indonesia akibat terkena tembakan senjata kecepek dan lemparan benda keras. Gesekan horizontal tersebut ditimbulkan dari konflik lahan. Warga Desa Semerap marah lantaran aktivitas warga Desa Muak yang membuka dan membakar area perladangan di wilayah Desa Semerap. Terpancing emosi, puluhan warga Semerap dengan membawa beragam senjata tajam mendatangi Desa Muak, Minggu siang. Namun mereka terhadang. Warga Desa Muak memblokade jalan masuk desa dengan tebangan batang pohon. Situasi kian memanas dan pecah jadi bentrok. Empat warga Desa Semerap terluka dan satu orang, Selasa pagi, dikabarkan meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala. Korban tewas tersebut terkena peluru senjata jenis rakitan (kecepek). Berkat kedatangan aparat kepolisian dan TNI, bentrokan di perbatasan dua desa berhasil diredam. Wakil Bupati Kerinci Ami Taher pun turut mendinginkan emosi kedua kelompok warga bertikai pada Senin petang. Dikawal puluhan aparat kepolisian dan TNI, situasi di perbatasan dua desa bertikai sampai Selasa pagi berhasil dikendalikan dan kondusif. Bahkan Kapolda Jambi Irjen Firman Shantyabudi dan Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI M Zulkili, Selasa pagi, sampai ke lokasi untuk mendukung kondusivitas keadaan. Kapolda meminta kepada kedua kubu warga yang bertikai tidak mudah terpancing emosi dan menyelesaikan masalah lahan yang disengketakan melalui jalur musyawarah dan koridor hukum yang berlaku. Mengenai adanya korban yang jatuh dalam perikaian, Firman minta warga menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat hukum. "Kita semua bersaudara. Jangan mudah terpancing emosi. Marilah kita wujudkan negeri Jambi, khususnya Kerinci sebagai negeri yang aman dan nyaman, " kata Firman. Ia pada Selasa siang bersama Danrem Zulkifli menyempatkan diri menyelawat ke rumah duka dan mengantarkan jenazah almarhum Awarah, warga Desa Semerap yang menjadi korban pertikaian berdarah itu. Firman juga meminta para pemuka masyarakat dan tokoh adat daerah kedua desa membantu perdamaian kedua kelompok masyarakat yang bertikai. (OL-14) TAGS: # konflik # Jambi Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/356165-bentrok-antarwarga-di-kerinci-satu-tewas
[GELORA45] Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau turun 99 persen lebih
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1804921/luas-hutan-dan-lahan-yang-terbakar-di-riau-turun-99-persen-lebih Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau turun 99 persen lebih Senin, 26 Oktober 2020 15:33 WIB Dokumentasi - Kebakaran hutan di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Riau, Rabu (16/1/2020). ANTARA/HO-BNPB/pri. Pekanbaru (ANTARA) - Luas area hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Riau tahun ini mencapai 1.587 hektare, turun hingga 99 persen lebih dibandingkan dengan luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2019 menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Alhamdulillah berkat kerja keras kita, luas karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Riau hingga 21 Oktober turun 99,83 persen dibandingkan dengan kondisi 2019," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pekanbaru, Senin. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan meliputi area seluas 9.706 hektare di Provinsi Riau. Saat itu, Riau dalam status tanggap darurat asap karena selain menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya juga menerima kiriman asap dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Edwar mengatakan bahwa sejak awal tahun sampai 21 Oktober 2020 kebakaran hutan dan lahan terjadi di 12 kabupaten dan kota dan mencakup area seluas 1.587,6 hektare. Kebakaran hutan dan lahan tahun ini paling banyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas area terbakar 479,5 hektare dan paling sedikit terjadi di Kuantan Singingi dengan luas area terbakar sekitar 1,5 hektare. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Bengkalis (382 hektare), Siak (174,5 hektare), Dumai (138,9 hektare), Pelalawan (142 hektare), dan Rokan Hilir (60,15 hektare). Luas area hutan dan lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru tahun ini juga menurun drastis menjadi 24,66 hektare dari 333,8 hektare pada tahun 2019. Titik Panas Jumlah titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan yang terpantau Satelit LAPAN dan Terra-Aqua pada tahun ini juga menurun sekitar 41 persen dibandingkan 2019. Menurut Edwar, titik panas yang terdeteksi di wilayah Riau hingga 21 Oktober 2020 sebanyak 2.730, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah titik panas yang terdeteksi sepanjang tahun 2019 yang tercatat sampai 4.682. Ia mengatakan, penurunan karhutla tidak lepas dari upaya bersama seluruh pemangku kebijakan di Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Riau serta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Edwar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau tahun ini menjalankan 13 kebijakan strategis untuk menanggulangi karhutla, yang mencakup pembuatan embung dan sekat kanal, pembentukan tim terpadu penertiban kebun kelapa sawit, penegakan hukum, pembuatan posko relawan, pembangunan sistem deteksi ini, hingga penetapan status siaga darurat karhutla. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat karhutla dari 11 Februari sampai 31 Oktober 2020. "Sudah 264 hari Riau dalam siaga darurat karhutla dan akan berakhir pada 31 Oktober," kata Edwar. Baca juga: Riau terapkan tiga strategi pengendalian karhutla pada masa pandemi Riau jadi model pencegahan karhutla nasional Pewarta: FB Anggoro Editor: Maryati COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Pilkada Ganjil
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1971-pilkada-ganjil Senin 26 Oktober 2020, 05:00 WIB Pilkada Ganjil Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Pilkada Ganjil MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. JANGAN berharap jujur dan adil (jurdil) datang dengan sendirinya seperti hujan turun dari langit. Jurdil menyangkut pilkada memang harus diatur dengan tegas. Diatur saja sering ditiputipu, apalagi kalau tanpa diatur sama sekali. Pilkada menyangkut kontestasi sehingga jurdil itu tidak sekadar membutuhkan pengawasan, tapi juga pemantauan. Karena itu, pilkada membutuhkan dua lembaga sekaligus, yaitu lembaga pengawasan dan pemantauan. Dua lembaga itu ibarat dua sisi koin pilkada. Lembaga pengawasan dipegang Bawaslu. Ia ibarat wasit dalam sebuah pertandingan. Meski Bawaslu dengan segenap perangkatnya sampai tingkat paling bawah, tetap saja belum cukup. Karena itu, perundangan pun mengatur keberadaan pemantau pilkada. Kehadiran pemantau, baik dalam negeri maupun luar negeri, dianggap menambah bobot atau nilai pilkada itu sendiri. Tidak hanya pilkada, pemilu legislatif apalagi pilpres membutuhkan kehadiran lembaga pemantau. Meski pilkada dan pemilu hakikatnya sama, lembaga pemantau diatur berbeda. UU Pemilu menempatkan pemantau di bawah otoritas Bawaslu, sedangkan UU Pilkada menempatkan pemantau di bawah KPU. Karena itu, pemantau pemilu serentak legislatif dan presiden diakreditasi Bawaslu, pemantau pilkada diakreditasi KPU. Harus tegas dikatakan bahwa inisiatif warga membentuk lembaga pemantau patut diapresiasi karena hal itu memperlihatan antusiasme tinggi untuk mengawal legitimasi pilkada. Keberadaan pemantau menggenapkan dan ketiadaannya mengganjilkan pilkada. Apakah masyarakat sudah siap jika pilkada yang digelar pada 9 Desember tanpa lembaga pemantau? Terus terang, pilkada yang digelar di masa pandemi covid-19 mendatangkan sejumlah masalah bagi lembaga pemantau. Masalah terbesar ialah persoalan dana. Hampir semua lembaga donor memberi perhatian pada masalah covid-19, sedangkan pemantau pilkada diwajibkan memenuhi kebutuhan dana sendiri. Pemantauan pilkada wajib mematuhi protokol kesehatan seperti rapid test dan swab test bagi pemantau, penggunaan alat pelindung diri, pengecekan suhu tubuh, pakai masker, dan menjaga jarak. Pemantauan pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan pasti membutuhkan dana yang besar, hal yang sangat istimewa bagi pemantau yang notabene ialah lembaga swadaya masyarakat. Kiranya negara mencarikan solusi agar pemantau tetap hadir dalam pilkada untuk menambah bobot demokrasi di tengah pandemi. Meskipun pilkada tanpa pemantau tetap sah adanya, keberadaan pemantau penting, sangat penting, dalam masyarakat yang belum sepenuhnya memercayai keadilan dan ketidakberpihakan penyelenggara pemilu. Nur Hidayat Sardini (2011) menyodorkan lima manfaat pemantau pemilu. Pertama, memberikan keabsahan terhadap proses pemilu. Kedua, meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap HAM, khususnya hak sipil dan politik. Ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Keempat, membangun kepercayaan terhadap demokrasi, dan kelima, mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Begitu pentingnya keberadaan pemantau sehingga terdapat tujuh pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mulai pasal 123 sampai pasal 130. Memang, dalam pasal 123 disebutkan pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan. Meski disebut ‘dapat’, pengaturan tentang lembaga pemantau sangat rinci. Misalnya, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Dari sisi perspektif HAM warga, kehadiran pemantau mutlak dibutuhkan demi keadilan pilkada. Ketika warga pergi ke bilik suara dan menetapkan pilihannya, ia tidak hanya memilih pemimpinnya, tetapi juga memilih arah pembangunan daerahnya. Eloknya, meski pilkada diselenggarakan di masa pandemi covid-19, sama seperti lembaga pengawas, pemantau juga difasilitasi kehadirannya oleh pemerintah daerah. Fasilitasi itu sesuai amanat Pasal 133A UU 10/2016 bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pemantau pilkada itu bagian tak terpisahkan dari partisipasi masyarakat yang mestinya difasilitasi pemerintah daerah. Fasilitasi yang diberikan pemerintah daerah, misalnya, seluruh kebutuhan terkait dengan protokol kesehatan untuk pemantau pilkada ditanggung pemerintah daerah. Terus terang, belumlah genap bila pilkada digelar tanpa kehadiran lembaga pemantau. Belum genap karena koin pilkada bersisikan pengawasan dan pemantauan. Tanpa salah satunya, pilkada itu terasa ganjil. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1971-pilkada-ganjil
[GELORA45] Bukan Negara Instruksi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2152-bukan-negara-instruksi Senin 26 Oktober 2020, 05:00 WIB Bukan Negara Instruksi Administrator | Editorial Bukan Negara Instruksi MI/Duta Ilustrasi. TUJUAN cuti bersama pegawai negeri sipil sangatlah mulia, yaitu dalam rangka mewujudkan efi siensi dan efektivitas hari kerja. Akan tetapi, cuti bersama di masa darurat kesehatan justru memicu kekhawatiran terjadinya klaster baru pandemi covid-19. Tingkat kekhawatiran kian tinggi karena cuaca yang tidak bersahabat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa intensitas La Nina semakin menguat pada Oktober, November, dan Desember. Curah hujan akan berangsur meningkat hingga 20%-40% di atas normal. Tidaklah berlebihan untuk diingatkan, dan selalu diingatkan, bahwa kegembiraan selama lima hari libur pada pekan ini mesti tetap disertai dengan kewaspadaan yang tinggi sehingga kegembiraan itu tidak menjelma menjadi petaka yang memilukan. Petaka yang disebabkan covid-19 dan bencana cuaca atau keduanya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tertanggal 18 Agustus, Rabu (28/10) dan Jumat (30/10) ditetapkan sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober. Hari libur itu tambah panjang karena diikuti Sabtu (31/10) dan Minggu (1/11). Kantor pemerintah buka kembali pada 2 November. Pemerintah sendiri sesungguhnya sudah menyadari dampak buruk libur panjang di masa pandemi. Meski sudah menyadari dampak buruknya, pemerintah tetap mengambil kebijakan cuti bersama. Kebijakan yang bisa dipahami dari sisi menggerakkan perekonomian dan mengusir kebosanan akibat pembatasan sosial berskala besar. Kiranya tepat instruksi Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada 19 Oktober agar jajarannya mengantisipasi kegiatan libur panjang dan cuti bersama di akhir Oktober ini. Instruksi Presiden ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri pada 21 Oktober. Mendagri menginstruksikan para kepala daerah agar mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan saat libur panjang dan menjaga kedisiplinan protokol kesehatan. Harus tegas dikatakan bahwa instruksi baik adanya, tapi belumlah cukup, apalagi ini bukan negara instruksi. Jangan sampai kepala daerah cuma meneruskan instruksi dari atas ke jajaran paling bawah di tingkat lurah atau desa. Itu namanya estafet instruksi. Instruksi itu harus dijalankan. Tugas kepala daerah ialah berbuat nyata, misalnya, mengidentifi kasi potensi penularan covid-19. Bila perlu kepala daerah menerapkan kebijakan khusus untuk para pendatang dengan melakukan intervensi tes, lacak, dan isolasi sehingga kasus covid- 19 terlokalisasi. Kepala daerah juga diminta untuk memberikan informasi yang transparan terkait daerah tujuan wisata yang boleh dan tidak boleh dikunjungi. Masyarakat juga perlu diinformasikan peta kebencanaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor dengan berpedoman pada prediksi BMKG. Bangsa ini sudah saatnya lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca bukan hasil mimpi, bukan pula nujum. Ia hasil kerja rasional, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Ia bersifat empiris, bukan spekulatif. Ia penting untuk mengambil keputusan. Tidaklah berlebihan bila pemerintah, mulai saat ini juga, terus-menerus mengimbau masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan covid-19. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masyarakat diimbau tidak memanfaatkan libur panjang untuk mudik ke kampung halaman jika masih sayang dengan sanak saudara di kampung. Mudik bisa saja menjadi sarana penularan virus korona yang mematikan itu. Pemerintah harus memanfaatkan seluruh saluran komunikasi untuk mengimbau masyarakat tidak berkerumun. Bila perlu hentikan semua unjuk rasa dan kampanye pilkada yang memancing kerumunan orang pada libur panjang kali ini. Keselamatan nyawa di atas demokrasi dan keselamatan itu butuh perbuatan nyata, bukan instruksi. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2152-bukan-negara-instruksi
[GELORA45] UN Dihapus, Terbitlah AN
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/355909-un-dihapus-terbitlah-an Senin 26 Oktober 2020, 17:22 WIB UN Dihapus, Terbitlah AN Syarief Oebaidillah | Humaniora UN Dihapus, Terbitlah AN Antara Ilustrasi KENDATI sepakat Ujian Nasional ( UN) dihapus, namun kesiapan pemerintah melalui Kemendikbud yang akan melaksanakan Asesmen Nasional ( AN) 2021 dipertanyakan. "Kalau bicara alat ukur ketercapaian peserta didik untuk diganti alias menghapus UN dari awal saya sangat mendukung. Karena UN ini memang timbangan yang rusak. Itu sangat jelas posisi saya dan UN sendiri berdampak pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia di 20 tahun terakhir Tapi apakah AN layak untuk menjadi pengganti UN? Jawabannya belum tahu karena minimnya sosialisasi dan komunikasi pihak Kemendikbud, " kata praktisi pendidikan Indra Charismiadji menjawab mediaindonesia.com, Senin (26/10). Indra mengingatkan terkesan semua kebijakan Kemendikbud dibuat sembunyi- sembunyi tanpa uji publik yang jelas. " Intinya sebagai orang pendidikan saya menolak pelaksanaan AN ini dengan alasan sampai saat ini belum ada naskah akademiknya, " tegasnya. Dia menyarankan Kemendikbud segera melakukan uji publik naskah akademik tentang AN secara transparan ." Saya kira karena ini urusan besar menyangkut kepentingan luas masyarakat Indonesia maka sebaiknya undang tokoh-tokoh pendidikan membahas AN jangan hanya teman-teman dekat saja. Ini urusan negara bukan perusahaan atau pribadi.Lakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, " tandas Indra. Dia juga menyayangkan telah banyak beredar buku-buku tentang AN dan bimbel AN. " ini memanfaatkan kesempatan dalam kebingungan masyarakat. Jadi pemerintah justru menimbulkan kebingungan bukan mengayomi, " tukasnya. Dia menyarankan Kemendikbud segera melakukan uji publik naskah akademik tentang AN secara transparan ." Saya kira karena ini urusan besar menyangkut kepentingan luas masyarakat Indonesia maka sebaiknya undang tokoh-tokoh pendidikan membahas AN jangan hanya teman-teman dekat saja. Ini urusan negara bukan perusahaan atau pribadi.Lakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, " tandas Indra. Baca juga :Sosialisasi AN Digesa Dia juga menyayangkan telah banyak beredar buku-buku tentang AN dan bimbel AN. " ini memanfaatkan kesempatan dalam kebingungan masyarakat. Jadi pemerintah justru menimbulkan kebingungan bukan mengayomi, " tukasnya. Dia berharap Kemendikbud jangan melangkah jauh terlebih dulu kalau belum matang program AN . "Ini negara yang tidak bisa salah urus. Korbannya adalah generasi penerus kita nantinya.Mas Menteri harap jangan membuat gaduh lagi seperti kasus Merdeka Belajar dan POP, " pungkasnya. Pada bagian lain, Rizki Pradana guru SMP-SMA Cita Buana di Jagakarsa Jakarta mengaku mengapresi Kemendikbud yang menghapus UN." Penggantian danpenghapusan UN saya setuju. Tapi perihal penggantinya baru akan disosialisasikan Jumat ini.," ungkap Rizki. Dia mengaku belum mengetahui persis tentang AN. Menurutnya sejumlah sekolah di DKI mungkin telah disosialisasikan.Rizki mengaku kasihan kalau anak hanya dinilai dari satu jenis ujian yang tidak representatif. Dia menyarankan agar AN dapat disesuaikan dengan profile sekolahnya. "Jangan gunakan standar sekolah mahal dan favorit untuk mengasesmen sekolah swasta biasa atau sekolah negeri di pelosok, " tukas Rizki.(OL-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/355909-un-dihapus-terbitlah-an
[GELORA45] Jalan berliku menuju China (Bagian-1)
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1803969/jalan-berliku-menuju-china-bagian-1 Artikel Jalan berliku menuju China (Bagian-1) Oleh M. Irfan Ilmie Minggu, 25 Oktober 2020 22:25 WIB Para penumpang pesawat Xiamen Airlines yang mayoritas berkewarganegaraan China mengenakan alat pelindung diri bersiap memasuki pesawat yang hendak membawanya ke Fuzhou dari Bandar Udara Internasional Soeokarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/10/2020). ANTARA/M. Irfan Ilmie/aa. Kalau "swab test"-nya di Surabaya, sedangkan berangkatnya dari Jakarta, pasti akan kesulitan mengatur waktunya Fuzhou (ANTARA) - "No essential, no travelling," demikian pengumuman yang terpampang di laman resmi Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta. Pengumuman itu ditujukan kepada siapa saja yang hendak bepergian ke China. Tidak membedakan, apakah dia warga negara China yang tinggal di Indonesia atau warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke China. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke China, demikian anjuran Kedutaan. China merasa perlu mencantumkan pengumuman tersebut, meskipun telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Indonesia terkait Travel Corridor. Peringatan yang dicantumkan mulai 1 Oktober 2020 itu untuk mempertegas maksud dari Travel Corridor yang hanya terbatas pada kepentingan sangat mendesak, seperti kedinasan, bertemu anggota keluarga (family reunion), alasan pekerjaan, bisnis, dan keperluan lain menyangkut hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Lalu bagaimana kalau memang sangat mendesak untuk berangkat ke China? Pemerintah China memberikan persyaratan yang sangat ketat bagi siapa saja yang memang mendesak untuk datang. Sebelum berangkat ke China, mereka harus melakukan tes usap (swab test) di beberapa institusi kesehatan yang terdaftar di kantor perwakilan RRC. Kalau pada 2 Agustus jumlah institusi kesehatan di Indonesia yang ditunjuk oleh kantor perwakilan RRC sebanyak 68 unit, maka per 1 Oktober jumlahnya dikurangi hampir separuh hingga tertinggal 39 unit. Seperti di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Surabaya yang sebelumnya terdaftar 20 institusi kesehatan berubah menjadi enam saja. Beberapa rumah sakit umum daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta yang sebelumnya masuk daftar rekomendasi, dihapus sejak 1 Oktober. Masa berlakunya swab test yang sebelumnya lima hari, sejak 1 Oktober itu juga dipangkas hanya menjadi tiga hari sebelum naik pesawat (boarding). Padahal paling cepat hasil swab test baru keluar satu hari kemudian sehingga persiapan para calon penumpang semakin singkat. "Kalau swab test-nya di Surabaya, sedangkan berangkatnya dari Jakarta, pasti akan kesulitan mengatur waktunya," kata seorang petugas bagian visa China di Surabaya sambil menyarankan beberapa orang pemohon visa untuk melakukan tes di Jakarta. Setelah tes dengan biaya mandiri, mereka masih dikenai kewajiban mengisi formulir yang dilampiri hasil negatif swab test lalu dikirimkan ke kantor perwakilan RRC sesuai domisili, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Denpasar.. Pihak perwakilan RRC akan mengirim balik formulir tersebut lengkap dengan pembubuhan tanda berlaku dan stempel resmi perwakilan tersebut. Batas pengiriman formulir itu tidak boleh kurang dari 12 jam menjelang keberangkatan. Formulir tersebut harus dicetak untuk ditunjukkan kepada petugas di bandara keberangkatan dan bandara kedatangan. "Kalau harus cetak begini, di mana saya bisa mendapatkannya?" tulis seorang anggota grup obrolan WeChat yang dibuat khusus untuk calon penumpang Xiamen Airlines dari Jakarta tujuan Fuzhou dengan jadwal keberangkatan 22 Oktober 2020. Dia yang berkewarganegaraan China tentu kelabakan ketika harus mencari jasa cetak formulir tersebut di Jakarta, apalagi selama ini tempat kerjanya di Kalimantan. "Harusnya cukup diunduh dari ponsel saja," usul seorang rekannya di grup obrolan paling populer di China itu menanggapi keluhan rekannya sesama warga negara China yang hendak mudik itu. Ternyata walaupun berbekal formulir kesehatan dari perwakilan RRC bukan berarti si calon penumpang tinggal berangkat saja karena masih diharuskan memindai laman Komisi Kesehatan Nasional China (NHC). Setelah berhasil memindai laman NHC, calon penumpang harus mengisi semua daftar pertanyaan yang tertera di dalamnya untuk mendapatkan kode bar yang ditunjukkan kepada petugas maskapai menjelang keberangkatan dan petugas kesehatan di bandara tujuan. Para calon penumpang pesawat Xiamen Airlines tujuan Fuzhou, China, harap-harap cemas menunggu pesawat yang baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 22 Oktober, 2020. (ANTARA/M.. Irfan Ilmie) Penerbangan Langka Perjuangan para calon traveller masih terus berlanjut, meskipun sudah berhasil melewati rumitnya persyaratan tersebut. Dalam situasi pandemi, tidak banyak maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di jalur penerbangan
[GELORA45] Hampir Penuhi Kesepakatan, China Borong Produk Pertanian AS
-- j.gedearka https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5228410/hampir-penuhi-kesepakatan-china-borong-produk-pertanian-as?tag_from=wp_nhl_18 Hampir Penuhi Kesepakatan, China Borong Produk Pertanian AS Danang Sugianto - detikFinance Minggu, 25 Okt 2020 22:45 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin Aug 6, 2016; Rio de Janeiro, Brazil; The American flag flies above the Chinese flags after Virginia Thrasher took the gold medal in the 10m air rifle competition at Olympic Shooting Centre. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan, China secara substansial telah meningkatkan pembelian barang pertanian AS dan menerapkan 50 dari 57 komitmen teknis. Itu merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan yang dilakukan kedua negara pada Januari siang yang bertujuan untuk menurunkan hambatan struktural terhadap impor AS. Melansir Reuters, Minggu (25/10/2020) dalam pernyataan bersama, kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Departemen Pertanian AS (USDA) mengatakan China telah membeli lebih dari US$ 23 miliar barang pertanian AS hingga saat ini. Angka itu sekitar 71% dari target yang ditetapkan di bawah apa yang disebut Tahap 1 kesepakatan. "Sejak perjanjian mulai berlaku delapan bulan lalu, kami telah melihat peningkatan luar biasa dalam hubungan perdagangan pertanian kami dengan China, yang akan menguntungkan petani dan peternak kami di tahun-tahun mendatang," kata Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dalam sebuah pernyataan. Baca juga: Tak Cuma ke AS-China, UKM Juga Didorong Ekspor ke Negara Ini Kesepakatan itu telah meredakan perang dagang antar kedua negara tersebut. Namun perselisihan mengenai hak asasi manusia, krisis COVID-19, dan teknologi telah membuat ketegangan kembali meningkat. Sehingga potensi perdamaian antara AS dan China masih diragukan. Pertanian adalah salah satu dari empat area di mana China berjanji untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa AS. Banyak ahli mempertanyakan apakah China akan memenuhi target keseluruhannya tahun ini, mengingat ada kebijakan lockdown yang dilakukan tahun ini terkait wabah pandemi COVID-19. Dalan laporan tersebut menunjukkan penjualan jagung AS ke China terbilang luar biasa tinggi. Penjualan ke China telah mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah AS yakni 8,7 juta ton. Sementara penjualan kedelai AS untuk tahun pemasaran 2021 ke China mencapai dua kali lipat dari 2017. Ekspor sorgum AS ke China dari Januari hingga Agustus 2020 mencapai US$ 617 juta, naik dari periode yang sama di 2017 sebesar US$ 561 juta. Baca juga: Intip Beda Cara Trump dengan Biden Atasi Corona Ekspor daging babi AS ke China mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang hanya dicapai dalam lima bulan pertama tahun 2020. Lalu ekspor daging sapi dan produk daging sapi AS ke China hingga Agustus 2020 sudah lebih dari tiga kali lipat dari total capaian di 2017. Selain produk-produk itu, USDA mengharapkan penjualan 2020 ke China memecahkan rekor juga untuk produk pertanian AS lainnya termasuk makanan hewan, jerami alfalfa, kemiri, kacang tanah, dan makanan siap saji. (das/dna) hubungan dagang as-china as-china perdagangan
[GELORA45] Jalan berliku menuju China (Bagian 2)
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1803981/jalan-berliku-menuju-china-bagian-2 Artikel Jalan berliku menuju China (Bagian 2) Oleh M. Irfan Ilmie Minggu, 25 Oktober 2020 22:33 WIB Petugas keamanan dan petugas kesehatan bersiaga 24 jam di depan hotel yang menjadi tempat karantina 200 penumpang pesawat Xiamen Airlines dari Jakarta, di Kota Fuzhou, China, Jumat (23/10/2020). ANTARA/M. Irfan Ilmie/aa. Kalau tidak ingin jenuh di dalam kamar, lihatlah pantai di luar sana Fuzhou (ANTARA) - Tepat pukul 22.40 waktu China (21.40 WIB) roda pesawat berbadan lebar Boeing 787-9 Dreamliner menyentuh ujung landasan Bandar Udara Internasional Changle, Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, pada Kamis (22/10). Para penumpang harap-harap cemas, ingin segera turun setelah 5 jam dan 7 menit di dalam pesawat milik maskapai penerbangan Xiamen Airlines yang menempuh perjalanan sejauh 4.424 kilometer dari Jakarta. Setelah diatur sedemikian rupa agar tidak saling berebut meninggalkan pesawat, para penumpang diarahkan menuju tempat semacam aula yang tidak jauh dari apron bandara sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Di meja pertama, para penumpang menyerahkan hasil swab test yang dikeluarkan salah satu klinik laboratoium ternama di Jakarta, formulir kesehatan berstempel Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta atau perwakilannya di berbagai daerah, dan hasil pemindaian aplikasi Komisi Kesehatan Nasional (NHC) di ponsel. Setelah ditanyai riwayat kesehatan dan perjalanan dalam 14 hari terakhir oleh petugas kesehatan, para penumpang diarahkan ke bilik-bilik kecil, mirip tempat pemungutan suara. Di bilik-bilik itulah swab test dilakukan petugas kesehatan dengan cara mengambil sampel dari kedua lubang hidung para penumpang. Banyak yang meringis kesakitan setelah hidungnya diusap dengan kapas lidi oleh petugas kesehatan guna mendapatkan sampel menjelang tengah malam itu. Setelah keluar dari bilik-bilik, seorang petugas kepolisian menghadang setiap penumpang untuk meminta kertas kecil warna putih yang sudah diisi data diri dan nomor penerbangan. Kertas kecil bertuliskan aksara Mandarin ini berbeda dengan kartu kedatangan yang berisi data diri penumpang dan barang bawaannya. Setelah itu giliran petugas imigrasi di Bandara Changel menanyai satu-persatu tujuan setiap penumpang. Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF-856 dari Jakarta ke Fuzhou itu mengangkut 200 penumpang yang kebanyakan para pekerja dari China. Hanya segelintir penumpang yang berpaspor Indonesia. Namun semuanya tanpa terkecuali harus mengikuti instruksi petugas bandara di Ibu Kota Provinsi Fujian itu. Mayoritas penumpang pesawat MF-856 itu tujuan kota-kota lain di China, seperti Beijing, Chengdu, Guangzhou, Shanghai, dan Shijiazhuang. Jadi Fuzhou bukan tujuan akhir. Selepas serangkaian pemeriksaan, para penumpang diangkut dengan bus menuju hotel yang letaknya tak jauh dari bandara. Kebanyakan dari mereka mengenakan alat pelindung diri selama berada di dalam pesawat hingga perjalanan menuju hotel tempat karantina. Di hotel yang menghadap Laut China Timur itulah para penumpang pesawat tersebut memulai karantina untuk 14 hari ke depan. Para penumpang pesawat Xiamen Airlines yang mayoritas berkewarganegaraan China mengenakan alat pelindung diri bersiap memasuki pesawat yang hendak membawanya ke Fuzhou dari Bandar Udara Internasional Soeokarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 22 Oktober 2020. (ANTARA/M. Irfan Ilmie) Satu Positif Swab test di Bandara Changle pada Kamis (22/10) malam itu bukanlah yang terakhir. Masih ada dua swab test lagi yang harus diikuti selama masa karantina di hotel. Kalau dihitung sejak menjelang keberangkatan dari Jakarta, maka para penumpang itu melakukan empat kali swab test dalam jangka waktu kurang dari 20 hari. Swab test di Bandara Cangle menghasilkan satu kasus positif COVID-19 dari penumpang MF-856 rute Jakarta-Fuzhou. Komisi Kesehatan Kota Fuzhou pada Sabtu (24/10) merilis data tiga kasus impor COVID-19, masing-masing dari Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia. Tiga kasus positif itu semuanya tanpa gejala, seperti demam dan suhu badan tinggi. Memang pesawat Xiamen Airlines nomor penerbangan MF-856 menyumbang satu kasus, namun sayangnya tidak disertai penjelasan mengenai status kewarganegaraannya, apakah dari China atau Indonesia. Satu kasus positif tersebut tidak membuat para penumpang pesawat yang menjalani karantina di hotel panik, apalagi paranoid. Kecuali, mungkin bagi mereka yang tempat duduknya di dalam pesawat berdekatan dengan orang tersebut. Mereka sudah tahu bahwa otoritas di Fuzhou sudah melakukan penanganan yang memadai, baik mereka yang positif maupun negatif. Apalagi masih ada dua swab test lagi. Ditambah kewajiban setiap penumpang mengukur suhu tubuh secara mandiri dua kali sehari dengan menggunakan termometer yang disediakan di setiap kamar hotel. Hasil ukur ditulis dan diunggah di aplikasi NHC. Selain melalui aplikasi,
[GELORA45] TNBB jadi "pilot project" pengawasan hutan berteknologi AI
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/213961/tnbb-jadi-pilot-project-pengawasan-hutan-berteknologi-ai TNBB jadi "pilot project" pengawasan hutan berteknologi AI Minggu, 25 Oktober 2020 21:52 WIB Satwa endemik di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) jalak Bali. (FOTO ANTARA/HO-Kemenhut/MA/2020) Singaraja (ANTARA) - Taman Nasional Bali Barat (TNBB) di Provinsi Bali saat ini sedang dijajaki untuk dijadikan "pilot project" dalam program "Smart Forest Guardian" atau pengawasan hutan melalui teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang merupakan program kerja sama antara perusahaan Huawei dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Objek pertama yang dijajaki adalah TNBB. Dalam rangka kerja sama itulah TNBB dijajaki untuk mengetahui lokasi dan kondisi di TNBB," kata Kepala TNBB Agus Ngurah Kresna Kepakisan di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Minggu. Ia mengatakan TNBB sudah dikunjungi oleh tim lintas kementerian yang terdiri atas perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Syber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), KLHK bersama tim teknis Huawei. "Setelah penjajakan lokasi, nanti pihak Huawei secara resmi menyusun kerja sama kepada Menteri KLHK, dan keputusan berada di tangan menteri," katanya. Ia menjelaskan penjajakan tim lintas kementerian ke TNBB ini merupakan tidak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves bersama dengan Kemenkominfo, KLHK, BPPT, BIN, BSSN, serta Huawei pada Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Kawasan Hutan secara virtual pada Selasa (6/10) 2020. Pihak TNBB, kata dia, menyambut baik kehadiran teknologi AI yang akan dikembangkan bersama Huawei itu karena akan membantu dalam pengawasan hutan di kawasan TNBB. "Apalagi TNBB memiliki dengan satwa endemik jalak Bali yang juga merupakan satwa dilindungi karena tergolong langka," katanya. Baca juga: TNBB siap lepasliarkan Jalak Bali hasil penangkaran Teknologi pengawasan dengan kecerdasan buatan itu, kata dia, adalah alat untuk mendeteksi suara di kawasan hutan. Teknologi itu mampu membedakan suara satwa, burung, dan satwa lainnya, termasuk juga mampu mendeteksi suara gergaji, suara senso, atau suara-suara lain yang mencurigakan. "Jadi, selain untuk mengawasi hutan dari tindak kriminal 'illegal loging' juga sekaligus sebagai alat untuk memonitor keberadaan satwa di kawasan hutan," katanya. Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Kawasan Hutan secara virtual itu, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan yang memimpin rakor mengatakan peningkatan kawasan hutan menjadi hal yang utama. "Dengan adanya pemanfaatan teknologi kita dapat langsung memantau perekaman data secara gambar maupun suara, untuk dapat membuat data yang lengkap mengenai aktivitas hutan kita di Indonesia. Kita dapat memantau aktivitas illegal yang terjadi di hutan kita," katanya. Ia meminta kepada Huawei dan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk dapat mengharmonisasi sistem dan data yang akan dikembangkan untuk dapat menjadi lompatan yang luar biasa dalam pengawasan aktivitas ilegal dalam hutan di Indonesia. Baca juga: Populasi jalak bali berkembang pesat Secara terpisah, CEO Huawei Indonesia, Jacky Chen, mengatakan pihaknya sebagai penyedia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkemuka di dunia yang telah 20 tahun hadir di Indonesia, berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dalam mengantisipasi tantangan dan peluang melalui pemanfaatan teknologi. "Selama masa pandemi, kami juga telah mengontribusikan teknologi kecerdasan buatan dan 'cloud' bagi dunia kesehatan dan pendidikan," katanya. Ia mengatakan kerja sama ini merupakan kebanggaan bagi Huawei dapat memperluas kontribusi hingga menjangkau bidang lingkungan hidup di Indonesia melalui inisiatif global untuk inklusi digital TECH4ALL yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan teknologi digital. "Kami berkolaborasi dengan LSM Rainforest Connection (RFCx) membangun Smart Forest Guardian menggunakan teknologi AI untuk melindungi hutan dari pembalakan dan perburuan liar, serta upaya konservasi alam di Taman Nasional Bali Barat. Kami sangat percaya bahwa teknologi yang baik dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi bangsa. Keterlibatan ini menjadi bagian awal dari perjalanan besar bersama untuk lingkungan yang makin lestari," katanya. Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) siap dilepasliarkan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) , karena populasi burung langka itu meningkat tajam pada tahun ini. (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2020) Teknologi awasi hutan Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno dalam peninjauan di TNBB menjelaskan bahwa saat ini KLHK juga telah memanfaatkan teknologi untuk pengawasan hutan. "Saat ini sudah pakai Camera Trap dan GPS Collar, untuk memantau Gajah Sumatera. Dengan kerja bersama, teknologi AI
[GELORA45] Ulama : Bisnis Prostitusi Daring di Aceh Meningkat Selama Pandemi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/355686-ulama-bisnis-prostitusi-daring-di-aceh-meningkat-selama-pandemi Minggu 25 Oktober 2020, 22:00 WIB Ulama : Bisnis Prostitusi Daring di Aceh Meningkat Selama Pandemi Mediaindonesia.com | Nusantara Ulama : Bisnis Prostitusi Daring di Aceh Meningkat Selama Pandemi Antara Ilustrasi : Pemandangan Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Teungku Abdurrani Adian meminta kepada aparat kepolisian termasuk polisi penegak syariat Islam, agar mengungkap maraknya indikasi prostitusi daring (online) di tengah masyarakat Aceh. Pasalnya, selama pandemi covid-19 melanda dunia termasuk di Tanah Air, telah menyebabkan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat termasuk di Aceh, sehingga diduga masyarakat nekat melakukan tindakan pelanggaran syariat Islam demi mempertahankan ekonomi. “Kita harapkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh agar memaksimalkan kembali razia, karena maraknya dugaan prostitusi online ini sangat mencoreng harkat dan martabat negeri syariat khususnya di Aceh,” kata Teungku Abdurrani Adian, di Meulaboh, Minggu (25/10). Maraknya dugaan prostitusi daring yang ditawarkan melalui aplikasi media sosial melalui telepon pintar di Aceh, telah menyebabkan keresahan di masyarakat di daerah ini. Pasalnya, pelaku diduga terlibat dalam bisnis haram tersebut dengan mudah menawarkan jasa bisnis ‘esek-esek’ kepada pengguna telepon pintar melalui aplikasi tertentu, termasuk penawaran tarif sebelum sepakat untuk menggunakan jasa prostitusi. “Maka dari itu, saya juga mengharapkan kepada semua pihak pemangku kepentingan di Aceh, agar bersama-sama memikirkan persoalan ini (prostitusi online), sehingga praktik zina yang diduga melanggar syariat Islam tersebut bisa berkurang di Provinsi Aceh,” kata Teungku Abdurrani Adian menambahkan. Ulama ini juga mengakui selama pandemi covid-19 melanda dunia termasuk di Tanah Air, telah menyebabkan lemahnya ekonomi masyarakat termasuk di Aceh. Kondisi tersebut diduga memicu warga di Aceh untuk melakukan tindakan pelanggaran syariat Islam, termasuk bisnis prostitusi daring karena pandemi telah menyebabkan ekonomi masyarakat lumpuh. “Satu-satunya cara untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi online di Aceh hanya dengan meningkatkan razia olah Satpol PP dan WH,” kata Teungku Abdurrani menambahkan. Ia mengakui razia ke sejumlah lokasi yang dicurigai kerap melayani prostitusi online di Aceh, akan dipastikan mengurangi semaksimal mungkin bisnis haram tersebut. (Ant/OL-12) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/355686-ulama-bisnis-prostitusi-daring-di-aceh-meningkat-selama-pandemi
[GELORA45] Tuhan yang Berdiam dalam Rumus dan Angka
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5227019/tuhan-yang-berdiam-dalam-rumus-dan-angka?tag_from=wp_cb_kolom_list Pustaka Tuhan yang Berdiam dalam Rumus dan Angka Muhammad Aswar - detikNews Sabtu, 24 Okt 2020 13:05 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin sains dan agama Jakarta - Judul: Sains dan Agama; Penulis: Albert Einstein; Penerjemah: Hari Taqwan Santoso; Penerbit: Circa, Juli 2020; Tebal: x + 120 halaman Atas dasar apa Newton merasa perlu menghabiskan bertahun-tahun usianya demi mengamati benda langit? Apakah sekadar menguji penemuan pendahulunya, Kepler; ataukah demi menemukan apa yang kelak kita percayai sebagai hukum gravitasi dan mekanika benda langit? "Kita sering berdebat perihal definisi agama. Tetapi sains, perkaranya, kita terus mereduksinya hanya sebagai kerja metodologis untuk mengurai simpul-simpul yang mengatur gerak tubuh manusia," demikian suatu kali Albert Einstein menulis tanggapan untuk Liberal Ministers' Club of New York City. Maka, pengamatan Newton terhadap benda-benda langit pun tereduksi dan sampai kepada kita sekadar angka dan kalkulasi. Lantas kita terima dan yakini untuk menjelaskan mengapa kaki tak pernah bisa berjalan di udara dan air tak akan pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi; atau planet-planet di tata surya tidak jatuh ke Bumi lantaran terikat oleh gravitasi Matahari. Kerja Newton menghasilkan pemahaman bahwa keteraturan alam semesta muncul justru karena saling terikat. Dan alam semesta bisa dikalkulasi disebabkan oleh keterikatan dan gerak yang berulang terus-menerus. Tetapi di balik itu, kata Einstein, pemahaman saintifik juga menyimpulkan bahwa gerak manusia sama terikatnya dengan gerak benda-benda langit. Sebagaimana Jupiter tidak mungkin bertukar jalur dengan Saturnus ketika mengelilingi Matahari, manusia juga tidak bisa menggantikan kaki dengan tangan untuk berpijak di atas tanah. "Manusia tidak bebas dalam berpikir, menunjukkan perasaan, dan bertindak, tetapi memiliki hubungan sebab-akibat seperti gerakan bintang," kata Einstein di depan Spinoza Society pada 1932. Jagat raya dan kehidupan manusia telah ditentukan, dari awal hingga akhir, oleh kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Semuanya telah ditentukan, baik untuk serangga maupun bintang. Manusia, sayuran, bahkan debu kosmis; jagat raya berdansa mengikuti irama misterius yang dimainkan dari jauh oleh entitas yang tak kasat mata (hal. 87). Buku berjudul Sains dan Agama ini menyingkap selubung penalaran saintifik, bahwa justru ketika membicarakan agama, sains menunjukkan sisi manusiawinya. Di balik rumus-rumus yang mempercepat laju teknologi dan menerjemahkan tarian alam semesta, sains pada dasarnya tetap beranjak dari kebingungan manusia untuk mengenali dirinya. Namun cara mereka menjelaskan teka-teki kehidupan tidak dengan bahasa verbal, melainkan menyembunyikannya dalam deretan rumus dan angka (hal. 39-40). Einstein tengah memindahkan pusat alam semesta dari Matahari ke manusia. Dalam taraf pemahaman ini, barulah kita bisa duduk berhadap-hadapan membicarakan sains dan agama. Maka rumus F1= -F2 dari hukum ketiga gerak Newton, selain memungkinkan kapal-kapal bermuatan besar mengarungi samudera, mempercepat laju ekonomi dan peradaban, juga menyiratkan keteraturan alam semesta lewat keterikatan benda-benda. Einstein menyebutnya hukum kausalitas universal yang mengikat seluruh benda-benda langit untuk tidak bertabrakan dan buah apel untuk jatuh ke tanah. Persis seperti alunan musik yang memiliki irama. Tetapi siapa yang memainkannya? "Apakah Anda percaya kepada Tuhan?" demikian pertanyaan penyair Amerika-Jerman George Sylvester Viereck yang berkunjung ke apartemen Einstein tepat setelah ulang tahunnya yang ke-50. Di apartemen itu, Elsa menghidangkan jus rasberi dan salad buah, kemudian kedua pria itu naik ke kamar pertapaan Einstein di lantai atas. "Saya bukan ateis," kata Einstein. "Masalah itu terlalu besar untuk pikiran kita yang terbatas. Kita seperti anak kecil yang memasuki perpustakaan maha luas dipenuhi buku dalam banyak bahasa. Anak itu tahu seseorang pasti telah menulis semua buku itu. Namun anak itu tidak tahu cara menuliskannya. Anak itu tidak tahu bahasa yang si penulis gunakan. Anak itu sedikit mencurigai ada urutan misterius ketika meletakkan buku-buku itu di dalam rak, tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa harus berurutan seperti itu. Menurut saya, inilah sikap manusia paling pintar kepada Tuhan. Kita melihat alam semesta diatur dengan sangat bagus dan mematuhi hukum tertentu, tetapi kita hanya sedikit memahami hukum tersebut." Pada musim panas 1930, ketika sedang berlayar dan merenung di Caputh, Einstein menulis sebuah esai sebagai kredo yang berjudul Apa yang Saya Yakini (hal. 66-72). Kredo tersebut diakhiri dengan pernyataan religiusitasnya, tentang Newton, dan pemikir-pemikir sains yang suka menghabiskan waktu mengamati benda-benda langit: "Perasaan paling indah yang bisa kita rasakan
[GELORA45] Peneliti China prediksi puncak pandemi global setelah dua pekan
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1802833/peneliti-china-prediksi-puncak-pandemi-global-setelah-dua-pekan Laporan dari China Peneliti China prediksi puncak pandemi global setelah dua pekan Sabtu, 24 Oktober 2020 20:33 WIB Para penumpang pesawat Xiamen Airlines setibanya di Bandar Udara Internasional Changle, Fuzhou, China, dari Jakarta pada Kamis (22/10/2020) malam langsung diboyong ke hotel untuk melakukan karantina selama 14 hari setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, tes usap, dan dokumen keimigrasian. ANTARA/M. Irfan Ilmie Kalau kasus impor tidak dicegah dan dikendalikan, maka akan menjadi penyebab munculnya gelombang kedua di China Jakarta (ANTARA) - Peneliti di China memperkirakan kasus pandemi COVID-19 secara global akan mengalami puncaknya setelah dua pekan mendatang seiring dengan tren yang terjadi di Eropa. Pandemi di Eropa menjadi indikator utama peningkatan kasus global, demikian Liang Manchun dari Lembaga Penelitian Keamanan Publik di Tsinghua University, Beijing, Sabtu. Menurut dia, beberapa negara di Eropa gagal mengintensifkan upaya pencegahan dan pengendalian seperti di China sehingga beberapa negara mengalami peningkatan kasus. Menghadapi kemunculan kembali kasus itu lebih sulit karena proporsi kasus positif COVID-19 di Eropa lebih tinggi dan kemungkinan virus bertahan hidup terus bertambah, jelas dia. "Perlindungan personal dan pembatasan secara nasional dalam menghadapi pandemi sangatlah penting," ujarnya dikutip media setempat. Data Johns Hopkins University, Jumat (23/10), menunjukkan bahwa jumlah kasus positif di dunia mencapai 42.147.237. Dari jumlah tersebut angka kematiannya mencapai 1.143.467 kasus. Liang memprediksi kasus positif di Amerika Serika setelah sepekan ke depan akan mengalami puncak dengan jumlah 90.000 kasus per hari melampaui puncak yang terjadi pada bulan Juni. Wakil Direktur Jurusan Biologi Patogen pada Wuhan University, Yang Zhanqiu, mengingatkan China perlu meningkatkan kewaspadaan terkait kasus impor karena puncak pandemi global tidak terelakkan. Dia menjelaskan bahwa pola penyebaran virus di negara lain berbeda dengan di China karena gennya juga bervariasi. "Kalau kasus impor tidak dicegah dan dikendalikan, maka akan menjadi penyebab munculnya gelombang kedua di China," ujarnya. Meskipun demikian, dia mengingatkan masyarakat tidak perlu panik karena langkah-langkah anti-epidemi di China relatif berjalan dengan baik. Baca juga: 22 kasus baru corona muncul di China, termasuk 14 kasus impor Baca juga: Dubes ingatkan WNI di China waspadai kasus COVID-19 impor Pewarta: M. Irfan Ilmie Editor: Fardah Assegaf COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Doktrin Fukuda
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1970-doktrin-fukuda Sabtu 24 Oktober 2020, 05:00 WIB Doktrin Fukuda Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial Doktrin Fukuda MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. BETAPA strategisnya Asia Tenggara, hingga kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga ke Vietnam dan Indonesia membuat Tiongkok ‘cemburu’. Wajar karena ‘Negeri Tirai Bambu’ itu tengah gencar menancapkan pengaruh mereka di dunia, termasuk di ASEAN. Bisa dimaklumi karena Tiongkok sangat berkepentingan dengan Laut China Selatan. Namun, PM Suga tak kalah ‘cerdik’. Meski dunia dihantam pandemi, pengganti Shinzo Abe itu tanpa ragu sowan ke dua negara penting di Asia Tenggara, Vietnam dan Indonesia. Negara yang pertama dikunjungi, Vietnam, kini sedang bertugas menjadi pemimpin ASEAN. Indonesia, jelas, punya sejarah panjang dengan ‘Negeri Matahari Terbit’ itu, dengan kisah manis lebih mendominasi. Untuk Indonesia, inilah kunjungan pertama kepala negara di tengah pandemi covid-19. Dalam lawatannya, PM Yoshihide Suga menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10). Kunjungan kenegaraan di tengah pandemi covid-19 pun berlangsung secara berbeda. Tak ada jabatan tangan antara PM Suga dan Presiden Jokowi. Kendati demikian, kehangatan dan pesan ‘dari hati ke hati’ tetap sampai. Jokowi hanya mengatupkan kedua tangan sebagai tanda memberikan salam dan PM Suga pun membalasnya dengan membungkuk dalam sebagaimana tradisi hormat cara Jepang. Suga beserta istri, Mariko Suga, dan perangkat kenegaraannya juga mengenakan masker sepanjang pertemuan. Masker yang dikenakan Suga bermotif batik megamendung. Demikian pula dengan Presiden Jokowi dan istri, Iriana, beserta seluruh perangkat Istana Kepresidenan, semuanya mengenakan masker sepanjang pertemuan. Pertemuan keduanya bukan sekadar petatah-petitih. Jepang secara konkret akan memberikan pinjaman ke Indonesia untuk membantu mengatasi pandemi covid-19. “Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia,” kata Suga dalam konferensi pers bersama sesusai pertemuan. Jika dirupiahkan, pinjaman yang akan diberikan Jepang mencapai Rp6,95 triliun. Selain memberikan bantuan pinjaman uang, Jepang mendorong kerja sama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis. Tak hanya itu, kedua negara menyepakati pembukaan perjalanan, tetapi terbatas untuk bisnis dengan syarat ketat. Presiden Jokowi pun menegaskan Jepang sejak awal menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam penanganan covid-19. Hal itu salah satunya terlihat dari evakuasi 69 WNI anak buah kapal Diamond Princes di Yokohama. “Saya menyambut baik telah ditandatangani memorandum kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada 19 Oktober,” kata Jokowi. Kunjungan PM Suga memiliki pesan kuat dan strategis dari Jepang kepada mitra mereka di ASEAN, termasuk Indonesia. PM Jepang ingin menegaskan kemitraan selama ini telah membawa dampak positif bagi ekonomi ASEAN dan tidak ingin apa yang telah dibangun bersama selama ini sia-sia. Jepang selalu berkeinginan merajut hubungan yang hangat. PM Suga paham betul warisan penting dari PM Takeo Fukuda pada 1977. Saat berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Jepang I, PM Fukuda mendeklarasikan Jepang akan menjadi sahabat sangat dekat bagi ASEAN. Ia menyebut itu sebagai ‘pengertian dari hati ke hati’. Itulah yang kelak dikenal sebagai Doktrin Fukuda. Doktrin tersebut berisi tiga poin. Pertama, Jepang menolak kekuatan militer. Kedua, Jepang melakukan yang terbaik untuk mengonsolidasikan hubungan saling percaya berdasarkan pola ‘dari hati ke hati’. Ketiga, Jepang menjadi mitra ASEAN sebagai kelompok dan institusi dalam hubungan yang sejajar, sama-sama tinggi. Doktrin Fukuda pun membawa perubahan pada karakteristik kerja sama ekonomi Indonesia dengan Jepang. Kerja sama Indonesia-Jepang tidak sebatas pemberian bantuan ekonomi atau pengembangan infrastruktur, tetapi meluas ke bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lain. Dua puluh tahun kemudian, selama terjadi krisis fi nansial Asia pada 1997, Jepang memberikan bantuan sebesar sekitar US$80 miliar kepada negara-negara ASEAN. Saling ketergantungan antara Jepang dan ASEAN pun sangat besar. Jepang merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN, bersama dengan AS. Jepang juga merupakan sumber dana investasi terbesar, pemberi ODA terbesar bagi ASEAN, dan negara sumber wisatawan terbanyak yang datang ke ASEAN. Di lain pihak, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Jepang, dan juga kawasan utama bagi investasi perusahaan Jepang karena menerima investasi Jepang senilai sekitar US$100 miliar sejak berdirinya ASEAN. Bagi Indonesia,
[GELORA45] Tiga Bulan, Tripartit Nasional Bahas RPP Turunan UU Ciptaker
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/355499-tiga-bulan-tripartit-nasional-bahas-rpp-turunan-uu-ciptaker Sabtu 24 Oktober 2020, 20:30 WIB Tiga Bulan, Tripartit Nasional Bahas RPP Turunan UU Ciptaker M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi Tiga Bulan, Tripartit Nasional Bahas RPP Turunan UU Ciptaker ANTARA/Abriawan Abhe . PEMBAHASAN Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja melibatkan semua pihak. Tripartit Nasional memiliki waktu 3 bulan untuk membahas RPP tersebut. "Ketika membahas undang-undang (UU Cipta Kerja), kami sudah melakukan dialog sosial. Ini akan terus kami lakukan untuk membahas peraturan pemerintahnya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (24/10). Ida menjelaskan, saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan SP/SB) dan akademisi telah mulai membahas RPP. Harapannya, UU Cipta Kerja dapat segera diimplementasikan ketika sudah diundangkan. Saat ini, ada empat RPP yang tengah dibahas Tripartit Nasional, yaitu tentang pengupahan, tenaga kerja asing, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan jaminan kehilangan pekerjaan. "Kami sudah mulai Selasa (20/10). Saya sudah melakukan kick off bersama Tripartit Nasional. Duduk kembali, melihat kembali aturan-aturan yang perlu kami atur dalam peraturan pemerintah," jelas Menaker. Menaker menambahkan, dalam masa 3 bulan pembahasan tersebut, pihaknya akan terus mengefektifkan dialog sosial, dan sosialisasi kepada stakeholders. "Batas waktunya 3 bulan, tapi kami akan mengefektifkan 3 bulan tersebut tidak hanya teman-teman SP/SB dan pengusaha, kami juga menyosialisasikan ke dinas ketenagakerjaan, akademisi, forum rektor, dan banyak forum yang kami sosialisasikan," ujarnya. (OL-14) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/355499-tiga-bulan-tripartit-nasional-bahas-rpp-turunan-uu-ciptaker
[GELORA45] Terungkapnya Misteri 100 Ton Ikan Mati Mendadak di Danau Toba
-- j.gedearka https://news.detik.com/berita/d-5226488/terungkapnya-misteri-100-ton-ikan-mati-mendadak-di-danau-toba?tag_from=wp_cb_mostPopular_list Round-Up Terungkapnya Misteri 100 Ton Ikan Mati Mendadak di Danau Toba Tim detikcom - detikNews Jumat, 23 Okt 2020 21:06 WIB 22 komentar SHARE URL telah disalin Proses pengangkutan bangkai ikan dari Danau Toba (dok. Istimewa) Foto: Proses pengangkutan bangkai ikan dari Danau Toba (dok. Istimewa) Jakarta - Misteri 100 ton ikan mati mendadak di keramba apung Danau Toba akhirnya tersingkap. Ikan-ikan itu diduga mati akibat angin kencang yang menyebabkan putaran air di bawah danau. Informasi mengenai matinya ikan-ikan yang dipelihara warga itu menjadi perhatian Pemkab Samosir. Tim kemudian diterjunkan untuk menyelidiki penyebabnya. "Saya perintahkan Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup untuk meneliti penyebab serta perkiraan volume," kata Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun saat dimintai konfirmasi, Jumat (23/10/2020). Baca juga: Ternyata, Ini Penyebab 100 Ton Ikan Mati Mendadak di Danau Toba Lasro mengatakan telah memerintahkan jajaran Pemkab Samosir untuk mengangkat ikan-ikan yang mati itu lebih dulu. Dia khawatir bangkai ikan bisa mencemari air. "Perintah saya kepada Dinas Pertanian, BPBD, Satpol PP, camat, dan kades untuk mengangkat bangkai ikan yang mati agar tidak berdampak pada lingkungan hidup. Mereka sudah melaksanakan," ucapnya. Namun Lasro belum menjelaskan detail penyebab matinya ikan-ikan itu. Dia mengatakan ikan-ikan itu mulai mati sejak Rabu (21/10). "Kalau tidak salah mulai hari Rabu," ujar Lasro. Pernah Terjadi Pada 2018 Ikan-ikan mati mendadak ini rupanya bukan yang pertama. Pada 2018, setidaknya ada sekitar 180 ton ikan diperkirakan mati. Sementara itu, pada 2015, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK saat itu, Karliansyah, mengungkapkan pernah ada pengecekan kondisi Danau Toba yang dilakukan oleh pihaknya pada 2014. Hasil penelitian itu menunjukkan danau yang jadi objek wisata itu tercemar pakan ikan. "Jadi di Danau Toba banyak keramba apung dari perusahaan dan masyarakat adat. Dari keramba tersebut banyak pakan ikan yang terendapkan," kata Karliansyah saat berbincang, Sabtu (6/6/2015) malam. Baca juga: Ikan Mati Mendadak di Danau Toba Capai 100 Ton! Pakan ikan itu memiliki berbagai kandungan organik, mulai nitrogen hingga fosfor. Pengendapan itu mengakibatkan sinar matahari sulit menembus permukaan danau. Hal itu disebut membuat ikan-ikan mati. "Limbah organik tinggi itu butuh oksigen untuk mengurai. Tanpa oksigen, ikan-ikan di sana mati," ujarnya. Selanjutnya Halaman 1 2 https://news.detik.com/berita/d-5226488/terungkapnya-misteri-100-ton-ikan-mati-mendadak-di-danau-toba/2 Round-Up Terungkapnya Misteri 100 Ton Ikan Mati Mendadak di Danau Toba Tim detikcom - detikNews Jumat, 23 Okt 2020 21:06 WIB 22 komentar SHARE URL telah disalin Proses pengangkutan bangkai ikan dari Danau Toba (dok. Istimewa) Foto: Proses pengangkutan bangkai ikan dari Danau Toba (dok. Istimewa) Ikan Mati Mendadak di Danau Toba Capai 100 Ton Dinas Pertanian Samosir menyampaikan data sementara soal ikan-ikan mati mendadak di Danau Toba. Jumlah ikan yang mati mendadak itu diperkirakan mencapai 100 ton. "Sementara, hasil pendataan baru terdata kurang lebih 100 ton dengan jumlah pemilik 39 KK," kata Kepala Dinas Pertanian Samosir, Viktor Sitinjak, saat dimintai konfirmasi, Jumat (23/10). Dia mengatakan ikan-ikan yang mati itu dimasukkan ke karung lalu diangkat dari Danau Toba menggunakan alat berat. Karung berisi bangkai ikan itu kemudian dimasukkan ke truk untuk dibawa ke pembuangan. "Ikan yang mati sesuai koordinasi Pak Camat Pangururan dikubur di Huta Tinggi. Ini sedang mencari solusinya saat diangkut truk agar dilapisi plastik supaya air yang terbawa ikan busuk tidak tercecer di jalan dan tidak menimbulkan bau busuk," ucapnya. Baca juga: Ikan-ikan Mati Misterius di Danau Toba, Pemkab Selidiki Penyebabnya Penyebab Ikan Mati Mendadak Pemkab Samosir mengungkap dugaan penyebab 100 ton ikan di Danau Toba mati mendadak. Ikan-ikan di keramba apung warga itu diduga mati akibat angin kencang yang memicu putaran air di Danau Toba. "Ikan mati akibat angin kencang sehingga ada putaran air di bawah danau," kata Kepala Dinas Pertanian Samosir, Viktor Sitinjak, saat dimintai konfirmasi, Jumat (23/10). Dia mengatakan air yang berputar itu membuat air keruh naik ke atas. Kondisi tersebut menyebabkan ikan-ikan itu kekurangan oksigen. "Air keruh naik ke atas menerjang ikan di keramba membuat ikan susah bernafas karena kekurangan oksigen," ucapnya. Untuk mencegah ikan yang mati terus bertambah, keramba-keramba warga digeser ke tengah danau yang airnya lebih dalam. Ikan-ikan yang mati dimasukkan ke karung lalu diangkut dengan truk untuk dikubur di Huta Tinggi. Halaman 1 2
[GELORA45] Digitalisasi Renminbi
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5225934/digitalisasi-renminbi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Digitalisasi Renminbi Ahmad Syaifuddin Zuhri - detikNews Jumat, 23 Okt 2020 17:05 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Ahmad Syaifuddin Zuhri Foto: Ahmad Syaifuddin Zuhri Jakarta - Sore itu, kulihat sekilas jam di ponsel menunjukkan angka pukul 3, angka indikasi suhu di aplikasi Wheater update menunjukkan 40 derajat celcius. Dengan peluh yang menetes, Saya menuntun sepeda motor listrik yang bannya sedang bocor. Akhir Agustus, Wuhan sedang musim panas, angin pun di luar jadi panas. Saya mencari tambal ban terdekat. Beruntungnya, tak jauh dari kompleks pemukiman kami, masih ada tambal ban tradisional. Di antara teknologi canggih, gedung megah dan tinggi. Menemukan tukang tambal ban adalah sebuah kemewahan tersendiri. Di China ini, mengendarai motor listrik atau naik angkutan publik yang nyaman dan murah adalah pilihan utama bagi kami dan kebanyakan warganya. Kupandangi kakek Shifu, Tukang tambal ban itu usianya sudah cukup tua. Dari fisiknya, mungkin usianya sudah di atas 60 tahun. Dengan dibantu istrinya yang setia di situ. Kakek Shifu ini lapaknya sangat sederhana, di bawah pohon yang sangat rindang, beralaskan tanah dan beratap langit. Dengan sangat cekatan dia membongkar ban motor saya. Sambil saya dan istri ajak ngobrol. Tak terasa, cepat selesai. Istri saya ambil ponselnya dan tanya ke Shifu 'WeChat atau Alipay, Shifu?', Shifu menjawab 'dou keyi' atau semuanya bisa. Ia lalu membuka aplikasi WeChat, memilih fitur pembayaran dan memindai kode cepat atau QR Code milik Shifu yang dicetak laminating dan dikalungkan di lehernya. Seperti kebanyakan pedagang pinggir jalan lainnya. Istri saya mengetik angka dan transfer sekian Yuan ke akun Shifu. Langsung saldo uang gaib alias uang digital berkurang dan berpindah ke akun Shifu tersebut. Simpel, cepat, dan transparan. Saat ini di China, jarang sekali membawa dompet dan membawa uang fisik ke mana-mana. Cukup modal bawa ponsel, punya saldo di akun bank dan pastinya juga pulsa data. Kita sudah bisa hidup. Tak takut tersesat atau kelaparan. Kata Shifu, sebelum kami pulang ''Sekarang bawa uang tunai, gengsi dan malu, itu sudah kuno alias primitif'. Ah... bisa aja Shifu ini, batin saya sambil tersenyum. Kemajuan teknologi di China memang luar biasa. Sejak kami pertama kali menginjakkan kaki di China musim gugur 2011, menyaksikan sendiri bagaimana lompatan kemajuan teknologi internet dan digitalnya. WeChat dan Alipay Ada dua platform utama pembayaran digital di ponsel, WeChat Pay dan Alipay. Aplikasi WeChat Pay berawal dari media sosial WeChat yang dirilis 2011. Saat ini WeChat sudah menjadi mega super apps. Sementara platform Alipay memang dikembangkan sejak awal dari pembayaran digital, dan saat ini juga menjadi aplikasi mega super apps. Dua aplikasi tersebut wajib dimiliki oleh warga China dan warga asing yang tinggal di China. Aplikasi sapu jagat, apapun ada di aplikasi tersebut. Ibaratnya, jika tak punya aplikasi tersebut, kita tidak bisa hidup di China. China Media GroupChina Media Group-Pembayaran digital di pasar tradisional China Foto: China Media Group Platform media sosial WeChat dikembangkan oleh Tencent, salah satu perusahaan raksasa internet dan teknologi di dunia besutan Pony Ma atau Ma Huateng. Konglomerat kelahiran tahun 1971 dan terkaya kedua di China versi Hurun Report 2020 itu, awalnya bikin WeChat hanya sebatas platform berkirim pesan yang mengadaptasi dari WhatsApp. Tencent mengembangkan WeChat dari media sosial QQ, semacam Facebook, yang sangat populer sebelumnya. Berawal dari situ, pengembangan dan popularitas WeChat mulai menggeser QQ. Pada 2014, WeChat mulai membuat kampanye pembayaran digital melalui penyebaran Hongbao atau angpao lewat acara Gala China New Year, sebuah acara live malam tahun baru Imlek dari Beijing di CCTV dengan penonton ratusan juta dan sangat populer di China. Penonton tinggal menonton acara live program tersebut dan membuka aplikasi WeChat. Pada menit-menit tertentu untuk menggoyang ponselnya sedemikian rupa agar mendapatkan angpao yang nantinya dikirim ke saldo pengguna. Hingga 2015, aplikasi pembayaran WeChat Pay sebagian besar masih sebatas untuk transaksi berkirim saldo antar penggunanya dan penggunaan masih relatif terbatas. Mulai 2016, WeChat mulai mengembangkan serius WeChat Pay dengan pengguna lebih dari 800 juta orang. WeChat Pay mulai masif digunakan untuk transaksi pembayaran tidak hanya di penjualan online. Tapi hingga gerai atau warung-warung mikro kecil di pinggir jalan. Pada 2018 WeChat mulai naik menjadi aplikasi super app, yang di dalamnya semua ada. Mulai dari media sosial, pembayaran, layanan travel, navigasi, lacak dan pesan kurir ekspedisi, pesan makanan, layanan resmi pemerintah, swasta dan banyak lagi. China Media GroupChina Media Group-Bayar tol dengan digital mobile payment Foto: China Media Group Sementara
[GELORA45] Polri tetapkan delapan tersangka kasus kebakaran Kejaksaan Agung
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1800861/polri-tetapkan-delapan-tersangka-kasus-kebakaran-kejaksaan-agung Polri tetapkan delapan tersangka kasus kebakaran Kejaksaan Agung Jumat, 23 Oktober 2020 17:39 WIB Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono (kiri) dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo saat konferensi pers kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (23/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi) Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik gabungan Polri menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Para tersangka disebut lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran gedung. Penetapan tersangka ini dilakukan usai gelar perkara internal Polri, Jumat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan delapan orang tersangka tersebut adalah lima orang tukang bangunan dengan inisial T, H, S, K dan IS. Kemudian seorang mandor inisial UAN, Dirut PT ARM inisial R dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejaksaan Agung berinisial NH. "Lima tukang, satu mandor, satu orang vendor PT ARM selaku perusahaan produsen cairan pembersih Top Cleaner inisial R dan satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) insial NH,” kata Irjen Argo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat. Baca juga: Polri gelar perkara internal tetapkan tersangka kebakaran Kejagung Baca juga: Untuk tetapkan tersangka kebakaran Polri bakal gelar perkara internal Sementara Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo menjelaskan dari delapan tersangka, lima diantaranya adalah tukang bangunan. Ketika itu, kelimanya sedang melakukan pekerjaan perbaikan di ruang Aula Biro Kepegawaian di lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung. "Lima tukang ini sedang melakukan pekerjaan di Aula Biro Kepegawaian. Selain melakukan pekerjaan yang ditugaskan, mereka juga melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan yaitu merokok di ruangan tempat bekerja," kata Brigjen Sambo. Padahal di ruangan tempat mereka bekerja, banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti tinner, lem aibon dan bahan lainnya. Dengan demikian penyidik berkesimpulan ada faktor kelalaian dari lima tukang yang bekerja di lantai 6 tersebut yang menyebabkan terjadinya awal api. Satu orang mandor yakni inisial UAN ditetapkan tersangka karena sebagai mandor bangunan UAN dianggap lalai lantaran pada saat kejadian, UAN tidak ada di lokasi. "Mandor harusnya mengawasi. Tapi UAN hari itu tidak ada di lokasi," papar Sambo. Baca juga: Penyidik Bareskrim ekspos kebakaran gedung Kejagung Sementara pihak swasta yaitu R, Dirut PT ARM selaku perusahaan produsen cairan pembersih Top Cleaner juga ditetapkan sebagai tersangka karena dari hasil pendalaman penyidik diketahui bahwa alat pembersih lantai merek tersebut tidak memiliki izin edar. Selain itu pejabat pembuat komitmen Kejaksaan Agung, NH juga menjadi tersangka karena baik R maupun NH dianggap harus bertanggung jawab terhadap terjadinya penjalaran api yang begitu cepat dalam peristiwa kebakaran Kejaksaan Agung. "Penyidik menyimpulkan dengan adanya pengadaan barang pembersih lantai yang tidak sesuai ketentuan, maka terhadap Direktur PT ARM dan PPK dari Kejaksaan Agung ditetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab terkait penjalaran api begitu cepat saat kebakaran Gedung Kejaksaan," katanya. Kedelapan tersangka ini dijerat dengan Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 atas peristiwa kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2020 petang itu. Baca juga: Penyidik periksa 8 karyawan dalam penyidikan kebakaran Kejagung Baca juga: Polri periksa 11 saksi kasus kebakaran Kejagung Pewarta: Anita Permata Dewi Editor: Nurul Hayat COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Orang Terpencil Dilarang Divaksinasi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1969-orang-terpencil-dilarang-divaksinasi Jumat 23 Oktober 2020, 05:00 WIB Orang Terpencil Dilarang Divaksinasi Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Orang Terpencil Dilarang Divaksinasi MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan masyarakat di daerah terpencil tidak perlu mendapat vaksinasi covid-19. Muhadjir berargumentasi mereka jarang didatangi orang dari luar wilayah, sedangkan virus korona tersebar melalui interaksi antarmanusia. Etiskah bila masyarakat daerah terpencil tidak diberikan vaksinasi? Adakah kegunaan sosial bila masyarakat daerah terpencil tidak divaksinasi? Vaksinasi sesungguhnya didasarkan pada gagasan herd immunity. Herd immunity sejenis benteng biologis yang dengannya sebagian besar populasi terlindungi dari penularan atau infeksi. Salah satu cara untuk mencapai herd immunity ialah melalui infeksi alami. Dalam hal ini sejumlah besar orang terinfeksi secara alami dan sembuh tanpa efek serius. Namun, banyak pakar kesehatan publik menganggap herd immunity model alami ini berbahaya dan tidak manusiawi. Tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama herd immunity ini berlangsung. Pun tak ada yang bisa mereka-reka berapa banyak manusia yang terinfeksi dan meninggal dunia sehingga manusia lain mendapat kekebalan. Vaksin dan vaksinasi bisa dikatakan scientific herd immunity. Dengan vaksin, orang terproteksi tanpa harus menderita karena terjangkit virus terlebih dahulu. Gagasan vaksin berasal dari penemuan Edward Jenner yang pada 1790-an memberikan sedikit virus cacar kepada sejumlah orang supaya mereka kebal terhadap penyakit cacar tersebut. Kini, perusahaan farmasi dan bioteknologi mengembangkan dan menguji lebih dari 100 calon vaksin covid-19. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan vaksin. Makin banyak penduduk divaksinasi tentu makin baik. Akan tetapi, para ahli kesehatan masyarakat menyebut cukup 70% penduduk divaksinasi untuk memproteksi seluruh penduduk. Indonesia kiranya menggunakan angka 70% itu. Indonesia hanya akan memvaksinasi 70% penduduknya. Tidak seluruh penduduk divaksinasi sejalan dengan kenyataan keterbatasan jumlah vaksin yang diproduksi, sedangkan satu orang mesti mendapat paling tidak dua kali vaksinasi dengan harga vaksin yang relatif mahal. Siapa sajakah penduduk yang 70% itu? Di Amerika, pada September 2020, the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine merilis panduan prioritas penerima vaksinasi. Gelombang pertama yang divaksinasi ialah penduduk berisiko tinggi termasuk tenaga medis, orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti asma, obesitas, dan penyakit jantung, serta penduduk berusia lanjut. Berikutnya orang-orang yang melakukan pekerjaan penting seperti guru atau penegak hukum. Berikutnya lagi orang-orang muda dan anak-anak. Penduduk selebihnya mendapat vaksinasi pada gelombang terakhir. Dari kelompok masyarakat penerima vaksinasi tersebut, pemberian vaksin kiranya terkait dengan perkara etis dan kegunaan sosial. Tenaga medis diprioritaskan mendapat vaksin karena secara etis mereka sangat rentan terjangkit covid-19. Tenaga medis mesti diprioritaskan mendapat vaksinasi juga karena pekerjaan mereka punya kegunaan sosial tinggi (high social utility), yakni merawat dan menyembuhkan manusia, termasuk mereka yang terjangkit covid-19. Guru dan penegak hukum memenuhi argumen kegunaan sosial untuk mendapatkan vaksinasi. Bukankah guru melakukan pekerjaan penting, yakni mendidik masyarakat? Bukankah penegak hukum melaksanakan pekerjaan penting, yakni menjaga ketertiban sosial? Mereka yang menderita penyakit bawaan memenuhi argumen etis untuk mendapatkan vaksinasi. Bukankah mereka yang terjangkit covid-19 meninggal dunia lebih karena penyakit bawaan? Bukankah tidak etis membiarkan orang dengan penyakit bawaan terjangkit covid-19 lalu meninggal dunia? Masyarakat daerah terpencil kecil risiko terkena covid-19 bila interaksi mereka dengan orang dari luar wilayahnya juga kecil. Itu artinya tidak memberikan vaksinasi kepada mereka tidaklah melanggar etika. Akan tetapi, masyarakat daerah terpencil yang pekerjaan mereka punya kegunaan sosial tinggi, seperti guru atau anggota TNI-Polri, tetap perlu divaksinasi meski di prioritas terakhir. Akan lebih berguna secara sosial pula bila yang diprioritaskan divaksinasi para guru dan anggota Polri-TNI yang berkerja di wilayah ramai penduduk. Presiden Jokowi dan sejumlah menteri berulang kali menyebut tenaga medis, guru, anggota TNI-Polri, orang berpenyakit bawaan, orang berusia lanjut sebagai prioritas penerima vaksinasi. Tinggal lagi prioritas itu disusun sebagai kebijakan yang akan memandu vaksinasi kelak. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1969-orang-terpencil-dilarang-divaksinasi
[GELORA45] Tonggak Menyetop Kekerasan di Papua
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2150-tonggak-menyetop-kekerasan-di-papua Jumat 23 Oktober 2020, 05:00 WIB Tonggak Menyetop Kekerasan di Papua Administrator | Editorial Tonggak Menyetop Kekerasan di Papua MI/Duta Ilustrasi. KASUS-KASUS kekerasan di Tanah Papua seakan tidak ada habisnya. Satu kasus belum terusut tuntas sudah muncul kasus lainnya. Tidak mudah memutus rantai kekerasan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Aksi saling balas antara aparat keamanan dan kelompok separatis me sulit dipastikan pangkalnya. Ujungnya pun jarang terlihat karena ketiadaan penegakan hukum yang berkeadilan. Belum lagi berbagai tindak kekerasan yang diduga dilakukan aparat terhadap warga sipil. Seperti halnya temuan Komnas HAM dalam kasus kekerasan yang menimpa Marius Betera, Mei lalu. Kemudian, pada September terjadi serangkaian penembakan balas-membalas di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dua anggota TNI dan dua warga sipil tewas. Salah satu korban jiwa ialah tokoh setempat, Pendeta Yeremia Zanambani. Masyarakat setempat gusar karena tokoh yang mereka junjung meninggal oleh luka tembakan. Seperti yang sudah-sudah, aparat keamanan dan kelompok separatisme saling tuding sebagai dalang. Demi mengantisipasi eskalasi kemarahan warga, pemerintah bergerak cepat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku. Saat menjalankan tugas di Intan Jaya, TGPF sempat dihadang tembakan oleh kelompok separatisme. Salah satu anggota TGPF terpaksa dipulangkan ke Jakarta karena terkena tembakan di kaki dan tangan. TGPF akhirnya berhasil merampungkan tugas dan menyerahkan laporan hasil investigasi kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dari hasil investigasi terungkap indikasi keterlibatan aparat sebagai pelaku penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia. Sampai di sini, TGPF mampu memutarbalikkan keraguan sebagian pihak tentang independensi mereka. Respons cepat pemerintah dengan membentuk TGPF yang diisi anggota-anggota berintegritas juga layak diacungi jempol. Akan tetapi, itu baru seujung kuku penanganan yang diperlukan untuk menuntaskan kasus kekerasan di Papua. Banyak kasus sebelumnya yang indikasi pelakunya terungkap oleh hasil investigasi lembaga nonaparat keamanan, tetapi tidak pernah diadili. Bila ditarik lagi lebih ke belakang beberapa kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di Papua, seperti kasus Wasior, Wamena, ataupun kasus Paniai, tetap terbengkalai. Tentu kita sangat berharap nasib serupa tidak menimpa kasus Intan Jaya. Ini saatnya pemerintah bersama penegak hukum membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu. Siapa yang bersalah pasti diadili untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses pengusutan dan peradilannya pun perlu terus-menerus dilakukan secara transparan. Dalam menanggapi dugaan keterlibatan aparat TNI sebagai pelaku, pihak TNI telah menjanjikan tidak akan menutupnutupi. TNI berkomitmen proses hukum akan dilakukan secara terbuka. Pihak kejaksaan juga menyatakan siap menindaklanjuti bila terdapat tindak pidana umum yang artinya melibatkan masyarakat sipil sebagai pelaku. Walau demikian, keraguan masih pekat menggelayut. Komitmen dan janji tentu tak berarti apa-apa jika tidak terealisasi dalam tindakan. Pengusutan secara benar-benar tuntas sampai pada vonis pengadilan ialah yang dinanti-nanti. Kasus Intan Jaya harus menjadi tonggak penegakan hukum yang adil di ‘Bumi Cendrawasih’. Selanjutnya, baru kita bisa berharap perlakuan yang sama bakal diterapkan pada kasus-kasus kekerasan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dari situ pula, semoga trauma dan ketakutan saudara-saudara kita di Papua yang selama ini terus menumpuk, perlahan dapat terkikis. Kemudian, bangkit lebih giat membangun Tanah Papua dalam suasana tenteram, aman, dan damai. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2150-tonggak-menyetop-kekerasan-di-papua
[GELORA45] Bom Tewaskan Ulama Suni Terkemuka Suriah
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/355272-bom-tewaskan-ulama-suni-terkemuka-suriah Jumat 23 Oktober 2020, 18:38 WIB Bom Tewaskan Ulama Suni Terkemuka Suriah Wisnu AS | Internasional Bom Tewaskan Ulama Suni Terkemuka Suriah AFP/Halaman Facebook Kepresidenan Suriah . SEORANG ulama Muslim Suriah terkemuka yang bertanggung jawab atas wilayah Damaskus tewas, Kamis (22/10). Ia meninggal akibat ledakan bom yang ditanam pada mobilnya. Itu disampaikan kantor berita negara, Sana. Mufti Muslim Sunni untuk Provinsi Damaskus yang tewas itu bernama Adnan al-Afiyuni. Ia dianggap dekat dengan Presiden Bashar al-Assad yang menganut sekte Alawit dari Islam Syiah. Pengawas perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan ulama berusia 66 tahun itu memainkan peran kunci dalam mencapai kesepakatan rekonsiliasi dengan pejuang pemberontak di pinggiran ibu kota selama perang sembilan tahun negara itu. Sana mengutip pernyataan Kementerian Wakaf Suriah bahwa Afiyuni tewas akibat bom yang ditanam di mobilnya di kota Qudsaya, barat laut ibu kota. Pada September 2016, Afiyuni memimpin salat ketika Assad jarang muncul di depan umum untuk merayakan liburan Idul Adha Muslim di Daraya, luar Damaskus, setelah pemberontak terakhir dievakuasi bulan sebelumnya berdasarkan kesepakatan penyerahan. Ulama Muslim, yang berjanggut putih panjang, memuji kota itu sebagai teladan bagi Suriah. Dia mengatakan kepada mereka yang mendengarkan Daraya merupakan bukti hidup bagi semua warga Suriah. "Satu-satunya pilihan yang tersedia bagi Anda yaitu rekonsiliasi dan meninggalkan pertempuran," ujarnya. Ledakan relatif jarang terjadi di dalam dan sekitar ibu kota sejak pasukan pemerintah mengusir pemberontak dan jihadis terakhir pada 2018. Menurut Observatorium, setelah serangkaian kemenangan militer yang didukung oleh sekutu utama Rusia, pemerintah mendapatkan kembali kendali atas sekitar 70% negara itu. Pemantau tersebut mengatakan perang Suriah telah menewaskan lebih dari 380.000 orang dan membuat jutaan orang mengungsi dari rumah mereka sejak 2011 dengan penindasan protes antipemerintah. (AFP/OL-14) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/355272-bom-tewaskan-ulama-suni-terkemuka-suriah
[GELORA45] Merayakan Solidaritas
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1968-merayakan-solidaritas Kamis 22 Oktober 2020, 05:00 WIB Merayakan Solidaritas Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Merayakan Solidaritas MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin berusia satu tahun pada 20 Oktober. Membangun solidaritas sosial ialah salah satu keberhasilan nyata saat ini. Harus jujur diakui bahwa praktik politik praktis telah membelah bangsa. Pemilu dan pilkada yang mestinya menyatukan malah memisahkan satu sama lain dalam kenyataannya. Lembaga Riset Polmark Indonesia pada 2018 merilis hasil survei. Disebutkan bahwa ada peningkatan potensi rusaknya kerukunan sosial selama 2014-2017. Potret itu didapat dari hasil survei Polmark saat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam survei Polmark setelah pilkada DKI, ditemukan sedikitnya 5,7% hubungan pertemanan yang rusak. Sementara itu, setelah Pilpres 2014, Polmark menemukan 4,3% hubungan pertemanan rusak. Efek dan residu polarisasi politik pada Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017 terbawa dalam Pemilu 2019. Hasil riset Puskapol UI menunjukkan bahwa dua pihak yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 jelas mengapitalisasi berbagai isu identitas. Polarisasi setelah Pilpres 2019 masih terasa selama empat bulan pertama pemerintahan Jokowi-Amin meski Prabowo yang menjadi rival Jokowi sudah bergabung dalam pemerintahan. Pandemi covid-19 membawa kesadaran baru di tingkat akar rumput, kesadaran untuk bersatu padu melawan virus korona. Semangat saling membantu dan bergotong royong menjadi kesadaran baru. Di kompleks saya, misalnya, ketika satu keluarga diketahui positif covid-19, keluarga itu melakukan isolasi mandiri. Gotong royong pula tetangga menyuplai kebutuhan makanan keluarga itu. Sepenggal cerita saling membantu itu menjadi sejarah negeri tak berhenti berkisah soal solidaritas yang menjadi kekuatan. Solidaritas itu patut dirayakan. Merayakan solidaritas menjadi subjudul buku Laporan Tahunan 2020 yang diterbitkan Kantor Staf Kepresidenan. Solidaritas disebutkan sebagai sebuah kekuatan energi yang menembus sekat agama, suku, ras dan status sosial, serta menggerakkan masyarakat ikut terlibat memikul beban dengan segala hal yang dimiliki dan dikerjakan. ‘Bermula dari kegelisahan warga atas hidup yang kian sulit akibat wabah yang entah sampai kapan. Lalu muncul ide sederhana: membantu sesama dengan menghimpun tenaga dan sumber daya. Dari skala kecil, kampanye hidup sehat, membuat dapur umum bagi warga yang kekurangan, membeli produk tetangga dan kolega yang terkena PHK, hingga beramai-ramai ikut merakit dan menjahit alat pelindung diri ketika barang itu langka dan jadi rebutan dunia’. Jika politik membelah, wabah covid-19 justru menyatukan. Karena itu, tepatlah makna solidaritas dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis. Solidaritas dimaknai sebagai keteguhan hati ‘yang mantap dan tekun’ untuk membangun kesejahteraan umum. Ada korelasi yang kuat antara solidaritas dan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Gaudium et Spes ialah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan, baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka. Solidaritas sosial harus dirawat untuk menjadi modal politik berkeadaban. Lawan politik mesti dianggap sebagai teman adu berpikir dan gagasan. Pilpres ataupun pilkada itu cuma instrumen memilih pemimpin dan pada akhirnya pemimpin itu hanya bekerja untuk memakmurkan rakyat. Patut disyukuri, sejauh ini, kampanye pilkada menjauhi politik identitas meskipun hingga kampanye memasuki hari ke-25 pada 20 Oktober, masih tercatat sejumlah pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran lain, seperti politik uang. Modus politik uang, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, ialah 58 daerah yang menggelar pilkada menganggarkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk penanganan pandemi covid-19 di atas 40% dari total APBD. Selain itu, pada daerah yang kepala daerahnya berpotensi maju kembali, yakni di 31 daerah, alokasi untuk jaring pengaman sosial melebihi 50% di atas APBD. Bahkan, ujarnya, ada 6 daerah yang mengalokasikan JPS melebihi 75% dari total APBD. Terus terang, anomali alokasi dana jaring pengaman sosial itu bukanlah bagian dari solidaritas sosial yang dirayakan sebab alokasi itu sesungguhnya korupsi kewenangan untuk meningkatkan elektabilitas. Eloknya, dalam rangka merawat solidaritas, anggap saja Indonesia ibarat tubuh yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Satu bagian terluka, sakitnya terasa di sekujur tubuh bangsa. Karena itu, segenap anak negeri perlu bergandengan tangan menjaga dan merawat tubuh bernama Indonesia. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1968-merayakan-solidaritas
[GELORA45] Jokowi Siap tidak Populer
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2149-jokowi-siap-tidak-populer Kamis 22 Oktober 2020, 05:00 WIB Jokowi Siap tidak Populer Administrator | Editorial Jokowi Siap tidak Populer mi/dUTA iLUSTRASI mi. UNTUK kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali menjadi sasaran kejengkelan bahkan kemarahan sebagian masyarakat Indonesia. Dia dikritik habishabisan terkait dengan kebijakan yang sekilas tidak berpihak kepada rakyat. Tak cuma kritik, hinaan juga membanjiri Jokowi pascapengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undangundang sapu jagat itu merupakan inisiatif pemerintah yang disetujui DPR dalam rapat paripurna pada 5 Oktober silam setelah melalui pembahasan cukup panjang. UU Cipta Kerja memang sarat pro dan kontra. Mereka yang pro menilai UU itu merupakan wujud reformasi besar bagi perbaikan tata kelola perekonomian, utamanya investasi. Mereka yang kontra berpendapat UU itu terlalu berpihak ke pengusaha dan menyengsarakan kaum pekerja. Penolakan pun marak hingga sekarang. Unjuk rasa besar-besaran yang digelar mahasiswa, pelajar, dan kalangan buruh terus terjadi di banyak daerah. Tak cuma DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi juga menjadi sasaran tembak pengunjuk rasa. Narasi-narasi bahwa Jokowi telah berpaling dari rakyat disuarakan di mana-mana. Dia dicap sebagai pemimpin yang ibarat kacang lupa kulitnya, pemimpin yang dengan gampang meninggalkan rakyat setelah berkuasa. Intinya, pada saat ini, Presiden Jokowi menjadi salah satu sosok yang paling tidak populer di mata sebagian rakyat. Di dalam negeri, Jokowi sedang tidak populer karena dia menginisiasi kebijakan yang tidak populer bernama UU Cipta Kerja. Bukan kali ini saja pula dia berada pada posisi itu. Penyebabnya pun sama, yakni lantaran dia membuat kebijakan yang tidak populer. Tahun lalu, Jokowi juga kerap jadi samsak hidup. Dia dihujani pukulan kritik hingga hinaan dari segala penjuru setelah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat dari besaran sebelumnya. Pun ketika Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan biaya mencapai Rp466 triliun. Tatkala mengamini revisi UU tentang KPK yang oleh sebagian pihak dianggap langkah mundur dalam perang melawan korupsi, Jokowi kembali menjadi sasaran demonstrasi. Sama seperti UU Cipta Kerja, sejumlah kebijakan itu memang tidak populer. Akan tetapi, Jokowi tetap membuatnya karena dia tidak mau hanya berpikir saat ini. Dia berpikir jauh ke depan dengan menyiapkan segala perangkat agar bangsa ini sanggup menghadapi tantangan yang pasti akan lebih berat. UU Cipta Kerja, misalnya, dibuat untuk menanggalkan seabrek persoalan yang selama ini menghambat investasi. UU itu menyederhanakan sekaligus memangkas obesitas aturan maupun perizinan sehingga investor akan lebih tertarik berinvestasi. Jika investasi bertumbuh, lapangan kerja pasti bertambah, dan ujung-ujungnya angka pengangguran akan berkurang. Itulah pola pikir jangka panjang Jokowi kendati risikonya tidak populer. Pola pikir itu pula yang melandasinya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang tak juga populer sebelumnya. Penaikkan iuran BPJS Kesehatan, umpamanya, terpaksa dilakukan agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional tak berhenti akibat anggaran tak cukup lagi. Revisi UU KPK terpaksa dilakukan agar pemberantasan korupsi berjalan di koridor yang benar. Seorang pemimpin, seperti halnya Jokowi yang genap enam tahun memimpin Republik ini, memiliki dua pilihan. Dia bisa berpikir hanya untuk kepentingan sendiri dengan membuat kebijakan yang populer, meski sebenarnya tak baik bagi masa depan bangsa. Atau, dia tak peduli dengan diri sendiri dan berani membuat keputusan yang membuatnya dimusuhi sebagian kalangan, tetapi sejatinya baik untuk masa depan negeri. Pemimpin hebat ialah pemimpin yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik hanya demi popularitas sesaat. Dia akan terus bekerja dan membuat perubahan meskipun orang-orang tidak menyadari dan mencemoohnya. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2149-jokowi-siap-tidak-populer
[GELORA45] Omnibus Law Cipta Kerja dalam Bidang Agraria
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/354754-omnibus-law-cipta-kerja-dalam-bidang-agraria Kamis 22 Oktober 2020, 03:05 WIB Omnibus Law Cipta Kerja dalam Bidang Agraria Aartje Tehupeiory Dosen, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia | Opini Omnibus Law Cipta Kerja dalam Bidang Agraria Dok. Pribadi LANGKAH strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di dunia pada 2045, salah satunya melalui proses pembangunan, yaitu dengan adanya investasi. Namun, tumpang-tindih regulasi dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pertumbuhan investasi di Tanah Air. Investasi memang membutuhkan regulasi agar bisa berjalan secara terarah dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan di mana investasi tersebut berlangsung. Regulasi tidak jarang menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi di negeri ini. Hal itu karena beberapa peraturan perundang–undangan keberadaannya tumpang-tindih sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian/departemen dan kementerian/ departeman lainnya. Mengatasi konflik kebijakan tersebut ialah dengan melakukan harmonisasi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan kementerian atau lembaga. Harmonisasi itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya melalui omnibus law. Efektif dapat menyelesaikan persoalan kebijakan agraria di Indonesia Salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ialah sengketa di bidang agraria/ pertanahan. Sengketa muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUPA. Maka, terjadi disharmonisasi atau inkonsistensi antara UUPA dan sejumlah peraturan perundang– undangan sektoral. Salah satunya, hambatan berinvestasi di Indonesia karena kesulitan memperoleh tanah. Oleh karena itu, pembangunan berbasis agraria yang meliputi sektor pertanahan, perkebunan, pertanian kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, properti, dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran omnibus law Cipta Kerja. Misalnya, UU Minerba lebih pada produksi, bukan pada konservasi, UU ini tidak tegas mengatur ganti rugi bagi pemengang hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan kegiatan pertambangan. Inkonsistensi akan melahirkan sejumlah akibat, seperti ketidakpastian hukum, pelaksanaan UU menjadi tidak efektif dan efesien. Lalu, adanya perbedaan interprestasi terhadap suatu perundang- undangan serta hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peranan omnibus law Pada paparan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video yang dirilis Setpres guna menjawab pemrotes UU Ciptaker beberapa waktu lalu, Presiden mengatakan, sedikitnya terdapat 11 klaster persolan UU yang perlu digodok ulang untuk menjawab tantangan ledakan demografi 2045 dan khususnya 2,9 juta pencari kerja saat ini dari 265 juta penduduk Indonesia. Dari 11 klaster itu, penyediaan bank tanah masuk dalam pembahasan karena penting, selain meningkatkan daya saing, juga untuk kepastian hukum dam keamanan berusaha yang berkesinambungan bagi investor. Dengan mempertimbangkan hak pengelolaan yang tidak menyimpang hak menguasai dari negara. Selain itu, pembentukan bank tanah yang tidak menyimpang reforma agraria dengan tujuan, pertama, menjamin tujuan dan kepentingan yang dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33 beserta dengan amendemennya. Kedua, mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Ketiga, mengendalikan perkembangan wilayah secara efesien dan efektif. Keempat, mengendalikan penguasaan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan dan berfungsi sebagai 1) land keeper, 2) land warrantee, 3) land purchaser dan development, 4) land valuer, 5) land distributor, dan 6) land management. Hal tersebut bermanfaat untuk 1) mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan tanah untuk pembangunan dan persediaan, 2) mengendalikan mekanisme pasar tanah yang menjamin efesiensi dan rasionalitas harga, 3) mengefesienkan dan menjamin nilai tanah secara wajar dan adil, 4) memadukan kebijakan strategi, implementasi, dan evaluasi yang berkaitan dengan tanah. Melalui omnibus law Cipta Kerja dalam bidang agraria bagi perusahaan dan investor di sektor agraria, diharapakan dapat memberi perlindungan dan juga pemenuhan hak-hak rakyat atas sumber daya agraria yang terjamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Misalnya, di Kota Batam, konfl ik agraria khususnya atas tanah dan lahan di Kampung Tua/Nelayan menjadi salah satu permasalahan utama. Untuk itu, agar meminimalisasi benturan peraturan perundang– undangn dalam bidang agraria dengan sinkronisasi kebijakan antara sektor demi terwujudnya peraturan perundang– undangan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pengelolaan sumber–sumber alam, dan dapat menyelesaikan konflik– konflik agraria. Dengan mendorong investasi serta menyederhanakan regulasi dan perizinan
[GELORA45] Omnibus Law Dalam Perspektif Desa
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/354727-omnibus-law-dalam-perspektif-desa Rabu 21 Oktober 2020, 22:05 WIB Omnibus Law Dalam Perspektif Desa Marjono, Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng | Opini Omnibus Law Dalam Perspektif Desa Dok.pribadi Marjono DPR RI telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). Banyak reaksi timbul dari berbagai kalangan, utamanya kawan-kawan pekerja, sehingga terjadi demo di berbagai daerah yang intinya menolak UU ini. Satu pelajaran berharga dari peristiwa demo ini adalah kurangnya pemahaman para pendemo terhadap substansi UU tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali mereka berdemo tentang apa. Maka, edukasi secara komprehensif mengenai UU ini kepada masyarakat menjadi sangat penting. Penting dipahami bahwa omnibus law adalah suatu UU yang merangkum sejumlah UU untuk dipadukan dalam satu kerangka yang integratif. Semangat dari omnibus law ini adalah menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, panjang dan berbelit-belit. Karena selama ini, Indonesia dikenal dengan banyaknya UU yang bertabrakan, dan salah satu kendala investasi di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum tersebut. Dalam omnibus law ini ada 79 UU yang diselaraskan dan diintegrasikan menjadi satu 'keranjang' omnibus law yang mencakup 11 klaster. Ada klaster penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; serta kawasan ekonomi. Salah satu klaster yang mendapat resistensi cukup banyak adalah klaster ketenagakerjaan. UU tersebut mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru, seperti UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; serta mengubah 28 pasal yang ada di UU 13 Tahun 2003, menghapus 32 pasal yang ada di UU 13 Tahun 2003, serta menetapkan pengaturan baru dengan menyisipkan 7 pasal yang ada di UU 13 Tahun 2003. Sesungguhnya UU Ciptaker hanya mengatur garis besar dan selebihnya diatur dalam peraturan pemerintah atau diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Banyak pihak yang khawatir hal-hal tersebut akan menyebabkan perlindungan pekerja menjadi rentan jika peraturan pemerintah tidak segera diterbitkan atau perusahaan tidak membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga menimbulkan gelombang protes terkait kekhawatiran tersebut. Selain itu, pekerja merasakan UU 13 Tahun 2003 lebih rigid dan detail dalam mengatur ketenagakerjaan. Harus kita akui bahwa pengesahan UU Ciptaker ini tidak memuaskan semua pihak, ada sebagian yang merasa dirugikan. Maka, kita perlu duduk bersama. Pertama yang kita lakukan adalah disiminasi, sosialisasi secara mendalam untuk menyampaikan isi UU Ciptaker. Selanjutnya, segera diterbitkan PP sebagai peraturan pelaksana. Selain itu, mewajibkan seluruh perusahaan menyusun perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama serta memberikan sanksi tegas apabila tidak menyusun peraturan tersebut. Yang tidak kalah penting, kita harus memberikan ruang untuk menerima masukan hal-hal yang belum diatur dalam UU Ciptaker agar bisa masuk dalam peraturan pemerintah. Kita duduk, ketemu dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti. Jika kita cermati arahan Presiden Jokowi atas omnibus law UU Ciptaker (9/10), sekurangnya banyak membawa berkah bagi aras pedesaan. Pasal 109 UU Ciptaker membuka kesempatan bagi desa untuk membentuk perseroan terbatas perorangan yang bisa dilakukan oleh Bumdes dan UMK. Di sini tidak perlu lagi proses perizinan, pelaku UMKM cukup mendaftarkan saja, dan pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan biaya. Di luar itu, dalam pengurusan sertifikasi halal juga tak berbayar alias gratis. Ini semua menjadi berkah kasat mata maupun yang tersembunyi di balik UU Ciptaker, yakni peluang usaha di desa semakin luas. Produktif Selanjutnya, Pasal 117 UU Ciptaker secara eksplisit menyatakan bahwa badan usaha milik desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ditegaskan juga, desa dapat mendirikan Bumdes, yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum. Karena, UU Nomor 6
[GELORA45] Pilkada dalam Pusaran "Vuca"
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5222684/pilkada-dalam-pusaran-vuca?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Pilkada dalam Pusaran "Vuca" Ali Faisal - detikNews Rabu, 21 Okt 2020 16:07 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Jakarta - Belum lama ini, saya menjadi pembicara seminar nasional bertajuk "Menjawab Tantangan Vuca: Menjadi Pemimpin yang Agile dan Digital" yang diselenggarakan oleh HIMA Politeknik STIA - LAN Bandung, Jakarta, dan Makassar. Di forum ini, saya menyampaikan beberapa hal tentang Vuca yang kian nyata menjadi fakta sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Saya memantik pembicaraan dengan anekdot "kodok rebus yang abai dengan perubahan." Bukan untuk menyinggung siapapun, tapi agar kita mulai menyadari perubahan yang supercepat. Bahwa kita tak bisa lagi terlalu nyaman dalam posisi status quo, hanya bangga pada pencapaian masa lalu dengan kebesaran dan kelebihannya. Padahal di luar terjadi percepatan yang dahsyat. Jika kita tidak beradaptasi dan segera menyadari perubahan, maka kita menjadi korban kesupercepatan perubahan itu. Sebagaimana "kodok yang terebus" karena tak sadar dan "terlena"; ia tidak aware gejala perubahan, dan terlambat ketika menyadari bahaya menimpanya. Perubahan dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Dan harus kita maknai sebagai urgensi transformasi bagi pos-pos pelayanan umum, sekaligus menjawab ekspektasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tak terkecuali adaptasi baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Kondisi ini yang saya sebut sebagai Vuca. Istilah yang dikenalkan Warren Bennis dan Burt Nanus (seorang pakar bisnis dan kepemimpinan dari Amerika Serikat) pada dekade 90-an. Istilah yang mulanya dikenalkan dalam lingkungan militer. Istilah yang menggambarkan situasi medan tempur yang penuh keterbatasan, sehingga para tentara seperti berjalan dalam kebutaan. Bahkan, bisa mengakibatkan chaos dalam perang berkabut (fog war). Vuca adalah akronim Volatility untuk merujuk kondisi lingkungan yang labil, berubah sangat cepat dalam skala besar, dan uncertainity untuk keadaan yang akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat. Kemudian, complexity, untuk merujuk tantangan yang lebih rumit karena faktor yang saling terkait, dan ambiguity untuk merujuk ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Seperti perubahan akibat pandemi Covid-19 sekaligus percepatan teknologi dalam pelaksanaan pilkada yang puncaknya pada 20 Desember. Pandemi yang terjadi sejak Maret sangat sulit diprediksi, rumit, penuh ketidakjelasan, dan sulit diprediksi situasi dan kondisinya. Banyak fase perubahan yang supercepat dan tak terduga. Suka tidak suka, kita dipaksa berpikir keras melakukan inovasi. Bahwa adaptasi atau kenormalan baru tidak mungkin disikapi dengan gaya lama. Apalagi dengan prosedur biasa, karena nyatanya kita berpilkada dalam suasana yang extra ordinary. Terlebih, perubahan akibat mewabahnya Covid-19 yang luas, masif, dan mematikan menjadi tantangan baru. Bahkan, tak terpikirkan sebelumnya oleh siapapun, baik pembuat kebijakan, penyelenggara pilkada, para kandidat, aktor politik, dan seluruh rakyat. Kondisi unpredictable di tengah pelaksanaan pilkada sungguh suatu tantangan berat. Situasi memang belum sepenuhnya membaik. Tapi kita semua sudah terjebak pada istilah dan gegap gempita new normal, ditandai dengan dibukanya mall dan pusat keramaian. Tak ketinggalan, pilkada yang juga memasuki fase new normal (adaptasi kebiasaan baru). Pilihan Sulit Sempat terjadi dialektika merespons kelanjutan pilkada. Sebagian pihak menginginkan ditunda, sebagian berharap dilanjutkan dengan disiplin protokol kesehatan. Masing-masing pihak mempunyai argumen yang rasional. Tapi, pada akhirnya secara hukum dan politik diambil pemerintah dan DPR dengan keputusan tetap melanjutkan pilkada. Meski ada syarat dan pedoman tertentu, keputusan hukum dan politik yang telah ditetapkan tidak menyudahi suara dan dialektika pro dan kontra. Dalihnya, karena kondisi penularan pandemi yang terus bertambah. Termasuk menjangkit sebagian penyelenggara dan peserta pilkada. Kita sebagai bangsa dihadapkan pada pilihan sulit. Namun, kita tak bisa memilih jalan mundur. Seperti juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan maju secara bertahap. Gejalanya terasa dan terukur, sehingga kita memiliki waktu dan cara beradaptasi dan bermigrasi pada jalan perubahan tersebut. Apalagi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bentuk pilkada harus diakui terus mengalami kemajuan, kendati tak sedikit kelemahan dan kekurangannya. Tapi indikasi kemajuannya tak bisa juga kita nafikan. Bahkan, pilkada lebih terbuka dan demokratis. Kita sudah melaksanakan pilkada langsung, dari yang sebelum 2005 menggunakan pemilihan melalui DPRD. Sistem yang dulu kita nilai mekanisme dan kandidatnya terbatas untuk diakses publik. Bahkan, terkesan sentralistis, elitis, dan kompromistis. Maka dengan diputuskannya pilkada berlanjut, ikhtiar lebih untuk
