Untuk kelas bupati saja minimal harus siapkan Rp 30 M, kata mendagri.
Bagaimana dengan BUMN di kelas gaji 40 M per tahun?
Kita tunggu sajalah pelurusan sejarahnya.
-
Konon Ada Praktik Mahar Rp 500 M dalam Pemilihan Calon Menteri Kabinet Jokowi
Nah, kan..Menteri apa yang bakal kena gusur? Meninvest? Hehe...
-
Waketum Gerindra Prediksi Pertamina Jadi Batu Lompatan Ahok Sebelum Jadi Menteri
Keyakinan itu merujuk pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan
saat sidang paripurna MPR pada 20 Oktober lalu.
Saat itu, Jokowi
Orang yang tahu sistem kerja perusahaan pasti bilangnya begitu, kalau Jokowi
mau pakai Ahok untuk mberesi mafia di Pertamina ya taruhnya di kursi dirut
dong. Kalau dipasang sebagai komut mah kelihatan sekali politisnya; cuma
sekedar langkah kuda Jokowi untuk menggusur menteri Luhut, misalnya.
Terus-menerus penipuan online ini dibongkar di berbagai kota di Indonesia.
Ratusan pelaku lapangan sudah ditangkap tapi biasanya para penjahat itu lalu
dijemput polisi Cina untuk diadili di negaranya sana. Bukan diadili di sini.
Ada yang bisa bantu Jokowi menegakkan hukum RI di negeri sendiri?
Kurang jelas apa mereka tergabung dalam TKA di Nabire atau muncul begitu saja
seperti di Palu saat gempa.
-
Intelijen TNI Tangkap 3 WNA Cina di Papua, Ada Apa?
23 November 2019 21:50
GenPI.co - Kepala Seksi Intelijen Korem 173/PVB Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto
memimpin langsung penangkapan
Isi videonya kok tentang kabinet tak tentu arah...
Kalau peristiwa Wiranto maksudnya tentang penusukan, kemungkinan ini termasuk
jenis peristiwa yang cuma menimbulkan banyak pertanyaan tanpa harus ada
jawabannya. Bahkan pertanyaan sederhana seperti, "di mana pelaku penusukan itu
sekarang?"
Entah kenapa Ridwan menyetujui usulan kenaikan upah hanya melalui Surat Edaran,
dan bukan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Sepertinya baru kali ini
kenaikan upah dinyatakan hanya sebagai maklumat.
-
UMK Jabar Paling Tinggi: Buruh Malah Gundah, Pengusaha 'Lega'
Efrem Siregar, CNBC
Mari sejenak kita renungkan jeritan Guru honorer di puncak kelelahannya. Siapa
pun dia, pasti tidak sendirian.
Penantian Yang Terbawa Mati
"Lelah sudah aku menunggumu
Kau tak datang datang
Jangankan menghampiriku
Kabarpun tak ada
Kau diam kau bisu itukah sikapmu
Kau biarkan kami mati seiring
Membantu Jokowi keluar dari kebingungan. Antara lain, bagaimana mengurangi
kecanduan utang, menaikkan gaji Guru, dan menyehatkan BPJS.
--- ilmesengero@... wrote:
Sangat bagus gaji stafsus Rp 51 juta. Apa tugas stafsus?
Makanya bingung melulu.
--- jonathangoeij@... wrote:
anda kok gobloknya bukan main sih?
--- nesare1@... wrote :
Lah gimana sih ente ini?
Sekarang bela ahok!
Barusan saling saut sama siajeg bilang Jokowi lemah dan Jokowi balas budi ke
ahok. Dulunya ente bilang Jokowi yg penjarakan ahok.
Boleh jadi Wang Liqiang betul penipu. Yang jelas, penyusupan RRC ke Pasifik
selatan sudah menjadi rahasia umum. Setelah "memborong" Timor Leste serta gugus
Melanesia (PNG, Solomon, Vanuatu, hingga Fiji), maka gugus berikutnya di
Polynesia hanya semudah membalik telapak tangan, kata Sheri Yan.
- BIZ
- 20 NOVEMBER 2019
Sociopreneur, Tren Bisnis Berdimensi Sosial Milenial Indonesia
Biasanya, orang cuma hitung berapa laba diperoleh ketika bikin usaha. Kini,
Sociopreneur menambah hitungan itu dengan seberapa besar manfaat positif untuk
masyarakat. Ini buktinya:
Di
Kalau staf khusus cukup datang satu kali seminggu ke KSP berarti setiap
konsultasi Jokowi merogoh kocek Rakyat lebih dari Rp 12 juta per 'konsultan
khusus' itu.
Terbayang wajah-wajah Guru honorer yang masih dibiarkan menunggu kenaikan gaji.
-
Stafsus Jokowi Tetap Digaji Rp 51 Juta Meski tak
Jangan bingung nonton rezim bingung. Pagi dele sore lele, siang mencla malam
mencle.
-
KSP Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, Moeldoko: Kami Pilih yang Profesional
Selasa, 5 November 2019 | 13:59 WIB
Langkah ini ditempuh karena Moeldoko menyadari ada keberatan dari parpol
pendukung dan
Berarti Jokowi hanya butuh 3 tahun untuk bebaskan Indonesia dari defisit. Hebat
bukan?
Kalau begitu, 5 tahun kemarin ngapain saja?
Cilakalah orang yang tidak skeptis dengan omongan Jokowi ini. Sebab, dari jaman
Esemka kan ngomongnya begitu terus, optimis nggak karuan dan selalu
diembel-embeli
Berbagai teka-teki tentang posisi pejabat / pembantu presiden, mulai dari
menteri, wakil menteri, staf khusus, bahkan komisaris Pertamina, sudah selesai
dijawab. Lalu, kapan presiden mulai maju bekerja, khususnya membawa bangsa ini
terhindar dari tambahan utang serta ancaman resesi tahun depan?
Tempohari ramai polemik ketika Jokowi menyetujui permintaan panglima TNI untuk
penempatan perwira militer di jabatan sipil. Padahal, diam-diam banyak sudah
perwira Polri yang menduduki jabatan sipil. Terbaru adalah "invasi" sejumlah
perwira polisi ke organisasi sepakbola nasional ini.
---
Sistem presidensiil memberi kekuasaan dan kewenangan luarbiasa kepada siapa pun
yang menjabat Presiden RI.
Sudah sehebat itu mosok untuk dongkel Luhut saja harus pakai Ahok dan pinjam
mulut PBB + IMF segala.
-
PBB dan IMF Peringatkan Jokowi soal Tambang
Peringatan lain, kata Jokowi,
"Pak Jokowi Tolong Lihat Kami, Pembangunan Tol Sengsarakan Kami"
"Kata orang yang eksekusi tadi, uang ganti rugi dititipkan di pengadilan.
Sampai kapan pun kami tidak mau bawa karena memang tidak sesuai dengan yang
seharusnya kami terima. Sebelumnya juga kami mengikuti 17 kali sidang tapi
Bakal ada panglima kerjasama ekonomi RI-Jepang untuk menandingi / menggusur
sang panglima investasi RRC?
--- SADAR@... wrote;
Jokowi Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dengan Jepang
Rabu , 20 November 2019 | 16:30 Sumber Foto : Antara
Presiden RI, Joko Widodo menerima delegasi
Katakanlah, memasang Ahok di birokrasi sebagai "syarat" untuk meyakinkan
investor masih bisalah diterima (termasuk kalau kelak Ahok dikatrol menggusur
menteri investasi) ketimbang nurut bongkokan pada investor untuk menghapus
Amdal.
--- ilmesengero@... wrote:
Kalau tanam modal jangka panjang
Urbanisasi ke ibukota bonceng Esemka mau atraksi sulap kartu (KJP dll). Begitu
kocap kacaritanya. Tapi setelah ngibulnya ketahuan (Esemka bin Foday dan sulap
kartu non APBD) ya selesailah riwayat. Mau jualan apa lagi? Sedangkan masalah
macet dan banjir terlanjur jadi atraksinya sang wagub.
Dokumen China Ungkap Penanganan terhadap Minoritas Muslim di Xinjiang
Bocornya kabar itu juga mengungkapkan adanya keretakan di dalam tubuh Partai
Komunis China terkait penindakan atas minoritas Muslim.
New York Times melaporkan, dokumen itu diungkapkan oleh sumber politik.. Dia
mengaku
Juga ada omongan yang bilang rencana pengangkatan Ahok ini sebagai balas budi
Jokowi. Tapi semakin ke sini kok jadinya seperti balas dendam soal pencatutan
nama di sejumlah kasus di DKI (UPS, reklamasi, transjakarta dll).
--- jonathangoeij@... wrote:
Ngomong apa adanya, begitu banyak
Yang menyenangkan, dengan adanya kebun-kebun kurma di tanahair sekarang
masyarakat bisa menikmati buah kurma segar. Daging buahnya padat renyah dan
kulitnya kencang mulus macam anggur. Sampai 20 tahun lalu masih banyak yang
tahunya cuma kurma kering berupa kismis keriput itu - umumnya dibuat
Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Dahlan Iskan Tanya Soal Prestasi
Reporter: Caesar AkbarEditor: Dewi Rina Cahyani
Minggu, 17 November 2019 18:27 WIB
Tempo.Co, Jakarta - Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ikut
mengomentari rencana pemerintah menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
Akibat pendapatnya ini RR dicaci-maki para "Ahokers" dengan kata-kata kotor,
kasar, bahkan rasis, seolah ingin menegakkan trade mark mereka.
https://youtube.com/embed/HBHjEuyeRBo
Aset First Travel Dirampas Negara, Mahfud: Putusan MA Tak Boleh Dikomentari
Menurut Mahfud, putusan MA tidak sepantasnya untuk dikomentari.
Agung Sandy Lesmana | Muhammad YasirSenin, 18 November 2019 | 19:22 WIB
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam)
Aset First Travel, Kejagung: Harusnya Dikembalikan Kepada Korban
Reporter: Andrian Pratama Taher 18 November 2019
tirto.id - Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengatakan harusnya aset terpidana
bos First Travel Andika Surrachman, Annisa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan tidak
disita oleh negara.
Petani kurma di Indonesia banyak yang mulai tertarik menanam bibit kurma
"ciptaan" Thailand (KL1) di samping bibit asal Timur-tengah dan California.Bagi
perkebunan Rakyat sepertinya kurma lebih punya masa depan dibanding sawit.
Boleh juga kalau mau buka peternakan unta di Indonesia karena
Sampai keluarnya putusan MA (15/11/19) yang menyita aset First Travel untuk
negara (bukan dilelang untuk mengembalikan uang korban!) barang bukti berupa
mobil-mobil mewah itu tetap "hilang".
-
Isu Mobil Barang Bukti Kasus First Travel Hilang, Ini Faktanya
"Barang bukti berupa mobil itu
Kumpulan pejabat yang rajin. Langkah kaki kanannya tersandung kaki kiri dan
kaki kirinya dijegal kaki kanan sendiri.
"Maju.." kata mereka gembira.
--- ilmesengero@... wrote:
https://suaraislam.id/tiap-hari-pejabat-ngomong-terorisme-radikalisme-iklim-investasi-rusak/
TiapHari
Polemik jual-beli jabatan yang mendadak lenyap menjelang pelantikan presiden
(Oktober) kini mulai dihembuskan lagi. Seperti biasa, mungkin maksudnya untuk
menutupi persoalan lain yang sedang hangat.
Ya okelah. Rapopo.
Omong-omong, permisi tanya, kalok mebel bos BUMN ada tarifnya jugakah?
-
Kebingungan politik membuat penguasa tidak bisa membedakan mana korban mana
penjahat.
-
Aset Milik Korban First Travel Disita untuk Negara, Kuasa Hukum: Itu Ilegal
15 Nov 2019, 19:19 WIB - Oleh: M. Taifikul Basari
Bisnis.com, JAKARTA – Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat,
Supaya kelihatan necis di depan pemodal asing rupanya tidak puas hanya
membabati perizinan PMA, tapi juga dengan membabati hak Rakyat / Buruh untuk
hidup layak.
--- ilmesengero@... wrore:
Kalau UMK dihapus sama dengan kembali ke zaman feodal kuno atau perbudakan.
On Wed, Nov 13, 2019 at 1:30 PM
cap cip cup,Ahok harus mundur, tidak harus, harus, tidak, ...
Ternyata topik Ahok ini bukan betul-betul urusan profesionalisme atau
korporasi, tapi soal kebingungan politik seperti biasa.
-
Istana Nyatakan Ahok Tak Harus Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN
Kalau pengurus parpol menurut Permen
KPK Tegaskan Kasus RS Sumber Waras Era Ahok Jalan Terus
Sebelumnya, BPK DKI menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara
hingga Rp191 miliar.
Dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah BPK melakukan audit
investigasi. Kerugian berkurang menjadi Rp173 miliar.
Sebaiknya Jokowi segera memperjelas status Ahok dalam berbagai kasus hukum ini.
Jangan biarkan masyarakat semakin hilang kepercayaan pada pemerintah yang
kerjanya seringkali slordeh.
Jangan tularkan terus kegaduhan di pemerintah ke masyarakat. Investor tidak
suka pemerintah yang masih ruwet
Istana: Ahok Harus Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN
"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai
politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena
BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai
politik
Barangkali petinggi RI perlu segera ke UK untuk menawarkan model perkawinan
dengan konsep sertifikat pranikah. Siapa tahu mereka tertarik ide cemerlang
menjaga perkawinan ini. Lalu berterimaksih dengan cipratan investasi..
-
Prince Andrew
Prince Andrew: I didn’t have sex with teenager, I was at
Bimbingan atau nasehat perkawinan bagi calon pengantin kan sudah ada sejak
dulu. Isinya seputar pentingnya merencanakan keluarga, kesehatan reproduksi,
dan keuangan (gono-gini). Sekarang Jokowi membuat urusan nasehat ini jadi
birokratis; wajib ikut kursus dan harus lulus untuk dapatkan
Gambaran kecil dari obrolan sehari-hari di masyarakat tentang langkah
pemerintah selama ini yang ibarat kaki kiri dan kaki kanannya saling jegal
sendiri. Tidak maju-maju. Cermin kepemimpinan yang bingung. Diperhalus sang
penyiar dan narasumber sebagai, masalah insensitivitas pemimpin.
---
Artinya akan ada pengerahan PLA berseragam polisi HK?
--- SADAR@... wrote:
Segera Hentikan Kekerasan dan Pulihkan Ketertiban di Hong Kong
2019-11-16 14:17:47
http://indonesian.cri.cn/20191116/b4961eb8-8210-31ec-328c-388359fcc7f6.html
China Media Grup kemarin(15/11) memuat
Selain membabati peraturan yang dianggap menghalangi investasi, Jokowi juga
membuat peraturan baru untuk "penanaman modal" khusus yang satu ini. Jadi,
barangsiapa lulus kursus wajib dan mengantongi kartu eh sertifikat pranikah,
barulah dia boleh kawin
Ada pertanyaan? Misalnya yang mau tau
Tau sendirilah, sobat kental Anda itu kan cuma cari perhatian. Kepengin sekali
disangka pinter supaya dapat tepuk tangan kayak si Ngabalin. Makanya dari dulu
saya males buka postingnya. Gak ada gunanya selain buat ngakak..
Soal Ahok, kalau betul disuruh nangani Pertamina, pendapat dan alasan
Di mana-mana, warga asing yang dianggap berbahaya biasanya langsung dideportasi.
Mahfud harus cari alasan lain yang sedikit masuk akal.
--- ilmesengero@... wrote:
Kalau penguasa Arab Saudi bilang berbahaya bagi keamanan tanah suci, lantas
tanah yang kurang suci atau tidak suci tidaka
Ketidakadilan memang jahat, apalagi ditutup-tutupi dengan berbagai impian
termasuk pindah ibukota.
--- marthajan04@... wrote:
Yg ginian dipiara. Yg anak 18 tahun pertama kali jualan drug cuma buat nambah
uang jajan, dihukum mati. Ini nih yg bikin gue sebel terus liatnya.
Sent from my
Ngritik salah, mendukung pun dicemburui. Semakin keliatan labilnya anak ini..
Kalau nggak suka Ahok jadi dirut ya sebutkan saja argumennya, bukan malah
menyebut semua orang di milis ini pikun.
--- nesare1@... wrote:
Jadi ahok mendingan jadi dirut tokh drpd jadi komut?
Kenapa dan apa
Salam gado-gado komplit itu dimulai oleh Jokowi. Cara mikirnya memang lucu,
toleransi dan keadilan ditunjukkan dengan menyeret semua unsur. Campuraduk
macam bikin kabinet - bukan yang lemari.
--- jonathangoeij@... wrote:
biasanya salamnya komplit banget, semua disebut.
On
Kalau betul Ahok cuma dijadikan komut berarti ini kemenangan lobi mafia migas.
Dalam perang mafia mah jabatan setinggi itu cuma setingkat pembisik bagi sang
godfather.
Kalau serius mau memerangi mafia migas mestinya Jokowi tidak pasang Ahok di
posisi komut, melainkan dirut. Dengan begitu Ahok
Kalau anak dan mantu jadi maju di Solo dan Medan ya nggak usah ada
pemilihanlah, buang-buang duit. Langsung lantik saja, beres.
-
Beda dengan Mendagri Tito, Jokowi Pastikan Pilkada 2020 tak Lewat DPRD
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meminta agar Pilkada secara langsung dikaji
ulang lantaran
Intoleransi itu muncul dari ketidakadilan dan keculasan.
Contoh: pemerintah tidak mengurus pertanian dengan benar. Tapi begitu produksi
jeblok, oligarkis rame-rame impor pangan sementara kacung-kacungnya dibiarkan
seenak udel menyalahkan petani dan Rakyat.
Contoh lain, ada juga pembiaran
Tempohari kan dia bilang selesai jalani hukunan mau bisnis minyak. Nah, kalau
tidak ada masalah hukum lain boleh saja coba di Pertamina. Bereskan mafia migas.
--- djiekh@... wrote:
Kalau bukan persoalan sensitif kenapa jawabnya harus dalam rapat tertutup?
Effendi dan DPR itu mendapat titipan pertanyaan dari Rakyat, jadi jawablah
pertanyaan Rakyat melalui para wakilnya di dewan.
Jangan lupa, Rakyat berhak untuk tahu, dan hak untuk tahu itu dilindungi UU
Keterbukaan
Sebelum membabat berbagai peraturan yang dituding menghambat PMA, harusnya
Jokowi benahi dulu urusan hak dan kebutuhan Rakyat ini.
-
UMK Mau Dihapus: Pengusaha Gerah, Buruh Tolak Mentah-Mentah
Muhammad Choirul Anwar, CNBC IndonesiaNEWS 13 November 2019 13:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri
Apabolehbuat, setelah "gebuk"; "tabok"; "hajar", sekarang main "gigit". Rupanya
sebatas itulah kecakapan SDM yang mau dibangun untuk menyambut investasi.
Makanya itu kabinet gaduh terus. Dan, sejak 2012 bangsa ini terpecah-belah
secara hebat. Pantes investor belok ke tetangga. Yang sudah masuk
Menutupi kegaduhan satu dengan kegaduhan lain. Menyelesaikan masalah dengan
membuat masalah baru.
Muter-muter terus seperi anjing mengejar ekornya.
--- jonathangoeij@... wrote:
Anjing suka menggigit orang yang mengganggu tuannya.mmm . sawit.
kutipan artikel:Salah satu langkah
Jokowi Ancam Gigit Orang yang Menghalangi Jalan Dia
"Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang
tadi saya sampaikan. Pasti akan saya gigit dengan cara saya," kata Jokowi
Bupati Karawang Tolak Rencana Penghapusan Amdal
"Belum lagi jika perusahaan terindikasi membuang limbah, harus dicek dulu,
harus dilihat amdalnya dulu," kata Cellica.
https://amp.kompas.com/regional/read/2019/11/11/16014771/bupati-karawang-tolak-rencana-penghapusan-amdal
Hahaha, ternyata "desa fiktif" itu cuma cerita fiksinya Sri Mulyani.
Entah berapa banyak pendukung buta yang dia jerumuskan ke jurang kedunguan
dalam seminggu ini.
-
Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Tidak Ada Lagi
Saat ditanya kembali seputar perkembangannya, Menkeu enggan untuk berkomentar
Sejak 2015 banyak peraturan diobrak-abrik demi menarik PMA. Sialnya, investor
asing lebih suka menanam modalnya di negara tetangga. Tambah sial lagi PMA yang
sudah puluhan tahun di Indonesia pun rame-rame hengkang sepanjang Jokowi
berkuasa. Lalu, periode II masih terus cari kambing hitam di
Bandingkan dengan gaji dan tunjangan direksi BPJS yang wah plus jaminan
kesehatan dengan asuransi InHealth!
Hidup jembatan dan jalan tol!(entah bagaimana urusan gantirugi lahannya)
"BPJS tanam Rp 73 triliun di proyek
Satu Perahu, Kabinet Jokowi Diminta Tidak Gaduh di Ruang Publik
On Nov 9, 2019
Oleh: Azhar AP
Balicitizen.com, Jakarta – Sejak awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
mengingatkan agar para anggota kabinet tidak gaduh di luar. Namun, belum juga
sampai satu bulan, peringatan tersebut sudah
Kabinet Jokowi itu gaduh sudah sejak awal, 2015. Apa maksudnya kok Anda sampai
kaget begitu?
Ke mana saja Anda selama ini?
--- SADAR@... wrote:
Begini saja kok sudah diangkat menjadi kabinet GADUH??? Lalu apa itu maksudnya
srimulnomics?
Tapi, bung Ajeg, menurut saya yang LEBIH
Kabinet Jokowi itu gaduh sudah sejak awal, 2015. Apa maksudnya kok Anda sampai
kaget begitu?
Ke mana saja Anda selama ini?
--- SADAR@... wrote:
Begini saja kok sudah diangkat menjadi kabinet GADUH??? Lalu apa itu maksudnya
srimulnomics?
Tapi, bung Ajeg, menurut saya yang LEBIH
Kabinet gaduh jilid II. Untuk menutupi kegagalan Srimulnomics?
-
Bantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Mendes PDTT sebut tak ada desa fiktif
Jumat, 8 November 2019 15:36 WIB
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Mendes
Ah, nada tulisan Anda terlalu kalem. Tidak meyakinkan. Tidak ada judesnya kayak
si jaksa bawel yang petentengan menuding Jokowi itu koruptor. Pasti dia punya
banyak bukti makanya petantang-petenteng "Ayo buktikan kalau Jokowi tidak
korupsi!"
Percuma dong petentengan sekeren itu kalau dia gak
Police open fire at protesters
https://youtube.com/embed/GwihuAwcgXI
BPJS Ketenagakerjaan Investasi Rp 73 Triliun di Proyek Infrastruktur
"Ada sebesar Rp 73 triliun yang kita investasikan untuk mendukung
infrastruktur,"
https://m.liputan6.com/bisnis/read/3393784/bpjs-ketenagakerjaan-investasi-rp-73-triliun-di-proyek-infrastruktur
Itu kan karena ada yang petantang-petenteng begini:
"Siapa pejabat yang tidak terlibat skandal di RI?
Sebutkan kalau ada!"
Masih ada tuh petentengannya di bawah sana.
Dia yang petentengan, eh sekarang dia sendiri yang bingung.
--- nesare1@... wrote:
Makanya koq berani2nya bilang Jokowi
Jadi, mau seheboh apa pun Sri Mulyani mengada-ada untuk alihkan perhatian orang
dari menteri-menteri "radikal" yang memojokkan Islam, umat sudah terlanjur
dikecewakan. Satu demi satu kelompok-kelompok masyarakat menunjukkan penolakan
terhadap cara-cara pemerintah yang terus mainkan isu hoaks,
Kelihatannya RR belum tega membongkar kebobrokan elonomi Jokowi, makanya dalam
kasus keuangan BPJS ini RR baru bolak-balik mengusulkan penggabungan BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. RR belum menyentuh ke mana dilarikannya
dana BPJS Ketenagakerjaan yang surplus besar dari keringat Buruh
Menyoal jaminan asuransi lain untuk karyawan BPJS
Muammar Fikrie
18:35 WIB - Jumat, 04 Maret 2016
"Ternyata Pegawai BPJS Pakai Asuransi InHealth," demikian judul artikel yang
ditulis akun Fachrul Khairuddin, di layanan blog warga, Kompasiana, Rabu
(2/3/2016).
Dalam artikel itu, Fachrul
Sudah ada BPJS lalu bikin KIS. Tapi tuan-tuan BPJS malah dijaminkan
kesehatannya ke InHealth.
Itu mukiyo effect.
--- jonathangoeij@... wrote:
kalau tidak tekor itu mujijat.
--- ajegilelu@... wrote :
Pantes BPJS tekor.
--- jonathangoeij@... wrote:
cetak duit
--- ajegilelu@... wrote :
Oo..
Dari awal kan memang begitu, Rakyat bergotongroyong iuran BPJS supaya
saudara-saudara yang tidak mampu tetap mendapatkan hak kesehatannya lewat PBI,
bukan gotongroyong supaya pegawai BPJS menikmati jaminan asuransi InHealth!
Kalau 'dialihkan' kenapa tidak sekalian ke InHealth juga? Atau ke
Pantes BPJS tekor.
--- jonathangoeij@... wrote:
cetak duit
--- ajegilelu@... wrote :
Oo.. begitu toh. Pahamlah sekarang maksud dari revisi UU KPK, koruptor cukup
dinasehati...
Kalau yang kartu sakti Indonesia Sehat ciptaan PYM JKW, dari mana ya dananya?
--- marthajan04@... wrote:
Luka lama ini sudah dimaklumi, dikasih hati, oleh Rakyat. Sekarang, kenaikan
iuran 100% bukan cuma merobek luka lama, tapi merogoh jantung Rakyat.. Dikasih
hati merogoh jantung.
Ya, dengan BPJS, Rakyat dijamin menikmati keribetan prosedur untuk masuk
antrean panjang... Sementara itu, pegawai
Oo.. begitu toh. Pahamlah sekarang maksud dari revisi UU KPK, koruptor cukup
dinasehati...
Kalau yang kartu sakti Indonesia Sehat ciptaan PYM JKW, dari mana ya dananya?
--- marthajan04@... wrote:
Infrastructure lebih penting.
Sapa suruh jadi dokter? Sapa suruh jadi guru dengan honor
Jokowi.
--- nesare1@... wrote:
Siapa pejabat yang tidak terlibat skandal di RI?
Sebutkan kalau ada!
#yiv2836136235 #yiv2836136235 -- #yiv2836136235ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv2836136235
#yiv2836136235ygrp-mkp hr
Padahal, sejak pelantikan kabinet 2 pekan lalu orang langsung ramai
tebak-tebakan reshuffle. Dan, 2 pekan ini rupanya Jokowi masih juga berkutat
urusan bagi-bagi mebel... Belum maju-maju kabinetnya.
-
Moeldoko Ungkap Rencana Jokowi Tambah 6 Wamen, PKPI Menunggu dan Berdoa
Moeldoko sebelumnya
Nah, itu dia. Kenapa Sri Mulyani langsung mewek ke publik yang resah karena
terus-terusan digencet biaya hidup. Kenapa tidak dia selesaikan sendiri masalah
siluman itu di kabinet bersama mendagri dan mendes.
Susah memang kalau pimpinan kabinet tidak mampu mengkoordinir anak buahnya.
Wajar saja
Yang mengada-ada itu kan Sri Mulyani. Selagi masyarakat protes soal kenaikan
iuran BPJS yang tidak adil, ngapain dia tiba-tiba ribut "kehilangan" dana desa
sekian milyar? Padahal, ternyata, dana tsb. belum disalurkan ke "desa siluman".
Masih tersimpan di kas kabupaten. Tidak hilang.
Jadi,
Yang mengada-ada itu kan Sri Mulyani. Selagi masyarakat protes soal kenaikan
iuran BPJS yang tidak adil, ngapain dia tiba-tiba ribut "kehilangan" dana desa
sekian milyar? Padahal, ternyata, dana tsb. belum disalurkan ke "desa siluman".
Masih tersimpan di kas kabupaten. Tidak hilang.
Jadi,
Nah, coba jelaskan kenapa pemerintah / Sri Mulyani begitu heboh dengan
persoalan fiktif ini (desa "fiktif" yang ternyata dana desanya masih tersimpan
di kas desa), tetapi berlagak pilon dari kasus-kasus TPS dan pemilih siluman
saat pilpres.
Kalau pun dana desa itu ditilep, berapa banyak
Sekumpulan dokter pernah mengusulkan untuk mengganti skema pembayaran yang
digunakan BPJS. Skema ini di Malaysia dan Thailand juga dianggap gagal dan
sudah mereka ganti. Tetapi ikatan dokter (IDI), DPR, dan pemerintah memilih
jalan gagal yang lebih mahal; menaikkan iuran.
Pemerintah harusnya
Di Indonesia, iuran BPJS itu akan murah kalau:
1. layanan untuk peserta BPJS sama bagusnya dengan layanan terhadap pasien
dengan asuransi swasta, tidak diskriminatif.
2. tidak ada beban pengeluaran lain (kebutuhan pokok, pajak, listrik, air, gas,
transport, sekolah dsb) yang semuanya terus
Apa sebenarnya yang mau ditutupi Sri Mulyani dengan persoalan fiktif ini?
Yang pasti, nama Sri Mulyani tetap tersangkut di skandal Bank Century.
-
Penjelasan Lengkap Wakil Bupati soal 3 Desa Fiktif di Konawe: Dana Rp 5,8 M Tak
Pernah Dicairkan
Dana desa sebesar Rp 5,8 miliar masih tersimpan di
Efek dari anjuran penguasa untuk menggadaikan sertifikat tanah?
-
Wonorejo, Desa Fiktif Penerima Dana Desa yang Ditinggal Penghuninya demi Rupiah
sejak 2 tahun lalu desa ini sudah tak berpenghuni lantaran penduduknya menjual
lahan mereka ke perusahaan tambang.
"Kan masyarakat diiming-imingi nih
Ada apa pemerintah begitu heboh seolah kasus "desa siluman" adalah masalah
utama di Indonesia saat ini? Memangnya berapa kerugian Sri Mulyani dari kasus
ini? 5 miliar? 10 miliar? Lalu, berapa kerugian RS-RS akibat utang pemerintah /
BPJS? Berapa pula uang Rakyat yang dipakai Sri untuk menambah
Kenaikan iuran 100% itu usulan Sri Mulyani dan sudah disetujui Jokowi.
Termasuk, menyetujui kenaikan tunjangan direksi BPJS. Bisa dibilang, Jokowi
mengamini visi-misi menteri.
Kenaikan ini jelas memberatkan berbanding layanan yang diterima masyarakat.
Contoh yang umum, pasien peserta BPJS
Kasian, cengeng saja nggak tau.
--- nesare1@... wrote:
Loh koq cengeng? Dimana tulisan ane yg mencerminkan ane cengeng?
Ayo donk kasih argument nya! Jangan asbun!
Juga dari mana ente bisa menganggap ane dan member lain di milis ini goblok?
Sebaliknya ane bilang ente mencoba menggoblok2an
Sri Mulyani itu kan yang memeras Rakyat dengan menaikkan iuran kesehatan
sebesar 100% ya, demi kesejahteraan direksi BPJS?
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/251789
--- SADAR@... wrote:
ANALISIS
'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah Cacat
Menteri Fachrul Razi: Saya Juga Pakai Celana Cingkrang
Terkait cadar, ujar Fachrul, juga sama halnya. "Silakan pakai, saya tidak
pernah melarang. Tapi, bagaimana keputusan instansi, itu urusan masing-masing,"
ujar Fachrul.
Goblok?? Kalau goblok ya goblok ajalah sendiri, gak perlu menuding semua orang
di sini segoblok ente. Gak usah cengeng.
--- nesare1@... wrote:
Ente ini sombongnya ta’ kabur gak keruan2.
Ngomong sana di universitas pertahanan lebih cocok.
Jangan disinilah supaya dibaca kami2 yg ente
Konsep Indo-Pasifik sejak awal memang diniatkan untuk menghadang OBOR. Seluruh
dunia tahu itu. Makanya jadi lucu waktu Jokowi bolak-balik mengajak RRC untuk
masuk Indo-Pasifik, seolah yakin kata 'Indo' di sana berasal dari nama
'Indonesia'.
Cilakanya glittering generality si "orang baik" itu
Pengakuannya sih gagah, "inisiator infrastruktur dan koneksi digital di kawasan
(samudra) Indo dan Pasifik". Tetapi apa kerjanya di lapangan? Sebagai mandor
proyek infrastruktur se-IndoPasifik? Lalu, apa arti semua infrastruktur itu
ketika Laut Cina Selatan terus dipenuhi infrastruktur, bahkan
Merasa tidak salah tapi minta maaf?!
Persis Bush, gembor crusade dulu, baru ralat jadi war on terror. Yang penting
targetnya tetap sama.
Gaya antek memang tak jauh dari tuan majikannya.
-
Soal Cadar, Menteri Agama Minta Maaf Meski Merasa Tak Salah
Sekilas tentang Indo-Pasifik, klik:https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pacific
Lanjut ke bagian strategic / geopolitical context.
On Tuesday, November 5, 2019 8:35 PM ajeg wrote:
Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab
dengan sepakterjang yang seolah
Tokoh muda dengan gaya ketuaan, senang meneror orang dengan hantu; hantu PKI
dan hantu HTI yang sudah mati maupun hantu radikal yang tidak jelas
definisinya. Sementara, yang masih segar-bugar dan jelas sosoknya, jelas anti
RI, cuma disebut kelompok kriminal (bersenjata), KKB.
--- SADAR@...
Tidak perlu mengundang AS untuk bikin pangkalan militer di Indonesia, sebab
dengan sepakterjang yang seolah inisiator dari "Indo-Pasifik" Jokowi justru
menjadikan dirinya sebagai pion AS di kawasan Samudra Indonesia dan Pasifik
barat -- menenggelamkan sosok Gurpreet Khurana sebagai pencetus
401 - 500 dari 3601 matches
Mail list logo