[GELORA45] Omnibus Law Dalam Perspektif Desa

2020-10-21 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/354727-omnibus-law-dalam-perspektif-desa



Rabu 21 Oktober 2020, 22:05 WIB 

Omnibus Law Dalam Perspektif Desa 

Marjono, Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng | Opini 

  Omnibus Law Dalam Perspektif Desa Dok.pribadi Marjono DPR RI telah 
mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). 
Banyak reaksi timbul dari berbagai kalangan, utamanya kawan-kawan pekerja, 
sehingga terjadi demo di berbagai daerah yang intinya menolak UU ini. Satu 
pelajaran berharga dari peristiwa demo ini adalah kurangnya pemahaman para 
pendemo terhadap substansi UU tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali 
mereka berdemo tentang apa. Maka, edukasi secara komprehensif mengenai UU ini 
kepada masyarakat menjadi sangat penting. Penting dipahami bahwa omnibus law 
adalah suatu UU yang merangkum sejumlah UU untuk dipadukan dalam satu kerangka 
yang integratif. Semangat dari omnibus law ini adalah menyederhanakan regulasi 
yang tumpang tindih, panjang dan berbelit-belit. Karena selama ini, Indonesia 
dikenal dengan banyaknya UU yang bertabrakan, dan salah satu kendala investasi 
di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum tersebut. Dalam omnibus law 
ini ada 79 UU yang diselaraskan dan diintegrasikan menjadi satu 'keranjang' 
omnibus law yang mencakup 11 klaster. Ada klaster penyederhanaan perizinan; 
persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan 
perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi 
pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek 
pemerintah; serta kawasan ekonomi. Salah satu klaster yang mendapat resistensi 
cukup banyak adalah klaster ketenagakerjaan. UU tersebut mengubah, menghapus 
atau menetapkan pengaturan baru, seperti UU 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU 18 tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; serta mengubah 28 pasal yang ada 
di UU 13 Tahun 2003, menghapus 32 pasal yang ada di UU 13 Tahun 2003, serta 
menetapkan pengaturan baru dengan menyisipkan 7 pasal yang ada di UU 13 Tahun 
2003. Sesungguhnya UU Ciptaker hanya mengatur garis besar dan selebihnya diatur 
dalam peraturan pemerintah atau diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Banyak pihak yang khawatir hal-hal 
tersebut akan menyebabkan perlindungan pekerja menjadi rentan jika peraturan 
pemerintah tidak segera diterbitkan atau perusahaan tidak membuat perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga menimbulkan 
gelombang protes terkait kekhawatiran tersebut. Selain itu, pekerja merasakan 
UU 13 Tahun 2003 lebih rigid dan detail dalam mengatur ketenagakerjaan. Harus 
kita akui bahwa pengesahan UU Ciptaker ini tidak memuaskan semua pihak, ada 
sebagian yang merasa dirugikan. Maka, kita perlu duduk bersama. Pertama yang 
kita lakukan adalah disiminasi, sosialisasi secara mendalam untuk menyampaikan 
isi UU Ciptaker. Selanjutnya, segera diterbitkan PP sebagai peraturan 
pelaksana. Selain itu, mewajibkan seluruh perusahaan menyusun perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama serta memberikan sanksi 
tegas apabila tidak menyusun peraturan tersebut. Yang tidak kalah penting, kita 
harus memberikan ruang untuk menerima masukan hal-hal yang belum diatur dalam 
UU Ciptaker agar bisa masuk dalam peraturan pemerintah. Kita duduk, ketemu 
dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan 
dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti. Jika 
kita cermati arahan Presiden Jokowi atas omnibus law UU Ciptaker (9/10), 
sekurangnya banyak membawa berkah bagi aras pedesaan. Pasal 109 UU Ciptaker 
membuka kesempatan bagi desa untuk membentuk perseroan terbatas perorangan yang 
bisa dilakukan oleh Bumdes dan UMK. Di sini tidak perlu lagi proses perizinan, 
pelaku UMKM cukup mendaftarkan saja, dan pemerintah akan memberikan insentif 
berupa keringanan biaya. Di luar itu, dalam pengurusan sertifikasi halal juga 
tak berbayar alias gratis. Ini semua menjadi berkah kasat mata maupun yang 
tersembunyi di balik UU Ciptaker, yakni peluang usaha di desa semakin luas. 
Produktif Selanjutnya, Pasal 117 UU Ciptaker secara eksplisit menyatakan bahwa 
badan usaha milik desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
Ditegaskan juga, desa dapat mendirikan Bumdes, yang harus dikelola dengan 
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat menjalankan usaha di 
bidang ekonomi dan atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha 
berbadan hukum. Karena, UU Nomor 6 

[GELORA45] Pilkada dalam Pusaran "Vuca"

2020-10-21 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5222684/pilkada-dalam-pusaran-vuca?tag_from=wp_cb_kolom_list





Kolom

Pilkada dalam Pusaran "Vuca"

Ali Faisal - detikNews

Rabu, 21 Okt 2020 16:07 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Jakarta -

Belum lama ini, saya menjadi pembicara seminar nasional bertajuk "Menjawab 
Tantangan Vuca: Menjadi Pemimpin yang Agile dan Digital" yang diselenggarakan 
oleh HIMA Politeknik STIA - LAN Bandung, Jakarta, dan Makassar. Di forum ini, 
saya menyampaikan beberapa hal tentang Vuca yang kian nyata menjadi fakta 
sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

Saya memantik pembicaraan dengan anekdot "kodok rebus yang abai dengan 
perubahan." Bukan untuk menyinggung siapapun, tapi agar kita mulai menyadari 
perubahan yang supercepat. Bahwa kita tak bisa lagi terlalu nyaman dalam posisi 
status quo, hanya bangga pada pencapaian masa lalu dengan kebesaran dan 
kelebihannya.

Padahal di luar terjadi percepatan yang dahsyat. Jika kita tidak beradaptasi 
dan segera menyadari perubahan, maka kita menjadi korban kesupercepatan 
perubahan itu. Sebagaimana "kodok yang terebus" karena tak sadar dan "terlena"; 
ia tidak aware gejala perubahan, dan terlambat ketika menyadari bahaya 
menimpanya.

Perubahan dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Dan harus kita maknai 
sebagai urgensi transformasi bagi pos-pos pelayanan umum, sekaligus menjawab 
ekspektasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tak terkecuali adaptasi 
baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Kondisi ini yang saya sebut sebagai Vuca. Istilah yang dikenalkan Warren Bennis 
dan Burt Nanus (seorang pakar bisnis dan kepemimpinan dari Amerika Serikat) 
pada dekade 90-an. Istilah yang mulanya dikenalkan dalam lingkungan militer. 
Istilah yang menggambarkan situasi medan tempur yang penuh keterbatasan, 
sehingga para tentara seperti berjalan dalam kebutaan. Bahkan, bisa 
mengakibatkan chaos dalam perang berkabut (fog war).

Vuca adalah akronim Volatility untuk merujuk kondisi lingkungan yang labil, 
berubah sangat cepat dalam skala besar, dan uncertainity untuk keadaan yang 
akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat. Kemudian, complexity, untuk 
merujuk tantangan yang lebih rumit karena faktor yang saling terkait, dan 
ambiguity untuk merujuk ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya.

Seperti perubahan akibat pandemi Covid-19 sekaligus percepatan teknologi dalam 
pelaksanaan pilkada yang puncaknya pada 20 Desember. Pandemi yang terjadi sejak 
Maret sangat sulit diprediksi, rumit, penuh ketidakjelasan, dan sulit 
diprediksi situasi dan kondisinya. Banyak fase perubahan yang supercepat dan 
tak terduga.

Suka tidak suka, kita dipaksa berpikir keras melakukan inovasi. Bahwa adaptasi 
atau kenormalan baru tidak mungkin disikapi dengan gaya lama. Apalagi dengan 
prosedur biasa, karena nyatanya kita berpilkada dalam suasana yang extra 
ordinary.

Terlebih, perubahan akibat mewabahnya Covid-19 yang luas, masif, dan mematikan 
menjadi tantangan baru. Bahkan, tak terpikirkan sebelumnya oleh siapapun, baik 
pembuat kebijakan, penyelenggara pilkada, para kandidat, aktor politik, dan 
seluruh rakyat. Kondisi unpredictable di tengah pelaksanaan pilkada sungguh 
suatu tantangan berat.

Situasi memang belum sepenuhnya membaik. Tapi kita semua sudah terjebak pada 
istilah dan gegap gempita new normal, ditandai dengan dibukanya mall dan pusat 
keramaian. Tak ketinggalan, pilkada yang juga memasuki fase new normal 
(adaptasi kebiasaan baru).

Pilihan Sulit

Sempat terjadi dialektika merespons kelanjutan pilkada. Sebagian pihak 
menginginkan ditunda, sebagian berharap dilanjutkan dengan disiplin protokol 
kesehatan. Masing-masing pihak mempunyai argumen yang rasional. Tapi, pada 
akhirnya secara hukum dan politik diambil pemerintah dan DPR dengan keputusan 
tetap melanjutkan pilkada.

Meski ada syarat dan pedoman tertentu, keputusan hukum dan politik yang telah 
ditetapkan tidak menyudahi suara dan dialektika pro dan kontra. Dalihnya, 
karena kondisi penularan pandemi yang terus bertambah. Termasuk menjangkit 
sebagian penyelenggara dan peserta pilkada.

Kita sebagai bangsa dihadapkan pada pilihan sulit. Namun, kita tak bisa memilih 
jalan mundur. Seperti juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berjalan maju secara bertahap. Gejalanya terasa dan terukur, sehingga kita 
memiliki waktu dan cara beradaptasi dan bermigrasi pada jalan perubahan 
tersebut.

Apalagi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bentuk pilkada harus diakui terus 
mengalami kemajuan, kendati tak sedikit kelemahan dan kekurangannya. Tapi 
indikasi kemajuannya tak bisa juga kita nafikan. Bahkan, pilkada lebih terbuka 
dan demokratis. Kita sudah melaksanakan pilkada langsung, dari yang sebelum 
2005 menggunakan pemilihan melalui DPRD. Sistem yang dulu kita nilai mekanisme 
dan kandidatnya terbatas untuk diakses publik. Bahkan, terkesan sentralistis, 
elitis, dan kompromistis.

Maka dengan diputuskannya pilkada berlanjut, ikhtiar lebih untuk 

[GELORA45] Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi

2020-10-21 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/354777-meningkatnya-pemimpin-perempuan-di-bumn-wujud-inovasi



 Kamis 22 Oktober 2020, 01:30 WIB 

Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi

 mediaindonesia.com | Ekonomi 

  Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi ANTARA Kementerian 
BUMN DALAM meneruskan langkah transformasi dan inovasi di perusahaan perusahaan 
negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menerapkan 
pengelolaan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan. Dengan menerapkan 
standarisasi pengembangan bakat, melakukan sistem rotasi, dan program penugasan 
untuk mid-level management antarBUMN diharapkan akan muncul talenta-talenta 
terbaik untuk memajukan kinerja dan performa perusahaan. Hal itu dinyatakan 
Menteri BUMN, Erick Thohir terkait perombakan direksi di PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, Rabu (21/10). Alexandra W Askandar yang sebelumnya menjabat 
sebagai Direktur Corporate Bank Mandiri diangkat menjadi Wakil Direktur Utama 
di bank tersebut. Sementara Sigit Prastowo didapuk menjadi Direktur Keuangan 
Bank Mandiri. Sebelumnya, Sigit menjabat Direktur Keuangan di PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. "Kami di Kementerian BUMN terus memberikan kesempatan 
untuk memperbesar komposisi pimpinan perempuan di perusahaan-perusahaan BUMN. 
Penunjukan Alexandra sebagai Wakil Direktur Utama di Bank Mandiri merupakan 
bagian dari usaha kami untuk terus meningkatkan persentase perempuan, hingga 15 
% pada jajaran pimpinan senior di BUMN. Sebelumnya, kami juga menunjuk Adi 
Sulityowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir. 
Alexandra W Askandar yang menggantikan posisi Hery Gunadi, Wakil Direktur Utama 
Bank Mandiri sebelumnya, merupakan wanita kelahiran tahun 1972 lulusan 
Universitas Indonesia dan Boston University, Amerika Serikat. Riwayat karir 
perbankan Alexandra adalah menjadi Group Head Corporate Banking di tahun 2015 
dan Senior Executive Vice President pada tahun 2016 di Bank Mandiri. Sedangkan 
Sigit Prastowo, kelahiran Cilacap, 1 Desember 1971, selama ini sudah dikenal 
sebagai bankir yang selalu menduduki jabatan di bagian keuangan BNI. Bahkan 
sejak tahun 2005, lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada selalu 
berkutat di bidang keuangan perbankan nasional. "Sedangkan Sigit Prastowo, kami 
juga memberi kesempatan kepadanya yang selama ini meniti karir di BNI untuk 
berkiprah jadi direksi di Bank Mandiri sebagai bagian dari tour of duty. Saya 
berharap seluruh BUMN melakukan pengembangan sumber daya manusianya sehingga 
semakin banyak lagi perusahaan BUMN menjadi center of excellence," pungkasnya. 
(RO/R-1)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/354777-meningkatnya-pemimpin-perempuan-di-bumn-wujud-inovasi







[GELORA45] Demokrasi Deliberatif

2020-10-21 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1967-demokrasi-deliberatif



 Rabu 21 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Demokrasi Deliberatif 

Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Demokrasi Deliberatif Dok.MI/Ebet Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group . 
ADA nasihat bijak dari Sayidina Ali bin Abi Thalib untuk para pemimpin politik. 
Kata Sayidina Ali, "Tanamkanlah kasih sayang di hatimu terhadap rakyatmu. 
Janganlah sekali-kali engkau menjadikan dirimu seperti binatang buas, lalu 
engkau menjadikan rakyatmu sendiri sebagai mangsamu." Hari-hari ini, sebagian 
rakyat yang marah menyamakan para pemimpin politik di negeri ini bak binatang 
buas. Mereka yang menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menuding 
pemerintah dan anggota DPR sedang 'mengasah taring' untuk 'memangsa' buruh 
lewat UU sapu jagat tersebut. Sebaliknya, berkali-kali pemerintah, juga DPR, 
meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja justru merupakan bentuk welas asih atau 
rasa kasih sayang para pemimpin terhadap rakyatnya. UU tersebut, dalam versi 
pemerintah dan DPR, diniatkan secara tulus demi melindungi yang lemah, memberi 
kepastian bagi dunia usaha, serta menyediakan lapangan kerja secara lebih luas 
untuk puluhan juta pencari kerja. Lalu, mana yang benar dari dua pandangan yang 
bertolak belakang secara diametral tersebut? Jawabannya akan diketahui kalau 
semuanya mau menanggalkan egoisme dan mengendurkan urat leher masing-masing. 
Mari kita berdialog dalam pikiran jernih, sikap terbuka, saling respek, serta 
beradu argumentasi berlandaskan akal sehat. Pemerintah telah menawarkan jalan 
dialog tersebut. Akhir pekan lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah 
menggaransi bahwa aspirasi publik terkait UU Cipta Kerja masih terbuka untuk 
diakomodasi melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Setidaknya, 
kata mantan Panglima TNI itu, akan ada 35 peraturan pemerintah dan 5 peraturan 
presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Kementerian 
Ketenagakerjaan juga masih memberikan kesempatan dan akses kepada para pekerja 
dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja. 
"UU Cipta Kerja ini merupakan sarana untuk mengangkat martabat bangsa dalam 
kompetisi global. Tenaga kerja kita, buruh, petani, dan nelayan tidak boleh 
kalah dalam persaingan. Berlakunya undang-undang ini akan menandai berakhirnya 
masa kemarau bahagia," kata Moeldoko sebagaimana ditulis oleh harian ini, Media 
Indonesia, Minggu (18/10). Moeldoko lalu memaparkan apa yang ia maksud sebagai 
'mengakhiri kemarau bahagia' itu. Ia mencontohkan satu hal, dari sisi logistik. 
Katanya, Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik paling mahal, 
yakni 24% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu membuat Indonesia kalah 
bersaing jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Sebut saja Vietnam 
dengan biaya logistik 20%, Thailand 15%, Malaysia 13%, bahkan Jepang dan 
Singapura biaya logistiknya hanya 8%. Moeldoko menyatakan bahwa UU Cipta Kerja 
akan memangkas ekonomi biaya tinggi seperti itu. Rantai perizinan yang panjang 
akan dipotong sehingga menutup peluang korupsi. ''Akibatnya, UU Cipta Kerja 
membuat banyak pihak kursinya panas karena kehilangan kesempatan.'' Ajakan dan 
penjelasan Moeldoko mestinya dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh untuk 
mengatasi pokok masalah dalam menafsir UU Cipta Kerja. Pokok masalah itu ialah 
kesenjangan bahasa. Para pemimpin politik selama ini dipersepsi cuma menguasai 
bahasa politik dan bahasa ekonomi. Bahasa politik selalu bertanya, siapa yang 
menang (who is winning). Bahasa ekonomi selalu bertanya, di mana untungnya 
(where is the bottom line). Jika para pemimpin ingin beradab dalam politik, 
mereka harus menguasai satu bahasa lagi, yakni bahasa hikmah-kebijaksanaan yang 
isinya mempertanyakan apa yang benar (what is right). Sebaliknya, di sebagian 
kalangan penolak UU Cipta Kerja muncul bahasa 'yang penting harus ditolak'. 
Makin runyam keadaannya saat dibumbui hasutan disinformasi bernuansa ajakan 
melanggengkan pembelahan sikap. Di lapangan, itu mewujud dalam bahasa geram dan 
anarki. Padahal, sejatinya kita punya modal sosial kebajikan moral, yakni 
musyawarah untuk meraih permufakatan. Dalam pandangan filsuf dan sosiolog asal 
Jerman, Jurgen Habermas, musyawarah untuk konsensus itu disebut dengan 
demokrasi deliberatif. Dalam model demokrasi deliberatif, suatu keputusan 
politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, 
harus didasarkan pada fakta, bukan hanya berbasiskan subjektivitas ideologis 
dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi 
kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, 
bukan demi kepentingan jangka pendek yang bersifat kompromistis. Keempat, 
bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak 
(termasuk minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif. Dalam model ini, 
legitimasi demokrasi 

[GELORA45] Soal Omnibus Law, Menaker: Pak Jokowi Pilih Risiko, Bukan Cari Aman

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5221776/soal-omnibus-law-menaker-pak-jokowi-pilih-risiko-bukan-cari-aman?tag_from=news_mostpop




Soal Omnibus Law, Menaker: Pak Jokowi Pilih Risiko, Bukan Cari Aman

Tim detikcom - detikFinance

Selasa, 20 Okt 2020 22:05 WIB
4 komentar
SHARE
URL telah disalin
Menaker Ida Fauziyah
Foto: dok. Kemnaker: Menaker Ida Fauziyah
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, membuka acara Kick-off Tripartite 
Meeting pada Selasa petang (20/10) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan sirene 
dimulainya dialog pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai 
pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan perwakilan Serikat pekerja/buruh 
(SP/SB), Apindo/Kadin, serta pemerintah.

"UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas 
Pak Joko Widodo saat baru dilantik karena targetnya untuk mengubah, maka pasti 
ada risiko penolakan. Tapi Pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata 
Menaker Ida dalam keterangan tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa 
(20/10/2020).

Menaker Ida melanjutkan bahwa ini periode kedua kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo. Beliau sebetulnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja. Tidak membuat 
terobosan yang mengubah secara signifikan banyak hal.
Baca juga:
Luhut Sindir Pendemo: Lagi Susah Gini Masih Demo-demo!

"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," 
tutur Menaker.

"Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan 
pakai prinsip pokok'e. Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 
100% aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum 
pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan, "kata Menaker Ida.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum APINDO, Haryadi Sukamdani dan Ketua Umum 
KSPSI, Yorrys Raweyai. Juga perwakilan serikat lainnya yaitu K-Sarbumusi, 
Federasi SP BUN, F-Kahutindo, beberapa SP/SB yang mengikuti secara virtual, 
serta dinas-dinas provinsi yang ketenagakerjaan. Hadir pula mendampingi 
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dan Dirjen Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang beserta jajaran Kementerian.
Baca juga:
Luhut Pamer Omnibus Law Cipta Kerja di Depan Investor Jerman
(hns/dna)







[GELORA45] RI Tolak Permintaan AS Daratkan Pesawat Militer

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5221724/ri-tolak-permintaan-as-daratkan-pesawat-militer?tag_from=wp_cb_mostPopular_list



RI Tolak Permintaan AS Daratkan Pesawat Militer

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance

Selasa, 20 Okt 2020 20:55 WIB
40 komentar
SHARE
URL telah disalin
Seperti fungsinya yang super canggih, pesawat-pesawat militer produksi Amerika 
Serikat ini harganya juga super mahal.
Ilustrasi Pesawat Militer AS (Foto: Istimewa/financesonline.)
Jakarta -

Indonesia tahun ini menolak proposal Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan 
pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar. Hal itu 
diungkapkan empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui hal tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (20/10/2020), pejabat AS telah melakukan beberapa 
pendekatan 'high level' pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan 
menteri luar negeri sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan 
tersebut.

Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen 
Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak memberikan tanggapan. 
Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno 
Marsudi menolak berkomentar.
Baca juga:
Pesanan 150 Pesawat Boeing Dibatalkan

Para pejabat mengungkap, meningkatnya persaingan AS dan China untuk mendapat 
pengaruh di Asia Tenggara mengejutkan pemerintah Indonesia. Sebab, Indonesia 
memiliki kebijakan luar negeri yang netral sejak lama. Indonesia tak pernah 
mengizinkan militer asing beroperasi.

Sementara, P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China 
di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah 
kedaulatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan 
atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 
triliun setiap tahun.
Baca juga:
Menhan Prabowo Akan Berkunjung ke Pentagon, Senator AS Mengecam

Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia bukan penuntut resmi jalur strategis 
ini, tapi menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai milik Indonesia. 
Indonesia secara teratur mengusir kapal penjaga pantai dan nelayan China dari 
daerah yang diklaim Beijing memiliki sejarah.

Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan 
China. Indonesia tidak ingin memihak dalam konflik dan khawatir dengan 
meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.

"Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini," kata Retno dalam sebuah 
wawancara di awal September.
(acd/dna)







[GELORA45] Belanda Tawarkan Ganti Rugi untuk Anak WNI yang Dieksekusi

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/internasional/d-5221812/belanda-tawarkan-ganti-rugi-untuk-anak-wni-yang-dieksekusi?tag_from=wp_nhl_12




Round-Up

Belanda Tawarkan Ganti Rugi untuk Anak WNI yang Dieksekusi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 22:33 WIB
1 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ilustrasi Palu Hakim
Foto: Ilustrasi pengadilan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pembantaian yang dilakukan serdadu Belanda kepada pejuang kemerdekaan Indonesia 
diperkarakan di Pengadilan. Kabar teranyar, Pemerintah Belanda bersedia memberi 
ganti rugi berupa kompensasi sebesar 5 ribu Euro atau setara Rp 86,6 juta 
kepada anak-anak dari semua pria Indonesia yang menjadi korban.

Pembantaian yang dimaksud dalam perkara ini adalah yang terjadi pada akhir 
1940-an. Sikap Pemerintah Belanda ini berdasarkan putusan Pengadilan Belanda 
sebelumnya.

"Anak-anak yang dapat membuktikan bahwa ayah mereka adalah korban eksekusi di 
luar hukum seperti yang dijelaskan... berhak atas kompensasi," tegas Menteri 
Luar Negeri Belanda, Stef Blok dan Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld, 
seperti dilansir AFP, Selasa (20/10/2020).

Pada putusan Pengadilan Belanda pada awal tahun ini, diperintahkan agar negara 
membayarkan kompensasi terhadap para janda dan anak-anak dari 11 pria yang 
dibunuh di Sulawesi antara tahun 1946-1947 silam. Hakim Belanda juga sebelumnya 
menepis argumen-argumen negara yang mengklaim bahwa tindak kekerasan yang 
dilakukan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda terikat 
oleh statuta limitasi (status di luar batas waktu).

Terkait hal ini, Pemerintah Belanda meminta maaf atas pembunuhan yang dilakukan 
tentara kolonialnya dan mengumumkan kompensasi kepada para janda dari mereka 
yang tewas pada 2013 lampau. Awal tahun ini, Raja Belanda, Willem-Alexander, 
juga meminta maaf -- yang pertama dilakukan seorang Raja Belanda -- atas 
'kekerasan berlebihan' selama perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kembali ke perkara kompensasi, pihak-pihak yang akan mengklaim kompensasi itu 
harus bisa memenuhi serangkaian kriteria, termasuk menunjukkan bukti bahwa 
orangtua mereka memang telah dibunuh dalam eksekusi yang terdokumentasi dan 
bukti garis keturunan melalui dokumen identitas.

Pengadilan Belanda sedang menggelar sejumlah persidangan lainnya terkait kasus 
kerabat yang meminta kompensasi atas kekejaman yang dilakukan pasukan kolonial 
Belanda dalam apa yang disebut sebagai tindakan pembersihan untuk membasmi 
pejuang kemerdekaan Indonesia saat itu.

Sedikitnya 860 pria tewas di tangan regu-regu tembak, sebagian besar terjadi 
antara Desember 1946 hingga April 1947 silam, di wilayah Sulawesi yang saat itu 
disebut Celebes.
Baca juga:
Belanda Akan Bayar Rp 86 Juta ke Anak Indonesia, Harus Ada Bukti Dokumentasi

Selanjutnya
Halaman
1 2


   =



https://news.detik.com/internasional/d-5221812/belanda-tawarkan-ganti-rugi-untuk-anak-wni-yang-dieksekusi/2



Round-Up

Belanda Tawarkan Ganti Rugi untuk Anak WNI yang Dieksekusi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 22:33 WIB
1 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ilustrasi Palu Hakim
Foto: Ilustrasi pengadilan (Ari Saputra/detikcom)

Dilansir dari BBC Indonesia, kepastian kompensasi itu disampaikan oleh Menteri 
Luar Negeri Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld, dalam surat kepada 
parlemen. Menurut kedua menteri itu, Pemerintah Belanda juga tidak akan 
mengajukan banding atas keputusan pengadilan pada Maret lalu.

Disebutkan pula tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan 
yang berkepanjangan menyusul berbagai kasus yang diajukan oleh anak-anak korban 
kekejaman Belanda, termasuk dalam peristiwa yang dikenal dengan pembantaian 
pimpinan Raymond Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947.

Sebagai contoh, Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu 
memerintahkan pemberian ganti rugi 874.80 euro atau sekitar Rp15 juta kepada 
Malik Abubakar, putra dari Andi Abubakar Lambogo, pejuang asal Sulawesi Selatan 
yang kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda pada tahun 1947.

Menanggapi tawaran ganti rugi pemerintah Belanda ini, Syamsir Halik, cucu dari 
Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi tentara Westerling mengatakan ia 
akan berunding dengan ayahnya, Abdul Halik sebagai keturunan langsung dari 
korban.

Namun mengingat jumlah tawaran jauh dari tuntutan, ia mengindikasikan mungkin 
tawaran itu sulit diterima.

"Mungkin kalau tawaran ganti rugi sesuai dengan permintaan anak korban yaitu 
setidaknya sama dengan yang diberikan kepada janda 20.000 euro, mungkin anak 
korban mau," kata Syamsir Halik melalui sambungan telepon kepada wartawan BBC 
News Indonesia, Rohmatin Bonasir pada Senin malam (19/10).

"Kalau janda setelah suaminya ditembak tentara Belanda, ia menikah lagi. Tapi 
kalau anak ditinggal ayahnya, maka tak ada yang menafkahinya sehingga tidak 
bisa bersekolah dan masa depannya hilang," ia memberikan alasan mengapa ganti 
rugi untuk 

[GELORA45] China minta AS berhenti campuri urusan Tibet

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1794633/china-minta-as-berhenti-campuri-urusan-tibet



China minta AS berhenti campuri urusan Tibet

Selasa, 20 Oktober 2020 19:46 WIB

Polisi menahan orang-orang Tibet dalam pengasingan yang menggelar aksi unjuk 
rasa di depan Kedutaan Besar China di New Delhi, India, Rabu (2/11). (FOTO 
ANTARA/REUTERS/Parivartan)
AS harus segera berhenti menggunakan masalah Tibet untuk mencampuri urusan 
dalam negeri China
Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China mengatakan Amerika Serikat 
harus segera berhenti mencampuri urusan dalam negerinya, setelah pemimpin 
kepala pemerintahan Tibet di pengasingan bertemu dengan seorang pejabat 
Departemen Luar Negeri AS di Washington.

Lobsang Sangay, presiden Administrasi Pusat Tibet (CTA), bertemu dengan utusan 
khusus AS untuk isu Tibet minggu lalu. Sangay mengatakan, itu adalah pertama 
kalinya ketua CTA diterima di Departemen Luar Negeri AS.

"China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi 
kepentingannya," kata Juru Bicara Kemlu China Zhao Lijian dalam konferensi pers 
harian di Beijing, Selasa.

Kekesalan China terhadap AS terkait Tibet terjadi pada saat hubungan antara 
kedua kekuatan dunia itu berada pada titik terendah dalam beberapa dekade 
karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, masalah Taiwan, hak asasi 
manusia, Laut China Selatan, dan virus corona.

Menggambarkan Sangay sebagai separatis anti China, Zhao mengatakan Amerika 
Serikat harus menghentikan kontak resmi apa pun dengannya.

Pertemuan itu "mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan kemerdekaan 
Tibet," kata dia.

"AS harus segera berhenti menggunakan masalah Tibet untuk mencampuri urusan 
dalam negeri China," Zhao menegaskan.

China menguasai Tibet pada 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai 
"pembebasan damai". Kelompok hak asasi manusia internasional dan orang buangan 
secara rutin mengutuk apa yang mereka sebut pemerintahan yang menindas China di 
wilayah Tibet.

Sejak pembentukannya pada 1959, pemerintah Tibet di pengasingan telah berbasis 
di Dharamshala, India utara. Hubungan China dengan India menjadi terganggu 
beberapa bulan terakhir setelah bentrokan berdarah antara pasukan kedua negara 
yang ditempatkan di perbatasan Himalaya yang disengketakan.


Sumber: Reuters


Baca juga: China balas pembatasan visa AS terkait isu Tibet

Baca juga: PM Jepang Sebut Tibet "Isu Internasional"

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020








[GELORA45] etahun Jokowi-Ma'ruf, program tol laut semakin memacu perekonomian

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://www.antaranews.com/berita/1794933/setahun-jokowi-maruf-program-tol-laut-semakin-memacu-perekonomian



Setahun Jokowi-Ma'ruf

Setahun Jokowi-Ma'ruf, program tol laut semakin memacu perekonomian

Selasa, 20 Oktober 2020 21:44 WIB

Kapal tol laut sandar di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. 
ANTARA/Arif Hidayat
Dari tahun ke tahun, jumlah trayek yang dilayani program tol laut semakin 
bertambah
Jakarta (ANTARA) - Setahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, program tol 
laut semakin memacu perekonomian antarpulau di Indonesia dengan semakin 
meningkatkan muatan dan trayek yang dilayani.

"Tol laut ini dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas 
harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir, dan tertinggal," 
sebut Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit 
Untuk Indonesia Maju yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, pemerintah beri insentif hingga kemudahan UMKM

Sejak digarap pada 2015, muatan tol laut semakin mengalami peningkatan dari 
81.404 ton pada 2016 kemudian naik menjadi 233.139 ton pada 2017, lalu 239..875 
ton pada 2018 dan 245.378 ton pada 2019.

Dari tahun ke tahun, jumlah trayek yang dilayani program tol laut semakin 
bertambah. Mulai dari enam trayek pada 2016, kemudian meningkat menjadi 13 
trayek pada 2017, lalu 18 trayek pada 2018 dan 20 trayek pada 2019.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per 15 September 2020 tercatat 
sebanyak 30 trayek tol laut, 100 pelabuhan singgah yang terbaru Pelabuhan 
Galela di Maluku Utara, total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUs dan total 
muatan balik sebesar 2.552 TEUs. Jumlah armada sebanyak 25 kapal, penugasan 
kepada PT Pelni, PT ASDP dan PT Djakarta Lloyd.

Sementara itu, Pelni mencatat muatan kontainer kapal tol laut sepanjang 
semester I 2020 mencapai 2.869 TEUs, tumbuh hampir 300 persen dibandingkan 
capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 941 TEUs.

Kinerja kapal barang awal semester II 2020 juga tercatat positif dengan adanya 
kenaikan yang signifikan pada Juli lalu dengan muatan mencapai 959 TEUs..

Dua trayek yang padat muatan yakni T-10 rute Tidore-Morotai-Buli-Maba-Pulau 
Gebe-Tidore dan T-15 rute Tanjung Perak-Makassar-Morotai-Surabaya berkontribusi 
sebesar 406 TEUs pada Juli 2020.

Kementerian Perhubungan akan melakukan sejumlah langkah termasuk pengembangan 
trayek hingga digitalisasi berkaitan dengan program tol laut.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Kemenhub itu antara lain pengembangan 
trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional 
swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di 
pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan 
pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi.

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik, Kemenhub melalui 
Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah 
menyiapkan platform digital logistic communication system (LCS) yang akan 
memudahkan purchase order dan consignee serta jadwal kapal.

Baca juga: Pemerintah terus kejar investasi infrastruktur
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi RI tercatat lebih baik di antara negara G20

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020







[GELORA45] Jalan Politik Masuk Surga

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1966-jalan-politik-masuk-surga




elasa 20 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Jalan Politik Masuk Surga 

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Jalan Politik Masuk Surga MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. 
NENO Warisman Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 
Pemilihan Umum Presiden 2019. Dalam suatu pengajian di Jakarta akhir 2018, 
Ustazah Neno mengajak jemaah mendermakan harta untuk berjihad memenangkan 
Prabowo-Sandi. Penyanyi 1980-an itu mengajak umat mewakafkan harta mereka 
melalui aplikasi RGP BayarBayar. RGP kependekan relawan ganti presiden. 
Presiden yang akan diganti siapa lagi kalau bukan Jokowi sang petahana. 
Sejumlah media memberitakan Neno mengajak orang berjihad harta untuk 
memenangkan Prabowo-Sandi supaya otomatis masuk surga. Satu media daring 
menulis judul ‘Neno: Jihad Harta untuk Prabowo-Sandi Auto Masuk Surga’. Dalam 
Islam, jihad balasannya surga. Bila mereka yang tak berjihad masuk surga mesti 
melewati hisab atau perhitungan, yang berjihad otomatis masuk surga tanpa harus 
melewatinya. Mendermakan harta untuk kemenangan Prabowo-Sandi otomatismasuk 
surga mungkin karena Prabowo-Sandi calon presiden dan wakil presiden pilihan 
ulama. Sebagai pilihan ulama, pastilah Prabowo-Sandi bakal memuliakan ulama dan 
umat Islam bila terpilih. Ternyata Prabowo kalah, malah bergabung dengan 
Presiden Jokowi sebagai menteri. Serupa Neno, Marissa Haque artis 1980-an. 
Marissa juga politikus. Sebelumnya politikus PDIP, ia kini politikus PAN. Tapi, 
Marissa kiranya belum menjadi ustazah. Marissa juga menyandang doktor, gelar 
akademik tertinggi. Gelar masternya sampai dua, satu di bidang humaniora, satu 
lagi di bidang manajemen bisnis. Marissa mengkritik omnibus law UU Cipta Kerja. 
Katanya antara lain, Undang-Undang Cipta Kerja bikin 87% umat Islam murtad, 
berpaling dari agama mereka. Marissa mengatakan kritiknya terhadap omnibus law 
ialah ijtihad dan jihad sebagai tiket ke surga. Memakai jalan pikiran Marissa, 
Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat insya Allah masuk surga juga. Menurut 
para pendukungnya, keduanya kritis terhadap omnibus law dan pemerintah. Kini 
masuk penjara, kelak masuk surga. Akan tetapi, kita tak tahu apakah Neno, 
Marissa, Syahganda, atau Jumhur masuk surga kelak. Neno dan Marissa bahkan 
tidak bisa membuktikan atau menjamin mereka betul-betul masuk surga kelak. 
Mereka hanya berdoa, berharap, berimajinasi, berucap insya Allah, bila Tuhan 
menghendaki. Tidak salah bila Rocky Gerung mengatakan kitab suci itu fiksi yang 
mengaktifkan imajinasi manusia. Pernyataan berjihad otomatis masuk surga ada 
dalam kitab suci. Kitab suci mengaktifkan imajinasi manusia bahwa mengkritik 
omnibus law atau menyumbang Prabowo-Sandi bakal masuk surga. Surga, dalam 
konteks pernyataan Neno dan Marissa, memang sering dijadikan iming-iming, 
imajinasi, dalam politik. Menempuh jalan politik tertentu, misalnya menyumbang 
calon presiden dan wakil presiden atau mengkritik undang-undang, berarti 
merintis jalan menuju surga. Mengimajinasikan surga dalam konteks politik juga 
dilakukan teroris. Ada doktrin dalam terorisme mereka yang melakukan misi bunuh 
diri pasti masuk surga disambut dan dilayani 72 bidadari perawan. Sebagian kita 
menyebut apa yang dikatakan Neno dan Marissa serta yang diindoktrinasikan 
teroris sebagai omong kosong, bualan belaka . Namun, sebagian lain 
menganggapnya kebenaran, bahkan menjadikannya sebagai ideologi untuk meraih 
kekuasaan dan benar-benar mempraktikkannya. Itu artinya, fiksi bukan cuma 
mengaktifkan imajinasi, melainkan juga bisa mengaktifkan perbuatan. Fiksi Neno 
bisa mengaktifkan orang berderma untuk Prabowo-Sandi. Fiksi Marissa mungkin 
menggerakkan orang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja. Indoktrinasi terorisme 
mendorong banyak orang melakukan misi bunuh diri demi membunuh banyak orang 
lain. Sebagian kita mengatakan mereka yang berderma, mengkritik undang-undang, 
atau melakoni terorisme demi masuk surga ialah orang-orang yang gampang 
dibohongi, mudah dibodohi. Terakhir, saya ingin mengutip pernyataan satire 
sejarawan Yuval Noah Harari. Di artikelnya di New York Times edisi 24 Mei 2019, 
Harari mengatakan, ”Sifat ganda akan kekuasaan dan kebenaran menghasilkan 
kenyataan ganjil bahwa manusia mengetahui lebih banyak kebenaran jika 
dibandingkan dengan binatang, tetapi kita juga percaya kepada lebih banyak 
omong kosong. Kita makhluk di muka Bumi yang paling pintar sekaligus paling 
gampang dibodohi. Kelinci tidak tahu E=MC2, tidak tahu usia Bumi kira-kira 13,8 
miliar tahun, tidak tahu DNA terdiri dari cytocine, guanine, adenine, dan 
thymine. Di sisi lain, kelinci tidak percaya pada fantasi mitologis dan 
absurditas ideologi. Kelinci tidak menabrakkan pesawat ke World Trade Center 
dengan harapan masuk surga dilayani 72 kelinci bidadari perawan.”  

Sumber: 

[GELORA45] Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Awal 2021

2020-10-20 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/354318-lembaga-pengelola-investasi-beroperasi-awal-2021




Selasa 20 Oktober 2020, 16:07 WIB 

Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Awal 2021 

Insi Nantika Jelita | Ekonomi 

  Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Awal 2021 ANTARA/Raisan Al Farisi . 
LEMBAGA Pengelola Investasi (LPI) berskema dana abadi Sovereign Wealth Fund 
(SWF) akan beroperasi di awal 2021. Pembentukan lembaga itu tercetus dari 
Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. "Dalam Omnibus Law yakni 
pendirian Indonesia Investment Authority diharapkan beroperasi pada Januari 
2021," ujar Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Capital 
Market Summit & Expo 2020, secara virtual, Selasa (20/10). Pihaknya kini tengah 
berjuang memulihkan perusahaan BUMN yang terdampak akibat covid-19. Diketahui, 
pembentukan LPI bertujuan menjadi wadah investasi dari luar negeri ke berbagai 
proyek pembangunan di dalam negeri, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN). 
"Cukup banyak BUMN yang terdampak serius dari covid-19, seperti Garuda yang 
melakukan restrukturisasi keuangan yang fundamental. Lalu ada Waskita, 
Perumnas, yang mengalami penurunan penjualan yang signifikan," kata Kartika. 
BUMN, sebutnya, berharap dengan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bisa 
meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang untuk 
mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Dalam UU Ciptaker, diamanatkan 
pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mengelola dana dan aset 
negara yang diinvestasikan. Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) akan 
mengelola dana investasi. Adapun salah satunya bisa digunakan untuk membangun 
ibu kota baru. Bahlil mengatakan SWF akan mengelola dana dari sejumlah lembaga 
keuangan, baik dalam maupun luar negeri. "Kemudian mereka akan melihat potensi 
investasi, salah satu di antaranya ibu kota baru," ucap Bahlil, beberapa waktu 
lalu. (OL-14)   TAGS: # investasi # Omnibus Law # Cipta Lapangan Kerja # RUU 
Cipta Kerja

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/354318-lembaga-pengelola-investasi-beroperasi-awal-2021







[GELORA45] Bersih-bersih Tukad Empelan-Badung, BRI edukasi masyarakat jaga alam

2020-10-19 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://bali.antaranews.com/berita/213321/bersih-bersih-tukad-empelan-badung-bri-edukasi-masyarakat-jaga-alam



Bersih-bersih Tukad Empelan-Badung, BRI edukasi masyarakat jaga alam

Senin, 19 Oktober 2020 20:53 WIB

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (kanan) berbincang dengan tokoh 
masyarakat di kawasan Sungai Tukad Empelan, Desa Darmasaba, Abiansemal, Badung, 
Bali, Sabtu (17/10/2020). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)
Badung (ANTARA) - Bank BRI melalui program bersih-bersih kali/tukad bertajuk 
"Jaga Sungai Jaga Kehidupan" telah mengedukasi masyarakat untuk mengembalikan 
fungsi dan peran Tukad/Kali Empelan di Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, 
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dulu dijadikan sebagai tempat pembuangan 
sampah oleh warga, kini menjadi kebanggaan masyarakat Bali, sehingga terlihat 
asri dan tertata rapi, karena lingkungan dan alam sekitar yang semakin terjaga.

"Melalui program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan' yang telah kita lakukan di 
beberapa sungai di Indonesia, membuktikan komitmen BRI dalam melestarikan 
lingkungan, yang selanjutnya dapat memberikan social value bagi masyarakat. 
Kami berharap, dengan pengelolaan lingkungan yang bersih dan tertata seperti 
ini akan mendorong kegiatan ekonomi bagi warga sekitar," ujar Wakil Direktur 
Utama Bank BRI, Catur Budi Harto, yang secara langsung menyaksikan kondisi 
terkini Tukad/Kali Empelan di Badung, Bali, akhir pekan lalu.

Kegiatan Bersih-bersih Tukad/Kali itu dilakukan dengan empat kegiatan utama 
yaitu pembersihan dan penataan kali, edukasi lingkungan sehat, pengolahan 
sampah rumah tangga dan pembangunan sarana dan prasarana di pinggir kali, yang 
bertujuan mengembalikan fungsi dan peran Tukad/Kali Empelan sebagai penyangga 
kehidupan alam sekitar.

Mengacu pada konsep Pro Planet, Pro People dan Pro Profit, kegiatan 
bersih-bersih Tukad/Kali Empelan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran 
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan alam sekitar serta mendorong 
kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam kegiatan edukasi lingkungan sehat, BRI bekerja sama dengan Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung terkait sosialisasi 
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi warga sekitar.

Baca juga: Menteri LHK: Bali jadi "regional capacity center"

Selain itu, BRI juga memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar terkait 
pengelolaan sampah yang masih menimbulkan permasalahan sosial. Untuk membantu 
mengatasi persoalan tersebut, salah satunya BRI menyalurkan bantuan satu unit 
mesin pencacah sampah organik kepada masyarakat setempat.

Melalui mesin pencacah, sampah organik yang sudah dipilah dan dicacah bisa 
dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan 
pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas.

Bank BRI memastikan sampah organik yang sudah jadi kompos dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat, termasuk anggota Subak yg terdiri dari para petani pemilik 
lahan pertanian yg dialiri oleh air Tukad/Kali Empelan.

Untuk sampah anorganik (botol plastik, tas kresek, dan sebagainya), BRI 
menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Darmasaba untuk mengangkut sampah 
plastik rumah tangga yang telah dipilah dengan mobil pengangkut sampah milik 
BUMDes. Selanjutnya, sampah anorganik tersebut dijual ke pengepul melalui Bank 
Sampah. Uang hasil penjualan akan dimasukkan ke kas PKK Banjar dan ditabung 
melalui Agen BRI Link terdekat di Desa Darmasaba.

Tukad/Kali Empelan kini menjadi kebanggan masyarakat Bali dan menimbulkan daya 
tarik bagi masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana yang dibangun di pinggiran 
kali seperti taman, gazebo, area terbuka hijau, area bermain anak, area terbuka 
hijau, jogging track dan spot selfie, kini telah dimanfaatkan bersama menjadi 
pilihan bagi masyarakat sekitar untuk berkumpul atau mengisi waktu luang.

 
Pewarta : Naufal Fikri Yusuf
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA









[GELORA45] Rindu Sila Keempat Pancasila

2020-10-19 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5219480/rindu-sila-keempat-pancasila?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

Rindu Sila Keempat Pancasila

Sudirman Said - detikNews

Senin, 19 Okt 2020 17:30 WIB
1 komentar
SHARE
URL telah disalin
Sudirman Said saat hadiri Blak-blakan bersama detikcom.
Sudirman Said (Foto: Muhammad Ridho)
Jakarta -

Dalam keadaan tertentu, umumnya keadaan sulit, orang cenderung mencari jawaban 
atau pegangan, pada apa yang dinilai seharusnya ada, namun (tengah) tidak ada. 
Ada rasa ingin atau harapan terhadap sesuatu, yakni hal yang dianggap dapat 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, atau sesuatu yang dipandang jika 
ada (hadir) maka tidaklah terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Keadaan aktual 
adalah hasil kinerja ketiadaan (baca: mangkirnya sesuatu yang dianggap 
seharusnya hadir).

Akan lebih bermakna jika keadaan yang terselenggara tidak berujung pada 
ratapan, penyesalan atau sejenisnya, namun menjadi tindakan kreatif, yakni 
membawanya dalam ruang refleksi, untuk mencari tahu, mengapa sesuatu yang 
dibutuhkan kehadirannya justru (memilih) mangkir? Apakah "ketiadaan" tersebut 
ada adalah hasil dari proses alamiah, ataukah sebaliknya.

Demokrasi

Sepuluh tahun yang lalu, terbit bunga rampai dengan judul Rindu Pancasila 
(2010), yang memuat tulisan Budiman Tanuredjo (BT), Sila Keempat: Menjalani 
Eksperimen Demokrasi. Pada permulaan tulisan BT mengutip pemandangan umum 
Fraksi TNI/Polri yang disampaikan oleh juru bicaranya Christina M. Rantatena, 
"Kita tidak ingin menjadikan Indonesia laboratorium demokrasi...Karena begitu 
penting dan strategisnya perubahan UUD 1945, maka semua pihak harus mau dan 
mampu mengesampingkan semua keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sesaat, 
kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok..."

Kutipan ini seakan hendak menggambarkan bagaimana dinamika dalam Sidang Umum 
MPR, manakala membahas perubahan hukum dasar. Tarik menarik tentu tidak 
terelakkan, namun substansi tidak terletak di sana, melainkan pada hasil justru 
ketika semua kelompok menanggalkan kepentingannya, dan menggantinya dengan 
kepentingan Indonesia.

Kita ketahui bahwa suasana dinamis tersebut sesungguhnya juga berlangsung pada 
episode pembentukan negara, yakni dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam buku Lahirnja Pantja-Sila, Bung 
Karno menggembleng dasar-dasar Negara yang diterbitkan oleh Oesaha Penerbitan 
Goentoer tahun 1947, Ir. Soekarno mengatakan, "Kalau kita mencari demokrasi, 
hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, 
yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan 
sosial!"

Lebih lanjut dikatakan, "...badan permusyawaratan yang kita akan buat,hendaknya 
bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang 
bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke 
rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid. Dari kutipan tersebut dapat 
ditafsirkan adanya perdebatan, dan dalam hal ini, Ir. Soekarno mengusulkan 
suatu bentuk demokrasi, yang merupakan ekspresi permusyawaratan dengan arah 
pada keadilan sosial.

Teks pidato Ir. Soekarno tersebut seakan telah melihat jauh ke depan, tentu 
adanya peluang di mana praktik demokrasi, bukan saja tidak mencerminkan 
permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tetapi juga tidak 
ditempatkannya rakyat sebagai subyek. Dalam kaitan ini, menarik untuk meninjau 
pandangan BT satu dekade lalu, " ...praksis politik menunjukkan pudarnya 
permusyawaratan untuk mufakat. Tren baru mengarah pada demokrasi transaksional."

Jika kecenderungan ini benar, maka dapat dibayangkan: (1) bahwa dalam proses 
pengambilan keputusan, rakyat tidak lagi menjadi sumber utama, yang secara 
otomatis dilibatkan; dan (2) bahwa keputusan yang diambil, akan tidak menutup 
kemungkinan bukan merupakan jawaban atas persoalan kongkret rakyat, melainkan 
sebaliknya. Secara politik rakyat tidak terlibat, dan secara ekonomi menjadi 
sekunder.

Kembali

Sebagai bangsa, Indonesia memiliki kekayaan pengalaman yang memperlihatkan 
kesanggupannya untuk belajar dan membuat koreksi, manakala ada laku yang 
dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi keberadaannya, 
dan juga terhadap apa yang punya potensi mengganggu kelangsungan nations. 
Belajar dari pengalaman, bukan artinya pergi ke masa lalu, melainkan upaya 
untuk mengkaji rute yang ditempuh, dan tidak ada keseganan untuk kembali, pada 
keutamaan yang menjadi kompas bangsa ketika bergerak ke depan. Jalan termudah 
adalah kembali pada teks sila keempat Pancasila.

Dalam konteks proses pengambilan keputusan publik, Yudi Latief dalam Negara 
Paripurna menggambarkan bahwa orientasi etis "hikmah-kebijaksanaan" 
mensyaratkan pengetahuan yang baik atas agenda bangsa. Dikatakan, "Melalui 
hikmah itulah, mereka yang mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami, dan 
mengetahui apa yang dipikirkan rakyat untuk kemudian diambil keputusan 

[GELORA45] Sok Moralis Mobil Dinas

2020-10-19 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1965-sok-moralis-mobil-dinas



Senin 19 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Sok Moralis Mobil Dinas 

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Sok Moralis Mobil Dinas MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media 
Group. KRISIS multidimensi yang dialami bangsa ini, menurut diagnosis Ketetapan 
MPR Nomor VI Tahun 2011, salah satu penyebabnya ialah kurangnya keteladanan 
dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. MPR merumuskan 
keteladanan dalam ketetapan etika kehidupan berbangsa. Disebutkan, perlu 
ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam 
perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan 
masyarakat. Sejak etika kehidupan berbangsa ditetapkan pada 9 November 2001, 
perihal keteladanan para pemimpin konsisten disorot publik. Sorotan paling 
kencang menyangkut fasilitas mobil dinas. Lima tahun berselang, tepatnya pada 
2006, publik melancarkan protes atas pembagian mobil baru untuk para hakim di 
Mahkamah Agung. Protes lambat laun mereda karena publik memahami bahwa mobil 
dinas itu melekat pada jabatan. Namun, muncul lagi protes pada 2009. APBN 
Perubahan 2009 mengalokasikan Rp106 miliar untuk pengadaan 80 mobil mewah 
pejabat. Mobil yang dipilih jenis Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp1,3 
miliar, menggantikan kendaraan lama Toyota Camry yang harganya ‘cuma’ Rp500 
juta. Kali ini mobil dinas kembali menjadi sorotan setelah terungkap daftar 
anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 2021 yang telah disetujui 
Komisi III DPR. Informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK 
dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar. Empat Wakil Ketua KPK masing-masing 
dianggarkan Rp1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc. Sementara itu, mobil 
jabatan lima anggota Dewan Pengawas KPK masing-masing dianggarkan Rp702 juta 
sehingga totalnya lebih dari Rp3,5 miliar. Anggaran mobil Rp702 juta itu juga 
disiapkan untuk enam pejabat eselon I KPK. Internal dan eksternal KPK bagai kor 
melancarkan protes. KPK pun kaji ulang pengadaan mobil dinas tersebut. Protes 
internal tentu tidak ada kaitan dengan perbedaan spesifi kasi mobil. Mobil 
dinas sesungguhnya menunjukkan jabatan. Jika ada orang memakai mobil dinas 
jenis sedan/SUV (sport utility vehicles) dengan kapasitas mesin 3.500 cc, dia 
seorang pejabat setingkat menteri menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 
Tahun 2015. Protes atas pengadaan mobil dinas KPK lebih menyangkut soal 
kepatutan. Kode etik dan pedoman perilaku KPK diatur dalam Peraturan Dewan 
Pengawas KPK Nomor 01/2020. Ada pengaturan terkait dengan integritas yang 
merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang 
selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di KPK. Pada butir 27 terkait 
integritas disebutkan ‘tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk 
empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi’. Pembelian mobil 
mewah bisa ditafsirkan berkorelasi dengan menunjukkan gaya hidup hedonisme. 
Karena itu, tidak ada protes atas pemberian tunjangan transportasi yang, jika 
ditotal nilai tunjangan itu, seharga mobil mewah juga. Berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi 
Ketua dan Anggota Dewas KPK, pada Pasal 4 disebutkan Ketua Dewas KPK 
mendapatkan tunjangan transportasi Rp29,546 juta setiap bulan. Selama menjabat 
4 tahun, total tunjangan transportasi mencapai Rp1,4 miliar. Anggota Dewas KPK 
mendapatkan tunjangan transportasi Rp27,330 juta setiap bulan. Bagaimana untuk 
pimpinan KPK? Besaran tunjangan untuk ketua dan anggota pimpinan KPK sama saja 
dengan Dewan Pengawas, hanya berbeda dasar hukumnya. Gaji dan tunjangan 
komisioner diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015. Dengan 
demikian, tidak sepenuhnya tepat pernyataan mantan komisioner KPK bahwa 
anggaran mobil dinas KPK saat ini mencerminkan refl eksi krisisnya kepemimpinan 
yang melunturkan moralitas dan kode etik KPK. Pernyataan itu tepat jika 
pimpinan KPK menerima mobil dinas sekaligus tunjangan transportasi. Terus 
terang, pengadaan mobil dinas itu tidak tepat waktu kala jumlah penduduk miskin 
bertambah akibat pandemi covid-19. Atas alasan itu pula, Sekjen DPR Indra 
Iskandar membatalkan pemberian uang muka untuk anggota dewan membeli mobil 
perorangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk 
Pembelian Kendaraan Perorangan. Berdasarkan ketentuan itu, setiap anggota DPR 
berhak menerima Rp116,650 juta sebagai uang muka pembelian mobil. Ada 575 
anggota DPR, total uang muka yang disediakan Rp67 miliar. Menunda atau 
meniadakan pengadaan mobil dinas patut diapresiasi. Lebih diapresiasi lagi bila 
meniadakan aturan yang amat bermurah hati untuk fasilitas pejabat. Karena itu, 
jangan sok moralis soal mobil dinas.  

Sumber: 

[GELORA45] Defisit Melebar tapi Kinerja APBN Produktif

2020-10-19 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/354036-defisit-melebar-tapi-kinerja-apbn-produktif




Senin 19 Oktober 2020, 15:29 WIB 

Defisit Melebar tapi Kinerja APBN Produktif 

Despian Nurhidayat | Ekonomi 

  Defisit Melebar tapi Kinerja APBN Produktif ANTARA/Akbar Nugroho Gumay . 
PELEBARAN defisit pada tahun ini sekitar 6,34% atau Rp1.039,2 triliun. Hingga 
September, realisasi defisit mencapai 4,16% atau Rp682,1 triliun. Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal itu dalam konferensi pers APBN 
KiTa secara daring, Senin (19/10). "Itu telah diikuti hasil nyata kinerja APBN 
yang produktif. Pemerintah tetap fokus kepada berbagai hal dalam menjaga 
momentum pemulihan dan membangun pondasi Indonesia,” katanya. Sri Mulyani 
menyebutkan belanja negara hingga 31 September 2020 tumbuh 15,5% (yoy) sebesar 
Rp1.841,1 triliun. Ini tidak hanya untuk penanganan pandemi tapi juga 
difokuskan untuk pembangunan Indonesia. Realisasi belanja sebesar 67,2% dari 
target perubahan APBN dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yaitu Rp2.739,2 triliun 
itu ditujukan bagi infrastruktur, bansos, pendidikan, kesehatan, serta subsidi. 
Ia merinci untuk infrastruktur telah terealisasi berbagai pembangunan, seperti 
jalan baru sepanjang 137,21 kilometer, jembatan 3.777,6 meter, 45 bendungan 
dengan rata-rata telah mencapai 48,57%, rel kereta 113,1 km2sp, dan pelabuhan 
di lima lokasi. Kemudian juga pembangunan jaringan irigasi dengan rata-rata 
fisik mencapai 76,1%, rehabilitasi jaringan irigasi dengan rata-rata fisik 
52,28%, RJIT seluas 121.590 hektare, dan jaringan gas mencapai 86% dari target 
127.864 sambungan rumah (SR) di 23 kabupaten/kota. Bansos sudah meliputi 
penyaluran PKH 10 juta KPM, Kartu Sembako 19,4 juta KPM, bantuan sembako 
Jabodetabek 1,9 juta KPM, bansos tunai non-Jabodetabek 9,2 juta KPM, dan 
bantuan tunai peserta sembako non-PKH 9 juta KPM. Ada pula bantuan beras 
peserta PKH 2 juta KPM, bantuan usaha mikro 9,1 juta penerima, banyuan upah 
10,7 juta penerima, Kartu Pra Kerja 5,5 juta penerima, dan BLT Dana Desa 7,6 
juta penerima. “Kami akan terus meminta untuk terjadi perbaikan di bansos dari 
sisi targeting karena masih ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan 
bantuan meskipun pemerintah sudah meningkatkan bansos luar biasa besar,” ujar 
Sri Mulyani. Untuk pendidikan meliputi progran Indonesia Pintar kepada 15,54 
juta siswa, bidik misi/KIP Kuliah kepada 634,29 ribu mahasiswa, BOS Kemenag 7 
juta siswa, serta pembangunan atau rehabilitasi terhadap 528 sekolah SD dan 
menengah serta 226 madrasah atau sekolah keagamaan. “Kondisi belajar mengajar 
meskipun sangat tidak optimal karena harus school from home, kami akan tetap 
memantau dari sisi penerima manfaatnya,” tuturnya. Untuk kesehatan meliputi 
peserta PBI JKN kepada 96,4 juta jiwa, peserta PBPU/BP penerima bantuan iuran 
kepada 35,99 juta jiwa, dan insentif nakes pusat sebanyak 235,8 ribu orang 
maupun daerah yaitu 137,7 ribu orang. “Selain covid-19, kami akan memberikan 
dukungan untuk PBI dan nakes. Dari sisi kebijakan-kebijakan kesehatan lain pun 
demikian, seperti BKKBN untuk keluarga berencana maupun penanganan penyakit 
lain,” tegas Sri Mulyani. Untuk subsidi pemerintah meliputi diskon listrik atau 
pembebasan biaya kepada 31,4 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM, subsidi 
bunga KUR kepada 3,5 juta debitur, bantuan perumahan sebanyak 108,2 unit, serta 
subsidi pupuk sebanyak 6,4 juta ton. (OL-14)  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/354036-defisit-melebar-tapi-kinerja-apbn-produktif








[GELORA45] Ekonom prediksi kuartal III kontraksi ekonomi tak sebesar sebelumnya

2020-10-18 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://www.antaranews.com/berita/1790521/ekonom-prediksi-kuartal-iii-kontraksi-ekonomi-tak-sebesar-sebelumnya



Ekonom prediksi kuartal III kontraksi ekonomi tak sebesar sebelumnya

Minggu, 18 Oktober 2020 20:57 WIB

Warga berjalan di jembatan penyebarangan orang (JPO) Gelora Bung Karno, 
Jakarta, Rabu (14/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas 
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada 
Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 
persen. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Sepertinya pada kuartal III ini minus kembali. Tetapi tidak sebesar kuartal II 
lalu yang pertumbuhan tumbuh negatif 5,32 persen
Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Danareksa Research Institute Moekti 
Prasetiani Soejachmoen memprediksi pada kuartal III 2020 pertumbuhan ekonomi 
masih akan terkontaksi, namun tidak sebesar kuartal sebelumnya.

"Sepertinya pada kuartal III ini minus kembali. Tetapi tidak sebesar kuartal II 
lalu yang pertumbuhan tumbuh negatif 5,32 persen," kata Moekti dalam pernyataan 
di Jakarta, Minggu.

Menurut Moekti, potensi resesi secara teknis kian dekat, terlebih beberapa 
indikator juga menunjukkan kondisi perekonomian nasional masih dalam kondisi 
tertekan akibat pandemi COVID-19. Seperti turunnya Purchasing Managers Index 
(PMI) pada September yang hampir empat poin, dari 50,8 pada Agustus, menjadi 
47,2.

"Padahal, PMI kita sempat ke level 50 yang artinya sudah aman," ujar Moekti..

Indikator lainnya yaitu semakin marak perusahaan melakukan tindakan pemotongan 
hubungan kerja (PHK) terhadap pegawainya, hingga turunnya minat investor untuk 
menanamkan modalnya di Indonesia selama pandemi berlangsung.

"Hal ini karena situasi ekonomi global dan Indonesia masih penuh 
ketidakpastian. Kan ekspor dan impor juga masih mengalami pelemahan, belum 
tumbuh normal," katanya.

Moekti mengungkapkan, bantalan ekonomi nasional hingga akhir tahun ialah dari 
pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, dia mendorong adanya peningkatan belanja 
pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi 
COVID-19.

"Satu-satunya komponen yang bisa menggenjot PDB adalah belanja pemerintah. Itu 
sebabnya negara harus melakukan stimulus fiskal dengan melakukan pengeluaran 
lebih besar dari biasanya," ujar Moekti.

Moekti berharap, pertumbuhan ekonomi kembali normal atau malah lebih baik dari 
sebelumnya apabila vaksin COVID-19 berhasil ditemukan atau dibuat.

Namun jika vaksin belum ditemukan, lanjutnya, masyarakat tetap harus menerapkan 
protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, 
Mencuci Tangan) sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan normal kembali.

Baca juga: Sri Mulyani: Kita harus jaga keseimbangan antara kesehatan dan 
ekonomi

Baca juga: Wamenkeu: Ekonomi RI negatif sudah diperkirakan sejak Maret 2020

Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan 34 gubernur realisasikan anggaran belanja

Baca juga: Chatib Basri sebut ketersediaan vaksin pengaruhi pemulihan ekonomi RI
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020









[GELORA45] Mentan minta karantina pertanian adaptasi perdagangan internasional

2020-10-18 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1790361/mentan-minta-karantina-pertanian-adaptasi-perdagangan-internasional





Mentan minta karantina pertanian adaptasi perdagangan internasional

Minggu, 18 Oktober 2020 18:48 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memimpin apel di Balai Uji Terap Teknik 
Metode Karantina Pertanian, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/10/2020). 
ANTARA/Kementerian Pertanian/pri.
Peran jajaran badan karantina pertanian sebagai 'economic stools and border 
protection' harus semakin dipertegas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta Badan 
Karantina Pertanian (Barantan) mampu beradaptasi pada perkembangan 
perkarantinaan dan perdagangan internasional yang terus bergerak dinamis.

Menurut Mentan, hingga saat ini Barantan telah mampu membuktikan sebagai 
benteng terdepan pertanian Indonesia dalam menjaga dan melindungi kelestarian 
sumber daya alam hayati Indonesia untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

"Bertepatan dengan Hari Karantina Pertanian Ke-143 ini, juga merupakan momentum 
pemberlakuan perkarantinaan yang baru melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2019 
yang menjadi tonggak bagi reformasi Badan Karantina Pertanian dalam beradaptasi 
terhadap perkembangan zaman," kata Mentan saat memimpin apel di Balai Uji Terap 
Teknik Metode Karantina Pertanian, Bekasi, Jawa Barat, Minggu.

Baca juga: Barantan Tanjungpinang fasilitasi ekspor karet ke tiga negara

Seiring berjalannya UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, 
Mentan menjelaskan tugas penyelenggaraan perkarantinaan semakin berkembang.

Selain itu, peran jajaran badan karantina pertanian sebagai economic stools and 
border protection harus semakin dipertegas.

Kemudian, Mentan meminta sistem penelusuran wajib dibangun juga dan memperluas 
jangkauan perkarantinaan melalui sinergi dengan entitas lainnya.

"Kerja sama dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai harus mampu menjadi sebuah 
kekuatan dalam memperkuat pemeriksaan sistem logistik," kata Syahrul.

Mentan menilai melalui skema single submission, badan karantina pertanian 
bersama dengan Bea Cukai Kemenkeu dapat menciptakan iklim logistik yang lebih 
baik dan diharapkan semakin mempermudah pelaku usaha di bidang agribisnis

"Penguatan sistem perkarantinaan merupakan peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia. Oleh karena itu, laboratorium uji hingga sarana dan prasarana menjadi 
modal utama serta memanfaatkan teknologi informasi guna mempercepat layanan 
untuk meningkatkan daya saing serta penguatan diplomasi pertanian," kata 
Syahrul.

Baca juga: Badan Karantina Pertanian dorong pemanfaatan aplikasi produk ekspor
Baca juga: Karantina Pertanian catat penindakan produk ilegal meningkat

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020








[GELORA45] Menggeliatkan Ekonomi Rakyat

2020-10-18 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/353518-menggeliatkan-ekonomi-rakyat




Sabtu 17 Oktober 2020, 03:00 WIB 

Menggeliatkan Ekonomi Rakyat 

M Riza Damanik Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 
Opini 

  Menggeliatkan Ekonomi Rakyat Dok. Pribadi SATU dari 11 klaster di dalam 
Undang-undang Cipta Kerja ialah usaha mikro, kecil, dan menengah serta 
koperasi. Ketentuan ini diharapkan dapat memperkukuh peran UMKM dan koperasi 
sebagai pelaku utama ekonomi nasional. Populasi UMKM Indonesia terus tumbuh 
dalam 1 dekade terakhir: dari 57 juta pada 2010 menjadi lebih dari 64 juta pada 
2018. Namun, peningkatan jumlah UMKM belum diikuti dengan perbaikan struktur 
ekonomi para pelakunya. Ini ditandai dengan rendahnya jumlah usaha kecil dan 
menengah yang sampai saat ini tak cukup 1,5% dari total pelaku usaha di 
Indonesia atau kurang dari 900 ribu unit usaha saja. Sementara itu, usaha mikro 
terus melebar hingga lebih dari 63 juta unit usaha atau hampir 99%-nya. 
Ekosistem berusaha di Tanah Air belum sepenuhnya mendukung peningkatan 
kompetensi dan level usaha UMKM dan koperasi. Ini pula yang diduga menyebabkan 
semakin kecilnya kontribusi pendapatan ekspor UMKM dari tahun ke tahun. 
Teranyar, angkanya sekitar 14% saja. Negara tetangga kita, Malaysia, misalnya, 
UKM telah berkontribusi lebih dari 17% terhadap pendapatan ekspor. Begitu pun 
Korea 37,5%, Jepang 50%, bahkan Tiongkok dapat mencapai 70%. Sejalan dengan 
itu, World Economic Forum (2019) menempatkan daya saing Indonesia pada 
peringkat 50 dari 141 negara. Posisi ini jauh di bawah Malaysia (peringkat 27) 
dan Thailand (peringkat 40). Lebih rinci, SME Competitiveness Outlook (2019) 
mencatat ada 2 penyebab rendahnya daya saing UMKM Indonesia, yakni belum 
memiliki laporan keuangan formal dan buku tabungan di perbankan. Khusus untuk 
UM, ada 3 fakor tambahan lainnya: belum pernah mendapatkan pelatihan 
pengembangan usaha, belum masuk ke ekosistem digital, dan belum 
berstandardisasi. MI/Tiyok Ilustrasi MI Rendahnya minat berkoperasi Tantangan 
lain ialah rendahnya partisipasi orang Indonesia dalam berkoperasi. Kementerian 
Koperasi dan UKM mencatat hanya 8,41% rakyat Indonesia yang berkoperasi. Jumlah 
ini jauh di bawah partisipasi warga dunia dengan angka rata-rata 16,31% (PBB, 
2014). Koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam 
memperbesar kapasitas usahanya. Ekonomi rakyat lebih memilih bergerak secara 
perorangan dan ‘kecilkecil’ daripada berkelompok dalam skala ekonomi. Di 
perikanan, misalnya, meski potensi laut Indonesia mencapai lebih dari 12 juta 
ton ikan setiap tahunnya dan 96% pelaku usahanya ialah nelayan kecil—tetapi 
sektor ini masih terbaca sebagai kantong-kantong kemiskinan di kepulauan 
Indonesia. Jumlah koperasi nelayan di Indonesia hanya 1.973 unit atau 1,6% dari 
total 123 ribu koperasi di Indonesia. Bahkan, dari jumlah yang sudah sangat 
terbatas tersebut, tidak semuanya sehat. Hanya 723 unit koperasi telah 
melzkukzn rapat anggota tuhunan dan hanya 569 unit memiliki nomor induk 
koperasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi tidak lepas dari 
adanya hambatan regulasi. Sugarda (2016) menyebut syarat pembentukan koperasi 
minimal 20 orang turut menyebabkan sulitnya koperasi tumbuh kembang di 
Indonesia. Di banyak negara dengan perkembangan koperasi yang baik, seperti 
Finlandia, Australia, dan Amerika Serikat, pembentukan koperasi cukup 5 orang. 
Di Inggris, Denmark, dan Belgia 3 orang. Bahkan, di Belanda hanya 2 orang. 
Muhammad Halilintar (2018) dalam tulisannya, Cooperatives and Economic Growth 
in Indonesia, menemukan ada 5 komponen yang memengaruhi pertumbuhan koperasi di 
Indonesia. Pengaruh human capital lebih besar ketimbang empat faktor lainnya, 
masing-masing: money capital, knowledge capital, social capital, dan economic 
system. Pelbagai kemudahan harus diberikan untuk memperbesar keterlibatan 
generasi muda membangun bisnis koperasi dan merespons peluang usaha yang 
serbadigital dewasa ini. Sebagaimana Aliansi Koperasi Internasional (ICA) telah 
meluncurkan program Global Cooperative Entrepreneurs yang memberikan ruang luas 
bagi anak-anak muda untuk bereksperimen dan berinovasi menjawab tantangan 
zaman, seperti climate change, migrasi, transformasi, ataupun otomasi dalam 
bekerja. Meningkatkan kompetensi Pandemi covid-19 dapat digunakan sebagai 
‘lonceng pengingat’ akan pentingnya menyegerakan penguatan kompetensi serta 
level usaha UMKM dan koperasi di Indonesia. Caranya, pertama, memperbaiki 
ekosistem berusaha untuk memudahkan UMKM naik kelas: mikro ke kecil, kecil ke 
menengah, dan seterusnya. Secara operasional, Pasal 87 UU Cipta Kerja 
memperkuat ikhtiar tersebut dengan menyederhanakan perizinan berusaha dan 
sertifi kasi. Membebaskan biaya perizinan bagi UM, keringanan biaya bagi UK, 
serta memperluas mobilisasi pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM, baik 
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan usaha besar. 

[GELORA45] Lebih Heroik Mengawal Stimulus di Tengah Pandemi dan Resesi

2020-10-17 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://news.detik.com/kolom/d-5217542/lebih-heroik-mengawal-stimulus-di-tengah-pandemi-dan-resesi?tag_from=wp_cb_kolom_list



Kolom

Lebih Heroik Mengawal Stimulus di Tengah Pandemi dan Resesi

Bambang Soesatyo - detikNews

Sabtu, 17 Okt 2020 16:03 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Stabilitas nasional dan ketertiban umum yang terjaga sepanjang periode pandemi 
COVID-19 menjadi bukti dari efektivitas program perlindungan sosial yang yang 
digagas dan direalisasikan pemerintah. Kini, ketika perekonomian nasional sudah 
di zona resesi, akan lebih produktif dan heroik jika semua elemen masyarakat 
ikut mengawal dan mengamankan stimulus ekonomi.

Banyak orang pasti masih ingat cerita tentang reaksi sebagian masyarakat saat 
Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 di dalam negeri 
pada 2 Maret 2020. Hanya beberapa saat setelah pengumuman itu dipublikasikan, 
terjadi aksi borong atau panic buying atas sejumlah bahan pangan maupun produk 
lainnya.

Tak hanya panic buying, terjadi juga lonjakan harga perlengkapan kesehatan. 
Banyak pusat belanja dan apotek atau toko obat di berbagai kota diserbu 
konsumen yang ingin borong kebutuhan pokok, obat-obatan dan peralatan kesehatan 
seperti masker atau hand sanitizer.

Untungnya, gambaran rasa cemas dan takut itu tidak berlangsung berlarut-larut. 
Sejumlah institusi pemerintah di pusat dan daerah segera membanjiri ruang 
publik dengan masker dan hand sanitizer. Panik segera berlalu dan harga masker 
yang sempat melonjak ratusan persen kembali ke level normal.

Mengamankan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah gencar menyalurkan bantuan 
sosial ke berbagai pelosok. Jumlah penerima manfaat kartu sembako yang 
sebelumnya 15,2 juta ditambah menjadi menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat 
(KPM). Nominal kartu sembako naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per KPM 
dan diberikan selama sembilan bulan hingga Desember 2020. Aksi borong sembako 
pun terhenti.

Untuk merespons dampak COVID-19 pada semua aspek kehidupan masyarakat, 
pemerintah memang melakukan refocusing anggaran, realokasi anggaran dan 
stimulus ekonomi. Kebijakan fiskal ditandai dengan alokasikan anggaran 
kesehatan sampai Rp 87,55 triliun, dan alokasi anggaran untuk program pemulihan 
ekonomi nasional sampai Rp 607,65 triliun.

Kebijakan bagi keluarga yang berkekurangan tak hanya bantuan sembako. 
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk membantu ibu hamil, anak usia 
0-6, siswa SD, SMP, SMA, disabilitas hingga Lansia. Untuk warga miskin pedesaan 
yang tak tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH), disediakan Bantuan Langsung 
Tunai (BLT). Selain itu, BLT diberikan kepada sembilan juta KPM di luar 
Jabodetabek yang tidak menerima PKH dan kartu sembako. Ada juga program 
pembebasan biaya listrik selama enam bulan bagi 24 juta pelanggan. Sedangkan 
program Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 20 triliun dialokasikan untuk 
membantu 5,6 juta pekerja.

Hingga memasuki pekan ketiga Oktober 2020, atau delapan bulan setelah kasus 
COVID-19 pertama itu terdeteksi, stabilitas nasional dan ketertiban umum tetap 
terjaga. Dengan demikian, program perlindungan sosial yang direalisasikan 
pemerintah secara berkelanjutan itu terbukti efektif menjaga kondusifitas.

Tidak ada gejolak luar biasa, sehingga Satgas COVID-19 bersama semua pemerintah 
daerah bisa fokus berupaya mengendalikan penularan COVID-19. Bahkan, karena 
kondusifitas itu pula, pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani 
menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 serentak pada Desember mendatang.

Semua orang pun pasti kini telah paham bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya 
menyebabkan gangguan kesehatan dan kematian, tetapi juga menghadirkan 
penderitaan bagi semua orang sehat. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan 
orang juga kehilangan sumber rezeki atau pendapatan. Data resmi menyebutkan 
bahwa total pengangguran akibat PHK selama periode pandemi sekarang sudah 
mencapai belasan juta.

Namun, jumlah riil pengangguran dipastikan lebih besar dari data resmi karena 
banyak kasus PHK yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Di tahun 2021 
mendatang, pemerintah memperkirakan total pengangguran akan melampaui jumlah 
12,7 juta.

Mencegah berbagai kemungkinan terburuk, pemerintah coba menstimulasi gerak 
tumbuh perekonomian nasional. Pemerintah terus melakukan stimulus ekonomi yang 
menjangkau semua entitas bisnis, baik badan usaha milik negara (BUMN), swasta 
hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Stimulus dilakukan dari dua 
sisi. Untuk menjaga kekuatan permintaan atau konsumsi rumah tangga (demand 
side), dialokasikan anggaran Rp 205,2 triliun. Sementara dari sisi produksi dan 
pasokan (supply side), dialokasikan anggaran sampai Rp 384,45 triliun.

Beragam kebijakan stimulus disediakan bagi UMKM antara lain PPh final 0,5% 
ditanggung pemerintah. Ada juga subsidi bunga/subsidi margin yang diberikan 
kepada debitur UMKM dengan plafon 

[GELORA45] Asosiasi nilai UU Cipta Kerja dapat undang investasi digital

2020-10-17 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://www.antaranews.com/berita/1789369/asosiasi-nilai-uu-cipta-kerja-dapat-undang-investasi-digital




Asosiasi nilai UU Cipta Kerja dapat undang investasi digital

Sabtu, 17 Oktober 2020 22:42 WIB

Ilustrasi - Dompet digital yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi, 
ANTARA/HO-Humas Gojek/am.
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan CEO Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia 
(ADEI) Bari Arijono menilai adanya UU Cipta Kerja bisa mengundang minat pelaku 
modal asing untuk berinvestasi dalam sektor digital.

Menurut Bari dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, perusahaan seperti Tesla dan 
Amazon, yang selama ini terlibat dalam ekosistem digital, akan masuk ke 
Indonesia setelah adanya regulasi tersebut.

"Tesla masuk untuk mobil listriknya. Terus Amazon juga mau membuat logistik di 
Indonesia. Rencananya begitu. Kalau dua proyek itu terbukti dan kejadian, 
berarti UU Cipta Kerja banyak manfaatnya," katanya.

Ia mengatakan masuknya investasi itu beralasan karena Omnibus Law ini 
memberikan sejumlah kemudahan dari sisi perizinan maupun birokrasi yang 
disertai dengan kepastian terhadap hak para pekerja dalam negeri.

"Artinya, jangan sampai UU Cipta Kerja menjadi senjata baru bagi investor 
asing, untuk menggunakan tenaga kerja dari negara mereka sendiri. Jadi padat 
karya lokal, jangan asing," ujarnya.

Dengan demikian, ia menyakini, pertumbuhan investasi yang saat ini terdampak 
oleh pandemi COVID-19 dapat segera bangkit dan kegiatan industri pengolahan 
dapat kembali bersaing di tingkat ASEAN.

"Indonesia saat yang sama (pertumbuhan investasi) masih di bawah sepuluh 
persen, padahal kita punya resource yang cukup banyak dan punya potensi besar.. 
Namun, kenapa investasi tidak mau masuk," katanya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan UU Cipta Kerja dapat bermanfaat 
untuk mengatasi kendala para investor untuk masuk ke Indonesia.

"Ini akan bermanfaat sekali terhadap peningkatan daya tarik Indonesia terhadap 
investasi, baik itu dari dalam negeri atau luar negeri," kata Yose dalam 
pernyataan di Jakarta, Kamis (8/10).

Ia menjelaskan selama ini masih banyak aturan tumpang tindih yang menghambat 
birokrasi dalam proses perizinan usaha, bahkan peraturan daerah (perda) 
terkadang tidak sejalan dengan regulasi pemerintah pusat.

Oleh karena itu, menurut Yose, manfaat regulasi ini adalah memberikan kemudahan 
usaha yang dalam jangka menengah panjang dapat meningkatkan gairah investasi 
dan pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020







[GELORA45] Lagi-lagi Utang

2020-10-17 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1964-lagi-lagi-utang





Sabtu 17 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Lagi-lagi Utang 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Lagi-lagi Utang MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. SEORANG 
kawan di sebuah grup percakapan pesan Whatsapp (WA) yang saya ikuti tiba-tiba 
mengirimkan gambar berupa grafi k angka-angka. Isi grafik itu tentang daftar 10 
negara dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Ia memberi tanda tebal untuk 
negara di peringkat ketujuh dalam daftar itu. Di situ tertera Indonesia, dengan 
jumlah utang US$402,08 miliar. Angka itu bila dikonversi dalam rupiah setara 
dengan Rp5.940 triliun, dengan kurs Rp14.775 per dolar Amerika Serikat. Yang 
membuat grup WA lebih riuh ialah keterangan teks gambar yang ia bubuhkan di 
bawah grafi k tersebut. Ia menulis, ‘Eeng... iing... eeng... Wah anak cucu 
hingga cicit bakal nanggung utang nih.’ Lalu, ada yang menyambar dengan 
menulis, ‘Bisa enggak, ya, mbayar utang segunung? Wah, benar-benar rezim utang 
nih.’ Bank Dunia memang merilis total utang Indonesia hingga akhir 2019, pekan 
ini. Jumlahnya membuat mata terbelalak: sebesar US$402,08 miliar atau sekitar 
Rp5.940 triliun. Namun, sejatinya jumlah tersebut bukan hanya utang pemerintah, 
melainkan juga akumulasi utang badan usaha milik negara (BUMN) serta swasta. 
Utang luar negeri pemerintah hanya 29,8% dari keseluruhan utang yang tercantum. 
Kendati demikian, isu utang tetaplah seksi untuk digoreng. Ia akan selalu 
diberi ‘makna’ minor oleh sebagian orang tanpa sudi melihatnya dalam bingkai 
besar. Yang kerap ditonjolkan ialah jumlahnya yang ribuan triliun rupiah. Amat 
jarang yang mau secara adil melihat, jumlah utang sebesar itu berapa persen 
dari ukuran total ekonomi Indonesia. Belum lagi kalau diajak buka-bukaan, 
misalnya, apakah utang itu dikelola secara benar, untuk hal produktif, 
transparan, akuntabel, atau sebaliknya. Keseksian isu utang ini bisa kita lihat 
jejaknya sejak 2018 hingga menjelang pemilu dan pilpres. Isu utang terus 
digelindingkan bak bola salju yang diharapkan terus menggumpal dan kian 
membesar. Sebagian dari kita berpandangan utang kita tetap aman dan terkendali. 
Sebagian lainnya menilai kondisi utang membahayakan. Beragam penilaian itu 
sah-sah saja sepanjang dilengkapi dengan argumen, bukan dilatarbelakangi 
sentimen. Polemik tentang utang akan bermanfaat bila ia ditarik dalam sebuah 
diskusi dengan mengedepankan prinsip rasionalitas, objektivitas, dan pendekatan 
yang menyeluruh. Ia harus bisa menjawab pertanyaan: bagaimana memaknai utang, 
kenapa kita perlu utang, dan bagaimana posisi utang kita saat ini? Secara umum, 
utang itu seperti pisau bermata dua. Ia bisa menjadi potensi, tetapi juga bakal 
jadi risiko jika tidak dimitigasi. Bila bersumber dari pembiayaan yang efi 
sien, risiko dan biaya utang (cost of borrowing) rendah, jangka waktunya fl 
eksibel, serta untuk kegiatan produktif, utang bisa menjadi potensi percepatan 
menuju kesejahteraan. Sebaliknya, jika bersumber dari pembiayaan yang ketat, 
cost of borrowing-nya tidak efisien, dan pemanfaatannya kurang produktif, utang 
bisa menjadi risiko. Yang merasakan risiko bukan hanya generasi saat ini, 
melainkan juga bisa jadi beban di masa mendatang. Mari kita lihat di posisi 
mana utang Indonesia berada. Berdasarkan data di Kementerian Keuangan ataupun 
data dari berbagai lembaga tepercaya lainnya, total utang sebesar Rp5.940 
triliun itu sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) kita yang sudah lebih 
dari Rp17 ribu triliun. Republik ini memang pernah terguncang akibat rasio 
utang terhadap PDB yang sangat besar. Itulah yang terjadi pada 2000, saat rasio 
utang terhadap PDB saat itu sudah 80%. Dengan fakta tersebut, sudah terlihat 
bahwa utang kita masih sangat aman. Bahkan, jauh lebih rendah jika dibandingkan 
dengan negara-negara yang size ekonominya setara dengan Indonesia di G-20 
lainnya. Menurut data tradingeconomics, rasio utang pemerintah RI jauh di bawah 
Argentina yang mencapai 86%, Brasil 76,5%, India 68,3%, Afrika Selatan 56,7%, 
Tiongkok 46,8%, dan Thailand 41,2%. Padahal secara jumlah, total utang 
Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand masih di bawah Indonesia. Secara umum, 
utang masih dikategorikan aman jika rasio terhadap PDB-nya di bawah 60%. Selain 
persentase utang terhadap PDB yang rendah, sebagian besar (88,4%) utang luar 
negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang. Itu artinya, risiko fiskal 
Indonesia dalam jangka panjang juga masih terjaga. Dengan porsi seperti itu, 
pemerintah masih bisa bernapas lega karena tidak dikejar-kejar utang bertenor 
pendek yang jatuh tempo. Dari sisi penggunaan, sejauh ini tidak ada tanda-tanda 
bahwa utang digunakan secara ugal-ugalan untuk hal-hal tidak produktif. Sebelum 
pandemi covid-19, penarikan utang dilakukan untuk menambal biaya proyek-proyek 
strategis dengan tujuan meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan di seluruh 
pelosok Tanah Air. Ada yang 

[GELORA45] Bank Dunia Puji UU Cipta Kerja

2020-10-17 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/353529-bank-dunia-puji-uu-cipta-kerja



Sabtu 17 Oktober 2020, 03:16 WIB 

Bank Dunia Puji UU Cipta Kerja 

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum 

  Bank Dunia Puji UU Cipta Kerja Dok : AFP/Medcom.id Illustrasi -- Logo Bank 
Dunia BANK Dunia telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia soal 
Undang-Undang Cipta Kerja dan menyebut UU itu sebagai upaya reformasi besar 
yang dapat menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Produk hukum sapu jagat 
tersebut dinilai juga dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka 
panjang. “Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan 
memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, hal ini dapat membantu 
menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi 
kemiskinan,” kata Bank Dunia dalam pernyataan tertulis, kemarin. Bank Dunia 
berpandangan, konsistensi implementasi UU Cipta Kerja menjadi penting. Aturan 
pelaksanaan turunan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. “Bank Dunia berkomitmen 
untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini 
menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh 
masyarakat Indonesia,” tutup pernyataan Bank Dunia itu. Namun, ekonom dari 
Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai 
terlalu dini untuk mengatakan Undang- Undang Cipta Kerja sebagai reformasi 
perekonomian nasional yang berdampak pada kinerja ekonomi secara menyeluruh. 
Dikatakannya, potensi nyata yang akan timbul setelah UU Cipta Kerja efektif 
ialah perampingan proses birokrasi dalam berbisnis. Namun, itu bukan 
satu-satunya pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. 
Berdasarkan dari berbagai studi, kata dia, pelonggaran regulasi perlu dibarengi 
oleh pembangunan kualitas sumber daya manusia hingga aspek institusional 
seperti stabilitas politik dan sosial. Paling rumit Terkait peluang bisnis, In- 
deks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) yang dirilis oleh lembaga konsultan dan 
riset TMF Group beberapa waktu lalu menempatkan Indonesia sebagai negara yang 
paling rumit untuk memulai dan menjalankan bisnis. Laporan itu menunjukkan 
Indonesia di posisi pertama, diikuti Nikaragua, Uni Emirat Arab, Brasil, dan 
Qatar. TMF menyebutkan Indonesia menjadi negara yang memiliki kompleksitas 
tinggi karena peraturan dan sanksi kerap berubah dan menimbulkan 
ketidakpastian. Pelaksanaan juga dinilai lambat, melibatkan banyak struktur dan 
pemilik bisnis dituntut mematuhi proses oleh otoritas di tiap tingkatan. 
“Indonesia, sebagai negara yang paling kompleks di GBCI, telah menolak akses 
investor asing ke industri melalui penetapan daftar negatif investasi. Namun, 
Indonesia saat ini sedang mengubah pendiriannya, menggantinya menjadi daftar 
positif investasi, sedangkan 16 dari 20 sektor yang saat ini ditutup untuk 
kepemilikan asing akan dibuka,” tulis laporan TMF yang dikutip, kemarin. TMF 
menganalisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI 2020. Itu 
mencakup administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, 
perubahan dalam perundangan perpajakan, kebijakan upah, hingga tantangan 
membuka rekening bank. Lebih lanjut TMF melaporkan, pada praktiknya, sejumlah 
aturan lokal yang ada di Indonesia juga jauh lebih kompleks jika dibandingkan 
dengan negara-negara lain. (X-11)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/353529-bank-dunia-puji-uu-cipta-kerja








[GELORA45] Standar Ganda Kebijakan Pangan

2020-10-16 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5216390/standar-ganda-kebijakan-pangan?tag_from=wp_cb_kolom_list



Kolom: Hari Pangan Sedunia

Standar Ganda Kebijakan Pangan

Angga Hermanda - detikNews

Jumat, 16 Okt 2020 16:14 WIB
4 komentar
SHARE
URL telah disalin
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
(kiri), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dan Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan
Presiden Jokowi meninjau lahan untuk proyek
Jakarta -

Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Dalam perayaan 
tahunan ini HPS diwarnai dengan target Food and Agriculture Organization (FAO) 
untuk mencapai nol kelaparan dunia pada 2030. Target tersebut seiring sejalan 
dengan kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) dalam urusan pangan, baik di periode pertama 2014-2019 melalui 
Nawa Cita (sembilan program prioritas) maupun periode kedua 2019-2024 dengan 
Visi Indonesia Maju.

Presiden Jokowi menempatkan kedaulatan pangan sebagai program prioritas ketujuh 
dalam Nawa Cita, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dengan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peningkatan kedaulatan pangan kemudian 
ditegaskan oleh Presiden Jokowi dengan menggarisbawahi tiga hal, yakni pangan 
yang cukup untuk rakyat, menurunkan angka kemiskinan, dan menyejahterakan 
petani.

Program pangan kemudian dilanjutkan untuk lima tahun ke depan lewat Perpres 
18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Satu di antara arah kebijakan pemerintah 
tentang pangan yang menarik untuk disoroti adalah peningkatan ketersediaan 
pangan. Sebagai pendukung, pemerintah juga akan menguatkan kelembagaan petani 
demi menghindari penurunan jumlah petani secara terus menerus.

Potensi Krisis

Tata kelola pangan Indonesia tentu dipengaruhi oleh situasi pangan dunia. Dunia 
yang mengalami krisis pangan pada 2008 lalu kini kembali dihadapkan dengan 
ancaman krisis pangan lanjutan. Pandemi Covid-19 menyebabkan arus perdagangan 
pangan dunia terganggu, cenderung melambat, bahkan bisa saja terhenti. Karena 
itu, banyak negara lebih mengutamakan kebutuhan pangan dalam negeri ketimbang 
melakukan ekspor.

Potensi krisis pangan lanjutan ini juga dapat ditinjau dari laporan The State 
of Food Security and Nutrition in the World 2020 yang dirilis FAO. Data 
menyebutkan hampir 690 juta orang atau sekitar 8,9 persen populasi dunia masih 
dalam keadaan kelaparan. Sementara untuk mengukur tingkat kelaparan di 
Indonesia dapat merujuk data Global Hunger Index (GHI).

Sejak 2012 sampai dengan 2020, GHI Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,0 
dari 23,1 menjadi 19,1. Meski menurun, patut dicermati bahwa pada 2019 lalu 
level kelaparan kita sempat tergolong dalam kategori serius. Posisi Indonesia 
juga masih berada di urutan ke 70 dari 107 negara dalam hal kelaparan.

Kelaparan begitu dekat dengan kemiskinan. Berdasarkan laporan Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia sebesar 
26,42 juta orang atau 9,78 persen.

Sejak Presiden Jokowi dilantik pada Oktober 2014, tren angka kemiskinan memang 
terus menurun sampai dengan September 2019 sebesar 24,79 juta orang atau 9,22 
persen. Namun angka kemiskinan Maret 2020 menunjukkan kembali adanya 
peningkatan secara jumlah dan persentase. Situasi ini harus diperhatikan serius 
oleh pemerintah. Terlebih penyumbang paling besar terhadap garis kemiskinan 
berasal dari kelompok makanan terutama beras.

Pada Maret 2020 beras berkontribusi terhadap 25,31 persen garis kemiskinan di 
perdesaan dan 20,22 persen garis kemiskinan di perkotaan. Masyarakat perdesaan 
yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian justru menjadi konsumen beras 
dalam waktu yang bersamaan. Demikian juga masyarakat perkotaan yang harus 
menyisihkan lebih dari seperlima pengeluaran mereka demi membeli beras.

Oleh karena itu mudah untuk memahami laporan BPS dalam survei pertanian 
antarsensus 2018 yang menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem 
(penguasaan tanah di bawah 0,5 hektar) mengalami kenaikan dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir. Kenaikan terhitung hampir mencapai 10 persen dari 14,2 
juta pada 2013 menjadi 15,8 juta pada 2018. Peningkatan ini jelas memperbesar 
peluang rakyat di perdesaan untuk meninggalkan tanah pertanian, menjadi sumber 
angka kemiskinan baru, dan bahkan menjadi subjek dari kelaparan.

Tak Konsisten

Sebagai upaya mengantisipasi masalah pangan termasuk di dalamnya penurunan 
jumlah petani, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Sangat disayangkan 
Perpres ini tidak diikuti dengan pembentukan kelembagaan pangan sebagaimana 
mandat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Padahal jika kelembagaan 

[GELORA45] Daya Tahan Pertanian dan Kesejahteraan Semu Petani

2020-10-16 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 





https://news.detik.com/kolom/d-5216433/daya-tahan-pertanian-dan-kesejahteraan-semu-petani?tag_from=wp_cb_kolom_list


Kolom

Daya Tahan Pertanian dan Kesejahteraan Semu Petani

Lin Purwati - detikNews

Jumat, 16 Okt 2020 16:40 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis ternyata masih menyimpan 
lahan pertanian. Seperti lahan padi di Rorotan yang tengah dipanen ini.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -
Mendung resesi kian tebal menggelayuti ekonomi Indonesia pada Triwulan III - 
2020. Belum redanya pandemi Covid-19 semakin menyulitkan upaya pemulihan 
ekonomi nasional. Dorongan untuk mengoptimalkan daya dukung pertanian terhadap 
perekonomian semakin menguat. Apalagi pertanian merupakan sumber pangan yang 
merupakan kebutuhan utama penduduk. Dipastikan permintaan terhadap produk 
pertanian akan linier dengan peningkatan jumlah penduduk.

Sejarah mencatat sektor pertanian telah berulangkali menunjukkan ketangguhannya 
dalam menghadapi berbagai krisis. Pada 1998 di saat perekonomian Indonesia 
ambruk hingga mencapai nilai -13,10%, sektor pertanian justru mampu tumbuh 
positif sebesar 0,26%. Begitu pula pada saat krisis subprime mortgage 
menghancurkan sistem keuangan dunia pada 2008, kinerja sektor pertanian justru 
tercatat naik signifikan dari 13,7% pada 2007 menjadi 14,4% pada 2008.

Kinerja positif pertanian juga tercermin dalam catatan neraca perdagangan 
melalui peningkatan ekspor komoditas pertanian yang diikuti dengan penurunan 
impor. Pandemi Covid-19 yang melanda kembali menjadi bukti resiliensi pertanian 
dalam perekonomian Indonesia. Pada Triwulan II - 2020 hanya beberapa sektor 
ekonomi yang mampu tumbuh positif, yaitu informasi dan komunikasi sebesar 
10,88%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,56%; 
jasa kesehatan sebesar 3,71%; dan pertanian sebesar 2,19%.

Namun disayangkan selama dua dekade terakhir performa pertanian cenderung terus 
menurun. Pada tahun 2000, sektor pertanian mampu menyumbangkan 15,6% nilai 
tambah terhadap total ekonomi Indonesia, namun pada 2019 menurun menjadi 12,72% 
saja.

Meski masih menjadi tiga besar supplier kue ekonomi, namun tren penurunan 
kontribusi pertanian terhadap pembentukan nilai tambah perlu mendapat perhatian 
lebih apalagi ditunjang dengan makin maraknya fenomena alih fungsi lahan 
pertanian menjadi non pertanian. Di sisi lain laju pertumbuhan pertanian dari 
tahun ke tahun cenderung stagnan di kisaran tiga hingga empat persen saja.

Dalam beberapa dekade terakhir, pertanian menjadi sektor yang tidak populer 
sebagai mata pencaharian penduduk. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase 
penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari sekitar 54,36% pada tahun 1986 
menjadi hanya 29,04% pada Februari 2020.

Kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian juga cukup memprihatinkan. 
Petani Indonesia umumnya adalah kelompok penduduk berusia tua. Hasil Survei 
Pertanian Antar Sensus (SUTAS2018) menunjukkan bahwa 60,71% petani Indonesia 
berusia 45 tahun ke atas. Tingkat pendidikan petani pun relatif rendah, sekitar 
82,55% petani hanya mengenyam pendidikan maksimal setingkat SLTP.

Jika regenerasi petani tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan lambat laun 
Indonesia akan kehilangan petani. Lalu bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan 
pangan bagi sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia dari Sabang sampai 
Merauke? Sanggupkah Indonesia menegakkan kedaulatan pangan?

Potret Kesejahteraan

Nilai Tukar Petani (NTP) periode Januari 2009 hingga September 2020 hanya 
meningkat tipis dari 98,3 menjadi 101,66. Namun Nilai Tukar Usaha Pertanian 
(NTUP) justru menurun dari 107,45 pada Januari 2015 menjadi 101,74 pada 
September 2020. Sementara itu upah riil buruh tani mengalami peningkatan dari 
Rp 30.551 pada Januari 2009 menjadi Rp 52.759 di Agustus.

Selama hampir satu dasawarsa terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 
perdesaan dari 18,97 juta pada Semester 1 - 2011 menjadi 15,26 juta jiwa pada 
Semester 1 - 2020 yang diikuti dengan penurunan gini ratio perdesaan dari 0,410 
menjadi 0,381 dalam kurun waktu yang sama. Berbagai fakta tersebut menunjukkan 
upaya peningkatan kesejahteraan petani masih perlu terus diperjuangkan.

Di sisi lain, stabilitas harga komoditas pertanian juga masih menjadi isu 
krusial yang mengancam daya beli riil petani. Belum lagi tingginya disparitas 
antara harga yang diterima petani sebagai produsen dengan harga yang harus 
dibayar oleh konsumen akhir.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas 
Beras 2019 terdapat kenaikan sebesar 20,83 persen dari harga gabah di tingkat 
petani dibandingkan dengan harga beras yang harus dibayar oleh konsumen akhir.

Ini berarti tingginya harga beras tidak dinikmati oleh petani melainkan justru 
diterima oleh pedagang perantara. Fakta ini kian membuka mata kita bahwa tren 
peningkatan harga eceran Gabah Kering Panen (GKP) maupun Gabah Kering Giling 
(GKG) 

[GELORA45] Wapres: Vaksin Covid-19 Tidak Halal Boleh Dipakai dengan Fatwa MUI

2020-10-16 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/353425-wapres-vaksin-covid-19-tidak-halal-boleh-dipakai-dengan-fatwa-mui



Jumat 16 Oktober 2020, 17:45 WIB 

Wapres: Vaksin Covid-19 Tidak Halal Boleh Dipakai dengan Fatwa MUI 

Emir Chairullah | Humaniora   Wapres: Vaksin Covid-19 Tidak Halal Boleh 
Dipakai dengan Fatwa MUI MI/ADAM DWI Wakil Presiden Ma'ruf Amin WAKIL Presiden 
Ma’ruf Amin mengatakan vaksin yang tidak berlabel halal bisa digunakan oleh 
masyarakat, namun harus mendapatkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). “Andai kata suatu ketika itu ternyata belum ada yang halal, maka bisa 
digunakan walau tidak halal secara darurat tetapi dengan penetapan oleh 
lembaga. Bahwa iya ini boleh digunakan karena keadaannya darurat, itu harus ada 
ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI,” kata Ma’ruf Amin dalam Dialog bersama 
Reisa Broto Asmoro yang disiarkan dalam akun media sosial Sekretariat Presiden, 
Jumat sore. Ma’ruf menyinggung ketika vaksin meningitis pada tahun 2010 
tersedia di Indonesia belum mendapatkan sertifikasi kehalalan. Baca juga: 
Vaksin Merah Putih Jadi Prioritas pada 2022 Saat itu, MUI menetapkan keputusan 
haram terhadap vaksin meningitis buatan Glaxo Smith Kline dari Belgia. “Seperti 
(vaksin) meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau itu tidak 
ada atau kalau tidak digunakan vaksin akan timbul kebahayaan akan timbulkan 
penyakit berkepanjangan, maka bisa digunakan secara darurat,” tambahnya. 
Apabila ketika nanti dilakukan sertifikasi oleh MUI, vaksin COVID-19 dinyatakan 
halal, maka hal itu tidak akan menimbulkan persoalan, tambah Ma’ruf. “Kalau 
soal kehalalan itu, apabila itu halal itu tidak akan menjadi masalah, tetapi 
harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini MUI,” 
ujarnya. Tim dari MUI akan ikut bersama tim dari Pemerintah ke China untuk 
melakukan audit kehalalan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sebelumnya, Ma’ruf 
Amin melalui Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan bahwa proses 
sertifikasi halal tidak akan menghambat proses pendistribusian vaksin COVID-19 
kepada masyarakat di Indonesia. "Itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, 
karena kalau halal alhamdulillah, prosesnya akan begitu saja nggak ada problem 
apa-apa. Tapi, kalau misalnya nggak halal pun juga nggak masalah, karena 
kondisi darurat sehingga diperbolehkan," tegas Masduki yang juga Ketua Bidang 
Informasi dan Komunikasi MUI. Rencana keterlibatan tim dari MUI tersebut sudah 
disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Menteri Koordinator bidang 
Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, selaku koordinator penanganan 
COVID-19 di Indonesia.(Ant/OL-4)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/353425-wapres-vaksin-covid-19-tidak-halal-boleh-dipakai-dengan-fatwa-mui








[GELORA45] Mensos dan Ketua DPR pantau bansos dan E-Warong KUBE di Denpasar

2020-10-16 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://bali.antaranews.com/berita/213109/mensos-dan-ketua-dpr-pantau-bansos-dan-e-warong-kube-di-denpasar




Mensos dan Ketua DPR pantau bansos dan E-Warong KUBE di Denpasar

Jumat, 16 Oktober 2020 21:07 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) saat mengunjungi penerima Bansos di Panjer, Kota 
Denpasar (ANTARA/ I Komang Suparta/2020)
Denpasar (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Ketua DPR 
Maharani Puan melakukan kunjungan kerja di Kota Denpasar, Bali, Jumat,  guna 
memantau E-Warong KUBE Sedana dan penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang 
disalurkan pemerintah.

Bantuan sosial yang disalurkan Kemensos meliputi bansos reguler, bansos khusus, 
dan bansos tambahan. Bansos reguler untuk mempercepat penurunan angka 
kemiskinan, sehingga ada atau tidak ada pandemi, terus dilaksanakan.

Bansos reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Dalam rangka penanganan COVID-19, Bansos PKH 
diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) yang semula menerima per tiga bulan menjadi setiap bulan..

Program sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) ada perluasan target dan 
peningkatan indeks dari semula 15,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 20 
juta keluarga penerima manfaat, dengan indeks dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi 
Rp200 ribu/KPM/bulan.

Untuk bansos tambahan, diluncurkan bansos beras (BSB) untuk 10 juta KPM PKH, 
dan Bansos uang tunai untuk KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH dengan indeks 
Rp500 ribu sekali salur kepada sembilan juta KPM.

Baca juga: Mensos tinjau penyaluran bansosi di Bali

Jumlah penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Bali 
sejumlah 94.300 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp47,150 miliar yang tersebar 
di 9 kabupaten/kota.

Jumlah penerima manfaat BPNT/Kartu Sembako di Provinsi Bali sebanyak 174.480 
KPM tersebar di 9 kabupaten/kota. Hingga Oktober 2020, Provinsi Bali telah 
mendapatkan bantuan sebesar Rp319,452 miliar.

Untuk BST, jumlah penerima manfaat di Provinsi Bali sebanyak 189.635 KPM dengan 
nilai Rp568,869 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali menjangkau 86.566 KPM 
dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg, atau senilai Rp39 miliar lebih.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan 
dengan bantuan sosial dari pemerintah pusat sangat membantu warga yang selama 
ini kurang mampu. Terlebih saat ini menghadapi pandemi COVID-19.

"Bantuan sosial di Kota Denpasar sudah tersalurkan dengan baik dan tepat 
sasaran sesuai dengan data. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko 
Widodo yang telah memperhatikan masyarakat kurang mampu, khususnya di Kota 
Denpasar," ujarnya.

Baca juga: Di Bali, Ketua DPR minta pemerintah perhatikan rakyat terdampak 
COVID-19

 
Pewarta : I Komang Suparta
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA







[GELORA45] BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

2020-10-16 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://www.antaranews.com/berita/1786693/bkpm-sebut-uu-cipta-kerja-wajibkan-perusahaan-besar-miliki-amdal





BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

Jumat, 16 Oktober 2020 11:06 WIB

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara 
Jakarta, Minggu (28/2). Meskipun menuai pro dan kontra, tapi proyek reklamasi 
di Teluk Jakarta terus berjalan. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.
Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami 
cabut
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil 
Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja memberikan kepastian dalam revolusi 
lingkungan karena perusahaan besar wajib mempunyai izin Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (Amdal) apabila ingin melanjutkan produksi.

"Dengan adanya UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang 
yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami cabut," katanya dalam 
pernyataan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menyatakan Amdal bukan termasuk izin usaha yang wajib 
dilampirkan dan pemerintah tidak punya hak untuk mencabut izin usaha yang 
melanggar Amdal.

Namun, pemerintah berupaya membenahi persoalan tersebut, dengan mewajibkan 
adanya lampiran Amdal ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha dalam UU 
Cipta Kerja.

"Tidak ada risiko hukum secara kuat yang menyatakan kalau melanggar Amdal, 
katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada kita perbaiki 
terus," ujarnya.

Peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan 
kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan, perusahaan menengah 
harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPL-UPL).

Ia menjamin proses pengajuan Amdal itu bisa berlangsung cepat dan tidak memakan 
waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

"Amdalnya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena apa? Karena 
mengurus Amdal itu bisa satu tahun enam bulan. Pabrik di Vietnam sudah 
produksi, kita Amdalnya belum selesai," katanya.

Saat ini, ia memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan 
terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya 
transparansi, efesiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi yang 
panjang.

"Dan yang penting ialah dengan UU ini diwajibkan kepada seluruh investor baik 
dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia, wajib bergandengan dengan UMKM. 
Itulah mengapa saya katakan UU ini proUMKM," katanya.

Baca juga: Peneliti: UU Cipta Kerja utamakan produksi pertanian lokal
Baca juga: Anggota Baleg DPR sebut UU Cipta Kerja berpihak pada UMKM
Baca juga: Menteri Teten: Kemudahan izin UU Cipta Kerja dorong transformasi UMKM

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020










[GELORA45] Biarkan Anak Belajar Berpolitik

2020-10-16 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1963-biarkan-anak-belajar-berpolitik



Jumat 16 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Biarkan Anak Belajar Berpolitik 

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Biarkan Anak Belajar Berpolitik MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media 
Group. BERUNJUK rasa merupakan ekspresi politik dalam koridor kebebasan 
menyatakan pendapat. Konstitusi tidak membatasi orang dewasa saja yang bebas 
menyatakan pendapat. Oleh karena itu, semestinya anak tidak perlu dilarang 
berunjuk rasa. Hak anak berunjuk rasa dan berpolitik malah selayaknya 
dilindungi. Sejarah mencatat anak Indonesia telah terjun ke politik paling 
tidak sejak masa kemerdekaan. Ketika itu barisan pemuda yang berhimpun dalam 
unit bernama Bo-ei Teisintai menduduki stasiun radio dan kantor polisi. Mereka 
melakukan itu karena geram dengan para elite yang dinilai terlalu lamban 
bergerak. Bo-ei Teisintai beranggotakan para pelajar SMP. Yang mesti dihindari 
ialah penyalahgunaan anak-anak dalam kegiatan politik. Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 15a menyatakan setiap anak berhak 
mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Itu artinya 
yang haram ialah menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik. Bila anak 
berpolitik tidak untuk disalahgunakan, itu halal. Kalau anak ikut dalam 
kampanye politik tidak dalam konteks disalahgunakan, itu tak mengapa. Jika anak 
berunjuk rasa tidak untuk disalahgunakan, itu tak melanggar undang-undang. Kita 
mempersoalkan anak-anak atau pelajar yang berunjuk rasa menentang Omnibus Law 
Cipta Kerja baru-baru ini. Pun, kita mempersoalkan anak-anak dan pelajar yang 
berunjuk rasa menentang revisi Undang-Undang KPK akhir tahun lalu. Kita 
sesungguhnya tidak mempersoalkan atau melarang anak berunjuk rasa. Kita kiranya 
mempersoalkan penyalahgunaan anak-anak dalam kegiatan unjuk rasa. Anak-anak 
yang ditangkap polisi saat unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja 
mengaku mereka dimobilisasi untuk berunjuk rasa. Mereka bahkan mengaku mendapat 
bayaran untuk berunjuk rasa. Lebih celaka lagi, ada indikasi anak-anak 
disalahgunakan dalam unjuk rasa itu untuk bertindak anarkistis, misalnya 
melempari polisi dengan batu atau bom molotov serta merusak fasilitas publik. 
Itu bukannya melindungi, melainkan menjerumuskan anak dalam kegiatan politik 
anarkistis. Ini terang benderang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. 
Pelaku penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik anarkistis itu semestinya 
diproses secara hukum. Pelibatan anak dalam unjuk rasa yang mengandung 
kekerasan juga melanggar undang-undang. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak Pasal 15d menyebutkan setiap anak berhak memperoleh 
perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
Dalam konteks inilah, kita juga mengecam pelibatan anak dalam kegiatan 
terorisme. Kita tidak boleh melarang anak berunjuk rasa atau terjun dalam 
kegiatan politik sejauh tidak ada penyalahgunaan di dalamnya. Gebyah uyah 
melarang anak berunjuk rasa atau berpolitik justru menjauhkan anak dari 
politik. Apalagi, melarang anak berpolitik kiranya lebih didasari pada 
imajinasi politik itu pasti kotor. Pada 1916 Sarekat Islam menyelenggarakan 
kongres pertamanya di alun-alun Kota Bandung. Seluruh lapisan masyarakat 
berpartisipasi, termasuk pelajar. Dengan mengikuti perhelatan Kongres Sarekat 
Islam itu, pelajar ikut berpolitik, setidaknya belajar politik. HOS 
Tjokroaminoto pada kongres itu berpidato, “Semakin lama, semakin tambah 
kesadaran orang, baikpun di Nederland maupun di Hindia, bahwa pemerintahan 
sendiri adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan, bahwa tidak patut lagi Hindia 
diperintah oleh Nederland, seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya. Tidak 
patut lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perasan, yang hanya mendapat 
makan karena susunya; tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai 
tempat untuk didatangi dengan maksud mencari untung, dan sekarang juga sudah 
tidak patut lagi, bahwa penduduknya, terutama putera-buminya, tidak punya hak 
untuk ikut bicara dalam urusan pemerintahan, yang mengatur nasibnya….” Soekarno 
semasa pelajar tinggal di rumah Tjokroaminoto. Soekarno tentu kerap mengikuti 
kegiatan politik Tjokroaminoto. Tjokroaminoto pasti tidak menyalahgunakan 
Soekarno dalam kegiatan politiknya. Soekarno belajar politik dari 
Tjokroaminoto. ‘Dialah orang yang mengubah seluruh kehidupan saya…’. tulis 
Soekarno dalam autobiografi nya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. “Cerminku 
adalah Tjokroaminoto. Aku memperhatikannya menjatuhkan suaranya. Aku melihat 
gerak tangannya dan kupergunakan penglihatan ini pada pidatoku sendiri.” 
Mengizinkan anak terlibat dalam kegiatan politik yang tanpa ada unsur 
penyalahgunaan di dalamnya merupakan pendidikan politik. Serupa Soekarno, anak 
bisa belajar kepemimpinan, berani menyatakan pendapat, kritis, peduli, bekerja 
sama, jujur, adil, dan 

[GELORA45] Mahkamah tanpa Agung

2020-10-15 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1962-mahkamah-tanpa-agung




 Kamis 15 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Mahkamah tanpa Agung 

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Mahkamah tanpa Agung MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. 
HUKUM di negeri ini berpacu dengan waktu untuk bersungguh-sungguh membangun 
kepercayaan publik tentang komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Keadilan 
dan kebenaran itu, selama ini, ditaklukkan uang dan kekuasaan. Itulah yang 
menyebabkan korupsi dalam berbagai bentuk tetap tumbuh subur dan dirawat 
sepenuh hati di Indonesia. Namun, yang mahapenting dan menggembirakan ialah 
hakim mulai menghunus pedang perlawanan terhadap korupsi. Tidak 
tanggung-tanggung, empat terdakwa kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero) divonis seumur hidup pada Senin (12/10). Hakim menjatuhkan vonis 
seumur hidup bagi bekas Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary 
Prasetyo, bekas direktur utama Hendrisman Rahim, dan bekas Kepala Divisi 
Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Satu lagi ialah Direktur PT Maxima Integra 
Tbk Joko Hartono Tirto. Terus terang dikatakan bahwa selama ini hakim 
membiarkan pedang hukum berkarat dalam sarungnya. Pasal hukuman seumur hidup 
untuk koruptor dibiarkan menjadi seonggok teks tanpa makna, lebih parah lagi 
karena suka-suka dimaknai. Dari sekian banyak ketentuan yang mengatur tindak 
pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang mengatur 
tentang merugikan keuangan negara, hanya terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3. 
Selebihnya, korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara. 
Pasal 2 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan 
denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sementara itu, 
Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan 
denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sepanjang 21 tahun 
dua pasal itu sah berlaku, jumlah koruptor dihukum seumur hidup bisa dihitung 
jari satu tangan. Hanya empat orang dihukum seumur hidup berkekuatan hukum 
tetap. Mereka ialah Edy Santoso dan Adrian Waworuntu dalam kasus skandal 
pembobolan BNI pada 2005. Selang sembilan tahun kemudian, pada 2014, mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dijatuhi hukuman seumur hidup disusul 
Brigjen Teddy Hernayadi pada 2016. Padahal, Pasal 2 dan Pasal 3 itu menjadi 
primadona, paling banyak digunakan. Namun, hakim doyan menggunakan Pasal 3 
karena hukuman paling singkat satu tahun penjara. Hasil riset terbaru Indonesia 
Corruption Watch (2020), rata-rata vonis di tingkat pertama hanya 2 tahun 11 
bulan, banding 3 tahun 6 bulan, dan kasasi ataupun peninjauan kembali 4 tahun 8 
bulan. Hakim tidak bisa lagi suka-suka menjatuhkan vonis atas koruptor. Itu 
karena, sejak 8 Juli, sudah ada pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Tipikor. Pedoman itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. 
Dalam perma yang diteken Ketua MA M Syarifuddin itu, MA memberikan pedoman 
kepada para hakim yang mengadili perkara korupsi untuk mengetukkan palu hukuman 
dalam lima kategori kerugian negara. Kategori paling berat ialah merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp100 miliar. Untuk 
kategori berat, kerugian negara mencapai Rp25 miliar-Rp100 miliar, kategori 
sedang Rp1 miliar-Rp25 miliar, kategori ringan Rp200 juta-Rp1 miliar, dan 
paling ringan kurang dari Rp200 juta. Selain kerugian negara, vonis juga harus 
mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi. 
Jika semuanya masuk kategori berat, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 
tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup. Sudah empat terdakwa divonis seumur 
hidup pascaperma. Itu vonis pada tingkat pertama yang bisa saja mendapat diskon 
hukuman pada tingkat selanjutnya. Konsistensi MA kini diuji, apakah benteng 
terakhir pencari kebenaran dan keadilan itu kembali membiarkan pedang hukum 
karat dalam sarungnya? Apakah hukuman seumur hidup didiskon besar-besaran? Jika 
itu terjadi, namanya mahkamah tanpa agung.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1962-mahkamah-tanpa-agung








[GELORA45] Aplaus untuk Hukuman Maksimal Koruptor

2020-10-15 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2142-aplaus-untuk-hukuman-maksimal-koruptor




Kamis 15 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Aplaus untuk Hukuman Maksimal Koruptor 

Administrator | Editorial 

  INDONESIA sejatinya punya reputasi tak bagus soal pemberian hukuman bagi 
pelaku korupsi alias koruptor. Pengadilan di Indonesia ‘terlalu baik hati’ 
menghukum pelaku kejahatan luar biasa ini. Kebaikan itulah yang barangkali 
menjadi musabab mengapa seperti sama sekali tidak ada efek jera yang membuat 
orang mesti berpikir dua kali untuk menilap uang negara. Kebaikan yang tidak 
baik itu ibarat pupuk yang membuat korupsi tumbuh subur di negeri ini. 
Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini merilis catatan buruk terkait 
hukuman bagi koruptor itu. Menurut penelitian mereka, ratarata vonis yang 
diberikan kepada para koruptor hanya tiga tahun. Data tersebut diperoleh selama 
kurun waktu Januari-Juni 2020 atawa semester I-2020. Bandingkan dengan total 
kerugian negara akibat kasus korupsi dalam kurun waktu yang sama yang mencapai 
Rp39 triliun. Bagai langit dan bumi. Menjadi amat wajar ketika pada Senin 
(12/10) lalu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN 
Jakarta Pusat me nebar vonis penjara seumur hidup kepada empat terdakwa kasus 
korupsi PT Asuransi Jiwasraya, publik bersorak. Tim jaksa dan majelis hakim 
diapresiasi. Mereka dianggap mampu melepaskan diri dari ‘kutukan’ tuntutan dan 
vonis ringan yang selama ini kerap membelenggu. Bara perang melawan korupsi 
yang sebelumnya mulai kehabisan harapan, seperti menemukan momentum untuk 
kembali menyala. Penuntutan dan vonis hukuman maksimal diharapkan dapat menjadi 
‘kebiasaan’ baru dalam laku kejaksaan dan pengadilan saat menghadapi kasus 
korupsi. Ini utamanya untuk kasus-kasus rasywah dengan nilai dan menimbulkan 
kerugian yang besar bagi negara. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pun 
sebetulnya sudah mengatur soal itu. Dalam Perma disebutkan koruptor yang 
korupsi Rp100 miliar atau lebih, dihukum maksimal penjara seumur hidup atau 
penjara 16 hingga 20 tahun. Artinya, ketika peraturan sudah tersedia, momentum 
pun sudah ada, semestinya tidak ada alasan lagi bagi pengadilan memberikan 
hukuman ringan bagi para terdakwa kasus korupsi di kemudian hari. Pesan ini pun 
selayaknya berlaku bagi pengadilan- pengadilan tingkat lanjutan di atas 
pengadilan negeri. Kita tahu, putusan majelis hakim di pengadilan tingkat 
pertama belumlah inkrah ketika si terdakwa mengajukan banding hingga kasasi. 
Publik ingin majelis hakim di tingkat mana pun punya kesamaan perspektif 
tentang penjeraan, atau dalam bahasa vulgarnya mungkin mereka perlu memiliki 
tingkat kesadisan yang sama dalam menghukum koruptor. Bukan cerita bohong bila 
selama ini, bahkan akhir-akhir ini beberapa kali terjadi, ada istilah diskon 
hukuman di pengadilan tingkat lanjutan. Alih-alih memperkuat vonis hukuman bagi 
koruptor di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim MA di level 
kasasi justru me ringankan vonis hukuman dan bahkan memvonis bebas koruptor 
yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Di awal mereka jera, di 
ujung mereka juara. Ini seharusnya mengingatkan kita semua bahwa upaya 
pemberantasan korupsi mesti dilakukan serius, bukan cuma pura-pura serius. 
Korupsi tak bakal mati jika kita hanya terusmenerus menarasikan bahwa korupsi 
ialah kejahatan luar biasa, tetapi senyatanya ditangani dengan cara biasa-biasa 
saja. Vonis untuk empat terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya harus 
dijadikan preseden sekaligus spirit seluruh penegak hukum di negeri ini. 
Sejatinya efek jera hanya bisa dicapai jika koruptor dituntut dan divonis 
hukuman maksimal tanpa perlu lagi diskon, korting hukuman, atau sejenisnya.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2142-aplaus-untuk-hukuman-maksimal-koruptor







[GELORA45] Peran Pemda dalam Pelaksanaan UU Cipta Kerja

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.detik.com/tag/pemprov-jateng/?tag_from=tag_detail





Kolom

Peran Pemda dalam Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Timboel Siregar - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 16:48 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Timboel Siregar
Foto: Istimewa
Jakarta -

Kehadiran UU Cipta Kerja yang disahkan tanggal 5 Oktober 2020 lalu terus menuai 
pro dan kontra. Aksi demonstrasi yang awalnya disuarakan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), juga diikuti oleh mahasiswa dan kelompok 
lainnya. Tentunya aksi demonstrasi yang dilakukan kalangan buruh terkait erat 
dengan pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yang nilainya 
turun, dibandingkan isi di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Semangat membuat UU Cipta Kerja adalah baik untuk mendukung pembukaan lapangan 
kerja lebih banyak lagi, yaitu dengan mempermudah proses perizinan investasi di 
Indonesia. Selama ini pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen sehingga belum 
mampu mengatasi pertumbuhan angkatan kerja 2,6 juta sampai 3 juta orang tiap 
tahun. Lapangan kerja yang berhasil dibuka sekitar dua juta per tahun, sehingga 
target pembukaan lapangan kerja sebanyak sepuluh juta tercapai.

Namun tujuan baik ini dinilai tidak selaras dengan perlindungan pekerja. Ada 
beberapa pasal di UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang berpotensi 
menurunkan perlindungan pekerja, yaitu pertama, ketentuan Pasal 59 tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak di UU Cipta Kerja tidak 
lagi menyebutkan secara eksplisit tentang jangka waktu kontrak dan batas waktu 
perpanjangan kontrak. Ketentuan ini membuat ketidakpastian bagi pekerja kontrak.

Kedua, tentang pekerja alih daya (outsourcing) yang diatur di Pasal 66 UU Cipta 
Kerja, tidak lagi mensyaratkan pekerja alih daya hanya bisa dilakukan untuk 
pekerjaan yang sifatnya penunjang. Dengan ketentuan ini jenis pekerjaan inti 
bisa diisi oleh pekerja outsourcing. Pekerja alih daya pasti dikontrak oleh 
perusahaan alih daya.

Selama ini pekerja kontrak dan outsourcing kerap kali mengalami pelanggaran hak 
normatif seperti upah di bawah ketentuan upah minimum dan tidak didaftarkan ke 
lima program jaminan sosial. Rendahnya penegakan hukum yang dilakukan pengawas 
ketenagakerjaan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hak normatif ini.

Ketiga, Pasal 88C di UU Cipta Kerja hanya mewajibkan Gubernur menetapkan upah 
minimum propinsi (UMP) sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak wajib 
dan upah minimum sektoral dihapuskan. Ketentuan tentang penetapan UMK 
berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi suatu daerah.

Dengan ketentuan baru ini maka kota/kabupaten yang selama ini sudah memiliki 
nilai UMK akan berpotensi diganti oleh penerapan UMP. Nilai UMP lebih rendah 
dari UMK. Bila Gubernur hanya menetapkan UMP maka upah pekerja yang baru 
direkrut di sebuah kabupaten/kota akan mengacu pada nilai UMP.

Keempat, terkait PHK, UU Cipta Kerja memposisikan ketentuan alasan PHK dan 
perhitungan kompensasi PHK diatur di PP. Tentunya hal ini berpotensi menurunkan 
kepastian bekerja dan kompensasi PHK yang diterima pekerja ter-PHK. Persoalan 
PHK tertunya akan berkaitan erat dengan proses penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial oleh mediator, dan pengawas ketenagakerjaan bila terkait 
dengan pelanggaran hak normatif pekerja.

Empat hal di atas memang relatif krusial bagi pekerja, walaupun tentunya ada 
hal lain di UU Cipta Kerja yang juga harus dikritisi seperti Program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP), waktu kerja dan tenaga kerja asing.

Respons Para Gubernur

Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja terjadi juga di berbagai daerah. Para 
demonstran mendatangi kantor Gubernur dan DPRD. Respons para Gubernur cukup 
beragam. Ada yang membuat surat ke Presiden untuk menyampaikan aspirasi buruh 
menolak UU Cipta Kerja, ada Gubernur yang menyatakan menolak UU Cipta Kerja, 
ada Gubernur yang berdialog dengan kaum buruh, dan ada Gubernur yang enggan 
bertemu para demonstran.

Menarik untuk mencermati apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
yang tidak hanya bertemu dengan para demonstran tetapi juga mengajak dialog 
perwakilan SP/SB dari beberapa daerahnya, dengan tetap menjaga protokol 
Kesehatan. Dalam dialog tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo mengajak Pemerintah 
Daerah (Pemda) dan SP/SB untuk saling mengevaluasi dan bertanya tentang apa 
yang bisa dilakukan setelah hadirnya UU Cipta Kerja ini.

Urusan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan wajib. 
Oleh karenanya peran Pemda Tingkat I sangat signifikan terhadap masalah 
ketenagakerjaan.

Silahturahmi dan dialog sosial yang dibangun Gubernur Ganjar Pranowo dengan 
SP/SB merupakan modal baik bagi SP/SB untuk memastikan pelaksanaan UU Cipta 
Kerja mendukung pekerja. Persoalan ketidakpastian bagi pekerja PKWT dan 
outsourcing dapat diminimalisir dengan peran pengawas ketenagakerjaan yang 
lebih 

[GELORA45] Erick Thohir: Kebijakan hilirisasi minerba tepat, investor siap masuk

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://www.antaranews.com/berita/1783273/erick-thohir-kebijakan-hilirisasi-minerba-tepat-investor-siap-masuk




Erick Thohir: Kebijakan hilirisasi minerba tepat, investor siap masuk

Rabu, 14 Oktober 2020 18:10 WIB

Tangkapan layar Menteri BUMN Erick Thohir (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
hilirisasi industri minerba langsung mendapat respons bagus dari investor 
asing. Ini bukti bahwa kebijakan Indonesia sudah tepat
Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa fokus 
pemerintah melakukan hilirisasi industri minerba, terutama nikel, mendapat 
respons positif dari investasi luar negeri.

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal 
Korea, dua produsen baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle Battery) 
terbesar dunia mengisyaratkan akan bergabung dengan proyek investasi senilai 20 
miliar dolar AS lebih dalam pengembangan rantai pasokan nikel di Tanah Air.

"Ini sebuah angin segar. Indonesia yang memiliki kekayaan tambang berlimpah 
untuk melakukan hilirisasi industri minerba langsung mendapat respons bagus 
dari investor asing. Ini bukti bahwa kebijakan Indonesia sudah tepat," kata 
Erick Thohir dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kementerian ESDM: Hilirisasi nikel berdampak positif bagi 
perekonomian

Baca juga: Menteri ESDM sebut hilirisasi kunci optimalkan hasil tambang

Dengan kehadiran investasi luar negeri, Erick meyakini aspek keberlanjutan akan 
terus berkembang dan Indonesia semakin kuat dalam daya saing untuk mendukung 
ketahanan energi.

Indonesia, lanjut dia, dikenal sebagai produsen dan eksportir nikel, bahan baku 
utama EV Battery, terbesar dunia yang menguasai 27 persen kebutuhan pasar 
global.

Ia mengatakan kebijakan Kementerian BUMN melakukan inovasi model bisnis dalam 
industri ini, sekaligus meningkatkan value chain nikel Nusantara yang berlimpah 
bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan, sekaligus membangun industri baterai 
lithium di dalam negeri.

Baca juga: Erick Thohir: Akuisisi Vale Indonesia penting bagi hilirisasi minerba

Baca juga: Erick: Pembelian saham Vale bagian pengembangan mobil listrik 
nasional

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020









[GELORA45] Shenzhen

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5213926/shenzhen?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

Shenzhen

Sugeng Rahardjo, - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 20:53 WIB
1 komentar
SHARE
URL telah disalin
Mantan Duta Besar RI untuk RRT (2014 – 2017) Sugeng Rahardjo
Foto: Pribadi
Jakarta -

Mendengar kata Shenzhen, saya selalu teringat pada tahun 1992 ketika 
ditempatkan di Washington DC, dan mendapatkan tugas untuk mendampingi kunjungan 
Almarhum Bapak Ali Wardhana (Mantan Menteri Keuangan dan Menko Ekuin, era 
Presiden Soeharto). Saat itu, beliau melakukan kunjungan singkat ke Washington 
D.C., setelah memberikan kuliah di Harvard University.

Dalam obrolan ringan di sela-sela makan siang, beliau menceritakan bahwa baru 
berkunjung ke Shenzhen, dan menyampaikan kekagumannya mengenai semangat untuk 
membangun dari sebuah desa nelayan yang miskin menjadi pusat perekonomian 
modern. Almarhum Bapak Ali Wardhana meyakini bahwa Shenzhen dalam waktu tidak 
terlalu lama akan menjadi pusat keuangan dan pusat industri teknologi maju.

Dua puluh tiga tahun kemudian, saya membuktikan apa yang disampaikan oleh 
Almarhum Bapak Ali Wardhana bahwa Shenzhen menjadi pusat ekonomi dan teknologi 
Tiongkok. Hal ini terjadi ketika saya mendapatkan undangan dari kantor pusat 
Huawei di Shenzhen, pada tahun 2015.
ShenzhenKota Shenzhen di tahun 1980 Foto: CMG

Dalam kunjungan tersebut, saya menyaksikan pusat Research and Development yang 
terintegrasi dan modern, dengan jumlah peneliti hampir mendekati 100.000 orang 
guna mengembangkan berbagai produk Huawei.

Dari obrolan dengan beberapa pengusaha Indonesia yang berdomisili di Shenzhen, 
mereka menyampaikan bahwa sebagai Zona Ekonomi Khusus, Shenzhen memberlakukan 
tarif pajak yang rendah untuk para investor dan kemudahan lainnya. Upah tenaga 
kerja juga tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, banyak industri berdiri di 
Shenzhen, bahkan hampir semua industri di Hong Kong telah pindah ke Shenzhen.

Setelah 40 tahun membangun, Shenzhen mengalami pertumbuhan pesat dengan 
penduduk awalnya 300.000 jiwa melonjak menjadi lebih dari 12 juta jiwa. 
Shenzhen diserbu pendatang karena menawarkan pekerjaan, biaya hidup yang masih 
terjangkau, dan fasilitas yang sangat memadai.
ShenzhenJalanan Kota Shenzhen tahun 1980 Foto: CMG

Shenzhen memiliki pelabuhan udara berarsitektur bangunan modern dengan model 
atap eksterior dan interior terminal mirip sarang madu. Bandara tidak saja 
menjadi pintu gerbang utama bagi warga asing untuk melakukan perjalanan udara, 
tetapi juga sebagai indikator kemajuan suatu kota atau daerah.

Dalam kaitan ini, kita dapat menyaksikan langsung bukti kemajuan Shenzhen 
berkat kebijakan pintu terbuka Deng Xiaoping pada tahun 1978.
ShenzhenKota Shenzen di tahun 2020 Foto: CMG

Gedung-gedung pencakar langit menjulang di Shenzhen, terutama gedung 
perkantoran dan apartemen mewah. Di Shenzhen terdapat gedung tertinggi di dunia 
599 meter yaitu Gedung Ping An Finance Center.

Gedung tinggi ini terhubung dengan properti komersial dan residensial. 
Pembangunan perumahan dan gedung perkantoran dibangun secara pesat, di 
sepanjang jalan utama.

Lebar jalan dan lalu lintas teratur di Shenzhen ibarat surga bagi siapapun yang 
tinggal di berbagai belahan dunia. Hampir tak terlihat kesemrawutan, apalagi 
terdengar bunyi klakson bersahutan. Aturan lalu lintas di Shenzhen termasuk 
ketat dan dendanya juga besar.
ShenzhenJalanan Kota Shenzhen tahun 2020 Foto: CMG

Semua keunggulan Shenzhen yang berstatus Zona Ekonomi Khusus di Tiongkok, tak 
dapat dilepaskan dari arsitek modernisasi negara itu, yaitu Deng Xiaoping.

Kebijakan pintu terbuka bagi perdagangan dan investasi asing yang secara 
konsisten dijalankan sejak pemerintahan Deng Xiaoping di akhir era 1970-an 
sampai saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, telah membawa 
perubahan penting dalam ekonomi, politik dan budaya negara berpenduduk lebih 
dari 1,4 milyar jiwa ini.


Sugeng Rahardjo, Mantan Duta Besar RI untuk RRT (2014 - 2017)

(ega/ega)










[GELORA45] Memimpin itu Menderita

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1961-memimpin-itu-menderita


 Rabu 14 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Memimpin itu Menderita 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Memimpin itu Menderita Dok.MI/Seno Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. 
'HANYA ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan 
perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku'. Itulah petikan pidato 
pembelaan proklamator kita, Bung Hatta, dalamIndonesia Vrij pada 22 Maret 1928 
di mahkamah pengadilan di Den Haag, Belanda. Di pengadilan inilah diputuskan 
bahwa Kerajaan Belanda mengganti kata Hindia Belanda menjadi Indonesia. Pesan 
penting dari pidato Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu menyiratkan 
satu hal, bahwa menjadi pemimpin itu tidak nyaman. Ia tidak saja butuh langkah 
konkret dan kerja nyata, tapi juga yang terpenting ialah pengorbanan. Tidak ada 
pemimpin hebat yang lahir di zona nyaman. Tidak ada pencapaian hebat yang 
tumbuh dari zona nyaman. Bahkan, leiden is lijden, memimpin itu menderita. 
Begitu pepatah kuno Belanda yang dikutip Mohammad Roem dalam karangannya 
berjudul Haji Agus Salim, Memimpin Adalah Menderita (Prisma No 8, Agustus 
1977). Karangan itu mengisahkan keteladanan Agus Salim. Agus Salim dikenal 
sebagai salah satu tokoh perjuangan nasional. Ia diplomat ulung dan disegani, 
tetapi sangat sederhana dansangat terbatas dari sisi materi. Jika dicermati, 
ungkapan tersebut sangat sarat makna. Memimpin itu, pada level mana pun, ialah 
amanah, bukan hadiah. Memimpin itu sacrificing, bukan demanding. Memimpin itu 
berkorban, bukan menuntut. Para pemimpin tidak boleh lupa, tak ada kemajuan 
bangsa tanpa pengorbanan kepemimpinan. Tak ada kemajuan tanpa jangkar moral 
yang andal. Pilihan-pilihan kebijakan politik dan ekonomi harus dijejakkan pada 
kesanggupan para pemimpin mengorbankan kepentingan egosentrismenya demi 
memuliakan nilai-nilai moral kenegaraan, prinsip-prinsip yang penting bagi 
orang banyak. Jangkar moral akan mengalahkan pencitraan, populisme, 
seolah-seolah membela kepentingan rakyat, tapi mengorbankan rakyat yang lain. 
Pada prinsip-prinsip itulah mestinya para pemimpin, termasuk para pemimpin di 
tingkat daerah, bersandar. Termasuk saat menghadapi berbagai tuntutan, desakan, 
keinginan sebagian kalangan untuk meninjau ulang konsensus nasional. Pemimpin 
sejati akan menimbang secara tenang dan saksama beragam muatan dalam tuntutan 
itu, alih-alih melempar langsung ke struktur di atasnya lagi. Dalam kasus 
penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah, misalnya, ada 
sebagian pemimpin daerah yang mulai goyah 'iman kepemimpinannya' dari 
prinsip-prinsip besar 'memimpin ialah menderita'. Bukan cuma satu, melainkan 
ada setidaknya 5 gubernur, 2 ketua DPRD provinsi, dan 8 bupati/wali kota. Dari 
mereka muncullah kalimat bernada 'insubordinat', meskipun mereka sejatinya 
ialah bagian dari penyelenggara negara yang berada dalam satu dirigen. Kalimat 
itu di antaranya, 'Saya sudah mendengarkan aspirasi. Memang, dirasakan 
pengesahannya terlalu cepat untuk sebuah undang-undang yang begitu kompleks dan 
begitu besar'. Ada juga yang secara 'sopan' meminta Presiden Joko Widodo untuk 
tidak buru-buru menerapkan UU sapu jagat itu. Bahasanya kira-kira seperti ini: 
'Mohon agar Bapak Presiden menunda penerapan UU Cipta Kerja hingga benar-benar 
tuntas disosialisasikan kepada publik'. Malah, ada yang secara 'telak' menolak 
konsensus yang sudah dicapai itu melalui laman Facebook pribadi dengan menulis, 
'Assalamualaikum, selamat sore, saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan 
ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan perpu yang menyatakan 
mencabut omnibus law UU Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di 
masyarakat dan tidak mustahil semakin meluas. Undang-undang yang baik harusnya 
sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat'. Sang 
gubernur secara terang benderang telah berada dalam garis berseberangan tanpa 
menyisakan 'pertanyaan batin', bukankah saya ialah bagian dari pemerintahan? 
Apakah saya tidak terseret terlampau jauh ke arah populisme dan membangun citra 
di tengah permasalahan bangsa? Bukankah undang-undang ini merupakan jawaban 
atas keluhan kami soal sulitnya mendatangkan investasi dan sulitnya menyerap 
lapangan kerja? Bukankah saya disumpah untuk tunduk pada undang-undang? 
Bukankah saya tidak berwenang menilai undang-undang? Bukankah dengan menyebut 
bahwa 'undang-undang yang baik dan benar ialah yang selaras dengan keadilan 
yang tumbuh di masyarakat', artinya saya sudah menilai sebuah instrumen yang 
tidak seharusnya saya nilai? Jalan nyaman, enak, tenang, tidak dipusingkan 
tetek bengek yang mengganggu nyenyaknya tidur, jelas bukanlah jalan pemimpin. 
Ia juga bukan jalan 'perbuatan' sebagaimana pernah digaungkan Bung Hatta. 
Sebelum larut dan terseret semakin jauh dalam badai populisme, wahai para 
pemimpin, segeralah bangun dan kembali ke kredo utama 

[GELORA45] China terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1783785/china-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb




China terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB

Rabu, 14 Oktober 2020 21:51 WIB

Suasana rapat Dewan Hak Asasi Manusia saat pidato Komisioner Tinggi PBB untuk 
Hak Asasi Manusia Michele Bachelet di kantor PBB di Jenewa, Swiss, Kamis 
(27/2/2020). Foto diambil dengan lensa mata ikan (fisheye). (REUTERS/DENIS 
BALIBOUSE)
Jakarta (ANTARA) - China terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) 
periode 2021-2023 dalam dalam sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"China menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada negara-negara anggota 
atas dukungan mereka dan selamat juga kepada negara anggota terpilih lainnya," 
kata utusan khusus China di PBB dalam pernyataan tertulis yang diterima pada 
Rabu.

Dalam pernyataan tersebut, utusan khusus China menyampaikan bahwa negaranya 
akan selalu memberikan dukungan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

China telah meraih pencapaian besar dalam pembangunan HAM sesuai dengan 
karakteristik China, demikian pernyataan tertulis utusan khusus China tersebut..

Sebelumnya, China sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, dan dalam 
kesempatan ini China berjanji akan melanjutkan penegakan multilateralisme 
sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.

China berkomitmen untuk berpartisipasi lebih mendalam pada Dewan HAM PBB 
melalui kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia dan menentang 
politisasi isu-isu hak asasi manusia dan praktik-praktik berstandar ganda dalam 
upaya pembangunan HAM yang sehat di dunia internasional.

Baca juga: Layangkan surat ke China, pakar HAM PBB kecam UU keamanan Hong Kong

Baca juga: China respons keras pernyataan ketua HAM PBB soal UU Hong Kong

Dewan HAM PBB yang didirikan pada 2006 merupakan organisasi yang mendukung dan 
bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak asasi manusia.

Lembaga di bawah PBB tersebut beranggotakan 47 negara.

Anggota Dewan HAM dipilih dalam sidang umum HAM untuk masa bakti tiga tahun dan 
hanya bisa terpilih kembali untuk satu periode.

China sudah lima kali duduk di keanggotaan Dewan HAM PBB, yakni pada 2006, 
2009, 2013, 2016, dan 2020.

Beberapa negara Barat menyoroti China sebagai negara yang bermasalah dengan 
perlindungan HAM warganya, terutama terkait isu etnis minoritas Uighur di 
daerah otonomi Xinjiang.

Baca juga: Para aktivis kecam genosida terhadap minoritas Uighur di China

Baca juga: AS pertimbangkan larangan impor kapas dari Xinjiang karena masalah 
HAM

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020









[GELORA45] Haruskah Buruh Menolak UU Cipta Kerja?

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://mediaindonesia.com/read/detail/352802-haruskah-buruh-menolak-uu-cipta-kerja


Rabu 14 Oktober 2020, 20:05 WIB 

Haruskah Buruh Menolak UU Cipta Kerja? 

Zenwen Pador, Advokat, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hukum Indonesia 
(eLSAHI) | Opini 

  Haruskah Buruh Menolak UU Cipta Kerja? Dok.pribadi Zenwen Pador BURUH dari 
berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di banyak kota dan daerah di 
Indonesia sebagai wujud penolakan atas disetujuinya RUU Cipta Kerja oleh DPR 
pada 5 Oktober 2020. Salah satu organisasi pekerja yang menolak dan memotori 
aksi unjuk rasa di beberapa daerah adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI). Setidaknya ada 7 (tujuh) alasan penolakan KSPI, antara lain RUU Cipta 
Kerja dinilai menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah 
minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
dan outsourcing (alih daya) yang tidak ada batas waktu (seumur hidup). Alasan 
berikutnya adalah pengaturan jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas, 
penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti, serta terancam hilangnya jaminan 
pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup. Benarkah UU Cipta 
Kerja sangat merugikan buruh dan sebaliknya sangat menguntungkan pengusaha? 
Pekerja kontrak UU Cipta Kerja memang mengubah aturan mengenai pekerja kontrak. 
Dalam Perubahan Pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 diatur bahwa perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut 
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. 
Kriterianya adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, 
pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 
lama, bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan atau pekerjaan yang 
jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Namun, pasal ini 
menegaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan 
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Bila tidak memenuhi ketentuan kriteria 
tersebut, demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja 
tetap. Perubahan norma lebih mengedepankan kepada syarat PKWT, bukan kepada 
jangka waktu yang sebelumnya maksimal 2 tahun dan boleh diperpanjang selama 1 
tahun, sebagaimana dicantumkan pasal lama. Dalam UU Cipta Kerja untuk jangka 
waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. Artinya ada pemahaman bahwa tidak selalu pekerjaan 
yang termasuk kriteria PKWT itu maksimal harus selesai dalam jangka waktu 3 
tahun sebagaimana dibatasi dalam UU No. 13 tahun 2003. Bisa jadi syarat-syarat 
pekerjaan dimaksud penyelesaiannya lebih dari dari 3 (tiga) tahun atau malah 
bisa juga lebih cepat, sehingga akan lebih fleksibel kalau diatur dengan 
peraturan pemerintah. Namun demikian UU Cipta Kerja menambahkan aturan baru 
bagi PKWT. Aturan itu ialah kewajiban membayar konpensasi bagi pengusaha sesuai 
masa kerja sebagaimana dimuat dalam aturan baru yaitu Pasal 61A, yang 
menegaskan dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pengusaha wajib 
memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerjanya. 
Pekerja alih daya Dalam perubahan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja 
mengatur hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh, yang 
dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 
baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu. Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat 
kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab 
perusahaan alih daya. Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maka 
perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak 
bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan 
sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Selanjutnya UU Cipta Kerja juga 
menegaskan bahwa perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Bila dicermati, 
dalam UU Cipta Kerja, pekerja alih daya wajib mempunyai hubungan kerja dengan 
perusahaan alih daya bukan dengan perusahaan pemakai tenaga kerja, baik PKWT 
maupun PKWTT. Bila perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian 
perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Sebelumnya 
pekerja alih daya memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja dan biasanya 
PKWT bukan dengan dengan perusahaan alih daya. Dengan demikian UU 

[GELORA45] MK bukan Keranjang Sampah

2020-10-14 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2141-mk-bukan-keranjang-sampah



 Rabu 14 Oktober 2020, 05:00 WIB 

MK bukan Keranjang Sampah 

Administrator | Editorial 

  RUANG demokrasi dan konstitusi jelas sama pentingnya. Demokrasi yang sehat 
akan melahirkan konstitusi yang berkualitas. Konstitusi ialah rambu untuk 
menjaga kemurnian demokrasi. Demokrasi mestinya bukan hanya lewat proses 
formal, seperti pemilu. Demokrasi jalanan alias demonstrasi tidak lebih kerdil 
nilainya sehingga dijamin sepenuhnya oleh konstitusi. Meski demikian, 
demonstrasi di masa pandemi bisa berpotensi menjadi klaster baru covid-19. 
Karena itulah, muncul anjuran untuk menghentikan demonstrasi terkait UU Cipta 
Kerja. Jauh lebih elok bila penolakan atas UU Cipta Kerja disalurkan melalui 
uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Anjuran itu datang dari Presiden Joko 
Widodo. Ia meminta masyarakat yang keberatan dengan UU Cipta Kerja untuk 
mengajukan gugatan ke MK. "Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta 
Kerja, silakan ajukan uji materi ke MK," kata Presiden dalam konperensi pers 
virtual, Jumat (9/10). Harus tegas dikatakan bahwa anjuran untuk melakukan uji 
materi ke MK sama sekali bukan bertujuan menjadikan lembaga itu sebagai tong 
sampah, yang menjauhkan kodratnya sebagai penjaga konstitusi. Putusan MK, 
sesuai UUD 1945, bersifat final, selain pertama dan terakhir. Patut 
diapresiasi, kendati UU Cipta Kerja belum diteken Presiden, sudah dua gugatan 
dilayangkan ke MK. Permohonan pertama diajukan oleh dua orang pekerja yang 
menggugat pasal-pasal terkait perjanjian kerja waktu tertentu, pesangon, dan 
pengupahan yang layak. Permohonan kedua diajukan sebuah serikat pekerja dengan 
tuntutan hampir serupa. Publik perlu memberikan kepercayaan penuh kepada MK 
untuk menguji dengan penuh kemandirian tanpa dipengaruhi kekuasaan. Sejauh ini, 
MK layak diberi kepercayaan. Sejak berdiri pada 2003 hingga Desember 2019, MK 
menerima 3.005 permohonan, yang mayoritas, 1.317 perkara, merupakan pengujian 
terhadap UU. Dari permohonan yang diputus itu, sebanyak 397 perkara atau 
sekitar 13,93% dikabulkan. Sisanya, 1.005 perkara (45,81%) ditolak, dan lainnya 
tidak bisa diterima. Meski MK punya kewenangan menguji konstitusionalitas 
produk legislasi, pembuat undang-undang tetap dituntut untuk menggunakan 
kebijakan politik legislasi dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Karena 
itu, dalam rangka menciptakan produk legislasi yang lebih baik, pembahasan 
undang-undang hendaknya lebih transparan melalui partisipasi masyarakat 
sehingga menciptakan koherensi antara undang-undang dan kepentingan rakyat. 
Semakin banyak produk legislasi yang ditolak masyarakat dan bermuara di MK, 
tentu menjadi perhatian serius DPR dan pemerintah. Jangan-jangan, selama ini, 
ada yang salah dalam kebijakan politik legislasi. Publik hendaknya mengawal 
sungguh-sungguh proses uji materi UU Cipta Kerja di MK ketimbang berjuang di 
jalanan. Demokrasi jalanan bisa ditunggangi kepentingan politis. Apalagi, sudah 
ada pejabat pemerintah yang menuding demonstrasi UU Cipta Kerja ditunggangi 
pihak tertentu. Jauh lebih elok bila pemerintah dengan segala kewenangan 
konstitusionalnya mengusut pihak-pihak yang disebut menunggangi daripada 
menuding tanpa bukti walaupun pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang 
yang mesti diproses sampai di pengadilan. Tugas bersama-sama untuk menjaga 
tegaknya demokrasi dan konstitusi sehingga MK bukan keranjang sampah.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2141-mk-bukan-keranjang-sampah










[GELORA45] Kepala Daerah Menerabas Etika

2020-10-13 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2140-kepala-daerah-menerabas-etika



Selasa 13 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Kepala Daerah Menerabas Etika 

Administrator | Editorial 

  TIDAK hanya kalangan buruh, mahasiswa, dan pelajar, Undang-Undang Cipta 
Kerja yang pekan lalu disahkan DPR juga mendapat resistensi dari sejumlah 
kepala daerah. Bahkan ada yang terang-terangan menolak dan meminta Presiden 
mengeluarkan perppu untuk membatalkannya. Pengesahan UU Cipta Kerja sebagai 
undang-undang sapu jagat guna mengurai benang kusut yang selama ini membelit 
dunia usaha memang sudah diprediksi tak akan mulus. UU itu diyakini akan menuai 
penolakan, terutama dari kaum pekerja sebagai pihak yang paling berdampak. 
Unjuk rasa yang kemudian pecah setelah DPR mengetok palu pengesahan UU Cipta 
Kerja dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu pun sudah diduga sebelumnya. 
Menolak keputusan politik dengan berunjuk rasa sah-sah saja di negara 
demokrasi. Sikap itu bisa dipahami, tetapi sulit diterima ketika demonstrasi 
dipaksakan di tengah pandemi korona. Apalagi, ketika unjuk rasa kemudian 
menjelma menjadi amuk massa. Yang juga sulit untuk diterima ialah sikap 
sejumlah pejabat daerah yang menolak UU Cipta Kerja. Setidaknya ada lima 
gubernur dan dua ketua DPRD yang tidak setuju terhadap undang-undang itu. 
Memang, tidak semua dari mereka terang-terangan berdiri berseberangan dengan 
pusat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, misalnya, sekadar 
menjadi penyambung lidah demonstran. Merekaber kirim surat kepada Presiden 
Jokowi perihal penolakan pengunjuk rasa. Namun, ada pula kepala daerah yang 
dengan tegas meminta Presiden menganulir UU Cipta Kerja dengan menerbitkan 
peraturan pemerintah peng ganti undang-undang. Itulah yang antara lain 
dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Gubernur Sumatra Barat Irwan 
Prayitno. Kendati beda pendapat dan lain sikap jamak di negara demokrasi, 
penolakan kepala daerah terhadap kebijakan pusat terkait dengan isu-isu 
strategis jelas tidak elok. Bukankah UU menggariskan bahwa gubernur merupakan 
kepanjangan pusat yang semestinya mengawal kebijakan pusat selama kebijakan itu 
baik untuk kemaslahatan rakyat? Meminta Presiden mengeluarkan perppu untuk 
membatalkan UU Cipta Kerja sama saja memintanya mengkhianati etika bernegara. 
RUU Cipta Kerja merupakan inisiatif pemerintah, sehingga amat tidak patut jika 
kemudian Presiden menganulirnya setelah disahkan menjadi UU oleh DPR. Kita 
khawatir, penolakan sejumlah kepala daerah terhadap UU Cipta Kerja itu juga 
akibat disinformasi atau hoaks seperti yang ditunjukkan sebagian demonstran. 
Lebih tidak patut lagi jika penolakan itu dipicu ketakutan akan berkurangnya 
kekuasaan mereka dalam perizinan usaha di daerah yang harus diakui selama ini 
menjadi sumber pemasukan. Isu resentralisasi memang cukup mengemuka di tengah 
pro dan kontra UU Cipta Kerja. Menguar kabar bahwa dengan UU Cipta Kerja, 
kewenangan pemerintah daerah perihal izin usaha di daerah akan diambil alih 
pusat. Karena itulah, Presiden Jokowi sengaja mengklarifikasi saat rapat 
terbatas secara virtual dengan para kepala daerah. Jokowi menegaskan tidak ada 
resentralisasi. Perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah 
daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria(NSPK) yang ditetapkan 
pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah. 
Yang ada dalam UU Cipta Kerja ialah penyederhanaan, standardisasi, dan 
pemberian batas waktu agar perizinan tak bertele-tele seperti yang dikeluhkan 
para investor selama ini. Artinya, tiada alasan bagi kepala daerah untuk 
menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan. Sebagai bagian dari pemerintah, 
kepala daerah harus menjalankan dan mengamankan kebijakan pemerintah. 
Menyampaikan aspirasi rakyat memang baik, tapi jangan mengatasnamakan suara 
rakyat di balik suara pribadi. Tak kalah penting, etika bernegara harus tetap 
dijaga.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2140-kepala-daerah-menerabas-etika









[GELORA45] Beruntung Punya Bahasa Indonesia

2020-10-13 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5212075/beruntung-punya-bahasa-indonesia?tag_from=wp_cb_kolom_list




Sentilan Iqbal Aji Daryono

Beruntung Punya Bahasa Indonesia

Iqbal Aji Daryono - detikNews

Selasa, 13 Okt 2020 17:07 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Kolomnis - Iqbal Aji Daryono (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -

"Apakah kalian siap berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Apakah kalian 
siap membawa bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dihormati di dunia?"

"Siaaap!"

Di forum itu, para mahasiswa tampak bersemangat sekali menjawab pertanyaan 
seorang pembicara. Mereka berteriak mantap seakan-akan yakin sepenuhnya bahwa 
nasib bahasa Indonesia ada di tangan mereka.

Dialog dahsyat itu terjadi di hadapan saya tepat dua tahun silam di sebuah kota 
di pantai utara Pulau Jawa. Hari itu saya datang ke suatu ajang perayaan Bulan 
Bahasa. Oktober memang ditetapkan sebagai Bulan Bahasa. Konon karena di bulan 
ini Sumpah Pemuda dideklarasikan, sedangkan di Sumpah Pemuda ada pengakuan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Saya sangat menghormati semangat para mahasiswa itu. Namanya juga anak-anak 
muda. Tapi diam-diam saya menggerutu sambil bertanya-tanya, sejak kapan sebuah 
bahasa mencapai puncak kejayaannya hanya gara-gara dipakai secara baik dan 
benar?

Bahwa proses sejarah pengakuan sebuah bahasa persatuan wajib dihargai, saya 
sepakat. Bahwa belakangan terbukti bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan 
nasional paling sukses sedunia, saya juga setuju (setidaknya Ben Anderson 
mengatakan demikian, dan mustahil saya berani berbeda pendapat dengan Ben). 
Tetapi, membayangkan kejayaan sebuah bahasa pada level dunia hanya dari 
ketertiban penggunaannya saja rasa-rasanya ilusi belaka.

Coba sekarang lihat saja dari pengalaman yang paling gampang diakses. Tiap kali 
Anda nonton film Hollywood, apakah Anda menyaksikan penggunaan bahasa Inggris 
yang baik dan benar sesuai dengan standar TOEFL dan IELTS? Saya tidak percaya. 
Lalu bagaimana bisa bahasa Inggris jadi bahasa yang paling berwibawa di dunia?

Dominasi manusia-manusianya adalah kata kuncinya. Para penutur bahasa Inggris, 
yakni Sekutu Amerika-Britania menjadi pemenang Perang Dunia II. Setelah itu, 
kekuasaan ekonomi global mereka menggurita, menyebar ke setiap sudut dunia, 
bersama ekspansi budaya lewat film dan lain-lain yang juga luar biasa.

Hasilnya kita tahu, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional paling perkasa. 
Karena apa? Ya karena dominasi para penuturnya dalam medan ekonomi, politik, 
dan budaya. Bukan karena kedisiplinan mereka dalam berbahasa Inggris yang baik 
dan benar.

Gejala serupa sudah pernah terjadi ratusan tahun sebelumnya ketika kekuasaan 
Kekaisaran Romawi menyebar di mana-mana. Jumlah penutur bahasa Latin itu 
sedikit. Tapi untuk menjalankan kekuasaan, Romawi menggunakan bahasa Latin di 
setiap jalur administrasi pemerintahan mereka. Maka, kuatlah bahasa Latin pada 
zamannya.

Dua milenium setelah masa kejayaan Julius Caesar, saya masuk kuliah dan memilih 
jurusan Sastra Jepang. Saya tidak tahu apakah orang-orang Jepang berbahasa 
Jepang dengan baik dan benar ataukah tidak. Yang jelas, waktu itu saya 
mendapatkan gambaran bahwa tentakel industri-industri Jepang menyebar di 
Indonesia, ada banyak peluang untuk jadi buruh mereka, dan karena itulah 
kemampuan berbahasa Jepang menjadi salah satu alat terpentingnya.

(Bahwa kemudian saya lulus tanpa bisa bahasa Jepang, tolong soal itu janganlah 
terlalu dibesar-besarkan.)

Belakangan, pola yang sama terjadi pula pada bahasa Mandarin. Setelah bahasa 
Inggris, tren belajar bahasa asing di dunia berkembang ke bahasa Mandarin. 
Kenapa? Apakah orang-orang Tiongkok menuturkan bahasa Mandarin dengan baik dan 
benar? Saya tidak tahu. Tapi kok rasanya lebih masuk akal melihat ekspansi 
ekonomi China di seluruh dunia sebagai alasannya. Dengan demikian, siapa pun 
yang belajar bahasa Mandarin berharap bisa membuka banyak peluang baru untuk 
mengakses celah-celah kesempatan ekonomi bersama imperium bisnis China.

Saya jadi ingat cerita, dulu kala di Australia bahasa Indonesia diajarkan 
secara cukup masif. Tentu saja karena komunikasi budaya dengan negara tetangga, 
Indonesia, sangat diperlukan. Apalagi pada masanya Indonesia relatif disegani 
oleh Australia. Namun, 2019 lalu, muncul kejadian sekolah di Canberra 
menghapuskan pelajaran bahasa Indonesia setelah bahasa kita itu diajarkan 
selama 40 tahun.

Kejadian itu bersamaan dengan meningkatnya tren pengajaran bahasa Mandarin di 
sana. Sejak lebih dari satu dekade terakhir, sekolah-sekolah di Australia 
semakin gencar menyelenggarakan sekolah bilingual alias dwibahasa, dengan 
bahasa pengantar Inggris dan Mandarin.

Dari dua fakta itu saja sudah terlihat gejala apa yang sedang terjadi. Tepat 
sekali, Indonesia lambat laun dilupakan karena semakin kehilangan wibawa, 
sementara China berada pada posisi sebaliknya.

Dengan pemahaman peta besar seperti 

[GELORA45] Kapitalis

2020-10-13 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1960-kapitalis




Selasa 13 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Kapitalis 

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Kapitalis MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. SUNGGUH malang 
bangsa ini. September lalu, bersamaan dengan ‘peringatan’ Gerakan 30 September, 
bangsa ini dikatakan disusupi komunis. Pada Oktober ini, katanya, giliran 
kapitalis yang menyusupi kita. Bulan depan entah ideologi apa pula yang 
menyusupi bangsa ini. Disahkannya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja kiranya 
yang memunculkan anggapan bangsa ini disusupi kapitalis atau kapitalisme. 
Undang-undang ini, katanya pula, hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan 
buruh. Bila undang-undang ini, katakanlah, menguntungkan buruh dan merugikan 
pengusaha, apakah bangsa ini dikatakan disusupi sosialis atau sosialisme? 
Baiklah, kita bahas ‘tudingan’ omnibus law Cipta Kerja sangat kapitalis. 
Berdasarkan penjelasan pemerintah, undang-undang ini menyederhanakan birokrasi 
perizinan dan mengurangi potensi korupsi demi menarik investasi dan menyerap 
tenaga kerja tanpa mengabaikan hak-hak buruh. Menyederhanakan izin berusaha 
untuk menarik investasi dikatakan hanya menguntungkan pengusaha, menumbuhkan 
oligarki. Ini jelas-jelas kapitalis, kata sebagian penentang Undang-Undang 
Cipta Kerja. Akan tetapi, investasi itu bakal menyerap tenaga kerja. Sebagian 
angkatan kerja yang setiap tahun bertambah 2 juta sampai 3 juta akan mendapat 
pekerjaan. Sebagian pengangguran yang berjumlah 7 juta bakal terserap dunia 
usaha. Belum lagi perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipermudah 
yang akan mencetak pengusaha baru serta menyerap tenaga kerja pula. Apa yang 
seperti ini masih disebut kapitalis juga sehingga mesti ditolak? Undang-Undang 
Cipta Kerja, kata pemerintah, menciptakan iklim berusaha yang membuat investor 
betah di Indonesia, tidak memindahkan pabriknya ke negara lain. Buruh jadi bisa 
bertahan bekerja, tidak kehilangan pekerjaan. Apalagi, Undang-Undang Cipta 
Kerja tetap mengatur hak-hak buruh. Apa yang seperti ini masih disebut 
kapitalis juga sehingga harus ditolak? Satu ukuran lain omnibus law Cipta Kerja 
dikatakan sangat kapitalis, menurut para penentangnya, ialah dihapusnya 
kewajiban mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dari 
undang-undang demi menarik investasi. Kapitalis sering dituding mengeksploitasi 
alam sampai lingkungan rusak berantakan. Padahal amdal tetap ada, tetapi 
disesuaikan dengan ukuran dan jenis usaha. Masa persyaratan amdal untuk 
mendirikan UMKM disamakan dengan pabrik otomotif? Apakah undang-undang yang 
mencoba tetap menjaga lingkungan hidup dikatakan kapitalis sehingga harus 
ditolak? Taruhlah negara kita jadi kapitalis karena mengesahkan omnibus law 
Undang-Undang Cipta Kerja. Negara-negara kapitalis faktanya lebih bisa 
menyejahterakan buruh. Buruh di Korea Selatan yang kapitalis lebih makmur jika 
dibandingkan dengan buruh di Korea Utara yang komunis. Di sejumlah negara 
kapitalis, seperti di negara-negara Skandinavia, kesenjangan ekonomi relatif 
kecil. Di sana terjadi distribusi kekayaan secara lebih merata. Ada keadilan 
sosial di sana. Di negara-negara komunis ada keadilan juga, sama rata sama 
rasa, tetapi sama-sama susah, rata-rata miskin. Betul Tiongkok dan Vietnam 
negara komunis yang relatif makmur. Akan tetapi, negara-negara ini casing saja 
yang komunis, sedangkan praktik ekonomi keduanya sangat kapitalis. Jawaharlal 
Nehru yang pernah menjabat Perdana Menteri India mengingatkan kekuatan 
masyarakat kapitalis, jika dibiarkan, cenderung membuat orang kaya makin kaya 
dan yang miskin kian miskin. Sosialisme dan kaum sosialis mesti mengingatkan 
kapitalisme dan kaum kapitalis untuk membangun mekanisme pencapaian kesetaraan 
dan keadilan sosial. Boleh jadi keadilan sosial di sejumlah negara Skandinavia 
tercipta karena sosialisme dan kaum sosialis senantiasa mengingatkan. Buruh dan 
kelompok penekan lainnya kiranya selama masa pembahasan omnibus law Cipta Kerja 
telah mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak cuma mengakomodasi kepentingan 
pengusaha supaya undang-undang itu tidak terlalu kapitalis, tetapi juga 
mengakomodasi kepentingan sosial buruh. Pemerintah dan DPR memenuhi itu semua. 
Akan tetapi, mengapa buruh, mahasiswa, dan kelompok lain masih menolak omnibus 
law Undang-Undang Cipta Kerja? Pejabat pemerintah mengatakan karena buruh 
termakan hoaks. Aparat penegak hukum mengatakan karena ada yang menggerakkan. 
Negara kapitalis Jerman mereformasi ketenagakerjaan melalui undang-undang 
ketenagakerjaan. Meski awalnya mendapat tantangan dan tentangan dari para 
buruh, undang-undang ketenagakerjaan itu dalam jangka panjang sukses mengurangi 
tingkat pengangguran di Jerman. Buruh akhirnya menerimanya karena undang-undang 
itu memenuhi hak-hak buruh dan semua pemangku kepentingan. Kita berharap yang 
terjadi di Jerman juga terjadi di Indonesia.

Sumber: 

[GELORA45] Mata Air, Air Mata

2020-10-13 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5212095/mata-air-air-mata?tag_from=wp_cb_kolom_list




"Common Sense" Ishadi SK

Mata Air, Air Mata

Ishadi SK - detikNews

Selasa, 13 Okt 2020 19:00 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
ishadi sk
Ishadi SK
Jakarta -

Saya menulis tentang mata air terinspirasi acara Pangeran Punce Wakil Pemimpin 
Redaksi di CNBC dalam program wawancara dengan Corine Tap, CEO Danone-Aqua. 
Program selama satu jam itu telah memberi gambaran lengkap tentang apa dan 
bagaimana AMDK (Air Mineral Dalam Kemasan) di Indonesia.

Awal sejarah AMDK itu tahun 1976 Tirto Utomo wartawan sekaligus aktivis 
organisasi olahraga internasional, ketika itu hendak bertemu Raymond Todd 
pimpinan perusahaan Amerika Serikat. Pertemuan ditunda karena istri Raymond 
terkena gangguan pencernaan setelah minum air bersih yang dimasak. Peristiwa 
itu mendorong Tirto Utomo untuk mulai memproduksi air dalam kemasan yang telah 
dimurnikan.

Setelah melakukan riset di berbagai negara khususnya Thailand, pada Februari 
1973 Tirto merasa siap mendirikan PT Aqua Golden Missisippi yang memproduksi 
air kemasan pertama di Indonesia.

Usaha awalnya berjalan baik. Namun 10 tahun kemudian menghadapi kesulitan modal 
untuk mengembangkan usaha. Tahun 1987 Tirto Utomo memutuskan menggandeng grup 
Danone perusahaan makanan dan air mineral terbesar di Eropa. Lewat dialog 
panjang disepakati pembagian saham grup Danone 79% sementara Aqua Tirto Utomo 
21% dengan nama baru Danone Aqua.

Dalam waktu singkat didorong oleh penyertaan modal yang besar, Danone Aqua 
tumbuh dan menguasai pangsa pasar AMDK di Indonesia. Menurut Pangeran Punce, 
tahun 2019 pangsa pasar AMDK seluruh Indonesia mencapai 30 milyar liter per 
tahun. Jumlah produksi AMDK terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan AMDK juga 
sudah mengekspor ke beberapa negara Asia Tenggara diantaranya Malaysia, 
Thailand, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.

AMDK di Indonesia merupakan bisnis yang amat cepat berkembang atas dasar dua 
alasan, pertama jumlah penduduk yang sangat besar. Kedua adanya sumber mata air 
yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Sementara itu Danone Aqua dalam waktu 
10 tahun sudah menguasai pasar utama di Pulau Jawa dan Bali serta seluruh 
wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada waktu yang bersamaan 
sudah dibangun beberapa pabrik di Jawa dan Bali.

Bisnis air memang amat sangat menguntungkan, karena tidak memerlukan pengolahan 
yang sulit. Sejak 10 tahun terakhir sudah menemukan system kemasan yang sangat 
efektif. Yaitu penemuan kemasan air di dalam galon 19 liter, yang menjadi 
produk unggulan para industri air minum karena mudah dikirim, lebih murah dan 
mudah didistribusikan ke hampir semua rumah maupun gedung perhotelan 
menggunakan gallon besar seperti itu. Karena sedemikian mudah membuat AMDK, 
terdapat 2.000 pabrik kecil di desa-desa hingga kampung seluruh Indonesia.

Masalah air tidak hanya air mineral saja, namun juga air untuk rumah tangga. 
Tidak mudah memang untuk mengembangkan jaringan air untuk kebutuhan sehari-hari 
di rumah-rumah berbagai kota. Salah satu sistem pengairan perkotaan terbaik 
adalah Surabaya. Di Surabaya pengelolaan air untuk rumah tangga yang dibuat 
oleh PDAM termasuk yang terbaik di seluruh Indonesia; Wali Kota Tri Rismaharini 
dengan cerdas berhasil merekrut Dirut PDAM Surabaya yang terbaik bernama 
Mujiaman.

Saya terkesan dengan temuan Ibu Risma berhasil merekrut Mujiaman. Pada podcast 
Dahlan Iskan, diceritakan secara panjang lebar bagaimana caranya Ibu Risma 
merekrut Mujiaman yang selama tiga tahun sebelumnya gagal untuk merekrut 
seorang Dirut PDAM yang mumpuni. Mujiaman sebelumnya merupakan lulusan terbaik 
Institut Teknologi Surabaya (ITS). Ia bekerja pertama kali dengan perusahaan 
Jepang, lima tahun kemudian ia bekerja di perusahaan milik Amerika Serikat 
selama dua puluh tahun. Sampai kemudian, kepincut Bu Risma.

Hanya dalam waktu tiga tahun Mujiaman bisa membuat Surabaya memiliki sistem 
saluran air PDAM terbaik di Indonesia dengan membangun jaringan PDAM ke semua 
rumah tangga, perkantoran, bangunan dan pertokoan se-Surabaya. Sebagai 
ilustrasi, sebelumnya di sepanjang rel kereta api tidak boleh ada pipa air. 
Sehingga setiap rumah di sepanjang kawasan tersebut harus menyisakan uang 
600.000 rupiah per bulan hanya untuk membeli air kebutuhan rumah tangga.

Mujiaman kemudian menemukan bahwa ada celah peraturan hukum untuk membangun 
jaringan pipa air di sepanjang rel di dalam kota. Hasilnya, 10.000 orang yang 
bertahun-tahun harus membeli air dengan harga mahal berubah menjadi sistem 
pengalihan air PDAM yang jauh lebih murah.

Mujiaman sekarang sudah tidak lagi bekerja sebagai Dirut PDAM Surabaya, namun 
dia meninggalkan legacy berupa sistem perairan perumahan dan bangunan terbaik 
di Indonesia yang bisa dinikmati oleh semua penduduk Surabaya dan sekitarnya.

Ishadi SK Komisaris Transmedia

(mmu/mmu)
mata air
air kemasan
air mineral










[GELORA45] Bahlil: Besok draf final UU Cipta Kerja diserahkan ke pemerintah

2020-10-13 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1781077/bahlil-besok-draf-final-uu-cipta-kerja-diserahkan-ke-pemerintah




Bahlil: Besok draf final UU Cipta Kerja diserahkan ke pemerintah

Selasa, 13 Oktober 2020 17:35 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia . 
ANTARA/Twitter @bkpm/pri. (ANTARA/Twitter @bkpm)
InsyaAllah draf itu sudah final
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil 
Lahadalia mengatakan draf final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja 
kemungkinan akan diserahkan DPR RI kepada pemerintah  pada Rabu 14 Oktober 2020.

"Mungkin besok DPR akan menyerahkan itu (draf UU Cipta Karya) kepada eksekutif. 
Dan InsyaAllah draf itu sudah final," kata Bahlil Lahadalia dalam webinar 
mengenai kewenangan daerah dalam investasi, Selasa.

Kendati demikian Bahlil Lahadalia meminta agar draf final UU yang terdiri atas 
15 bab, 174 pasal, 11 klaster dan akumulasi dari 76 UU itu tidak disebarluaskan 
sebelum diserahkan secara resmi ke pemerintah.

Baca juga: DPR: Tenggang waktu penyampaian draf UU Cipta Kerja 14 Oktober 2020

Mantan Ketua Umum Hipmi itu menuturkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untuk 
memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Ia menyebut saat ini ada 
pasokan tenaga kerja eksisting yang mencapai 7 juta orang, ditambah dengan 
angkatan kerja per tahun tamatan SMA dan perguruan tinggi sebanyak 2,9 juta 
orang.

Di sisi lain kondisi COVID-19 telah membuat 3,5 juta orang yang terdaftar di 
BPJS Ketenagakerjaan harus kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Tapi hitungan dari Kadin dan Hipmi itu kurang lebih sekitar 5-6 juta orang 
(korban PHK). Sehingga total sekarang ada sekitar 15 juta tenaga kerja. 15 juta 
inilah yang sekarang kita harus siapkan lapangan pekerjaan," kata Bahlil 
Lahadalia.

Baca juga: Menko Airlangga: Kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak

Pemerintah sendiri berdasarkan UU wajib menyiapkan lapangan kerja bagi ke 15 
juta penduduk itu. Namun, menurut Bahlil, perlu ada terobosan menciptakan 
lapangan pekerjaan melalui investasi karena ke 15 juta tenaga kerja itu tidak 
mungkin seluruhnya terserap menjadi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, atau 
TNI/Polri.

"Maka, harus lakukan terobosan. Terobosan ini tidak lain dan tidak bukan adalah 
dengan mendatangkan investasi untuk penanaman modal. Tapi penanaman modal ini 
jangan diartikan hanya untuk yang besar-besar saja. Perintah bapak Presiden, 
bahwa UMKM itu harus diurus. Tidak hanya asing tapi juga dalam negeri," ujar 
Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Akademisi: UU Cipta Kerja bagus, beri kesempatan UMKM berkembang

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020









[GELORA45] Irigasi Kering Tiga Tahun, Petani Andalkan Sumur Dangkal

2020-10-13 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/352490-irigasi-kering-tiga-tahun-petani-andalkan-sumur-dangkal



Selasa 13 Oktober 2020, 20:06 WIB 

Irigasi Kering Tiga Tahun, Petani Andalkan Sumur Dangkal

 Gabriel Langga | Nusantara 

  Irigasi Kering Tiga Tahun, Petani Andalkan Sumur Dangkal MI/Gabriel Langga 
. AKIBAT musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Sikka, Nusa 
Tenggara Timur, jaringan irigasi air di sekitar lahan petani menjadi kering. 
Untuk itu, sejumlah petani di Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, 
memanfaatkan sumur dangkal untuk pengairan di sawah. Salah satu petani, Wati, 
mengatakan seluruh irigasi yang mengalirkan air ke persawahan tidak berfungsi 
lagi. "Awalnya kita di sini mengandalkan air dari saluran irigasi yang dibangun 
pemerintah. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah lama irigasi air tidak 
berfungsi. Air sudah tidak ada lagi di irigasi itu. Ini diakibatkan kemarau 
panjang sehingga tidak ada air," papar Wati saat ditemui Media Indonesia, 
Selasa (13/10). Selama ini para petani itu hanya mengandalkan sumur dangkal. 
Mereka harus menyediakan pompa agar airnya bisa dialirkan ke persawahan. 
"Hampir semua petani di sini menggunakan sumur dangkal. Biaya operasional pompa 
cukup besar agar air dapat dialirkan ke lahan-lahan kami. Apalagi kalau pompa 
rusak, mau tidak mau, kami mengeluarkan biaya untuk memperbaikinya," ucap Wati. 
Saat ini hampir seluruh petani menanam sayur. Hal yang sama juga disampaikan 
Hartono. Sudah tiga tahun terakhir ini mereka mengalami kekeringan sehingga 
banyak tanaman, seperti padi dan jagung, mengalami gagal panen. Dia 
menyampaikan sumur dangkal hanya bisa digunakan untuk beberapa petak sawah. 
Bila semua petak ditanam sayur, kebutuhan air menjadi besar sehingga berimbas 
pada biaya operasional. Ia mengaku sumur dangkal itu merupakan bantuan dari 
pemerintah kepada kelompok petani. Selain itu, ada sumur dangkal yang 
dikerjakan secara pribadi oleh petani. (OL-14)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/352490-irigasi-kering-tiga-tahun-petani-andalkan-sumur-dangkal










[GELORA45] Cerita Subandi Dipiting Satpol PP, Berontak Karena Hidupi 5 Anak Yatim

2020-10-12 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5210952/cerita-subandi-dipiting-satpol-pp-berontak-karena-hidupi-5-anak-yatim?tag_from=wp_nhl_22




Cerita Subandi Dipiting Satpol PP, Berontak Karena Hidupi 5 Anak Yatim

Esti Widiyana - detikNews

Senin, 12 Okt 2020 21:45 WIB
6 komentar
SHARE
URL telah disalin
subandi
Subandi (Foto: Esti Widiyana)
Surabaya -

Video Satpol PP Surabaya bertindak kasar kepada pria bernama Subandi (38) yang 
tak mengenakan masker dengan benar viral di medsos. Seperti apa kronologi versi 
Subandi?

Subandi mengatakan sebelum kejadian itu, ia duduk dan beristirahat sejenak, 
karena depo air isi ulang tempatnya bekerja sedang sepi. Ia pun menurunkan 
maskernya ke dagu dan tiba-tiba ada operasi dari tim swab hunter yang langsung 
menemuinya.

"Waktu itu duduk karena pas sepi. Maskernya saya diturunin, terus ada operasi 
dan saya langsung ditarik suruh ikut. Cuma saya tidak mau, berat kerjaan karena 
nggak ada yang jaga," cerita Subandi saat ditemui di rumahnya di Jalan Jojoran 
gang IV, Senin (12/10/2020).

Saat itu, Subandi bukan hendak menolak, tetapi ia harus meminta izin terlebih 
dulu kepada pemilik depo. Tetapi petugas terus menariknya dan akhirnya Subandi 
memberontak hingga pemilik depo keluar sambil menghadang.
Baca juga:
Viral Satpol PP Surabaya Bentak dan Piting Warga Tak Pakai Masker

Petugas pun saat itu tidak memberikan peringatan terlebih dulu kepada Subandi. 
Tim swab hunter langsung menarik untuk hendak membawanya ke Puskesmas Mojo 
untuk dilakukan tes swab guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Saya berontak menolak karena tidak ada yang menunggu (depo). Lalu pas 
rame-rame, bos saya keluar. Ngingetin enggak, langsung ngajak dan akhirnya 
tarik-tarikan," kata Subandi.

Tetapi tidak ada pikiran negatif Subandi atas tindakan Satpol PP yang 
menariknya sampai memiting di mobil patroli. Dia juga menyadari kesalahannya 
karena tidak mengenakan masker dengan benar.

"Udah nggak kepikiran ke situ (atas tindakan petugas), yang penting selesai dan 
kembali bekerja. Otot-ototaan ya karena kerjaan. Ya mungkin caranya mereka 
seperti itu, saya juga sih yang salah. Nggak sepenuhnya salah Satpol PP, mereka 
juga menjalankan tugas," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


===





https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5210952/cerita-subandi-dipiting-satpol-pp-berontak-karena-hidupi-5-anak-yatim/2



Cerita Subandi Dipiting Satpol PP, Berontak Karena Hidupi 5 Anak Yatim

Esti Widiyana - detikNews

Senin, 12 Okt 2020 21:45 WIB
6 komentar
SHARE
URL telah disalin
subandi
Subandi (Foto: Esti Widiyana)

Namun suasana bersitegang itu rupanya hanya sebentar. Mulai dari depan Samsat 
Jalan Kertajaya ia dan petugas mulai mengobrol hingga Puskesmas Mojo sempat 
bercanda.

"Waktu nyampai di puskesmas kita sudah maaf-maafan becanda biasa. Ya mungkin 
itu sudah tugas mereka. Habis swab langsung kembali kerja. Tapi di puskesmas 
dikasih masker sama Satpol PP," ujar pria asal Pandeglang, Banten itu.

Saat diswab, Subandi hanya terpikirkan pekerjaannya. Sebab, menunggu hasil 
menjadi baban baginya, jika hasilnya keluar positif ia tidak bisa menafkahi 
istri, dua anak, dan lima adik iparnya yang yatim.

"Saya nggak pikiran (dibawa ke Liponsos), saya kepikiran kerja. Swab ini juga 
jadi beban pikiran sampai sekarang (karena belum keluar), amit-amit kalau 
keluar poaitif kan tambah susah saya. Kalau karantina saya enak tidur, tapi ada 
anak dua dan tanggungan adik-adik ada lima orang, anak yatim semua," pungkas 
Subandi.
Baca juga:
Viral Bentak dan Piting Warga Tak Pakai Masker, Ini Kata Satpol PP Surabaya

Video razia protokol kesehatan oleh Satpol PP Surabaya viral di aplikasi 
percakapan. Video itu memperlihatkan tindakan petugas Satpol PP yang dianggap 
kasar.

Video berdurasi 1 menit 36 detik itu memperlihatkan sejumlah petugas Satpol PP 
dan Linmas membentak-bentak hingga menarik seorang pria berkaus hitam yang 
tidak mengenakan masker dengan baik. Petugas itu mengatakan ke pria itu jika 
tindakan yang dilakukannya berdasarkan aturan dari pemerintah.

Pria tersebut lalu coba ditutupi oleh seorang perempuan berdaster kuning. 
Perempuan bermasker itu menghalangi petugas yang hendak membawa pria berambut 
gondrong itu. Si perempuan meminta petugas untuk tidak menindak dengan cara 
yang kasar dan tidak etis.
Halaman
1 2 





 


[GELORA45] Keimigrasian dalam "Cipta Kerja"

2020-10-12 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 






https://news.detik.com/kolom/d-5210103/keimigrasian-dalam-cipta-kerja?tag_from=wp_cb_kolom_list


Kolom

Keimigrasian dalam "Cipta Kerja"

Ardi Permana - detikNews

Senin, 12 Okt 2020 14:07 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Jakarta -
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan setidaknya akan 
menyederhanakan 79 UU yang masih berlaku dan 1203 Pasal menjadi hanya 15 Bab 
dan 186 Pasal saja yang mencakup beberapa kluster. Tanpa terkecuali, perubahan 
terhadap beberapa pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Cipta Kerja adalah upaya 
penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan 
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi 
dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 
strategis nasional. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas 
pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan 
kemandirian.

Ruang lingkup UU Cipta Kerja ini meliputi 10 kluster yaitu peningkatan 
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, 
perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, dukungan riset dan inovasi, 
pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan 
proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan 
sanksi.

Keniscayaan

Terkait perubahan terhadap beberapa pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dipandang sebagai suatu keniscayaan. 
Konsep Cipta Kerja yang juga berfokus terhadap kemudahan berusaha yang salah 
satu sumbernya berasal dari Penanaman Modal Asing tentunya dianggap sangat 
berpengaruh dan berkontribusi terhadap jalannya investasi ini.

Sebab, kewenangan Imigrasi dalam UU Keimigrasian tentunya akan sangat 
menentukan perihal Izin Masuk dan Izin Tinggal Warga Negara Asing yang akan 
datang dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut 
dapat dilihat bahwa UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, termasuk UU 
yang beberapa ketentuan isi pasalnya diubah dan dimasukkan ke Bab VI Kemudahan 
Berusaha Bagian Kesatu Umum Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang bertujuan 
untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi.

Perubahan

Setidaknya terdapat delapan ketentuan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian yang mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja. Pertama, Visa dan 
Izin Tinggal saat ini dapat diberikan baik secara manual dan elektronik (Pasal 
1 Angka 18 dan Angka 21). Kedua, Visa Kunjungan juga dapat diberikan kepada 
Orang Asing dalam rangka pra investasi (Pasal 38). Ketiga, Visa Izin Tinggal 
Terbatas (VITAS) juga dapat diberikan kepada Orang Asing sebagai rumah kedua 
(Pasal 39 huruf a) dan penambahan ketentuan huruf mengenai VITAS dimaksud 
selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 39 huruf c).

Keempat, Pemberian VITAS tidak hanya dapat diberikan di Perwakilan Indonesia di 
Luar Negeri KBRI/KJRI/KDEI (Pasal 40 Ayat (2)), dan Pemberian Visa Kunjungan 
dan VITAS di Perwakilan Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan oleh Pejabat 
Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri (Pasal 40 Ayat (3)). Kelima, penambahan 
ketentuan ayat terkait Orang Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Terbatas di 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak perlu melapor dan mengajukan permohonan ke 
Kantor Imigrasi setempat (Pasal 46 Ayat (4)).

Keenam, Izin Tinggal Tetap (ITAP) tidak lagi dapat diberikan kepada Lansia 
namun dialihkan kepada Orang Asing pemegang ITAS sebagai rumah kedua yaitu 
orang asing beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama 5 
(lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu 
(Pasal 54 Ayat (1) huruf a)) dan penambahan ketentuan Ayat lebih lanjut 
mengenai ITAP diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 54 Ayat (4)).

Ketujuh, penambahan ketentuan huruf mengenai penjaminan tidak berlaku bagi 
Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai 
investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai penanaman modal dan Warga dari suatu negara yang 
secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan (Pasal 63 Ayat (4) huruf b 
dan huruf c)), dan penambahan ketentuan ayat Pelaku Usaha dengan 
kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia 
menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjaminan (Pasal 63 Ayat 
(6)), serta penambahan ketentuan ayat lebih lanjut mengenai tata cara 
penjaminan bagi Orang Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 63 Ayat 
(7)).

Kedelapan, penambahan ketentuan ayat terkait Orang Asing yang berada di wilayah 
Indonesia tidak lagi memperlihat Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang 
dimilikinya melainkan wajib menyerahkannya apabila diminta oleh Pejabat 
Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan 

[GELORA45] Kuliah Daring dan Masa Depan Pendidikan Tinggi

2020-10-12 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5210317/kuliah-daring-dan-masa-depan-pendidikan-tinggi?tag_from=wp_cb_kolom_list





Kolom

Kuliah Daring dan Masa Depan Pendidikan Tinggi

Jacob F N Dethan - detikNews

Senin, 12 Okt 2020 15:21 WIB

0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Mahasiswi di Magelang ini tiap hari duduk di pinggir jalan sambil membawa 
laptop. Mereka duduk di pinggir untuk mengerjakan tugas karena mencari sinyal 
internet yang kuat.
Sejumlah mahasiwa di Magelang, Jawa Tengah mencari sinyal untuk kuliah online 
(Foto: Eko Susanto)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru saja meresmikan Universitas Siber Asia yang 
merupakan perguruan tinggi yang akan menjalankan sistem perkuliahan sepenuhnya 
secara daring. Dalam sambutannya, Ma'ruf menyebut bahwa perkuliahan daring 
dapat membawa dampak positif bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Sebagai 
negara kepulauan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang beragam, diharapkan 
pembelajaran daring dapat menjadi pilihan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Dukungan juga telah diberikan sejak 2019 dari mantan Menristekdikti Mohamad 
Nasir yang memperkenalkan Jang Youn Cho sebagai rektor asing asal Korea Selatan 
yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi kasar, mutu, dan daya 
saing di level internasional. Tentunya kehadiran Universitas Siber Asia 
merupakan sebuah hal positif yang dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia.

Kondisi Saat Ini

Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi yang sejak awal 
menerapkan sistem pendidikan jarak jauh secara penuh di Indonesia. Menurut data 
Universitas Terbuka per 13 Mei 2020, terdapat 290.648 mahasiswa terdaftar di 
universitas ini. Jumlah ini bisa dibilang jauh lebih besar dari rata-rata 
jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi besar lainnya yang tidak 
menerapkan sistem pembelajaran daring secara penuh.

Mayoritas perguruan tinggi besar di Indonesia memiliki jumlah mahasiswa 
terdaftar di bawah 50.000 orang. Apalagi jika dibandingkan dengan perguruan 
tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa jauh lebih sedikit. Hal ini 
menunjukkan akan pentingnya peran yang dipegang oleh Universitas Terbuka dalam 
mendidik masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.

Pemilihan perkuliahan secara daring tentunya memiliki berbagai keuntungan utama 
seperti fleksibilitas waktu dan efisiensi biaya. Tapi, terdapat juga beberapa 
kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya terjalin ikatan emosional antara 
dosen dan mahasiswa dikarenakan oleh pertemuan yang hanya bersifat daring. 
Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki kemandirian yang tinggi agar dapat 
memaksimalkan proses belajar secara independen.

Hal ini berdampak pada bermunculannya pandangan bahwa lulusan perguruan tinggi 
yang menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka lebih berkualitas 
dibandingkan dengan yang sebelumnya kuliah daring secara penuh. Munculnya 
pandangan ini tentunya sebagai dampak dari apa yang terlihat oleh masyarakat. 
Tapi, pandemi Covid-19 telah secara signifikan mentransformasi sistem 
pembelajaran termasuk di perguruan tinggi saat ini.

Seluruh perguruan tinggi dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara daring 
selama masa pandemi. Pada awalnya, banyak kendala bermunculan dikarenakan oleh 
ketidakbiasaan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan secara daring 
sebelumnya. Tapi, dengan berjalannya waktu, dosen dan mahasiswa saat ini mulai 
terbiasa melakukan sistem perkuliahan secara daring.

Kondisi Masa Depan

Lantas, bagaimana dengan masa depan? Apakah sistem perkuliahan secara daring 
merupakan sistem pembelajaran terbaik di masa depan?

Di Amerika Serikat (AS), beberapa perguruan tinggi kecil telah ditutup karena 
masalah finansial sebagai dampak dari Covid-19. Adanya pandemi ini mengurangi 
jumlah mahasiswa yang berdampak pada berkurangnya pendapatan perguruan tinggi 
tersebut. Hal ini menandakan bahwa jumlah mahasiswa sangat menentukan 
keberlangsungan operasional dari perguruan tinggi terutama untuk perguruan 
tinggi swasta.

Selain jumlah mahasiswa, proses transisi ke sistem pembelajaran daring juga 
memakan biaya dan pendapatan lain yang diperoleh seperti pemasukan dari asrama 
--biaya makan dan minum juga mengalami penurunan secara signifikan selama masa 
pandemi ini. Hal-hal tersebut memperparah peluang bertahannya perguruan tinggi 
kecil di AS.

Perguruan tinggi kecil di Indonesia tentunya juga mengalami kendala semasa 
pandemi Covid-19. Tapi, pemerintah telah berupaya untuk membantu meringankan 
beban mahasiswa dan dosen salah satunya dengan dukungan paket internet yang 
diberikan. Hal ini setidaknya menjadi langkah positif yang dapat membantu 
menopang operasional sistem pembelajaran secara daring yang dilakukan.

Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah bagaimana ke depannya seandainya 
Covid-19 telah dapat dikendalikan?

Salah satu contoh kesuksesan 

[GELORA45] Partai Buruh

2020-10-12 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1959-partai-buruh



Senin 12 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Partai Buruh 

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Partai Buruh MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. 
PERJUANGAN buruh lewat unjuk rasa tidak selalu menuai hasil. Perlu mengubah 
strategi perjuangan dari parlemen jalanan dengan membentuk Partai Buruh. Ribuan 
orang menamakan diri buruh unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota besar 
lainnya, pekan lalu. Mereka menuntut banyak soal yang dipicu pengesahan UU 
Cipta Kerja. Sebagian dari demo tidak tahu substansi yang diperjuangkan. Tidak 
tahu substansi perjuangan karena mereka diajak, tepatnya dibajak. Presiden Joko 
Widodo menyebut demonstrasi itu pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi 
mengenai substansi dari undang-undang dan hoaks di media sosial. Esensi 
persoalan laten perburuhan di Indonesia ialah masalah kemanusiaan yang amat 
memilukan. Persoalan pada anak-anak yang harus menjadi pekerja dalam usia yang 
sangat muda. Pada perempuan muda yang dipercepat menjadi ibu rumah tangga tanpa 
merasa ada kesalahan yang patut disesalkan. Persoalan buruh di Indonesia juga 
terjadi pada migrasi besar tenaga-tenaga tidak terdidik ke luar negeri. Banyak 
di antara mereka, terutama asal Nusa Tenggara Timur, kembali tanpa nyawa. 
Masalah kemanusiaan yang amat memilukan buruh itu hadir silih berganti 
bersamaan pergantian rezim sejak reformasi. Penelitian Muhammad Zuhdan (2014) 
memaparkan persoalan buruh sejak Presiden BJ Habibie sampai Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Saat rezim Habibie, isu yang berkembang adalah pembebasan 
tokoh buruh, ratifi kasi konvensi perburuhan, pendirian serikat buruh, dan 
otonomisasi perburuhan dari kooptasi dan intervensi penguasa. Kemudian, saat 
pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, isu buruh mulai merambah ke 
wilayah kebijakan pemerintah, yaitu isu penolakan kenaikan BBM, isu menolak 
kenaikan anggaran militer, isu menolak disahkannya UU PPK dan UU PHI, isu 
kepemimpinan buruh yang kuat, dan isu konsolidasi penyatuan serikat buruh. Pada 
masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, buruh dan NGO dirangkul. Memasuki 
pemerintahan SBY, isu yang berkembang adalah tuntutan kenaikan upah, isu 
jaminan sosial, BPJS, isu kesetaraan dan keadilan gender, isu kewarganegaraan, 
isu pendirian partai buruh, dan isu kepemimpinan tunggal buruh. Penelitian 
Muhammad Zuhdan sampai pada kesimpulan bahwa gerakan buruh di Indonesia sudah 
sampai fase gerakan New Labour yang tidak hanya berkutat pada masalah upah atau 
hubungan industrial semata, tapi sudah jauh melangkah ke isuisu yang bersifat 
politik praktis maupun politik makro. Mengapa buruh tidak mengubah metode 
perjuangan dari parlemen jalanan menuju parlemen sesungguhnya? Bisakah buruh 
membentuk partai sendiri seperti di luar negeri? Buruh di negeri ini pada 
dasarnya ogah berorganisasi. Faktanya, jumlah buruh yang tergabung di serikat 
buruh memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja formal 
secara keseluruhan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada Maret, 
jumlah buruh yang tergabung di dalam organisasi serikat buruh cuma 3.378.808 
orang. Mereka bergabung ke dalam 195 unit konfederasi dan 1.051 unit federasi. 
Padahal, data dari BPS menyebutkan jumlah pekerja formal pada 2019 sebanyak 
55.272.968 orang. Dodi Faedlulloh sempat meneliti kegagalan gerakan buruh dan 
partai buruh pascareformasi. Pada 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), 
Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia 
(PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). 
Tidak ada satu pun partai-partai itu yang memperoleh kursi di parlemen. Pemilu 
2004 hanya menyisakan satu partai buruh yang berhasil lolos verifi kasi dan 
menjadi kontestan, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Partai ini 
merupakan perubahan nama dari PBN yang sebelumnya ikut pada Pemilu 1999. Namun, 
partai ini kembali gagal memperoleh kursi dalam pemilu nasional, yang hanya 
mendapatkan 636.397 suara (0,56%). Begitu juga Pemilu 2009, partai yang 
memiliki kaitan dengan buruh yang mengikuti pemilu ialah Partai Buruh (PB) yang 
tak lain merupakan nama baru dari PBSD. Selain PB, ada Partai Pengusaha dan 
Pekerja Indonesia (PPPI). PB mendapatkan 265.203 suara (0,25%) dan PPPI 
memperoleh 745.625 suara (0,72%). Dua pemilu terakhir, pentolan buruh tidak mau 
lagi berjuang untuk membentuk partai politik. Elite buruh bersikap pragmatis, 
cukup mendukung calon presiden. Dukunglah calon presiden jika elite buruh mau 
berkantor di Istana. Jika ingin memengaruhi kebijakan legislasi, bentuklah 
partai politik sendiri atau berafi liasilah dengan partai yang sudah ada. Hanya 
itu cara buruh membangun posisi tawar. Jangan mau menjadi buruh demo alias 
orang yang dibayar untuk demo.  

Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1959-partai-buruh







[GELORA45] Saling Tuding Cipta Kerja

2020-10-12 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2139-saling-tuding-cipta-kerja





 Senin 12 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Saling Tuding Cipta Kerja 

Administrator | Editorial 

  ELITE politik negeri ini ternyata lebih panjang lidah daripada akal 
sehingga komentar mereka di ruang publik kerap kontraproduktif. Mereka doyan 
saling tuding. Saling tuding sangat kental menyertai Rapat Paripurna DPR yang 
menyetujui RUU Cipta Kerja diundangkan. Setelah rapat paripurna pada 5 Oktober, 
yang merebak ialah saling curiga dan saling intip kesalahan. DPR 
disalah-salahkan karena hingga kemarin draf final RUU Cipta Kerja belum bisa 
diakses publik. Di website resmi DPR, progres RUU Cipta Kerja terhenti di rapat 
pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan pada 3 Oktober 2020. Lebih 
lucu lagi, malah ada anggota yang ikut mempersoalkan draf final RUU Cipta Kerja 
yang tidak kunjung di sebarluaskan. Ada pula tuduhan bahwa draf final 
diutak-atik untuk membuka peluang masuknya pasal selundupan. Harus tegas 
dikatakan bahwa sikap saling curiga itu bisa menjadi bumerang. Jangankan 
menjadi pusat tujuan investasi sebagaimana tujuan RUU itu. Investor malah bisa 
lari gara-gara elitenya tidak pernah mau bersatu. Pangkal soal saling curiga 
ialah kebiasaan lisan mendahului akal. Sangat benderang diatur dalam UU Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di UU itu 
disebutkan, pimpinan DPR menyampaikan RUU yang sudah disetujui itu kepada 
presiden dalam tempo tujuh hari. Jadi, paling lambat tujuh hari kerja (Rabu, 
14/10), pimpinan DPR harus menyerahkan RUU itu kepada presiden. RUU yang 
diserahkan tentu naskah yang sudah dirapikan dan dikoreksi kesalahan ketik 
tanpa mengubah substansi. Publik khawatir, sangat khawatir, anggota dewan yang 
ikut-ikutan menggugat keberadaan draf final RUU Cipta Kerja justru belum 
membaca cermat Tata Tertib DPR. Ada pula anggota yang mempersoalkan draf RUU 
yang tidak dibagikan saat paripura. Apa yang boleh dan tidak boleh itu diatur 
dalam tata tertib. Di sana tidak diatur keharusan draf final RUU dibagikan 
kepada anggota. UU No 12/2011 juga mengatur agar RUU harus dapat diakses oleh 
publik, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan. Namun, tidak satu pun 
pasal yang mengharuskan draf final yang disetujui DPR untuk dipublikasikan. 
Jika draf final dipublikasikan, hal itu bertentangan dengan Pasal 95 UU 12/2011 
yang menyebutkan bahwa naskah perundang-undangan yang di sebarluaskan harus 
salinan yang te ah diundangkan dalam lembaran negara. Jika merujuk pada 
ketentuan perundang-undangan, naskah UU Cipta Kerja baru bisa disebarluaskan 
paling lambat 30 hari sejak disetujui DPR untuk diundangkan. Sudah saatnya 
segenap elite bangsa bersatu dan menghentikan polemik UU Cipta Kerja. 
Bersatulah mengawasi pemerintah agar secepatnya menyelesaikan beleid itu. 
Karena, UU Cipta Kerja hanyalah teks tanpa makna jika tidak bisa direalisasikan 
dalam peraturan pelaksanaannya. Jika hati dan otak tidak bisa menerima lahirnya 
UU Cipta Kerja, terbuka lebar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. 
Tidak perlu saling menyerang apalagi memprovokasi massa untuk berjuang di 
jalanan. Hentikan tabiat saling tuding. Jangan biarkan ketulusan menjauhi 
nurani elite negeri ini.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2139-saling-tuding-cipta-kerja








[GELORA45] Ada Parpol Oposisi Dibalik Mobilisasi Penolakan RUU Cipta Kerja

2020-10-12 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/352185-ada-parpol-oposisi-dibalik-mobilisasi-penolakan-ruu-cipta-kerja


Senin 12 Oktober 2020, 20:19 WIB 

Ada Parpol Oposisi Dibalik Mobilisasi Penolakan RUU Cipta Kerja 

Antara | Politik dan Hukum 

  Ada Parpol Oposisi Dibalik Mobilisasi Penolakan RUU Cipta Kerja Antara 
Halte transjakarta terbakar saat unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja DIREKTUR 
Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyampaikan berdasarkan 
investigasi independen yang dilakukan oleh lembaganya, ada kelompok massa yang 
dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok 
antipemerintah saat unjuk rasa RUU Cipta Kerja. Menurut Boni, mereka adalah 
pihak-pihak yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini 
datang dari berbagai latar belakang. Ada yang massa partai, massa ormas, dan 
bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum 'anarko'. Massa 
tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, 
perusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari 
kepolisian. "Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari 
para penyumbang dana dalam aksi ini, karena itu wilayah hukum yang menjadi 
yurisdiksi kepolisian. Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa 
tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8/10 
dan aksi-aksi lanjutannya," kata Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, 
diterima di Jakarta, hari ini. Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik 
Indonesia dari Middle Income Trap Dia menyebutkan, ada kelompok partai yang 
ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan dalam Pilkada 2020 dan 
persiapan Pemilu 2024. Apalagi, lanjut Boni, kalau 'electoral threshold' nanti 
dinaikkan ke 7 persen, maka partai oposisi ada yang terancam punah, mereka ini 
bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk 
menyelamatkan partai mereka dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Selain itu, 
menurutnya lagi, ada kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, mereka 
berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 
2024. Jadi, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini, tetapi sebagian besar 
tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekadar menjadikan isu buruh 
sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah. Maka tidak mengejutkan 
sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak 
memahami pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. 
"Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah. 
Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat 
dalam aksi anarkis," tutur Boni. Namun, Boni juga tidak menampik adanya 
kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangkan kepentingan 
buruh. Mereka benar-benar mempersoalkan pasal-pasal yang menurut mereka 
berpotensi multitafsir, sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) 
nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan. "Kelompok tipe ini tentu 
penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks 
judicial review jika itu dinilai perlu," katanya.(OL-4)  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/352185-ada-parpol-oposisi-dibalik-mobilisasi-penolakan-ruu-cipta-kerja







[GELORA45] Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa

2020-10-11 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


Ada baiknya kita mengingat kembali kata kata bijak Bung Karno yang mengatakan : 
"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan 
lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri".


-- 
j.gedearka 




https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2138-bukan-beri-contoh-tokoh-provokasi-massa



 Sabtu 10 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa 


Administrator | Editorial 

  BEREKSPRESI, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta 
berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak 
konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan 
jaminan itu, setiap warga negara boleh ber unjuk rasa di mana pun, ka pan pun, 
dan dalam bentuk apa pun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan 
aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas 
tersebut, baik yang tertulis maupun tidak. Faktanya, banyak kasus unjuk rasa 
kerap melewati batas-batas tersebut. Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker), kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian 
ekspresi semacam itu. Dalam tiga hari terakhir, unjuk rasa penolakan UU 
Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Pa lembang, Bandung, Bogor, Jakarta, 
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan sejumlah lokasi lain. Akibat aksi 
tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di Ibu Kota, 18 halte bus 
Trans-Jakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan apa rat 
keamanan pun cedera. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi, aksi 
anarkistis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang 
disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh saat demo penolakan UU Ciptaker. 
Di Jakarta, misalnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan ribuan 
orang yang diduga akan melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Mereka bergerak 
karena diundang pihak tertentu melalui media sosial untuk berbuat kerusakan. 
Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. 
Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui 
berbagai pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor 
intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Kita pun sependapat dengan 
pernyataan bahwa tindakan mensponsori dan memprovokasi sehingga massa terpicu 
untuk merusak fasilitas umum serta melakukan serangan secara fi sik terhadap 
aparat dan warga merupakan tindakan tidak sensitif. Tidak sensitif, karena saat 
ini rakyat tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit 
berjuang melawan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu 
memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus, sponsor dan provokator justru 
memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan. Kita menyesalkan 
perilaku mereka. Di satu sisi mereka kerap menyebut diri sebagai tokoh, tetapi 
di sisi lain perilaku mereka tidak mencerminkan hal itu. Mereka pun tidak 
memberikan teladan yang baik di masyarakat. Kita sejatinya masih berharap 
tokoh-tokoh ini berubah sikap dengan berperilaku seperti negarawan. Sudah 
sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik, mengedepankan kepentingan bangsa 
dan negara terlebih dahulu alih-alih mementingkan ego pribadi dan kepenting an 
kelompok. Menjadi tanggung jawab mereka, para tokoh, untuk menyadarkan 
masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat memercayai berita 
palsu alias hoaks, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi. Jika perilaku 
memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus saja dilakukan, mereka tidak 
boleh ditoleransi dan dibiarkan. Karena itu, sudah benar pernyataan Menko 
Polhukam Mahfud MD, Kamis (8/10) malam, yang menegaskan bahwa pemerintah akan 
menindak tegas aksi anarkistis yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. 
Kita pun mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang 
ditindak tegas. Aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai 
pertanggungjawaban hukum, siapa pun dia dan apa pun latar belakang, kedudukan, 
serta jabatan sebelumya. Tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu!  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2138-bukan-beri-contoh-tokoh-provokasi-massa









[GELORA45] Surabaya giatkan pembersihan saluran air di perkampungan

2020-10-11 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1776937/surabaya-giatkan-pembersihan-saluran-air-di-perkampungan




Surabaya giatkan pembersihan saluran air di perkampungan

Minggu, 11 Oktober 2020 14:21 WIB

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memimpin kerja bakti membersihkan 
saluran air di kawasan Pegirian, Kota Surabaya, Sabtu (10/10/2020). 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)
Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur menggiatkan 
pembersihan dan pengerukan saluran air di kawasan perkampungan menjelang musim 
penghujan, yang diprakirakan datang pada November 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya 
Erna Purnawati di Surabaya, Minggu, mengatakan, DPUBMP dan Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Surabaya bekerja sama membersihkan sampah di 
saluran-saluran air di sejumlah area, termasuk di Pegirian dan Kampung Seng.

Dalam pembersihan saluran air di Pegirian dan Kampung Seng pada Sabtu (10/10), 
petugas pemerintah mengumpulkan sampai 22 truk sampah.

"Hasil di Saluran Pegirian delapan dump truk sampah dan di Kampung Seng 14 dump 
truk sampah," kata Erna.

Ia menambahkan, saluran air di Kampung Seng sampahnya banyak karena berada di 
dekat rumah penduduk sehingga seringkali menjadi tempat warga sekitar membuang 
sampah rumah tangga.

"Sebenarnya sudah rutin kami bersihkan setiap tiga bulan sekali. Tapi ya gitu, 
airnya sampai tidak kelihatan karena dari saking banyaknya sampah," kata dia.

"Ke depannya harus diubah gaya hidupnya, tidak membuang sampah lagi ke saluran 
itu, supaya nanti kalau musim hujan salurannya lancar tidak tersumbat sampah," 
ia menambahkan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya Anna Fajriatin 
mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk memastikan tidak ada sampah 
yang menyumbat saluran dan menyebabkan banjir pada musim hujan.

Ia juga menekankan pentingnya warga menggiatkan kerja bakti rutin untuk 
membersihkan saluran air menjelang musim hujan.

"Kesadaran warga juga sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan 
sekitarnya, supaya nanti kalau musim hujan tidak ada lagi saluran yang 
tersumbat. Kerja bakti rutin harus segera dilakukan. Kami mengajak warga untuk 
bersama-sama membersihkan wilayahnya masing-masing," katanya.

Baca juga:
Surabaya perbanyak hutan kota jaga keseimbangan lingkungan
Pengunjung taman hutan raya di Surabaya dilarang bawa plastik

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020










[GELORA45] Menganyam kesejahteraan rakyat lewat insentif pemerintah

2020-10-11 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1776997/menganyam-kesejahteraan-rakyat-lewat-insentif-pemerintah





Artikel

Menganyam kesejahteraan rakyat lewat insentif pemerintah

Oleh Astrid Faidlatul Habibah   Minggu, 11 Oktober 2020 15:16 WIB

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Menteri Kesehatan 
Terawan Agus Putranto (kedua kiri), Kepala BNPB Doni Monardo (kiri), Wakil 
Menteri BUMN Budi G Sadikin (kedua kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy 
Pramono (kanan) memberikan keterangan pers tentang penanganan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 
(2/10/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Pemerintah sudah melakukan all out melalui kebijakan belanja atau ekspansi 
fiskalnya
Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 bukan saja merupakan krisis kesehatan 
melainkan juga perekonomian karena memiliki efek domino atau menimbulkan reaksi 
berantai terhadap seluruh kegiatan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan ketika harus 
menekankan begitu besarnya dampak pandemi ini mengingatkan virus COVID-19 telah 
menyerang hampir di seluruh aspek kehidupan, bahkan hingga ke akar rumput.

Penekanan jumlah kasus yang sementara ini hanya dapat dilakukan dengan menjaga 
jarak physical distancing memaksa masyarakat mengurangi sebagian besar 
aktivitas kesehariannya.

Pengurangan aktivitas itu biasa dilakukan salah satunya dengan work from home 
(WFH), namun tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja tersebut seperti 
sektor industri.

Dalam membatasi interaksi, sektor industri harus mengurangi karyawan yang 
bekerja setiap harinya sehingga berimbas pada berkurangnya pendapatan dan 
tertekannya produktivitas. Bahkan seperti sektor UMKM, pariwisata, 
transportasi, hingga perdagangan turut merasakan dampak luar biasa dari pandemi 
ini mengingat semakin sedikit masyarakat yang berani beraktivitas normal.

Seiring dengan penurunan pendapatan maka perusahaan terpaksa mengurangi jumlah 
karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya operasional 
sehingga jumlah pengangguran meningkat.

Presiden Joko Widodo menyebutkan di tengah pandemi terdapat sekitar 6,9 juta 
pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19 serta 2,9 juta penduduk 
usia kerja baru setiap tahun.

Peningkatan jumlah pengangguran sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk 
miskin yang diprediksikan Bappenas bertambah 2 juta orang pada akhir 2020 
dibandingkan 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 
adalah sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen terhadap September 2019 
dan meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2019.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang atau meningkat 
1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap 
Maret 2019.

Peningkatan jumlah penduduk miskin telah terjadi sejak Maret 2020, padahal pada 
bulan tersebut COVID-19 baru mulai muncul dan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) baru diterapkan.

Pandemi dan PSBB yang masih terus berlangsung hingga kini tentu akan semakin 
meningkatkan jumlah pengangguran maupun penduduk miskin Indonesia.

Sementara outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini adalah sebesar 9,7 persen 
sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 
persen hingga 9,7 persen untuk 2021.

Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin melalui penurunan kinerja 
konsumsi rumah tangga yang pada triwulan II 2020 mencapai 5,51 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan lesunya kinerja konsumsi terlihat dari 
seluruh kelompok penjualan eceran seperti makanan, minuman dan tembakau yang 
mengalami minus 0,71 persen.

Kelompok lainnya yang ikut tumbuh negatif adalah pakaian, alas kaki dan jasa 
perawatan minus 5,13 persen, transportasi dan komunikasi minus 15,33 persen 
serta restoran dan hotel minus 16,53 persen.

Penurunan kinerja konsumsi rumah tangga tersebut menjadi pemicu utama kontraksi 
ekonomi Indonesia yang pada triwulan II 2020 mencapai minus 5,32 persen.

Untuk kuartal berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksikan masih 
akan berada di zona negatif namun lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 
yaitu berada di rentang minus 2,8 persen hingga minus 1 persen.

Seiring dengan itu, pada kuartal III dari sisi konsumsi RT dan LNPRT juga masih 
diperkirakan terkontraksi yaitu minus 3 hingga 1,5 persen dengan total outlook 
2020 di kisaran minus 2,1 sampai minus 1 persen.

Sedangkan untuk kuartal IV, Sri Mulyani mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi 
mampu mendekati nol persen sehingga target pemerintah tahun ini yang sebesar 
minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen bisa tercapai.

Target pertumbuhan

Pemerintah terus mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang telah 
mengalami revisi dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 
1,7 

[GELORA45] Festival Kegeraman

2020-10-11 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]




Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap 
seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil 
dalam memutuskan sesuatu.” -Abdurrahman Wahid



-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1958-festival-kegeraman




Sabtu 10 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Festival Kegeraman 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Festival Kegeraman MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. SAYA 
ingin mengutip beberapa paragraf kritik dari Pemimpin Pondok Pesantren 
Roudlotut Tholibin, Rembang, Jawa Tengah, KH Ahmad Mustofa Bisri, tentang 
maraknya amarah di negeri ini. Kritikan berbentuk esai itu Gus Mus unggah dalam 
laman pribadinya, www.gusmus.net, pada 5 April 2016. Dalam tulisan berjudul 
Bahasa Geram, itu Gus Mus berujar, ‘Bangsa ini sedang terserang virus apa 
sebenarnya? Apakah hanya karena panas global? Di rumah, di jalanan, di lapangan 
bola, di gedung dapur, bahkan di tempat-tempat ibadah, kita menyaksikan saja 
orang yang marah-marah. Tidak hanya laku dan tindakan, ujaran dan kata-kata pun 
seolah-olah dipilih yang kasar dan menusuk. Seolah-olah di negeri ini tidak 
lagi ada ruang untuk kesantunan pergaulan’. Gus Mus juga mengkritik media 
massa. Katanya, “Pers pun –apalagi teve--tampaknya suka dengan berita dan 
tayangan-tayangan kemarahan. Lihatlah ‘bahasa’ orang-orang terhormat di 
forum-forum terhormat itu dan banding-sandingkan dengan tingkah laku umumnya 
para demonstran di jalanan. Seolah-olah ada ‘kejumbuhan’ pemahaman antara para 
‘pembawa aspirasi’ gedongan dan ‘pembawa aspirasi’ jalanan tentang ‘demokrasi’. 
Demokrasi yang–setelah euforia reformasi--dipahami sebagai sesuatu tatanan yang 
mesti bermuatan kekasaran dan kemarahan.” Yang lebih musykil lagi, Gus Mus 
melanjutkan, ‘bahasa kemarahan’ ini juga sudah seperti tren pula di kalangan 
intelektual dan agamawan. Khotbah-khotbah keagamaan, ceramah-ceramah dan 
makalah-makalah ilmiah dirasa kurang afdol bila tidak disertai dengan dan 
disarati oleh nada geram dan murka. Seolah-olah tanpa gelegak kemarahan dan 
tusuk sana tusuk sini bukanlah khotbah dan makalah sejati. Festival kegeraman 
yang ditulis Gus Mus empat tahun lalu itu masih kita saksikan hingga hari-hari 
ini. Di media sosial, dalam aksi demonstrasi, dalam narasi di layar-layar kaca, 
kemarahan kolosal itu dibarengi dengan perusakan kantor-kantor dan fasilitas 
publik. Di Jakarta, 17 halte bus Trans-Jakarta dirusak dan ada yang dibakar, 
saat massa penolak Undang-Undang Cipta Kerja berdemonstrasi. Aksi rusak-rusakan 
juga terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Surakarta, dan beberapa 
wilayah lainnya. Tentu, tulisan Gus Mus tentang maraknya kemarahan itu bukan 
semata ditujukan kepada satu pihak, misalnya demonstran. Gus Mus mengkritik 
banyak pihak, beragam kalangan. Kritik itu masih amat relefan hingga kini. 
Mengapa masih cocok dengan situasi terkini? Karena polah tingkah dan ekspresi 
sebagian dari kita belum berubah: masih gampang marah-marah, cepat geram, suka 
mengumpat. Persis saat Gus Mus mengunggah kritiknya di laman pribadinya itu 
lebuh dari empat tahun lalu. Banyak orang dan kelompok tengah dihinggapi 
populisme. Bukan cuma di Indonesia, populisme juga mendera dunia. Ada bahkan 
yang menyebut kebangkitan populisme itu sudah di level mengerikan, terutama 
yang berdasarkan pada perbedaan identitas. Mulai krisis Venezuela, gelombang 
ekstremisme sayap kanan Eropa, hingga retorika antiimigran yang tumbuh di 
Amerika Serikat sejak kemenangan Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat 
2016, kebangkitan populisme menimbulkan ancaman konfl ik di dalam negeri maupun 
antarnegara. Banyak yang dipertaruhkan dari kebangkitan populisme saat ini. 
Populisme sama sekali bukanlah barang baru. Eksistensinya dapat dilacak sejak 
zaman Yunani dan Romawi kuno. Populisme hanyalah sebuah strategi politik ketika 
seorang pemimpin di tingkat kelompok membangun basis kekuatan dari segmen 
masyarakat yang dipersepsikan terpinggirkan atau tidak berdaya. Untuk 
mewujudkannya, para pemimpin populis menerapkan kebijakan, meniupkan isu yang 
sepertinya menguntungkan kaum marjinal dengan mengorbankan kaum elite, atau 
setidaknya sebagian dari kaum elite yang menentangnya. Dalam jangka pendek, 
populisme ini memang cespleng untuk menggaet dukungan, menaikkan popularitas, 
juga meraih elektabilitas. Namun, dalam jangka panjang, ia sebenarnya merusak, 
bahkan dengan daya rusak yang hebat. Dalam kasus undang-undang omnibus law, 
kita saksikan populisme mewujud dalam berbagai bentuk. Di kalangan partai 
politik, ada yang bersikap ambigu. Sejak pembahasan di tingkat panitia kerja, 
mereka mendukung UU sapu jagat itu. Namun, begitu masuk ke sidang paripurna, 
sikap mereka berubah 180 derajat menentang RUU tersebut untuk diundangkan. Jika 
itu disebut manuver, tentu manuver yang sangat ‘menggelikan’. Populisme 
menyeret mereka membuat lelucon politik yang tidak lucu. Di media sosial, ada 
beberapa elite 

[GELORA45] La Nina Geser Puncak Musim Hujan di Sejumlah Wilayah

2020-10-11 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/351914-la-nina-geser-puncak-musim-hujan-di-sejumlah-wilayah



Minggu 11 Oktober 2020, 21:05 WIB 

La Nina Geser Puncak Musim Hujan di Sejumlah Wilayah

 Suryani Wandari Putri Pertiwi | Humaniora 

  La Nina Geser Puncak Musim Hujan di Sejumlah Wilayah AFP Ilustrasi badai 
saat La Nina. BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan La 
Nina berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 40% di sebagian wilayah 
Indonesia pada saat musim hujan nanti. La Nina juga menggeser puncak musim 
hujan sejumlah wilayah. "La Nina berdampak pada beberapa provinsi yang 
diperkirakan akan memasuki musim hujan pada Oktober dan November 2020," kata 
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo, Minggu (11/10). Adapun, wilayah 
yang akan mengalami musim hujan lebih basah dari normalnya yaitu Aceh bagian 
utara, sebagian Sumatra Utara, Riau bagian Timur dan Selatan, Sumatra Barat 
bagian timur, sebagian Jambi, Sumatra Selatan bagian timur, Lampung, sebagian 
Jawa, Kalimantan bagian utara dan timur, Bali bagian barat, dan sebagian Nusa 
Tenggara. Demikian juga dengan pesisir barat Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara bagian selatan, Sulawesi barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian 
barat dan utara, Gorontalo, Sulawesi utara bagian utara, Pulau Taliabu – Maluku 
Utara dan Papua Barat bagian utara. La Nina, sebut Mulyono, juga menggeser 
puncak musim hujan yang tadinya diprediksi terjadi pada Januari dan Februari 
2021. Di Pulau Sumatra, puncak musim hujan diperkiraan terjadi mulai November 
2020. Sedangkan, di Jawa dan Bali Nusra pada Januari hingga Februari 2021. 
Puncak musim hujan di Pulau Kalimantan diprakirakan terjadi mulai dari Desember 
hingga Januari 2021, lalu di Pulau Sulawesi pada Januari dan April 2021. 
Sedangkan di Pulau Maluku dan Papua diprakirakan terjadi mulai dari Januari dan 
Maret 2021. Mulyono pun mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak La Nina 
meskipun tidak seragam seluruh wilayah Indonesia. "Waspadai daerah yang 
diprediksi kondisi hujannya diatas normal," katanya. Ia juga merekomendasikan, 
untuk mengoptimalisasi tata kelola air terintegrasi dari hulu hingga hilir dan 
menyiapkan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih. (H-2)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/351914-la-nina-geser-puncak-musim-hujan-di-sejumlah-wilayah










[GELORA45] China: National Day, Pemulihan Ekonomi dan Kontrol Pandemi

2020-10-10 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5208359/china-national-day-pemulihan-ekonomi-dan-kontrol-pandemi?tag_from=wp_cb_kolom_list




Hilyatu Millati Rusdiyah

China: National Day, Pemulihan Ekonomi dan Kontrol Pandemi

Hilyatu Millati Rusdiyah - detikNews

Sabtu, 10 Okt 2020 19:58 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Kondisi terkini di China
Foto: China Media Group
Jakarta -

Tahun ini, National Day di China jatuh bersamaan dengan Mid-Autumn Festival 
yang biasanya diperingati dengan libur selama tiga hari. Sehingga libur 
National Day tahun ini diperpanjang menjadi delapan hari. China modern menandai 
hari kelahirannya dengan istilah National Day atau Guoqing Jie sejak 1 Oktober 
1949, setelah mengakhiri perang saudara selama 22 tahun dengan kemenangan PKC 
dari Kuomintang.

Libur National Day selama tujuh hari pertama bulan Oktober dikenal luas dengan 
sebutan golden week. Libur National Day tahun ini adalah libur terpanjang di 
China pasca outbreak terjadi di Wuhan pada akhir Desember 2019 dan setelah 
China memasuki era new normal di mana seluruh kegiatan pendidikan, perkantoran, 
industri, dan wisata kembali dibuka secara normal dengan masih memperhatikan 
protokol kesehatan yang ketat. Umumnya, libur panjang di China dihabiskan oleh 
warga China untuk berwisata dan berkumpul dengan keluarga. Kebijakan pemerintah 
China terkait libur nasional yang panjang salah satunya bertujuan untuk 
meningkatkan ekonomi nasional. Libur nasional di China yang minimal tiga hari, 
menjadi booster kenaikan konsumsi domestik setiap tahunnya.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China mencatat 637 juta perjalanan 
domestik selama delapan hari libur National Day dan Mid-Autumn Festival dari 1 
Oktober - 8 Oktober 2020. Angka tersebut mencapai 79% dari jumlah perjalanan 
domestik pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan pariwisata domestik 
selama National Day tahun ini mencapai CNY 466,6 juta (US$ 68,7 juta), atau 
sekitar 69,9% dari pendapatan pada periode yang sama tahun 2019.
Kondisi terkini di ChinaKondisi terkini di China Foto: China Media Group

Dengan virus Corona yang masih menyelimuti di banyak negara di dunia. Pada 
libur National Day tahun ini, warga China yang merupakan sumber wisatawan 
outbound terbesar di dunia, sekitar 150 juta wisatawan per tahun, memilih 
menunda untuk liburan ke luar negeri. Mereka memilih untuk menghabiskan waktu 
liburan di dalam negeri.

Menurut laporan Alibaba yang memiliki aplikasi perjalanan Fliggy, pemesanan 
hotel di 10 tujuan populer di China mengalami kenaikan rata-rata 300% selama 
1-3 Oktober dibandingkan tahun lalu. Tercatat 45% dari 1,4 miliar penduduk 
China bepergian selama libur National Day.

Fenomena geliat ekonomi China pada libur National Day merupakan bentuk 'revenge 
buying' di mana warga China melakukan pembelian balasan untuk menebus 
bulan-bulan sebelumnya ketika mereka tidak dapat bepergian dan berbelanja 
karena pandemi COVID-19.

Bertumpu pada Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan faktor pendorong dalam pemulihan ekonomi China 
pasca pandemi. Aktivitas sektor wisata yang kembali normal setelah pembatasan 
dilonggarkan terbukti berhasil mendorong konsumsi domestik yang sempat terpukul 
akibat wabah COVID-19. Libur panjang National day menjadi bukti bahwa sektor 
pariwisata dapat menstimulus warga China untuk mengeluarkan lebih banyak uang 
guna menggerakkan perekonomian.

Libur National Day setiap tahun adalah salah satu barometer keadaan ekonomi dan 
konsumsi di China. Menurut data resmi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
China, sekitar 425 juta warga China melakukan perjalanan pada empat hari 
pertama libur National Day, atau turun dari 542 juta pada periode yang sama 
tahun lalu. Pendapatan pariwisata selama periode tersebut yaitu 312 miliar yuan 
(US $ 45,9 miliar), turun 31% dari empat hari pertama liburan tahun lalu.

Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah wisatawan dan pendapatan pariwisata, 
sejumlah kerumunan dan kepadatan terlihat di tempat-tempat wisata populer dan 
kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan raya utama di China, menjadi 
penanda bahwa ekonomi kembali bergeliat.
Kondisi terkini di ChinaKondisi terkini di China Foto: China Media Group

Situs sejarah komplek istana kaisar Forbidden City di Beijing, yang merupakan 
destinasi wisata populer di China yang mulai dibuka kembali sejak 1 Mei 2020 
setelah pandemi. Tercatat menerima kunjungan sekitar 30.000 wisatawan per hari 
selama periode National Day, naik drastis dari sebelumnya yang dibatasi sekitar 
5000 wisatawan per hari.

Transaksi lewat WeChat Pay, yang merupakan platform pembayaran digital utama 
yang dioperasikan oleh Tencent Holdings, tumbuh 83% di lokasi wisata dan 71% di 
pemesanan hotel selama tiga hari pertama liburan National Day dibandingkan 
dengan libur Mayday pada 1-3 Mei 2020.

Selain itu, jumlah pengguna WeChat Pay yang berbelanja di pertokoan duty-free 
di China meningkat lebih dari dua kali lipat selama periode tersebut. 

[GELORA45] Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa

2020-10-10 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2138-bukan-beri-contoh-tokoh-provokasi-massa



 Sabtu 10 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa 

Administrator | Editorial 

  BEREKSPRESI, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta 
berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak 
konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan 
jaminan itu, setiap warga negara boleh ber unjuk rasa di mana pun, ka pan pun, 
dan dalam bentuk apa pun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan 
aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas 
tersebut, baik yang tertulis maupun tidak. Faktanya, banyak kasus unjuk rasa 
kerap melewati batas-batas tersebut. Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang 
Cipta Kerja (UU Ciptaker), kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian 
ekspresi semacam itu. Dalam tiga hari terakhir, unjuk rasa penolakan UU 
Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Pa lembang, Bandung, Bogor, Jakarta, 
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan sejumlah lokasi lain. Akibat aksi 
tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di Ibu Kota, 18 halte bus 
Trans-Jakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan apa rat 
keamanan pun cedera. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi, aksi 
anarkistis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang 
disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh saat demo penolakan UU Ciptaker. 
Di Jakarta, misalnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan ribuan 
orang yang diduga akan melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Mereka bergerak 
karena diundang pihak tertentu melalui media sosial untuk berbuat kerusakan. 
Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. 
Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui 
berbagai pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor 
intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Kita pun sependapat dengan 
pernyataan bahwa tindakan mensponsori dan memprovokasi sehingga massa terpicu 
untuk merusak fasilitas umum serta melakukan serangan secara fi sik terhadap 
aparat dan warga merupakan tindakan tidak sensitif. Tidak sensitif, karena saat 
ini rakyat tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit 
berjuang melawan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu 
memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus, sponsor dan provokator justru 
memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan. Kita menyesalkan 
perilaku mereka. Di satu sisi mereka kerap menyebut diri sebagai tokoh, tetapi 
di sisi lain perilaku mereka tidak mencerminkan hal itu. Mereka pun tidak 
memberikan teladan yang baik di masyarakat. Kita sejatinya masih berharap 
tokoh-tokoh ini berubah sikap dengan berperilaku seperti negarawan. Sudah 
sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik, mengedepankan kepentingan bangsa 
dan negara terlebih dahulu alih-alih mementingkan ego pribadi dan kepenting an 
kelompok. Menjadi tanggung jawab mereka, para tokoh, untuk menyadarkan 
masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat memercayai berita 
palsu alias hoaks, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi. Jika perilaku 
memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus saja dilakukan, mereka tidak 
boleh ditoleransi dan dibiarkan. Karena itu, sudah benar pernyataan Menko 
Polhukam Mahfud MD, Kamis (8/10) malam, yang menegaskan bahwa pemerintah akan 
menindak tegas aksi anarkistis yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. 
Kita pun mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang 
ditindak tegas. Aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai 
pertanggungjawaban hukum, siapa pun dia dan apa pun latar belakang, kedudukan, 
serta jabatan sebelumya. Tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu!  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2138-bukan-beri-contoh-tokoh-provokasi-massa









[GELORA45] Sosialisasi Protokol Kesehatan Wajib Jadi Program Prioritas Daerah

2020-10-10 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 





https://mediaindonesia.com/read/detail/351612-sosialisasi-protokol-kesehatan-wajib-jadi-program-prioritas-daerah



 Sabtu 10 Oktober 2020, 06:28 WIB 

Sosialisasi Protokol Kesehatan Wajib Jadi Program Prioritas Daerah 

Ferdian Ananda Majni | Humaniora 

  Sosialisasi Protokol Kesehatan Wajib Jadi Program Prioritas Daerah ANTARA 
FOTO/Anis Efizudin Polisi memasang stiker imbauan memakai masker pada kendaraan 
angkutan umum di kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2020) PENERAPAN 
protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab 
covid-19 adalah hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas utama di setiap 
daerah. Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama jajaran Pemerintah 
Provinsi Bali, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo 
meminta agar sosialisasi protokol kesehatan yang meliputi memakai masker, 
mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan terus 
dilakukan. "Sosialisasi protokol kesehatan harus menjadi program prioritas 
pemerintah daerah karena saat ini belum ada vaksin atau obat yang ditemuka 
untuk menangani Covid-19, sehingga protokol kesehatan merupakan satu-satunya 
senjata kita dalam memerangi COVID-19," ujar Doni, Jumat (9/10). Adapun dalam 
implementasi dari sosialisasi tersebut, Doni memandang bahwa peran tokoh dan 
desa adat mampu menjadi kekuatan dalam memperkuat pemahaman masyarakat akan 
pentingnya penerapan protokol kesehatan. "Bali dikenal dengan peran tokoh dan 
desa adat yang kuat, mari bersama-sama untuk memberikan pemahaman pentingnya 
protokol kesehatan dalam beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19," 
tambahnya. Lebih lanjut, Doni juga menekankan pada penggunaan kearifan lokal 
dalam memberikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan di daerah agar 
masyarakat memahami secara menyeluruh pesan yang disampaikan oleh pemerintah 
pusat maupun daerah. "Penting bagi pemerintah daerah untuk menggunakan kearifan 
lokal sebagai media dalam menyampaikan edukasi dan sosialisasi protokol 
kesehatan. Misalnya setiap pesan atau program dari pemerintah pusat dapat 
diterjemahkan ke bahasa daerah setempat sehingga masyarakat dapat memahami 
secara menyeluruh tentang pesan yang disampaikan," ungkap Doni. Selanjutnya, 
Doni juga mengatakan bahwa seluruh aspek masyarakat mampu menjadi pahlawan 
kemanusiaan, salah satunya media. Peran media sebagai pemberi informasi kepada 
masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengedukasi masyarakat. 
"Semua bisa jadi pahlawan, bahkan media juga bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. 
Peran media dalam mengedukasi masyarakat dapat menjadi salah satu strategi 
dalam memperkuat masyakarat sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 
dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan," tutur Doni. Pada kesempatan 
yang sama, Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster mengapresiasi respon dan 
langkah cepat Satgas Penanganan Covid-19 Nasional dalam memenuhi setiap aspek 
kebutuhan daerah pada setiap proses penanganan Covid-19. "Kami sangat 
mengapresiasi dan berterima kasih atas langkah cepat Satgas Penanganan Covid-19 
Nasional yang sangat responsif dalam setiap pengajuan bantuan yang dibutuhkan 
oleh daerah. Khususnya saat ini Provinsi Bali gencar melakukan koordinasi 
terkait kebutuhan logistik material kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan 
pasti selalu direalisasikan cepat," ungkap Wayan. Wayan juga menegaskan bahwa 
kolaborasi pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri serta tokoh adat terus 
digencarkan untuk menekan kasus positif yang ada di Provinsi Bali. "Sesuai 
dengan instruksi pemerintah pusat, kami terus menggencarkan kolaborasi bersama 
unsur TNI, Polri dan tokoh adat dalam upaya menekan angka kasus positif yang 
ada di Provinsi Bali," tegas Wayan. baca juga: SuperM Gabung WHO untuk Hari 
Kesehatan Mental Pada penghujung kegiatan rapat koordinasi tersebut, Satgas 
Penanganan Covid-19 Nasional memberikan bantuan untuk penanganan Covd-19 di 
Provinsi Bali yang diserahkan secara simbolis berupa dua unit ventilator, 5.000 
face shield, 15.000 alat pelindung diri, 30.000 masker bedah, 10.000 masker 
N95, dan 500.000 masker kain. (OL-3)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/351612-sosialisasi-protokol-kesehatan-wajib-jadi-program-prioritas-daerah








[GELORA45] 10.039 orang ditangkap terkait kerusuhan sosial di Hong Kong

2020-10-09 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://www.antaranews.com/berita/1775049/10039-orang-ditangkap-terkait-kerusuhan-sosial-di-hong-kong



10.039 orang ditangkap terkait kerusuhan sosial di Hong Kong

Jumat, 9 Oktober 2020 21:24 WIB

Pengunjuk rasa anti pemerintah bereaksi saat polisi anti kerusuhan menembakkan 
gas airmata untuk membubarkan mereka yang menolak rencana Beijing memberlakukan 
uu keamanan nasional di Hong Kong, China, Minggu (24/5/2020). (REUTERS/TYRONE 
SIU)
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 10.039 orang ditangkap terkait kerusuhan sosial di 
Hong Kong selama periode 9 Juni 2019-30 September 2020.

Di antara mereka yang ditangkap itu, terdapat 2.266 orang dijerat pidana karena 
melakukan kekacauan, berkumpul secara ilegal, dan kepemilikan senjata, demikian 
Kepolisian Hong Kong, Jumat.

Dari 635 pelaku kerusuhan, sebanyak 532 orang di antaranya menerima hukuman 
setelah menjalani proses peradilan.

Polisi Hong Kong seperti diberitakan sejumlah media di China menegaskan bahwa 
selama wabah COVID-19, masyarakat tidak hanya diwajibkan menjaga jarak sosial, 
melainkan juga menghindari perbuatan kejahatan.

Seperti diberitakan ANTARA sebelumnya, pemerintah Hong Kong (HKSAR) pada Selasa 
(6/10) memutuskan perpanjangan kebijakan pengaturan jarak fisik selama sepekan 
hingga 15 Oktober di tengah kekhawatiran kemungkinan memburuknya wabah COVID-19 
di kalangan masyarakat lokal.

Pembatasan tersebut di antaranya larangan berkumpul lebih dari empat orang dan 
kewajiban mengenakan masker di dalam ruangan dan angkutan publik. 

Baca juga: 14 orang ditahan atas tuduhan pertemuan ilegal di Hong Kong
Baca juga: Dituduh mendukung huru-hara, raja media Hong Kong ditangkap
Baca juga: China sangkal tuduhan AS soal memanfaatkan kerusuhan rasial

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2020








[GELORA45] BNPB: Waspadai gempa magnitudo hingga 8,8 di selatan Bali

2020-10-09 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://bali.antaranews.com/berita/212281/bnpb-waspadai-gempa-magnitudo-hingga-88-di-selatan-bali



BNPB: Waspadai gempa magnitudo hingga 8,8 di selatan Bali

Jumat, 9 Oktober 2020 19:13 WIB

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr Aam Abdul Muhari dalam 
rapat kerja yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo dengan Gubernur Bali 
(Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/2020)
Denpasar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan 
masyarakat Bali untuk mewaspadai ancaman potensi gempa dengan magnitudo hingga 
8,8 yang berpusat di selatan Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

"Kita punya ancaman di selatan Bali, di Bali ada zonanya yang beberapa lama 
tidak ada gempanya, sehingga ada potensi selatan Bali dan Nusa Tenggara itu 
potensi magnitudo 8,8. Ini patut diwaspadai karena gempa magnitudo 5 sampai 6 
di selatan Bali sudah beberapa kali terjadi," kata Direktur Pemetaan dan 
Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr Aam Abdul Muhari dalam rapat kerja yang 
dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo dengan Gubernur Bali, di Denpasar, Jumat.

Menurut Aam, jika gempa itu terjadi, maka dampaknya akan sangat parah terjadi 
di daerah Nusa Dua dan Kuta, Kabupaten Badung, dan Sanur, Kota Denpasar.

"Bali itu 'kan ada lehernya di sebelah selatan, dan lehernya bisa terendam dari 
sisi kiri dan kanan. Tinggi tsunami di darat sekitar 4 hingga 15 meter," 
ucapnya.

Terlebih di kawasan Kabupaten Badung banyak jalan yang tegak lurus pantai dan 
jalan ini dikelilingi rumah, sehingga ketika air tsunami masuk ke jalan itu 
maka gerakannya akan lebih cepat.

Baca juga: BMKG: Gelombang 4 meter berpotensi terjadi di laut Bali dan Selat 
Lombok

Selain potensi gempa dari selatan Bali, Aam mengatakan Bali juga memiliki 
ancaman terkena imbas gempa yang dahsyat dari segmen Jawa Barat dan selatan 
Jawa Timur. "Kalau itu pecah secara bersamaan, potensi magnitudo gempanya bisa 
9,1, seperti halnya gempa di Aceh Tahun 2004," ujarnya.

Bagi Bali, lanjut dia, efek gelombangnya diprediksi akan sampai dalam waktu 
30-40 menit, sehingga waktu sekianlah kesempatan yang dimiliki untuk melakukan 
evakuasi.

"Jadi penting untuk paham sekiranya merasakan gempa lebih dari 20 detik, maka 
kita harus evakuasi. Biasanya jika gempa tidak diiringi tsunami itu pelepasan 
gempanya kurang dari 10 detik. Kalau gempa terus hingga 20 detik itu hampir 
pasti diiringi tsunami," kata Aam.

Dia menambahkan, dengan melihat kondisi populasi penduduk yang sudah padat di 
kawasan selatan Pulau Bali, maka tempat evakuasi harus banyak, mudah diakses 
dan kelihatan.

"Ketika gempa terjadi siang hari, lampu lalu lintas pasti tidak nyala sehingga 
akan menimbulkan kemacetan dan tidak bisa melakukan evakuasi. Kalau pengalaman 
di Jepang, di setiap perempatan ada jembatan penyeberangan yang dijadikan 
tempat evakuasi sementara, sehingga ketika ada kemacetan, bisa naik ke jembatan 
penyeberangan tersebut," katanya.

Baca juga: Nelayan Pantai Kedonganan tidak melaut karena gelombang tinggi

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo 
mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus diingatkan selalu pada 
masyarakat.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, negara kita memiliki ancaman risiko 
bencana tertinggi di dunia," ucapnya.

Meskipun dengan ancaman risiko bencana tertinggi, Doni mengatakan kekayaan 
flora dan fauna serta keindahan alam Indonesia sangat luar biasa dan berlimpah 
yang tentu harus disyukuri.
Pewarta : Ni Luh Rhismawati
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA









[GELORA45] Malas Baca Rajin Unjuk Rasa

2020-10-09 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


Ada ujar ujar mengatakan rajin baca tanpa menggunakan pikiran sama saja dengan 
kutu buku dan dogmatis Rajin baca menggunakan pikiran tanpa hati nurani jadinya 
egois.
Rajin baca gunakan pikiran dan hati nurani maka kedamaian, keadilan akan 
dicapai. 

-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1957-malas-baca-rajin-unjuk-rasa


 Jumat 09 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Malas Baca Rajin Unjuk Rasa 

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Malas Baca Rajin Unjuk Rasa MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media 
Group. TODAY a reader, tomorrow a leader’. Ini tulisan yang saya temukan 
terpampang di dinding satu rumah baca warga di Balikpapan, Kalimantan Timur. 
Saya mengunjungi rumah baca itu pada Ramadan 2019 bersama Pertamina. Rumah baca 
itu CSR Pertamina. Tulisan tersebut karya Margaret Fuller, seorang jurnalis, 
kritikus, dan penganjur hakhak perempuan di Amerika. Maknanya kira-kira, bila 
Anda gemar membaca kini, Anda jadi pemimpin kelak. Banyak pemimpin sekaligus 
pembaca buku. Susilo Bambang Yudhoyono presiden yang gemar baca buku. Jokowi, 
kabarnya, tidak terlalu gemar baca buku, tetapi dia yang ‘dibaca’. Banyak buku 
tentang Jokowi ditulis orang. Banyak skripsi, tesis, disertasi, yang membahas 
Jokowi dari berbagai sisi. Di tengah gelombang unjuk rasa menolak RUU KPK di 
gedung parlemen akhir 2019, muncul meme berupa gambar kaus oblong bertuliskan 
‘Today a demonstrator, tomorrow a leader’. Maknanya kurang lebih, bila Anda 
berunjuk rasa kini, Anda pemimpin kelak. Meme ini saya temukan di aplikasi 
pertukaran pesan yang saya ikuti. Bersamaan dengan itu, di grup yang sama 
muncul meme berupa foto Budiman Sudjatmiko, Adian Napitupulu, Fadli Zon, Fahri 
Hamzah. Di bawahnya tertulis ‘Ke mana mereka?’. Keempatnya waktu itu anggota 
DPR RI. Mereka termasuk pemimpin. Saya yakin keempatnya juga gemar membaca. 
Semasa mahasiswa, menjelang reformasi, mereka berdemonstrasi di Gedung DPR. 
Apakah yang menjadikan mereka pemimpin lebih karena mereka gemar membaca atau 
lebih karena mereka demonstrator? Paling tidak, gemar membaca membuat mereka 
paham apa yang mereka perjuangkan dalam unjuk rasa. Unjuk rasa mereka berdasar. 
Tiga hari belakangan, buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menentang pengesahan 
undang-undang omnibus law. Mereka mendemo DPR yang mengesahkan undang-undang 
itu. Tinggal Adian dan Fadli Zon yang masih jadi anggota DPR. Salah satu 
penelepon di acara Bedah Editorial di Metro TV kemarin mempertanyakan 
jangan-jangan pengunjuk rasa tidak membaca UU omnibus law. yang disahkan. 
Memang banyak yang menyebut buruh atau mahasiswa mempersoalkan omnibus law 
karena mereka belum membaca substansinya. Boleh jadi mereka hanya membaca hoaks 
tentang undang-undang itu. Hoaks itu memuat rancangan lama undang-undang itu. 
Hoaks antara lain memuat penghapusan hak-hak buruh, seperti hak cuti, upah 
minimum, alih daya. Padahal, omnibus law mengatur dan mengakomodasi hak-hak 
buruh. Hoaks lain mengatakan terjadi sentralisasi perizinan serupa masa Orde 
Baru. Padahal, perizinan tetap di tangan kepala daerah. Namun, bila dalam 
jangka waktu tertentu kepala daerah tak kunjung mengeluarkan izin, pusat 
berwenang menerbitkannya. Juga soal lingkungan, hoaks menyebutkan tidak ada 
lagi amdal. Padahal, amdal tetap wajib hukumnya hanya lebih disederhanakan. 
Barangkali karena malas membaca isi undang-undang, mereka lalu berunjuk rasa. 
Kalaupun mereka membaca dan kemudian berunjuk rasa, itu karena mereka membaca 
informasi hoaks. Dengan perkataan lain, hoaks yang mereka baca itulah yang 
menyulut mereka berunjuk rasa. Bila seperti ini proses mereka berunjuk rasa, 
adagium today a demonstrator, tomorrow a leader kiranya tidak berlaku. Tidak 
terlalu salah sebetulnya orang malas membaca undangundang omnibus law, yang 
jumlahnya sampai 1.000 halaman itu. Namanya juga undang-undang sapu jagat. Oleh 
karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyampaikan sejumlah substansi 
omnibus law. Pemerintah, saya perhatikan, mulai memviralkan substansi omnibus 
law. Lebih bagus lagi jika kita semua membuka diri untuk berdialog. Tujuan 
utama pemerintah menyampaikan substansi omnibus law melalui informasi di media 
maupun dialog bukan untuk meredam atau mengakhiri unjuk rasa. Toh, semestinya 
hari ini tidak ada lagi unjuk rasa. Tujuan utamanya ialah memberi kesempatan 
kepada kita semua untuk ‘membaca’ dan memahami substansi Undang-Undang Omnibus 
Law Cipta Kerja. Siapa tahu di antara mahasiswa atau buruh yang membaca 
undang-undang omnibus law kelak ada yang menjadi pemimpin.

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1957-malas-baca-rajin-unjuk-rasa







[GELORA45] Sigap Menyelamatkan Rakyat

2020-10-09 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2137-sigap-menyelamatkan-rakyat




 Jumat 09 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Sigap Menyelamatkan Rakyat 

Administrator | Editorial 

  DEMONSTRASI penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi masif di 
sejumlah daerah. Ratusan hingga ribuan orang berkumpul menuntut agar omnibus 
law yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu dibatalkan. Saat 
inilah tanggung jawab pemerintah benar-benar dibutuhkan. Jangan biarkan mereka 
yang berjuang demi haknya ini justru mendapat malapetaka karena terinfeksi 
covid-19. Pemerintah dituntut segera bersikap agar penumpukan massa tidak 
semakin masif. Negara harus sigap mengambil sikap, termasuk terhadap 
pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual pengerahan massa demonstrasi ini, 
seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan Mahfud MD dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah 
mengklaim telah mengetahui penggerak massa yang menolak Undang-Undang Cipta 
Kerja yang berlangsung hingga kemarin tersebut. Bahkan, pemerintah berjanji 
segera mengambil tindakan tegas kepada aktor intelektual bergulirnya demo itu, 
apalagi saat ini pandemi masih meresahkan dan jumlah orang yang terpapar virus 
terus bertambah. Untuk itulah, pemerintah harus segera memerintahkan aparat 
melakukan tindakan tegas. Demonstrasi besar ini tidak hanya membahayakan diri 
sendiri, tapi juga masyarakat sekitar, serta jelas-jelas mengangkangi upaya 
penanggulangan covid-19. Selain itu, pemerintah dituntut untuk segera membangun 
ruang dialog sebagai saluran komunikasi dengan para demonstran. Jelaskan kepada 
mereka yang merasa dirugikan oleh hadirnya UU sapujagat ini. Pasalnya, ketika 
komunikasi ini tersumbat, tidak ada jalan keluar lain kecuali mereka tetap 
bertahan di jalanan. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan 
pihakpihak yang berkeberatan. Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan 
kekuasaan semata-mata. Apalagi semua upaya pelarangan dan penghalangan unjuk 
rasa oleh aparat tidak dihiraukan. Rakyat tetap memilih turun ke jalan 
memperjuangkan aspirasi mereka. Artinya, mereka yang rela turun ke jalan 
memandang omnibus law UU Cipta Kerja ini lebih membahayakan daripada covid-19. 
Sangat disayangkan pemerintah luput mengantisipasi hal ini. Sejak awal 
pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang- undang mestinya mengalkulasi bahwa 
aksi penolakan dengan turun ke jalan tidak terhindarkan ketika beleid ini 
diketuk. Begitu juga para demonstran harus mengingat bahwa tidak ada yang lebih 
berharga jika dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Para pengunjuk rasa diimbau 
tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan hak demokrasi mereka. 
Ketika gelombang demonstrasi membesar, saat itu pula muncul potensi besar 
penularan covid-19. Unjuk rasa yang masif di seluruh daerah seakan melupakan 
bahwa covid-19 masih ada, bahkan mungkin sebagian demonstran membawanya bersama 
mereka. Bangsa ini tentu tidak mau bernasib seperti Amerika Serikat yang 
mengalami peningkatan kasus covid-19 seiring eskalasi demonstrasi Black Lives 
Matter (BLM) selama 12 hari. Dalam rentang waktu itu, jumlah kasus positif 
virus korona di AS bertambah sekitar 250.000 orang dengan kasus kematian 
mencapai 11.000 orang. Mari jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran mahal. 
Pemerintah segera ambil sikap, termasuk menindak tegas semua pihak yang 
menunggangi aksi massa, demi menciptakan ketertiban umum. Begitu juga massa 
harus bisa menahan diri demi kepentingan besar bangsa ini untuk segera terbebas 
dari pandemi covid-19.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2137-sigap-menyelamatkan-rakyat








[GELORA45] UU Cipta Kerja, Patriarki, dan Buruh Perempuan

2020-10-08 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5205124/uu-cipta-kerja-patriarki-dan-buruh-perempuan?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

UU Cipta Kerja, Patriarki, dan Buruh Perempuan

Dian Septi Trisnanti - detikNews

Kamis, 08 Okt 2020 15:19 WIB
1 komentar
SHARE
URL telah disalin
Buruh Perempuan Geruduk Kemen-PPPA, Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Buruh perempuan ikut turun ke jalan dalam aksi menentang RUU Cipta Kerja (Foto: 
20Detik)
Jakarta -

Setelah melalui berbagai gelombang perlawanan di berbagai daerah, akhirnya RUU 
Cipta Kerja Omnibus Law disahkan di tengah ancaman pandemi yang tak kunjung 
turun. Padahal, pengesahan ini bisa memicu gelombang demonstrasi besar-besaran 
dengan risiko terpapar Covid-19.

Buruh perempuan yang menjadi bagian gelombang demonstrasi ini sangat menyadari 
risiko bahaya Covid-19 yang hadir di depan mata. Namun virus lain bernama UU 
Cipta Kerja ini membuat kami tidak memiliki pilihan selain turun ke jalan.

Mengapa Menolak?

Terdapat landasan kuat mengapa kami menolak UU Cipta Kerja. Sejak awal digagas, 
UU ini tidak dilakukan dengan transparan dan tidak melibatkan beragam elemen 
rakyat yang terdampak secara langsung. Susunan satgas Omnibus Law didominasi 
oleh para pengusaha yang sarat kepentingan bisnis. Suara kami tidak didengar 
apalagi diberi hak untuk berbicara.

Bagi kami, UU Cipta Kerja berwatak patriarkis yang dirancang untuk melindungi 
penguasa dan pemilik modal, serta menundukkan kelompok yang tidak memiliki 
kekuasaan. Dalam hal ini, buruh perempuan adalah kelompok tak punya kuasa, yang 
paling rentan ditundukkan dan disingkirkan. Dengan wataknya yang patriarkal, 
Omnibus Law Cipta Kerja mengabaikan kerja reproduksi yang banyak ditumpukan 
pada perempuan, meski sistem ekonomi yang ada saat ini bersandar pada 
kerja-kerja reproduksi.

Tak heran bila kemudian hak reproduksi perempuan kerap diabaikan karena 
dianggap "tidak produktif". Disahkannya sistem pengupahan berdasarkan per 
satuan waktu, per satuan hasil dalam Pasal 88 B, UU Cipta Kerja berpotensi 
mengarah pada upah per jam, sehingga aspek-aspek reproduksi buruh 
(beristirahat, memulihkan diri dari sakit di jam kerja, termasuk ketika sedang 
haid, hamil, pasca keguguran) yang merupakan tumpuan utama produktivitas buruh 
justru terancam tidak ditanggung dalam upah.

Potensi upah per jam (berdasarkan satuan waktu) juga terlihat dalam revisi 
Pasal 92 ayat (2) terkait struktur skala upah yang akan digunakan sebagai 
pedoman penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Jika ini diberlakukan, upah 
'take home pay' yang diterima buruh bisa lebih rendah dari UMP. Sementara itu, 
keberadaan UMK berpotensi hilang karena gubernur tidak wajib menerapkan UMK.

UMK hanya dapat disahkan apabila memenuhi syarat tertentu yang bahkan tidak ada 
kejelasannya dalam Pasal 88 C ayat (2). UU Cipta Kerja juga tidak menjamin 
tidak adanya upah padat karya yang sebelumnya disahkan di beberapa daerah yang 
mengatur upah di industri padat karya adalah diperbolehkan di bawah UMP.

Alasan bahwa industri padat karya adalah potensial bagi kemajuan ekonomi justru 
dijadikan kesempatan untuk bisa mempreteli hak buruh padat karya yang mayoritas 
adalah perempuan. Di sisi lain, celah-celah pelanggaran hak cuti haid, hamil, 
dan melahirkan yang seringkali dilakukan oleh pengusaha justru tidak diperkuat 
perlindungannya dalam UU Cipta Kerja.

Sistem Kontrak

Sejak awal disahkannya, sistem kontrak menjadi momok menakutkan, tak terkecuali 
bagi buruh perempuan yang banyak terserap di sektor informal dan industri padat 
karya. Dalam praktiknya di lapangan banyak buruh berstatus kontrak seumur hidup 
meski diatur bahwa sistem kontrak dibatasi selama dua tahun dan hanya boleh 
diperpanjang selama satu tahun. Banyak buruh berstatus kerja kontrak selama 
belasan tahun.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut justru dikukuhkan oleh UU Cipta Kerja dengan 
dihapuskannya Pasal 59 UUK No.13/2003. Maka, buruh perempuan yang mayoritas 
terserap di sektor informal (pekerja rumahan, PRT, dll) dan sektor industri 
padat karya makin tidak terlindungi. Dengan menjadi buruh kontrak seumur 
hidupnya, buruh perempuan yang selama ini berperan sebagai kepala keluarga 
(tanpa pengakuan) menjadi semakin tidak sanggup menghidupi keluarga sehingga 
kemiskinan sistematis semakin dilanggengkan.

Uang Pesangon

Lalu, apakah bila dengan susah payah akhirnya berstatus kerja tetap, maka kami 
akan sejahtera? Nanti dulu. Cukup banyak jebakan agar kami terus berada di 
kubangan kemiskinan supaya segelintir penguasa oligarki dan pemodal itu tetap 
bisa kaya raya. Uang pesangon yang didambakan, pada akhirnya beberapa itemnya 
dihapus dalam Pasal 156.

Pertama, menghapuskan uang pesangon bagi buruh yang mendapatkan surat 
peringatan. Padahal pada Pasal 161, buruh berhak mendapatkan surat peringatan. 
Hal ini membuat pengusaha bisa merasa enteng mengeluarkan surat peringatan 
tanpa alasan yang jelas. Dalam praktik di lapangan tindakan semena-mena ini 
kerap ditemui, terlebih 

[GELORA45] Politik Mikrofon tanpa Substansi

2020-10-08 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1956-politik-mikrofon-tanpa-substansi



 Kamis 08 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Politik Mikrofon tanpa Substansi 

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Politik Mikrofon tanpa Substansi MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi 
Media Group. RAPAT Paripurna DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan 
menjadi undang-undang lebih banyak buihnya. Aksesori politik yang 
dibumbu-bumbui drama mikrofon malah menutupi substansi. Substansi rapat 
paripurna yang digelar Senin (5/10) ialah dengan diundangkannya Cipta Kerja, 
terpenuhi sudah salah satu janji pelantikan Presiden Joko Widodo. Sebagai janji 
pelantikan tentu saja sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Ketika dilantik pada 
20 Oktober 2019, Jokowi mengatakan, “Segala bentuk kendala regulasi harus kita 
sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak 
DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan 
Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.” Menurut Jokowi, setiap UU tersebut menjadi 
omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan 
UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi 
sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung 
direvisi. Elok nian bila saat mengesahkan RUU Cipta Kerja, DPR bertanya kepada 
Presiden Jokowi kapan RUU Pemberdayaan UMKM diajukan ke DPR. Dengan demikian, 
dalam setiap kesempatan, DPR memastikan Presiden memenuhi janji pelantikannya. 
Pengesahan RUU Cipta Kerja yang dibahas selama enam bulan itu sebuah 
keniscayaan sebab pemerintahan Presiden Joko Widodo didukung 77,18% kekuatan di 
parlemen. Pada titik ini bolehlah mengacungkan jempol karena tidak satu pun 
partai pendukung pemerintah yang membelot di Senayan. Semua satu suara. 
Kebiasaan bersatu di kabinet tapi oposisi di parlemen tidak tampak kali ini. 
Karena itu, patut diapresiasi Presiden yang mampu menyelaraskan derap langkah 
partai pendukungnya. Sangatlah disayangkan, parlemen yang dikuasai pendukung 
Jokowi itu tidak mampu menyajikan substansi RUU Cipta Kerja ke ruang publik. 
Malah ruang publik dikuasai informasi menyesatkan sehingga memicu demonstrasi 
di mana-mana. Ruang rapat paripurna dewan sebagai panggung politik malah 
dimanfaatkan secara efektif oleh oposisi. Fraksi oposisi yang melakukan 
walk-out dipersepsikan publik sebagai minoritas yang tertindas karena membela 
pekerja. Kehadiran oposisi yang cerdas memang dibutuhkan untuk mengimbangi 
pemerintahan yang sangat kuat saat ini. Secara teoretis, oposisi yang cerdas 
dibutuhkan sebagai pengontrol agar pemerintah tidak terjerumus menjadi 
diktator. Ia diperlukan sebagai penyeimbang supaya pemerintah tak gemar 
mengumbar janji, apalagi menyimpang. Oposisi bisa berperan sebagai advocatus 
diaboli atau iblis yang menyelamatkan dengan gangguan terus-menerus. Sayangnya, 
gangguan itu ditanggapi dengan lelucon mikrofon, bukan perdebatan substansi RUU 
Cipta Kerja. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ia 
sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman 
yang merasa tidak diberi hak berbicara. Perdebatan antara dua kawan lama itu, 
keduanya pernah sama-sama menjadi pemimpin Komisi III DPR, berujung walk-out 
Partai Demokrat. Tegas dikatakan bahwa walk-out adalah sikap politik. Akan 
tetapi, walk-out yang terjadi itu hanya masalah sepele karena menyangkut 
diizinkan atau tidaknya interupsi sebelum pemerintah memberi keterangan. 
Perhatian publik malah tertuju kepada Ketua DPR Puan Maharani yang duduk 
mendampingi Azis. Aksi Puan yang diduga mematikan mikrofon saat politikus 
Partai Demokrat, Irwan atau Irwan Fecho, sedang interupsi tertangkap kamera 
salah satu stasiun televisi dan menjadi viral. Banyak orang yang tidak percaya 
bahwa Puan melakukan tindakan yang dulu ia protes keras. Puan pernah melakukan 
protes keras dengan melakukan walk-out dari Rapat Paripurna DPR karena mikrofon 
dimatikan. Ketika itu, 2 Oktober 2014, DPR menggelar rapat dengan agenda 
pemilihan pimpinan DPR. Pada saat itu DPR dikuasai koalisi pendukung Prabowo. 
Sepanjang rapat berlangsung, mikrofon selalu mati pada saat pendukung Jokowi 
menginterupsi. Selaku Ketua Fraksi PDIP, Puan protes keras. “Misalnya saja, 
semua mic kami di ruang paripurna tak bisa nyala. Saya tak tahu apa masalahnya. 
Apa ada intervensi?” ujarnya. Puan tentu saja sudah merasakan sakit hati akibat 
politisasi mikrofon. Sekjen DPR Indra Iskandar pun buru-buru meluruskan insiden 
mikrofon mati. Kata dia, pimpinan sidang hanya menjalankan tugas untuk menjaga 
ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat. Politisasi mikrofon 
memperlihatkan kualitas demokrasi yang masih rendah. Eloknya, di panggung 
politik, anggota DPR lantang bicara adu argumentasi dan rakyat menjadi wasitnya.

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1956-politik-mikrofon-tanpa-substansi








[GELORA45] Membuka Ruang Dialog

2020-10-08 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2136-membuka-ruang-dialog



 Kamis 08 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Membuka Ruang Dialog 

Administrator | Editorial 

  OMNIBUS Law ialah realitas politik hari ini. Di balik isi, pro ses 
pembuatan Rancangan Undang- Undang (RUU) Cipta Kerja, maupun persetujuannya 
oleh DPR yang menurut sebagian kalangan cukup kontroversial. Faktanya, kini RUU 
tersebut tinggal menunggu pengesahan Presiden untuk menjadi UU. Dalam sebuah 
realitas politik, tentu terbuka ruang untuk mereka yang setuju maupun yang 
tidak setuju. Tidak semua harus setuju, begitupun tidak boleh ada yang 
memaksakan ketidaksetujuan. Di tengah-tengah itulah ada ruang dialog atau 
diskusi. Tak melulu untuk mengejar titik temu, tapi paling tidak dialog itu 
bisa meminimalkan kesalahpahaman antarpihak. Proses itulah yang, sayangnya, tak 
terlalu terlihat dalam polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kesalahpahaman 
telanjur mendominasi, hoaks-hoaks keburu menggiring opini dan ketidakpuasan 
publik. Arus penolakan pun kian meninggi setelah DPR menyetujui RUU untuk 
disahkan jadi UU. Pada saat sama, sosialisasi dan penjelasan pemerintah malah 
tertinggal beberapa langkah. Benar bahwa ada beberapa substansi dari isi RUU 
Cipta Kerja itu yang mungkin tak memuaskan sejumlah pihak. Baik isu lingkungan, 
ketenagakerjaan, maupun perizinan. Namun, patut diduga, sebagian besar 
penolakan yang muncul di lapangan hingga memunculkan unjuk rasa di sana sini, 
sejatinya lebih terpicu oleh berita yang sudah terdistorsi dan kabar yang tak 
sepenuhnya sesuai fakta. Ditambah pula oleh asumsi yang berkembang karena 
omnibus law di satu sisi direspons sangat positif oleh investor dan pengusaha, 
tapi di sisi lain ditolak kaum buruh. Kesan yang muncul ialah undang-undang ini 
amat berpihak kepada para pemegang uang. Belum lagi dugaan dan kecurigaan 
bermunculan lantaran proses persidangan di DPR yang cukup ‘istimewa’ karena 
cepatnya. Tentu bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menjawab itu semua. 
Namun, juga belum terlambat untuk melakukan hal krusial di saat-saat seperti 
ini, yakni membuka ruang dialog. Dialog harus disegerakan sebelum gelombang 
penolakan berkembang kian tak terkendali. Spirit dari proses dialog ialah semua 
pihak mesti mampu menahan diri dan membuka diri. Demokrasi tidak boleh melarang 
penyampaian pendapat, termasuk lewat demonstrasi atau unjuk rasa. Namun, di 
saat pandemi seperti ini, boleh jadi aksi-aksi yang pasti menciptakan kerumunan 
seperti itu justru akan memunculkan masalah baru. Kita tidak ingin terjadi, 
tapi sangat mungkin unjuk rasa akan menciptakan klaster-klaster baru penularan 
covid-19. Karena itu, proses dialog dan diskusi menjadi amat penting untuk 
dikedepankan. Setelah dialog, pekerjaan rumah (PR) pemerintah berikutnya ialah 
membuat aturan-aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang konkret dan aplikatif. 
Aturan-aturan itu, baik nantinya berupa peraturan pemerintah (PP) maupun 
(perpres), semestinya bisa menjadi bukti dari klaim pemerintah bahwa omnibus 
law tidaklah sengawur yang ditakutkan kaum buruh, mahasiswa, maupun aktivis 
lingkungan. Supaya tak melenceng, publik pun perlu mengawal penyusunan 
aturan-aturan turunan itu. Namun, jika dialog dan semua aturan turunan itu 
belum juga dapat memuaskan publik, negara ini punya satu saluran untuk 
menampung keberatan terhadap UU atau materi dalam UU, yakni dengan melakukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Manfaatkan jalur itu sebagai 
penghormatan kita terhadap hukum dan demokrasi.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2136-membuka-ruang-dialog









[GELORA45] Tri Rismaharini Marah Demonstran Merusak Pot Tanaman

2020-10-08 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/351268-tri-rismaharini-marah-demonstran-merusak-pot-tanaman




 Kamis 08 Oktober 2020, 22:18 WIB 

Tri Rismaharini Marah Demonstran Merusak Pot Tanaman

 Mediaindonesia.com | Nusantara 

  Tri Rismaharini Marah Demonstran Merusak Pot Tanaman MI/M. Irfan Tri 
Rismaharini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memarahi demonstran tolak UU 
Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa 
Timur, Kamis (8/10) malam. Risma menghampiri salah seorang demonstran yang 
tertangkap petugas kepolisian usai unjuk rasa. "Kamu dari mana," ujar Risma 
kepada salah seorang demonstran yang diamankan polisi. Informasinya demonstran 
tersebut datang dari Madiun, Jatim. Ia ditangkap karena diduga terlibat 
bentrokan dan perusakan fasilitas umum. Risma mengaku tidak terima lantaran 
fasilitas umum dan pot-pot tanaman di kotanya dirusak oleh massa. "Kamu tahu, 
aku bangun ini untuk rakyatku juga, kenapa kamu rusak kotaku. Kenapa kamu gak 
rusak kotamu sendiri," ujar Risma dengan nada tinggi. Wali kota perempuan 
pertama di Surabaya itu terus memarahi salah seorang demonstran itu. Ia tak 
terima karena kota yang ia bangun dirusak. Risma lalu meminta aparat kepolisian 
untuk membawa seorang demonstran tersebut, untuk diproses secara hukum. "Sudah 
pak polisi, bawa saja," katanya lagi. Sementara itu, pemuda yang dimarahi Risma 
tersebut tak bisa merespons apa pun. Ia hanya meminta maaf dan meringkuk di 
depan Risma. "Saya mohon maaf Bu," kata pemuda itu. Setelah memarahi pemuda 
itu, Risma lalu membersihkan Jalan Gubernur Suryo. Ia memunguti bebatuan, 
sandal dan pecahan kaca, bekas bentrokan. (Ant/OL-12)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/351268-tri-rismaharini-marah-demonstran-merusak-pot-tanaman












[GELORA45] Makna Mendalam Benda Purbakala yang 'Dikandung' Danau Sentani Papua

2020-10-07 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/berita/d-5204190/makna-mendalam-benda-purbakala-yang-dikandung-danau-sentani-papua?tag_from=wp_nhl_18



Round-Up

Makna Mendalam Benda Purbakala yang 'Dikandung' Danau Sentani Papua

Tim detikcom - detikNews

Rabu, 07 Okt 2020 22:38 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Benda-benda purbakala tampak jelas di Danau Sentani saat surut.
Benda purbakala yang terlihat di Danau Sentani ketika surut. (Foto: Dokumen 
Badan Arkeologi Papua)
Jakarta -

Sejumlah benda purbakala seperti menhir atau papan batu peninggalan zaman 
megalitikum di Danau Sentani, Papua, terlihat jelas karena air surut. Ternyata 
benda itu memiliki makna mendalam di zaman prasejarah.

Peneliti Badan Arkeologi Papua Hari Suroto menerangkan benda itu dulunya 
sebagai media penghubung masyarakat dengan roh nenek moyang atau dengan 
leluhurnya atau kekuatan gaib.

"Jadi ketika mereka mau berburu atau mencari ikan atau menokok pergi ke hutan 
sagu, mereka taruh sirih pinang dulu, dengan harapan kalau berburu dapat 
binatang buruan, kalau mencari ikan dapat ikan yang banyak, kalau dia mau pergi 
ke hutan sagu, ketika menokok sagu tidak dimakan buaya atau bagaimana. Atau 
ketika naik perahu, selamat, tidak terbalik," kata Hari, saat dihubungi 
detikcom, Rabu (7/10/2020).
Baca juga:
Ini Makna Spesial Benda Purbakala di Danau Sentani, Akan Diteliti Kembali

Hari menyebut tradisi itu kini sudah tidak ada lagi. Namun cerita dari 
turun-temurun soal tradisi itu masih terjaga.

"Sekarang kan mayoritas masyarakat Sentani itu mayoritas Kristen, Kristen 
Protestan. Jadi tradisi itu sudah nggak ada. Cuma dalam ingatan kolektif 
masyarakat Sentani sendiri masih ada cerita turun-temurun bahwa memang itu dulu 
berfungsi untuk kegiatan berkaitan dengan spiritual atau apa," tuturnya.
Baca juga:
Ada Banyak! Ini Benda-benda Purbakala yang 'Dikandung' Danau Sentani

Hari mengatakan batu menhir tersebut tidak hanya berada pada datu titik di 
Danau Sentani. Tapi ada banyak batu yang memang sudah tercatat arkeolog.

"Menhir berukir di Pulau Asei, Danau Sentani bagian timur. Batu perempuan di 
Situs Batu Beranak, Pulau Mantai, Danau Sentani bagian barat," ujarnya.

Selain itu, ada batu laki-laki Situs Batu Beranak di Pulau Mantai, Danau 
Sentani bagian barat. Lalu, papan batu di Situs Warakho, Kampung Doyo Lama, 
Sentani.

"Batu anak di Situs Batu Beranak, Pulau Mantai, Danau Sentani bagian barat," 
ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


  =



https://news.detik.com/berita/d-5204190/makna-mendalam-benda-purbakala-yang-dikandung-danau-sentani-papua/2



Round-Up

Makna Mendalam Benda Purbakala yang 'Dikandung' Danau Sentani Papua

Tim detikcom - detikNews

Rabu, 07 Okt 2020 22:38 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Benda-benda purbakala tampak jelas di Danau Sentani saat surut.
Benda purbakala yang terlihat di Danau Sentani ketika surut. (Foto: Dokumen 
Badan Arkeologi Papua)

Benda-benda ini tersimpan di bawah permukaan air Danau Sentani. Harta karun 
antropologi masyarakat Papua ini 'terkandung' di danau yang ada di bawah lereng 
Pegunungan Cagar Alam Cyclops ini.

Hari mengatakan benda-benda megalitik ini sebelumnya sempat dikhawatirkan 
hilang atau tergeser posisinya akibat banjir bandang yang melanda Sentani pada 
Maret 2019. Biasanya saat kondisi permukaan air Danau Sentani sedang pasang, 
benda-benda peninggalan itu hanya terlihat samar-samar berada dalam air.
Benda-benda purbakala tampak jelas di Danau Sentani saat surut.Benda-benda 
purbakala tampak jelas di Danau Sentani saat surut. (Foto: Dokumen Badan 
Arkeologi Papua)

"Hal ini terlihat di Pulau Asei, pulau kecil di tengah Danau Sentani bagian 
timur. Tinggalan menhir yang sebelumnya berada di dalam air, sekarang tampak 
terlihat jelas, bahkan ukirannya tampak terlihat jelas sekali," kata Hari dalam 
keterangannya.

Selain itu, papan batu di Tanjung Warakho, Kampung Doyo lama, juga tampak 
terlihat jelas di permukaan tanah tepi danau karena air sedang surut.

"Posisinya juga tepat berada di posisi semula, tidak bergeser," ujarnya.
Baca juga:
Ini Fungsi Benda Purbakala yang Muncul Saat Danau Sentani Surut

Hari menjelaskan sejumlah menhir juga terlihat jelas di perairan Pulau Mantai. 
Dua buah menhir berukuran besar yang dipercaya oleh masyarakat Sentani bagian 
barat sebagai laki-laki dan perempuan dewasa.

"Tidak jauh di sampingnya terdapat 10 batu menhir berukuran lebih kecil yang 
dipercaya sebagai anak-anaknya. Menhir-menhir ini dikenal sebagai Ainining Duka 
atau batu beranak," katanya.

Menhir atau masyarakat Kwadeware menyebutnya batu rezeki atau batu marew juga 
tampak terlihat jelas di pinggir Pulau Mantai, berjarak sekitar 10 meter 
sebelah selatan batu beranak.

"Pada masa lalu tinggalan megalitik ini berkaitan dengan kepercayaan pada roh 
nenek moyang atau kekuatan supranatural," ujarnya.
Baca juga:
Saat Harta Karun Purbakala Muncul dari Danau Sentani Papua

Hari mengatakan pihaknya akan meneliti lebih lanjut 

[GELORA45] Kesembuhan Naik, Obat Diproduksi

2020-10-07 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2135-kesembuhan-naik-obat-diproduksi


 Rabu 07 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Kesembuhan Naik, Obat Diproduksi 

Administrator | Editorial 

  OPTIMISME memang mutlak dalam setiap perjuangan. Dalam perang melawan 
covid-19, optimisme semakin tumbuh dengan berita baik di segala lini. Dalam 
pekan pertama Oktober, berita baik itu ialah tingkat kesembuhan yang terus naik 
dan siap dipasarkannya obat covid-19 yang diproduksi di dalam negeri. Soal 
tingkat kesembuhan, angkanya telah mencapai 75,27%, sementara pekan sebelumnya 
adalah 73,77%. Adapun jumlah pasien sembuh per 6 Oktober 2020 mencapai 236.437 
kasus, sedangkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 311.176 dan meninggal 
mencapai 11.374 kasus. Soal obat, Kimia Farma telah mampu memproduksi 
Favipiravir, sedangkan Indofarma memproduksi Oseltamivir 75 gr caps, dan 
Indofarma juga siap memasarkan Remdesivir dengan nama dagang Desrem. 
Favipiravir dan Remdesivir telah mendapatkan nomor izin edar (NIE) dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Remdesivir direncanakan akan diedarkan mulai 
pekan depan. Ketersediaan obat-obatan ini tentunya diharapkan dapat membantu 
para pasien dengan gejala berat dan kritis. Di sisi lain, kabar-kabar baik ini 
tidak boleh menjadi pintu kejemawaan. Sebab, seperti yang dijelaskan para ahli 
epidemiologi, perang covid-19 bagaimanapun ialah perang jangka panjang. Ini 
sebenarnya memang wajar jika berkaca pada berbagai penyakit akibat virus yang 
masih ada di dunia walau berabad sejak penemuannya. Kelengahan dalam penerapan 
vaksin mudah sekali membuat wabah penyakit-penyakit itu kembali muncul, apalagi 
dalam perang melawan covid-19 yang vaksinnya belum ditemukan. Menyelisik lebih 
dalam soal obat-obat covid pun ahli paru telah menjelaskan jika obat-obat itu 
bukan tanpa efek samping. Bahkan bagi pasien dengan kondisi ginjal dan liver 
yang sudah tidak optimal, penggunaan obat itu harus dihindari karena justru 
bisa menjadi petaka. Setali tiga uang, peningkatan rasio kesembuhan bukanlah 
angka terpenting. Justru, kita juga harus jujur mengakui jika acuan-acuan 
penting seperti rasio kematian dan tes masih belum menggembirakan. Angka 
kematian covid-19 secara kumulatif ialah 10.856 orang hingga 1 Oktober ini. 
Persentasenya ialah 3,7%. Angka itu lebih tinggi ketimbang persentase kematian 
covid-19 di dunia sebesar 2,98%. Tingginya angka kematian merupakan sinyal akan 
masih lemahnya sisi pelacakan dan tes. Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Indonesia, dengan jumlah 
penduduk 267 juta jiwa, seharusnya melakukan 267.700 tes per minggu. Sementara 
itu, Indonesia baru mencapai 46,85% dari standar WHO untuk jumlah pemeriksaan. 
Dengan segala kondisi dua sisi mata uang ini, kita memang perlu mengerti 
optimisme dengan bijak. Optimisme jelas perlu dirawat dengan segala kabar 
pencapaian. Meski begitu, berbagai ketertinggalan yang ada, dan juga krusial, 
ialah hal mendesak yang harus diperbaiki. Tanpa itu, kondisi perang melawan 
covid-19 di Indonesia akan terus fluktuatif. Kabar gembira bisa sekadar hanya 
sesaat karena hal-hal krusial tidak tertangani.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2135-kesembuhan-naik-obat-diproduksi








[GELORA45] Racun Demokrasi dalam Pilkada

2020-10-07 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5203420/racun-demokrasi-dalam-pilkada?tag_from=wp_cb_kolom_list




Mimbar Mahasiswa

Racun Demokrasi dalam Pilkada

Azizah Karima - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 15:10 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Seruan untuk berpartisipasi Pilkada Solo 2020 terus dilakukan. Salah satunya 
dengan membuat poster Pilkada damai.
Ragam poster sambut pilkada di Solo, Jawa Tengah (Foto: Agung Mardika)
Jakarta -

Perdebatan yang muncul di masa pandemi selalu saja membahas tentang apa yang 
seharusnya diprioritaskan oleh negara, apakah itu kesehatan atau ekonomi. 
Pro-ekonomi akan memilih untuk melakukan kegiatan seperti biasa dengan 
menerapkan protokol kesehatan, sedangkan pro-kesehatan akan lebih memilih untuk 
lockdown atau melaksanakan PSBB. Namun, dalam tulisan ini tidak membahas 
hal-hal tersebut. Tulisan ini lebih membahas tentang aspek politiknya, yaitu 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang tetap dijalankan meskipun di 
masa pandemi Covid-19.

Pilkada merupakan kegiatan yang dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat. Hal 
ini dikarenakan ketika pemilihan tersebut berlangsung, masyarakat pada umumnya 
memiliki hak untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun, apakah pesta tersebut 
layak dilakukan di masa pandemi seperti sekarang? Dengan jumlah kasus yang 
tidak kunjung menurun dan beberapa orang dari penyelenggara maupun bakal 
pasangan calon terjangkit Covid-19 menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang 
bagaimana keberlangsungan Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia pelaksana mengatasi permasalahan 
Pilkada di masa pandemik dengan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam 
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kemudian 
diubah menjadi PKPU No 10 Tahun 2020 dan kemudian diubah lagi menjadi PKPU No 
13 Tahun 2020. Sayangnya, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui pelanggaran 
oleh para calon dalam melaksanakan tahapan di Pilkada.

Pelanggaran

Beberapa minggu yang lalu telah dilakukan pendaftaran calon kepala daerah yang 
kemudian dilanjutkan ke tahapan verikasi dan pengumpulan datanya. Lucunya di 
masa pandemik seperti sekarang yang mana rata-rata tingkat bertambahnya kasus 
Covid-19 sejumlah 3000 jiwa lebih tidak melunturkan semangat tim sukses untuk 
mengiringi bakal pasangan calon (bapaslon) ketika mendaftarkan diri. Bahkan di 
beberapa daerah, ada pasangan calon maupun tim suksesnya yang secara sadar 
mengumpulkan massa untuk menemani paslon mendaftarkan diri.

Misalnya pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, 
Lathifah - Didik yang mencalonkan diri dengan diiringi lebih dari 40 becak dan 
musik rebana, ataupun paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri 
Cahyadi – Armuji yang membawa massa sejumlah ratusan orang sambil berjalan 
kaki. Contoh pelanggaran tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya 
pelanggaran yang dilakukan paslon dalam tahapan menuju Pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat adanya 243 dugaan pelanggaran protokol 
kesehatan dalam proses pendaftaran bapaslon kepala daerah. Pelanggaran tersebut 
menyalahi PKPU No 6 Tahun 2020 pasal 5 yang menjelaskan diharuskannya jaga 
jarak dan larangan berkerumun di satu tempat.

Momen Pilkada di masa krisis juga berpotensi menjadi ladang praktik politik 
patronase yang dilakukan oleh calon petahana dan non-petahana. Keadaan ekonomi 
masyarakat yang tidak stabil menyebabkan kebutuhan masyarakat akan bantuan 
ekonomi dari pemerintah semakin tinggi.

Situasi tersebut memungkinkan petahana yang mencalonkan diri kembali di Pilkada 
akan memanfaatkan dana hibah yang memang sudah semestinya hak masyarakat 
menjadi suatu situasi yang mana seakan-akan pemerintah atau calon kepala daerah 
tersebutlah yang membantu masyarakat. Begitu pula dengan calon non-petahana 
yang "membantu" dengan dana privatnya. Hal ini memunculkan kesan kampanye dari 
calon kepala daerah secara implisit.

Potensi Kluster Baru

Peraturan dari pelaksanaan kampanye juga turut menjadi perhatian banyak orang. 
Hal ini dikarekan KPU mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan paslon untuk 
mengadakan konser musik dan olahraga bersama secara langsung sebagai bentuk 
kampanye. Hal ini tercantum dalam PKPU No 10 Tahun 2020 pasal 63 tentang 
Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Merespons atensi dari masyarakat tersebut, KPU mengeluarkan PKPU No 13 Tahun 
2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali 
Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Musik konser dan segala kegiatan publik yang mengundang banyak orang memang 
telah dilarang dalam peraturan perubahan. Hal ini patut diapresiasi karena 
menandakan KPU 

[GELORA45] Polisi Amankan 39 Pelajar Akan Demo UU Ciptaker di Depan DPR

2020-10-07 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 








https://mediaindonesia.com/read/detail/350884-polisi-amankan-39-pelajar-akan-demo-uu-ciptaker-di-depan-dpr



Rabu 07 Oktober 2020, 15:43 WIB 

Polisi Amankan 39 Pelajar Akan Demo UU Ciptaker di Depan DPR 

Rahmatul Fajri | Megapolitan 

  Polisi Amankan 39 Pelajar Akan Demo UU Ciptaker di Depan DPR Ilustrasi 
Unjukrasa POLDA Metro Jaya mengamankan 39 anak sekolah dari berbagai SMA dan 
STM yang akan demo di depan kantor DPR, Senayan, Jakarta. Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan anak sekolah tersebut tidak ada 
kaitannya dengan unjuk rasa buruh atau mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law 
UU Cipta Kerja. "39 ini anak SMA, SMK, pengangguran. Tidak ada kaitannya akan 
dilaksanakan agenda unjuk rasa oleh buruh atau mahasiswa. Ini di luar semua," 
kata Yusri, ketika ditemui di kantornya, Rabu (7/9). Baca juga : Tambah 
Delapan, Tersangka Perusakan Polsek Ciracas jadi 74 Orang Yusri mengatakan anak 
sekolah tersebut mendapatkan undangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 
untuk ikut unjuk rasa di depan DPR. Padahal, kata ia, sejauh ini tak ada 
demonstrasi. Pihaknya telah mengimbau tidak ada kerumuman atau aksi unjuk rasa. 
"Mereka mendapatkan undangan melalui medsos dari orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab melalui medsos untuk mengundang mereka untuk melakukan acara 
demostrasi di depan DPR," kata Yusri. Yusri mengatakan pihaknya mendata anak 
sekolah tersebut dan memberikan edukasi mengenai aksi unjuk rasa tersebut. 
"Rencana akan kita datakan nanti kalau memang sudah selesai kita beri edukasi 
kepada mereka semua bahwa undangan itu tidak benar. Dan rencananya setelah itu 
kembalikan ke orang tua," kata Yusri. (OL-2)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/350884-polisi-amankan-39-pelajar-akan-demo-uu-ciptaker-di-depan-dpr








[GELORA45] Desa Bali' Hainan, Jembatan Persahabatan China-Indonesia

2020-10-07 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5203643/desa-bali-hainan-jembatan-persahabatan-china-indonesia?tag_from=wp_cb_kolom_list



Ariana Xie

'Desa Bali' Hainan, Jembatan Persahabatan China-Indonesia

Ariana Xie - detikNews

Rabu, 07 Okt 2020 17:54 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Desa Bali di Hainan
Foto: China Media Group
Jakarta -

Belum lama yang lalu wartawan China Media Group mendatangi Perkebunan Perantau 
China Xinglong di kota Wanning, Provinsi Hainan, atau tepatnya sebuah objek 
wisata yang dijuluki 'Desa Bali'. Sarat dengan nuansa budaya Indonesia, Desa 
Bali kini sudah semakin terkenal sebagai 'jembatan persahabatan' 
China-Indonesia.

Sejak tahun 1950-an, sebanyak 2000 perantau China berturut-turut pulang ke 
tanah air dengan bertolak dari 21 negara dan daerah, terutama dari Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam. Mereka ditampung dan direlokasi di kota Xinglong, 
Provinsi Hainan dan mendirikan Perkebunan Perantau China Xinglong, yang penuh 
dengan nuansa eksotis dan budaya perantau China, terutama kebudayaan yang 
dibawa pulang oleh para perantau China dari Indonesia.

Objek wisata Desa Bali diresmikan pada 2018 dengan penanaman modal patungan 
yang dilakukan oleh Hainan Nanguo Group, Hainan United Airlines Travel Group, 
dan Global Internasional Group (Indonesia). Pembukaan Desa Bali adalah untuk 
mendorong kerja sama pragmatis China dan Indonesia di bidang sosial budaya. 
Objek wisata Desa Bali menempati areal seluas 14 hektare dan terdiri atas enam 
zona fungsional, yakni Koridor Budaya Perantau, Kampung Halaman Perantau, Zona 
Botani, Galeri Karya Ukiran Akar Kayu, Panggung Taiyanghe dan Gedung Jajal 
Nanguo.
Desa Bali di HainanDesa Bali di Hainan Foto: China Media Group


Di pintu masuk taman Desa Bali, terlihat sebuah batu berukuran besar dengan 
tulisan Desa Bali. Begitu masuk akan terpapar gapura yang identik di pulau Bali 
alias Candi Bentar yang sarat dengan kearifan tradisional Indonesia. Setelah 
masuk dari Candi Bentar, rasanya seolah berada di pulau Bali yang indah permai. 
Nuansa eksotis sangat terasa di berbagai sudut Desa Bali, yang terpajang dengan 
aneka bangunan, ukiran dan mural khas agama Hindu yang misterius(Sebagian besar 
warga Bali menganut agama Hindu). Para tamu dan turis disambut hangat oleh 
petugas atau pemandu dengan pakaian tradisional Hindu.

Di Koridor Kebudayaan Perantau China, wartawan menjumpai Pak Du Tianjiang yang 
pulang dari Indonesia. Pak Du yang berusia 81 tahun berujar kepada wartawan 
bahwa dari foto-foto dan literatur yang dipamerkan di koridor ini, dapat 
diketahui kronologi transmigrasi para perantau China kembali ke China dari Asia 
Tenggara dan kisah sejati yang terjadi dalam proses pembangunan Perkebunan 
Perantau Xinglong selama 60 tahun silam.

Du Tianjiang dilahirkan di Indonesia pada 1939. Beliau kembali ke tanah air 
pada 1960 ketika ia baru berusia 21 tahun. Ia telah hidup di Xinglong selama 60 
tahun. Setelah pensiun beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perantau China 
Indonesia dan penasihat Desa Bali. Ia sering kali mendampingi kunjungan 
delegasi-delegasi Indonesia.

Ia juga masih bekerja di program kerja sama dengan Akademi Bahasa Asing Hainan 
dan memberikan sumbangan bagi pertukaran kebudayaan antar masyarakat Tiongkok 
dan Indonesia. Akademi Bahasa Asing Hainan telah menjalin hubungan kerja sama 
dengan Desa Bali yang berperan sebagai 'basis praktik pelatihan bahasa 
Indonesia', atau tepatnya berperan sebagai platform bagi anak Praktik Kerja 
Lapangan (PKL).
Desa Bali di HainanDesa Bali di Hainan Foto: China Media Group



Kepala Desa Bali, Chen Shaohai memperkenalkan bahwa semua karya ukiran kayu, 
patung batu dan patung bas-relief di desanya adalah hasil jerih payah para 
perajin Indonesia yang dipekerjakannya. Hal ini dilakukan justru untuk 
menonjolkan budaya Indonesia yang asli kepada para turis. Selain itu, pihaknya 
juga mengundang mahasiswa akademi seni rupa Indonesia untuk memajang dan 
mendekorasi Desa Bali melalui karya lukisan dinding yang unik. Guru tari dan 
dendang beserta guru bahasa Indonesia juga diundang ke Desa Bali untuk 
memberikan kursus tari dan bahasa Indonesia yang diikuti oleh anak-anak para 
perantau China.

Di panggung Taiyanghe di Desa Bali, para perantau dan anak-anaknya berdendang 
sembari menari dengan menggunakan pakaian tradisional yang warna-warni. Para 
turis juga diundang ikut serta untuk menari bersama dengan mereka. Selain itu, 
para turis juga dimanjakan dengan berbagai makanan dan kudapan kuliner 
Indonesia.

Pak Chen mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, tiap bulan sekitar 3000 hingga 
6000 wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Desa Bali. "Mereka tertarik ke Desa 
Bali karena di sini mereka bisa mengenyam pengalaman seperti di rumahnya. Kami 
juga berharap objek wisata ini dapat meningkatkan persahabatan antara Tiongkok 
dan Indonesia," pungkasnya.

Ariana Xie, Jurnalis China Media Group

(ads/ads)
desa bali
hainan








[GELORA45] Rumus Investasi

2020-10-07 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1955-rumus-investasi



Rabu 07 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Rumus Investasi 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Rumus Investasi Dok.MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. 
MENDATANGKAN investasi itu butuh kepercayaan, kepastian, kemudahan, kenyamanan. 
Membuat investor betah tinggal juga perlu kepastian, kenyamanan, kepercayaan. 
Tanpa itu semua, alih-alih mendatangkan investasi baru, investasi lama malah 
bisa hengkang. Sesimpel itulah rumusnya. Namun, mempraktikkan rumus yang mudah 
ternyata tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak bisa simsalabim. 
Buktinya, dalam beberapa tahun belakangan problem hambatan investasi di 
Republik ini tidak sepenuhnya bisa dibabat. Akhir tahun lalu, Bank Dunia 
mencatat masih ada sederet permasalahan yang tidak mendukung iklim investasi di 
Indonesia. Dalam laporan berjudul Global Economic Risk and Implications for 
Indonesia itu Bank Dunia menulis investasi di Indonesia masih berisiko, rumit, 
dan tidak kompetitif. Regulasi pun tidak terprediksi, inkonsisten, dan 
bertentangan. Juga ada analisis lembaga lainnya tentang isu produktivitas 
tenaga kerja. Hal tersebut melatarbelakangi keengganan investor, terutama 
investor luar negeri, menanamkan modal mereka. Di lapangan, analisis Bank Dunia 
itu telah berkali-kali terkonfirmasi. Hingga akhir tahun lalu, misalnya, dari 
33 pabrik yang keluar dari Tiongkok, tidak ada satu pun yang melirik Indonesia 
sebagai tujuan investasi selanjutnya. Dari jumlah itu, 23 di antaranya memilih 
berinvestasi di Vietnam. Sisanya menuju Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada 
2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang berelokasi ke kawasan Asia Tenggara. 
Sebanyak 43 di antaranya lagi-lagi memilih Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand, 
dan Filipina. Indonesia hanya didatangi 10 perusahaan Jepang yang hengkang itu. 
Kabar baiknya, mulai ada pembenahan di sejumlah sektor. Dampaknya, hingga 
semester pertama 2020 ini, sudah ada tujuh perusahaan yang berkomitmen membuka 
pabrik di Indonesia. Satu di antaranya, yakni PT Meiloon Technology Indonesia 
(yang merelokasi pabrikdari Suzhou, Tiongkok), sudah melakukan groundbreaking 
pabrik di Subang, Jawa Barat. Meiloon ialah perusahaan asal Taiwan yang 
bergerak di bidang usaha industri sepiker, audio, dan video elektronik. Tanpa 
mengurangi rasa syukur atas berlabuhnya tujuh perusahaan yang memindahkan 
pabrik mereka dari Tiongkok ke Indonesia, kita belum selayaknya terlalu 
bergembira saat ini. Lagi-lagi alasannya klise, itu masih belum sepadan dengan 
keberhasilan yang diraih Vietnam. Rayuan maut Vietnam terbukti ampuh menggaet 
investor. Data realisasi investasi Vietnam tahun lalu kian mengonfirmasikan 
kisah sukses itu. Investasi asing langsung di Vietnam pada semester I 2019 
sebanyak US$18,47 miliar. Adapun BKPM mencatat FDI atau penanaman modal asing 
di Indonesia pada semester I 2019 sebesar US$14,18 miliar. Terpaut lebih dari 
US$4 miliar dari Vietnam. Resepnya simpel, sebagaimana yang sudah diteliti 
berbagai institusi dan diakui banyak pihak, termasuk oleh Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Intinya tetap: kepercayaan, 
kepastian, kemudahan, kenyamanan. Di Vietnam, investasi cukup datang ke BKPM 
setempat. Persoalan tanah, izin, dan hal-hal prinsip bisa clear di satu tempat. 
Ibaratnya, BKPM Vietnam itu dia yang memulai, dia pula yang mengakhiri. "Kalau 
BKPM Indonesia, dia yang memulai, enggak tahu kapan mengakhiri," kata Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia beberapa bulan setelah dilantik. Musabab lainnya mengapa 
Vietnam mampu menggenjot realisasi investasi ialah tingginya tingkat efisiensi 
dalam perekonomian dan biaya investasi di sana. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
rendahnyaincremental capital-output ratio(ICOR) Vietnam jika dibandingkan 
dengan Indonesia (semakin rendah ICOR, semakin efisien biaya investasi). Nilai 
ICOR Vietnam di kisaran 3 hingga 4, sedangkan Indonesia dua kali lipat, yakni 
6,6. Biaya yang inefisien itu muncul dalam bentuk turunan berupa realisasi izin 
yang lama (di Indonesia satu tahun, di Vietnam dua bulan), regulasi yang tidak 
pasti dan tumpang-tindih, hingga produktivitas tenaga kerja dan upah tenaga 
kerja. Secara pertumbuhan, Indonesia masih lebih lambat dalam hal peningkatan 
produktivitas pekerjanya daripada Vietnam. Indonesia cuma tumbuh 2,6%, 
sedangkan Vietnam bisa tumbuh sampai 7%. Sebaliknya, dalam hal realisasi 
kenaikan upah per tahun, Vietnam tak seeksplosif Indonesia. Kenaikan upah di 
Indonesia per tahun bisa lebih dari 8%, sedangkan Vietnam 3,3% sampai 5,7%. 
Kehadiran omnibus law mestinya bisa meruntuhkan tebalnya dinding hambatan 
investasi di negeri ini. Tapi rupanya tidak semua elemen bisa menerima 
kehadiran UU sapu jagat tersebut. Namun, solusi harus tetap dicari. Jika tidak, 
negeri ini akan selalu tercecer dalam perlombaan menggaet investasi. Hanya 
berkutat dalam perdebatan dan saling menyalahkan membuat kita semua 

[GELORA45] UU Cipta Kerja dan Erosi Politik Perwakilan

2020-10-06 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5201607/uu-cipta-kerja-dan-erosi-politik-perwakilan?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

UU Cipta Kerja dan Erosi Politik Perwakilan

Aminuddin - detikNews

Selasa, 06 Okt 2020 12:00 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), 
Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu 
mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok 
kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.
Aksi buruh Cikarang tolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Foto: Fakhri 
Hermansyah/Antara)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang seyogianya disahkan pada 8 
Oktober 2020 mendadak ngebut. RUU tersebut telah disahkan menjadi UU pada Senin 
(5/10). Dengan koalisi yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo, pengesahan UU 
tersebut memang tinggal menunggu waktu yang tepat. Bahkan, Partai Demokrat dan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mampu menghalangi RUU tersebut menjadi UU.

Partai Demokrat memilih walkout dari sidang. Dengan hanya PKS, pemerintah mudah 
mengesahkan UU. Kerja-kerja politik itulah yang membuat erosi politik 
perwakilan semakin terasa. Bagaimana pun, UU yang dikemas dengan mekanisme 
Omnibus Law tersebut memperoleh tantangan dari banyak kalangan, termasuk dari 
serikat buruh.

UU Cita Kerja bukan melulu soal ketenagakerjaan. Ada sejumlah persoalan yang 
disorot publik seperti produk halal, tenaga nuklir, hak paten, imigrasi, tata 
ruang, hak adat, dan sejumlah persoalan lain. Namun apa dikata, RUU tersebut 
telah menjadi UU. Rakyat tinggal menunggu realisasi UU tersebut dan dampaknya 
terhadap ketenagakerjaan.

Selain persoalan omnibus di atas, kerja-kerja politik minus perwakilan memang 
sangat jelas ke permukaan di era pemerintah Jokowi. Tercatat ada beberapa UU 
yang sangat kontroversi dan mendapat penolakan masyarakat sipil. Di antaranya 
adalah revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU Pertambangan, 
Mineral, dan Batubara (Minerba), Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
memperpanjang masa jabatan menjadi 15 tahun, dan yang paling kontroversi adalah 
hajatan pemilihan kepala daerah yang tetap dilangsungkan pada 9 Desember di 
tengah badai Covid-19.

Kesuksesan pemerintah dan DPR mengesahkan sejumlah undang-undang yang sarat 
kontroversi tentu saja bukan aji mumpung, atau bahkan kebutuhan publik. 
Melainkan kekuasaan elite yang semakin harus semakin menghilangkan nilai-nilai 
aspiratif. Jika pemerintah mengedepankan aspirasi publik, tentu saja 
partisipasi publik diwadahi terlebih dahulu, kemudian dijadikan bahan renungan. 
Namun kali ini, demokrasi yang sejatinya mendengar suara rakyat semakin 
terkikis.

Kekuasaan Absolut

Pemerintah terutama wakil rakyat memang memiliki rentang waktu kekuasaan yang 
tidak terbatas. Dalam artian, sebagai wakil rakyat, mereka tidak memiliki 
batasan periodik. Mereka bisa mencalonkan kembali menjadi wakil rakyat selagi 
mereka mau. Ini artinya, tidak ada batasan yang mengharuskan wakil rakyat 
meninggalkan jabatan DPR jika sudah pernah menjadi dalam beberapa periode 
seperti kepala daerah.

Hal inilah yang bisa menjadi dalih bahwa kepentingan anggota dewan harus 
dilindungi oleh berbagai undang-undang, termasuk mengesahkan undang-undang 
sarat kontroversial. Bagi wakil rakyat, gejolak di masyarakat tidak perlu 
digubris. Lambat laun mereka akan hilang dengan sendirinya.

Mungkin wakil rakyat bisa berdalih apabila ada gugatan dari publik terkait 
keterwakilannya, mereka memiliki agenda lain yang tidak semuanya diketahui 
publik. Namun apabila kita berkaca pada pencapaian target undang-undang atau 
kekisruhan yang terjadi dalam satu tahun ini, sebenarnya wakil rakyat tidak 
bisa mengelak karena mereka memang bertugas untuk membuat undang-undang. 
Terkait dengan politik perwakilan, ada beberapa hal yang penting untuk 
dicermati.

Pertama, seperti dibahas di atas, ketiadaan batas maksimal masa jabatan anggota 
dewan bisa menjadi pemicunya. Tiadanya jabatan ini menelurkan beragam problem 
dalam tatanan politik kita. Salah satunya adalah hasrat untuk menjadi anggota 
dewan seumur hidup. Tentunya, jika memiliki niat untuk menjadi legislator 
seumur hidup, mereka berusaha membangun dinasti kepentingan di parlemen. 
Artinya, dinasti tersebut dibangun bukan dalam kerangka sanak keluarga. Namun 
membangun dinasti dalam masalah kebijakan. Seluruh kebijakan bisa jadi didesain 
untuk kepentingan jangka panjang agar terus menopang karir politiknya.

Ini berbeda dengan jabatan presiden, gubernur, bupati, atau kepala daerah 
lainnya yang hanya dua periode. Mau tidak mau, ketika sudah dua periode tidak 
boleh mencalonkan lagi menjadi presiden atau kepala daerah. Sedangkan dalam 
kekuasaan di parlemen, melanggengkan kekuasaan dapat dilakukan. Ketika hal ini 
sudah diniatkan sejak menjadi anggota parlemen, kepentingan politik didesain 
sedemikian rupa dan jangka panjang agar tetap 

[GELORA45] Bahaya Mentalitas "Banyak Temannya"

2020-10-06 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5202472/bahaya-mentalitas-banyak-temannya?tag_from=wp_cb_kolom_list




Sentilan Iqbal Aji Daryono

Bahaya Mentalitas "Banyak Temannya"

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 19:30 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Kolomnis - Iqbal Aji Daryono (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -

Saya ingin menyampaikan pengakuan dosa. Ini jenis dosa yang di masa sekarang 
merupakan salah satu dosa terbesar, baik secara sosial maupun spiritual: saya 
berkali-kali melanggar protokol pencegahan Covid.

Saya tahu, Anda seketika akan memandang saya dengan jijik, lalu menyebut saya 
egois, ignorant, tidak peka sosial, covidiot, dan sebagainya. Saya paham dan 
setuju dengan Anda. Tapi, saya ceritakan dulu situasinya.

Begini. Ini tentang Salat Jumat di kampung. Sejak sepekan setelah Lebaran lalu, 
saya kembali berangkat jumatan. Rasanya nggak nyaman di hati, lha wong sudah 
berkali-kali nongkrong ngopi-ngopi, masak jumatan malah enggak. Maka, saya pun 
jumatan kembali, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tak lagi saya ikuti.

Nah, saat jumatan itu, sebenarnya jamaah di masjid kami relatif homogen. Cuma 
warga sekampung, paling-paling ketambahan anak kampus ISI yang ngekos di rumah 
warga. Artinya, dari sisi risiko, saya membayangkan risiko jumatan di kampung 
kami itu relatif kecil juga, paling tidak bila dibandingkan dengan di 
masjid-masjid pinggir jalan raya.

Kesadaran bahwa jamaah di masjid kami itu homogen lebih kuat lagi manakala 
tampak satu ciri mengejutkan yang lebih visual, yaitu hampir seluruh jamaah 
tidak memakai masker. Dari 100-an orang, maksimal cuma ada tiga atau empat 
orang bermasker, itu pun termasuk saya sendiri.

Dalam situasi seperti itu, seringkali muncul godaan kuat untuk melepas masker, 
dan kadang-kadang memang saya lakukan. Toh, batin saya, orang yang menyimak 
khotbah Jumat diam semua, tidak ada yang membuka mulut, dan otomatis ancaman 
berondongan droplet nyaris tidak ada.

Namun, sebenarnya soal itu hanya alasan sekunder. Alasan primer saya melepas 
masker adalah... perasaan tak ingin sendiri.

Kesepian itu tidak menyenangkan. Saya bukan orang yang suka bersepi-sepi, dan 
jenis lelaki yang sangat takut ditinggalkan. Saya orang dusun, sejak lahir 
sampai setua ini hidup dalam masyarakat dusun yang komunal dan berspirit 
paguyuban. Dan Anda mesti tahu, dalam iklim paguyuban ada penyeragaman 
diam-diam. Di proyek penyeragaman tanpa sadar itu, siapa pun yang berbeda 
secara mencolok akan dianggap sebagai duri kecil bagi lingkungan.

Itulah kenapa perasaan tak nyaman ketika bermasker sendirian itu kadangkala 
muncul. Bukan berarti saya abai dan tak pernah berusaha "mengedukasi" tetangga 
lho ya. Itu sudah pernah saya lakukan, bahkan di sebuah forum resmi kampung. 
Tapi ketika kemudian banyak orang memilih tetap tidak bermasker, saya menyerah. 
Ya masak mau teriak-teriak macam di Facebook?

Jadi, ada semacam rasa malu. Bukan jenis malu karena khawatir dituduh penakut 
atau kurang beriman dan sebangsanya, melainkan malu karena menjadi berbeda di 
tengah-tengah suatu kumpulan manusia.

Anda pernah merasakan jenis malu yang seperti itu? Saya pernah. Kejadiannya 
ketika saya datang ke sebuah pesantren di Madura, lalu menyadari bahwa saya 
adalah satu-satunya lelaki dengan kepala telanjang tanpa peci, di antara ribuan 
kyai dan santri yang semua-muanya berpeci! Kira-kira malu yang seperti itu.

Perasaan enggan sendiri diperparah lagi karena ada rasa lain yang lebih sulit 
dikontrol, yaitu rasa, "Halah, temannya juga banyak, kok." Ini situasi 
psikologis yang riil, meski tentu saja kerap menjebak. Pendek kata, karena ada 
perasaan bahwa apa yang kita lakukan itu juga dilakukan oleh banyak orang, 
hasilnya seolah-olah yang salah jadi benar, dan yang buruk jadi baik atau 
minimal baik-baik saja.

Saya pernah konyol mengalami yang semacam itu waktu masih jadi sopir truk di 
Perth, Australia. Ceritanya, saya sedang menyetir truk saya di suatu ruas 
jalan. Sebagaimana normalnya, saya melaju dengan kecepatan standar. Ada speed 
camera di tempat-tempat tak terduga, dan kalau saya melebihi kecepatan 
bisa-bisa kena denda 100 dolar, atau kalau dirupiahkan ya satu juta.

Sialnya, mungkin karena ruas jalan itu jauh dari pusat kota, mobil-mobil lain 
mengasumsikan tak ada kamera pengintai kecepatan di situ. Mereka pun melesat 
cepat melebihi batas. Bukan cuma satu-dua mobil, tapi banyak mobil. Nah, persis 
dalam suasana itulah, perasaan "Halah temannya banyak" atau "Halah yang lain 
juga gitu kok" tiba-tiba muncul. Dan saya gagal melawannya. Maka, ikutlah saya 
melesat overspeed.

Satu hal yang sensasinya tak sungguh-sungguh saya sadari waktu itu adalah bahwa 
meskipun semua orang di situ melakukan hal yang sama, konsekuensinya tidak akan 
ditanggung bersama-sama. (Ini beda dengan ketika saya dan lima kawan bolos 
bersama waktu SMA. Karena temannya banyak, waktu dipanggil guru BP pun kami 
bisa 

[GELORA45] Omnibus Law yang Membahagiakan

2020-10-06 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]




-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1954-omnibus-law-yang-membahagiakan



Selasa 06 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Omnibus Law yang Membaha  (g)  iakan 

Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Omnibus Law yang Membahagiakan MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media 
Group. KITA menginginkan undang-undang mengakomodasi kepentingan semua. Kita 
kepingin undang-undang membahagiakan semua komponen dalam masyarakat. Para 
pakar lazim membagi masyarakat ke dalam setidaknya tiga komponen, yakni negara, 
pasar, dan masyarakat sipil. Negara termasuk di dalamnya lembaga eksekutif, 
legislatif, yudikatif, dan segala turunannya. Pasar ialah kekuatan ekonomi, 
perusahaan, pengusaha. Masyarakat sipil rakyat kebanyakan yang bukan bagian 
negara dan pasar. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law klaster Cipta Kerja 
kemarin disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR yang membahas dan 
mengesahkannya termasuk negara. Pengusaha yang kemudahan berinvestasinya diatur 
dalam UndangUndang Cipta Kerja ialah pasar. Buruh ialah rakyat kebanyakan atau 
masyarakat sipil. Pengusaha, katanya, paling bahagia dengan disahkannya 
Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana tidak bahagia bila perizinan untuk 
berinvestasi dipermulus? Bagaimana tidak bahagia bila persoalan ketenagakerjaan 
berkurang? Negara juga bahagia dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. 
Siapa tidak bahagia, bila undang-undang yang kita inisiasi dan sempat ditolak 
terutama oleh buruh akhirnya disahkan? Bagaimana tak bahagia, bila 
undang-undang ini kelak membuat negara kedatangan investasi dalam negeri dan 
asing? Negara mengusulkan dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk 
meningkatkan investasi dan ekonomi. Persoalan buruh, menurut negara, menjadi 
penghambat investasi, selain bertele-telenya perizinan. Perkara buruh ini di 
antaranya yang bikin banyak perusahaan hengkang ke negara lain. Di rancangan 
awal, sejumlah hak buruh ditiadakan. Penghapusan upah minimum kota/kabupaten, 
berkurangnya nilai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, karyawan kontrak 
atau outsourcing, penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti, hilangnya 
jaminan pensiun, menjadi hal-hal yang tidak membahagiakan buruh. Para buruh 
menuntut hak-hak mereka diakomodasi. Pemerintah dan parlemen kemudian 
mengakomodasi tuntutan mereka, kecuali masalah pengurangan nilai pesangon. Akan 
tetapi, akomodasi ini tak mengurangi ketidakbahagiaan para buruh. Mereka 
diberitakan tetap bakal mogok kerja dan berunjuk rasa. Undang-Undang Cipta 
Kerja juga tak membahagiakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, 
bukan cuma buruh. Padahal, kedua parpol bagian negara. Kedua parpol tidak 
setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Demokrat bahkan keluar dari 
arena sidang sebagai wujud “ketidakbahagiaan” mereka. Di media sosial kader 
Partai Demokrat dengan bangga dan bahagia memasang foto mereka berseragam 
parpol seraya menuliskan penolakan mereka atas undang-undang itu. Undang-undang 
kiranya tak bisa membahagiakan semua orang. Kalau harus membahagiakan semua, 
kapan kita mendapatkan undang-undang. Celakanya, undang-undang, katanya, lebih 
sering tidak membahagiakan rakyat. Oleh karena itu, rakyat sering kali 
memprotes undang-undang. Padahal, undang-undang kiranya bertujuan membahagiakan 
rakyat juga. Bila perizinan mudah, investasi bakal berdatangan ke Indonesia. 
Bila investasi masuk, orang mendapat pekerjaan. Bila tuntutan buruh diatur, 
perusahaan bertahan di Indonesia, tidak hengkang ke luar negeri. Para buruh 
tetap bisa bekerja. Namun, buruh tetap menolaknya dan tetap bakal mogok dan 
berunjuk rasa. Banyak yang mempersoalkan rencana unjuk rasa dan mogok itu 
karena kita sedang menghadapi pandemi covid-19. Unjuk rasa menciptakan 
kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran covid-19. Polri tidak 
mengizinkan unjuk rasa itu. Pun, di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja 
akibat pandemi, buruh yang mogok kerja dan unjuk rasa serupa tidak bersyukur, 
kufur nikmat. Unjuk rasa bisa saja menekan presiden menerbitkan perppu untuk 
menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, belajar dari kasus revisi 
Undang-Undang KPK, presiden kiranya tak menerbitkan perppu, meski unjuk rasa 
mahasiswa dan pelajar bertubi-tubi. Buruh juga bersiap mengajukan uji materi 
atas Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Daripada habis energi 
untuk mogok dan unjuk rasa yang kecil kemungkinan sukses membatalkan 
undang-undang, lebih baik konsentrasi menyiapkan uji materi. Bila uji materi ke 
MK sukses, inilah kiranya yang membahagiakan buruh. Yang kecewa negara dan 
pasar. Namun, buruh mesti bersiap kecewa, tidak bahagia, karena MK mungkin saja 
tidak mengabulkan uji materi itu. Keputusan MK ternyata juga tidak bisa 
membahagiakan semua. Siapa tahu setelah sukses dilaksanakan dan bisa menarik 
investasi serta menyerap tenaga kerja, undangundang ini ternyata membahagiakan 
rakyat juga.

Sumber: 

[GELORA45] Berjuang tanpa Unjuk Rasa

2020-10-06 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2134-berjuang-tanpa-unjuk-rasa




Selasa 06 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Berjuang tanpa Unjuk Rasa 

Administrator | Editorial 

  DEMONSTRASI sebagai perwujudan hak menyampaikan pendapat di depan umum 
secara gamblang dilindungi oleh konstitusi. Akan tetapi, pelaksanaannya menjadi 
dilematis saat bangsa ini tengah berjuang menekan penularan penyakit covid-19 
yang mewabah. Pasal 28E UUD 1945 tegas menyebut setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bersamaan dengan 
itu, konstitusi juga mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak terkecuali, 
dari wabah penyakit menular. Dilema demikian tidak luput mengiringi unjuk rasa 
sebagian kelompok buruh untuk menyuarakan penolakan terhadap beleid Cipta 
Kerja. Mereka merasa UU itu telah mengurangi hak-hak dan perlindungan terhadap 
pekerja. Menurut rencana, demonstrasi digelar mulai hari ini hingga tiga hari 
ke depan. Puncaknya pada 8 Oktober 2020. Hari terakhir unjuk rasa sedianya 
disesuaikan dengan jadwal Rapat Paripurna DPR penutupan masa sidang. Salah satu 
agenda dalam rapat tersebut ialah mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) 
Cipta Kerja menjadi undang-undang. Harapan pendemo, parlemen akan menunda 
pengesahan. Pencocokan jadwal itu lantas gagal karena parlemen tibatiba 
memutuskan untuk memajukan jadwal rapat paripurna. Undang-Undang Cipta Kerja 
pun disahkan, kemarin. Pihak DPR berdalih hal tersebut dilakukan karena 
kekhawatiran atas laju penularan covid-19 di lingkungan parlemen yang 
meningkat. Di balik itu, bisa saja DPR juga tidak ingin unjuk rasa membuat 
parlemen terpaksa menunda pengesahaan UU Cipta Kerja. Padahal, pembahasan RUU 
harus tuntas dalam tiga masa sidang. Masa sidang DPR yang baru ditutup kemarin 
merupakan masa sidang ketiga pembahasan beleid Cipta Kerja. Apa pun alasannya, 
risiko penularan covid-19 sudah pasti bakal meningkat dengan adanya kerumunan 
orang. Ketika massa dalam jumlah besar berkumpul, sulit untuk memastikan bahwa 
kepatuhan menerapkan protokol kesehatan akan senantiasa terjaga. Di sisi lain, 
wajar saja bila pengesahan yang lebih cepat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja 
tidak menyurutkan rasa ketidakpuasan sejumlah pihak. Mereka akan tetap 
terdorong untuk menggelar demonstrasi penolakan. Harus tegas dikatakan bahwa 
meski RUU Cipta Kerja sudah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, 
sebagai sebuah produk politik, mestinya terbuka lebar untuk didiskusikan 
kembali. Terbuka lebar pula kemungkinan untuk direvisi kembali oleh DPR bersama 
pemerintah. Karena itu, elok nian bila semua pihak mempelajari dengan 
sungguh-sungguh materi undang-undang itu secara komprehensif. Jangan sampai 
penolakan hanya didasari praduga tanpa mengetahui secara persis substansi 
materinya. Yang perlu kita ingatkan, ketidakpuasan terhadap sebuah produk 
legislasi tidak mesti ditanggapi dengan demo. Dalam hal menggugat 
undang-undang, pihak-pihak yang belum dapat menerima bisa berjuang di Mahkamah 
Konstitusi. Sudah terlalu banyak contoh keberhasilan lewat perjuangan di MK. 
Mengajukan uji materi ke MK bukan hanya cara yang lebih elegan dalam 
memperjuangkan aspirasi. Di masa pandemi, langkah itu sekaligus mencerminkan 
kesadaran menghormati hak asasi orang lain, yakni hak untuk hidup. Perlindungan 
hak asasi pun tegas termaktub pada Pasal 28J UUD 1945 bahwa setiap orang wajib 
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Unjuk rasa memang terlihat lebih garang dalam 
penyampaian pendapat. Orang-orang yang memerlukan panggung politik pun 
dimudahkan oleh adanya demonstrasi. Akan tetapi, apalah artinya jika saluran 
berdemokrasi itu kemudian berubah menjadi klaster penularan covid-19? Alih-alih 
menikmati hasil berupa pembatalan undang-undang, korban jiwa akan berjatuhan. 
Di setiap kesempatan menyampaikan pendapat, keselamatan rakyat tetap merupakan 
yang utama. Kalaupun gagal meraih tujuan, kita tetap bisa berjuang di lain 
hari.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2134-berjuang-tanpa-unjuk-rasa








[GELORA45] Sudah Tiga Calon Meninggal Dunia

2020-10-05 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


Sehubungan dengan PEMILU Bung Karno mengingatkan kepada semua pihak sbb.:

"Pemilihan umum, jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang 
dapat memecah persatuan bangsa Indonesia".



https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2133-sudah-tiga-calon-meninggal-dunia


Senin 05 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Sudah Tiga Calon Meninggal Dunia 

Administrator | Editorial 

  KAMPANYE Pilkada 2020 sudah berlangsung selama sembilan hari sejak 26 
September. Pelanggaran kampanye masih saja terjadi. Persoalan sangat serius 
kini muncul, yaitu tiga calon kepala daerah meninggal dunia akibat covid-19. 
Calon bupati petahana Kabupaten Bangka Tengah, Ibnu Saleh, meninggal dunia, 
kemarin, karena positif covid-19. Ibnu yang dirawat sejak 27 September adalah 
calon kepala daerah ketiga yang meninggal dunia. Sebelumnya, pada 1 Oktober, 
calon wali kota Bontang, Adi Darma, juga meninggal dunia a kibat covid-19. Adi 
dirawat sejak 24 September atau sehari setelah ditetapkan sebagai calon bupati. 
Sementara itu Bupati Berau, Muharram, meninggal dunia akibat covid-19 dalam 
status bakal calon. Ia meninggal dunia pada 22 September setelah sebelumnya, 
pada 6 September, Muharram mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum setempat. 
Kita menyampaikan turut berdukacita sedalam-dalamnya atas tiga calon kepala 
daerah yang meninggal dunia akibat covid-19. Ini persoalan amat serius karena, 
mestinya, keselamatan nyawa menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan 
pilkada. Atas nama keselamatan nyawa itulah, sejak awal sudah muncul desakan 
agar pilkada ditunda. Akan tetapi, otoritas pilkada bersama pemerintah dan DPR 
tetap ngotot menggelar pilkada. Pilkada tetap digelar karena ada jaminan 
penyelenggaraannya mematuhi protokol kesehatan. Meski demikian, harus jujur 
dikatakan bahwa jaminan itu ternyata hanya manis diucapkan, tapi sulit dipatuhi 
dalam praktiknya. Pelanggaran yang dilakukan secara masif terjadi pada saat 
pendaftaran pasangan calon pada 24-26 September. Saat itu masih terjadi 
kerumunan massa dan arak-arakan padahal tercatat 60 bakal calon positif 
covid-19. Pelanggaran yang masif itu disikapi otoritas pilkada dengan sibuk 
mencari-cari dan membuat regulasi untuk menjerat pelanggar. Kemudian otoritas 
pilkada mengumbar nyali lagi dengan menjanjikan tidak ada pelanggaran selama 
masa kampanye. Janji tinggal janji, pelanggaran jalan terus. Otoritas pilkada 
pun berkilah bahwa secara statistik pelanggaran itu berada dalam batas 
toleransi, tidaklah signifi kan. Selama sepekan pertama kampanye, terjadi 
pelanggaran di 53 wilayah dari 309 wilayah. Artinya, lebih kurang proporsinya 
sekitar 15% yang melanggar. Penyebaran covid-19 tidak berkorelasi dengan tinggi 
rendahnya tingkat pelanggaran kampanye. Sebab, satu orang saja yang menerabas 
protokol kesehatan, akibatnya ditanggung banyak orang. Karena itu, pelanggaran 
di 53 wilayah itu tetap saja sebuah keprihatinan mendalam, amat mendalam. Lebih 
memprihatinkan karena pelanggaran itu justru dilakukan orang-orang yang bakal 
di pilih untuk memimpin daerah. Mereka itu, para pelanggar, amat tidak layak 
untuk dipilih. Sudah saatnya otoritas pilkada mengambil keputusan radikal. 
Canangkan dari sekarang nol pelanggaran, hentikan semua kegiatan kampanye tatap 
muka. Bawaslu mencatat masih ada 253 atau 43% kegiatan kampanye dengan cara 
tatap muka. Pelanggaran paling banyak yang ditemukan dalam kegiatan kampanye 
tatap muka ialah jumlah peserta lebih dari 50 orang, tidak menggunakan masker 
apalagi mencuci ta ngan, dan tidak menjaga jarak. Terus terang, keberpihakan 
atas nyawa rakyat tidak bisa digantungkan pada regulasi. Apalagi, setelah ada 
pelanggaran baru diberikan sanksi padahal saat pelanggaran itu terjadi, terbuka 
peluang penyebaran covid-19. Harus ada intervensi pemerintah untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran. Pemberian sanksi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 13 Tahun 2020 terlalu birokratis. Jika ada yang melanggar kewajiban 
protokol kesehatan, Bawaslu dapat memberi peringatan tertulis. Apabila sudah 
diperingatkan tertulis, tetapi protokol kesehatan tetap tak dijalankan, Bawaslu 
bisa menyampaikan rekomendasi ke kepolisian agar pelanggar diberi sanksi. 
Jangan sampai pada saat Bawaslu masih sibuk membuat rekomendasi, satu per satu 
nyawa melayang. Karena itu, hentikan sekarang juga semua kegiatan kampanye 
tatap muka.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2133-sudah-tiga-calon-meninggal-dunia





[GELORA45] Catat, Inilah Janji Pemerintah Usai Pengesahan Omnibus

2020-10-05 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]

Jangan lupa apa yang telah disampaikan Bung Karno dengan kata katanya sbb.:
Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik 
suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan milik suatu adat istiadat 
tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Meraoke". 



Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/350389-catat-inilah-janji-pemerintah-usai-pengesahan-omnibus-law



Senin 05 Oktober 2020, 21:00 WIB 

Catat, Inilah Janji Pemerintah Usai Pengesahan Omnibus

 Law Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum 

  Catat, Inilah Janji Pemerintah Usai Pengesahan Omnibus Law ANTARA 
FOTO/Hafidz Mubarak A Para menteri pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat 
Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. MENTERI Koordinator 
Perekonomian Airlangga Hartarto menilai aturan yang menumpuk menghambat 
penciptaan lapangan kerja. Ia menyebut dengan disahkan Undang-Undang Cipta 
Kerja (Ciptaker), pemerintah berambisi bisa terlepas dari negara berpenghasilan 
rendah. "Dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih 
periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi telah 
menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara 
berpenghasilan menengah. Untuk itulah diperlukan UU Cipta kerja yang mengubah 
atau merevisi beberapa undang-undang yang ada," ungkap Airlangga dalam sidang 
paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (5/10). Pemangkasan regulasi tersebut 
diupayakan untuk menarik iklim investasi di dalam negeri. Ailangga menjelaskan, 
cakupan materi RUU Cipta Kerja sangat luas. Semula mencakup 79 Undang-Undang 
(UU). Lalu ada tujuh UU yang dikeluarkan, dan empat UU ditambahkan. Total ada 
76 UU yang dicakup dalam RUU tersebut. Baca juga: Pengesahan Omnibus Law RUU 
Cipta Kerja Diwarnai Walk Out Pemerintah, sebut Airlangga, telah melakukan 
pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan dengan reorientasi melalui 
mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan undang-undang 
atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang dalam 1 tematik 
"Undang-undang tersebut adalah instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan 
aktivitas birokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja yang menubah atau merevisi 
beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja," tutur Airlangga. 
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan 
dalam UU Ciptaker, adakebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha. 
Mulai dari UMKM, Koperasi, sampai usaha besar, serta penguatan kelembagaan UMKM 
dan Koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha; "kebijakan 
menerapkan satu peta atau one map policy yang dituangkan dalam RTRW yang 
mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, 
tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada 
kepastian hukum bagi pelaku usaha," jelas Supratman. (OL-4)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/350389-catat-inilah-janji-pemerintah-usai-pengesahan-omnibus-law







[GELORA45] Tolak Pemakaman COVID-19, Warga Probolinggo Lempari Ambulan dan Bakar Peti

2020-10-04 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]

Alangkah baiknya jika kita meyimak kata kata mutiara RA Kartini sehybyngan 
dengan tingkah laku kita yang merasa  



-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5199752/tolak-pemakaman-covid-19-warga-probolinggo-lempari-ambulan-dan-bakar-peti?tag_from=wp_nhl_6





Tolak Pemakaman COVID-19, Warga Probolinggo Lempari Ambulan dan Bakar Peti

M Rofiq - detikNews

Minggu, 04 Okt 2020 23:28 WIB
5 komentar
SHARE
URL telah disalin
Tolak Pemakaman COVID-19, Warga Probolinggo Lempari Ambulan dan Bakar Peti
Foto: Tangkapan Layar
Probolinggo -

Puluhan warga di Kabupaten Probolinggo menolak pemakaman jenazah Probable 
COVID-19 dengan cara protokol kesehatan. Warga Desa Gunggungan Lor, Kecamatan 
Pakuniran, mengusir petugas gabungan dan ambulans yang membawa jenazah 
tersebut. Bahkan, mereka melempari ambulans dengan batu dan membakar peti 
jenazah serta APD.

Aksi tolak pemakaman jenazah COVID-19, dalam video amatir yang direkam warga, 
sempat viral di beberapa group Facebook, Minggu (4/10/2020).

Mobil ambulans jenazah yang membawa almarhum MSI (70), datang dengan pengawalan 
ketat dari anggota TNI dan Polri. Pada saat jenazah yang berada di peti mati 
diturunkan, tiba-tiba keluarga dan warga meminta jenazah dikeluarkan dari dalam 
peti. Petugas pun menolak permintaan warga.
Baca juga:
Lagi, Video Anggota Polisi Joget Dangdut di Polsek Gondang Tulungagung Viral

Dari sanalah, warga mengamuk dan mengusir petugas pengantar jenazah keluar dari 
kampungnya. Bahkan warga sempat melempari mobil ambulans dengan batu, hingga 
akhirnya kericuhan mereda saat ambulan jenazah meninggalkan tempat.

Sebelumnya, warga mengeluarkan membuka dan mengeluarkan jenazah dari peti. 
Jenazah kemudian dibawa ke musala untuk disalatkan. Prosesi pemakaman hingga 
penutupan liang lahat, dilakukan warga tanpa protokol kesehatan. Sementara 
aparat dan petugas tim Satgas COVID-19 dan Forkopimka Pakuniran, hanya 
berjaga-jaga di sekitar lokasi pemakaman MSI.

Selanjutnya
Halaman
1 2


  ===

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5199752/tolak-pemakaman-covid-19-warga-probolinggo-lempari-ambulan-dan-bakar-peti/2



Tolak Pemakaman COVID-19, Warga Probolinggo Lempari Ambulan dan Bakar Peti

M Rofiq - detikNews

Minggu, 04 Okt 2020 23:28 WIB
5 komentar
SHARE
URL telah disalin
Tolak Pemakaman COVID-19, Warga Probolinggo Lempari Ambulan dan Bakar Peti
Foto: Tangkapan Layar

Koordinator Penegakan Hukum Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto 
menyesalkan aksi yang dilakukan warga. Padahal sebelumnya, saat masih di kamar 
jenazah RS Rizani Paiton, pihak keluarga sanggup dan sepakat pemakaman 
dilakukan protokol kesehatan, meski status pasien meninggal masih Probable 
COVID-19.

"Awalnya sepakat keluarga akan dimakamkan secara protokol kesehatan saat di 
rumah sakit Rizani di Kecamatan Paiton. Namun setelah tiba di rumah duka, 
keluarga dan pasien menolak, dan sempat mengusir petugas medis dan petugas. 
Bahkan peti mati dibuka dan APD dibakar sama warga, keluarga memilih memakamkan 
sendiri seperti biasa," ujar Ugas saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Sementara Hari Pribadi, Camat Pakuniran, pasien meninggal itu sebelumnya 
dirawat di RS Rizani Paiton, dengan keluhan sesak nafas menahun. Saat dirapid 
test, hasilnya reaktif. Hanya saja hasil swab masih belum keluar. Menurutnya, 
penolakan warga terjadi, karena masih banyak warga menganggap COVID-19 sebagai 
aib.
Baca juga:
Siapa Oknum LSM di Banyuwangi Marah-marah Saat Jemput Paksa Jenazah Reaktif?

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan tracing ke lokasi tersebut, sambil 
berkoordinasi dengan tim Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

"Warga menolak petugas hendak memakamkan pasien secara peotokol kesehatan, 
pasien hasil rapid tes reaktif, hasil swab belum turun. Warga masih banyak 
kalau menganggap COVID- 19 sebagai aib. Kita akan melalukan tracing, dan 
melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Forkopimda Kabupaten 
Probolinggo, langkah selanjutnya," tegas Hari saat dikonfirmasi wartawan.

Pihaknya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Dan berpesan kepada warga 
untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi, hingga nantinya bisa merugikan 
diri sendiri dan orang lain.
Halaman





 


[GELORA45] Tolak RUU Ciptaker, Buruh Bakal Demo DPR 8 Oktober

2020-10-04 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/berita/d-5199754/tolak-ruu-ciptaker-buruh-bakal-demo-dpr-8-oktober?tag_from=wp_nhl_3




Tolak RUU Ciptaker, Buruh Bakal Demo DPR 8 Oktober

Wilda Nufus - detikNews

Minggu, 04 Okt 2020 23:44 WIB
5 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan 
gedung DPR, Jakarta. Namun mereka tidak menerapkan jaga jarak fisik.
Ilustrasi aksi buruh (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyebut gabungan aliansi 
buruh yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) tetap 
akan menggelar aksi mogok nasional pekan depan. Aksi mogok nasional ini digelar 
sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam GEBRAK dan 
aliansi-aliansi daerah menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat 
Indonesia, yang akan dilakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020," kata Ketua 
KASBI Nining Elitos dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (4/10/2020).
Baca juga:
Mahfud MD: RUU Cipta Kerja Biarkan Diselesaikan DPR

Nining menuturkan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPR RI dan 
pemerintah karena tetap meneruskan pembahasan RUU Ciptaker di tengah pandemi 
virus Corona (COVID-19). Apalagi, sebut dia, pembahasannya digelar di tengah 
ancaman PHK bagi para buruh.

"Seruan aksi nasional ini dipicu oleh sikap DPR dan pemerintah yang tidak mau 
mendengarkan aspirasi rakyat. DPR secara diam-diam justru gencar melakukan 
pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi COVID-19 yang 
semakin buruk penanganannya, yang berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) 
massal. Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin 
dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya sidang pengambilan keputusan tingkat 1 
tadi malam, 3 Oktober 2020," paparnya.
Baca juga:
RUU Cipta Kerja Omnibus Law Disahkan DPR 8 Oktober, Ini Fakta-faktanya

Nining menilai RUU Ciptaker dibuat untuk memberikan 'karpet merah' pada 
investor. Menurutnya, RUU tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria.

"Omnibus law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas 
kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat. Tidak hanya itu, 
dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam omnibus law bakal 
berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria," tandasnya.

Selanjutnya
Halaman



  =


https://news.detik.com/berita/d-5199754/tolak-ruu-ciptaker-buruh-bakal-demo-dpr-8-oktober/2



Tolak RUU Ciptaker, Buruh Bakal Demo DPR 8 Oktober

Wilda Nufus - detikNews

Minggu, 04 Okt 2020 23:44 WIB
5 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan 
gedung DPR, Jakarta. Namun mereka tidak menerapkan jaga jarak fisik.
Ilustrasi aksi buruh (Foto: Rengga Sancaya)

Nining menganggap DPR dan pemerintah tidak memerhatikan kesejahteraan, di 
antaranya kaum buruh, petani dan nelayan. Dia mengibaratkan pemerintah dan DPR 
sebagai penghamba kaum modal.

Sementara itu, kata Nining, aksi magok nasional akan tersebar di beberapa 
daerah. Dia menegaskan bahwa buruh ingin pembahasan RUU Ciptaker dilakukan 
secara transparan dengan mengakomodir aspirasi buruh.

"Di daerah, selain melakukan perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan 
omnibus law, GEBRAK bersama dengan aliansi-aliasi rakyat di berbagai daerah 
akan melakukan aksi massal pemogokan umum selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, 
dan 8 Oktober di seluruh kota-kota Indonesia. Aksi nasional GEBRAK dan aliansi 
gerakan rakyat di daerah akan berlangsung di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, 
Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, 
Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, 
Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung," tandasnya.
Baca juga:
RUU Cipta Kerja Lanjut ke Paripurna, 2 Juta Buruh Bakal Mogok 3 Hari

Nining menyebut aksi mogok nasional ini akan melibatkan 60 organisasi. Mereka 
di antaranya, yakni Gerakan Buruh JAKARTA (GBJ), Buruh Riau Bersatu (BRB), 
Aliansi Rakyat Bergerak (ARB/Gejayan Memanggil) Yogyakarta, Aliansi Buruh 
Banten Bersatu (AB3), Aliansi SB/SP Kalimantan Timur, Aliansi Buruh Subang 
(ABS), Buruh Garut Melawan Omnibus Law, dan Gerakan Suara Tuntutan Rakyat 
(GESTUR) Jambi.

Selain itu, Nining juga menjelaskan rincian acara mogok nasional tersebut. Dia 
menyebut, pada 6-7 Oktober serikat buruh yang tergabung dalam GEBRAK akan 
berunjuk rasa di daerah masing-masing, termasuk Jabodetabek.

"Kan pertama untuk 6 dan 7 (Oktober) itu aksi di berbagai macam kawasan 
industri dan di pabrik-pabrik kan, kaya gtu, di daerah-daerah baru tanggal 
8-nya (Oktober) itu justru unjuk rasa. Kalau untuk tanggal 8 (Oktober) itu, 
untuk wilayah Jabodetabek itu (unjuk rasa) di DPR RI. Tapi untuk di daerah itu 
tetap melakukan di daerah," sebut Nining.
Baca juga:
RUU 

[GELORA45] Petani Paham Kelola Kesuburan Tanah dari Sekolah Lapang

2020-10-04 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/350158-petani-paham-kelola-kesuburan-tanah-dari-sekolah-lapang




Minggu 04 Oktober 2020, 22:35 WIB 

Petani Paham Kelola Kesuburan Tanah dari Sekolah Lapang

 mediaindonesia.com | Nusantara 

  Petani Paham Kelola Kesuburan Tanah dari Sekolah Lapang dok.Pusluhtan 
Petani dari Poktan Sejati Nagori dipandu penyuluh BPP Panei pada Sekolah Lapang 
IPDMIP tentang kelola kesuburan tanah dengan pemupukan berim PAHAM tanah 
sebagai faktor utama proses budidaya lebih penting. Tempat tumbuh tegak 
tanaman, persediaan air, udara dan unsur hara, serta tempat hidupnya organisme 
yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sejumlah petani di Desa 
Jawa Tongah II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 
melakukan praktik pengujian tanah di wilayah usaha tani mereka. Hasilnya? 
Kandungan N (nitrogen) rendah, P (kadar liat) tinggi. Mereka kemudian 
mencocokkan hasil uji tanah dengan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) disilang 
Perangkat Uji Pupuk (PUP). Kegiatan tersebut dipandu penyuluh dari Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP) Panei di Simalungun. Kesimpulannya? Hasil PUTS dan 
PUP oleh kelompok tani (Poktan) Sejati Nagori merekomendasikan pupuk NPK 300 kg 
dan 50 kg pupuk SP36 untuk tiap hektar. "Sedangkan hasil pengujian unsur K atau 
kalium dalam tanah, diketahui kandungan K sedang. Rekomendasinya, pemakaian 
pupuk KCL maksimal 50 kg tiap hektar," kata Sando Sinaga, Koordinator BPP 
Panei. Hasil pengujian terhadap proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman, 
diketahui derajat keasaman tanah (pH tanah) 5 hingga 6 atau agak asam, 
direkomendasi pemberian jerami sebanyak lima ton per hektar. Pengetahuan 
tersebut diketahui oleh petani dari Poktan Sejati Nagori setelah mengikuti 
Sekolah Lapang (SL) Pertemuan I tentang Pengelolaan Kesuburan Tanah dengan PUTS 
dan PUP yang digelar oleh Program Integrated Participatory Development and 
Management of Irrigation Project (IPDMIP) di Kabupaten Simalungun. Kegiatan SL 
tersebut digelar oleh Kementerian Pertanian RI bersama IPDMIP. Sementara Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) khususnya Pusat Penyuluhan 
Pertanian (Pusluhtan) selaku National Project Management Unit (NPMU) dari 
IPDMIP 2020. Kabid Penyuluhan Simalungun, Syahril mengatakan SL dari IPDMIP 
mendukung upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) mendorong pemupukan berimbang. 
Syahril juga mengapresiasi antusias 30 peserta SL, 15 pria dan 15 wanita, hadir 
sejak pukul 09:00 WIB hingga usai SL di halaman salah satu anggota Poktan 
Sejati Nagori. "Kelebihan pupuk? Akibatkan tanaman padi rebah, patah dan rentan 
organisme pengganggu tanaman atau OPT. Produksi tidak optimal. Kalau kurang? 
Juga rentan OPT, memicu stunting dan produksi rendah," kata Syahril yang 
memantau kegiatan SL didampingi penyuluh kabupaten yakni Nurpede Sihombing, 
Mesdi dan Kadar Situmorang. Upaya menambah wawasan dan pengetahuan petani 
tentang pupuk berimbang dan kesuburan tanah juga dilakukan IPDMIP pada 74 
kabupaten di 16 provinsi yang menjadi target Program Integrasi Partisipasi 
Pertanian dan Manajemen Irigasi (IPDMIP). Penyuluh pusat Kementan, Sri 
Wijiastuti selaku pembina penyuluhan pertanian Sumut mengatakan kegiatan SL 
sejalan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya, 
pemerintah pusat mendukung IPDMIP, menambah wawasan dan pengetahuan petani 
tentang kegiatan usaha tani yang baik dan tepat. "Didukung IPDMIP, kita ingin 
ketahanan pangan tercapai. Indonesia bisa mandiri pangan. Pendapatan masyarakat 
pedesaan pun meningkat," kata Sri W mengutip Mentan. Kepala BPPSDMP Dedi 
Nursyamsi menegaskan kegiatan SL menjawab peran BPP sebagai pusat pembelajaran 
bagi penyuluh dan petani meningkatkan kompetensinya. "Mereka akan mampu 
mengidentifikasi kebutuhan unsur hara tanaman dan pupuk di wilayah binaan BPP." 
Dari kegiatan SL tersebut, Sando Sinaga berharap petani binaan BPP di Kecamatan 
Panei menerapkan tehnologi tepat guna dan berkelanjutan, mendukung Pemkab 
Simalungun selaku District Project Implementation Unit (DPIU) dari IPDMIP di 
Sumatera Utara. "Hasil pengujian tanah akan menjadi acuan budidaya tanaman padi 
pada pemupukan padi sawah di areal Demplot yang telah ditentukan. Peserta SL 
dapat melihat produktifitas tanaman padi dengan pemupukan sesuai hasil 
pengujian mereka," kata Sando Sinaga. Kabid Syahril menambahkan pertemuan 
selanjutnya dilaksanakan dengan materi penyuluhan lanjutan yang relevan, 
sehingga pada akhir pelaksanaan SL, para petani mampu menguasai dan 
mengaplikasikannya. "Hal ini terkait program pemerintah mendorong petani 
mandiri dan mampu menjadi agen perubahan bagi produktifitas dan kesejahteraan 
petani Simalungun," katanya. (Ant/OL-13) Baca Juga: Kementan Rencanakan Bangun 
Food Estate di Buru

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/350158-petani-paham-kelola-kesuburan-tanah-dari-sekolah-lapang









[GELORA45] Analis: Kotak kosong Pilkada Semarang diprediksi mendapatkan suara

2020-10-03 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1762725/analis-kotak-kosong-pilkada-semarang-diprediksi-mendapatkan-suara




Analis: Kotak kosong Pilkada Semarang diprediksi mendapatkan suara

Sabtu, 3 Oktober 2020 18:33 WIB

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi-Hevearita 
G Rahayu (Hendi-Ita) (ANTARA/ I.C.Senjaya)
Semarang (ANTARA) - Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang 
Yuwanto mengatakan kotak kosong yang akan menjadi lawan pasangan calon Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi-Hevearita G Rahayu 
(Hendi-Ita) diprediksi mendapatkan suara dalam Pilkada 9 Desember 2020.

"Dalam teori, hal semacam itu disebut perilaku pemilih atau 'voting behavior'," 
kata Yuwanto di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, meski pasangan Hendi-Ita diusung dan didukung seluruh partai 
politik dalam Pilkada 2020, diperkirakan ada yang memilih kotak kosong saat 
pemungutan suara nanti.

Baca juga: Hendi-Ita targetkan 90 persen suara di Pilkada 2020

"Kalau 100 persen memilih Hendi-ita kecil kemungkinannya. Pasti ada yang pilih 
kotak kosong," kata dosen politik dan pemerintahan Undip tersebut.

Ia menilai, dalam realita politik merupakan hal yang wajar jika masyarakat ada 
yang memilih kotak kosong dalam pemilu yang hanya diikuti calon tunggal..

Kehendak partai politik pengusung dan pendukung, lanjut dia, belum tentu 
merepresentasikan kehendak rakyat.

Meski demikian, menurut dia, kondisi tersebut tidak perlu menjadi hal yang 
perlu dipikirkan secara serius karena pasangan Hendi-Ita diperkirakan menang 
mutlak dalam Pilkada 2020.

Baca juga: Pasangan Hendi-Ita tanpa juru kampanye nasional

Justru yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, kata dia, 
memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi untuk datang ke TPS pada 9 Desember 
2020.

"Ini bukan hanya tugas KPU, tetapi tugas seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Ia mencontohkan partai politik pengusung dan pendukung Hendi-Ita harus lebih 
menggencarkan sosialisasi ke masyarakat.

"Jangan sampai karena berpikir Hendi-Ita pasti jadi, kemudian tidak datang ke 
TPS," katanya.

Pilkada Kota Semarang 2020 dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon.

Baca juga: KPU Semarang belum akan tambah TPS

Pasangan calon petahana Hendrar Prihadi-Hevearita G Rahayu kembali mencalonkan 
diri dalam Pilkada 2020 dengan diusung oleh sembilan partai politik penghuni 
DPRD Kota Semarang serta lima partai politik nonparlemen.

Sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang tersebut, yakni PDIP, 
Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, PAN, Partai NasDem, 
dan PSI.

Adapun lima partai pendukung pasangan ini, yakni PKPI, Partai Hanura, Partai 
Berkarya, PBB, Partai Gelora, dan PPP.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020








[GELORA45] Meringkas Sejarah

2020-10-03 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1952-meringkas-sejarah



Sabtu 03 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Meringkas Sejarah 

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Meringkas Sejarah MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. SEJARAH 
terus dipergunjingkan hari-hari ini. Ada yang bicara versi-versi dalam sejarah, 
seperti mempertanyakan siapa saja yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai 
Gerakan 30 September. Ada yang mengaitkan dengan isu kebangkitan Partai Komunis 
Indonesia (PKI) hingga ada yang meributkan soal sejarah yang diwacanakan bukan 
lagi menjadi mata pelajaran wajib di SMA. Kendati locus delicti-nya 
berbeda-beda, secara umum bisa disimpulkan dalam frasa ‘meringkas sejarah’. Ada 
pula yang berolok-olok dengan menyebut beragam aksi tersebut dengan kalimat 
‘meringkus sejarah’. Dalam soal versi sejarah, mantan Panglima TNI Jenderal 
(Purn) Gatot Nurmantyo sangat getol memanfaatkan momentum September sebagai 
bulan ‘kewaspadaan terhadap kebangkitan PKI’. Isu itu bahkan ia kait-kaitkan 
dengan pencopotan dirinya dari jabatan Panglima TNI. Sang jenderal berupaya 
meyakinkan publik bahwa ajakannya untuk nonton bareng film G-30-S/PKI membuat 
simpatisan PKI gerah lalu berujung pada pencopotan dirinya. Tapi, apakah logika 
konspiratif yang dibangun Gatot bahwa ia diganti karena getol mengajak publik 
nobar ialah fakta? Hingga detik ini tidak ada penjelasan yang memadai, apalagi 
meyakinkan. Fakta yang terang-benderang ialah saat Presiden Joko Widodo 
melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan dirinya pada 
8 Desember 2017, Gatot legawa. Saat itu ia mengatakan, “Kita jangan melihat 
akhirnya, tapi seharusnya tanya, dong, berapa lama saya menjabat. Saya menjabat 
dua tahun lebih. Jadi, ya, sudah sewajarnya. Ini positif.” Begitu pula dengan 
isu kebangkitan PKI yang kerap Gatot dan sejumlah kalangan gaungkan. Sejarah 
yang masih menyediakan banyak versi itu hendak ‘diringkas’ menjadi satu versi: 
bahaya laten PKI. Apakah peringkasan itu berhasil membuat publik percaya? 
Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) justru 
menggambarkan sebaliknya, yakni publik sudah tidak tertarik dengan isu 
kebangkitan PKI. Hasil survei menunjukkan sejak 2016, persentase yang percaya 
dengan isu kebangkitan PKI hanya di kisaran 10%-16%. Survei terbaru, yang 
dilakukan SMRC terhadap 1.203 responden pada 23 hingga 26 September 2020, 
menunjukkan dari 36% responden yang mengetahui isu kebangkitan PKI, hanya 14% 
yang setuju dengan kebenaran isu tersebut. Hampir 61% menyatakan tidak percaya. 
Mengapa minat masyarakat terhadap isu kebangkitan PKI minim? Dari survei itu 
tergambar bahwa publik sudah makin tahu dan belajar beragam informasi yang 
mereka dapatkan dari sumber-sumber yang mereka percayai. Walhasil, mereka sudah 
lebih ‘melek sejarah’. Dengan belajar sejarah, mereka tidak lagi menarik 
kesimpulan secara melompat. Melek sejarah membuat persepsi bahwa sejarah penuh 
dengan perdebatan tentang masa lalu, banyak versi, ada intervensi, tidak 
futuristik, sukar maju, bisa dihindari. Kesimpulannya, anggapan bahwa mata 
pelajaran sejarah tidak perlu mandatori, tidak usah fardhu ‘ain atau wajib, 
cukup mubah, alias boleh ya boleh tidak, mesti diluruskan. Banyak yang 
khawatir, cara berpikir seperti katak melompat itu pula yang terjadi saat 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan mata pelajaran 
sejarah tak lagi wajib untuk siswa SMA dan sederajat. Di kelas 10, sejarah 
digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di kelas 11 dan 12, 
mata pelajaran sejarah hanya masuk kelompok peminatan yang tak bersifat wajib. 
Hal itu tertuang dalam file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan 
kurikulum dan assessment nasional, pertengahan bulan lalu. Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nadiem Makarim memang sudah ‘mengklarifi kasi’ dengan 
menggaransi bahwa mata pelajaran sejarah tidak akan dihapus dari bangku SMA. 
Bahkan, Mas Menteri mencoba meyakinkan publik bahwa ia lahir dari keturunan 
pejuang sehingga mustahil baginya hendak ‘meringkus’ mata pelajaran sejarah. 
Tapi, hingga detik ini tidak ada klarifikasi yang clear ihwal rencana 
memubahkan mata pelajaran sejarah itu. Walhasil, klarifi asi itu tetap tidak 
menjelaskan duduk perkara sesungguhnya. Menyederhanakan kurikulum baik adanya 
untuk mengurangi ‘beban’ murid. Tapi, melakukannya dengan cara meringkas 
sejarah menjadi mata pelajaran pilihan sama saja menganggap sejarah bukan mata 
pelajaran penting. Padahal, kontribusi sejarah bagi peradaban dan beragam 
keunggulan tidak bisa diremehkan. Itulah mengapa Presiden Pertama RI Soekarno 
sampai mewanti-wanti agar kita ‘jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’. Ahli 
sejarah dunia Herodotus mengatakan historia vitae magistra (sejarah adalah guru 
kehidupan). Bahkan, dalam pernyataan lebih keras sejarawan Sartono Kartodirdjo 
mengatakan ‘manusia yang kehilangan kesadaran sejarah pada dasarnya 

[GELORA45] Presiden: Prioritas Kesehatan, Namun Tidak Mengorbankan Ekonomi

2020-10-03 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/350012-presiden-prioritas-kesehatan-namun-tidak-mengorbankan-ekonomi




Sabtu 03 Oktober 2020, 21:23 WIB 

Presiden: Prioritas Kesehatan, Namun Tidak Mengorbankan Ekonomi 

Dhika kusuma winata | Humaniora 

  Presiden: Prioritas Kesehatan, Namun Tidak Mengorbankan Ekonomi ANTARA 
FOTO/HO/Setpres-Lukas Presiden Joko Widodo PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan 
selama tujuh bulan ini pemerintah terus bekerja keras menghadapi tantangan 
besar pandemi covid-19. Presiden menegaskan pemerintah bertindak cepat dan 
mengatur keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal 
itu disampaikannya melalui pernyataan video yang diunggah Sekretariat Presiden, 
Sabtu (3/10) malam. Presiden menegaskan sejak awal kesehatan publik merupakan 
prioritas utama namun pemerintah juga tidak mengorbankan ekonomi karena juga 
akan berdampak bagi kehidupan masyarakat. "Strategi pemerintah sejak awal 
adalah mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali kesehatan masyarakat, 
kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan 
berarti mengorbankan ekonomi," ucap Presiden. Baca juga: Tower 4 dan 5 Wisma 
Atlet Terisi 61,4% Jokowi menyatakan menjadikan kesehatan sebagai prioritas 
bukan berarti harus mengorbankan aspek ekonomi. Jika mengorbankan ekonomi, 
imbuh Presiden, masyarakat juga akan terdampak kehidupannya. Sebab itu, 
ujarnya, pemerintah juga mengeluarkan tindakan untuk meminimalkan dampak 
ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi. "Karena jika kita mengorbankan 
ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini 
bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan 
yang pas," ucapnya. Presiden juga menyatakan penanganan pandemi di Indonesia 
tidaklah seburuk yang disebutkan oleh banyak pihak. Ia menyebut kerap kali 
Indonesia dibandingkan secara tidak pas dengan negara-negara berpenduduk kecil 
yang kemudian tidak menggambarkan kondisi Indonesia dengan populasi yang besar. 
"Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara kecil yang penduduknya sedikit, 
tentu perbandingan seperti itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya," 
ujarnya. Bila dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk besar, jelas 
Jokowi, kasus penyebaran dan tingkat kematian akibat covid-19 di Indonesia 
masih lebih baik dibandingkan negara-negara dalam kategori yang sama tersebut. 
Berdasarkan data per 2 Oktober, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat 
kasus positif covid-19 dari semua negara-negara di dunia dengan jumlah sebanyak 
295.499 kasus. "Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga 
berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh bila dibandingkan 
negara kita. Misalnya Amerika Serikat di peringkat pertama dengan 7.495.136 
kasus, disusul India dengan 6.397.896 kasus, Brasil dengan 4.849.229, dan Rusia 
dengan 1.194.643 kasus," ucap Presiden.(OL-4)  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/350012-presiden-prioritas-kesehatan-namun-tidak-mengorbankan-ekonomi








[GELORA45] Resesi dan Pandemi Sebagai Masalah Bersama

2020-10-02 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5196879/resesi-dan-pandemi-sebagai-masalah-bersama?tag_from=wp_cb_kolom_list




Bambang Soesatyo

Resesi dan Pandemi Sebagai Masalah Bersama

Bambang Soesatyo - detikNews

Jumat, 02 Okt 2020 10:58 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo Saat diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 
Refleksi Akhir Tahun MPR 2019 di media center Parlemen, Gedung Nusantara III 
komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (18/12/2019). CNN Indonesia/Andry 
Novelino
Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta -

Resesi ekonomi dan pandemi COVID-19 menjadi dua persoalan saling berkait. 
Sebab, resesi ekonomi 2020 terjadi karena pandemi COVID-19. Untuk keluar dari 
dua perangkap ini, peran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan justru 
menjadi kontribusi penyelesaian masalah yang paling menentukan.

Bahkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekali pun mengakui tidak bisa 
memprediksi kapan puncak kasus COVID-19 di Indonesia. Bagi Satgas, riwayat 
pandemi ini sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat menerapkan protokol 
kesehatan. Naik-turunnya jumlah kasus COVID-19 benar-benar ditentukan oleh 
perilaku masyarakat menyikapi protokol kesehatan tentang pemakaian masker, 
menjaga jarak, dan rajin cuci tangan.

Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, perekonomian Indonesia sudah 
berada dalam zona resesi karena pertumbuhan negatif di kuartal II dan III tahun 
ini. Kalkulasi tentang proyeksi pemulihan ekonomi nasional pun tidak bisa tidak 
harus berpijak pada kecenderungan jumlah kasus COVID-19 sebagai faktor utama. 
Mengedepankan optimisme, pemerintah memproyeksikan perekonomian nasional 
diharapkan mulai awali proses pemulihan pada kuartal IV-2020 dan berakselerasi 
pada 2021. Namun, optimisme ini tetap masih dipengaruhi kecenderungan pandemi 
COVID-19 dan faktor ketersediaan vaksin Corona pada 2021.

Kalau semua elemen masyarakat gagal berkontribusi menekan jumlah kasus COVID-19 
di dalam negeri, optimisme itu tak akan terwujud, dan akibatnya akan sangat 
tidak menyenangkan. Sebab, semua orang tak bisa menghindar dari ekses resesi 
ekonomi.

Tentu saja kehidupan bersama sepanjang periode itu menjadi sangat tidak nyaman 
karena masih dihantui rasa takut akan tertular COVID-19, sementara sisi 
perekonomian setiap orang pun menjadi makin sulit. Jadi, keterkaitan atau 
saling mempengaruhi antara resesi ekonomi dengan pandemi COVID-19 tidaklah 
mengada-ada, melainkan sebuah fakta yang harus diterima dan disikapi bersama 
oleh semua elemen masyarakat.
Baca juga:
Begini Cara Lindungi Keluarga dari Paparan COVID-19


Karena itu, jangan lagi ada kelompok masyarakat yang merasa kebal dari 
kemungkinan tertular COVID-19. Pun, jangan lagi membangun persepsi bahwa 
pandemi global COVID-19 sebagai rekayasa. Bahkan, jangan pernah lagi 
beranggapan bahwa COVID-19 sebagai penyakit orang kaya.

Sudah terbukti bahwa virus ini bisa menular ke siapa saja tanpa kecuali; dari 
mereka yang lanjut usia hingga usia anak; dari orang kaya hingga mereka yang 
berkekurangan, dan dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara. Dan, 
jangan lupa bahwa disebut pandemi global karena virus SARS-CoV-2 ini sudah 
mewabah ke seluruh negara di dunia; dari negara kaya atau super power hingga 
negara miskin.

Kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 telah melampaui jumlah satu juta, 
dengan jumlah kasus terkonfirmasi lebih dari 34 juta. Para ahli pada Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) sangat yakin bahwa angka-angka ini tidak mencerminkan 
situasi yang sebenarnya.

Jumlah kasus maupun jumlah kematian diyakini lebih tinggi dari angka-angka 
terkonfirmasi itu. Gambaran paling memprihatinkan terlihat di Amerika Serikat 
(AS), dengan 7,1 juta kasus terkonfirmasi dan 205 ribu kematian. Menyusul 
kemudian Brasil dengan 4,7 juta kasus dan 142 ribu kematian. India di urutan 
berikutnya. Kendati jumlah kasusnya lebih banyak, sekitar enam juta kasus, 
namun jumlah kematian 95.000 atau lebih rendah dibanding Brasil.
Baca juga:
Ke Anggota BEM Kampus di Jakarta, Ketua MPR Bicara Kebinekaan


Dengan memahami fakta dan kecenderungan di AS, Brasil, dan India itu, seluruh 
elemen masyarakat Indonesia hendaknya tidak boleh lagu menyederhanakan ancaman 
dari COVID-19. Semua orang patut prihatin karena jumlah rata-rata kasus baru 
per harinya bertambah dengan jumlah di atas 4.000 kasus. Karena bertambah 4.174 
kasus baru per Kamis (1/10), jumlah kasus COVID-19 di dalam negeri menjadi 
291.182, dengan total kematian 10.856. Memang, jumlah pasien sembuh berdasarkan 
pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) juga terus bertambah. 
Hingga awal Oktober 2020 ini, total pasien COVID-19 yang sembuh menjadi 218.417 
pasien.

Namun, angka kesembuhan itu tidak boleh mendorong setiap orang meremehkan 
ancaman dari COVID-19. Selain itu, dengan kesadaran dan gerakan bersama menekan 
jumlah kasus COVID-19 hingga level terendah, citra negara-bangsa akan 
favourable untuk mengakselerasi pemulihan 

[GELORA45] Sampah 200 meter tutupi aliran Kali Blencong Bekasi

2020-10-02 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://www.antaranews.com/berita/1761189/sampah-200-meter-tutupi-aliran-kali-blencong-bekasi



Sampah 200 meter tutupi aliran Kali Blencong Bekasi

Jumat, 2 Oktober 2020 18:52 WIB

Tumpukan sampah sepanjang 200 meter menutupi aliran Kali Blencong di Desa Setia 
Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 
(2/10/2020). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Tumpukan sampah sepanjang 200 meter menutupi aliran 
Kali Blencong di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi 
sehingga menutupi seluruh badan sungai.

Tumpukan sampah itu didominasi sampah rumah tangga, plastik, styrofoam, 
triplek, kayu, maupun ranting-ranting batang pohon. Menurut sejumlah warga 
sekitar, sampah itu telah menumpuk selama sepekan terakhir hingga menimbulkan 
bau tidak sedap.

"Ada sepekan. Ketika hujan air naik, pasti ke sini bawa sampah banyak. Ini ada 
buktinya banyak gini," kata Aji, salah seorang warga setempat, Jumat.

Dia mengatakan tumpukan sampah ini sudah dilaporkan ke aparat desa setempat, 
namun sampah tersebut tidak kunjung diangkut.

Baca juga: Sungai Ciliwung Jakarta sudah bersih dari sampah banjir

Baca juga: KKP serahkan alat kelola sampah plastik di muara Cisadane

"Jadi padahal ini kaya semacam rutin gitu, tiap hujan aja pasti sampah 
menumpuk. Kalinya udah dangkal kali. Harusnya diangkut terus dikeruk. Kalau 
menumpuk, ampun bau banget," ucapnya.

Menurut dia, tumpukan sampah ini bukan berasal dari warga sekitar melainkan 
kiriman dari daerah lain, termasuk Kota Bekasi sebab lokasi sungai ini 
berdekatan dengan wilayah kota bahkan Kali Blencong pun mengalir dari Kota 
Bekasi.

"Kalau dari warga sini pasti tidak akan menumpuk, tidak akan sebanyak ini juga. 
Jadi ini mah kiriman dari kota," katanya.

Dia berharap tumpukan sampah itu segera diangkut karena baunya telah mengganggu 
warga sekitar. "Ini bisa ganggu kesehatan, mana lagi COVID-19 gini. Terus kalau 
dibiarkan juga takutnya banjir, meluap ke warga. Berabe," ungkapnya.

Sekretaris Desa Setia Asih Zainal membenarkan tumpukan sampah di Kali Blencong 
itu merupakan kiriman dari wilayah Kota Bekasi sebab Kali Blencong merupakan 
bagian dari hilir sungai yang hulunya di wilayah kota.

"Jadi hilirnya itu Desa Setia Asih lalu Desa Pahlawan Setia Kecamatan 
Tarumajaya terus menuju ke aliran banjir kanal timur. Jadi ini bukan hulu, 
karena kemarin ada hujan beberapa hari. Itu penyebabnya sampah ke bawa ke sini. 
Hulunya kan Kota Bekasi, hilirnya Kabupaten," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Peno Suyatno mengatakan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan 
berbagai upaya hanya saja tingginya intensitas sampah membuat sungai kembali 
menumpuk terlebih usai hujan turun.

"Sampah dari wilayah hulu Kota Bekasi terdorong mengalir ke hilir wilayah 
Kabupaten Bekasi. Seperti itu terus, jadi konsekuensinya seperti itu. Kami 
sudah mulai membersihkan menggunakan alat berat, dibantu personel TNI. Setelah 
dibersihkan langsung kita buang ke TPA Burangkeng," kata dia.

Temuan sungai sampah ini menjadi kesekian kali terjadi di Kabupaten Bekasi. 
Sebelumnya belasan ton sampah pun diangkut dari sejumlah sungai, mulai dari 
Kali Pisang Batu hingga Kali Jambe. Ironisnya, sungai ini berasal dari wilayah 
kota dan yang menjadi korbannya selalu warga Tarumajaya yang tinggal di hilir 
sungai.*

Baca juga: Langgar protokol COVID-19, puluhan warga Solo dihukum bersihkan 
sungai

Baca juga: Mungkinkah bersihkan sungai Jakarta melalui pembangkit listrik?

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020






[GELORA45] Obral Korting Hukuman Koruptor

2020-10-02 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2131-obral-korting-hukuman-koruptor


 Jumat 02 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Obral Korting Hukuman Koruptor 

Administrator | Editorial

   FENOMENA pengurangan hukuman koruptor melalui putusan peninjauan kembali 
di Mahkamah Agung berpotensi menjadi modus baru. Modus itu muncul setelah 
mantan hakim agung Artidjo Alkostar meninggalkan benteng terakhir bagi keadilan 
dan kebenaran itu. Artidjo Alkostar pensiun pada 2018. Sejurus itu pula MA 
tidak lagi menjadi momok bagi para koruptor. Ramai-ramai koruptor mengajukan 
kasasi atau peninjauan kembali. Sejak saat itulah muncul fenomena vonis rendah 
koruptor dan korting hukuman. Artidjo serupa teladan bagi penegakan hukum yang 
mesti tegas dan berintegritas. Artidjo dikenal sebagai hakim agung yang paling 
ditakuti para terdakwa kasus korupsi. Tak pernah pandang bulu, tidak ada tebang 
pilih, dan tidak segan menghukum berat. Harus tegas dikatakan bahwa MA di masa 
Artidjo kerap membuat ciut nyali para koruptor. Mereka berpikir seribu kali 
sebelum mengajukan banding atau PK. Bahkan, para koruptor membatalkan niat 
kasasi atau peninjauan kembali jika diketahui Artidjo sebagai salah satu 
hakimnya. Tak ada satu pun koruptor yang berani coba-coba menawarkan suap 
kepada Artidjo, pasti ditolak mentah-mentah. Sosok Artidjo Alkostar telah 
menjelma sebagai patokan. Dengan keteladanannya, Artidjo telah menyemai benih 
yang amat baik dan bermutu bagi para penegak keadilan di negeri ini. Ibarat 
bangunan keadilan, integritas Artidjo merupakan fondasi sekaligus tiang 
penyangga yang mestinya dirawat, bahkan diperkuat. Sudah sepatutnya publik 
berharap para penerusnya memasang takaran kemampuan, keberanian, integritas 
yang sama dengan Artidjo, juga menjadikan putusan-putusan hukum Artidjo sebagai 
yusrisprudensi. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, MA kerap 
memberikan diskon hukuman kepada koruptor. Terbaru ialah mengurangi hukuman 
mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni dipangkas menjadi 8 
tahun dari 14 tahun penjara. Hukuman Anas sebelumnya dilipatgandakan oleh 
Artidjo melalui putusan kasasi, dari 7 tahun di tingkat banding menjadi 14 
tahun penjara. Artinya, warisan Artidjo dalam kasus Anas, telah benar-benar 
dirobohkan oleh penerusnya lewat mekanisme PK yang diketuai hakim agung Sunarto 
yang juga merangkap Wakil Ketua MA. Dalam putusannya, majelis hakim PK 
menyebutkan alasan Anas mengajukan PK karena kekhilafan hakim dapat dibenarkan. 
Artinya, majelis hakim PK menganggap Artidjo ‘khilaf’ saat memutus perkara 
tersebut pada 2015. Boleh-boleh saja MA berargumentasi bahwa korting hukuman 
kasus Anas sudah didasari oleh landasan filosofis, yuridis, ataupun sosiologis. 
Argu mentasi itu patut dihormati meski terbuka pula untuk dikritik. Karena 
itulah publik tetap mengapresiasi Artidjo yang memberikan hukuman berat bagi 
pencuri uang rakyat. Sudah saatnya MA diaudit total karena putusannya selalu 
memberikan angin segar bagi koruptor. Menurut catatan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, sudah ada 23 perkara yang mendapatkan korting hukuman di MA. Masih ada 
37 perkara lainnya dalam posisi antre menunggu bonus pengurangan hukuman, yang 
tidak akan terjadi ketika Artidjo masih menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana 
Mahkamah Agung. Korting hukuman koruptor sudah terang-benderang telah 
meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling 
terdampak praktik korupsi. Kerja keras penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan 
menjadi sia-sia saja, serta pemberian efek jera akan semakin menjauh. Tidak ada 
pilihan lain bagi Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang menjabat belum 
genap enam bulan ini, kecuali mengevaluasi kinerja bawahannya yang kerap 
mengurangi hukuman koruptor. Jangan biarkan MA menjadi mahkamah korting hukuman 
koruptor.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2131-obral-korting-hukuman-koruptor






[GELORA45] Tujuh Negara Arab akan Normalisasi Hubungan dengan Israel?

2020-10-02 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/349703-tujuh-negara-arab-akan-normalisasi-hubungan-dengan-israel



Jumat 02 Oktober 2020, 14:41 WIB 

Tujuh Negara Arab akan Normalisasi Hubungan dengan Israel? 

Haufan Hasyim Salengke | Internasional 

  Tujuh Negara Arab akan Normalisasi Hubungan dengan Israel? AFP/Abbas Momani 
. SEBANYAK tujuh negara Arab atau muslim kemungkinan akan mengikuti jejak yang 
diambil Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan menandatangani perjanjian 
untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu diungkapkan penasihat 
khusus Presiden AS Donald Trump tentang negosiasi Timur Tengah, Avi Berkowitz. 
Selama wawancara eksklusif dengan Arab News, Selasa (29/9), Berkowitz 
menekankan pintu tetap terbuka bagi Palestina jika mereka setuju untuk 
bernegosiasi. Tapi Presiden Trump akan mencari alternatif jika mereka menolak 
untuk terlibat. Dia mengklaim penolakan oleh beberapa pemimpin Palestina untuk 
bernegosiasi tidak akan lagi mencegah negara Arab dan muslim lain menjalin 
perdamaian dengan Israel atau menghalangi AS untuk berbicara dengan pemimpin 
dan kelompok masyarakat Palestina lain. “Kita bisa tidak sepakat tentang 
detailnya. Kita bisa duduk di satu meja dan menegosiasikannya,” ujar Berkowitz 
selama wawancara yang akan disiarkan di stasiun radio Detroit WNZK, Rabu (30/9) 
waktu setempat. “Tetapi jika Anda tidak ingin benar-benar meninjau rencana 
tersebut dan memikirkannya secara mendalam serta menjelaskan mengapa menurut 
Anda hal itu tidak dapat diterima, maka kita belum benar-benar berbicara--kita 
semacam membicarakan masa lalu satu sama lain. Dan saya pikir banyak orang di 
kawasan ini yang melihat hal itu dan berkata, 'Kami tidak akan lagi mengizinkan 
ini menjadi hak veto atas kepentingan nasional kami.'” Berkowitz mengaku 
sementara kepemimpinan Palestina tidak hadir di kursi perundingan yang 
disiapkan. Pembicaraan sedang berlangsung dengan komunitas dan pemimpin bisnis 
Palestina lain, meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka. “Kami membuat 
rencana dan rencana itu membutuhkan solusi dua negara yang realistis,” kata 
Berkowitz. “Rencana itu menyerukan negara Palestina dengan ibu kota di wilayah 
Yerusalem Timur. Rencana itu menekankan akses bebas ke semua orang yang datang 
dengan damai ke semua tempat suci, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan 
dengan cara apa pun mereka dikepung." Disebutkan, rencana perdamaian itu juga 
menawarkan US$50 miliar investasi, serta ketentuan-ketentuan untuk orang-orang 
yang telah mengungsi atau masalah pengungsi. “Rencana ini tidak diragukan lagi 
merupakan sesuatu yang akan membuat kehidupan rakyat Palestina lebih baik dan 
akan mengubah arah kawasan. Ketika itu (diumumkan) banyak orang melihat 
Palestina menolak rencana tersebut bahkan sebelum dipublikasikan. Mereka bahkan 
tidak akan membacanya sebelum menolaknya dan sejujurnya, itu tidak bisa 
diterima." Perjanjian antara UEA dan Israel diumumkan pada 13 Agustus. Bahrain 
mengumumkan kesepakatan serupa pada 11 September. Kedua perjanjian tersebut, 
yang dikenal sebagai Abraham Accords, ditengahi oleh Trump. Kesepakatan 
normalisasi ditandatangani oleh menteri luar negeri UEA dan Bahrain bersama 
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 15 September. Sebagai 
imbalan karena kedua negara mau membangun hubungan diplomatik dan ekonomi 
penuh. Israel setuju untuk menangguhkan rencananya mencaplok wilayah Tepi Barat 
yang diduduki. (OL-14)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/349703-tujuh-negara-arab-akan-normalisasi-hubungan-dengan-israel







[GELORA45] 3 Fakta Pemerintah Akui RI Resesi

2020-10-01 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5196119/3-fakta-pemerintah-akui-ri-resesi?tag_from=wp_beritautama





3 Fakta Pemerintah Akui RI Resesi

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 01 Okt 2020 19:30 WIB
9 komentar
SHARE
URL telah disalin
Menkeu Sri Mulyani Indrawati pastikan ekonomi nasional resmi resesi pada 
kuartal III-2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian 
Keuangan.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Akhirnya pemerintah mengakui juga bahwa ekonomi Indonesia resesi di kuartal 
III-2020. Meskipun pengumuman resminya baru dilakukan Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada tangga 5 November.

Ekonomi Indonesia resmi resesi dikarenakan mengalami penurunan yang telah 
terjadi pada kuartal I-2020. Namun, resesi itu biasanya dilihat dari 
pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, pada kuartal 
II minus 5,32%. Penentuannya berada di kuartal III, namun Kementerian Keuangan 
memproyeksikan angkanya berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1%.

Dengan begitu, Indonesia sudah masuk ke jurang resesi. Berikut fakta-faktanya:

1. Resmi resesi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio 
Kacaribu mengatakan Indonesia sudah resesi. Bahkan dirinya menyebut resesi 
sudah terjadi sejak awal kuartal I-2020. Pasalnya, ekonomi dalam negeri sudah 
mengalami penurunan.

Dia menyebut, ekonomi Indonesia biasanya berada di kisaran 5%. Sementara 
realisasi di kuartal I tahun ini hanya 2,97%. Penurunan terus berlanjut ke 
kuartal II yang realisasinya minus 5,32%. Dengan begitu dirinya menyebut 
Indonesia sudah resesi.

"Kalau resesi, ya tahun ini sudah," kata Febrio dalam video conference, 
Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Baca juga:
Waduh, OECD Bilang Rasio Pajak RI Salah Satu yang Terendah di Dunia

2. Tanda-tanda resesi

Dia menyebut resesi menandakan perlambatan aktivitas ekonomi secara 
berkepanjangan. Febrio menyebut, Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan 
proyeksi angka pertumbuhan ekonomi di kuartal III yaitu di kisaran minus 2,9% 
sampai minus 1%.

Lebih lanjut Febrio mengatakan, sepanjang tahun 2020 pun ekonomi Indonesia 
berada di zona negatif. Pihaknya memproyeksikan ekonomi Tanah Air di kisaran 
minus 1,7% sampai minus 0,6% di sepanjang tahun 2020.

"Kalau tadinya kita lihat di kuartal I sudah turun, kita belum bisa katakan 
resesi karena belum tahu berapa lama. Sekarang kita lihat kuartal II melemah, 
kuartal III melemah. Ternyata kuartal I sudah terjadi perlambatan dan 
berkelanjutan. Tahun ini sudah jelas resesi," jelasnya.

3. 92% negara di dunia juga resesi

Meski demikian, Febrio menegaskan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional tidak 
sedalam negara-negara lain yang terdampak pandemi Corona. Dia bilang sekitar 
92% negara di dunia ini mengalami resesi. Resesi di negara lain terjadi karena 
penurunan ekonominya hingga double digit.

"Lihat seluruh dunia, 92% resesi dan bahkan mayoritas dari dunia resesinya 10%, 
15%. India malah minus 24%. Kita harus lihat perspektif juga," ungkapnya.

Perlu diketahui, pengumuman realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik 
bruto (PDB) kuartal III Indonesia secara resmi dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Otoritas statistik nasional baru mengumumkan pada 5 November 
2020.
Baca juga:
Pemerintah Akui RI Sudah Resesi

(hek/fdl)
resesi
resesi ekonomi
ri resesi
indonesia resesi








[GELORA45] Vietnam: Latihan militer China di LCS ancam perundingan

2020-10-01 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://www.antaranews.com/berita/1759365/vietnam-latihan-militer-china-di-lcs-ancam-perundingan



Vietnam: Latihan militer China di LCS ancam perundingan

Kamis, 1 Oktober 2020 20:47 WIB

Dokumentasi - Penampakan Hohhot (Hull 161), kapal perusak kawal rudal milik 
Komando Armada Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), saat berpatroli 
di perairan Laut China Selatan pada Kamis (20/8/2020). 
(ANTARA/HO-ChinaMilitary/mii)
Hanoi (ANTARA) - Pemerintah Vietnam, Kamis, menyebut latihan militer China di 
Laut China Selatan (LCS) minggu ini dapat mengancam rangkaian perundingan tata 
perilaku (COC) di perairan sengketa tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, mengatakan saat 
jumpa pers bahwa latihan militer itu akan membuat upaya memulai kembali 
perundingan mengenai LCS antara China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia 
Tenggara (ASEAN) terhambat.

China pada Senin (28/9) mulai menggelar lima latihan militer berturut-turut di 
beberapa bagian pesisirnya, dua di antaranya berlangsung di perairan Kepulauan 
Paracel, yang juga diklaim oleh Vietnam.

“Prioritas China dan ASEAN melanjutkan kembali perundingan mengenai kode etik 
dan perilaku (COC) yang lama tertunda akibat pandemi,” kata Hang.

Ia menambahkan Vietnam mengedepankan tujuan itu dan ingin segera menyelesaikan 
COC secara efektif dan komprehensif serta sejalan dengan aturan hukum 
internasional.

China dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan kehadirannya dan menggelar 
rangkaian latihan militer di Laut China Selatan, pada saat negara-negara di 
Asia Tenggara berjuang melawan pandemi.

China dan beberapa negara anggota ASEAN terlibat sengketa kepemilikan perairan 
LCS selama bertahun-tahun.

Pemerintah Amerika Serikat menuduh China merundung negara-negara tetangganya 
itu.

Namun, Beijing balas menuding Washington dan sekutu-sekutunya di Barat telah 
mengintervensi politik kawasan serta membahayakan keamanan di Laut China 
Selatan karena AS mengirim kapal-kapal angkatan lautnya.

Vietnam pada Agustus 2020 mengatakan adanya sejumlah alat peluncur bom milik 
China di Kepulauan Paracel telah “mengancam perdamaian”.

Hang pada Kamis mengatakan Vietnam meminta China menghormati kedaulatan 
negaranya dan tidak lagi menggelar latihan militer di perairan Kepulauan 
Paracel.

Selama hampir 20 tahun, penetapan COC di Laut China Selatan menjadi prioritas 
ASEAN dan China.

Namun, sejumlah ahli mempertanyakan komitmen China untuk menetapkan hasil 
perundingan itu. Para pengamat juga ragu hasil perundingan itu nantinya dapat 
memiliki kekuatan hukum.

Sumber: Reuters

Baca juga: ASEAN tegaskan penyelesaian nonmiliter atas sengketa LCS

Baca juga: AS tidak pernah meminta keberpihakan ke negara ASEAN


 

Indonesia dorong kelanjutan negosiasi CoC Laut China Selatan
 
 

Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020








[GELORA45] Umat Hindu Bali lakukan ritual Wanaralaba untuk pemberian makan kera di Pura Pulaki-Buleleng

2020-10-01 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://bali.antaranews.com/berita/211421/umat-hindu-bali-lakukan-ritual-wanaralaba-untuk-pemberian-makan-kera-di-pura-pulaki-buleleng



Umat Hindu Bali lakukan ritual Wanaralaba untuk pemberian makan kera di Pura 
Pulaki-Buleleng

Kamis, 1 Oktober 2020 20:17 WIB

Umat Hindu di Bali melakukan upacara Wanaralaba di Pura Pulaki, Kabupaten 
Buleleng, Bali, yakni ritual pemberian makan berupa bunga dan buah-buahan untuk 
kera yang hidup di kawasan pura, Kamis (1/10/2020). ( Antara News Bali/Made 
Adnyana/2020)
Singaraja (ANTARA) - Umat Hindu di Bali melakukan upacara Wanaralaba di Pura 
Pulaki, Kabupaten Buleleng, Bali, yakni ritual pemberian makan berupa bunga dan 
buah-buahan untuk kera yang hidup di kawasan pura.

Upacara Wanaralaba diadakan rutin saat Upacara Pujawali di Pura Agung Pulaki 
dan pura-pura lain di sekitarnya yang bertepatan jatuh pada purnama kapat atau 
bulan purnama ke empat sesuai perhitungan kalender Bali. Untuk tahun ini, 
Wanaralaba dan Pujawali dilaksanakan pada purnama kapat, Kamis (1/10/2020).

"Wanaralaba adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan secara turun-temurun 
sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang merupakan hasil 
bumi seperti jagung, pisang dan buah lainnya, kita wajib mempersembahkannya," 
kata Kelian Ageng (Ketua) Pengurus Pengempon Pura Agung Pulaki, Jro I Nyoman 
Bagiarta.

Baca juga: 2.000 ekor kera huni objek wisata Alas Kedaton (video)

Menurut Bagiarta, Wanaralaba wajib dilakukan setiap purnama kapat, meskipun 
sebenarnya pemberian makan kepada kera tetap dilakukan setiap hari. "Upacaranya 
pada purnama kapat, namun pemberian makan bahkan dilakukan tiga kali dalam 
sehari," katanya.

Dana untuk pembelian pakan kera ini bersumber dana dari punia (sumbangan) dari 
masyarakat umum yang mempersembahkan secara langsung saat melaksanakan 
persembahyangan. Belakangan bahkan kualitas makannya ditingkatkan sehingga kera 
itu tidak nakal seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Makannya, pagi jagung, siang buah dari ketela, tomat dan pisang," katanya 
dalam upacara yang juga dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama 
rombongan dari Pemkab Buleleng.

Rangkaian upacara Pujawali di Pura Agung Pulaki biasanya dilakukan selama tujuh 
hari, namun untuk tahun ini berlangsung selama tiga hari terhitung mulai 
tanggal 1 sampai 3 Oktober 2020. Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi 
kerumunan dan interaksi antar pemedek (umat) sesuai dengan protokol kesehatan 
COVID-19.

Baca juga: Pura Pulaki dan upacara untuk kera

Bupati Putu Agus Suradnyana mengatakan, pada upacara ini kera-kera diberikan 
makanan berupa buah lokal, seperti buah jeruk, pisang, dan anggur. Selain itu 
juga diberikan bunga gumitir dan telur ayam.

"Ini menunjukkan bahwa penggunaan buah lokal di Kabupaten Buleleng nampaknya 
sudah mulai dilakukan oleh kalangan masyarakat Buleleng, baik sebagai sarana 
upacara maupun konsumsi pribadi," kata Bupati.

Agus Suradnyana menekankan kepada jajarannya agar seluruh aparatur sipil negara 
(ASN) Kabupaten Buleleng menggunakan buah lokal, baik sebagai sarana upacara 
maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan menggunakan buah lokal dipastikan 
putaran perekonomian di Buleleng akan semakin meningkat khususnya pada sektor 
pertanian.

"Kalau buah lokal terserap dengan baik maka mereka (petani) akan menjaga 
kualitas buahnya," katanya.
 
Pewarta : Made Adnyana
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA








[GELORA45] Klaim Hutan Adat di Lahan Perkebunan

2020-10-01 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2130-klaim-hutan-adat-di-lahan-perkebunan



 Kamis 01 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Klaim Hutan Adat di Lahan Perkebunan 

Administrator | Editorial 

  KITA semua semestinya tahu Indonesia negara hukum. Berbagai perbuatan kita 
dalam berma - syarakat dan bernegara diatur dan harus berdasarkan hukum. 
Bermasyarakat dan bernegara pantang suka-suka, tetapi harus di koridor hukum. 
Celakanya, masih banyak yang tidak mau tahu negara berdasarkan hukum. Banyak 
pula yang berpurapura tidak tahu kehidupan kita diatur undang-undang. Tak 
sedikit yang sengaja melanggar hukum. Mereka suka-suka dalam ber masyarakat dan 
bernegara. Hukum mengatur siapa pun, kelompok mana pun, masyarakat apa pun, 
yang hidup di Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat. Banyak sekali 
peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat hukum adat. Peraturan 
perundang-undangan itu mencakup mulai undang-undang dasar, undang-undang, 
keputusan Mahkamah Konstitusi, peraturan menteri, sampai peraturan daerah. 
Undang-undang mengatur masyarakat hukum adat mesti memenuhi sejumlah unsur. 
Pertama, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Kedua, ada kelembagaan dalam 
bentuk perangkat penguasa adat. Ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. 
Keempat, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih 
ditaati. Kelima, ada pengukuhan dengan peraturan daerah. Hukum mengatur 
penetapan suatu masyarakat hukum adat mesti melalui identifikasi, verifikasi, 
dan validasi oleh suatu panitia. Selain mengatur masyarakat hukum adat, 
peraturan perundang- undangan juga mengatur hutan adat. Pengaturan ini 
diperlukan untuk menghindari main klaim hutan adat yang bisa berujung pada 
konflik. Celakanya, klaim hutan adat yang berujung konfl ik inilah yang 
belakangan terjadi di Sumatra dan Kalimantan Tengah. Berujung konfl ik karena 
klaim hutan adat itu terjadi pada tanah yang sudah diputuskan peruntukannya 
oleh negara, terutama pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit. Bila dibiarkan 
berlarut-larut, tidak segera diselesaikan, klaim-klaim hutan adat atas lahan 
perkebunan bisa mengganggu investasi di sektor perkebunan. Tidak ada kepastian 
berinvestasi. Padahal, negara sekarang ini sedang menggejot ekspor. Salah satu 
yang menjadi andalan ekspor ialah komoditas perkebunan. Komoditas perkebunan 
bahkan menjadi penyumbang terbesar devisa di sektor nonmigas. Sektor perkebunan 
sawit memiliki pola kemitraan inti plasma sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Perkebunan. Perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta sebagai 
perkebunan inti wajib menyediakan perkebunan plasma untuk rakyat sebesar 
minimal 20%. Mekanisme inti plasma ini membuat perkebunan sawit kita menjadi 
nomor satu di dunia. Lebih dari itu, pola kemitraan inti plasma juga 
menyejahterakan masyarakat petani. Klaim-klaim tanah adat pada perkebunan sawit 
sudah barang tentu mengganggu pola kemitraan inti plasma. Sejumlah perusahaan 
perkebunan yang tanahnya diklaim sebagai hutan adat tidak bisa segera memenuhi 
kewajiban menyediakan perkebunan plasma untuk rakyat. Klaim-klaim semacam itu 
merugikan rakyat petani yang menghendaki mekanisme kemitraan inti plasma. 
Negara harus menyelesaikan persoalan klaim-klaim hutan adat seperti itu. Negara 
harus menuntaskannya berdasarkan hukum. Jangan sampai, karena ingin mencapai 
win-win solution atau kompromi, negara mengabaikan hukum. Jika itu yang 
terjadi, negara juga suka-suka dalam bernegara, dan itu bukan teladan yang 
baik. Negara pantang mengompromikan hukum. Win-win solution boleh dicapai 
asalkan tetap berpedoman pada hukum. Boleh jadi pangkal persoalan klaim atas 
hutan adat yang berujung konflik ini ialah tumpang tindihnya peraturan 
perundang-undangan. Indonesia memang negara yang dikenal menderita obesitas 
peraturan perundang-undangan. Merampingkan peraturan perundangan-undangan satu 
kemestian. Menyinkronkan satu peraturan dan peraturan lain suatu keniscayaan. 
DPR sudah merancang Undang-undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 
Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat suatu masyarakat disebut 
masyarakat adat dan pengakuan atas hutan adat. Kita berharap undang-undang ini 
menjadi payung besar menyelesaikan klaim hutan adat serta persoalan-persoalan 
terkait agraria, tata ruang, dan lingkungan.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2130-klaim-hutan-adat-di-lahan-perkebunan







[GELORA45] Transformasi Keamanan Internasional

2020-09-30 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5194202/transformasi-keamanan-internasional?tag_from=wp_cb_kolom_list





Mimbar Mahasiswa

Transformasi Keamanan Internasional

Bedriansyah Zaini - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 14:43 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
U.S. President Donald Trump attends a bilateral meeting with Chinas President 
Xi Jinping during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. 
REUTERS/Kevin Lamarque
Foto: Reuters
Jakarta -

Keamanan merupakan salah satu topik yang sangat kompleks yang dibahas dalam 
studi hubungan internasional, sehingga keamanan merupakan salah satu konsep 
yang sering dibicarakan di dunia ini. Keamanan merupakan sebuah dasar kehidupan 
manusia, sehingga sering konsep keamanan mengalami perubahan seiring dengan 
perkembangan zaman.

Bidang keamanan menjadi salah satu bidang yang paling disorot dalam studi 
hubungan internasional karena setelah berakhirnya perang dingin, timbul 
globalisasi yang saat ini sedang terjadi secara masif baik dalam sektor 
ekonomi, sosial, maupun budaya, serta ancaman keamanan non-tradisional lain 
seperti terorisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu terjadi juga perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, 
perdagangan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Saat ini, keterlibatan 
aktor bukan hanya negara, tetapi juga aktor-aktor lain yang memiliki kapasitas 
aksi yang lebih besar seperti organisasi kejahatan internasional, 
intergovernmental organizations, dan international non-governmental 
organizations, serta perusahaan multinasional yang sedikit banyaknya 
mempengaruhi pula kebijakan suatu negara.

Definisi singkat dari keamanan sendiri ialah tidak adanya ancaman maupun bahaya 
sehingga menciptakan kondisi yang tenang tanpa kecemasan.

Perubahan Konsep

Perspektif realis mendominasi paradigma dalam studi keamanan internasional. 
Perspektif realis memfokuskan pandangannya kepada konsep keamanan yang bersifat 
sempit atau terbatas. Menurut Walt, studi tentang keamanan bisa didefinisikan 
sebagai studi yang mempelajari ancaman atau kontrol terhadap pasukan militer. 
Pandangan tersebut cocok dengan perspektif realis yang disebut traditional 
security (TS) atau bisa juga disebut conventional security.

Dalam pendekatan secara tradisional, keamanan terdefinisikan dengan istilah 
geopolitik dan terbatas pada hubungan antarnegara serta yang bersinggungan 
dengan isu-isu penggunaan nuklir dan strategi militer. Singkatnya, keamanan 
tradisional atau traditional security menafsirkan suatu ancaman yang berkaitan 
dengan negara dan ancaman-ancaman fisik yang berasal dari luar.

Bila perspektif realisme dibandingkan dengan perspektif pluralisme dan 
konstruktivisme, isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dipandang oleh 
perspektif pluralisme dan konstruktivisme secara lebih luas lagi dan lebih 
bervariasi. Dalam kedua pendekatan tersebut, ancaman tidak hanya dilihat dalam 
kategori ancaman militer saja dan bukan hanya interaksi antara state terhadap 
state, tetapi juga melihat aktor-aktor lain yang juga aktif dalam hubungan 
internasional seperti Intergovernmental Organizations (Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, ASEAN), International Non-Governmental Organizations 
(WWF, Greenpeace), Multinational Corporation (Unilever, CNN, CNBC), 
Transnational Organized Crimes (Yakuza), dan Jaringan Teroris Internasional 
(ISIS)), maupun individu-indivu yang juga memiliki peranan penting dalam 
pengambilan suatu kebijakan dalam dunia internasional.

Konsep keamanan juga sudah berubah dari yang dahulu hanya terbatas kepada 
aspek-aspek militer, kini telah mengalami perluasan kategori dan menyasar 
kategori-kategori non-militer yang biasa disebut non-traditional security (NTS) 
atau keamanan non-tradisional. Isu-isu yang terdapat dalam keamanan 
non-tradisional memiliki cakupan yang lebih luas dalam kategori yang berbeda 
dan terkadang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya seperti ancaman 
pada keamanan mengenai lingkungan hidup, pangan, ekonomi, energi, manusia, 
kemaritiman, dan lain-lain.

Keamanan manusia, nasional, regional, dan internasional mempunyai hubungan dan 
dampaknya juga dimiliki oleh isu-isu tersebut. Aktor internasional dan isu-isu 
keamanan yang berkembang dewasa ini membuat interaksi keamanan dunia memiliki 
banyak variasi dan menjadi lebih kompleks.

Ancaman dalam keamanan maritim kini telah berevolusi dan melahirkan ancaman 
yang lebih variatif, bukan hanya ancaman militer yang membayangi keamanan 
maritim, tetapi juga ancaman non-militer seperti terror yang berdampak besar 
pada kondisi sosial, ekonomi, serta politik, maupun militer yang mempengaruhi 
hubungan-hubungan antar negara. Ancaman tersebut bisa dilakukan secara sengaja 
seperti aktivitas ilegal dari perbuatan manusia, dan ada juga yang dikarenakan 
faktor alam yang membuat ekosistem serta ekologi di laut mengalami kerusakan 
dan menjadi faktor berkurangnya sumber daya laut seperti perubahan iklim dunia.

Maka dari 

[GELORA45] Sekelumit Peristiwa G30S/PKI di Dokumenter Warisan Memori '65

2020-09-30 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://hot.detik.com/movie/d-5194448/sekelumit-peristiwa-g30spki-di-dokumenter-warisan-memori-65?tag_from=wp_widget_news




Sekelumit Peristiwa G30S/PKI di Dokumenter Warisan Memori '65

Devy Octafiani - detikHot
Rabu, 30 Sep 2020 19:54 WIB
2 komentar
SHARE
URL telah disalin
Warisan Memori 65
Dokumenter Warisan Memori '65 kenang peristiwa 30 September 1965 / Foto: (dok. 
Narasi)
Jakarta -

Peristiwa G30S/PKI menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang tak terlupakan. 
Momen pemberontakan PKI itu hingga kini masih diperingati tiap tanggal 30 
September.

Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 itu dikenang menelan korban enam 
perwira tinggi militer dan satu ajudan Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris 
Nasution, Kapten Pierre Tendean. Pemberontakan itu juga menelan korban 
masyarakat sipil. Tragedi ini menyisakan kenangan pahit bagi keturunan pelaku 
atau korban pemberontakan tersebut.

Dalam film dokumenter Narasi berjudul Warisan Memori '65, kita diajak berjumpa 
dengan Ferdinan Natu Otemusu, Megawati, dan Pendeta Mery Kolimon. Berlatar di 
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ketiga sosok ini merupakan generasi kedua 
dan ketiga yang bergulat dengan memori 65 yang diturunkan pada mereka. Dalam 
perjalanannya, masing-masing mencari jalan kesembuhannya.
Baca juga:
Peristiwa G30S/PKI, Profil Pahlawan Revolusi yang Diculik dan Dibunuh

Seorang pendeta dari salah satu gereja dengan umat terbanyak di NTT, Mery 
Kolimon, membuka ruang rekonsiliasi antara korban dan pelaku melalui gereja. 
Mery mendapatkan warisan cerita bahwa ayahnya termasuk salah satu eksekutor 
dalam tragedi '65. Ia dipersembahkan untuk menjadi pendeta sebagai upaya 
penebusan ayahnya. Ada pula Megawati yang banyak mendampingi para penyintas 
tragedi '65 di Kupang. Kakeknya sendiri ditangkap dan tidak diketahui 
keberadaan makamnya hingga sekarang. Kisah mereka menjadi bagian dalam 
dokumenter berdurasi 28 menit, 45 detik ini.

"Saya melihat memori ini sebagai sesuatu yang tidak boleh disembunyikan. Kami 
bagian dari bangsa yang pernah saling menyakiti luar biasa. Kami menjadi bagian 
dari sejarah bangsa yang sakit, tapi kami harus menjadi bagian dari bangsa yang 
mencari penyembuhan," ungkap Pendeta Mery Kolimon.

"Peristiwa 1965 serupa lubang hitam dalam sejarah Indonesia. 1965 terlanjur 
menjadi medan pertarungan antara kekuasaan dan kebenaran, mitos dan fakta, 
ingatan dan lupa. Apa yang sebenarnya terjadi sulit untuk dibicarakan secara 
terbuka dan jernih. Dokumenter ini tidak hendak mengajukan kebenaran versinya 
sendiri. Ia hanya merekam apa yang kerap kali luput dari politik, juga sejarah: 
suara orang-orang kecil yang sayup-sayup sampai. Dari suara-suara yang rapuh 
dan sayup-sayup sampai itulah, dokumenter ini mengajak kita untuk memikirkan 
kembali makna pelaku dan korban dari sebuah tragedi berdarah," komentar Zen RS 
selaku Pemimpin Redaksi Narasi tentang film Warisan Memori '65.
Baca juga:
Peristiwa G30S/PKI, Profil Pahlawan Revolusi yang Diculik dan Dibunuh

Warisan Memori '65 merupakan episode terbaru dari The Invisible Heroes. Sebuah 
seri dokumenter dari Narasi Signature Series yang bekerja sama dengan PUSAD 
Paramadina mengenai kisah-kisah penyintas yang berjuang melanjutkan hidup meski 
bergelut dengan trauma akibat berbagai peristiwa yang dialami. Warisan Memori 
'65 tayang mulai tanggal 30 September 2020 di kanal Youtube dan Website Narasi.


Simak Video " Tak Ada Izin untuk Nobar G30S/PKI, Polri: Membuat Keramaian "

(doc/nu2)








[GELORA45] Kesaksian Soesilo Toer, Doktor yang Pernah Dipenjara karena Stigma PKI

2020-09-30 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 




https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5194861/kesaksian-soesilo-toer-doktor-yang-pernah-dipenjara-karena-stigma-pki?tag_from=wp_widget_news



Kesaksian Soesilo Toer, Doktor yang Pernah Dipenjara karena Stigma PKI

Febrian Chandra - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 20:04 WIB
18 komentar
SHARE
URL telah disalin
Soesilo Toer (83), Rabu (30/9/2020).
Soesilo Toer (83) di rumahnya, Blora, Rabu (30/9/2020). (Foto: Febrian 
Chandra/detikcom)
Blora -

Penulis yang juga akademisi, Soesilo Toer (83), sempat dipenjara di masa Orde 
Baru karena stigma terlibat gerakan komunis atau PKI. Adik Pramoedya Ananta 
Toer itu kini menghabiskan masa senjanya dengan beternak dan memulung.

Ditemui di rumahnya, Jalan Sumbawa, Kelurahan Jetis, Kabupaten Blora, Jawa 
Tengah, yang juga menjadi rumah sastra sekaligus perpustakaan Pramoedya Ananta 
Toer Anak Semua Bangsa (PATABA), Soes bercerita soal kisah masa lalunya itu.

Membuka obrolan dengan candaan ringan, Soes langsung menebak maksud kedatangan 
detikcom.

"Apa hari G30S/PKI? Mau minta cerita yang mana?" tanya Soes, Rabu (30/9/2020).

"Saya itu tidak PKI, tapi orang-orang mengira saya orang PKI. Saya tidak 
berpartai dan tidak mau jadi budak partai," kata Soes.
Baca juga:
Saran Sejarawan UGM Buat yang Belum Pernah Nonton Film G30S/PKI

Soes menceritakan saat dirinya dipenjara oleh pemerintah pada tahun 1973. Dia 
dipenjara sepulang merampungkan studinya di Uni Soviet (Rusia). Baru saja 
menginjakkan kakinya di Tanah Air, dia langsung dijemput oleh pihak berwajib di 
Bandara Kemayoran dan dibawa ke Cikini, Jakarta.

"Baru saja turun, saya ditahan karena permasalahan dokumen paspor imigrasi. Itu 
di tahun 1973," ujarnya.

Soes menguraikan, penahanan dia jauh setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, 
atau 8 tahun setelah peristiwa itu. Tahun 1965 dia masih berada di Rusia 
menyelesaikan studinya. Sedangkan keberangkatannya ke Rusia pada tahun 1962.

"Memang waktu itu saya ditahan dan dikumpulkan dengan beberapa tahanan politik 
pada peristiwa 30 September. Tapi sedikitpun saya tidak pernah terlibat dalam 
gerakan PKI di Indonesia," jelasnya.

Pada tahun 1978, Soes dibebaskan dari penjara dengan sejumlah syarat, di 
antaranya dia dilarang menulis dan bercerita kepada siapapun terkait aktivitas 
dan keadaan di dalam penjara.
Baca juga:
Di 'Lubang Buaya Yogya' Ini Brigjen Katamso dan Kol Sugiyono Dihabisi

"Tanda tangan itu, tinta pulpennya merah lagi. Intinya isinya saya tidak boleh 
menulis dan bercerita keadaan di dalam penjara," kata Soes.

Dengan status pernah dipenjara dan distigmakan terlibat PKI, Soes pun sempat 
kesulitan mencari pekerjaan. Namun pada tahun 1989, dia sempat menjadi rektor 
di salah satu perguruan tinggi di Bekasi. Kemudian tahun 1986-1991, Soes 
mengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta.

"Saya sempat menjadi dosen. Tapi lagi-lagi mungkin karena stigma miring itu, di 
tahun 1991 saya tidak diberi job alias saya diminta berhenti mengajar secara 
halus," urainya.

Tak patah arang, tahun 1991-2004 Soes bekerja di Litbang Perguruan Rakyat. 
Setelah tahun 2004 dia pulang ke Blora.

Selanjutnya
Halaman
1 2


   =

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5194861/kesaksian-soesilo-toer-doktor-yang-pernah-dipenjara-karena-stigma-pki/2



Kesaksian Soesilo Toer, Doktor yang Pernah Dipenjara karena Stigma PKI

Febrian Chandra - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 20:04 WIB
18 komentar
SHARE
URL telah disalin
Soesilo Toer (83), Rabu (30/9/2020).
Soesilo Toer (83) di rumahnya, Blora, Rabu (30/9/2020). (Foto: Febrian 
Chandra/detikcom)

"Pulang ke Blora menikmati masa tua. Sambil benahi rumah ini, meski duit saya 
tidak banyak waktu itu. Rumah ini dulu juga pernah mau dibangun Pram (Pramoedya 
Ananta Toer) namun karena perdebatan dengan keluarga, akhirnya batal," jelasnya.

Soesilo kini disibukkan dengan ternak kambing. Jika malam tiba, dia memulung 
sampah dengan mengitari jalanan kota Blora.

Mendapat gelar doktor dari perguruan tinggi di Rusia, sebutnya, dia mengaku 
tidak malu dengan keadaannya saat ini.

"Karena ini ada COVID-19 kesibukan beternak dan kalau malam mulung. Kalau tidak 
ada COVID biasa menjadi pembicara seminar sampai ke mana-mana," kata Soes yang 
sudah menulis 20 buku lebih, salah satunya berjudul Pram dari Dalam.
Baca juga:
Jadi Tersangka Kasus Dangdutan, Waket DPRD Tegal Minta Maaf ke Jokowi

Soes menambahkan, stigma terlibat PKI juga masih kerap dia terima.

"Masih, pernah ngatain saya PKI. Gara-gara rumah saya kotor dan bau. Tanpa mau 
mendengar penjelasan saya," jelasnya.

"Dia tidak tahu, jika saya dulu, di tahun 1960-1962 pernah menjadi sukarelawan 
pejuang Trikora. Masuk batalion serba guna. Jabatan kepala perbekalan dengan 
pangkat letnan. Dan pejuang itu tidak dan tak berharap dibayar," kata Soes.

Soes memaafkan semua peristiwa yang menimpa hidupnya. Bahkan ada beberapa 
lembaga yang menawarkan merehabilitasi atau memulihkan nama baik dia agar 
terbebas dari tuduhan terlibat gerakan 

[GELORA45] Kain Endek Bali Warnai Koleksi Christian Dior Spring/Summer 2021

2020-09-30 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/349165-kain-endek-bali-warnai-koleksi-christian-dior-springsummer-2021



Rabu 30 September 2020, 22:11 WIB 

Kain Endek Bali Warnai Koleksi Christian Dior Spring/Summer 2021 

Usman Kansong | Internasional 

  Kain Endek Bali Warnai Koleksi Christian Dior Spring/Summer 2021 Dok: 
Kedubes RI Kain Endek Bali menjadi bahan pilihan Christian Dior untuk koleksi 
Spring/Summer 2021. Kain Endek Bali menjadi bahan pilihan Christian Dior untuk 
koleksi Spring/Summer 2021 yang di peragakan dalam Paris Fashion Week pada 
Selasa (29/9) di Jardin de Tuileries, Paris. "Penggunaan kain Endek Bali untuk 
koleksi Spring/Summer 2021 oleh Christian Dior, merupakan pengakuan yang tinggi 
terhadap keindahan dan kualitas kain Endek Bali dan berkontribusi positif 
terhadap dunia fashion internasional. Semoga ini menjadi penyemangat bagi 
masyarakat di Bali ditengah tantangan Covid-19," tutur Dubes RI Paris usai 
menyaksikan Pagelaran Busana Christian Dior. Gelaran ini sebagai bagian dari 
Paris Fashion Week yang berlangsung dari tanggal 28 September - 06 Oktober 
2020. Artistic Director Christian Dior Couture, Maria Grazia Chiuri, 
menggunakan kain endek Bali tidak saja untuk koleksi baju namun juga untuk 
koleksi tas Christian Dior untuk Spring/Summer 2021. Dari sekitar 86 desain 
koleksi terbaru Christian Dior ada sekitar 9 motif kain Endek Bali yang 
digunakan dalam koleksi terbaru Christian Dior. Dalam diskusi dengan Dubes RI 
Paris, Artistic Director Dior menyatakan bahwa inspirasi Christian Dior untuk 
menggunakan kain endek Bali karena ingin mengangkat nilai dari kebudayaan serta 
craftsmanship terutama oleh para penenun perempuan. Berdasarkan riset yang 
dilakukan oleh Tim Christian Dior, kain Endek Bali merupakan nilai kebudayaan 
yang sangat sesuai dengan hasil karya yang ingin diangkat oleh Christian Dior. 
Sebagai bentuk recognisi kepada para penenun di Bali, Christian Dior berencana 
untuk mencantumkan daerah asal kain Endek tersebut pada label baju/pakaian 
nantinya. Christian Dior menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia 
atas dukungannya untuk penggunaaan kain Endek sebagai bagian dari koleksi 
terbarunya. Kordinasi dan kerja sama antara antara KBRI Paris dan Christian 
Dior dilakukan secara erat untuk memastikan penggunaan kain Endek tersebut 
sesuai dengan aturan budaya dan adat Bali. Pemerintah Provinsi Bali memberikan 
dukungan penggunaan kain Endek Bali dan meminta Christian Dior untuk sepenuhnya 
menghormati HAKI kain Endek dan kain Endek yang digunakan harus asli yang 
diproduksi di Bali. "Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan 
gerak cepat tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Kemlu dan Gubernur Bali beserta 
timnya, sehingga Christian Dior mendapat dukungan penuh untuk menggunakan kain 
Endek Bali untuk koleksinya," tutur Dubes RI Paris, Arrmanatha Christiawan 
Nasir. Pelaksanaan Paris Fashion Week tahun ini dilakukan dalam sekala lebih 
terbatas. Selain memperhatikan penuh protokol kesehatan, jumlah undangan untuk 
fashion show juga lebih terbatas. (RO/OL-12)  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/349165-kain-endek-bali-warnai-koleksi-christian-dior-springsummer-2021









[GELORA45] Survei: Minim, Publik Percaya Kebangkitan PKI

2020-09-30 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/349140-survei-minim-publik-percaya-kebangkitan-pki



Rabu 30 September 2020, 20:28 WIB 

Survei: Minim, Publik Percaya Kebangkitan PKI 

Putra Ananda | Politik dan Hukum 

  Survei: Minim, Publik Percaya Kebangkitan PKI Antara Petugas membersihkan 
area Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (30/9) 
MASYARAKAT Indonesia sudah tidak tertarik dengan isu kebangkitan Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Hal tersebut terpapar dalam survei nasional tentang isu 
kebangkitan PKI yang dirilis Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Hasil 
survei menunjukkan sejak 2016, persentase warga yang percaya dengan isu 
kebangkitan PKI berada di kisaran 10-16%. Rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap isu kebangkitan PKI dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat Indonesia 
mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia. Baca juga: Isu PSI, Mainan Politik 
Kelompok yang tak Kreatif "Dari 36% responden mengetahui isu kebangkitan PKI, 
hanya 14% dari populasi tersebut yang setuju dengan kebenaran isu kebangkitan 
PKI," tutur Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas di Jakarta, Rabu (30/9). 
Mayoritas warga yakni 64% menyatakan tidak tahu atau tidak mendengar adanya 
kebangkitan PKI di Indonesia. Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 
2020 dengan melibatkan 1.203 responden. Wawancara dilakukan melalui sambungan 
telepon dengan kisaran margin of error kurang lebih 2,9%. "Di kalangan yang 
tahu, mayoritas tidak percaya kebangkitan itu memang terjadi. Hampir 61% 
menyatakan tidak percaya ada kebangkitan PKI (atau 22% dari populasi)," papar 
Sirojudin. Baca juga: Polri Imbau Nobar G30S/PKI Ditiadakan Sirojudin 
menjelaskan, isu kebangkitan PKI selalu terdengar setiap memasuki September. 
Hal ini menjadi salah satu alasan SMRC melakukan survei tentang seberapa banyak 
masyarakat yang mempercayai isu kebangkitan PKI di Tanah Air. “Pertanyaan 
utamanya adalah seberapa banyak warga yang tahu tentang isu tersebut? Di antara 
yang tahu, seberapa banyak yang percaya dengan isu ini?” kata Abbas. Baca juga: 
Budiman Sudjatmiko: Pak Gatot, Anda Sehat? Dari kalangan yang percaya memang 
ada isu kebangkitan PKI, jelas Sirojudin, 79% respoden menyatakan kebangkitan 
PKI merupakan sebuah ancaman. Yang percaya kebangkitan PKI itu belum menjadi 
ancaman hanya 13% dan yang tidak percaya menjadi ancaman 6%. "Dari yang percaya 
kebangkitan PKI meruapakan ancaman, sebanyak 69% respoden menganggap pemerintah 
kurang/tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Sedangkan 
30% merasa pemerintah sangat/cukup tegas," jelasnya. Baca juga: Nadiem 
Instruksikan Peringatan Kesaktian Pancasila secara Virtual Menariknya, menurut 
Sirojudin, pembelahan masyarakat dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 turut 
memengaruhi isu kebangkitan PKI. Isu kebangkitan PKI lebih banyak diketahui 
kalangan pendukung Prabowo Subianto dibandingkan di kalangan pendukung Joko 
Widodo. "48% pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 mengetahui isu kebangkitan PKI 
sementara hanya 29% pemilih Jokowi yang mengetahuinya," tegas Sirojudin. Baca 
juga: Film G-30-S/PKI versus Drakor Budayawan Franz Magnis Suseno menyatakan, 
G30S PKI merupakan kegiatan yang kejam. Negara harus berani melakukan 
rekonsiliasi yang artinya mengakui perbuatan kekejaman saat itu kepada keluarga 
korban G30SPKI. "Kita sekarang harus berani mengakui kemudian terjadi hal-hal 
yang sama sekali di luar proporsi," ujarnya. Kendati demikian, Magnis Suseno 
menyebut negara tetap harus melarang paham-paham komunisme yang dibawa oleh 
marxisme. Termasuk pelarangan semua organisasi komunisme di Indonesia seperti 
PKI. Isu kebangkitan PKI harus segera diakhiri agar tidak semakin menimbulkan 
polemik di masyarakat. "Isu ini harus berakhir. Isu ini membuat rekonsiliasi 
tidak mungkin. Orang yang masih bicara seperti itu (PKI bangkit) menurut saya 
tidak bonafit," paparnya. Dirinya juga menuturkan agar tidak perlu ada 
pemutaran film G30S yang lebih menampilkan kejahatan. Di film tersebut 
tergambarkan bagaimana anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) mengalami 
penindasan padahal organisasi tersebut bukan bagian dari komunisme. "Pemutaran 
film G30S, saya sendiri anggap sebagai sebuah kejahatan. Karena itu menampilkan 
kejahatan. Kita harus menolak betul-betul film itu, bagi orang yang tidak tahu 
akan menimbulkan pandangan yang tidak benar. Jangan kita mengizinkan sekelompok 
orang apa pun menjadi objek kebencian terhadap kelompok apapun. Tidak boleh 
kita beri ruang," tandasnya.(X-15)  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/349140-survei-minim-publik-percaya-kebangkitan-pki









[GELORA45] Isu Xinjiang Terus Digoreng Bagian dari Perang Dagang

2020-09-28 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://news.detik.com/kolom/d-5191749/isu-xinjiang-terus-digoreng-bagian-dari-perang-dagang?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

Isu Xinjiang Terus Digoreng Bagian dari Perang Dagang

Drs H Agus Fathuddin Yusuf MA - detikNews

Senin, 28 Sep 2020 19:04 WIB
6 komentar
SHARE
URL telah disalin
Drs H Agus Fathuddin Yusuf MA
Foto: Istimewa
Jakarta -

Isu Xinjiang menyangkut Muslim Uighur, masjid, kamp pelatihan atau apa saja 
soal Xinjiang menjadi berita seksi yang tak ada habis-habisnya. Lembaga 
Kebijakan Strategis Australia (ASPI) Kamis lalu (24/9) merilis laporan yang 
memperkirakan sekitar 16.000 masjid di Xinjiang hancur atau rusak akibat 
kebijakan pemerintah China, sebagian besar terjadi sejak 2017.

Setahun lalu heboh soal kamp pengungsian di Xinjiang, umat Islam dilarang 
puasa, dilarang salat, dan sebagainya. Bagi Indonesia dengan jumlah umat Islam 
terbesar di dunia, isu Muslim Uighur akan terus dihembuskan dan 
'digoreng-goreng' untuk memperkuat sentimen anti China. Untuk negara lain yang 
beragama Hindu-Budha akan dihembuskan isu Tibet. Untuk negara lain di kawasan 
Asia dihembuskan perebutan wilayah di Laut China Selatan. Selebihnya isu 
komunis (PKI) dan lain-lain.

Tahun 2011-2015 selama empat tahun saya mengambil Master Jurnalistik di 
Nanchang University, Provinsi Jiangxi, China tidak pernah sekali pun mendapati 
kejadian menyangkut isu agama di daerah itu. Bahkan hampir setiap hari saya 
bertemu dengan teman-teman Muslim Uighur yang sama-sama mendapat beasiswa 
pendidikan dari pemerintah China. Mereka pun tidak pernah memperbincangkan 
keadaan kampung halamannya seperti yang diberitakan media di Indonesia. Kerap 
kali saya ditanya oleh saudara di Tanah Air, ada kejadian apa di Xinjiang? Saya 
jawab baik-baik saja. Di China aman-aman saja tidak pernah ada kejadian 
aneh-aneh.

Bagi umat Islam yang tidak paham dengan kondisi sesungguhnya bagaimana Islam di 
China, pasti sangat mudah untuk disulut sentimen anti China dengan isu Uighur 
atau Xinjiang. Tetapi bagi saya dan mungkin sebagian besar pelajar yang pernah 
belajar di China beberapa tahun lamanya akan tertawa membaca atau mendengar 
berita yang sering 'digoreng-goreng' menyangkut Xinjiang.

Umat Indonesia sebaiknya memahami, muslim di China itu bukan hanya suku atau 
etnis Uighur saja. Ada juga suku Hui di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunnan, 
Qinghai, Xian dan lain-lain.

Di Kota Nanchang terdapat satu masjid besar yang dibangun oleh pemerintah 
komunis. Bahkan pada saat peresmian masjid itu yang hadir pimpinan partai 
komunis sendiri. Kalau Anda hadir di Guangzhou, ibu kota Guangdong Anda akan 
mendapati masjid Abi Waqash yang berdekatan dengan makam Abi Waqash. Masjid 
yang kabarnya dibangun zaman Sahabat Ustman RA masih kokoh berdiri hingga 
sekarang. Padahal di kanan-kiri areal masjid sudah menjadi kawasan 
gedung-gedung bertingkat. Masjid Niujie di Capital City, Beijing, di Ningxia 
bahkan di Kota Xian terdapat Masjid Agung peninggalan 1.000 tahun lalu.

Hari-hari biasa kami para mahasiswa muslim dari berbagai negara di dunia, salat 
zuhur, ashar, dan maghrib di kampus tidak ada persoalan. Meski belum ada masjid 
permanen setidak-tidaknya ada ruangan yang bisa kami gunakan untuk salat.

Menurut Atase Pendidikan KBRI Beijing, Yahya Sutarya, kebebasan beragama di 
China sangat dijamin. Sebanyak 15.471 mahasiswa asal Indonesia di China 
mayoritas beragama Islam. "Mereka nyaman belajar tidak ada masalah. Rumah 
ibadah banyak, restoran halal juga banyak.Kegiatan agama tidak ada kendala," 
kata Yahya.

"Kampus-kampus di seluruh China juga menyediakan makanan halal dan fasilitas 
ibadah. Seluruh masyarakat Muslim dapat beribadah dengan baik dan tenang. 
Demikian juga perayaan hari-hari raya keagamaan seperti Idulfitri, Iduladha 
juga berjalan dengan aman di China," tegasnya.

Membantah

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebutnya hanya rumor 
fitnah. Dia mengatakan ASPI telah menerima dana asing untuk mendukung ramuan 
kebohongan terhadap China. "Jika kita melihat jumlahnya, ada lebih dari 24.000 
masjid di Xinjiang, yang 10 kali lebih banyak daripada di Amerika Serikat 
(AS)," kata Wang.

"Artinya, ada masjid untuk setiap 530 warga muslim di Xinjiang, yang lebih 
banyak masjid per kapita daripada banyak negara muslim," imbuhnya.

Kementerian Luar Negeri China membantah klaim dari sebuah lembaga pemikir 
Australia bahwa China telah menghancurkan ribuan masjid di wilayah Xinjiang 
barat. Pemerintah China menyebutkan ada lebih dari 24.000 masjid di sana, dan 
kalau dihitung per kapita, jumlah masjid di Xinjiang lebih banyak daripada di 
negara-negara muslim.

Wang menduga perkiraan ASPI dibuat menggunakan citra satelit dan berdasarkan 
sampel dari 900 situs keagamaan sebelum 2017, termasuk masjid, tempat suci, dan 
situs keramat.

"Pemerintah China telah memulai kampanye sistematis dan sengaja untuk menulis 
ulang warisan budaya Uighur Xinjiang untuk membuat tradisi budaya asli tunduk 
pada bangsa 

[GELORA45] Perantau China-Indonesia yang Jadi Duta Pertukaran Masyarakat

2020-09-28 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5191935/perantau-china-indonesia-yang-jadi-duta-pertukaran-masyarakat?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

Perantau China-Indonesia yang Jadi Duta Pertukaran Masyarakat

Ariana Xie - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 21:27 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Sino Fintech
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Du Tianjiang adalah seorang kakek yang berusia 81 tahun adalah orang terkemuka 
di kecamatan Xinglong, kota Wanning provinsi Hainan, China. Du Tianjiang 
membuka sebuah restoran namanya Istana di Xinglong, meskipun umurnya sudah 81 
tahun tapi nampaknya tetap mantap dan sehat, penuh semangat.

Du Tianjiang dilahirkan di keluarga keturunan Tionghoa di Indonesia, dan 
bersama sanak keluarganya pulang ke China pada tahun 1960-an. Sepanjang umur 
hidupnya, Du selalu berupaya demi persahabatan dan pertukaran budaya masyarakat 
China-Indonesia, dan dihormati sebagai Duta Pertukaran Masyarakat 
China-Indonesia.

Sejak tahun 1950-an, sejumlah besar perantau Tionghoa dari berbagai negara dan 
daerah turut kembali ke China. April tahun 1960, Du Tianjiang yang berusia 21 
tahun saat itu bersama keluarganya kembali ke China, dan kemudian menginap di 
Yingde, pronvinsi Guangdong.

Dua tahun kemudian, Du Tianjiang ditugaskan untuk belajar di sekolah pertanian 
perantau Tionghoa di Xinglong, pulau Hainan, dengan demikian telah memulai 
kehidupannya sepanjang 50 tahun lebih di Xinglong. Beliau turut ditugaskan 
sebagai guru dan kepala sekolah, dan menjabat sebagai ketua perhimpunan buruh 
di perkebunan pertanian perantau Tionghoa Xinglong. Setelah pensiun, beliau 
pula mengorganisir perhimpunan perantau Tionghoa Indonesia Xinglong.
Sino FintechSino Fintech Foto: dok. Istimewa

Puluhan tahun lalu, sejumlah besar perantau Tionghoa yang pulang dari 
Indonesia, Malaysia, Vietnam turut menginap di Xinglong, dengan demikian 
perkebunan pertanian perantau Tionghoa Xinglong wajarlah membentuk sebuah 
komunitas perantau Tionghoa yang kembali ke China dengan pengintegrasian budaya 
mancanegara dan bangsa serta membentuk budaya perantau Tionghoa yang unik dan 
beraneka ragam di kawasan Xinglong.

Du Tianjiang yang dibawa dewasa di Indonesia selalu menganggap Indonesia 
sebagai kampung halaman kedua bagi dia, dan dia masih punya sejumlah besar 
sanak keluarga dan teman-teman di sana, meskipun sudah kembali ke China, tapi 
koneksi emosional tetap kokoh.

Sejak reformasi dan keterbukaan Tiongkok pada tahun 1978, hubungan 
China-Indonesia semakin erat. Untuk mengembangkan budaya berciri khas perantau 
Tionghoa di perkebunan Xinglong, Du Tianjiang dirinya memimpin organisasi tim 
Kesenian, dan mengembangkan keahliannya di berbagai tempat, mengundang guru 
mengajar lagu dan tari Asia Tenggara, dan sempat meletakkan dasar kokoh bagi 
pertukaran budaya masyarakat China-Indonesia.

Selama masa jabatannya sebagai wakil kepala perkebunan pertanian di Xinglong, 
Du Tianjiang turut menyelenggarakan beberapa sesi kuliah bahasa Indonesia, demi 
membina keahlian bahasa Indonesia kepada usaha pariwisata perkebunan dan 
kecamatan Xinglong, sementara juga membantu perantau Tionghoa melakukan 
komunikasi dengan sanak keluarganya di Indonesia.

Selain itu, Du Tianjiang masih mendorong Akademi Bahasa-bahasa Asing Luoyang 
dan Akademi Bahasa-bahasa Asing Wenchang Hainan mengirim mahasiswa-mahasiswi 
jurusan bahasa Indonesia melakukan prakteknya di Xinglong.

Tahun 1999, Du Tianjiang resmi pensiun. Dia telah mengorganisir perhimpunan 
kaum perantau Tionghoa Indonesia Xinglong Hainan, dan pernah memimpin rombongan 
kesenian berkunjung ke Indonesia. Ia juga sempat melakukan pertukaran budaya 
dan seni dengan kalangan keturunan Tionghoa di Indonesia yang disambut hangat 
oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan bantuan giat Du, berbagai lembaga atau rombongan perantau Tionghoa 
Indonesia yang asal seluruh negeri turut berkunjung ke "Desa Bali" di Xinglong, 
dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pertukaran budaya dan seni, membangun 
jembatan persahabatan.
Sino FintechSino Fintech Foto: dok. Istimewa

Pengupayaan Du Tianjiaing yang selama puluhan tahun lalu telah memainkan 
peranan positif kepada pergaulan bersahabat dan pertukaran budaya antar 
masyarakat Chinda-Indonesia, Asosiasi Perantau Tionghoa RRT juga 
menganugerahkan surat kehormatan Layanan 30 Tahun Kepada Perantau Tionghoa.

Sementara itu Kedubes RI untuk China pun sering mengirim rombongan datang 
berkunjung ke Xinglong dan sempat memberi dukungan kepada kegiatan terkait 
perantau Tionghoa Indonesia.

Du Tianjiang bersama istrinya membuka sebuah restoran ciri khas Indonesia, 
Resto Istana. Pada waktu luang, ia kadang-kadang mengajak beberapa teman 
perantau Tionghoa-Indonesia duduk bersama menikmati kopi. Harapannya ialah 
hubungan China-Indonesia dapat terus membaik dan bersahabat turun-temurun.

Oleh: Ariana Xie, Jurnalis China Media Group

(prf/ega)
china
indonesia
adsm









[GELORA45] Andy Noya dan Desi Fitriani Terima Penghargaan dari Presiden

2020-09-28 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 

https://mediaindonesia.com/read/detail/348457-andy-noya-dan-desi-fitriani-terima-penghargaan-dari-presiden



Senin 28 September 2020, 17:50 WIB 

Andy Noya dan Desi Fitriani Terima Penghargaan dari Presiden 

Theofilus Ifan Sucipto | Humaniora 

  Andy Noya dan Desi Fitriani Terima Penghargaan dari Presiden Ist Andy Noya 
dan Desi Fitriani Terima Anugerah Satya Lencana Wira Karya dari Presiden DUA 
jurnalis senior Metro TV, Andy F Noya dan Desi Fitriani, menerima anugerah 
Satya Lencana Wira Karya. Mereka dinilai berkontribusi bagi negara di bidang 
komunikasi dan informasi serta menjadi teladan masyarakat. “Bapak (Presiden) 
Joko Widodo (Jokowi) memberi penghargaan Satya Lencana Wira Karya dan Satya 
Lencana Pembangunan bagi mereka yang berkontribusi aktif untuk Indonesia,” kata 
Johnny dalam upacara Peringatan Hari Bhakti ke-75 Postel bertajuk ‘Transformasi 
Digital untuk Indonesia Maju,’ di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin 
(28/9). Baca juga: Pemerintah Dorong Standarisasi Masker di Zona Marah 
Penghargaan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 98/TK/Tahun 
2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya. 
Keputusan ditetapkan Jokowi pada Jumat, 18 September 2020. Selain Andy dan 
Desi, ada 16 orang lain yang dianugerahi Satya Lencana Wira Karya. Serta, enam 
orang lain diganjar penghargaan Satya Lencana Pembangunan. Johnny menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan bagi ke-24 penerima anugerah tersebut. Dia berharap 
seluruh penerima penghargaan terus menjadi inspirasi dan teladan bagi 
masyarakat. “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima yang dijadikan 
teladan dan memberi jasa besar bagi pembangunan negara,” ujar politikus NasDem 
itu. (Medcom.id/OL-6)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/348457-andy-noya-dan-desi-fitriani-terima-penghargaan-dari-presiden








[GELORA45] We The Fest hari pertama: Isyana Sarasvati hingga Oh Wonder

2020-09-27 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]


-- 
j.gedearka 



https://www.antaranews.com/berita/1750453/we-the-fest-hari-pertama-isyana-sarasvati-hingga-oh-wonder



We The Fest hari pertama: Isyana Sarasvati hingga Oh Wonder

Minggu, 27 September 2020 15:58 WIB

Isyana Sarasvati saat tampil di We The Fest Virtual Home Edition. (HO)
Jakarta (ANTARA) - Gelaran hari pertama We The Fest Virtual Home Edition 
menghadirkan penampilan dari Isyana Sarasvati hingga duo synth pop asal London, 
Oh Wonder pada Sabtu (26/9).

Festival musik yang baru pertama kali diselenggarakan secara virtual itu 
menghadirkan tiga stage berbeda yang terdiri dari This Stage is Pyjamas, WTF 
Blanket Stage dan Another Room Stage, masing-masing memberikan warna musik 
serta visual tampilan panggung yang berbeda kepada para penonton dirumah.

Penampilan memukau yang dihadirkan oleh Isyana Sarasvati sebagai penampil 
pembuka di Another Room Stage berhasil membangun keseruan para penonton untuk 
tetap stay di layar gawai masing-masing.

Baca juga: Live Stream Fest Vol. 4 kumpulkan Rp602 juta dana bantuan COVID-19

Baca juga: Synchronize Fest inisiasi gerakan bantu pekerja terdampak COVID-19

Selain itu, ada juga penampilan Hondo di This Stage is Pyjamas, yang juga 
menghipnotis para penonton di rumah dengan suguhan visual set yang indah 
diiring oleh dua lagu terbaru mereka "Thirty" dan "Soldier".

Penampilan tak kalah enerjik juga disuguhkan oleh Maliq & D’essentials di WTF 
Blanket Stage yang membawakan beberapa lagu hits seperti "Setapak Sriwedari", 
"Terdiam" dan "Dia".

Tentu yang paling ditunggu adalah penampilan Oh Wonder, sebagai headliner di 
hari pertama We The Fest Virtual Home Edition.

Berlatar belakang di studio, chemistry yang dibangun oleh pasangan suami istri 
ini melalui setlist yang dibawakan "White Blood", "Happy", "All We Do", membuat 
para penonton merasakan keseruan selama sesi live berlangsung.

Selain musik, We The Fest Virtual Home Edition yang dipandu oleh Vidi Aldiano 
dan Reza Chandika juga menyuguhkan berbagai aktivitas seni maupun fashion 
seperti workshop fotografi, home cocktail, workshop daur ulang plastik.

Di hari kedua, masih ada penampilan dari Lewis Capaldi, Masego dan Keshi yang 
akan menjadi penampil Internasional yang sudah dinanti. Tak hanya itu, akan ada 
kejutan menarik special guest yang akan menemani Kunto Aji pada saat 
penampilannya.

Baca juga: Ada Lewis Capaldi di We The Fest "Virtual Home Edition" edisi perdana

Baca juga: Synchronize Fest 2020 batal digelar karena pandemi

Baca juga: We The Fest 2020 digelar secara virtual untuk pertama kali

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2020







  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >