Simak pendapat wakil-wakil organisasi masyarakat Indonesia terhadap Bank Dunia 
dan IMF, supaya tahu bahwa di Indonesiapun kedua lembaga imperialis itu dikenal 
sangat negatif dan merugikan rakyat. Perjuangan melawan Bank Dunia dan IMF 
merupakan bagian dari perjuangan rakyat untuk perubahan yang betul-betul 
membela kepentingan rakyat jelata. Sudah tentu orang revisionis dan reformis 
tidak mampu melihat arti penting dari kegiatan ini. Perubahan yang 
menguntungkan rakyat hanya datang dari rakyat itu sendiri. Hanya rakyat yang 
terorganisasi dan sadar dapat melahirkan perubahan itu. Pemerintah pro-modal 
asing yang mengijinkan penjarahan sumber kekayaan alam/bahan baku tidak akan 
pernah menghadiahkan perubahan yang menguntungkan Rakyat!!
AGRA Inisiasi Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Respon Pertemuan 
Tahunan World Bank dan IMF
8 Juni, 2018 58
Sofyan Tebet, 5 Juni 2018. dokumentasi diskusi 18 organisasi masyarakat sipil 
dari berbegai sektor, merencanakan respon pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF 
di Bali pada Oktober 2018Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bekerjasama 
dengan INDIES menginisiasi pertemuan organisasi masyarakat sipil untuk membahas 
dan merumuskan respon bersama terkait dengan rencana Pertemuan tahunan Bank 
dunia dan IMF di Bali Oktober Mendatang. Pertemuan yang dilaksanakan pada 5 
Juni di Hotel Soyan Tebet ini selain diskusi juga Buka Bersama sebelum libur 
panjang Lebaran.Meskipun tidak banyak organisasi yang hadir, Rahmat selaku 
Ketua AGRA merasa senang karena konsolidasi awal ini sudah dapat melibatkan 18 
organisasi antara lain; ELSAM, IGJ, KIARA, KRUHA, Fatayat NU, GEMPITA, LIPS, 
PENABULU, ASIA Forum, LMND, AJI Jakarta, FMN, KABAR BUMI, SERUNI, PEMBARU 
Indonesia, GSBI, INDIES dan AGRA.Pertemuan diawali dengan pemaparan AGRA 
terkait dengan pandangan dan sikap terhadap Bank Dunia dan IMF serta rencana 
khusus untuk merespon pertemuan tahuan Bank Dunia dan IMF di Bali mendatang. 
Pada pokok materi yang disampaikan oleh Rahmat, IMF dan Bank Dunia adalah 
lembaga kapital finan milik Imperialis yang beroperasi di berbagai Negeri untuk 
melancarkan skema ekonomi, melalui kerjasama, hutang dan hibah.Secara khusus 
AGRA juga menyoroti masalah anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk 
memfasilitasi kegiatan rapat tahunan Bank Dunia dan IMF, menurutnya angaran 
yang glontorkan dari APBN itu sangat fantastis, karena mencapai 810 milyar 
belum lagi anggaran untuk persiapan yang mencapai 6 triliun rupiah untuk sarana 
penunjang. Menurut Rahmat ini bertolak belakang dengan keadaan masyarakat yang 
perekonomianya terus tergerus. Pihaknya juga mempersoalkan rencana larangan 
penjualan BBM bersubsidi jenis premium sepanjang acara pertemuan Bank dunia dan 
IMF. Pemerintah Jokowi sudah terbalik fikiranya, orang miskin disuruh 
mensubsidi orang kaya hanya karena kita ingin memberikan udara yang baik bagi 
delegasi Bank dunia dan IMF. atas kibijakan pemerintah ini AGRA menyatakan 
menetang.Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh para peserta. 
Perwakilan dari KIARA menjelaskan bahwa masyarakat dan gerakan rakyat harus 
merespon pertemuan di Bali mendatang. Pasalnya dua lembaga ini tidak sama 
sekali berguna bagi rakyat, sebaliknya Bank dunia dan IMF telah mendorong 
kerjasama dengan pemerintah yang merugikan rakyat. salahsatu program Bank Dunia 
yang mendukung program pembangunan pariwisata termasuk wisata pesisir. 
Setidaknya ada 3 proyek yaiut Mandalika, Toba dan Borobudur. saat ini terdapat 
sekitar 10 proyek pembangunan kawasan wisata dan 7 diantaranya adalah di 
kawasan pesisir di Belitung, Wakatobi, Morotai, maupun Kepulaun seribu yang 
keseluruhanna menggunakan skema PMA.
Dampak dari program ini adalah pengusiran ruang hidup dan pekerjaan  masyarakat 
pesisir dan Masyaraat yang tinggal di pualu kecil, selain itu juga mengubah 
kultur masyarakat, Nalayan terpaksa berpindah mata pencaharian sebagai buruh 
pariwisata. yang lain adalah proyek “green” yang didalamnya terdapat proyek 
infrastruktur skala besar, ada ratusan proyek pengembangan pariwisata, yang 
dilakukan di pulau-pulau kecil, 140 diantaranya adalah skala kecil dan 122 
skala menengah, untuk proyek ini pemerintah juga sudah membentuk Badan Otoritas 
Pariwisata.Terkait dengan apa respon pertemuan tahuan Bank Dunia dan IMF nanti 
di Bali, Farid dari KIARA mengusulkan bisa direspon secara besar dan melibatkan 
banyak masyarakat, untuk sementara pihaknya mengusulkan 3 hal, yaitu pertama 
masing-masing organisasi membuat lembaf fakta proyek IMF dan Bank Dunia serta 
dampaknya, baik terkait kebijakan maupun sektoral. kedua membuat diskusi luas 
dan kegia melakukan mobilisasi aksi terlepas apakah akan dilakukan di Bali atau 
di Jakarta.Sekar Perwakilan dari ELSAM, menyampaikan bahwa pihaknya akan 
melakukan respon meskipun bentuknya seperti apa belum final. sedangkan terkait 
dengan rapat tahunan Bank Dunai dan IMF, Sekar mejelaskan bahwa Pertemuan di 
Bali adalah pertemuan terakhir, sebab ada Putaran rapat tahuan ADB di India dan 
pertemuan tahuan AIIB Philipina.Untuk pertemuan pucaknya nanti pada bulan 
Oktober Bank Dunia dan IMF mengorganisaikan dua petemuan, sebagai rangkain dari 
pertemun inti mereka. pertama ada people forum dan youth forum. people forum 
untuk memfasilitasi masyarakat sipil membuat pertemuan dengan berbagai tema 
sedangkan Youth Forum di organisasikan dalam kepentingan semacam kaderisasi 
Bank Dunia kedepan. Bank-bank dan lembaga finansial sperti ADB dan AIIB ini 
sebenarnya adalah bagian dari Bank Dunia. Pasca krisis tahun 2000, mulai 
membentuk korporasi Bank ditingkat regional.Erpan perwakilan dari INDIES 
menyampaikan,  pada prinsipnya banyak orang atau kalangan sudah tahu kalau 
lembaga seperti IMF dan WB inilah yang membuat labil ekonomi di sebuah negara. 
Bahkan banyak yang sudah menyebutkan kalau saat ini sudah cukup dengan mereka 
(IMF-WB). Campur tangan mereka terhadap satu negeri sudah banyak diketahui, 
misalnya melalui Structural Adjusment Project (SAP) atau proyek penyesuaian 
structural yang isinya adalah liberalisasi, privatisasi dan deregulasi. Dalam 
lembar fakta nanti bisa kita sesuaikan dengan isi kebijakan yang ada 
sekarang.Sedangkan perwakilan dari IGJ menyampaikan kalau pihaknya dan beberapa 
organisasi lain seperti KIARA, WALHI dan Solidaritas Perempuan sudah ada 
rencana untuk menyikapi dan isu yang sudah mengerucut adalah soal Pajak, 
Lingkungan dan Korporasi.Sementara iu perwakilan dari AJI Jakarta, menyampaikan 
bahwa isu WB – IMF ini belum banyak diketahui oleh wartawan, apalagi pandangan 
jika isu ini seharunya bisa diback up dengan mengangkat persolan rakyat atau 
dampak yang diterima oleh masyarakat. kita perlu strategi khusus agar mendapat 
pemberitaan yang baik, sebab saat ini framing pemberitaan lebih dominan ditarik 
pada isu politis dari pada dampak dari kebijakan. selain itu pihaknya 
mengusulkan jika akan melakukan mobilisasi aksi nanti sebaiknya  tidak hanya 
melibatkan CSO melainya lebih banyak melibatkan kelompok masyarakat yang 
terdampak langsung, misalnya petani, buruh ataupun nalayan.Dari seluruh diskusi 
pada akhirnya menarik kesimpulan bahwa, perlu dilakukan respon terhadap rencana 
rapat tahuan Bank Dunia dan IMF mendatang dan dalam waktu dekat bisa menggalang 
petisi bersama untuk menolak penggunaan APBN dalam pembiayaan pertemuan Bank 
Dunia dan IMF. Sedangkan untuk konsolidasi lanjutan dan upaya perluasan 
keterlibatan organisasi akan dilaksanakan di KIARA setelah libur lebaran.

Kirim email ke