RALAT: Maaf ada kesalahan Tulis, Tulisan Ingat Amin Rais adalah pimpinan MRR RI periode 1999-2004; MRR RI seharusnya MPR RI. Dengan ralat ini kesalahan tulis sudah saya perbaiki. Terimakasih.
Von: temu_er...@yahoogroups.com [mailto:temu_er...@yahoogroups.com] Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2017 12:44 An: nasional-l...@yahoogroups.com; GELORA45; temu_er...@yahoogroups.com Betreff: [temu_eropa] AW: [nasional-list] Amien Rais Akan Pimpin Aksi 287 ; Pimpin Rapat Program Bela Negara, Jokowi Sebut Soal Ancaman REFLEKSI : Ingat Amin Rais adalah pimpinan MRR RI periode 1999-2004 dari PAN, yang tehah menggunakan kekuasaannya untuk secara paksa merombak ( mengamandemen) UUD 45 yang pro Pancasila dan UUD 45 naskah asli menjadi UUD yang anti Pancasila dan anti UUD 45 naskah asli. UUD 1945 naskah asli, yang disusun oleh para konseptor Kemerdekaan RI berdasarkan nilai- nilai sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia berazaskan DEMOKRASI-MUFAKAT dalam negara yang berediologi Pancasila, oleh para elite politik bangsa Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang reformis, telah DIROMBAK (baca: diamandemen) , sehingga menimbulkan dampak sistemik, yang termanifestasikan dalam keadaan dimana NKRI didesak untuk mengkhianati UUD 45 naskah asli dan Pancasila 1 Juni 1945, mengganti dengan ajaran Niccolo Machiaveli, dan selanjutnya meniru konsep politik USA yang menganut system perwakilan BIKAMERAL ( SENAT dan Congress ). Demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila 1 Juni 1945, setelah di adakan amandemen UUD 45 berubah menjadi Demokrasi-liberal yang mengikuti jejaknya sistem demokrasi-neoliberal . Sistem neoliberal yang mendambakan globlisasi secara menyeluruh telah di ikuti oleh rezim-rezim reformasi yang dipilih secara langsung. Ini tercermin dalam kebijakkan-kebijakannya yang meliputi disegala bidang perekonomian mengikuti jejak neoliberal. Yang dampaknya adalah hampir semua aset-aset negara (BUMN) telah dijual habis. Sehingga kehidupan negara tergantung pada utang luarnegeri dan modal asing. Inilah dampak sistemik dari amademen UUD 45, yang dipaksakan oleh Amin Rais pimpinan PAN, yang telah mendorong lajunya budaya KKN, yang dampaknya telah mengantar NKRI pada ambang kehancurannya. Rupanya Amin Rais berlum puas bahewa NKRI sampai seklarang masih hidup, maka di gerakkannyalah suatu strategi barunya melalui bidang keagamaan yaitu HTI, untuk menghancurkan NKRI dan diganti dengan nagara kekalifahan Islam. Usaha Amin Rakis ini tercermin dalam aksi 287 yang cenderung mengarah pada suatau ancaman serius terhadap kehidupan NKRI, yang kemudian segera akan diganti dengan Sistem negara kekalifahan Islam, yang sangat dirindukan oleh Orang Oportunis kawakan Amin Rais. Roeslan. Von: nasional-l...@yahoogroups.com [mailto:nasional-l...@yahoogroups.com] Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2017 09:19 An: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; temu_er...@yahoogroups.com Betreff: [nasional-list] Amien Rais Akan Pimpin Aksi 287 ; Pimpin Rapat Program Bela Negara, Jokowi Sebut Soal Ancaman [6 Attachments] [Attachment(s) from j.gedearka included below] https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/26/078894713/amien-rais-akan-pimpin-aksi-287 Amien Rais Akan Pimpin Aksi 287 Rabu, 26 Juli 2017 | 20:23 WIB * share facebook * share twitter * share google+ * share pinterest AmienRais Akan Pimpin Aksi 287 Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menjawab pertanyaan awak media sebelum menghadiri audiensi bersama Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Alumni 212 dan 23 ormas lainnya akan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju gedung Mahkamah Konstitusi dalam aksi 287 pada Jumat 28 Juli 2017. Aksi yang diawali dengan salat jumat berjamaah ini diklaim akan dihadiri sekitar 5 hingga 10 ribu masa. "Insya Allah, Jumat 287 besok kami akan jihad kontitusional, akan aksi damai," ujar Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juli 2017. Baca: <https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/23/214893693/tolak-perppu-ormas-gnpf-mui-akan-gelar-aksi-287> Tolak Perppu Ormas, GNPF MUI akan Gelar Aksi 287 Dalam aksi 287, Maarif menyatakan pihaknya dan ormas-ormas lain akan mengawal judicial review Hiznut Tahrir Indonesia (HTI) dan mengantar ormas-ormas yang bergabung GNPF-MUI yang mengajukan judicial review kepada MK. "Sembilan dari enam pembina direncanakan hadir dalam aksi 287, salah satunya Amien Rais yang akan memimpin delegasi aksi 287 menuju Mahkamah Konstitusi," kata Maarif. Selain uji materi HTI, aksi 287 juga meminta pihak MK agar menyiapkan hakim yang adil. Karena, menurut Maarif, isi dari Perppu Ormas dinilai memiliki banyak kejanggalan dan melanggar proses hukum. Selain itu, proses terbentuknya aturan tersebut juga dianggap memiliki banyak masalah. Baca: Tolak Perpu Ormas, Polisi Belum Terima Rencana Aksi 287 <https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/23/214893698/tolak-perpu-ormas-polisi-belum-terima-rencana-aksi-gnpf-mui> "Banyak rambu-rambu hukum yang dilanggar," ujar Maarif. Sebelumnya HTI mengajukan juducial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi. Perpu yang terbit pada 12 Juli 2017 tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. WULAN NOVA S | EA ======================== https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/26/078894628/pimpin-rapat-program-bela-negara- jokowi-sebut-soal-ancaman?BeritaUtama&campaign=BeritaUtama_Click_7 Pimpin Rapat Program Bela Negara, Jokowi Sebut Soal Ancaman Rabu, 26 Juli 2017 | 16:48 WIB * share facebook * share twitter * share google+ * share pinterest PimpinRapat Program Bela Negara, Jokowi Sebut Soal Ancaman Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait Program Bela Negara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 Juli 2017. Menurut Presiden Joko Widodo, rapat hari ini untuk merespon berbagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia beserta ideologinya. "Sekarang ini sangat terasa sekali ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara kita berkembang," ujar Presiden Joko Widodo. Sebagaiman diketahui, Presiden Joko Widodo sudah mengambil sejumlah langkah untuk merespon berbagai ancaman terhadap Indonesia, terutama secara ideologi. Salah satu di antaranya adalah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang fungsinya memastikan nilai nilai Pancasila ada dalam berbagai program pendidikan. Selain UKP PIP, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Ormas. Fungsi Perppu itu adalah untuk mempercepat proses pembubaran ormas-ormas yang dirasa bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, Program Bela Negara adalah program yang dicanangkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Tujuannya untuk membangun semangat patriotisme serta cinta bangsa dan negara Indonesia. Presiden Jokowi menjelaskan Program Bela Negara bisa melengkapi upaya pemerintah untuk melawan ancaman-ancaman multidimensi terhadap Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sebabnya, kata ia, Program Bela Negara bisa membangun jiwa patriot dan cinta bangsa untuk melawan ancaman-ancaman tersebut. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar inti Program Bela Negara bisa diajarkan kepada warga Indonesia sejak dini. Dengan begitu, anak-anak pun bisa memiliki integritas, etos kerja baik, semangat patriotisme, dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. "Saya mengingatkan kembali bahwa bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa di manapun kita berada apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agamanya, apa pun sukunya," ujar Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya ratas hari ini. ISTMAN MP [Non-text portions of this message have been removed]
