Bos Voxpol Nilai SBY Playing Victim, Begini Analisisnya
Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 05:41 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5214076/bos-voxpol-nilai-sby-playing-victim-begini-analisisnya?single=1
144 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5214076/bos-voxpol-nilai-sby-playing-victim-begini-analisisnya?single=1#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5214076/bos-voxpol-nilai-sby-playing-victim-begini-analisisnya?single=1>
Susilo Bambang YudhoyonoSBY (Foto: YouTube Susilo Bambang Yudhoyono)
*Jakarta*-
Pernyataan mantan Presiden RISusilo Bambang Yudhoyono
<https://www.detik.com/tag/susilo-bambang-yudhoyono>(SBY) yang merasa
dituduh menjadi dalang demo rusuh penolakanomnibus law UU Cipta Kerja
<https://www.detik.com/tag/omnibus-law-cipta-kerja>dinilai seolah-olah
menjadi korban atau playing victim. SBY pun diminta tidak bersikap
berlebihan menyikapinya.
"Repot juga saling tuduh-menuduh tanpa ada bukti yang kuat. SBY mungkin
berasa saja, atau senang memainkan peran playing victim. Nggak perlu
terlalu reaksioner, apalagi mau memainkan peran seolah olah terzalimi,
dan rakyat bakal berempati. Ini justru makin memperkeruh," kata Direktur
Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago
kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
*Baca juga:*SBY Prihatin Dituduh Gerakkan Demo Ricuh Omnibus Law
<https://news.detik.com/berita/d-5210722/sby-prihatin-dituduh-gerakkan-demo-ricuh-omnibus-law>
Pangi menilai SBY terlalu sensitif menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut.
Menurutnya, pihak pemerintah juga tidak menyebut nama SBY sebagai dalang
kerusuhan.
"Sejauh tidak ada menyebut nama, maka siapa yang merasa dituduh sebagai
dalang tentu itu hanya dongeng dan tuduhan tanpa beralasan, tidak perlu
direspons. Saya lihat SBY terlalu reaktif juga, atau sangat sensitif.
Apakah ada Istana menyebut nama bahwa SBY dianggap dalam kerusuhan atau
otak intelektual di balik omnibus law? Kalau Partai Demokrat yang
menolak UU omnibus law, iya betul," ujarnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi
ChaniagoDirektur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi
Syarwi Chaniago Foto: dok. Istimewa
Lebih lanjut, Pangi mengatakan sikap saling tuduh hanya akan memperkeruh
suasana dan mengganggu stabilitas politik. Ia meminta para elite politik
menahan diri dan tidak menimbulkan perpecahan.
"Sekarang yg dibutuhkan bagaimana masing-masing elite petinggi ini
menyematkan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, bukan bahasa
perpecahan, yang memancing dan terlalu reaksioner merespons tuduhan yang
juga tidak valid, hanya asumsi, persepsi liar, dan tuduhan yang tidak
kuat bukti dan alasannya. Tuduhan dongeng saja," ungkap Pangi.
*Baca juga:*SBY Jelaskan Sikap Demokrat soal UU Cipta Kerja
<https://news.detik.com/berita/d-5210828/sby-jelaskan-sikap-demokrat-soal-uu-cipta-kerja>
*Jokowi-SBY Disarankan Bertemu*
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio
menilai SBY dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu bertemu secara
terbuka agar tidak saling tuduh. Persoalan saling tuduh ini dinilainya
sebagai masalah besar jika tidak diselesaikan.
Hendri SatrioPengamat politik KedaiKOPI Hendri Satrio Foto: istimewa
"Tunjukkan aja lah dengan pertemuan di depan publik antara para
petinggi, tokoh-tokoh bangsa ini. Ketemu di publik gitu lho, ngobrol.
Ini kan problem yang besar ini. UU Cipta Kerja, polemiknya ada, dan
lain-lain. Yaudah, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada Bu Mega, yaudah,
bertemu aja untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak saling
tuduh," kata Hendri.
*Baca juga:*Mahfud Md Jawab Andi Arief: Kami Tak Pernah Bilang SBY-AHY
Dalang Unjuk Rasa
<https://news.detik.com/berita/d-5212786/mahfud-md-jawab-andi-arief-kami-tak-pernah-bilang-sby-ahy-dalang-unjuk-rasa>
Menurut Hendri, masalah tuduh-menuduh ini bisa diselesaikan dengan
musyawarah. Jika para tokoh saling menuduh, kata Hendri, hal itu akan
berdampak kepada masyarakat.
"Tambah pusing rakyat, ini udah ada COVID, ekonomi jelek, ada tokoh
bangsa tuduh-tuduhan lagi, kan nggak enak. Udah lah, diselesaikan saja,
bertemu, musyawarah mufakat seperti khasnya orang Indonesia," ujarnya.
Seperti diketahui, SBY merasa dirinya dituduh menjadi dalang di balik
demo rusuh penolakan omnibus law. SBY memberi pernyataan dalam video
yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10). Format video itu
adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya
pertanyaan.
Pertanyaan itu termasuk SBY yang dituduh menggerakkan massa demo omnibus
law yang berakhir ricuh. Demokrat sendiri merupakan salah satu fraksi di
DPR yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan
terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti
yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi,
menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa
besar waktu itu," kata SBY.
*Baca juga:*Golkar Minta SBY Jangan Drama, PD Singgung Buzzer Penebar
Fitnah
<https://news.detik.com/berita/d-5213607/golkar-minta-sby-jangan-drama-pd-singgung-buzzer-penebar-fitnah>
Politikus PD Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan,
Menko Polhukam Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak
yang dituduh menunggangi demo omnibus law.
"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd
dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang
aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak
ke masyarakat," tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10).
Menko Polhukam Mahfud Md pun menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh
presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai dalang demo
penolakan omnibus law yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020.
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di
antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai
unras," cuit Mahfud Md.
*(azr/dhn)*