http://www.antaranews.com/berita/639210/darmin-pembiayaan-utang-untuk-belanja-produktif
*Darmin: Pembiayaan utang untuk belanja produktif* Jumat, 7 Juli 2017 20:57 WIB | 2.031 Views Pewarta: Satyagraha [image: Darmin: Pembiayaan utang untuk belanja produktif]Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) Untuk menaikkan belanja-belanja yang sifatnya produktif." Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tambahan pembiayaan utang dalam RAPBNP 2017 akan dimanfaatkan untuk kepentingan belanja yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi pembangunan. "Untuk menaikkan belanja-belanja yang sifatnya produktif," katanya di Jakarta, Jumat. Darmin menjelaskan penerbitan surat utang ini masih dibutuhkan agar defisit anggaran tidak melebihi target yang diperkenankan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara senilai tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, upaya menjaga defisit anggaran dengan menerbitkan surat utang bisa memberikan dampak yang lebih ekspansif bagi perekonomian dibandingkan dengan memangkas belanja. "Kita tidak ingin memangkasnya, ingin menjaga supaya APBN itu tidak kontraktif, tapi ekspansif," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Darmin tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan pembiayaan melalui penerbitan surat utang, asalkan pemerintah secara konsisten mampu membayar utang tersebut. Sebelumnya, Pemerintah RI dalam postur RAPBNP 2017 menargetkan defisit anggaran senilai 2,92 persen terhadap PDB atau senilai Rp397,2 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui utang antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara (neto) senilai Rp467,3 triliun. Target itu meningkat dari perkiraan defisit anggaran dalam APBN 2017, yaitu senilai 2,41 persen terhadap PDB atau Rp330,2 triliun, dengan proyeksi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) Rp384,7 triliun. Meski demikian, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa berada pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB atau sekitar Rp362,9 triliun, karena adanya penghematan alamiah pada belanja Kementerian Lembaga, Dana Alokasi Khusus serta Dana Desa. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap mengelola utang secara hati-hati agar pembiayaan tersebut bisa menghasilkan kegiatan produktif. (Baca juga -- Menkeu: RAPBNP 2017 tetap jaga defisit anggaran) <http://www.antaranews.com/berita/638799/menkeu-rapbn-p-2017-tetap-jaga-defisit-anggaran> *Menkeu: RAPBN-P 2017 tetap jaga defisit anggaran* Rabu, 5 Juli 2017 17:09 WIB | 2.182 Views Pewarta: Satyagraha [image: Menkeu: RAPBN-P 2017 tetap jaga defisit anggaran]Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan), Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2018, RKP tahun 2018 dan laporan serta pengesahan hasil panja-panja. (ANTARA /M Agung Rajasa) Kita akan tetap menjaga di bawah tiga persen, saat ini sesuai dengan APBN 2017 perubahan, kita akan berada di sekitar 2,67 persen." Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan postur RAPBN-P 2017 akan tetap menjaga pelebaran defisit anggaran agar tidak melebihi tiga persen terhadap PDB. "Kita akan tetap menjaga di bawah tiga persen, saat ini sesuai dengan APBN 2017 perubahan, kita akan berada di sekitar 2,67 persen," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Rabu. Sri Mulyani mengatakan perkiraan target defisit anggaran yang melebar dari asumsi di APBN 2017 sebesar 2,41 persen terhadap PDB ini sudah memperhitungkan realisasi belanja Kementerian Lembaga hingga 95 persen. "Belanja Kementerian Lembaga ada perubahan, belanja barang dikurangi, tapi belanja modal kita naikkan," katanya. Selain itu, kata dia, postur RAPBN-P itu telah mempertimbangkan pelebaran subsidi energi karena harga minyak mengalami kenaikan di pasar internasional pada semester I-2017. Saat ini, PT Pertamina masih menanggung beban pelebaran subsidi energi akibat asumsi harga ICP minyak di APBN 2017 yang melebar. "Dengan keputusan Menteri BUMN dan ESDM, perubahan atau perbedaan antara jumlah subsidi yang ada dalam APBN, dengan yang harus ditanggung Pertamina, akan dibayar oleh Pertamina dulu," ujar Sri Mulyani. Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan pelebaran defisit anggaran telah mempertimbangkan potensi penurunan (shortfall) penerimaan perpajakan hingga Rp50 triliun dan tambahan belanja sebesar Rp10 triliun. Dengan adanya pelebaran defisit anggaran itu maka terdapat tambahan pembiayaan untuk menutup defisit fiskal hingga mencapai Rp37 triliun-Rp40 triliun. Terkait RAPBN-P 2017, Sri Mulyani juga memastikan beberapa asumsi makro akan mengalami perubahan dari asumsi APBN 2017, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga ICP minyak. Beberapa tambahan belanja ikut masuk dalam RAPBN-P 2017 antara lain pembiayaan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, proses sertifikasi tanah dan persiapan untuk pemilihan umum kepala daerah.
