Peta Sikap 9 Fraksi di DPR soal Ahok Buka Aib Pertamina
Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 06:19 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5176309/peta-sikap-9-fraksi-di-dpr-soal-ahok-buka-aib-pertamina?single=1
12 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5176309/peta-sikap-9-fraksi-di-dpr-soal-ahok-buka-aib-pertamina?single=1#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5176309/peta-sikap-9-fraksi-di-dpr-soal-ahok-buka-aib-pertamina?single=1>
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta
Selatan, Senin (17/2/2020).Foto: Ahok (Rifkianto Nugroho/detikcom)
*Jakarta*-
Komisaris Utama (Komut) PT PertaminaBasuki Tjahaja Purnama
<https://www.detik.com/tag/basuki-tjahaja-purnama>(BTP
<https://www.detik.com/tag/btp>) atauAhok
<https://www.detik.com/tag/ahok>membuka aib manajemenPertamina
<https://www.detik.com/tag/pertamina>. Ahok secara terbuka menyebut ada
direksi yang hobi melobi menteri.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat
marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri
karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan
kementerian-kementerian," kata Ahok melalui akun YouTube POIN seperti
dikutip*detikcom*, Selasa (15/9/2020).
Selain itu, Ahok juga membuka permasalahan pada sistem gaji dalam tubuh
Pertamina. Ahok mengatakan gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat
itu dicopot.
*Baca juga:*Serangan-Pembelaan ke Ahok Usai Bongkar Aib Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5176221/serangan-pembelaan-ke-ahok-usai-bongkar-aib-pertamina>
"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji
Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah
orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," sebutAhok
<https://www.detik.com/tag/ahok>.
Dirangkum*detikcom*, Rabu (16/9/2020), pernyataan Ahok tersebut menuai
berbagai macam tanggapan dari sembilan fraksi partai di DPR RI. Komentar
tersebut pun ada yang pro dan kontra dengan dengan pernyataan Ahok.
Berikut berbagai macam tanggapan dan komentar dari sembilan fraksi di
DPR RI:
*1. Gerindra*
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot
Ahok dari jabatan. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh.
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa
tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai
Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin
gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Andre meminta Ahok dicopot terkait pernyataan perihal manajemen
Pertamina. Menurut Andre permasalahan internal Pertamina bukan untuk
diumbar-umbar ke publik.
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di
internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar,
sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada
Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk
mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi
kan," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
*2. PDIP*
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membela Ahok dari serangan Andre
Rosiade, yang mendesak agar Ahok dicopot jabatan Komut Pertamina. Djarot
meminta Andre menghilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain.
"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya
kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang
disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).
*Baca juga:*Pakar Minta Ahok Tidak Sepotong-potong Bongkar Bobrok
Pertamina
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175474/pakar-minta-ahok-tidak-sepotong-potong-bongkar-bobrok-pertamina>
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima
mengingatkan Andre tidak mencampuri urusan internal BUMN. Menurut Aria
ada batasan yang diatur oleh undang-undang.
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan,
tidak boleh mencampuri BUMN," ujar Aria Bima dalam perbincangan, Rabu
(16/9/2020).
*3. PPP*
Pernyataan Ahok terkait aib direksi Pertamina juga mendapat sorotan PPP.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta Ahok terlibat
membenahi permasalahan internal Pertamina.
"Nah itu dia. Sebagai Komut harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat
membenahi Pertamina dari dalam," kata Baidowi kepada wartawan pada Rabu
(16/9/2020).
Baidowi menilai masalah internal Pertamina tidak perlu menjadi kegaduhan
di publik. Ia pun menyarankan Ahok mundur apabila tidak mampu melakukan
pengawasan dan audit di Pertamina.
"Lebih baik persoalan diselesaikan tanpa kegaduhan dibanding membuat
kegaduhan tapi persoalan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu melakukan
pengawasan dan audit sebaiknya mundur. Soal copot mencopot biarlah
menteri BUMN yang mengevaluasi," ujar Baidowi.
*4. Golkar*
Partai Golkar turut memberikan tanggapan terkait pernyataan Ahok.
Anggota Komisi VI DPR F-Golkar Nusron Wahid menilai kemungkinan Ahok
sudah lelah terhadap kondisi yang menjadi aib di Pertamina.
"Pada satu sisi, Ahok itu bagian dari Pertamina. Dia bertanggung jawab
untuk memperbaiki borok yang ada. Dia ikut bertanggung jawab untuk
menyembuhkan penyakit, karena dia bagian dari keluarga besar, bukan
mengumbar borok dan penyakit ke publik," kata Nusron kepada wartawan,
Rabu (16/9/2020).
Namun, Nusron menilai pihak internal Pertamina juga harus berbenah
menyikapi pernyataan Ahok. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap
perusahaan, para direksi dan komisaris Pertamina dinilai harus melakukan
evaluasi.
"Tapi, pada sisi lain, direksi juga harus introspeksi, kenapa sampai
Ahok mengumbar ke publik. Apa sudah buntu komunikasinya? Lepas dari soal
cara, jangan-jangan yang disampaikan benar. Jadi harus introspeksi dan
memperbaiki," ujar Nusron.
"Ini menjadi momentum kementerian untuk mengevaluasi kinerja komisaris
dan direksi supaya salurannya efektif, ada checks and balances antara
BOD (board of directors) dan BOC (board of commissioners). Sebab,
merekalah yang bertanggung jawab atas nasib korporasi," sambungnya.
*5. Demokrat*
Ahok membongkar aib Pertamina mendapat kritik dari Partai Demokrat.
Partai berlambang mercy itu menilai pernyataan Ahok hanya sebagai
pencitraan.
"Saya khawatir ini bentuk pencitraan Pak Ahok saja di kala image negatif
akibat kerugian Pertamina," kata anggota Komisi VI F-Demokrat Herman
Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
*Baca juga:*Ahok Vs Andre Rosiade, Pimpinan DPR: Tak perlu Dibesar
besarkan
<https://news.detik.com/detiktv/d-5175233/ahok-vs-andre-rosiade-pimpinan-dpr-tak-perlu-dibesar-besarkan>
Pertamina mengalami kerugian selama semester I-2020 yang besarannya
mencapai US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun. Herman pun
meminta Ahok tidak menyerang perusahaan tempatnya bernaung itu.
"Pak Ahok adalah Komut di Pertamina. Sebaiknya silakan gunakan
kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara
internal. Saya setuju bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan
menjadi perusahaan hebat ke depan," ujar Herman.
*6. PKB*
Ketua Komisi VI dari Fraksi PKB Faisol Riza ikut memberikan tanggapan
terkait pernyataan Ahok soal aib Pertamina. Faisol menilai Ahok hanya
mengeluarkan keluh kesah.
"Pak Ahok cuma ngeluh saja. Keluhannya kalau berguna memperbaiki
Pertamina, bagus. Kalau ternyata tidak ya sudah. Anggap saja sebagai
kritik," kata Faisol kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Faisol pun tidak mempermasalahkan apabila keluhan Ahok terkait Pertamina
menjadi konsumsi publik. Menurutnya, hingga saat ini, informasi mengenai
Pertamina masih terbatas.
"Soal cara saya kira setiap orang punya gaya. Soal konsumsi publik nggak
apa-apa, biar masyarakat menilai apakah Pak Ahok dan caranya benar atau
salah. Apalagi selama ini informasi mengenai Pertamina khan terbatas di
masyarakat," ujar Faisol.
*7. NasDem*
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem Subardi menilai
Ahok sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai komut dalam mengawasi
Pertamina. Bahkan, Subardi mengatakan Ahok menceritakan cacatnya sendiri.
"Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan
karena ketidakmampuannya mengawasi Pertamina, Ahok lantas teriak-teriak
di media," kata Subardi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
Subardi pun khawatir kritik yang dilontarkan Ahok membuat performa
Pertamina semakin buruk. Sebab, menurutnya, Ahok mengkritik Pertamina
dengan cara yang emosional dan kasar.
"Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang
dan bersaing dengan perusahaan raksasa, seperti Aramco, Chevron, Exxon,
atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini
justru kontraproduktif," ujar Subardi.
*8. PKS*
Sorotan terhadap pernyataan Ahok tak lepas dari amatan PKS. Anggota
Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak menilai kritik Ahok terhadap
Pertamina tak substansial.
"Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak BTP bukan hal yang
substansial. Jadi, kalau sebagian orang menilainya bikin gaduh, ada
benarnya," kata Amin kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).
*Baca juga:*Analisis Pakar Komunikasi soal Ahok Bongkar Borok Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5175099/analisis-pakar-komunikasi-soal-ahok-bongkar-borok-pertamina>
Amin mengatakan Ahok seharusnya tidak hanya mengkritik Pertamina. Namun,
Ahok seharusnya juga memberi solusi perbaikan terhadap persoalan
internal di Pertamina.
"Kalau benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya Pak BTP
mengungkapkan hal-hal yang substansial terkait dengan kinerja Pertamina
atau kondisi internal Pertamina dan menyampaikan masukan-masukan
perbaikannya," ujarnya.
*9. PAN*
PAN juga turut menyoroti sikap Ahok yang justru membongkar aib Pertamina
ke publik. Langkah Ahok itu dinilai tidak tepat.
"Menurut pandangan kami, apa yang dilakukan Pak Ahok tentu tidak tepat,
tidak pas. Sampai mengumumkan atau mempublikasikan permasalahan di
internal Pertamina itu kepada pihak luar, terutama kepada masyarakat
umum melalui media," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu
(16/9/2020).
Eddy mengatakan ada mekanisme di internal Pertamina jika ada masalah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga menegaskan hasil rapat direksi
ataupun komisaris seharusnya tidak diungkap ke publik.
"Jika memang ada permasalahan di dalam tubuh Pertamina terkait direksi,
terkait proses bisnis yang berjalan, terkait keputusan-keputusan
investasi atau apa pun namanya, Pak Ahok itu memiliki mekanisme di dalam
internal Pertamina untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya sebagai
Komisaris Utama," ujar Eddy.
*(rfs/idn)*
