Mau menghilangkan politik identitas tindakan pertama kali harus dilakukan menghapus UU Penodaan Agama, ttp kelihatannya koalisi pemerintahan juga keenakan menggunakan politik identitas sambil berteriak prihatin.
---In GELORA45@yahoogroups.com, <j.gedearka@...> wrote : http://mediaindonesia.com/read/detail/208395-jangan-hancurkan-indonesia-dengan-politik-identitas http://mediaindonesia.com/read/detail/208395-jangan-hancurkan-indonesia-dengan-politik-identitas Jangan Hancurkan Indonesia dengan Politik Identitas Penulis: Pro/Ant/P-1 Pada: Sabtu, 05 Jan 2019, 04:10 WIB Politik dan Hukum http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/208395-jangan-hancurkan-indonesia-dengan-politik-identitas http://twitter.com/home/?status=Jangan Hancurkan Indonesia dengan Politik Identitas http://mediaindonesia.com/read/detail/208395-jangan-hancurkan-indonesia-dengan-politik-identitas via @mediaindonesia" class="ygrps-yiv-1164453384custom-soc2 ygrps-yiv-1164453384icon-text http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/01/d6f3c8f89e443cc9305c104cd11f5c6d.jpg MI/M. Irfan KETUA Fraksi NasDem DPR Ahmad HM Ali berharap Indonesia tak mengalami kehancuran karena politik identitas berbasis SARA. Indonesia memang bukan Rwanda yang mengalami kehancuran akibat isu SARA, tetapi sejumlah kemiripan kondisi disampaikannya telah menampakkan rupa atas figur, fitur, teknologi media massa, hinaan, dan ujaran kebencian. Pria yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai NasDem ini menyampaikan pentingnya kewaspadaan atas tragedi Rwanda di Indonesia. Dirinya mengingatkan bagaimana pena dan lisan lebih tajam dari pedang, bahkan gelegar efeknya lebih dahsyat daripada dentuman bom. “Indonesia dibangun di atas kesadaran akan keberagaman. Kesadaran akan keberagaman itulah yang mendasari para pendiri bangsa memilih Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto dan salah satu pilar negara bangsa Indonesia. Sebuah dasar kebangsaan yang tidak hanya akomodatif, tetapi terbukti visioner,” ujar Ali. Menurutnya, menguatnya politik identitas akan menjadi insentif dan imperatif bagi tumbuh suburnya iklim politik yang tak lagi mementingkan pengajuan politik gagasan untuk merawat dan memajukan kehidupan bersama, baik oleh aktor-aktor politik, partai-partai politik, maupun publik itu sendiri. “Program politik yang rasional dan terukur dikesampingkan, digantikan isu-isu identitas yang tak memiliki korelasi struktural kuat atas problem kemiskinan, kesenjangan dan diskriminasi dalam kehidupan publik.’’ Mendagri juga bereaksi dengan banyaknya berita bohong dan fitnah yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. “Saya minta kepada Kabareskrim, siapa pun harus dicari, diusut yang memfitnah Pak Jokowi sebagai Presiden. Bukan sebagai capres, melainkan sebagai Presiden,” ujar Tjahjo Kumolo. Ia menegaskan lambang negara harus dijaga dan mengajak masyarakat melawan racun demokrasi, yakni politik uang dan kampanye yang berujar kebencian serta mempersoalkan SARA. Setiap warna negara, kata Tjahjo, juga berhak melapor ke kepolisian apabila merasa dicemarkan nama baiknya. Ia yakin kepolisian akan profesional dalam menangani setiap laporan. “Saya kira yakinlah kepada Kabareskrim. Sudah sangat profesional,” kata Tjahjo. http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/208395-jangan-hancurkan-indonesia-dengan-politik-identitas http://twitter.com/home/?status=Jangan Hancurkan Indonesia dengan Politik Identitas http://mediaindonesia.com/read/detail/208395-jangan-hancurkan-indonesia-dengan-politik-identitas via @mediaindonesia" class="ygrps-yiv-1164453384custom-soc2 ygrps-yiv-1164453384icon-text
