*Mungkin Secara serius di Indonesia para ahli belum mencoba minum kencing unta dan makan korma untuk memberantas COVID-19. Siapa tahu, kalau dicoba (ditest) bisa menjadi sensasi, ditemukan obat mujarab istimewa, hasilnya bagaikan halilitar dan guntur membelah bumi, karena obat sangat mujarab yang tak terkalahkan. Sejak zanan purba minum kencing unta adalah obat segala obat . Lihat youtube sbb.*
1. *https://www.youtube.com/watch?v=r-F4yjuWCfs <https://www.youtube.com/watch?v=r-F4yjuWCfs>* 2. *https://www.youtube.com/watch?v=RvdXTNjHKaw <https://www.youtube.com/watch?v=RvdXTNjHKaw>* 3. *https://www.youtube.com/watch?v=khjfnYsd7mg <https://www.youtube.com/watch?v=khjfnYsd7mg>* 4. https://nasional.kontan.co.id/news/vaksin-corona-belum-ditemukan-pemerintah-sudah-atur-6-kelompok-yang-dapat-prioritas#utm_source=kontan.co.id&utm_medium=kgnotif&utm_campaign=vaksin-corona-belum-ditemukan-pemerintah-sudah-atur-6-kelompok-yang-dapat-prioritas&message_id=05b2b6a2-7881-4380-a5bb-67b1fd043108&received_count=1 1. * <https://www.youtube.com/watch?v=r-F4yjuWCfs>* *Vaksin corona belum ditemukan, pemerintah sudah atur 6 kelompok yang dapat prioritas* Senin, 28 September 2020 / 17:29 WIB Reporter: *Titis Nurdiana* | Editor: *Titis Nurdiana* *KONTAN.CO.ID <http://KONTAN.CO.ID> -JAKARTA.* Meski vaksin corona atau Covid-19 masih dalam tahap uji klinis, pemerintah Indonesia optimitis dengan membuat prediksi bahwa vaksin virus corona atau Covid-19 baru bisa didistribusikan mulai Januari 2021 mendatang. Ada lima tahap distribusi yang dirancang pemerintah. Dokumen presentasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas tentang laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi , Senin (28/9) memperlihatkan rencana itu. Ada enam kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin virus corona di tahap awal dengan sasaran 102,45 juta orang. Kelompok *pertama,* orang yang berada di garda terdepan dalam penanganan corona atau covid-19. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin sebanyak 1,31 juta orang di kelompok ini. *Kelompok Kedua*, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien covid-19. Targetnya ada 50.000orang. *Kelompok Ketiga*, orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran 715.000orang. Untuk pelayanan publik, pemerintah akan mendistribusikan vaksin dalam empat tahap. Perinciannya: *Tahap pertama* untuk 344 ribu orang, tahap *kedua* 94 ribu orang, tahap *ketiga* sebanyak 159 ribu orang, dan *tahap keempat* 118 ribu orang. *Kelompok keempat*, masyarakat umum dengan sasaran berjumlah 92,28 juta orang. Proses distribusinya dilakukan dalam lima tahap. Tahap *pertama* dibagikan kepada 10 ribu orang, *kedua* kepada 3 ribu orang, *ketiga* 3,03 juta orang, *keempat* 2,57 juta orang, *kelima* 86,66 juta orang. *Kelompok kelima,* vaksin akan mendistribusikan kepada 4,36 juta tenaga pendidik. *Terakhir*, aparatur sipil negara (ASN) hingga lembaga legislatif yang sebanyak 3,72 juta orang. Pemerintah akan membagi dua dosis vaksin per orang dengan jarak 14 hari untuk membentuk kekebalan tubuh dari covid-19. Pemberian vaksin akan dilakukan di beberapa lokasi. -Vaksinasi untuk kelompok usia produktif dan komorbid dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah dan faskes yang bekerja sama dengan swasta. Namun, khusus untuk kelompok komorbid harus dilakukan oleh dokter ahli. -Vaksinasi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan mengikuti sistem kesehatan yang berjalan saat ini. Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto menyatakan rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai pengadaan dan distribusi vaksin virus corona dalam proses permintaan paraf menteri. Seluruh substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar. Selain itu, pemerintah juga membuat peta jalan (*road map*) pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan setelah perpres keluar. *Road map *itu terkait dengan pembentukan tim teknis penyusunan, penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan (permenkes), dan sinkronisasi strategi komunikasi publik.
