https://papua.antaranews.com/berita/467657/warga-miskin-as-
bertambah-di-era-kepemimpinan-donald-trump
Warga miskin AS bertambah di
era kepemimpinan Donald Trump
Minggu, 3 Juni 2018 17:58 WIB
Presiden Donald Trump (Foto: Antaranews)
Jenewa (Antaranews Papua/Reuters) - Jumlah orang miskin di Amerika
Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump naik tajam akibat
kebijakan cenderung menghapus jaring pengaman bagi jutaan warga miskin,
kata hasil penyelidikan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebaliknya, kebijakan Trump justru lebih berpihak kepada orang kaya.
Philip Alston, peneliti khusus Perserikatan Bangsa-Bangnsa untuk masalah
kemiskinan meminta Pemerintah AS memberikan perlindungan sosial tegas
dan mengatasi masalah yang mendasarinya, bukan "menghukum dan
memenjarakan orang miskin".
Dalam laporannya, Alston mengatakan bahwa pada saat tunjangan
kesejahteraan dan akses untuk asuransi kesehatan dihapus, Presiden
Donald Trump malah mengubah pajak bagi perusahaan besar dan
mengakibatkan semakin dalam jurang antara yang kaya dan miskin.
Meski dikenal sebagai negara adidaya, kemiskinan parah di Amerika
Serikat, bagaimanapun, bukanlah hal baru.
Alston mengatakan kebijakan Perang Terhadap Kemiskinan sejak masa
Presiden Lyndon Johnson pada 1960 telah melakukan banyak kelalaian.
"Namun kebijakan yang dilakukan selama tahun lalu tampak sengaja
dirancang untuk menghapus perlindungan dasar bagi yang paling miskin,
menghukum mereka yang tidak bekerja dan perawatan kesehatan dasar
seolah menjadi hak istimewa, bukan lagi menjadi hak warga negara," kata
Alston.
Gedung Putih tidak segera menanggapi saat diminta komentar mereka.
Namun, pejabat AS di Jenewa saat diminta komentar mengatakan,
"Pemerintah Trump telah memprioritaskan penyediaan peluang ekonomi yang
sama bagi semua orang Amerika."
Hampir 41 juta orang atau 12,7 persen warga AS hidup dalam
kemiskinan,18,5 juta dalam kemiskinan ekstrem.
Amerika Serikat berada di peringkat teratas sebagai negara industri yang
memiliki penduduk paling miskin.
Alston, pakar hak veteran PBB dan mahaguru ilmu hukum dari Universitas
New York, akan memaparkan laporannya di depan Dewan Hak Asasi Manusia
PBB pada akhir bulan ini. (*)
Pewarta : Penerjemah: A. Ahdiat/B. Soekapdjo
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2018