Terlaksanakannya keharmonisan hanya dapat dicapai apa bila bangsa Indonesia
sudah bisa menerima kesadaran Pluralisme secara legowo . Menurut pengamatan saya sejak tahun 2005, yaitu tahum Musyawrah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menghasilkan Fatwa-fatwa, yang antara lain Pengharaman terhadap kesadaran sekularisme, dan pluralisme. Sejak itulah mulainya berkobar budaya intoleran yang tercermin dalam sikap FPI yang secara semena-mena menutup Gereja-gereja, dan menghakimi golongan Ahmadiayyah, dan lain-lain kekerasan yang beraroma SARA. Dari pengetahuan secara empiris tersebut, kita tahu hahwa ketidak Harmonisan dalam masyarakat kita itu ada penyebabnya, jadi gerakan intoleran yang memicu terjadinya ketidak Harmonisan dalam masyarakat kita itu tidak akan lenyap dengan sendirinya; karena terjadinya ketidak Harmonisan sudah ditanamkan secara mendalam dalam masyarakat kita oleh MUI melalui Fatwa HARAM-nya, bagi umat Islam yang mengikuti aliran Pluralisme yang terkandung dalam jiwa Pancasila 1 Juni 1945; Dalam konteks ini himbauan Jokowi yang mengatakan saya kutip : `` perbedaan tak halangi hidup dalam keharmonisan`` sungguh relevan jika kita katakan himbauan yang naif. Ia nif, karena dalam kenyataan yang kita saksikan selama ini keharmonisan hidup di NKRI sangat terganggu oleh adanya Fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, dan pluralisme, yang ternyata berdampak sistemik; inilah sebabnya mengapa saya katakan bahwa gerakan intoleran yang memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam masyarakat kita tidak akan lenyap dengan sendirinya. Bukankah dalam konteks ini ada kelompok yang menamakan dirinya pengawal Fatwa MUI. Pluralisme, egaliterisme dan mutikulturalisme adalah bentuk tertinggi kesadaran manusia yang sudah berada pada tingkatan kesadaran "hijau" >>Green meme<< (kesadaran ekologi-dalam), adalah suatu kesadaran yang menurut urutan Spiral Dynamics dari Don Beck Chritopher Cowan ditempatkan dalam jajaran tingkat ke 6.Dalam tingkatan ini manusia sudah dapat mempunyai perasaan saling hormat-menghotmati antar sesama manusia, mempunyai rasa kemanusiaan yang sama, mempunyai kepekaan terhadap dirinya sendiri (kritis terhadap dirinya sendiri), mempunyai kepekaan terhadap ekologi dan jaringan kehidupan dalam masyarakat. Dalam kondesi seperti itu, manusia telah dibebaskan dari segala macam dogma-dogma, dan dalam kondesisi seperti itu manusia telah bebas dari rasa angkara murka dan kebencian terhadap sesama manusia yang berlainan kepercayaan, agamnya dan etnis. Kesadaran semacam itu tidak akan datang dengan sendirinya, demikian juga kesadaran Pancasila 1 Junin1945 secara hakiki, ia juga tidak akan datang dengan sendirinya,tanpa adanya usaha yang massif dari pemerintah NKRI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (bukan sekedar mencerdaskan otak). Kecerdasan kehidupan adalah kehidupan yang dignity (menaikkan derajat kehidupan), mencerdaskan kehidupan adalah to dignity one selve sebagai bagian dari SDM, meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan budaya bangsa. Terutama sekali dalam konteks ini adalah kemampuan dalam memahami doktroin Bineka Tunggal Ika, dan Pancasila 1 Juni 1945, sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pengamatan saya di era ``reformasi`` sejak awal sampai sekarang ini belum ada suatu pemerintah yang mau melakukan usaha seperti yang saya utarakan diatas itu. Rezim Jokowi nampaknya tidak ada minat unuk membangunan SDM, Jokowi hanya menyibukkan dirinya dalam usaha mencari investor yang kaya, karena NKRI telah disulap menjadi negara yang hidupnya tergantung dari utang luarnegri dan modal asing. Yah, beginilah dampak dari dominasinya rezim Neoliberal di NKRI. Kaum Neoliberal tidak sudi pada Bineka Tinggal Ika, dan juga tidak mempunyai interes terhadap Pancasila 1 Juni 1945. Itulah pula sebabnya terjadinya kitidak harmosisan dalam masyarakat kita. salam Roeslan. Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Gesendet: Samstag, 22. April 2017 08:33 An: GELORA_In Betreff: [GELORA45] Presiden: perbedaan tak halangi hidup dalam keharmonisan ; Begini Cara Kementan Ajak Pemuda Turun ke Sawah Presiden: perbedaan tak halangi hidup dalam keharmonisan Sabtu, 22 April 2017 12:30 WIB | 368 Views Pewarta: Joko Susilo Das Bild wurde vom Absender entfernt. Presiden: perbedaan tak halangi hidup dalam keharmonisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam cuitan menyambut Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu melalui akun Twitter @jokowi pada Selasa (28/3/2017). (twitter.com/@jokowi) Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang untuk bersatu dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisan. "Sekali lagi bukan penghalang bagi kita hidup dalam keharmonisan, dalam kehidupan sehari-hari yang saling menghormati, saling membantu dan saling membangun solidaritas sosial yang kokoh," kata Presiden saat menghadiri Dharmasanti Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1939 di Jakarta, Sabtu. Jokowi mengatakan Indonesia yang memiliki 714 suku atau data BPS 1.340 suku, dimana semua perbedaan itu tidak harus diseragamkan dan tidak juga harus ditiadakan dan bahkan dilenyapkan. "Semua perbedaan dan keragaman itu justru harus diikat oleh tali-tali persaudaraan, tali-tali kebersamaan dan tali tali persatuan," tegasnya. Presiden mengatakan Indonesia harus bersyukur karena dalam mengelola keragaman, mengolah kemajemukan kita memiliki Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Baca juga: ( <http://www.antaranews.com/berita/625458/presiden-hadiri-peringatan-hari-ray a-nyepi-2017> Presiden hadiri peringatan hari raya Nyepi 2017) "Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan pemersatu kita semuanya. Kita juga mempunyai Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pilar kebangsaan yang kokoh untuk mencegah dan merawat Indonesia yang majemuk," kata Jokowi. Presiden mengatakan pilar kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu Indonesia yang harmonis Indonesia yang damai. "Saya yakin dengan berpegang pada Pancasila dengan menjunjung tinggi semua Tunggal Ika kita akan tetap bersatu dan bersatu kita akan maju bersama akan sejahtera bersama untuk menyongsong masa depan bangsa," katanya. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan selamat menyambut tahun baru Saka 1939 kepada seluruh umat Hindu di seluruh pelosok tanah air. "Disertai dengan ucapan selamat hari Nyepi dan juga selamat hari raya Galungan dan Kuningan. Semoga perayaan Nyepi yang waktunya berdekatan dengan hari raya Galungan dan Kuningan bisa memberikan keheningan jiwa rasa santi atau kedamaian dan juga jaga dia itu atau kesejahteraan bagi kita semuanya," kata Presiden. Editor: Unggul Tri Ratomo Begini Cara Kementan Ajak Pemuda Turun ke Sawah Danang Sugianto - detikFinance Sabtu 22 Apr 2017, 12:18 WIB https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3481361/begini-cara-kementan -ajak-pemuda-turun-ke-sawah Das Bild wurde vom Absender entfernt. Begini Cara Kementan Ajak Pemuda Turun ke Sawah Ilustrasi Foto: Yulida Medistiara/detikFinance Gorontalo - Kementerian Pertanian (Kementan) mengubah skema penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dengan membentuk brigade. Brigade itulah yang nantinya akan mengelola alsintan dari pemerintah untuk dimanfaatkan oleh petani. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yanuardi menjelaskan, sebelumnya bantuan alsintan diberikan melalui kelompok tani. Namun ternyata banyak alsintan baik para maupun pasca panen tidak digunakan secara maksimal. "Jadi masuk ke kelompok, kelompok merasa memiliki jadi kelompok lain tidak dipinjamkan. Kita amati banyak traktor banyak alat panen yang tidur tidak dipakai, dipakainya sekali setahun. Pakai sekali kemudian tidur," tuturnya di Gorontalo, Sabtu (22/4/2017). Atas dasar itulah, tahun ini Kementerian Pertanian mengubah skema penyalurannya dengan membentuk brigade. Brigade yang akan menampung alsintan milik pemerintah yang kemudian nantinya akan dipinjamkan ke petani sesuai kebutuhannya saja. "Jadi kelompok petani A mau minjam tinggal hubungi brigade. Ada lagi kelompok B pindah lagi ke sana. Jadi dipakai secara maksimal, tidak ada lagi alat yang nganggur. Tujuannya bisa serentak tanam, serentak panen. Dipakai ketika panen, bajak, tanam, akhirnya alat itu berputar terus, itu tujuannya," terangnya. Lewat brigade pemerintah juga berharap bisa menarik para pemuda desa untuk menjadi operator alsintan. Sehingga dengan begitu bisa meningkatkan kembali minat para pemuda desa untuk turun kesawah. "Selama ini pemuda malas masuk ke sawah. Kalau kata Pak Menteri dengan adanya teknologi mereka bekerja hanya duduk, bisa sambil menelpon pacarnya. Kita ingin pemuda-pemuda itu masuk ke sawah lewat teknologi," imbuhnya. Skema brigade sebenarnya sudah di mulai di Grontalo. Provinsi ini sudah terbilang sukses menerapkan skema brigade. Kadis Pertanian Gorontalo Mulyadi Mario menjelaskan, gagasan menerapkan brigade di Grontalo didasari ketika para petani teriak mahalnya biaya sewa alsintan. Bahkan ada kelompok tani yang menyewakan alsintan dari pemerintah ke petani lainnya. "Pola bantuan sebelumnya kan diserahkan ke kelompok. Tapi kenyataannya ketua-ketua kelompok ini menguasai alat itu kemudian disewakan. Sewanya bervariasi dari Rp 1,5-2 juta per hektar sampai siap tanam," imbunya. Namun kini Gorontalo sudah membentuk brigade yang terbagi dalam 1 brigade provinsi. Brigade provinsi itu membawahi kabupaten/kota yang membentu 5-6 rayon layanan. "Birgade provinsi sifatnya menunjang rayon, kalau rayon-rayon kekurangan alat baru dipinjamkan," terangnya. Mulyadi menjelaskan, untuk mekanisme peminjaman, petani harus mengajukan permohonan yang diketahui terlebih dahylu oleh kepala desa. Hal itu sebagai bentuk pernyataan bahwa benar ada lahan yang harus digarap. "Kemudian diajukan ke kabupaten/kota. Saat itu baru diproses," imbuhnya. Mulyadi mengatakan, petani tidak harus membayar sewa alsintan ke brigade. Namun ada biaya-biaya yang harus ditanggung seperti biaya operator, bahan bakar dan pengiriman. "Ya kurang lebih hanya Rp 600-700 ribu per hektar itu bedanya saja sudah jauh," tukasnya. Untuk operator birgade di Gorontalo telah menyerap 250 orang. Namun kebutuhan operator alsintan di Gorontalo mencapai 400 orang sehingga masih dibutuhkan tenaga operator sebanyak 150 orang. Minat para penduduk desa di Gorontalo untuk menjadi operator brigade cukup besar. Bagaimana tidak, meski tidak digaji tapi mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 900 ribu per hari. "Jadi per hektar operator bisa dapat Rp 300 ribu. Per hari dia bisa garap 3 hektar. Karena saya minta kumpulkan dulu hingga 25 hektar kalau ada permintaan. Setelah 25 hektar baru saya kirim. Karena 1 alat minimal bisa garap 25 hektar," tandasnya. (ang/ang)
