http://ambonekspres.fajar.co.id/2018/03/06/aksi-tolak-pembebasan-lahan-untuk-batalyon-tni-berlanjut/
Aksi Tolak Pembebasan Lahan Untuk Batalyon TNI Berlanjut

By ambon ekspress <http://ambonekspres.fajar.co.id/author/ameksadmin/>

Posted on 6 March 2018 @06:10

*AMEKS ONLINE, MTB.—Ratusan* warga asal Desa Lorulung dan Lauran di
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melakukan aksi unjuk rasa di depan
kantor DPRD Kabupaten MTB, Senin (5/3). Aksi ini sebagai tindaklanjut
penolakan terhadap rencana Pemkab MTB melakukan pembebasan lahan milik
mereka guna keperluan pembangunan markas TNI AD.

Aksi ini dilakukan masyarakat adat MTB dan Komisi Justice and Peace
Keuskupan Amboina Wilayah MTB. Demo berlangsung sekira pukul 09.30 WIT.
Massa pendemo menuju kantor wakil rakyat dengan berjalan kaki. Pendemo
dipimpin Ketua Justice and Peace, Pastor Jakobus Sorluri yang didampingi
puluhan biarawan dan biarawati.
“Kami masyarakat adat Desa Lorulung dan Lauran bersama Gereja Katolik
menolak menjual tanah kepada Pemda MTB dan TNI AD,’’ ungkap pendemo.

Dijelaskan, tujuan aksi demo adalah menolak penjualan lahan di Desa
Lorulung dan Desa Lauran. Mereka juga kecewa dengan Pemkab MTB dan Kodim
1507 Saumlaki karena berkoordinasi dengan pihak yang salah untuk
mendapatkan peryataan pelepasan lahan. ‘’Padahal mereka itu bukan pemilik
petuanan atau tanah,” kata Pastor Jakobus Sorluri kepada Ambon Ekspres via
selulernya, kemarin.

Dikatakan, upaya pembebasan lahan itu cacat hukum dan tidak bisa
dipertangungjawabkan. Untuk itu, dirinya bersama masyarakat adat dari ke
dua desa dan segenap rohaniwan rohaniwati yang berada pada desa tersebut
akan melakukan perlawanan sampai ada kejelasan dan ketegasan terkait
permasalahan itu.

Sorlury menambahakan, pihaknya meminta kepada DPRD untuk segera memangil
Dandim 1507 Saumlaki Letkol Ryan Heryawan untuk meminta klarifikasi terkait
pemasangan patok dan papan nama pembangunan batalion tanpa sepegetahuan
masyarakat setempat. Kondisi tersebut yang membuat kecemasan dan ketakutan
bagi masyarakat.

‘’Kami juga meminta kepada Pangdam XVI Pattimura untuk segera mencopot
jabatan Dandim 1507 Saumlaki karena diduga melakukan penipuan terhadap
Pangdam perihal persetujuan pembebasan lahan yang tidak melibatkan
masyarakat adat sebagai pewaris sah dari hak ulayat tanah tersebut. “Kami
tokoh agama dan masyarakat juga seperti diadu domba dengan Pangdam oleh
Dandim. Sebab sebelum Pangdam berkunjung kesini, surat penolakan kami sudah
dilayangkan, namun tidak sampai ke Pangdam. Ini ada apa ? ” tegasnya.

Perwakilan demostran saat beraksi juga diterima pimpinan DPRD MTB, Frengki
Limbers. “Sebagai perwakilan dan penyambung lidah dan aspirasi dari rakyat
maka tentunya kami menerima tuntutan dari masyarakat dan tokoh agama
dimaksud,dan kami akan segera menindak lanjuti apa yang jadi keinginan
masyarakat” kata limbers saat dikonfimasi terkait pertemuan tadi dengan
pendemo.

Dia juga melanjutkan bahwa DPR akan menindak lanjuti dengan mengagendakan
pertemuan internal pada Rabu (7/3) dan setelah itu akan ditindaklanjut
dengan pihak terkait. Unsur pimpinan yang hadir dalam dialog dengan pendemo
tadi terdiri dari pimpinan DPR dan pimpinan komisi B dan C.

Seusai dari kantor DPRD MTB, perwakilan pendemopun berjalan menuju kantor
Bupati MTB. Bupati MTB Petrus Fatlolon yang kala itu berada ditempat
menyambut baik kedatangan mereka. “Intinya Bupati MTB menerima apa yang
kami sampaikan dan dia akan menindaklanjuti tututan kami,’’ pungkas dia.
(M3)

Kirim email ke