*Sejak kapan ada desentralisasi pembangunan? Kalau pun diadakan desenstralisasi akan sulit mengejar apa yang telah dicapai di pulau Jawa selama. Jadi status daerah-daerah di luar pulau jawa selama zaman merdeka hanya menjadi sumber bahan mentah dan pasar konsumsi produk dari pulau Jawa. Hubungan demikian diterapkan pada masa kolonial, contohnya biji coklat dikirim ke negeri Belanda dan kembali ke Hindia Belanda sebagai Chocolade van Houten. Begitulah hubungan ekonomi antara penjajah dan yang dijajah. Apakah ada kemungkin perubahan dan bagaimana perubahan dilakukan?*
http://mediaindonesia.com/news/read/146199/kebijakan-desentralisasi-salah-kaprah/2018-02-21 Kebijakan Desentralisasi SalahA Kaprah Rabu, 21 February 2018 16:15 WIB Penulis: *Erandhi Hutomo Saputra * <http://mediaindonesia.com/files/news/2018/02/1519203084_bambang.jpg> ANTARA MIMPI untuk memeratakan perekonomian Indonesia agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dengan desentralisasi, makin jauh dari kenyataan. Kebijakan desentralisasi yang mulai diterapkan sejak 2001 hingga kini berjalan di luar harapan dan justru semakin memprihatinkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, meski desentralisasi telah dilakukan sejak 2001, namun mirisnya kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional justru meningkat 2%. "Statistik yang menganggu saya adalah kita desentralisasi 2001. Idenya secara konsep kita ingin diversifikasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh di luar Jawa. Tapi yang terjadi waktu 2001 kontribusi Jawa itu 56%, dan tahun ini justru 58%," ujar Bambang dalam acara bertajuk 'Menatap Masa Depan Jakarta' di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (21/2). Diketahui berdasarkan data BPS, pada 2017 lalu kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia mencapai 58,49%. Kemudian diikuti Sumatera (21,66%), Kalimantan (8,20%), dan Sulawesi (6,11%). Selain itu kontribusi Bali dan Nusa Tenggara terhadap ekonomi nasional sebesar 3,11% dan Papua 2,43%. Adapun sisanya sebesar 5,54% berada di pulau-pulau lainnya. Dari fakta tersebut, lanjut Bambang, membuktikan bahwa harapan desentralisasi agar perekonomian merata ke luar Jawa belum terealisasi, dan bahkan perekonomian di Pulau Jawa semakin meningkat. Untuk itu, Bambang berharap agar pemerintah daerah fokus dalam meningkatkan perekonomian daerahnya sesuai tujuan awal desentralisasi. Sayangnya kebijakan desentralisasi sejauh ini hanya dipandang sebagai pembagian kekuasaan melalui pemekaran wilayah. "Harusnya bagaimana bisa membuat ekonomi merata. Bukan hanya bagi-bagi kekuasaan, bukan sekadar pemekaran wilayah, dan di Indonesia salah satu yang menyebabkan ketimpangan itu adalah adanya ketimpangan antar daerah," tukasnya. (OL-4)
