Setuju sekali dengan pendapat pak Astyo, Mulyanto & Koesoemahardy: IATMI-KL bersama IATMI PUSAT & IAGI HARUS BERPERAN POSITIVE & MEMIHAK Kedaulatan bangsa"...ayo maju !!!
Wass, nyoto 2013/7/17 koesoemahardy widjaja <koesoemaha...@yahoo.com> > Pertamina aja musti mati2an berjuang melawan Total dalam merebut blok tsb > lah kalau IATMI-KL apa hebatnya ? > *From:* Mulyanto Hakim <mulyanto.ha...@gmail.com> > *To:* serba...@googlegroups.com > *Sent:* Tuesday, July 16, 2013 4:23 PM > *Subject:* Re: [Serba.Serbi-KL] Blok Mahakam > > Unsur politiknya kental sekali dalam pengambilan keputusan blok Mahakam > ini. Gimana kalo IATMI bikin seminar untuk pengelolaan blok Mahakam? > > > 2013/7/16 astyo budi <astyob...@gmail.com> > > mafia penguasa yang tidak mau melihat negaranya maju dan mampu mengelolah > hasil buminya sendiri. Semoga pengerukan kekayaan hasil bumi oleh pihak > asing tidak terjadi di bumi kaltim, seperti halnya di papua ! > > > 2013/7/16 Gustioro <gusti...@gmail.com> > > Diskusi panjang Blok Mahakam memang sangat menarik untuk diperhatikan. > Sebagai putra bangsa seharusnya sudah bisa diambil alih oleh Pertamina… > berikut adalah ulasan dari IRESS sebagai bahan diskusi > > Siaran Pers IRESS Jakarta, 15 Juli 2013 > Blok Mahakam untuk Pertamina: > Hentikan Rekayasa Pengambilan Keputusan! > > Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan di Jakarta (17/7/2013) Pemerintah > sedang mempertimbangkan proposal Total yang akan mengalokasikan(**!) hak > partisipasi Blok Mahakam sebesar 30% kepada Pertamina pada 2017. Total > menawarkan masa transisi pengelolaan selama 5 tahun setelah kontrak > berakhir pada 2017. IRESS bersama ribuan penandatangan Petisi Blok Mahakam, > dengan ini menyatakan menolak dengan tegas proposal tersebut. IRESS meminta > kepada Presiden SBY untuk segera memutuskan, bahwa sejak 1 April 2017 Blok > Mahakam akan dikelola oleh Pertamina. > IRESS mencatat Total bersama Inpex, sejak 2007 telah puluhan kali > mengajukan permintaan perpanjangan kontrak. Permintaan ini lumrah dalam KKS > Migas, tetapi juga sekaligus menunjukkan Blok Mahakam masih menyimpan > cadangan yang sangat besar. Sebaliknya, sejak 2008 Pertamina pun telah > berkali-kali pula meminta dengan hormat kepada Pemerintah untuk mengelola > Mahakam! Pertamina pernah menawar saham Total & Inpex secara business to > business pada 2010. Pertamina pun telah berulang kali menegaskan kemauan > dan kemampuan mengelola 100% Mahakam sejak 2017. Bahkan Menteri BUMN > mendukung penuh (2/4/2013) keinginan Pertamina tersebut. > Ternnyata Presiden SBY bergeming, meskipun dua orang menteri kabinetnya, > Jero vs Dahlan, berbeda pendapat 180 derajat. IRESS menilai, SBY enggan > memihak konstitusi dan kepentingan rakyat sesuai permintaan Pertamina dan > Menteri BUMN. Ada apa dengan Presiden SBY yang seolah-olah terus > bersembunyi, dikesankan tidak terlibat kisruh Blok Mahakam, tetapi tersirat > justru cenderung mendukung Jero Wacik yang memihak asing? > Seandainya pun Pertamina menyatakan tidak mau dan tidak mampu, IRESS > bersama Petitor Blok Mahakam pasti meminta Pertamina untuk mengelola blok > tersebut. Sikap ini konstitusional dan pilihan yang paling menguntungkan > bagi rakyat Indonesia. Sikap yang sama seharusnya ditunjukkan oleh SBY dan > Jero Wacik: bahwa seandainya pun Pertamina menyatakan tidak mampu, justru > sebagai kepala negara dan Menteri ESDM, SBY dan Jero Wacik harus > memerintahkan dan mendukung agar Pertamina mampu mengelola Mahakam! > Sejak 2012 Jero Wacik terus mencari alasan untuk menghadang Pertamina, > tetapi sekaligus berupaya “memuaskan hasrat†Total dan Inpex untuk tetap > bercokol di Mahakam. Sikap ini terlihat dari “peringatan†kepada Dirut > Pertamina untuk tidak meminta mengelola Mahakam, sambil mengatakan > Pertamina tidak akan mampu dan dapat bangkrut jika bersikukuh. Saat itu > Jero mengatakan Pemerintah telah berhitung secara rasional untuk kembali > menyerahkan Blok Mahakam kepada Total dan Inpex (12/10/2012)**. > Karena adanya gerakan Petisi Mahakam, dukungan Menteri BUMN pada Pertamina > dan dilaporkannya Jero Wacik, Susilo Wiroutomo dan Profesor Rudi Rubiandini > oleh IRESS ke KPK (13/2/2013), sikap Jero sedikit berubah. Namun ternyata > rakyat tetap perlu waspada. Faktanya, pada 10 April 2013 Jero menyatakan > ingin menunda keputusan kontrak Mahakam sampai terpilihnya Presiden RI pada > 2014. Namun Jero masih saja membuka kemungkinan dimenangkannya Total dan > Inpex dengan mengatakan: "Kalau semua kondusif ya kita akan diputuskan"**. > Kondusif bagi siapa dan untuk siapa? > Sejalan dengan sikap Jero Wacik di atas, sejak April-Mei 2013, oknum-oknum > KESDM, SKK, Total, Inpex dan para pendukung meneruskan kampanye. Dikatakan > bahwa sejak 2017 Blok Mahakam perlu dikelola bersama oleh Total, Inpex dan > Pertamina, dan Total harus bertindak sebagai operator selama 5 tahun > pertama. Kampanye ini didukung dengan isu bahwa masa transisi diperlukan, > Pertamina tidak mampu secara teknis, SDM dan manajemen tidak profesional, > gagal mengelola Blok West Madura Offshore dan Offshor North West Java, dsb. > Sebagaimana layaknya sebuah orkestra yang solid, apa yang telah > dikampanyekan sejak April-Mei 2013 kembali digaungkan oleh Total. VP Total > Asia Pasifik, Jean-Marie Guillermou (11/7/2013) menawarkan masa transisi 5 > tahun sejak 2017 kepada Jero Wacik, sambil menebar informasi “seram†> bahwa laju penurunan produksi perlu ditahan dengan 10.000 intervensi pada > sumur-sumur dan pengeboran 100 sumur baru per tahun. Jean-Marie menyatakan > Total akan berinvestasi sebesar US$ 7,3 miliar asal keputusan segera > dilakukan. Dengan pernyataan ini, mungkin saja upacara penyerahan akan > segera berlangsung.**.. > Jean-Marie pun menyatakan pengelolaan Blok Mahakam padat modal dan sarat > teknologi tinggi, membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan profesionalitas > dalam industri migas, sebagaimana dilakukan Total. Jean-Marie sedang > mengkampanyekan kehebatan Total sekaligus menyiratkan ketidakmampuan > Pertamina. Sebagai anak bangsa, kita mestinya terpanggil untuk melakukan > pembelaan. Bahkan seandainya pun pernyataan itu benar, kita pantas terusik, > sekaligus berusaha sekuat tenaga menunjukkan bahwa: BUMN Kita Mampu! > Orkestra yang dimainkan bersama oleh oknum-oknum KESDM dan SKK, serta > Total dan para pendukung tampaknya akan terus berlanjut sambil mengulur > waktu. Isu-isu akan terus ditebar berupa perlunya menjaga lifting migas dan > penerimaan APBN, keharusan memenuhi kewajiban pengiriman gas dan besarnya > investasi. Hal ini kelak akan menjadi “perangkap†, sekaligus sebagai > “kondisi kritis yang memaksa†untuk mengambil keputusan: “Jika kontrak > dengan Total & Inpex tidak diperpanjang, maka penerimaan APBN berkurang! > Indonesia didenda karena gagal memenuhi kontrak gas...†. Tampaknya > penyerahan kepada asing sudah di depan mata. Biasanya akan dipilih hari > Jumat dan menjelang periode libur panjang... > Rekayasa dan niat buruk asing dan para oknum pemain orkestra di atas harus > dihentikan. Tujuan pemain orkestra ini jelas untuk mengkondisikan agar > rakyat akhirnya dipaksa menerima tetap berkuasanya Total di Mahakam. IRESS > mengingatkan agar oknum-oknum Pemerintah berhenti mengakali rakyat dengan > perangkap dan rekayasa kondisi kritis. Sejalan itu, Presiden SBY pun > diminta untuk segera, pada bulan Juli 2013 ini, menerbitkan Perpres yang > menetapkan bahwa sejak April 2017, operator Blok Mahakam adalah Pertamina. > Dramatisasi situasi dan rekayasa kondisi menjelang keputusan kontrak SDA > bukanlah hal baru. Beberapa alasan yang sering digunakan “menjustifikasi > keputusan†biasanya dikaitkan dengan lifting, penerimaan APBN, iklim > investasi, nilai investasi atau gugatan arbitrase. Pada saat akan > menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Maret 2006, dalih yang dipakai antara > lain gugatan arbitrase dan mendesaknya peningkatkan lifting demi penerimaan > APBN. Jika dikelola Exxon, Blok Cepu akan berproduksi 165.000 barel per > hari (bph) pada 2010 dan APBN tertolong. > Ternyata hingga sekarang, produksi Blok Cepu masih berkisar pada angka > 25.000 bph. Terbukti pula, penerimaan APBN pun tidak terganggu karena > gagalnya produksi 165.000 bph. Satu hal yang pasti, dramatisasi dan > pengkondisian berhasil baik dan agenda Exxon berjalan mulus. Namun, > keputusan tersebut telah meninggalkan luka yang mendalam: perusahaan milik > rakyat menjadi pecundang di negeri sendiri. Dirutnya pun, Widya Purnama, > dipecat karena terus berupaya agar Blok Cepu dikelola Pertamina. > IRESS menganggap keputusan harus segera diambil untuk memberikan kepastian > bagi kontraktor, baik Total dan Inpex maupun Pertamina. Perlunya kecepatan > keputusan juga sangat difahami oleh KESDM dan SKK Migas. Namun meskipun > sangat faham, Pemerintah masih mengulur waktu. Sekretaris SKK Migas, Gde > Pradnyana mengatakan (8/7/2013) seharusnya Pemerintah sudah memutuskan > kontrak sejak 2012 lalu, sehingga “ada proses transisi yang dilakukan > operator disana†. Jika memang 2012 sudah dianggap terlambat, mengapa pula > sekarang keputusan masih ditunda-tunda? > Ternyata masalahnya ada pada isi keputusan. Pada 2012 IRESS melihat KESDM > sangat yakin memberi perpanjangan kepada Total. Namun karena ada arus besar > perlawanan masyarakat yang mendukung BUMN sesuai UUD 1945, yang disebut > oleh Gde Pradnyana sebagai “banyak aspirasi yang masuk†, maka KESDM > menunda keputusan, “sampai kondisi menjadi kondusif†, seperti kata Jero > Wacik. Gde perlu menyadari bahwa yang diperjuangkan masyarakat adalah hak > konstitusionalnya. Selain itu, IRESS ingin mengingatkan Jero bahwa kondisi > akan sangat kondusif jika Blok Mahakam dikuasai negara melalui BUMN! > Total menyatakan (11/7/2013) bersedia mengalokasikan(**!) 30% saham pada > Pertamina sejak 2017. Sebelumnya pada 18 Januari 2013 Total mengatur-atur > pembagian saham dengan komposisi: Total dan Inpex menguasai 66%, sedang > Pertamina 34%. Siapa sebenarnya yang berkuasa mengambil keputusan? Apakah > Total tidak sadar kalau Indonesia negara berdaulat? Mungkin saja ada oknum > Pemerintah bermental terjajah, korup dan bersedia berkompromi, sehingga > negara kita dianggap tidak berdaulat. Tetapi Total perlu mencatat bahwa > kedaulatan ada di tangan rakyat, yang akan melakukan perlawanan jika > korupsi terjadi dan haknya dirampas. > Pada kesempatan ini, IRESS kembali meminta KPK untuk memantau dengan > cermat apa yang terjadi dalam proses perpanjangan kontrak ini. Sebagaimana > komitmen pimpinan KPK yang menyatakan (Juni 2013) akan fokus mencegah dan > menangani kasus-kasus korupsi sektor SDA, maka sekaranglah saatnya untuk > bekerja. Sesuai MOU KPK-BP Migas/SKK Migas 14 November 2011, KPK diingatkan > untuk lebih proaktif memastikan bahwa keputusan kontrak Mahakam adalah > memihak rakyat dan bebas KKN. > IRESS kembali mengulang permintaan kepada Presiden SBY untuk segera > menerbitkan Perpres bahwa sejak 2017 Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina. > Permintaan ini sangat rasional, konstitusional, bermatrabat, pro-rakyat dan > sesuai kepentingan bangsa. Sehingga keputusan SEBENARNYA sangat gamblang > dan gampang diambil. Keputusan menjadi sulit dan lambat jika pengambil > keputusan terpengaruh oleh oknum-oknum pejabat korup, pemburu rente, > hipokrit, bermental terjajah dan komprador serta pemburu dana segar untuk > Pemilu 2014. Kepada para mahasiswa, pemuda, ormas, tokoh masyarakat dan > siapapun yang peduli menjaga martabat bangsa dan nasib rakyat, kami minta > untuk bergabung bersama IRESS dan Petisi Blok Mahakam untuk menyuarakan > tuntutan ini. [] > > Marwan Batubara, > > Direktur Eksekutif IRESS > Jl. Gandaria VI No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Fax: 021 722 1058. > > > Salam, > > Gustioro > +60179267920 (Malaysia) > +628129220109 (Indonesia) > > -- > -- > Mohon menggunakan mailist sesuai dengan peruntukannya. > IATMI-KL : iatmi...@googlegroups.com > Cerita santai : guyonan...@googlegroups.com > Postingan bebas selama tak menyerang SARA : serba...@googlegroups.com > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "serba.serbi-KL" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to > mailto:serba-kl%2bunsubscr...@googlegroups.com<serba-kl%2bunsubscr...@googlegroups.com> > . > > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out. > > > > > -- > -- > Mohon menggunakan mailist sesuai dengan peruntukannya. > IATMI-KL : iatmi...@googlegroups.com > Cerita santai : guyonan...@googlegroups.com > Postingan bebas selama tak menyerang SARA : serba...@googlegroups.com > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "serba.serbi-KL" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to > mailto:serba-kl%2bunsubscr...@googlegroups.com<serba-kl%2bunsubscr...@googlegroups.com> > . > > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out. > > > > > -- > -- > Mohon menggunakan mailist sesuai dengan peruntukannya. > IATMI-KL : iatmi...@googlegroups.com > Cerita santai : guyonan...@googlegroups.com > Postingan bebas selama tak menyerang SARA : serba...@googlegroups.com > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "serba.serbi-KL" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to serba-kl+unsubscr...@googlegroups.com. > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out. > > > > > -- > -- > Mohon menggunakan mailist sesuai dengan peruntukannya. > IATMI-KL : iatmi...@googlegroups.com > Cerita santai : guyonan...@googlegroups.com > Postingan bebas selama tak menyerang SARA : serba...@googlegroups.com > --- > You received this message because you are subscribed to the Google Groups > "serba.serbi-KL" group. > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an > email to serba-kl+unsubscr...@googlegroups.com. > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out. > > >
