Buletin Elektronik Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 25 Tahun III - 2007
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
POTRET REFORMASI TNI 2006
Oleh; Mouvty Makaarim A.*
Sepanjang Tahun 2006, sejumlah agenda transisi demokrasi
terkait dengan reformasi sektor keamanan, khususnya TNI berjalan
tersendat-sendat. Kemajuan yang dicapai di bidang legislasi misalnya masih
disusuli dengan sejumlah kemunduran, terutama terkait dengan ketidakjelasan
sikap dan keputusan politik pemerintah melakukan perubahan yang konsisten di
sektor ini. Pemerintahan SBY-JK masih menjalankan reformasi TNI yang parsial
dan atributif, sesuai dengan dinamika kepentingan politik ketimbang
mengembangkannya sesuai arah pembangunan pertahanan negara yang mensyaratkan
perbaikan dan pengembangan profesionalitas TNI.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa tahun 2006 ditandai
kemajuan normatif di pada tataran legislasi di level nasional dan daerah,
terbentuknya lembaga-lebaga ekstra-judicial untuk menguatkan fungsi kontrol
terhadap negara, serta pemilu yang lebih terbuka yang mendorong lahirnya
politisi-politisi sipil baru di level yudikatif, legislatif dan eksekutif.
Namun, negara secara makro masih belum maksimal melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi implementasi dari pelbagai kebijakan tersebut. Kinerja
eksekutif-legislatif-yudikatif cenderung merupakan hubungan-hubungan gelap
bernuansa kolusi dan kompromi, terutama terkait dengan tindakan politik dan
hukum yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada aliansi kepentingan elit dan
jaringannya, termasuk TNI.
Sementara dalam kasus reformasi TNI secara khusu s, kondisi
ini ditunjukkan dengan fenomena impunity terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan
yang melibatkan aktor-aktor keamanan, 'tebang pilih' penyelesaian kasus-kasus
korupsi dan kejahatan ekonomi yang tidak menyentuh institusi keamanan, belum
tuntasnya pengembangan profesionalitas dan independensi institusi dari praktek
politik dan ekonomi, serta ketidakjelasan arah pengembangan postur insitusi TNI
ke depan.
Tulisan ini akan memaparkan secara ringkas bagaimana dinamika
kerja pemerintah dalam mendorong reformasi sektor keamanan, khususnya pada
institusi militer (TNI) sepanjang tahun 2006 terkait dengan pandangan di atas.
Pada bagian penutup, tulisan ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi
proyeksi 2007 terkait dengan perbaikan dan keberlanjutan upaya reformasi TNI,
utamanya merujuk pada sinergitas agenda reformasi 1998 dan arah transisi
demokrasi yang ingin dibangun.
Masalah-masalah Reformasi TNI 2006: Ketika Biduk Kehilangan
Arah
Agenda reformasi 1998 adalah menjauhkan TNI dari
praktek-praktek yang menyimpang sebagaimana di masa Soeharto, mendorong
pertanggungjawaban politik dan hukum yang akuntabel terhadap pelbagai kejahatan
dan pelanggaran, serta memastikan terbentuknya militer profesional sebagaimana
dimaksud UU No 34/2004 Tentang TNI, sebagai, "tentara yang terlatih, terdidik,
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan
dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang
menganut prinsi p demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan
hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".
Merespon tuntutan reformasi tersebut, TNI mengembangkan
tafsir sendiri akan konsep demokrasi dan peran mereka, termasuk peran politik
dan penegakan keamanan. Paradigma baru TNI menyatakan peran mereka di masa
depan tetap tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan peran pertahanan keamanan
negara dan pembangunan bangsa. Pandangan-pandangan konservatif TNI muncul dalam
pernyataan seperti, ...memarjinalkan TNI dengan back to barracks, berarti
mengeliminasi hak politik anggota TNI sebagai warga negara, sekaligus
memisahkan TNI dari rakyat yang menjadi tumpuan kekuatan dan basis jati diri
TNI.[1] Pandangan ini berkembang dalam rumusan peran sosial-politik TNI yang
tidak selalu harus di depan, berubah dari menduduki menjadi mempengaruhi, dari
mempengaruhi langsung menjadi tidak langsung dan bersedia melakukan political
and role sharring dengan komponen bangsa lainnya.[2]
Diakui, TNI 'secara insitusional' memberikan respon cepat
terhadap kritik dan tuntutan reformasi yang diarahkan lebih keras kepada mereka
dibandingkan institusi lain dengan menyatakan merubah paradigma, peran, fungsi
dan tugas, meski secara sub stansial sebenarnya tidak ada yang berubah
sebagaimana tercermin di atas. Pemerintah juga memberikan respon terhadap
kritik dan tuntutan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pemisahan TNI dan
Polri (Tap MPR No.VI/2000), pengaturan peran TNI dan peran Polri (Tap MPR
No.VII/2000), UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34/2004 tentang
TNI. Termasuk amandemen UUD 1945 yang kembali menegaskan fungsi pertahanan TNI
di bawah kontrol otoritas politik sipil.
Sampai dengan 2006, respon cepat perubahan paradigma TNI dan
legislasi-legislasi baru tersebut belum efektif mempengaruhi perubahan kultur,
pertanggungjawaban hukum, bahkan profesionalitas di tubuh mereka. Reformasi TNI
yang berjalan formal telah kehilangan arah dan menimbulkan persoalan-persoalan
di atas, ditunjang dengan ketidakseriusan pemerintah memastikan perwujudannya
dan keengganan melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas atas
penyimpangannya. Fakta ini menunjukkan bahwa otoritas politik sipil gagal
memisahkan antara kebutuhan mereformasi TNI dan kebutuhan pemerintah memperoleh
dukungan TNI untuk setiap kebijakan strategis tertentu. Kebutuhan publik atas
peran TNI di bidang keamanan juga digunakan sebagai cara lain menutup peluang
diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM, tindak pidana umum, bahkan
kejahatan ekonomi yang melibatkan personil TNI.
Terkait dengan penegakan hukum (rule of law) di atas
misalnya, TNI masih menggunakan pengaruh dominannya sebagaimana di masa lalu
pada setiap proses hukum yang melibatkan aparatnya. Akibatnya, tidak satu pun
kasus-kasus yang melibatkan TNI diselesaikan secara adil dan akuntabel. Dalam
hal ini ins itusi TNI melanggengkan praktek impunity dengan mempertahankan
aparatnya yang 'melanggar hukum' pada posisi-posisi strategis dengan dalih
otonomi TNI dalam mekanisme promosi dan mutasi perwira, serta menggunakan
pengadilan militer untuk menghindar dari upaya koreksi melalui sistem hukum
nasional, termasuk pengadilan HAM. TNI belum menjadi institusi yang tunduk pada
hukum melahirkan ketidaksamaan di muka hukum (inequality before the law) antara
personil TNI dan warga sipil.
Upaya pemerintah mengambilalih bisnis TNI pun lambat dan
bertele-tele. Proses pengajuan rancangan Keppres pembentukan tim khusus
inventarisasi bisnis di lingkungan TNI, pembentukan kelompok kerja,
surat-menyurat Menteri Pertahanan (Menhan) ke Panglima TNI dan Kepala-kepala
Staf Angkatan, hingga verifikasinya menghabiskan waktu hampir 2 tahun sejak
disahkannya UU TNI pada tahun 2004. Informasi angka bisnis yang diambilalih pun
simpang siur, mulai dari sekitar 219 unit, hingga angka 900 sampai 1000 unit,
dan terakhir 1.520 unit.[3] Terkait Keppres, Menhan Juwono Sudarsono menyatakan
akan terbit April 2006, menunggu hasil supervisi Menteri Negara BUMN.[4] Pada
kesempatan lain Juwono menyatakan Keppres tersebut akan diumumkan bersamaan
dengan pidato tahunan Presiden pada 16 Agustus 2006. Faktanya, sampai saat ini
pengumuman Keppres tersebut belum terrealisasi.
Ini baru pada bisnis yang dipandang 'legal', diakui atau
tercatat, baik di institusi TNI atau di pemerintah. Sementara disinyalir
militer juga masuk pada wilayah bisnis 'abu-abu' atau bahkan ilegal/kriminal.
Sebagai contoh, kasus uang jasa keamanan perusahaan pertambangan Amerika
Serikat yang berbasis di New Orleans, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.kepada
Kodam Trikora, kasus illegal logging oleh perwira tinggi TNI, pejabat
pemerintah dan aparat penegak hukum di Papua antara 2002-2004, serta kasus
ditemukannya 185 pucuk senjata api berbagai jenis di kediaman Wakil Asisten
Logistik KSAD, almarhum Brigjen Koesmayadi.[5]
Sepanjang tahun 2006, pengadaan alat-alat militer cenderung
inkonsisten dan tidak mengacu pada pengembangan postur pertahanan. Menghadapi
embargo Amerika Serikat, pemerintah membeli persenjataan produksi negara-negara
Eropa, meski dengan harga sangat mahal atau kualitas kurang memadai karena
merupakan barang bekas pakai. Problemnya, hampir seluruh pengadaan tersebut
menggunakan fasilitas kredit ekspor yang setiap tahunnya dialokasikan untuk
Dephan dan Polri. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
setiap tahun mengalokasikan US$ 500 juta untuk pengadaan dan pembiayaan militer
dengan alasan tidak adanya skema pinjaman lain dari donor bilateral atau
multirateral yang diperbolehkan membiayai pembiayaan tersebut. Artinya, diluar
budget APBN untuk anggaran pertahanan, militer memperoleh sumber-sumber
keuangan lain yang menambah beban hutang ne gara.[6]
Padahal tahun 2005 pemerintah menyatakan menangguhkan
pembelian peralatan tempur TNI, kecuali untuk alat-alat transportasi seperti
suku cadang pesawat angkut Hercules atau pesawat Hercules bekas jenis C-130,
dengan pertimbangan dalam 5-10 tahun mendatang Indonesia membutuhkan dana
sangat besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska tsunami. Pada
kesempatan lain, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pertahanan
dengan titik berat pada pemenuhan kekuatan minimum yang diperlukan (minimum
required essential force), dimana pemerintah tidak membeli alat utama sistem
persenjataan (alutsista) yang sebetulnya tidak atau belum dibutuhkan.[7]
Sementara itu, DPR mengaku sulit mengawasi anggaran militer
untuk pembelian alutsista TNI, lantaran minimnya data dan terbatasnya
pengetahuan perihal persenjataan TNI.[8] Sebagai akibatnya, pengadaan alutsista
rawan praktek korupsi dan perdagangan gelap, seperti pada kasus kredit ekspor
senilai US$ 3.24 juta untuk pembelian 4 helikopter M-17 untuk TNI AD yang
melibatkan 2 jenderal di atas bintang 2, kasus tertangkapnya 2 per wira
menengah TNI AU dan rekanan TNI dalam pengadaan persenjataan di Honolulu serta
terungkapnya 'koleksi' tidak wajar senjata Wakil Asisten Logistik KSAD almarhum
Brigjen Koesmayadi.
Peran strategis Departemen Pertahanan (Dephan) untuk
melakukan kontrol secara efektif terhadap TNI sepanjang tahun 2006 juga
dipertanyakan, karena cenderung di atas kertas. TNI relatif sebaliknya, dominan
mempengaruhi kebijakan Dephan, baik dalam hal threat assesment, pengembangan
postur pertahanan, struktur, gelar kekuatan, peralatan dan anggaran. Banyak
aktifitas TNI berada di luar kendali Dephan, yang akhirnya hanya mengurusi
pembiayaan negara dan administrasi mereka. Dalam soal-soal pengadaan senjata,
logistik dan pembiayaan operasional misalnya, TNI masih leluasa berhubungan
langsung dengan pihak-pihak ketiga. Ketika tindakan 'ilegal' demikian terungkap
ke publik, Dephan pun 'berfungsi' mencuci kesalahan tersebut dengan memberikan
respon yang cenderung 'menyelamatkan' citra TNI ketimbang mengkoreksinya.
Dalam kasus revisi UU peradilan militer misalnya, Dephan
cenderung bersikap kontraproduktif melindungi kepentingan militer ketimbang
mengawal dan meloloskan pembahasannya di DPR. Menhan secara terbuka menunjukkan
keberpihakannya pada sikap konsevatif segelintir kalangan militer yang masih
ingin mendapat previledge dengan menghindari status equality before the law
sebagaimana kalangan sipil. Sebagai representasi dari otoritas politik sipil,
Menhan seharusnya faham, bahwa pembahasan RUU Peradilan Mi liter yang
memperjelas yurisdiksi tindak pidana dan pelanggaran disipliner oleh prajurit
TNI adalah kelanjutan dari TAP MPR No VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan
Polri serta UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Argumen prihal ketidaksiapan
aparat hukum sipil dan sistem hukum yang ada untuk mengadili kalangan militer
sangat tidak relevan.
What Next: Proyeksi Reformasi TNI 2007
Dapat disimpulkan bahwa diskursus reformasi TNI di tahun 2006
cenderung mengalami krisis seiring meningkatnya kebutuhan beraliansi akan
kekuatan bersenjata tersebut terkait dengan isu-isu kontemporer seperti
sparatisme, terorisme, fundamentalisme pasar, dan bahkan stabilitas keamanan,
politik dan ekonomi sebagaimana di masa Orde Baru. Sebagai contoh krisis ini
adalah permintaan Presiden SBY pada peringatan Hari TNI 5 Oktober 2006 agar TNI
dilibatkan dalam menghadapi terorisme. Pernyataan ini lalu direspon TNI dengan
mengaktifkan kembali komando teritorial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu
terorisme telah merubah posisi TNI yang semula ditempatkan sebagai 'aktor
bermasalah' sehingga harus direformasi menjadi 'aktor penting' melawan
terorisme.
Kalangan TNI sendiri cenderung concern pada soal-soal hak
pilih TNI, pengalihan bisnis militer, Komando Teritorial dan perannya dalam
kontra-terorisme, kedudukan TNI di bawah Departemen Pertahanan, serta Peradilan
Militer, yang notabene juga merupakan isu politik p ublik yang potensial
menguntungkan atau 'menggerogoti' previledge mereka, sehingga opini yang
dikembangkan cenderung bias kepentingan TNI.
Menghadapi kondisi ini, proyeksi reformasi TNI 2007 harus
dapat dikembalikan sesuai arah yang diinginkan gerakan reformasi 1998, yaitu
penarikan total TNI dari peran-peran politik dan ekonomi, pertanggungjawaban
hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran oleh aparat TNI, dan pengembangan
profesionalitas sebagai kekuatan pertahanan. Tanpa paradigma ini, maka isu
reformasi TNI akan menjadi semacam kamuflase politik menghadapi tekanan publik.
Titik tolak konstitusi dan UU menjadi penting untuk
memastikan arah dan konsistensi reformasi TNI. Pemerintah bersama-sama parlemen
hendaknya menyadari bahwa pentingnya reformasi TNI terkait erat dengan
pembangunan kekuatan pertahanan kita yang tidak akan pernah terwujud tanpa
perbaikan di tubuh TNI. Termasuk dengan memperkuat peran Dephan sebagai
perpanjangan tangan Presiden.
Kalangan masyarakat sipil pun dituntut untuk memperkuat
tekanan, baik terkait dengan evaluasi terhadap dinamika reformasi TNI maupun
terhadap resistensi yang berkembang di kalangan pemerintah dan TNI sendiri
terhadap isu-isu reformasi. Paling tidak, capaian minimal pada tahun 2007
adalah menguatkan peran kontrol otoritas politik sipil atas TNI, berkembangnya
mekanisme dan akuntabilitas TNI, serta penempatan fungsi dan tugas secara
proporsional dengan tidak lagi melibatkan mereka pada kegiatan politik dan
ekonomi.
Terkait dengan pertanggungjawaban hukum TNI, memang masih
sangat berat, namun bukan berarti tidak mungkin. Pembahasan UU Peradilan
Militer harus dipastikan tidak lagi menempatkan TNI sebagai subjek hukum atas
segala bentuk pelanggarannya. Semua pihak harus mendesak pembatasan ruang
lingkup peradilan militer khusus untuk pelanggaran-pelanggaran militer. Terkait
dengan tindak pidana, perdata dan pelanggaran HAM, TNI tunduk pada peradilan
umum. Sehingga kedepan, upaya menghadapkan aparat TNI ke muka hukum tidak lagi
menghadapi hambatan 'politis' peradilan militer.
Praktek-praktek bisnis militer, korupsi dan
pengadaan-pengadaan yang menyalahi prosedur harus tetap mendapat kritik, antara
lain melalui publikasi, penelitian dan bentuk-bentuk advokasi lainnya. Tanpa
upaya-upaya semacam ini oleh kalangan masyarakat sipil, maka
kejahatan-kejahatan ekonomi semacam ini tetap menjadi mitos yang tak pernah
bisa dikoreksi.
--------------------------------------------------------------
* Penulis adalah Sekjen Federasi Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa
Rakyat dari Simpul Jabodetabek
[1] Markas Besar TNI, "Paradigma Baru Peran TNI (Sebuah Upaya
Sosialisasi)" (Markas Besar TNI, Edisi III Hasil revisi, Juni 1999), h. 2-7
[2] Ibid., h. 21-23
[3] "900 Unit Bisnis TNI Terpetakan" Republika 25 Februari
2006, "Pemerintah Bentuk Pengelola Bisnis TNI" Koran Tempo 3 Maret 2006,
"Bisnis TNI Dijadikan 7 Perusahaan" Republika 8 Maret 2006, "Bisnis TNI yang
Diverifikasi Sudah 1.520 Unit" Republika 14 Maret 2006
[4] "Keppres Bisnis Militer Paling Lambat April 2006", Sinar
Harapan 29 Desember 2005
[5] "NGOs accuse TNI, officials in biggest timber heist ever"
The Jakarta Post 18 Februari 2005, "Security payment by Freeport trigger U.S
govt inquiry" The Jakarta Post 19 Januari 2006. Kasus Koesmayadi diurai
mendalam pada 2 edisi majalah Tempo secara berturut-turut, yaitu edisi
"Warisan Maut Jenderal Koes", Tempo Edisi 3-9 Juli 2006, dan "Jenderal di Luar
Jalur", Tempo Edisi 10-16 Juli 2006. Perihal uang jasa keamanan Feeport dapat
dilihat di laporan Global Witness, "Paying For Protection, The Freeport mine
and the Indonesian Security forces" Juli 2005. Sedangkan kasus illegal logging
yang melibatkan kalangan perwira TNI, lihat laporan Environmental Investigation
Agency/Telapak, "The last Frontier; Illegal logging in Papua and China's
massive thimber theft", London/Jakarta, Februari 2005
[6] "Kredit Ekspor TNI dan Polri Dievaluasi" Suara Pembaruan
28 Februari 2006
[7] Usulan pembelian yang ditarik dari Komisi Pertahanan DPR
antara lain adalah satu skuadron pesawat tempur Sukhoi (16 unit) dan 24 unit
helikopter senilai lebih dari 8 trilyun. Lihat "Pemerintah Tangguhkan Semua
Pembelian Alat Tempur TNI" Koran Tempo 8 Januari 2005, "Pemerintah Akan Beli
Dua Hercules Bekas" Koran Tempo 12 Januari 2005, "Presiden Akui Kekuatan
Pertahanan Serba Kurang" Kompas 27 Januari 2005
[8] "DPR Kesulitan Awasi Pembelian Senjata" Koran Tempo 24
Desember 2005
[EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://come.to/indomarxist
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
