Senin, 07 Mei 2007 '*Reshuffle* tak Perbaiki Ekonomi'
JAKARTA -- Perombakan (*reshuffle*) kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak menjawab kebutuhan rakyat. Menteri ekonomi yang dianggap gagal justru tetap menjabat. ''Bidang ekonomi tidak terlihat mendapat sentuhan pada *reshuffle* kali ini. Itu harus dicermati,'' kata Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di Bandung, Ahad (6/5). Padahal, menurut dia, masyarakat sangat berharap ada perubahan dalam susunan tim kementerian ekonomi. Perubahan susunan di tim menteri ekonomi menjadi penting, katanya, selain karena kesejahteraan rakyat yang belum juga meningkat, PHK dan angka pengangguran pun masih tinggi. Perombakan kabinet semestinya bisa memberi harapan positif kepada masyarakat bahwa pilihan mereka saat pemilihan presiden tidak terlalu salah. Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU), Kusfiardi, menilai kinerja tim ekonomi sejauh ini tidak menampakkan hasil dan prestasi. Dia mencontohkan melonjaknya angka pengangguran menjadi 11,5 juta dan jumlah penduduk miskin yang mencapai 40 juta lebih. ''Harga kebutuhan pokok juga sangat tinggi, sehingga tak terjangkau oleh masyarakat luas,'' katanya. Pergantian kabinet, harapnya, erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara, hingga kini Presiden sama sekali tak menyebut urgensi perubahan ini. ''Pergantian kabinet semata-mata untuk mengubah komposisi politik. Orientasi dan tujuan perubahannya, khususnya di bidang ekonomi, sama sekali tak terdengar.'' Pengamat ekonomi dari Indef pun pesimistis menanggapi perombakan kabinet. '' *Reshuffle* tidak *reshuffle*, ekonomi kita tidak akan berubah. Indonesia butuh terobosan di sisi implementasi,'' katanya. Menurut dia, terobosan utama adalah mempercepat belanja pemerintah dan daerah, terutama belanja modal dan barang yang di APBN 2007 mencapai Rp 145,3 triliun. Dua belanja ini memegang peran penting karena dampaknya terasa langsung, seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga diminta cepat menstabilkan harga bahan pokok. Setelah harga beras melonjak yang terjadi sejak akhir tahun lalu, sekarang minyak goreng ikut-ikutan melesat. Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan pengusaha minta pemerintah membuat iklim usaha yang bisa diprediksi dan stabil. ''Jangan banyak *error*-nya,'' kata Djimanto. Ketakpastian kondisi ekonomi dan kebijakan serta kesimpangsiuran aturan antara pusat dan daerah, membuat pengusaha sulit menghitung rencana bisnis. Dengan alasan itu, Djimanto meminta Presiden membentuk kabinet yang solid, prorakyat, dan propengusaha. ''Pengusaha itu objek. Ibarat konser musik, kalau dirijennya bagus, nanti musiknya juga bagus.'' (kie/evy/has ) http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=292158&kat_id=3 -- Yuyun Harmono Outreach Koalisi Anti Utang (KAU)/Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790 Indonesia Telp. 021-79193363,Fax. 021-7941673, Hp. 081807867506 website : www.kau.or.id blog : antiutang.wordpress.com
