Siaran Pers JATAM - WALHI, 17 November 2006
Waspadai Transaksi Pertemuan Pemerintahan SBY - BUSH !
Presiden Amerika Serikat (AS), George W Bush akan berkunjung ke Indonesia,
20 November 2006. Kedatangan Bush bersamaan dengan meningkatnya sorotan
publik Indonesia terhadap praktek kotor dan akumulasi dampak buruk
perusahaan transnasional AS di sektor ekstraksi. Juga peran utama AS dalam
perang melawan teroris. Berlawanan dengan penolakan berbagai ormas,
mahasiswa dan LSM, pemerintah SBY justru menyambut Bush bak majikan.
Mulai dari menyulap Kebun Raya Bogor hingga mensterilkan tukang becak dan
pedagangan asongan di sekitar lokasi pertemuan.
Penanaman modal asing AS dalam 10 tahun terakhir mencapai USD 2,84 Milyar,
di sektor-sektor ekonomi Indonesia, khususnya sektor ekstraktif (a). Tetapi
praktek-praktek buruk beroperasinya investasi AS di industri ekstraktif
telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Mulai dari pengambilalihan aset,
penghancuran lingkungan, pemiskinan hingga pelanggaran HAM di sekitar
pertambangan Freeport, Newmont, Exxon Mobil, Unocal Chevron dan lainnya.
Akumulasi dampak praktek buruk perusahaan-perusahaan transnasional AS di
Indonesia di atas telah menuai sentimen negatif publik. Sentimen negatif
ini meningkat dalam dua tahun terakhir, baik dalam bentuk aksi hingga
tuntutan yang mengancam keamanan mereka. Diantaranya kasus pengadilan
kejahatan lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, tuntutan renegosiasi
kontrak hingga penutupan tambang PT Freeport yang terus mengemuka. Skandal
pengambilalihan blok Cepu oleh Exxon Mobil dari tangan Pertamina. Ancaman
pemutusan Kontrak Exxon di Natuna akibat tidak mampu berproduksi hingga
kontraknya habis Januari 2005 lalu (b). Hingga ancaman tidak kembalinya
jaminan dana bank dan penjamin AS terhadap perusahaan tambang yang akan
menambang hutan lindung Indonesia akibat melanggar UU Kehutanan No 41/1999
(c).
Telah sejak lama konglomerasi modal AS menarik keuntungan besar dari
industri ekstraktif di Indonesia. Khususnya dari sejumlah blok migas
terkaya seperti Exxon Mobil di Aceh, Kepulauan Natuna dan Cepu,
Unocal-Texaco di Kaltim, Chevron-Caltex di Riau, Conoco di Papua dan
lainnya (d). Dari Chevron Caltex di Riau saja AS mengontrol langsung
eksploitasi 41% produksi migas Indonesia(e). Keuntungan penting lainnya
berasal dari dua penambang raksasa AS, Newmont dan Freeport. Tambang emas
terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia yang ada di Papua dan juga
Newmont di Minahasa dan Sumbawa (f).
Pengerahan dukungan pemerintah AS terhadap militer Indonesia selama ini
juga berada dibalik kepentingan pemodal untuk mengamankan aset-asetnya di
Indonesia. Meningkatnya nilai investasi pemodal AS di Indonesia akan
disertai dengan peningkatan jaminan keamanan, termasuk lewat dukungan
terhadap militer Indonesia(g). Terbukti, prestasi pelanggaran HAM yang
mengagumkan oleh militer dan polisi di Papua dan Aceh terkait erat
dengan pengamanan kawasan tambang Freeport di Papua dan Exxon Mobil di
Aceh(h). Belakangan peranan militer Indonesia dianggap penting dalam
mendukung program anti terorisme AS(i). Dimana banyak bukti kemudian
menunjukkan perang ini berada dibalik pengamanan dan perluasan kuasa
perusahaan transnasional migas AS di Timur tengah.
Konglomerasi pemodal AS juga mendapatkan keuntungan terbesar dari
agenda-agenda kebijakan neoliberal yang diterapkan di Indonesia. Dimana
agenda-agenda tersebut lahir lewat belitan utang yang dikucurkan
lembaga-lembaga keuangan multilateral (IMF dan World Bank), AS memiliki
kekuasaan dan wewenang paling besar dalam mengontrol lembaga-lembaga
tersebut (j). Saat ini, agenda kebijakan neoliberal terus berlangsung
melalui swastanisasi sektor-sektor publik. Mulai dari penjualan BUMN,
pencabutan subsidi BBM hingga mendesakkan berbagai kebijakan yang mendukung
swastanisasi aset-aset publik, seperti UU Sumber Daya Air No 7/ 2004, dan
UU Migas No 22/2001. Melalui UU Migas, perusahaan-perusahan sekutu-sekutu
AS dalam perang antiteroris, seperti Beyond Petroleum (BP) dan Shell dari
Inggris, juga diuntungkan.
Kedatangan Bush berkait erat dengan pengamanan kepentingan
perusahaan-perusahaan transnasional AS yang sedang menuai gugatan publik.
Mulai dari tuntutan pemutusan kontrak hingga penutupan operasi mereka.
Rakyat Indonesia harus mewaspadai penyambutan luar biasa pemerintahan SBY
atas kedatangan Bush. Termasuk transaksi apapun yang disepakati diantara
mereka. Oleh karenanya sudah semestinya :
1. Pemerintah dan Rakyat Indonesia menolak kedatangan Bush dengan
meningkatkan desakan untuk mereformasi sejumlah investasi AS yang merugikan
Indonesia secara ekonomi dan telah merusak lingkungan hidup.
2. Rakyat Mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak mengambil
kesepakatan-kesepakatan yang melindungi kepentingan bisnis AS di Indonesia.
Seperti perubahan kebijakan lingkungan hidup, melarang dilakukannya
arbitrase internasional jika terjadi perubahan-perubahan kontrak akibat
perubahan UU dan konstitusi. Termasuk kesepakatan-kesepakatan yang berniat
melindungi tindak kriminal korporasi Amerika Serikat untuk diadili di
Indonesia (k).
3. Mendesak dihentikannya segala praktek militer dan segala bentuk
kekerasan terhadap masyarakat sipil dan komunitas di sekitar
perusahaan transnasional AS.
Kontak Media :
Siti Maimunah, JATAM, hp 0811920462, Pantoro Kuswardono, WALHI, hp 0811383270
Keterangan :
(a) Tetapi, dalam 2 tahun terakhir, keuntungan AS dari ekspor non migas ke
Indonesia mencapai USD 7,143 Milyar
(b) Indonesia mengancam memutus kontrak Exxon di Blok D-Alpha Natuna yang
memiliki potensi cadangan sebesar 54,79 tcf. Seperti kasus Blok cepu yang
berpindah ketangan Exxon setelah kunjugan Menlu AS Condelezza Rice,
diramalkan Blok Natuna akan bernasib sama setelah kedatangan Bush. Kontrak
Blok Natuna telah sangat merugikan Indonesia karena kontrak bagi hasil itu
100% untuk Exxon, negara hanya memperoleh pajak.
(c) Sedikitnya terdapat 4 perusahaan tambang dihutan lindung yang didanai
oleh bank dan perusahaan AS, yaitu : Citigroup Bank, Bank of America, JP
Morgan Chase & Co, Merril Lynch Goldman, Sachs & Co. Morgan Stanley
(d) Empat perusahaan tambang migas AS (Amerada Hess LTD, Exxon Mobil Oil
Inc, Chevron, LTD dan Conoco Philips, LTD) memiliki 26 blok migas di 11
propinsi di Indonesia meliputi luasan 9,8 juta ha.
(e) Lihat Indonesia Petroleum Report US Embassy 2006.
(f) Dua perusahaan tambang terbesar di AS, Freeport dan Newmont memiliki
konsesi tambang seluas 5,9 juta ha. Sebanyak 79% total produksi emas
Newmont berasal dari pertambangan Newmont di Indonesia. Freeport menguasai
50% cadangan emas Indonesia. Dari tambangnya di Papua, Freeport menjadi
pemasok emas No 2 untuk AS.
(g) Sejak tahun1960, AS telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata
Indonesia. Lima tahun berikutnya, AS memberikan USD 64 juta dalam bentuk
bantuan militer. Setiap tahun AS melatih perwira-perwira militer Indonesia
(h) Laporan resmi tahunannya, Freeport Mc Moran menuliskan telah memberikan
sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003,
dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI). Hampir setiap tahun,
perusahaan selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan
tambangnya.
(i) Pada tahun 2002, AS menyetujui bantuan sebesar USD 8 juta bagi
pelatihan polisi Indonesia dalam skema program Anti terorisme AS bernilai
USD 29 Milyar.
(7) Dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah membayar bunga dan cicilan
pokok utang sebesar USD 245,73 Milyar (utang pemerintah dan swasta). Atau
dua kali lipat dari total utang awal (th1996) yang hanya sebesar USD 110,17
Milyar. Anehnya, Indonesia masih harus menanggung utang USD 130, 65 Milyar.
(k) Dalam kunjungan sebelumnya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri AS,
Condoleeza Rice pernah mengusulkan skema Non Surrender Agreement (NOA) yang
akan memberikan kekebalan kepada warga negara, Militer, Diplomat, CEO-CEO
korporasi AS sehigga tidak dapat diadili di International Criminal Court
(ICC) maupun di pengadilan Indonesia. Dan hanya bisa diadili diadili di AS.
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.14.6/536 - Release Date: 16/11/2006
