Inilah Potret Capres dalam Cita-Cita "Good Governance" Selasa, 30 Juni 2009 | 15:15 WIB Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan tracking Rekam Jejak Capres-Cawapres di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di Jakarta, Selasa (30/6). Salah satu isu yang krusial adalah masalah pemberantasan korupsi dan good governance. Dalam isu ini, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menyampaikan visi dan misi seperti menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif serta melayani rakyat. Namun pada faktanya, ketika menjabat sebagai presiden, LBH mendapatkan fakta bahwa Mega membebaskan konglomerat yang terlibat dalam aliran dana BLBI dari jerat hukum lewat kebijakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian 'Release and Discharge' kepada obligor BLBI. "Dalam pemerintahannya Mega, dalam kurun waktu dua tahun antara 2002 dan 2004 terjadi 1.198 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 22 triliun," tutur Ketua LBH Jakarta Asfinawati di Jakarta, Selasa (30/6). Sementara, pasangan SBY dan Boediono memiliki cita-cita pembentukan good governance yang termaktub dalam visi dan misi mereka berupa perbaikan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Tapi, LBH Jakarta tak habis pikir karena hingga akhir 2008, Presiden SBY dinilai lambat dalam mengeluarkan amanat Presiden untuk menunjuk mitra DPR membahas RUU Pengadilan Tipikor. Sementara itu, pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto bercita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Cita-cita ini tampak meragukan merujuk pada catatan bahwa JK tampak sangat berambisi mendorong pembangunan 19 PLTU berkapasitas total 10.000 MegaWatt (MW) di berbagai tempat di Indonesia. "Maklumlah, kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa dan Intim termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU ini," demikian dituliskan dalam Tracking Rekam Jejak LBH Jakarta. LBH Jakarta mencatat bahwa kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulawesi Selatan dari pemerintah tanpa tender sedangkan kelompok Intim yang akan membangun PLTU di Cilacap Jateng adalah milik keluarga Kalla. http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/30/15151894/inilah.potret.capres.dalam.cita-cita.good.governance
