he2x antara benar dan pembenaran, emang beda tipis
mending gak punya apa2 daripada kenapa2
tapi lebih mending punya apa2 dan gak kenapa2
________________________________
Dari: firman hanif <[EMAIL PROTECTED]>
Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Terkirim: Sabtu, 6 Desember, 2008 18:04:00
Topik: [obrolan-bandar] Lapindo, Gincu Sangit Pemerintah
INILAH.COM, Jakarta – Bau sangit gincu pejabat ruang publik tercium dalam
cara-cara pemerintahan SBY mengatasi bencana lumpur Lapindo Brantas. Padahal,
Lapindo sudah menunjukkan itikad dan usaha baik. Bagaimana itikad pemerintah?
Pemerintah saat ini seakan-akan menempatkan Grup Bakrie sebagai musuh mereka.
Baru saja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sukses merontokkan saham PT
Bumi Resources. Grup Bakrie pun terhuyung-huyung diempas krisis finansial
global. Kini, giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyodok.
SBY memanggil dan memarahi Direktur Utama Lapindo Brantas, Nirwan Dermawan
Bakrie. Presiden memaksanya menuntaskan pembayaran ganti rui bagi warga korban
lumpur panas di Sidoarjo.
Perlakuan yang diterima Grup Bakrie, sungguh berbanding terbalik dengan
korporasi nasional di luar negeri. Di Amerika Serikat, Malaysia, Singapura dan
Eropa, pemerintah masing-masing bekerja keras melindungi dan memperkuat dunia
usaha nasional. Di Indonesia yang para pengusahanya sedang dihantam krisis
global, harus pula menanggung biaya sosial.
Menkeu Sri Mulyani sangat mungkin puas melihat Grup Bakrie terempas. Karena,
seperti dikatakan para ekonom nasionalis, Sri Mulyani tak memiliki visi
nasionalisme ekonomi. Tabiatnya adalah melepas dunia usaha nasional ke pasar
bebas. Jelas, Grup Bakrie dan pengusaha nasional lainnya pasti terempas
diterkam kapitalisme global yang ganas.
"Siapapun tahu Menkeu/Plt Menko Ekuin Sri Mulyani adalah kepanjangan tangan IMF
dan Bank Dunia. Baginya, nasionalisme ekonomi sama sekali tidak penting. Dia
tak ingin ada kelas menengah dan pengusaha nasional yang kuat di Indonesia,"
kata Rizal Ramli, mantan Menko Ekuin.
Yang disesalkan banyak pihak, kenapa Presiden SBY tidak membiarkan atau
mengiinkan Sri Mulyani mengundurkan diri? Barangkali dilemanya, kalau Sri
Mulyani boleh mundur, dia lepas dari tanggung jawab yang membuat ekonomi
nasional terjungkal.
"Sri Mulyani tak boleh lari dari tanggung jawab atas kegagalan pembangunan
ekonomi nasional," kata Hariman Siregar, mantan tokoh Malari.
Dalam konteks Lapindo Brantas, dari 12 ribu korban lumpur Porong, 8 ribu orang
sudah dibayar dengan resettlement dan solusi tuntas sesuai Perpres 14/2007,
yakni 20% uang muka dan sisanya 80%. Sejumlah 4 ribu korban lumpur lainnya yang
tak memenuhi syarat dan dokumen yang absah, tetap diselesaikan sesuai Perpres
14/2007.
Sedangkan sekitar 400 kepala keluarga yang menolak negosiasi apapun, tiba-tiba
berdemo. Kemudian terjadi politisasi atas para korban semburan lumpur itu dan
berbagai elemen politik maupun LSM yang menggerakkan demonstran ke Istana
Negara dan rumah Menko Kesra. Jumlah demonstran mencapai seribu orang dan
mengalami kapitalisasi politik yang tinggi.
Pertanyaannya: haruskah Lapindo disalahkan terus dalam soal ini? Lapindo
melakukan eksplorasi sesuai UU Migas. Jika terjadi apa-apa, tanggung jawab ada
pada pihak negara dan swasta (Lapindo). Sejauh ini, Lapindo sudah menunaikan
beban dan tanggung jawab itu melebihi kapasitasnya. Mereka sudah menghabiskan
sekitar Rp 5 trilyun untuk itu.
Toh, Lapindo tetap dipojokkan dan dipersalahkan Presiden SBY. Lalu, dimana
keadilan bagi semua? Haruskah Grup Bakrie menanggung semuanya? Sementara
menurut UU Migas, beban tanggung jawab itu ada pada negara dan swasta.
Apalagi Grup Bakrie sedang dililit krisis keuangan global yang melanda ekonomi
nasional. Bisa saja Grup Bakrie yang 'serba salah' itu kemudian kolaps, rontok,
para pimpinannya pergi ke luar negeri, dan pemerintah membiarkan semuanya
hancur seperti nasi jadi bubur. Tapi itu jelas tidak kita kehendaki.
Presiden SBY jangan berpura-pura membela rakyat kecil. Presiden sadar, jika
Grup Bakrie hancur dan melakukan PHK ribuan karyawannya, persoalan sosial bakal
bertambah besar dan menggumpal. "Presiden SBY harus adil dan tepat mengambil
langkah. Membantu mengatasi ganti rugi korban lumpur sekaligus menolong dunia
usaha, harus dijalankan bersama dan simultan. Jika Lapindo hancur, maka rugilah
semua pihak dan solusinya makin tidak rasional," kata seorang ekonom senior.
Maka orang pun curiga, jangan-jangan Sri Mulyani yang ingin Grup Bakrie hancur.
Atau, jangan-jangan kebijakan Presiden SBY tanpa disadari justru bisa membuat
Grup Bakrie hancur. Sungguh diperlukan rasionalitas dan akal sehat serta hati
nurani dalam melihat duduk perkaranya secara jernih dan sabar.
Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!! Membuat
tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah.
http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
