Ekonomi
09/04/2009 - 16:46
Usai Pemilu BUMN Berburu Newmont
Asteria
Said Didu
INILAH.COM,
Jakarta – Kemenangan Indonesia di pengadilan arbitrase membuka
kemungkinan pemerintah memiliki sebagian saham Newmont Nusa Tenggara
(NNT). Pembentukan konsorsium menjadi cara ampuh menampung minat Pemda
dan beberapa BUMN.
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya membuka
kesempatan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat membentuk konsorsium
untuk membeli saham NNT.
“Kalau pemerintah daerah mau ikut membeli dalam bentuk konsorsium, ya dengan
pendekatan business to business,” ujar Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said
Didu di kantor Kementerian BUMN, kemarin.
Namun, Said mengaku hingga kini belum mengetahui porsi yang
ditawarkan kepada pemerintah daerah. Pasalnya Kementerian BUMN belum
memberi arahan khusus kepada beberapa BUMN tambang yang akan membeli
Newmont. “Pembicaraan kita belum sampai ke sana,” katanya.
Akhir Maret lalu, pengadilan arbitrase memenangkan pemerintah
Indonesia dalam kasus divestasi saham Newmont sebanyak 17%. Dalam
putusannya, dinyatakan bahwa saham itu harus dijual dalam 180 hari atau
kontrak karya perusahaan tambang emas dan tembaga itu akan dicabut.
Atas kemenangan ini, Kementerian BUMN berupaya keras agar perusahaan
pelat merah dapat mengambil bagian dalam akuisisi ini. Namun, pada masa
krisis global seperti ini, kondisi kas internal yang kurang mendukung
menjadi kendala terbesar pembelian saham tersebut. Apalagi harga saham
itu masih dirasa terlalu mahal.
Pemerintah dan Newmont menyepakati harga divestasi 7% saham itu
mencapai US$ 426 juta. Pada 2006 sudah dilakukan divestasi 3% saham di
angka US$ 109 juta dan 7% pada 2007 US$ 282 juta.
Masalah dana ini diakui PT Aneka Tambang (ANTM) dan PT Timah (TINS).
ANTM hingga kini belum menentukan sikap terhadap 17% saham NNT yang
akan didivestasi. Keengganan ini didasarkan pada harga divestasi saham
Newmont yang dinilai terlalu mahal, selain kondisi kas internal yang
agak sulit diandalkan.
Demikian juga PT Timah. Perusahaan pelat merah itu mengaku tidak
sanggup bila harus membeli saham tambang tembaga dan emas itu
sendirian, mengingat besarnya modal yang dibutuhkan.
Opsi pembentukan konsorsium BUMN pun menjadi salah satu solusi yang
sedang dijajaki. Tiga perusahaan tambang BUMN, ANTM, TINS, dan PTBA
sudah menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam konsorsium. Bahkan
pemerintah daerah setempat juga turut serta.
Di lain pihak, Kementerian BUMN juga sudah menandatangani surat
permohonan nominasi BUMN sebagai pembeli saham Newmont, mengantisipasi
jika pemerintah tidak bisa membelinya.
Sementara PT Bukit Asam (PTBA) mempunyai masalah yang berbeda. Saat
ini, posisi keuangan perseroan masih cukup sehat tanpa adanya utang.
Namun, PTBA mengakui hingga kini masih melakukan penelusuran lebih
dalam untuk mendapat kepastian kondisi NNT.
Sikap hati-hati ini muncul untuk menghindari masalah di kemudian
hari. "Kami tengah mencari data-data Newmont apakah akuisisi ini
menguntungkan bagi Bukit Asam atau tidak," kata Direktur Utama Bukit
Asam Sukrisno.
Saat ini komposisi kepemilikan saham NNT terdiri atas Newmont Gold
Company (45%) sebagai induk NNT, Sumitomo (35%) milik perusahaan
Jepang, dan Pukuafu Indah (20%) milik pengusaha nasional Yusuf Merukh.
NNT memiliki jumlah cadangan emas dan tembaga cukup besar di areal
tambang Dodo Rinti, Sumbawa. Sementara cadangan tambang di Batu Hijau
akan habis dalam waktu tiga tahun ke depan.
Analis BNI Securities Norico Gaman memperkirakan ANTM akan menjadi
pemimpin konsorsium dalam akuisisi NNT, mengingat bidang usaha
pertambangan mineral ANTM sangat dominan. “Kami memperkirakan ANTM akan
menjadi pemimpin konsorsium,” jelasnya.
Menurutnya, kemenangan pemerintah Indonesia di arbitrase
international memberi peluang bagi perusahaan nasional untuk
mengakuisisi 17% saham NNT. Ini pun akan menjadi hak eksklusif
pemerintah Indonesia untuk menawarkannya kepada perusahaan pertambangan
BUMN. [E1]
