Besok BUMI turun lg ?
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/02/09/brk,20100209-224619,id.html
TEMPO Interaktif, Jakarta - Penyidik pajak akan mempercepat laju penyidikan
kasus dugaan pidana pajak PT Kaltim Prima Coal menyusul putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (9/2) ini yang menolak permohonan
praperadilan perusahaan tambang milik Grup Bakrie tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal
Pajak, Pontas Pane, mengatakan, putusan pengadilan praperadilan membuat
penyidik makin semangat bekerja. Selama meladeni praperadilan yang diajukan
Kaltim Prima, kata dia, penyidik memang tetap bekerja.
“Tapi agak terhambat, karena fokus terpecah. Dengan putusan ini berarti speed
penindakan penyidikan kasus ini harus dipercepat,” katanya ketika dihubungi
Tempo, Selasa (9/2).
Namun, Pontas belum bisa memastikan kapan berkas penyidikan kasus kurang bayar
pajak Kaltim Prima senilai Rp 1,5 triliun tersebut akan tuntas dan dilimpahkan
ke Kejaksaan Agung. “Ya secepatnya, tunggu dulu, ini dipanggil dulu dong,
orangnya (tersangka) belum datang,” ucap dia.
Sebelumnya, sumber Tempo di Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan tersangka
kasus ini, yakni Robertus Bismarka Kurniawan yang menandatangani Surat
Pemberitahuan (SPT) 2007 milik Kaltim Prima, tak memenuhi panggilan pertama
untuk dimintai keterangan penyidik dengan alasan sakit. Rencananya, usai
putusan praperadilan Kaltim Prima, penyidik akan melayangan panggilan kedua.
“Jika tak dipenuhi juga akan kami panggil paksa dibantu Kepolisian,” katanya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan
PT Kaltim Prima atas penyidikan Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa ini.
Hakim Prasetyo Ibnu Asmara mengatakan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
telah jelas mengatur kewenangan pengadilan praperadilan, yakni menguji sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta
permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas penghentian penyidikan dan
penuntutan.
Sebab itu, permohonan praperadilan Kaltim Prima yang meminta penyidikan pajak
dihentikan bukan termasuk dalam ketentuan tersebut. “Pengadilan tidak dapat
membenarkan alasan pemohon dalam praperadilan ini. Permintaan untuk penghentian
penyidikan adalah keliru,” ucap hakim tunggal Prasetyo Ibnu Asmara membacakan
putusan.
Usai sidang, Pengacara PT Kaltim Prima Coal, Aji Wijaya, menilai pengadilan
telah memberikan legitimasi bagi kesewenang-wenangan penguasa dengan menolak
permohonan praperadilan kliennya atas penyidikan Direktorat Jenderal Pajak pada
kasus dugaan tindak pidana pajak 2007.
“Kami akan melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan pengadilan ini,” ucap
Aji. Dia belum bisa memastikan upaya hukum apa yang akan dilakukannya atas
putusan tersebut. “Kami akan pelajari terlebih dahulu putusannya. Segera akan
kami lakukan.”
Yang jelas, upaya hukum itu tak akan sebatas pada pengajuan Kasasi kepada
Mahkamah Agung. Melainkan juga, kliennya bisa juga meminta perlindungan hukum
kepada Mahkamah Agung atau Kepolisian RI untuk mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan penyidik pajak. “Bisa saja kami nanti mintakan fatwa ke
Mahkamah Agung, atau karena penyidik pajak adalah Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, maka pengawasan penyidikannya ada di Kepolisian,” ujarnya.
Forex Trading & Forum, Free Forex Robot , Free Forex Ebook
