http://www.detikfinance.com/read/2009/05/18/142549/1133320/4/peta-bumn-di-tangan-3-capres
Senin, 18/05/2009 14:25 WIB Peta BUMN di Tangan 3 Capres Suhendra - detikFinance Jakarta - Pemerintahan baru yang akan terbentuk nanti banyak mengundang pertanyaan mengenai kebijakan apa yang akan diterapkan nantinya, termasuk nasib arah pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya. Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mengatakan dari tiga pasangan presiden dan wakil presiden saat ini setidaknya ada dua kubu yang sudah memetakan jalan nasib BUMN di Indonesia. Kubu pertama adalah SBY-Boediono yang akan terus berupaya fokus dalam penyehatan BUMN dengan langkah privatisasi dan revitalisasi. Saat ini setidaknya sudah ada target 40 revitalisai BUMN, artinya kebijakan ini akan dilanjutkan ke arah peran swasta yang akan ditingkatkan. Sedangkan kubu kedua adalah dua pasangan lainnya yaitu JK-Wiranto dan Mega-Prabowo yang akan akan memfokuskan pada upaya BUMN sebagai agen pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan peran sebagai agen pemberi nilai tambah sumber daya alam nasional, dimana peran negara semakin diperkuat. "Kalau SBY melakukan deregulasi jadi peran pemerintah kecil," katanya saat dihubungi detikFinance, Senin (18/5/2009). Dari hal itu, Hendri mempertanyakan mau dikemanakan arah BUMN Indonesia nantinya setelah pemerintahan baru? Ia mecontohkan jika mengaca kepada negara singa Singapura, 75% penggerakan ekonomi di negara kecil itu ternyata ditopang oleh BUMN. Namun ia juga menekankan kubu Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto juga masih mungkin melakukan pelepasan saham BUMN ke publik (IPO) dengan skala terbatas. Hendri juga mengatakan saat ini tren penjualan strategic sales untuk BUMN skala kecil justru kemungkinan menjadi warna dari kebijakan pemerintah saat ini. "Cara pandangnya ada yang melihat BUMN sebagai pembangkit ekonomi dan penggerak ekonomi, pemerintah sekarang ini melihat dari sisi efisiensi dan sebagai sarang korupsi maka sebaiknya dilepas," katanya. Mengenai, posisi direksi terkait pergantian kepemimpinan pemerintahan, menurutnya tidak bisa dicampur adukan dengan arah kebijakan BUMN dengan perombakan direksi, namun yang pasti ia mengharapkan pergantian direksi BUMN harus orang-orang yang tepat dan terbaik. "Kalu soal direksi saya tidak mau mengomentari lebih jauh," kilahnya. (hen/lih)
