Re: [PPIBelgia] Wapres ke belgia??
Tunggu aja undangannya Agung, biasanya kita di undang kok... spt waktu kemarin Pak Hidayat (ketua MPR), saya diundang tapi tidak bisa hadir krn pemberitahuannya mepet sekali... Tio From: wahyudiAgung agung...@yahoo.com To: PPIBelgia@yahoogroups.com Sent: Thursday, January 29, 2009 8:44:43 AM Subject: [PPIBelgia] Wapres ke belgia?? Kira² student di undang ga nih?? --=--- Wapres Penuhi Undangan Kongres AS Kamis, 29 Januari 2009 | 01:07 WIB Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dijadwalkan berpidato di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat di Washington DC dengan tema ”Perdamaian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Judul pidatonya adalah ”Mengukir Perdamaian, Pengalaman Indonesia”. Pidato itu akan disampaikan Wapres di tengah rangkaian acara National Prayer Breakfast ke-57, di sela-sela kunjungan kerjanya selama 10 hari, yang dimulai 31 Januari hingga 9 Februari. Selain akan berkunjung ke AS, Wapres juga direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Belgia, dan Belanda. ”Ya, saya akan berpidato. Undangan itu sebenarnya sudah lama disampaikan, tetapi baru awal tahun ini bisa saya penuhi,” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Rabu (28/1) di Istana Wapres, Jakarta. Menurut Kalla, sebelum memenuhi undangan Kongres AS di Washington DC, ia akan menerima anugerah gelar doktor honoris causa di bidang perdamaian dari Universitas Soka, Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diterima karena upayanya dalam proses perundingan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005. Dari informasi yang diterima Kompas, presiden AS yang baru dilantik, Barack Hussein Obama, dan sejumlah tokoh AS serta tokoh dunia juga akan hadir. Kalla disebut-sebut hanya akan berjabatan tangan dengan Presiden Obama. Karena kesibukan pemimpin baru AS itu, Kalla tidak dijadwalkan secara khusus untuk melakukan pertemuan. Adapun pertemuan dengan Wapres AS Joe Biden hingga kini disebutkan masih terus diupayakan dapat dilakukan. Selanjutnya, Wapres dijadwalkan bertemu dan melakukan jamuan santap siang dengan gabungan pengusaha AS dan Indonesia (United States of America-Indonesia Society). Dari Negeri Paman Sam itu, Wapres yang akan didampingi Ny Mufidah Kalla akan terbang lagi ke Belgia. Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Putra Mahkota Kerajaan Belgia Philippe Leopold Marie, Wapres juga akan menerima tanda jasa yang disebut Commandeur De L’Ordre De Leopold. Tanda jasa itu diberikan atas jasanya dalam upaya meningkatkan hubungan Indonesia dengan Belgia. Seusai pemberian tanda jasa itu, Kalla akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Belgia Herman Van Rompuy. Sebelum kembali ke Jakarta, Wapres akan berkunjung ke Belanda untuk memenuhi undangan Pemerintah Belanda. (har) AGUNG WAHYUDI ---
Re: [PPIBelgia] Wapres ke belgia??
sekedar konfirmasi, wapres memang akan ke Belgia dan akan ada pertemuan dengan masyarakat. Namun yang mengundang dari Fungsi lain jadi saya tidak dapat mengetahui siapa saja yang akan diundang. Namun mengingat tempatnya terbatas, undangannya juga akan terbatas pula. Bayu. --- On Thu, 1/29/09, Setio Pramono hafidz...@yahoo.com wrote: From: Setio Pramono hafidz...@yahoo.com Subject: Re: [PPIBelgia] Wapres ke belgia?? To: PPIBelgia@yahoogroups.com Date: Thursday, January 29, 2009, 10:15 AM Tunggu aja undangannya Agung, biasanya kita di undang kok... spt waktu kemarin Pak Hidayat (ketua MPR), saya diundang tapi tidak bisa hadir krn pemberitahuannya mepet sekali... Tio From: wahyudiAgung agung...@yahoo. com To: ppibel...@yahoogrou ps.com Sent: Thursday, January 29, 2009 8:44:43 AM Subject: [PPIBelgia] Wapres ke belgia?? Kira² student di undang ga nih?? --=--- Wapres Penuhi Undangan Kongres AS Kamis, 29 Januari 2009 | 01:07 WIB Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dijadwalkan berpidato di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat di Washington DC dengan tema ”Perdamaian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Judul pidatonya adalah ”Mengukir Perdamaian, Pengalaman Indonesia”. Pidato itu akan disampaikan Wapres di tengah rangkaian acara National Prayer Breakfast ke-57, di sela-sela kunjungan kerjanya selama 10 hari, yang dimulai 31 Januari hingga 9 Februari. Selain akan berkunjung ke AS, Wapres juga direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Belgia, dan Belanda. ”Ya, saya akan berpidato. Undangan itu sebenarnya sudah lama disampaikan, tetapi baru awal tahun ini bisa saya penuhi,” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Rabu (28/1) di Istana Wapres, Jakarta. Menurut Kalla, sebelum memenuhi undangan Kongres AS di Washington DC, ia akan menerima anugerah gelar doktor honoris causa di bidang perdamaian dari Universitas Soka, Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diterima karena upayanya dalam proses perundingan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005. Dari informasi yang diterima Kompas, presiden AS yang baru dilantik, Barack Hussein Obama, dan sejumlah tokoh AS serta tokoh dunia juga akan hadir. Kalla disebut-sebut hanya akan berjabatan tangan dengan Presiden Obama. Karena kesibukan pemimpin baru AS itu, Kalla tidak dijadwalkan secara khusus untuk melakukan pertemuan. Adapun pertemuan dengan Wapres AS Joe Biden hingga kini disebutkan masih terus diupayakan dapat dilakukan. Selanjutnya, Wapres dijadwalkan bertemu dan melakukan jamuan santap siang dengan gabungan pengusaha AS dan Indonesia (United States of America-Indonesia Society). Dari Negeri Paman Sam itu, Wapres yang akan didampingi Ny Mufidah Kalla akan terbang lagi ke Belgia. Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Putra Mahkota Kerajaan Belgia Philippe Leopold Marie, Wapres juga akan menerima tanda jasa yang disebut Commandeur De L’Ordre De Leopold. Tanda jasa itu diberikan atas jasanya dalam upaya meningkatkan hubungan Indonesia dengan Belgia. Seusai pemberian tanda jasa itu, Kalla akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Belgia Herman Van Rompuy. Sebelum kembali ke Jakarta, Wapres akan berkunjung ke Belanda untuk memenuhi undangan Pemerintah Belanda. (har) AGUNG WAHYUDI ---
[PPIBelgia] Indonesia Hanya Terbitkan 8.000 Buku
http://www.kompas. com/read/ xml/2009/ 01/28/04025957/ Indonesia. Hanya.Terbitkan. 8.000.Buku JAKARTA, SELASA - Indonesia yang berpenduduk lebih dari 225 juta jiwa baru sanggup menerbitkan sekitar 8.000 judul buku per tahun. Jumlah ini sama dengan Malaysia yang berpenduduk sekitar 27 juta jiwa dan jauh di bawah Vietnam yang bisa mencapai 15.000 judul buku per tahun dengan jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa. Penerbitan buku berdasarkan data dari semua Toko Buku Gramedia baru mencapai sekitar 8.000 judul buku per tahun. Jumlah itu di bawah angka yang disebutkan Ikapi mencapai 10.000 judul buku per tahun, kata CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo pada acara pembukaan Kompas Gramedia Fair di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Hadir dalam pembukaan Kompas Gramedia Fair ke-22 yang dilaksanakan pada 28 Januari-1 Februari itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama, Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Henry Koenaifi, dan Direktur PT KIA Mobil Indonesia Hartanto Sukmono. Agung mengatakan, dari sejumlah riset soal jumlah penduduk yang mengunjungi toko buku atau yang suka membaca, jumlahnya hanya mencapai 12-15 persen. Karena itu, perubahan untuk mendorong minat baca perlu terus ditingkatkan. Kompas Gramedia, kata Agung, siap menyambut ledakan besar minat baca yang bisa ditumbuhkan di masyarakat melalui beragam media yang ada. Kehadiran Kompas Gramedia juga untuk memperluas wawasan dan membangun visi kebangsaan untuk membangun keunggulan. Fauzi Bowo mengatakan, Indonesia perlu mengatasi ketertinggalan dari segi minat baca dan jumlah penerbitan buku. Di Vietnam, harga buku dipastikan murah karena ada subsidi dari pemerintah. Buku-buku literatur sastra terkenal dunia dapat dibaca warga Vietnam dengan harga murah dan mudah didapat di toko buku. Selain pameran buku dan media, Kompas Gramedia Fair juga menyajikan lomba paduan suara TK-SD, diskusi buku, dan sejumlah kegiatan lain. Penyelenggaraan Kompas Gramedia Fair yang bernuansa hiburan dan pendidikan ini sekaligus untuk menyambut HUT ke-39 Toko Buku Gramedia yang sudah berjumlah 90 outlet di Tanah Air serta HUT ke-35 PT Gramedia Pustaka Utama. (ELN) -- Kind regards, Sulistiono Kertawacana http://sulistionokertawacana.blogspot.com/
[PPIBelgia] Ada Indikasi Kartel dalam Penetapan Harga Obat
Ada Indikasi Kartel dalam Penetapan Harga Obat [30/1/09] http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21054cl=Berita Harga obat di Indonesia masih mahal dibanding negara lain. KPPU mendesak pemerintah membuat regulasi batas atas harga obat di dalam negeri. Tak dapat dipungkiri, harga obat di dalam negeri masih tergolong mahal. Apalagi untuk kaum menengah ke bawah. Belum jelas, apa yang menyebabkan harga obat menjadi mahal. Tapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya temuan menarik. Hasil analisis sementara cukup mengejutkan. “Indikasi kartel sangat kuat di bisnis ini,” terang Wakil Ketua KPPU Didik Akhmadi dalam jumpa pers di kantor KPPU Jakarta, Kamis (29/01). Didik tak asal bicara. Hasil monitoring yang dilakukan KPPU selama ini menunjukan adanya kecenderungan pola distribusi (penyaluran) obat yang terintegrasi vertikal dari hulu sampai hilir. Artinya, kondisi ini telah diatur oleh satu pelaku usaha atau kelompok tertentu. “Termasuk kecenderungan terkonsentrasi, yakni mengerucut pada apotik tertentu yang terafiliasi dengan produsen obat,” jelas Didik. Teorinya, kata Didik, jika sebuah produk sudah terkonsentrasi di suatu pasar, seharusnya harganya bisa murah. Tapi yang terjadi di sini sebaliknya. Harga obat di tingkat konsumen justru mahal. Inilah masalahnya. Sepertihalnya Didik, Ketua KPPU Benny Pasaribu mensinyalir adanya praktek monopoli berupa penetapan harga obat secara tidak wajar. “Sangat kental nuansa oligopolistiknya dan berpotensi monopoli,” ujar Benny. Mengenai modusnya sendiri KPPU belum bisa memastikan, sebab komisi ini masih melakukan monitoring. Kesimpulan Analisis 1. Jalur distribusi produk farmasi pada umumnya diawali dari produsen menuju distributor utama, pedagang besar farmasi (PBF) selaku distributor daerah, sampai pada retailer yaitu apotik dan rumah sakit. 2. Produsen farmasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga jual sampai di tingkat pengecer. Sehingga iklim persaingan khususnya di jalur distribusi, dimana persaingan antara PBF dalam satu jalur distribusi (intrabrand) menjadi terbatas. 3. PBF yang memiliki jaringan distribusi dan logistik yang luas memiliki nilai tambah di mata produsen farmasi. 4. Beberapa produsen farmasi melakukan integrasi vertikal, khususnya forward integration melalui penguasaan terhadap PBF (bentuknya perjanjian jangka panjang) dan juga sampai di tingkat rumah sakit serta apotik. 5. Data mengenai struktur psar mengindikasikan adanya beberapa kelas terapi yang cenderung terkonsentrasi. Sumber: KPPU Yang jelas KPPU akan melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti masalah klasik ini. Pertama, akan memeriksa kebijakan pemerintah yang memungkinkan adanya liberalisasi harga obat, termasuk dugaan adanya regulasi yang membuat persaingan tidak sehat di industri farmasi. Kedua, menyelidiki prilaku pelaku usaha yang menyebabkan harga obat menjadi mahal. Dalam waktu dekat ini, KPPU juga berencana mengirimkan surat kepada produsen obat di seluruh Indonesia untuk mengklarifikasi hasil temuan komisi anti monopoli tersebut. KPPU dalam suratnya juga meminta produsen obat supaya menegakan persaingan yang sehat. “Jika tidak (dituruti), maka kami akan masuk kepada penegakan hukum dan bisa dijadikan kasus,” Benny mengultimatum. Masalahnya di Regulasi Selain itu, KPPU segera mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah terkait penetapan harga obat di dalam negeri. Antara lain pemerintah diminta membuat regulasi tentang harga eceran tertinggi atau batas atas harga obat. Kemudian pemerintah juga perlu menyusun kebijakan harga obat generik bermerek (branded generic). Selama ini, kata Didik, pemerintah tidak pernah mengatur harga obat generik bermerek, melainkan hanya mengatur liberalisasi harga eceran tertinggi (HET) dan kandungan obat. “Dalam waktu dekat Tim Monitoring akan mengeluarkan rekomendasi tersebut,” tandas Didik. Sekedar informasi, kajian yang dilakukan KPPU terhadap industri farmasi ini sebenarnya telah dilakukan sejak akhir 2007 silam. Kala itu, Ketua KPPU Mohammad Iqbal mengatakan tingginya harga obat bisa disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya adanya prilaku usaha yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat seperti kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. Kemudian adanya kebijakan pemerintah yang tidak pas. Iqbal menjelaskan dari indikasi awal memang terlihat adanya kebijakan pemerintah yang belum pas di industri farmasi. Kebijakan tersebut, kata dia, bisa mendorong timbulnya prilaku yang anti persaingan. “Harga yang tinggi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena harga yang tinggi nampak dari harga obat generik yang ditetapkan pemerintah dengan obat generik yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Bedanya-kan cuma nggak dikasih lebel. Masa harganya sudah lebih mahal tiga kali lipat,” katanya pria yang kini menjadi tersangka kasus suap tersebut. Departemen Kesehatan (Depkes) pernah menelurkan dua kebijakan penting bagi industri
