Re: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)

2009-06-14 Terurut Topik Ahmad Faizal
Hahahaha lanJutKan!!!

 
Salam,
Ichal






From: Furqon Azis 
To: PPIBelgia@yahoogroups.com
Sent: Sunday, June 14, 2009 3:20:09 PM
Subject: Re: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding 
GAM)





Terima kasih atas pencerahannya Bung IChal
jadi pemimpin itu memang harus "satu kata satu perbuatan"

Salam
-Utong-





From: Ahmad Faizal 
To: ppibel...@yahoogrou ps.com
Sent: Sunday, June 14, 2009 2:52:09 PM
Subject: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)


Tulisan in saya kutip dari Note FB teman kuliah yang lama kerja di Aceh
Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)
http://www.facebook .com/note. php?note_ id=90628129884&ref=nf

Today at 2:44pm
Sungguh mengherankan, setelah JK kampanye ke Aceh dan menelanjangi
betapa 'banci'-nya presiden kita, Sang Presiden dan tim-nya kebakaran
jenggot. Pak SBY yang bilang beliau ini ksatria, tidak akan membalas
hujatan dengan hujatan. Buktinya, Mega-Prabowo dibilang menghembuskan
angin surga, JK dibilang tidak etis karena dalam posisinya sebagai
wapres, berani nglunjak lewat statement-nya. Sebetulnya pesan SBY cuma
satu, Everybody, I am the president. Tidak ingatkah beliau, lima tahun
yang lalu, SBY juga menelikung Megawati, lebih parah dibanding JK yang
hanya adu mulut dengan SBY.

Buat yang lupa, SBY itu Menkopolkamnya Megawati (2001-2004). Betul
statemen JK, bahwa SBY-lah yang menetapkan status darurat untuk Aceh yg
sebetulnya sudah dihapus Wiranto saat menjabat Menkopolkam- nya Gus Dur.
Dalam kapasitas sebagai menkopolkam, awal 2004, megawati tahu bahwa SBY
akan maju melawannya dlm pilpres. SBY saja jengkel dan menganggap tidak
etis karena JK mencalonkan diri jadi presiden. Kalau apa yang dilakukan
JK padanya dianggap tidak etis, apa yang dilakukannya ke Mega 2004
tentu saja jauh lebih tidak etis. Tentu kita masih ingat juga, akhir
tahun lalu, ketika memperpanjang jabatan gubernur DIY untuk ngarso
dalem (Sultan HB X), SBY bilang: siapapun gubernur yang mau mencalonkan
presiden, kudu seijin beliau, bahkan disindir, orang yang sudah
diangkat kemudian lupa ke siapa yang mengangkatnya, yang seperti itu
hanya terjadi di dunia ketoprak. SBY memang lebih cerdik tahun 2004.
Supaya tidak perlu minta ijin ke Mega, dia meletakkan jabatan dulu
sebelum resmi mencalonkan jadi presiden.

Apa yang sebenarnya terjadi pada penghujung MoU Helsinki di detik-detik
yang paling menentukan itu? Tidak ada yang memungkiri, memang tanda
tangan JK-lah lewat fax yang menghiasi lembaran MOU, bukan tanda tangan
SBY. Kata tim SBY, presiden memang sudah memberi wewenang kepada
wapresnya untuk ngurusin MoU, tapi bos-nya tetap Sang presiden. Tim SBY
menambahkan lagi, itu dilakukan supaya wapres bukan sekedar ban serep.
Pak Presiden memang lucu, wapresnya selalu diberi kewenangan untuk
sesuatu yang sulit, sedangkan yang enteng, dimana SBY bisa tebar
pesona, ditangani sendiri. Singkatnya, di zaman SBY, wapres memang
bukan ban serep, tapi bemper untuk kebijakan-kebijakan yang tidak
populer.

Tanggal 29 Mei 2009, bada maghrib saya mendapat sms tak terduga: Dek,
Abang sedang di Bandung, on the way to restoran Gampoeng Aceh. Langsung
saja saya reply: I'll be there, in 20 minutes, Bang. Orang yang
meng-sms saya itu adalah Munawar Liza Zain, yang punya nickname
warzain, salah satu juru runding GAM di Helsinki yang sekarang mendapat
amanah sebagai walikota Sabang. Seingat saya, dialah satu-satunya orang
yang saya panggil 'Abang' tanpa diikuti nama di belakangnya. Banyak
sisi menarik dapat diceritakan tentang Abang. Tapi, yang saya ceritakan
sekarang adalah kesaksiannya tentang babak terakhir Helsinki.

Abang adalah alumni Gontor yang pernah menempuh studi di Al-Azhar,
Kairo. Tim RI di Helsinki diisi oleh orang Aceh (Sofyan Djalil), orang
Makassar (Hamid Awaluddin), dan orang Bali (maaf, I can't remember his
name), dan ada juga seorang alumni Gontor. Secara psikologis, tim ini
lebih menyejukkan dibanding jika orang-orang GAM harus berhadapan
dengan tim yang dimayoritasi orang Jawa. Perjanjian sendiri buka
diselenggarakan di kantor pemerintah, tapi di sebuah rumah yang
terpencil sehingga tidak mungkin kabur. Rumah itu terdiri atas dua
lantai. Delegasi Indonesia ditempatkan di lantai satu, sedangkan tim
GAM di lantai dua.

Hari terakhir bertepatan dengan hari Jumat. Materi perundingan 98%
sudah disepakati, kecuali tentang partai lokal. Hamid Awaluddin sebagai
pimpinan delegasi Indonesia mengajukan keberatan karena itu
bertentangan dengan hukum Indonesia. "Wah, Pak. Anda khan tahu kami ini
GAM. Masak iya kami harus nyoblos Golkar? Tidak ada ceritanya itu."
Karena alot, akhirnya kedua tim menyatakan tutup kedai alias perjanjian
batal saja. Tim GAM balik ke markasnya di lantai dua. Mereka
bersiap-siap untuk pulang hari berikutnya. Tiba-tiba, menjelang malam,
Hamid Awaluddin lari tergopoh-gopoh ke lantai dua berusaha untuk
mene

Re: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)

2009-06-14 Terurut Topik Furqon Azis
Terima kasih atas pencerahannya Bung IChal
jadi pemimpin itu memang harus "satu kata satu perbuatan"

Salam
-Utong-





From: Ahmad Faizal 
To: PPIBelgia@yahoogroups.com
Sent: Sunday, June 14, 2009 2:52:09 PM
Subject: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)





Tulisan in saya kutip dari Note FB teman kuliah yang lama kerja di Aceh
Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)
http://www.facebook .com/note. php?note_ id=90628129884&ref=nf

Today at 2:44pm
Sungguh mengherankan, setelah JK kampanye ke Aceh dan menelanjangi
betapa 'banci'-nya presiden kita, Sang Presiden dan tim-nya kebakaran
jenggot. Pak SBY yang bilang beliau ini ksatria, tidak akan membalas
hujatan dengan hujatan. Buktinya, Mega-Prabowo dibilang menghembuskan
angin surga, JK dibilang tidak etis karena dalam posisinya sebagai
wapres, berani nglunjak lewat statement-nya. Sebetulnya pesan SBY cuma
satu, Everybody, I am the president. Tidak ingatkah beliau, lima tahun
yang lalu, SBY juga menelikung Megawati, lebih parah dibanding JK yang
hanya adu mulut dengan SBY.

Buat yang lupa, SBY itu Menkopolkamnya Megawati (2001-2004). Betul
statemen JK, bahwa SBY-lah yang menetapkan status darurat untuk Aceh yg
sebetulnya sudah dihapus Wiranto saat menjabat Menkopolkam- nya Gus Dur.
Dalam kapasitas sebagai menkopolkam, awal 2004, megawati tahu bahwa SBY
akan maju melawannya dlm pilpres. SBY saja jengkel dan menganggap tidak
etis karena JK mencalonkan diri jadi presiden. Kalau apa yang dilakukan
JK padanya dianggap tidak etis, apa yang dilakukannya ke Mega 2004
tentu saja jauh lebih tidak etis. Tentu kita masih ingat juga, akhir
tahun lalu, ketika memperpanjang jabatan gubernur DIY untuk ngarso
dalem (Sultan HB X), SBY bilang: siapapun gubernur yang mau mencalonkan
presiden, kudu seijin beliau, bahkan disindir, orang yang sudah
diangkat kemudian lupa ke siapa yang mengangkatnya, yang seperti itu
hanya terjadi di dunia ketoprak. SBY memang lebih cerdik tahun 2004.
Supaya tidak perlu minta ijin ke Mega, dia meletakkan jabatan dulu
sebelum resmi mencalonkan jadi presiden.

Apa yang sebenarnya terjadi pada penghujung MoU Helsinki di detik-detik
yang paling menentukan itu? Tidak ada yang memungkiri, memang tanda
tangan JK-lah lewat fax yang menghiasi lembaran MOU, bukan tanda tangan
SBY. Kata tim SBY, presiden memang sudah memberi wewenang kepada
wapresnya untuk ngurusin MoU, tapi bos-nya tetap Sang presiden. Tim SBY
menambahkan lagi, itu dilakukan supaya wapres bukan sekedar ban serep.
Pak Presiden memang lucu, wapresnya selalu diberi kewenangan untuk
sesuatu yang sulit, sedangkan yang enteng, dimana SBY bisa tebar
pesona, ditangani sendiri. Singkatnya, di zaman SBY, wapres memang
bukan ban serep, tapi bemper untuk kebijakan-kebijakan yang tidak
populer.

Tanggal 29 Mei 2009, bada maghrib saya mendapat sms tak terduga: Dek,
Abang sedang di Bandung, on the way to restoran Gampoeng Aceh. Langsung
saja saya reply: I'll be there, in 20 minutes, Bang. Orang yang
meng-sms saya itu adalah Munawar Liza Zain, yang punya nickname
warzain, salah satu juru runding GAM di Helsinki yang sekarang mendapat
amanah sebagai walikota Sabang. Seingat saya, dialah satu-satunya orang
yang saya panggil 'Abang' tanpa diikuti nama di belakangnya. Banyak
sisi menarik dapat diceritakan tentang Abang. Tapi, yang saya ceritakan
sekarang adalah kesaksiannya tentang babak terakhir Helsinki.

Abang adalah alumni Gontor yang pernah menempuh studi di Al-Azhar,
Kairo. Tim RI di Helsinki diisi oleh orang Aceh (Sofyan Djalil), orang
Makassar (Hamid Awaluddin), dan orang Bali (maaf, I can't remember his
name), dan ada juga seorang alumni Gontor. Secara psikologis, tim ini
lebih menyejukkan dibanding jika orang-orang GAM harus berhadapan
dengan tim yang dimayoritasi orang Jawa. Perjanjian sendiri buka
diselenggarakan di kantor pemerintah, tapi di sebuah rumah yang
terpencil sehingga tidak mungkin kabur. Rumah itu terdiri atas dua
lantai. Delegasi Indonesia ditempatkan di lantai satu, sedangkan tim
GAM di lantai dua.

Hari terakhir bertepatan dengan hari Jumat. Materi perundingan 98%
sudah disepakati, kecuali tentang partai lokal. Hamid Awaluddin sebagai
pimpinan delegasi Indonesia mengajukan keberatan karena itu
bertentangan dengan hukum Indonesia. "Wah, Pak. Anda khan tahu kami ini
GAM. Masak iya kami harus nyoblos Golkar? Tidak ada ceritanya itu."
Karena alot, akhirnya kedua tim menyatakan tutup kedai alias perjanjian
batal saja. Tim GAM balik ke markasnya di lantai dua. Mereka
bersiap-siap untuk pulang hari berikutnya. Tiba-tiba, menjelang malam,
Hamid Awaluddin lari tergopoh-gopoh ke lantai dua berusaha untuk
menegosiasi kembali. Masing-masing tidak ada yang mengalah. Hamid
Awaluddin menelepon JK, ini harus bagaimana? *Kalau Anda bertanya
mengapa Pak Hamid tidak bertanya ke SBY, karena jawabannya sudah pasti
'tidak' atau tidak akan dijawab, atau dijaw

[PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)

2009-06-14 Terurut Topik Ahmad Faizal
Tulisan in saya kutip dari Note FB teman kuliah yang lama kerja di Aceh
Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)
http://www.facebook.com/note.php?note_id=90628129884&ref=nf

Today at 2:44pm
Sungguh mengherankan, setelah JK kampanye ke Aceh dan menelanjangi
betapa 'banci'-nya presiden kita, Sang Presiden dan tim-nya kebakaran
jenggot. Pak SBY yang bilang beliau ini ksatria, tidak akan membalas
hujatan dengan hujatan. Buktinya, Mega-Prabowo dibilang menghembuskan
angin surga, JK dibilang tidak etis karena dalam posisinya sebagai
wapres, berani nglunjak lewat statement-nya. Sebetulnya pesan SBY cuma
satu, Everybody, I am the president. Tidak ingatkah beliau, lima tahun
yang lalu, SBY juga menelikung Megawati, lebih parah dibanding JK yang
hanya adu mulut dengan SBY.

Buat yang lupa, SBY itu Menkopolkamnya Megawati (2001-2004). Betul
statemen JK, bahwa SBY-lah yang menetapkan status darurat untuk Aceh yg
sebetulnya sudah dihapus Wiranto saat menjabat Menkopolkam-nya Gus Dur.
Dalam kapasitas sebagai menkopolkam, awal 2004, megawati tahu bahwa SBY
akan maju melawannya dlm pilpres. SBY saja jengkel dan menganggap tidak
etis karena JK mencalonkan diri jadi presiden. Kalau apa yang dilakukan
JK padanya dianggap tidak etis, apa yang dilakukannya ke Mega 2004
tentu saja jauh lebih tidak etis. Tentu kita masih ingat juga, akhir
tahun lalu, ketika memperpanjang jabatan gubernur DIY untuk ngarso
dalem (Sultan HB X), SBY bilang: siapapun gubernur yang mau mencalonkan
presiden, kudu seijin beliau, bahkan disindir, orang yang sudah
diangkat kemudian lupa ke siapa yang mengangkatnya, yang seperti itu
hanya terjadi di dunia ketoprak. SBY memang lebih cerdik tahun 2004.
Supaya tidak perlu minta ijin ke Mega, dia meletakkan jabatan dulu
sebelum resmi mencalonkan jadi presiden.

Apa yang sebenarnya terjadi pada penghujung MoU Helsinki di detik-detik
yang paling menentukan itu? Tidak ada yang memungkiri, memang tanda
tangan JK-lah lewat fax yang menghiasi lembaran MOU, bukan tanda tangan
SBY. Kata tim SBY, presiden memang sudah memberi wewenang kepada
wapresnya untuk ngurusin MoU, tapi bos-nya tetap Sang presiden. Tim SBY
menambahkan lagi, itu dilakukan supaya wapres bukan sekedar ban serep.
Pak Presiden memang lucu, wapresnya selalu diberi kewenangan untuk
sesuatu yang sulit, sedangkan yang enteng, dimana SBY bisa tebar
pesona, ditangani sendiri. Singkatnya, di zaman SBY, wapres memang
bukan ban serep, tapi bemper untuk kebijakan-kebijakan yang tidak
populer.

Tanggal 29 Mei 2009, bada maghrib saya mendapat sms tak terduga: Dek,
Abang sedang di Bandung, on the way to restoran Gampoeng Aceh. Langsung
saja saya reply: I'll be there, in 20 minutes, Bang. Orang yang
meng-sms saya itu adalah Munawar Liza Zain, yang punya nickname
warzain, salah satu juru runding GAM di Helsinki yang sekarang mendapat
amanah sebagai walikota Sabang. Seingat saya, dialah satu-satunya orang
yang saya panggil 'Abang' tanpa diikuti nama di belakangnya. Banyak
sisi menarik dapat diceritakan tentang Abang. Tapi, yang saya ceritakan
sekarang adalah kesaksiannya tentang babak terakhir Helsinki.

Abang adalah alumni Gontor yang pernah menempuh studi di Al-Azhar,
Kairo. Tim RI di Helsinki diisi oleh orang Aceh (Sofyan Djalil), orang
Makassar (Hamid Awaluddin), dan orang Bali (maaf, I can't remember his
name), dan ada juga seorang alumni Gontor. Secara psikologis, tim ini
lebih menyejukkan dibanding jika orang-orang GAM harus berhadapan
dengan tim yang dimayoritasi orang Jawa. Perjanjian sendiri buka
diselenggarakan di kantor pemerintah, tapi di sebuah rumah yang
terpencil sehingga tidak mungkin kabur. Rumah itu terdiri atas dua
lantai. Delegasi Indonesia ditempatkan di lantai satu, sedangkan tim
GAM di lantai dua.

Hari terakhir bertepatan dengan hari Jumat. Materi perundingan 98%
sudah disepakati, kecuali tentang partai lokal. Hamid Awaluddin sebagai
pimpinan delegasi Indonesia mengajukan keberatan karena itu
bertentangan dengan hukum Indonesia. "Wah, Pak. Anda khan tahu kami ini
GAM. Masak iya kami harus nyoblos Golkar? Tidak ada ceritanya itu."
Karena alot, akhirnya kedua tim menyatakan tutup kedai alias perjanjian
batal saja. Tim GAM balik ke markasnya di lantai dua. Mereka
bersiap-siap untuk pulang hari berikutnya. Tiba-tiba, menjelang malam,
Hamid Awaluddin lari tergopoh-gopoh ke lantai dua berusaha untuk
menegosiasi kembali. Masing-masing tidak ada yang mengalah. Hamid
Awaluddin menelepon JK, ini harus bagaimana? *Kalau Anda bertanya
mengapa Pak Hamid tidak bertanya ke SBY, karena jawabannya sudah pasti
'tidak' atau tidak akan dijawab, atau dijawab tapi lama, padahal
pertaruhannya besar karena kalau malam itu tidak diselesaikan,
perjanjian batal* Lain cerita kalau bertanyanya ke JK. Pak JK minta
waktu (dan boleh jadi, itu karena JK mengajak istrinya membaca Yasin 10
kali dulu). Akhirnya, jam 2 dinihari, Pak JK bilang: tandatangani saja
itu apa mau mereka. AKhirnya, tanda tangan JK-lah yang di-fax.

Selesai perundingan itu, dua alumni Gon