>
>
>Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi tak ahli
>dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok sok ngomong
>lah.. malah bikin kacau dan menjadi tertawaan..bicaralah pd keahlian anda aja..
>
>Wah inilah salah satu arogansi akademis (yang mengklaim diri sebagai
>intelektual Indonesia... hehehe). Kayaknya profesor2 gw di KU Lueven enggak
>ada yang se-arogan ini, seakan2 berkata ... GW YANG BENER YANG LAIN TOLOL,
>JADI JANGAN BANYAK BACOT... hehehe
>
>
>________________________________
>From: Setio Pramono <hafidz...@yahoo.com>
>To: PPIBelgia@yahoogroups.com
>Sent: Monday, April 13, 2009 11:54:47 AM
>Subject: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?
>
>
> Anis Anis...... udah lah jangan menangis........ sapinya sudah masuk kandang
> nggak bakan hilang... kasian nanti sapinya ikut menangis... hik hik hik
>Dear all,
>Mengenai masalah DPT..mungkin berikut ada uraian singkat dari seorang
>statistician di Jkt.
>Salam,
>Tio
>
>
>LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?
>
>Catatan Pembuka: Sebagai org yg selama 25 thun mendedikasikan
>hidupnya di dunia pendataan, terpanggil untuk ikut sumbang saran.Saya
>amati baik kawan2 pengamat maupun kawan2 PEWAWNCARA DI TV/MEDIA MASSA
>(umumnya, tidak semua) memperlihatkan keterbatasan PEMAHAMAN TERHDAP
>KONSEP, DEFINISI DEMOGRAFIS DAN MANJEMEN PENDATAAN sehingga baik
>pendapat maupun pertanyaan terkait DPT seperti, maaf ya,terkesan agak
>kurang substansial,cenderung periferal dan beberapa di antaranya kurang
>relevan dipersoalkan untuk tayangan TV yg mahal biayanya, dan yg lebih
>berbahaya: bisa menyesatkan pemahaman publik). Mudah2an tulisan ini ada
>manfaatnya:
>
>Beberapa minggu lalu sy telah menulis tentang Data dPT di note
>sy..bagaimana spektrum kelemahannya dan mengapa kelemahn itu terjadi.
>Sekarang, karena bertambah meruncingnya masalah ini, sy mencoba sumbang
>pemahaman tentang bagaimana dan siapa yg paling bertanggungjawb atas
>kelemahan yg ada?
>
>Depdagri bertugas untuk mengupdate data penduduk hasil P4B 2004.
>Kompetensi teknis demografi dan manejemen pendatan minimalis. Depdagri
>hanya mempercayakan ke aparat desa/RT/Rw untuk membuat laporan
>perubahan demografis (fertilitas, mortalitas dan mutasi penduduk). Ini
>jelas akan gagal.Karena, hanya aparat yg telah terbiasa dengan kultur
>pencatatan ketiga komponen peubah demogrfis tersebutlah yg akan mampu
>melakukan updating secara bik. Dan untuk Asia saja baru Israel, Taiwan
>dan Jepang yg mampu melakukan registerasi penduduk secra baik.
>Selebihnya, data dasar kependudukan hanya diperoleh dari Sensus.
>
>Data yg diupdate secara minimalis tersebut, kemudian diserahkan ke KPU
>untuk dilakukan verifikasi kembali sebelum menjadi yg kita sebut sbg
>DPT. Baik updating berkesinambungan oleh Depdagri maupun verifikasi
>oleh KPU sebetulnya dilakukan oleh orang yang itu-itu juga yaitu
>petugas/aparat desa/kelurahan/RT/RW yg secara teknis (terkait konsep
>definisi demografis) memiliki penguasan yg sangat minimalis.
>
>Mereka tidak tahu, secara teknis, kapan seseorng yg pindah dicatat,
>atau tidak perlu dicatat.Mereka juga tidak terbiasa untuk melakukan
>penyesuian cepat terhadap mutasi vertikal konsekuensi dari proses
>nuptialitas (kawin dan cerai) dll. Ini semua krn kita mengingkari satu
>tahapan penting dlm proses pendataan bahwa semua petugas pendata harus
>terlebih dahulu melalui proses pelatihan untuk memahami konsep definisi
>secara maksimal dan seragam di semua derah. Ini yg kita abaikan dan
>sepelekan selama ini.
>
>Proses pengingkaran prosedur teknis ini, inilah yg telah menghasilkan
>data untuk pilkades/pilkada dan Pemilu. Jadi data yang bermsalah ini
>sebetulnya telah digunakan untuk pilkada yg menghasilkan
>Bupati/Walikota dan para Kepala Desa. Untk kepentingan Pemilu
>legislatif sekarang ini, data ini pula, setelah dilakukan sedikit
>penyesuaian, yg dijadikan sebgai DPT.
>
>Keterbtasan dari sisi teknis ini,kemungkinan diperburuk oleh adanya
>kepentingan pihak pihak tertentu yg sifatnya non teknis (dan ini di
>luar keahlian/kompetensi saya)
>
>KPU adalah penanggungjawab verifikasi..yg melaksanakan verifikasi, sy
>ulangi ..adalah aparat desa yg menjadi petugs dan berkoordinasi dengan
>kades/lurah setempat. terkait tuding menuding /kisruh data DPT saat
>ini, lalu siapa yg paling berkontribusi terhadap rendahnya mutu data
>DPT?
>
>Dalam pemahaman saya, penyebabnya ada di tingkat desa..dan semua desa
>ada di bawah/bawahan langsung dari Bupati/Walikota, dan Bupti Walikota
>yg ada dan juga para kepala desa didominasi oleh 2 (dua) partai besar
>yang selama ini mendominasi (Bupati / Walikota/ para Kades didominasi
>oleh 2 partai tersebut).
>
>Atas dasar kenyataan ini, jika kita terpksa mempersoalkan hasil pemilu
>terkait DPT, perlu kita kaji lagi, partai mana yg paling dirugikan
>dengn amburadulnya DPT.. Menurut hemat saya: Partai DEMOKRAT lah yg
>paling dirugikan. Karena mereka selama ini sebagai partai kecil, dan
>hampir tidak memiliki kekuasaan pd Bupati/Walikota dan Kades (yg
>didominasi oleh 2 partai). Yang paling diuntungkan, secara teoritis,
>adalah PDIP dan GOLKAR..serta PKS, karena merekalah yg
>memiliki/menguasai para kades/bupati/walikota...KP
>U hanyalah penerima hasil dari aparat yang ada di bawah..(walau tanggung jawab
>mutu DPT pada KPU lho..jangan cuci tangan)
>
>Atas dasar hal-hal yg telah disebutkan..Jika ada partai yg sekarang
>TERIAK akan mutu data DPT, apa tak "tawadhu' sejenak, merenung
>dulu..jangn sampai di mata mereka yg memahami manajemen pendatan DPT,
>kelak kita dianggap: "Maling Berteriak Maling"..Apa tidak lebih baik
>kita terima saja hasil ini sebgai konsekuensi dari amburadulnya wajah
>kita SEMUA. dan kalau ada ketidakbenaran..kita gunakan jalur hukum,
>tanpa terkesan akan mendistorsikan hasil PEMILU...
>
>Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi
>tak ahli dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok
>sok ngomong lah.. malah bikin kacau dan menjadi tertawaan..bicaralah pd
>keahlian anda aja..
>
>salam teramat manis...
>Jousairi Hasbullah (Social Statistician)
>
>
>
>
