Refleksi : DPR tidak percaya Ditjen pajak, tetapi apakah rakyat percaya DPR?
http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=18060 elasa, 8 Juni 2010 EKONOMI DPR: Ditjen Pajak Sulit Dipercaya JAKARTA (LampostOnline): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal (Pajak) Pajak dituding melakukan kebohongan publik. Demikian yang tersaji dari perkataan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI terkait pemaparan angka faktur fiktif Permata Hijau Sawit (PHS) yang terus-menerus berubah. "Kemarin saat pemaparan dengan kami, pajak Permata Hijau Sawit (PHS) yang bermasalah Rp90 miliar, lalu jadi Rp140 miliar. Sekarang Rp 190 miliar. Dulu saat Menkeu Sri Mulyani disampaikan Rp300 miliar, ini mana yang bisa dipercaya. Ini siaran pers yang saya punya, ditandatangani oleh Harry Soeratin," tegas Ketua Panja Perpajakan Malchias Markus Mekeng seusai mendengarkan pemaparan Dirjen Pajak terhadap kasus PHS, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7-6). Dari keterangan Melky, Ditjen Pajak dituding tidak melakukan pemeriksaan sesuai standar prosedur pemeriksaan. Bukan hanya Melky, sapaan Ketua Panja Perpajakan, yang kesal atas pemaparan yang terus berbeda-beda tersebut. Politisi dari Fraksi PPP Maiasyak Johan dan Arif Budimanta, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, turut ambil bicara terkait berbeda-bedanya data yang diberikan Dirjen Pajak tersebut. Anggota Panja, Arif Budimanta, menyatakan, Ditjen Pajak sulit dipercaya. "Ini menandakan kinerja direktoratnya tidak akurat, jadi sulit untuk bisa dipercaya," tegasnya. Tjiptarjo menjelaskan, angka-angka itu bisa saja berubah karena penyelidikannya belum selesai. "PHS masih proses pemeriksaan, maka angka-angka itu bisa berubah-ubah," jawabnya. KC/YNI/ [Non-text portions of this message have been removed]
