From: Erabarufm <erabar...@gmail.com>
Date: Wednesday, February 24, 2010, 12:20 PM
Kepada :
Yth. Teman-teman Media
Info terkini berkaitan dengan kasus Radio Erabaru FM di Batam. Perkembangan
terkini adalah bahwa Radio Erabaru FM mendapat SURAT PERINGATAN dari Balai
Monitoring (Balmon) Spektrum frekwensi Radio Kelas II Batam, bernomor No. 85/
II.c/ BII-BTM/ II/ 2010, tertanggal 15 Februari 2010, yang berisi perintah
menghentikan kegiatan (off air).
Berkaitan dengan surat tersebut maka pihak Radio Erabaru FM di Batam dan LBH
Pers sebagai kuasa hukum, mengadakan Konferensi Pers di kantor Radio Erabaru,
Jl. Borobudur D1, Komplek Palm Hill, Bukit Senyum, Batam, pada Senin, 22
Februari 2010.
Berikut tanggapan Radio Erabaru terhadap surat perintah untuk Off Air.
Terlampir pula foto-foto tentang Radio Erabaru Batam. Jika berkenan, mohon bisa
dimuat di media anda. Terima kasih.
Intimidasi Terhadap Radio Erabaru, Perjelas Dugaan Intervensi Pemerintah
Komunis China
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Radio Erabaru melakukan kunjungan ke
instansi terkait sehubungan dengan kasus perijinan yang saat ini telah
terdaftar di Mahkamah Agung, pada Senin (22/2). Instansi tersebut adalah Balai
Monitoring (Balmon) Spektrum frekwensi Radio Kelas II Batam dan Koordinator
Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Kepri. Hal ini
dilakukan sebagai respon atas turunnya surat peringatan dari Balmon No. 85/
II.c/ BII-BTM/ II/ 2010, tertanggal 15 Februari 2010, yang berisi perintah
menghentikan kegiatan (off air).
Di kedua instansi tersebut pihak Radio Erabaru melalui kuasa hukumnya, LBH Pers
menyampaikan surat tanggapan. Disinyalir surat tersebut merupakan bagian dari
intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Komunis China sebagai upaya
menghilangkan eksistensi siaran Radio Erabaru.
Selain itu digelar pula konferensi pers yang dihadiri oleh para wartawan lokal
maupun nasional, pada pukul 14.00 WIB di kantor Radio Erabaru, Jl. Borobudur
D1, Palm Hill, Bukit Senyum, Batam. Hadir Raymond Tan, Direktur Erabaru dan
Sholeh Ali dari LBH Pers selaku kuasa hukum Radio Erabaru.
Dijelaskan oleh Sholeh Ali bahwa surat tersebut merupakan bentuk intimidasi dan
semakin memperjelas adanya intervensi dari pemerintah komunis China melalui
Kedubesnya.
“Tidak ada yang salah dengan siaran Radio Erabaru. Jadi pasti ada faktor lain
yang mendorong upaya penutupan radio ini. Jelas bahwa ini adalah rentetan
intervensi dari Kedubes China yang telah mereka lakukan sejak 3 tahun lalu,”
katanya.
Menengok kembali bahwa permintaan ditutupnya Radio Erabaru yang bernaung di
bawah PT. Radio Suara Harapan Semesta terjadi beberapa saat setelah pemerintah
China dengan resmi mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2007 silam.
Tidak hanya sekedar mendatangi, Kedubes China juga memberikan surat yang
berisikan permintaan dengan tegas untuk menghentikan siaran Radio Erabaru di
Batam, karena memberitakan penganiayaan aktivis Falun Gong di China. Surat
tersebut ditembuskan kepada beberapa lembaga negara, seperti Departemen Luar
Negeri, Badan Intelejen Negara (BIN), Departemen Komunikasi dan Informatika,
dan Departemen Dalam Negeri Indonesia.
“Ada intervensi dari Kedubes China karena pemberitaan tentang pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM) di China. Sebagai radio yang profesional Radio Erabaru
selalu memberitakan semua berita penting baik di dalam maupun luar negeri,
apalagi peristiwa pelanggaran kejahatan, tidak mengenal batas wilayah, karena
adalah tugas radio siaran dalam rangka penegakan hukum dan penegakan HAM,”
katanya.
Sementara Raymond Tan menyatakan bahwa Radio Erabaru sebagai media berhak
menyiarkan pelanggaran HAM yang terjadi dimanapun termasuk di China. Apalagi di
China pelanggaran HAM marak terjadi hingga saat ini. Sebut saja misalnya
penindasan terhadap kaum muslim Uighur, konflik Tibet, pengekangan pers,
penganiayaan praktisi Falun Gong yang tidak bersalah dan pelanggaran HAM
lainnya. Apalagi belakangan ditemukan fakta adanya tranplantasi organ tubuh
ilegal dari praktisi Falun Gong yang diambil hidup-hidup di China yang masih
terjadi hingga detik ini.
“Kejahatan kemanusian terbesar ini harus diketahui oleh siapapun. Pemerintah
Komunis China takut kejahatannya terungkap, maka mereka berusaha dengan cara
apapun membungkam media yang menyiarkannya, termasuk Radio Erabaru,” katanya.
Surat Cacat Hukum
Terkait dengan adanya surat peringatan dari Balmon Batam, ditegaskan oleh
Sholeh Ali, sangat disayangkan surat dari Balai Monitoring Spektrum frekwensi
Radio Kelas II Batam tersebut, dikarenakan perkara Radio Erabaru ini masih
dalam proses pengadilan. Terlebih lagi surat Balmon tersebut sudah merupakan
bentuk intimidasi, karena sejak awal Radio Erabaru selalu mematuhi aturan yang
ada.
“Surat tersebut adalah cacat hukum, karena selama persidangan sebelumnya tidak
ada bukti yang menyatakan bahwa Radio Erabaru telah melanggar hukum dan hingga
saat ini masih diproses di MA, belum ada putusan,” kata Sholeh Ali.
Setelah Radio Erabaru melakukan banding, proses peradilan masih berproses di
Mahkamah Agung (Kasasi) setelah didaftarkan pada November 2009 lalu. Saat ini
belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrakh van gewidje). Ini
berarti bahwa belum ada putusan yang mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga
sudah semestinya semua pihak haruslah menghargai proses hukum, karena ciri khas
negara hukum.
“Menghargai penegakan hukum adalah suatu kewajiban bagi setiap orang atau
pejabat di instansi baik pemerintah maupun swasta. Mengingat bahwa kasus Radio
Erabaru belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka tindakan yang mendahului
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah tindakan tidak
etis dan tidak berdasarkan hukum. Putusan pengadilan adalah yang tertinggi,
pihak manapun termasuk pemerintah tidak bisa main hakim sendiri. Putusan ada di
pengadilan,” jelas Sholeh Ali.
Ia berharap MA dalam mengambil keputusan nantinya tidak mendapat intimidasi
dari pihak manapun, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar adil.
Terhadap bentuk-bentuk intimidasi, ketidakadilan yang dialami Radio Erabaru, ia
meminta dengan sangat kepada semua pihak yang terkait dengan proses kasus hukum
Radio Erabaru agar taat pada aturan hukum dan menahan diri, menghargai proses
peradilan serta tidak main hakim sendiri agar tercipta negara hukum yang
benar-benar bermakna di mata masyarakat.
Dukungan Dari Dunia Internasional
Kasus Radio Erabaru yang bergulir sejak 2007 silam ini, saat ini telah mendapat
perhatian luas dari dunia internasional. Setelah sebelumnya pada Desember 2009,
pihak Radio Erabaru mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI, Susilo
Bambang Yudhoyono, kemudian diikuti oleh beberapa kalangan dari internasional
mengirimkan surat dukungan.
Perhatian tersebut diantaranya dari European Parliament (Parlemen Eropa) yang
mengirimkan surat kepada Presiden RI tertanggal 2 Februari 2010, ditandatangani
lima anggotanya. Isinya meminta Presiden RI untuk memberi perhatian terhadap
kasus Radio Erabaru di Batam agar tetap on air. Sebelumnya Edward Mc Millan
Scott, Vice Presiden European Parliament, mengirim surat serupa kepada Presiden
RI, dari Brussel, Belgia tertanggal 13 Januari 2010.
Selain itu David Kilgour, mantan menteri luar negeri Kanada mengirimkan juga
surat dukungan untuk Radio Erabaru ke Presiden RI. Kilgour adalah salah satu
penerima penghargaan internasional HAM tahunan di Bern dari Masyarakat
Internasional Swiss untuk HAM, pada Januari 2010 lalu. Penghargaan diberikan
atas laporan investigasinya berjudul “Bloody Harvest,” yang berisikan
penyelidikan terhadap tuduhan perampasan organ praktisi Falun Gong di China.
(rp)
Radio Erabaru FM
Jl. Borobudur D1, Komplek Palm Hill, Bukit Senyum, Batam
Telp : 0778 426 929
Hp. 0811 774 938 (Raymond Tan)
Email : erabar...@gmail.com
www.erabarufm.com
--
Radio Erabaru FM Batam
Jl. Borobudur D1, Komplek Palm Hill, Bukit Senyum, Batam
Phone : 0778 426929
email : erabar...@gmail.com
www.erabarufm.com
[Non-text portions of this message have been removed]
