Pernyataan Sikap
Kekerasan, Wajah Pengurus Negara dalam Politik Ruang
Kasus yang terjadi di Koja Tanjung Priok Jakarta Utara (Rabu, 14 April 2010),
merupakan satu dari sekian banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia
dengan berbagai politik kepentingannya. Sebelum peristiwa yang terjadi di
Priok, berbagai kasus penggusuran dengan menggunakan kekerasan kerap terjadi di
berbagai kota di Indonesia, dan korbannya kebanyakan adalah orang-orang miskin
yang selama ini tidak memiliki akses dan control terhadap ruang hidupnya (ruang
ekonomi, ruang social maupun ruang budaya) masyarakat dengan mengatasnamakan
penataan ruang.
Politik tata ruang di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta
sarat dengan pertarungan kepentingan. Selama ini penataan ruang di Indonesia
didominasi oleh kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan
rakyat lainnya, apalagi kalau bukan kepentingan yang memiliki kekuatan baik
secara ekonomi yang diwakili oleh pemilik modal maupun kekuatan politik yang
dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui alat-alat kekuasannya seperti
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Belakangan di banyak tempat dalam kasus
penertiban dan penggusuran permukiman dan tempat mencari makan warga miskin,
Satpol PP menjadi aktor utama dan menampilkan watak dan prilaku yang bercorak
militeristik.
Penataan ruang, seharusnya juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua orang,
khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini tidak memiliki akses dan kontrol
yang cukup terhadap proses pembangunan perkotaan. Penataan ruang kota saat ini
masih diskriminatif bagi kelompok rentan seperti kelompok miskin kota. Politik
penataan ruang tidak memberikan penghormatan (to respect), perlindungan (to
protect) dan pemenuhan (to fullfil) terhadap ruang hidup warga negaranya,
orang-orang miskin yang selama ini telah memberikan subsidi kepada negara
melalui cara bertahan hidup mereka dengan bekerja di sektor informal seperti
menjadi pedagang asongan, pengamen dan lain-lain yang sesungguhnya sedang
membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
Kekerasan dan premanisme bahkan tidak dibenarkan dengan alasan apapun, karena
ketika kekerasan digunakan sebagai pemegang kendali dalam pengelolaan kota,
maka jarak antara pengurus negara dan rakyat yang mengalami krisis akan semakin
jauh, bahkan berada di ruang yang saling berbeda.
Melihat Fakta-Fakta tersebut, Sarekat Hijau Indonesia menyatakan sikap sebagai
berikut:
Negara menghentikan praktek-praktek kekerasan dan tindakan diskriminatif dalam
politik penataan ruangnya
Menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas ruang hidupnya secara ekonomi,
politik, social dan budaya yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia
Membubarkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini selama ini hanya menjadi
alat untuk melanggengkan kekuasaan dan pemilik modal
Contact person:
1. Koesnadi Wirasapoetra (Sekretaris Jendral) : 081288044608
2. Khalisah Khalid (Biro Politik & Ekonomi): 0813 111 87498
PIMPINAN PUSAT SAREKAT HIJAU INDONESIA
Jl. Jatipadang Raya No. 5 Rt. 004 Rw. 03 Kel. Jatipadang Pasar Minggu Jakarta
Selatan
Telp/Fax +62217806692. Mobile Phone: 081288044608 e-mail ;
sarekathijauindone...@gmail.com. Web: www.sarekathijauindonesia.org
[Non-text portions of this message have been removed]
