Saya heran kenapa kesannya KPK hanya mencecar kasus korupsi kecil saja bahkan mungkin remang2 seperti kasus dana DKP senilai rp 14 milyar yang tercatat rapi (tidak lazim untuk kasus korupsi) dan mengalir ke LSM, wartawan, ormas, dsb.
Sebagai contoh, Amien menerima dana rp 200 juta sementara capres 2004 lainnya banyak yang menolak atau bungkam. Yang aneh adalah pasangan Wiranto/Solahuddin Wahid. Wiranto menolak menerima sementara Solahuddin mengakui. Penyelidikan wartawan menunjukkan hampir semua Capres menerima dana dari sumber fiktif termasuk SBY dan Megawati. Jadi kalau mau adil, jika Amien dipenjara, semuanya juga harus dipenjara. Cuma apa kerugiannya tidak lebih besar ? Sementara kasus KLBI/BLBI yang merugikan negara sekitar rp 600 trilyun lebih nyaris tidak diusut tuntas. Padahal jika KPK mengusut hal ini, manfaatnya jauh lebih besar bagi bangsa. Nampaknya KPK perlu belajar membuat prioritas kasus mana yang harus diusut lebih dulu. First thing first. Memang kasus pemerintah memberi dana untuk Parpol itu sudah jadi budaya di zaman Orba dan merupakan kelaziman. Seorang pengamat politik juga bilang bahwa korupsi itu merupakan alat survival parpol. Bagaimana pun juga perlu uang untuk buat bendera/spanduk2 dan bayar orang untuk memasangnya, dsb. Untuk menghentikan itu perlu dibuat aturan main yang jelas. Jika perlu parpol dibubarkan karena merupakan satu sumber korupsi dan calon pemimpin cukup berasal dari independen yang diusulkan berjenjang dari rt/rw, kelurahan, dsb. BBCIndonesia.com | Ungkapan Pendapat | Haruskah dana DKP diusut? Sejumlah mantan calon presiden dalam pilpres tahun 2004 dituduh menerima dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. www.bbc.co.uk/indonesian/forum/story/2007/05/070526_dkp_fund.shtml - 26k - 4 Jun 2007 - Tembolok - Laman sejenis Media Indonesia Online Yuddy Chrisnandi manambahkan, hal luar biasa yang menjadi concern para anggota DPR lintas fraksi itu, bukan hanya menyangkut dana asing tetapi juga dana DKP ... www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134335 - 20k - Tembolok - Laman sejenis Media Indonesia Online Menurut Gayus, laporan ICW menyebut delapan anggota DPR yang menerima aliran dana DKP. Mereka antara lain, Awal Kusumah (Rp15 juta), Slamet Effendy Yusuf ... www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134177 - 25k - Tembolok - Laman sejenis [ Lihat hasil penelusuran lain dari www.media-indonesia.com ] ANTARA News :: Jusuf Kalla : Partai Golkar Bersih Dari Dana DKP Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Jusuf Kalla, menegaskan partainya sama sekali tidak menerima kucuran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan ... www.antara.co.id/arc/2007/6/2/jusuf-kalla--partai-golkar-bersih-dari-dana-dkp/ - 20k - Tembolok - Laman sejenis ANTARA News :: Muslimat NU Siap Kembalikan Dana DKP Rp30 Juta Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Muslimat NU siap mengembalikan dana sumbangan dari Departemen ... www.antara.co.id/arc/2007/5/26/muslimat-nu-siap-kembalikan-dana-dkp-rp30-juta/ - 20k - Tembolok - Laman sejenis [ Lihat hasil penelusuran lain dari www.antara.co.id ] Tempointeraktif.com - Megawati Bungkam Soal Dana DKP Seperti diberitakan sebelumnya, Megawati disebut-sebut ikut menikmati dana DKP untuk kepentingan pribadi seperti pembelian kain batik Selain itu, ... www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2007/05/31/brk,20070531-101028,id.html - 40k - Tembolok - Laman sejenis Tempointeraktif.com - Wakil Presiden Minta Perselisihan Soal Dana ... Wakil Presiden Minta Perselisihan Soal Dana DKP Tak Diperpanjang Sabtu, 26 Mei 2007 | 19:15 WIB. TEMPO Interaktif, Denpasar: Wakil Presiden Jusuf Kalla ... www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/26/brk,20070526-100702,id.html - 42k - 4 Jun 2007 - Tembolok - Laman sejenis [ Lihat hasil penelusuran lain dari www.tempointeraktif.com ] Metro TV Online Rabu, 30 Mei 2007 18:35 WIB. PKS MEMBANTAH MENERIMA DANA DKP ... tidak pernah menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dari Menteri ... www.metrotvnews.com/berita.asp?id=39611 - 31k - Tembolok - Laman sejenis Metro TV Online Aliran dana DKP lebih banyak digunakan untuk para politisi. ... Saksi lain, Bambang Dwi Hartoyo, turut membenarkan adanya dana DKP yang disimpan dalam ... www.metrotvnews.com/berita.asp?id=39609 - 33k - Tembolok - Laman sejenis [ Lihat hasil penelusuran lain dari www.metrotvnews.com ] Wapres Minta Masalah Dana DKP tidak Diperlebar - KOMPAS CYBER MEDIA "Pengungkapan masalah dana DKP yang disalurkan kepada calon presiden sebaiknya difokuskan di pengadilan, sehingga bangsa Indonesia bisa lebih fokus ke ... www.kompas.co.id/ver1/Nasional/0705/26/173604.htm http://www.antara.co.id/arc/2007/5/31/klarifikasi-dana-dkp-amien-rais-datangi-kpk/ 31/05/07 13:28 Klarifikasi Dana DKP, Amien Rais Datangi KPK Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum DPP PAN, Amien Rais, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa ia menerima aliran dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dari Rokhmin Dahuri. Mengenakan busana batik berwarna coklat, Amien yang merupakan calon presiden pada pilpres tahun 2004 tiba di Gedung KPK, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis, pada pukul 13.50 WIB. Amien yang didampingi oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, tampak membawa map bewarna coklat. Amien berjanji akan memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan KPK. Pada Rabu, 30 Mei 2007, Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, mengatakan KPK akan mengundang Amien Rais dan mantan cawapres Salahuddin Wahid, untuk diminta klarifikasinya atas pernyataan yang mereka lontarkan tentang penerimaan dana DKP. Menurut Ruki, Amien dan Gus Solah perlu didengar keterangannya oleh KPK agar tidak terjadi kesimpangsiuran atas pernyataan yang mereka lontarkan di luar persidangan. KPK, lanjut Ruki, selanjutnya akan mempelajari penjelasan kedua tokoh, apakah penerimaan dana yang diperoleh dari DKP itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi atau perbuatan yang terkait dengan pelanggaran UU No 23 Tahun 2003 tentang Pilpres. Hanya Amien Rais dan Gus Solah yang mengaku menerima dana DKP dari seluruh calon presiden dan calon wakil presiden yang disebut oleh saksi di pengadilan tipikor menerima dana tersebut. Amien mengaku menerima aliran dana DKP langsung dari Rokhmin Dahuri senilai Rp200 juta yang digunakan untuk biaya iklan kampanye Pilpres 2004. Saat menerima uang itu, Amien mengemukakan ia tidak tahu sumber dana yang diserahkan oleh Rokhmin. Menanggapi pengakuan mantan Ketua Umum DPP-PAN Amien Rais yang menerima dana DKP senilai Rp200 juta langsung dari mantan Menteri Rokhmin Dahuri untuk kepentingan kampanye Pilpres 2004, dan kesediannya dihukum untuk penerimaan itu, Ruki mengatakan ia sendiri bisa memahami nuansa hati Amien Rais. "Kita jangan bicara soal dihukum dululah. Saya sendiri bisa merasakan nuansa hati Pak Amien ketika dia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah uang hasil korupsi," tuturnya. Ruki menyatakan keyakinannya, bahwa Amien pasti tidak akan menerima uang ini apabila mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengetahui asal-usul uang tersebut. "Saya tahu, kalau Pak Amien tahu bahwa itu bukan barang halal, pasti dia tolak. Saya tahu bagaimana beliau," ujarnya. (*) Copyright © 2007 ANTARA === Ingin berdiskusi mengenai masalah ekonomi di Indonesia? Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] ____________________________________________________________________________________ Sucker-punch spam with award-winning protection. Try the free Yahoo! Mail Beta. http://advision.webevents.yahoo.com/mailbeta/features_spam.html
