http://www.mediaindonesia.com/read/2010/06/06/149256/70/13/Listrik-Gratis-untuk-Rakyat


Listrik Gratis untuk Rakyat? 
Rabu, 16 Juni 2010 00:00 WIB  

SEBUAH gagasan tentang bagaimana rakyat miskin mendapatkan pasokan listrik 
tiba-tiba mengemuka. Dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, 
pekan lalu, Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan 
kepada anggota dewan untuk menggratiskan listrik bagi rakyat miskin. 

Ide dasarnya adalah dengan subsidi silang. Pelanggan miskin yang dikategorikan 
sebagai konsumen 450 VA disubsidi pelanggan yang lebih mampu, yakni pengguna 
listrik di atas 450 VA. Mereka akan dikenai penaikan tarif dasar listrik (TDL) 
antara 5% dan 10%. 

Ide yang mengejutkan itu disambut pro-kontra. Yang pro menilai jalan pemikiran 
Dahlan itu sudah benar dan layak didukung menjadi kebijakan. 

Yang kontra berpendapat menggratiskan listrik bukan kebijakan yang mendidik. 
Karena itu, langkah tersebut tidak perlu diambil. 

Yang terjadi kemudian adalah sebelum ide itu menjadi usulan yang lebih serius, 
Dahlan secara mengejutkan menarik kembali ide itu, kemarin. 

Usulan Dahlan menggratiskan listrik bagi pelanggan miskin dan kemudian 
menariknya kembali menunjukkan PLN dan pemerintah tidak siap dengan konsep 
distribusi penaikan TDL yang realistis. Semestinya, sebelum melontarkan 
gagasan, PLN dan pemerintah mematangkannya terlebih dahulu. Bukan asal 
melontarkan wacana yang sensasional. 

Usulan menggratiskan listrik itu sudah ditarik, tetapi persoalan kelistrikan di 
Indonesia tetap saja ruwet sejak dahulu. Dari tahun ke tahun PLN selalu 
berkutat dengan urusan lama yang selalu muncul kembali, yaitu bagaimana agar 
pemerintah dan DPR setuju menaikkan TDL. 

Tahun ini, bersama DPR, pemerintah sudah menetapkan penaikan tarif listrik 
sebesar 10%. Yang belum jelas adalah bagaimana penaikan 10% itu akan 
didistribusikan ke setiap kategori pelanggan. 

Problem utama sesungguhnya adalah bagaimana PLN mampu menaikkan kinerjanya 
dalam menyuplai pasokan listrik, menurunkan level inefisiensi, dan menjadi 
perusahaan yang sehat. 

Dirut PLN boleh saja terus berganti wajah, tapi dari tahun ke tahun hal itu 
tidak pernah berhasil dicapai PLN. Pemadaman masih kerap terjadi. 

Wilayah yang belum tersentuh listrik tetap luas. Dan PLN selalu rugi setiap 
tahun. Karena itu, sebelum menaikkan tarif listrik, PLN semestinya 
menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumahnya. Kurangi atau bila mungkin 
tiadakan sama sekali pemadaman listrik, hentikan inefisiensi yang bermuara 
korupsi, dan benahi manajemen pasokan listrik secara lebih antisipatif sehingga 
krisis kelistrikan bisa dijauhkan atau bahkan dihindarkan. 

Subsidi yang terus dikurangi setiap tahun yang berimplikasi pada penaikan tarif 
listrik hanya dapat dipahami bila PLN mengimbanginya dengan keseriusan dalam 
memberikan layanan kepada pelanggan. 

Rakyat sudah paham bahwa negara kewalahan mengatur subsidi di bidang 
kelistrikan. Karena itu, jangan memberikan harapan kosong yang memperkeruh 
situasi. 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke