http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010022201161046
Senin, 22 Februari 2010
OPINI
Menekan Laju Penghancuran di Area Tambang
Ansel Alaman
Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UGM
Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur adalah tiga
dari 20 kabupaten di NTT, terletak di Flores Barat, dengan wilayah yang luas.
Ketiga kabupaten yang luas seluruhnya satu setengah kali Pulau Bali itu,
memiliki potensi andalan di bidang pertanian antara 55%--70%. Struktur
pertanian memang masih timpang karena didominasi pangan khususnya beras, selain
jagung dan ubi-ubian. Komoditas perdagangan yang menonjol ialah kopi, kakao,
cengkeh, kemiri dan lain.
Komoditas-komuditas ini belum cukup dikembangkan secara diversifikasi
atau pola intensifikasi lain. Pemda malah membidik sumber ekonomi baru yang
eksklusif, yakni pertambangan. Sejak tahun 2005 Pemkab Manggarai, misalnya,
telah mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada 11 dari 17 perusahaan yang
melamar, dengan dasar legal pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Minerba). Pasal 37 UU itu mengatur kewenangan bupati/wali
kota untuk memberi izin usaha, apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)
berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
Sejak 2005, dua dari 11 perusahaan yang mengantongi izin Pemkab Manggarai
ialah PT Sumber Jaya Asia, bekerja sama dengan PT Istindo Mitra Perdana,
mengeksploitasi pertambangan di kawasan hutan lindung Kecamatan Reok
(Manggarai), dan PT Arumbai Mangabekti telah mengeksplotasi pertambangan biji
besi di Kecamatan Lambaleda, sekarang Kabupaten Manggarai Timur. Sedang
perusahaan lain lagi mengeksploitasi tambang di Manggarai Barat, yang semua
mendapat tentangan masyarakat setempat.
Penghancuran
Persoalan pokok yang membuat banyak pihak menolak eksploitasi tambang di
daerah tandus seperti NTT adalah penghancuran lingkungan dan matra sosial.
Tambang besar di Manggarai ada dalam wilayah hutan lindung, dengan reklamasi
yang amburadul memaksa Menhut saat itu, M.S. Kaban gerah dan kemudian
memerintahkan untuk membekukan usaha di wilayah tambang Reo. Warga mengakui
mata air tercemar, limbahnya dibuang begitu saja merusak tanaman dan ekosistem
sekitar hutan. Rakyat tidak dilibatkan dalam perencanaan khususnya menyangkut
hak, nilai-nilai dan lingkungan mereka, tetapi malah "dipaksa" menerima, jika
tidak mau dipukul polisi.
Perusahaan memperlakukan warga sekitar sebagai kuli di tanah mereka
sendiri sebagai pekerja kasar, sementara tenaga skill adalah orang-orang luar
(Jawa) atau asing yang didatangkan langsung dari China atau Korea. Upah sangat
rendah, kesehatan dan keselamatan kerja tidak diperhatikan. Penataan hubungan
industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, tidak mendapat perhatian. Perusahaan tidak
peduli hak buruh membentuk serikat pekerja yang dilindungi UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Anak-anak sekolah sekitar wilayah pertembangan sering
mengeluh sesak napas akibat debu-debu, dan penyakit kulit.
Selain itu, interaksi kosmologik penduduk dengan tanah semakin pupus.
Tanah bagi masyarakat agraris tidak lagi dipandang secara co-existen dengan
manusia karena berubah menjadi lembaran rupiah. Transaksi moral sosial berubah
menjadi capital transaction yang tidak mengubah posisi tawar petani. Celakanya,
dana untuk reklamasi seharusnya bernilai ratusan juta malah miliaran per tahun,
hanya diberikan Rp25 juta kepada Pemkab. Lebih buruk lagi, sumbangan untuk PAD
dari sektor ini (perlu dikonfirmasi) hanya Rp83 juta per tahun, bentuk
penghambaan ekonomi dan penggadaian nasionalisme kita.
Perubahan Paradigma
Mineral dalam perut bumi adalah aset negara untuk kesejahteraan rakyat,
tidak terbantahkan. Persoalannya, apa itu skala prioritas dan sesuai dengan
perinsip daerah otonom sesuai Pasal 1 angka 5, UU No. 32/2004, yang
pengelolaannya berdasarkan aspirasi rakyat? Haruskah pertambangan di daerah
pertanian, dieksploitasi sekarang?
Alat bantu selisik kita ialah pendekatan fungsional berciri Parsonian
(dipelopori Talcot Parson) yang membenarkan adanya stratifikasi sosial dalam
masyarakat, tidak terkecuali dalam konteks pertanian. Menurut dia, kita perlu
memberi posisi tepat untuk penguatan fungsi-fungsi. Orang/kelompok yang
menempati posisi itu harus memiliki kompetensi. Sementara pendekatan struktural
menempatkan individu/komunitas sebagai aktor perubahan sosial. Antropolog
Claude Levi-Strauss memelopori relasi sosial individu dengan kekuasaan (bdk
George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Sociological Theory, 2004).
Artinya, jika secara kualitatif rakyat belum disiapkan, mereka akan
menjadi "alat produksi" yang pada akhirnya menyebabkan--meminjam analisis Marx,
terjadi "alienasi diri dari produksi" yang dipaksakan. Kalau secara teknis
industrial mereka belum siap bahkan cendrung menjadi "korban/victim", haruskah
kita memaksakan tambang itu, atas dalih menerapkan Pasal 33 UUD 1945 tentang
bumi, air, dan kekayaam alam yang terkandung di bumi Indonesia dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?
Eko-politik
Jika tidak, mengapa tidak sebaiknya kita melakukan terobosan teknologi
pertanian, yang memungkinkan demokrasi lokal dan kualitas partisipasi rakyat,
karena sesuai dengan potensi dan nilai berbasis lingkungan (ekologi). Inilah
langkah eko-politik lokal yang serius diperhatikan: Pertama, agregasi
kepentingan politik. Sebagai "wakil rakyat" hasil pilihan langsung, kebijakan
harus mendapatkan kesepakatan daerah. DPRD dan bupati/wabup harus menghadirkan
wakil lembaga agama, lembaga pendidikan, LSM, pers, suku/ adat, dalam sebuah
rembug daerah merencanakan makro pembangunan kabupaten/kota. Kedua, bentuk tim
kajian untuk memastikan bidang dan langkah operasional, apakah pertanian atau
pertambangan dengan segala keuntungan dan kerugiannya dan diprediksi keuntungan
maksimal dengan menekan kerugian seminimal mungkin.
Ketiga, memastikan bentuk partisipasi masyarakat secara konkret.
Misalnya, jika fokus pada pertanian, disepakti sektor riil berdasarkan potensi
sebagian besar warga. Tetapi jika tambang yang menjadi prioritas, antisipasi
apa saja yang dibuat agar hak-hak warga, nilai budaya dan ekologik, biaya-biaya
dan satuan harga serta upah kerja untuk rakyat dengan standardisasi yang tepat
sesuai jenis pekerjaan. Keempat, sumber dana dianggarkan/ dialokasikan dalam
APBD, melalui dana perimbangan, pinjaman, BPHATB/bagi hasil dan lainnya.
Demikian pun penentuan pelaksana/perusahaan disepakati dengan memperhatikan
rekam jejaknya selama ini.
Semua kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Perda jenis galian A atau
B, serta keputusan bupati sebagai instrumen operasionalnya. Semua langkah ini
disampaikan dan dikontrol oleh publik: pers, audit oleh akuntan independen.
[Non-text portions of this message have been removed]
