Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat
http://fprsatumei.wordpress.com
“Provokasi Politik Murahan Rejim SBY-JK untuk Mengalihkan Isu Kenaikan Harga
BBM dan Meredam Kebangkitan Gerakan Massa”
Salam Demokrasi!
Pada tanggal 1 Juni 2008, terjadi peristiwa kekerasan yang dialami Aliansi
Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang tengah
memperingati Hari Kelahiran Pancasila oleh Komando Laskar Islam yang
berafiliasi ke Front Pembela Islam (FPI).
Buntut dari itu semua, muncul reaksi yang mengarah pada potensi konflik
horizontal antar masyarakat—terutama dari kalangan pengikut Nahdiyin—dengan
pendukung FPI. Selain itu ada juga tuntutan untuk membubarkan FPI sebagai ormas
yang dinilai sering melakukan tindakan anarkis atas nama penegakan ajaran
Islam. Sementara persoalan yang menjadi dasar munculnya Insiden Monas yaitu
mengenai Pembubaran Ahmadiyah (SKB 3 Menteri) akan diputuskan pemerintah pada
akhir Juni ini.
Lantas, bagaimana sesungguhnya kita menyikapi perkembangan ini? Benarkah
persoalan ini semata-mata menyangkut pembubaran Ahmadiyah dan FPI? Sekedar
kecaman atas kekerasan yang tidak tepat dilakukan dalam membangun iklim
demokrasi dan pluralisme di Indonesia atau seperti apa?
Provokasi Politik untuk Mengalihkan Isu Kenaikan BBM guna Menimbulkan Konflik
Meluas di Kalangan Masyarakat
Insiden Monas terjadi di tengah berlangsungnya aksi protes masyarakat menuntut
pembatalan kenaikan harga BBM yang dilakukan rejim SBY-Kalla. Waktu itu, Istana
dan sekitarnya berlangsung aksi protes yang dilakukan oleh massa Front
Perjuangan Rakyat (FPR), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembebasan
Nasional (FPN).
Terlepas dari argumen masing-masing pihak baik AKKBB dan FPI tentang siapa yang
saling mendahului hingga terjadinya insiden tersebut, ada hal penting yang
perlu kita simak lebih mendalam dari insiden ini. Insiden ini berlangsung di
tengah masih gencarnya protes masyarakat menentang kebijakan rejim SBY-JK
menaikkan harga BBM. Dalam sekejap, kita bisa melihat bagaimana televisi, media
cetak dan media massa lainnya mengupas habis soal insiden ini. Kupasan tentang
kenaikan harga BBM dan berbagai soal di seputarnya, perlahan-lahan hanya
sekilas muncul dalam pemberitaan media massa.
Unsur praktek pembiaran dari pemerintah SBY-JK bisa juga terlihat dari keamanan
atas aksi AKKBB yang bisa dinilai tidak seketat dan setanggap dalam pengamanan
aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM. Kesan aparat kepolisian membiarkan
itu sangat jelas terlihat betapa leluasanya tindak kekerasan yang kemudian
membuat laskar FPI begitu leluasa memukul massa AKKBB. Hal seperti ini bukan
pertama kali dilakukan oleh pemerintah, dalam hal-hal konflik yang berpotensi
bagi terjadi konflik horizontal antar masyarakat, aparat cenderung berdiam diri
dan kemudian seolah-olah seperti “koboi” yang muncul untuk menyelesaikan
persoalan yang terjadi.
Pemerintah SBY-JK pun bersikap tarik ulur atas soal-soal yang terkait dengan
masalah Insiden Monas mulai dari persoalan pengusutan pelaku (seperti Komandan
Laskar Munarman yang tengah menjadi DPO), pembubaran FPI, hingga masalah SKB 3
Menteri. Hingga beberapa soal yang muncul di tengah masyarakat atas dampak
kenaikan harga BBM, tidak menjadi perhatian dari masyarakat
Selain itu, akibat provokasi murahan dari pemerintah tersebut telah memicu
pertentangan yang muncul antara kaum Nahdiyin dan pendukung FPI, dengan
demikian akan membuat massa Nahdiyin dan FPI yang secara mayoritas juga terkena
imbas dari kenaikan harga BBM saling berkonflik dan bukannya mengarahkan
kegelisahannya untuk menentang kebijakan SBY-Kalla yang menaikkan harga BBM dan
sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Sayangnya, pemuka-pemuka dari Nahdiyin
dan FPI termakan akan provokasi ini murahan dari pemerintah SBY-JK ini.
Upaya Rejim SBY-Kalla Meredam Kebangkitan Gerakan Massa
Pelajaran lain dari insiden Monas yang bisa kita petik sesungguhnya adalah
upaya rejim SBY-Kalla untuk meredam kebangkitan gerakan massa yang sesungguhnya
memiliki tendensi bagi bahaya fasisme di Indonesia layaknya masa kekuasaan
rejim fasis boneka imperialis Soeharto.
Sebagai negeri yang berada di bawah dominasi imperialis pimpinan Amerika
Serikat (AS) yang justru telah berkembang menjadi negara fasis yang
menggunankan terorisme negara (state terorisme) atas nama misi penyelamatan
dunia dari bahaya terorisme, kedudukan pemerintahan atau rejim yang berkuasa
juga akan mencerminkan watak dari tuannya tersebut. Dan Insiden Monas semakin
menjelaskan hal tersebut
Sebagaimana disinggung di atas bahwa kenaikan harga BBM yang dilakukan
pemerintahan SBY-Kalla telah mendapatkan protes dan memunculkan kebangkitan
gerakan massa yang begitu meluas dari gerakan rakyat di Indonesia, terutama
yang dimotori oleh gerakan pemuda-mahasiswa. Selain itu, berbagai organisasi
massa dari berbagai kolompok, aliran dan warna politik bermunculan menentang
kebijakan yang anti rakyat tersebut.
Dalam situasi ini, rejim SBY-Kalla melakukan beberapa upaya meredam kebangkitan
gerakan massa tersebut, mulai dari pendiskreditan atas aksi-aksi mahasiswa yang
dinilai anarkhis seperti kasus Unas hingga mengumbar propanganda tentang
aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM ditunggangi sejumlah elit politik
hingga cara paling halus dengan menyuap rakyat melalu Bantuan Khusus Mahasiswa
(BKM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun upaya-upaya ini sendiri tidak
mampu meredam aksi-aksi massa rakyat termasuk mahasiswa untuk membatalkan
kenaikan harga BBM. Juga BKM dan BLT yang tidak juga memecahka beban ekonomi
rakyat akibat kenaikan harga BBM.
Karena gejolak politik ini tidak mampu diredam, SBY-Kalla terlihat panik dan
melakukan provokasi politik melalui insiden Monas. Buntut dari itu muncul
wacana untuk menertibkan ormas-ormas yang dianggap mengganggu ketertiban umum
dan kekuasaan pemerintah yang ada. Dalam titik ini, jika pun pemerintah
akhirnya membubarkan FPI, efek dominonya juga pasti akan dirasakan oleh
kalangan ormas-ormas lainnya yang karena kebijakan anti rakyat pemerintah
SBY-Kalla, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan berbagai protes atas
kebijakan-kebijakan tersebut.
Di sisi lain, karena aksi-aksi massa dianggap bisa memicu timbulnya gangguan
bagi ketertiban umum dalam kacamata pemerintah SBY-Kalla, sangat terbuka
potensi bagi rejim untuk menindas aksi-aksi massa rakyat yang secara tulus dan
mulia memperjuangkan kepentingan rakyat. Intinya, provokasi dari insiden Monas
akan memiliki kecendrungan bagi pemberangusan organisasi-organisasi massa
progresif dan militan, serta menindas aksi-aksi massa rakyat secara luas.
Situasi ini akan semakin menajadi-jadi jika pemerintah tidak tegas dan tarik
ulur dalam penyelesaian insiden Monas. Dan ini membuka kembali lembaran kita
akan peristiwa seperti Tragedi 27 Juli (Kudatuli) 1996.
Artinya, Insiden Monas adalah preseden buruk bagi demokratisasi di Indonesia.
Rejim SBY-Kalla adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas ini semua.
Dengan demikian juga, gerakan massa di Indonesia perlu mencermati hal ini
dengan jeli dan teliti, sehingga juga tidak terprovokasi oleh tindakan rejim
SBY-Kalla yang tujuannya adalah untuk meredam kebangkitan gerakan massa secara
luas di Indonesia. Rejim SBY-Kalla sesungguhnya tengah mendorong situasi
politik ke arah depolitisasi dan deorganisasi untuk menciptakan lautan massa
mengambang (floating mass) guna mengamankan kepentingan politik utamanya di
tahun 2009 nanti, ketika Pemilu kaum borjuasi berlangsung di negeri ini.
Berdasarkan hal tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikapnya :
1. Mengecam Keras Insiden Monas 1 Juni 2008 dan Mendesak Kasus Tersebut Di usut
Tuntas
2. Pemerintah SBY-Kalla melalui Kepolisian RI (Polri) adalah pihak yang paling
bertanggung jawab atas terjadinya Insiden Monas
3. Meminta seluruh lapisan masyarakat dan gerakan massa tidak terpancing atas
provokasi politik yang bisa berpotensi bagi lahirnya konflik horizontal yang
merugikan rakyat sendiri.
4. Terus Perkuat Persatuan di Kalangan Rakyat, utamanya Buruh danTani serta
klas/sektor/golongan lainnya (Pemuda, Mahasiswa, Perempuan, Nelayan, Pedagang
Kecil, Pegawai Rendahan, Sopir Angkot, dsb) dan Kobarkan Terus Perjuangan
Menuntut Pembatalan Kenaikan Harga BBM dan Penurunan Harga Sembako Melawan
Rejim Boneka Imperialis AS dan Anti Rakyat SBY-Kalla
Demikian Pandangan dan Sikap FPR atas Insiden Monas, 1 Juni 2008. Perkuat
Persatuan Buruh dan Tani Bersama Rakyat Tertindas Lainnya Melawan Rejim Anti
Rakyat SBY-Kalla! Terima Kasih.
Jakarta, 6 Juni 2008
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Solidaritas untuk ASKUM Lombok
Bebaskan 2 Sopir Angkutan Umum ASKUM Lombok! Berikan Subsidi Bagi Transportasi
Angkutan Umum!
Batalkan Kenaikan Harga BBM !
Salam Demokrasi!
Kenaikan Harga BBM telah membuat gejolak dan keresahan yang semakin
menjadi-jadi di tengah himpitan kehidupan ekonomi yang semakin akut. Itu pula
yang dialami oleh Sopir angkutan Umum di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Belum lama ini (29/5) 2 (dua) orang anggota Asosiasi Sopir Angkuta Umum (ASKUM)
Lombok ditahan Polres Lombok Timur sebagai buntut dari aksi sopir angkutan umum
mendesak pemerintah dan dinas perhubungan setempat untuk memberikan subsidi BBM
dan suku cadang bagi transportasi angkutan umum, penyesuaian tariff angkutan
umum dan masalah trayek bis.
Aksi sopir angkutan umum yang terabung dalam ASKUM Lombok ini juga sejak awal
menuntut penolakan kenaikan harga BBM sebelum harga BBM dinaikkan pada 24 Mei
2008, karena kenaikan harga BBM bisa membawa beban yang lebih berat bagi sopir
angkutan umum. Bahkan setelah harga BBM dinaikkan, tidak ada upaya lebih
konkret dari pemerintah SBY-JK hingga pemerintah NTB menyangkut tuntutan sopir
angkutan umum, karena jika harga dinaikkan semena-mena bisa berdampak pada
sepinnya pemina angkutan umum, sementara beban seperti setoran dan onderdil
semakin meningkat.
Penangkapan yang terjadi terhadap 2 (dua) sopir angkutan umum yang terlibat
dalam aksi ASKUM yang dituding melakukan perusakan atas bis angkutan AKDP non
ekonomis sesungguhnya adalah upaya pemerintah setempat untuk meredam perjuangan
massa sopir angkutan umum di Lombok.
Jika kita melihat lebih jauh kenapa gejolak di kalangan Sopir angkutan umum
saat ini meluas, tidak lain karena ulah pemerintah SBY-Kalla sendiri yang
menetapkan kenaikan harga BBM dengan dalih mahalnya harga minyak dunia. Toh
saat ini pun ketika harga minyak dunia berada di bawah level 125 dollar
AS/barrel, pemerintah pun tidak ada niat menurunkan harga BBM. Sehingga sekali
lagi, dalih dengan alasan kenaikan harga BBM dunia hanya bualan politik rejim
SBY-Kalla yang tujuannya sesungguhnya untuk melayani kepentigan kaum imperialis
dan antek-anteknya di dalam negeri yang memonopoli sumber-sumber migas di
Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap :
1. Menuntut Pembebasan 2 (dua) Sopir Angkutan Umum ASKUM Lombok yang ditahan
Polres Lombok Timur
2. Berikan Subsidi Bagi Transportasi Kendaraan Umum
3. Batalkan Kenaikan Harga BBM
4. Turunkan Harga Barang Kebutuhan Pokok Rakyat
Demikian Pernyataan sikap ini kami buat. Perkuat Persatuan Buruh dan Tani
Beserta Rakyat Tertindas Indonesia Lainnya, Melawan Rejim Anti Rakyat
SBY-Kalla. Maju Terus Perjuangan Massa Rakyat Indonesia Melawan Imperialisme,
Feodalisme dan Kapitlaisme Birokrat!
Jakarta, 6 Juni 2008
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
