Bahkan negara maju seperti AS, Eropa Barat, dan Jepang yang dikatakan kapitalis pun sering melindungi pasar dalam negerinya jika mereka kurang mampu bersaing.
Sebagai contoh untuk pasar Tekstil AS memberikan quota/batas maksimal ekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Begitu pula mereka masih melindungi pertanian mereka dari produk pertanian dari negara2 luar. Cuma di Indonesia saja sebagian ekonom neoliberalisnya terlalu berpihak kepada negara2 asing sehingga tak peduli lagi jika pasar kita kemasukan barang impor yang murah sehingga menganggur. Harap kita ingat, murahnya beras di luar negeri misalnya itu bukan hanya karena beras di sana murah. Tapi daripada membusuk di gudang karena berlebih, lebih baik dijual ke LN termasuk Indonesia. Oleh karena itu tak heran jika beras Bulog sering bulukan dan berkutu karena lama di gudang. --- [EMAIL PROTECTED] wrote: > Cemas memang Bung, tetapi what can we do? mas al, > peace. > Dalam pola pasar bebas yang sejalan dengan > globalisasi ekonomi > > sekarang ini, maka masuknya barang impor merupakan > hal yang wajar > > dan tidak boleh dibendung, bukan? Akibatnya > masuknya barang impor > > dari RRC dan India (yang dibuat oleh tenaga buruh > yang murah di > > bawah standar kebutuhan hidup mereka!) menjadi > momok yang akan terus > > menjerat leher rakyat kecil dan mengusaha lokal > bangsa kita. > > > > Tentulah sebagian besar dari yang akan diPHK itu > punya keluarga, > > bukan? Ada isteri atau suami ditambah anak-anak. > Jadi, berapa > > jumlahnya? > > > > Rupanya jumlah yang tergolong hidup di dalam > kemiskinan dan > > kemungkinan juga di bawah garis kemiskinan akan > bertambah terus di > > negeri kita. Masihkah kita harus bertahan ikut > arus pasar bebas > > model Kapitalisme Neo-Liberal ini? > > > > > > Silahkan baca kutipan dari TEM ini: > > > > > > > > > http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/01/14/brk,20070114- > > 91224,id.html > > > > 1,4 Juta Pekerja Terancam PHK > > Minggu, 14 Januari 2007 | 00:07 WIB > > > > > > > > TEMPO Interaktif, Medan:Hasil studi Konfederasi > Serikat Pekerja > > Seluruh Indonesia (KSPSI) menyebutkan, sekitar 1,4 > juta pekerja pada > > industri tekstil-garmen serta kehutanan dan > perkebunan terancam > > menganggur tahun ini. Penyebab PHK pada perusahaan > tekstil dan > > garmen karena penurunan produksi yang drastis > sejak setahun terakhir > > akibat mesin tekstil yang dimiliki perusahaan > tekstil dan garmen > > berumur tua. > > > > Selain penurunan produksi, membanjirnya tekstil > murah Cina dan India > > memukul industri tekstil dalam negeri,ditambah > menjamurnya pakaian > > bekas yang terus menyerbu pasar, menambah > terpuruknya produksi > > tekstil Indonesia yang berujung PHK massal. > > > > "Tahun lalu saja anggota SPSI yang bekerja pada > pabrik tekstil dan > > garmen terkena PHK 800 ribu pekerja," kata Ketua > DPP KSPSI Syukur > > Sarto kepada Tempo, Sabtu (13/1), di sela > persiapan kunjungan Wakil > > Presiden Jusuf Kallla di Kabupaten Serdang > Bedagai. > > > > Ancaman kehilangan pekerjaan bukan hanya > membayangi pekerja > > tekstil.Pekerja di sektor kehutanan dan perkebunan > pun,ujar Syukur > > turut terancam PHK. > > Penyebabnya karena penegakan hukum dibidang > kehutanan berimbas pada > > kekhawatiran sejumlah pengusaha perkayuan. > > "Dari 13 perusahaan pemegang izin hak pengelolaan > hutan di Sumatera > > Utara seluruhnya telah tutup.Dampaknya 25 ribu > pekerja kehilangan > > mata pencaharian,"ujar Syukur. > > > > Setali tiga uang, Syukur menjelaskan kondisi > perusahan perkebunan > > sawit di Kalimantan. "Perkebunan sawit di > Kalimantan tinggal separuh > > saja yang masih sehat produksinya dan mampu > menghidupi pekerja. > > Akibat birokrasi yang berbelit-belit dan ongkos > per-izinan yang > > mahal,pengusaha yang ingin memperluas lahan > terganjal," katanya. > > > > Pemerintah pun, ujar Syukur kurang memperhatikan > usaha skala kecil > > yang digiat masyarakat. Seharusnya, katanya untuk > mengurangi > > penganguran terbuka akibat PHK, regulasi perbankan > mempermudah usaha > > mikro mendapat kredit karena sektor ril belum juga > tumbuh. > > > > Serikat pekerja sejak tahun lalu,katanya sudah > mengusulkan kepada > > Presiden agar membuka akses kredit bagi usaha > kecil untuk membantu > > korban PHK, namun hingga sekarang perbankan belum > sepenuh hati > > mengucurkan kredit kecil bagi pekerja. > > > > Selain itu, SPSI mendesak pemerintah dan polisi > mengakhiri segala > > bentuk pungutan liar dengan dalih biaya tak > terduga yang dibebankan > > kepada pengusaha yang menyebabkan perusahaan > gulung tikar. "Dari > > studi SPSI di sejumlah kota di Jawa, Sumatera dan > Kalimantan, biaya > > tambahan yang harus dibayar pengusaha berkisar > 30-33 persen dari > > harga pokok penjualan," katanya. > > > > SAHAT SIMATUPANG > > > > > > > > > > > > === Ingin belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits? Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] http://www.media-islam.or.id ____________________________________________________________________________________ TV dinner still cooling? Check out "Tonight's Picks" on Yahoo! TV. http://tv.yahoo.com/
