*PP NO 2/2008*
*Penyewaan Hutan Lindung Berbahaya*
Kamis, 21 Februari 2008 | 02:42 WIB
Jakarta, Kompas - Penyewaan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan,
seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 sangat
membahayakan dari sisi konservasi. Selain itu, peraturan pemerintah
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Pasal 38 Ayat 4 yang melarang melakukan penambangan terbuka di
kawasan hutan lindung. Adapun di Pasal 19 Ayat 2 dinyatakan, perubahan
peruntukan kawasan hutan harus dengan persetujuan DPR.
Demikian pernyataan sejumlah akademisi, anggota DPR, dan penggiat
lingkungan yang dimintai komentar, Rabu (20/2), seputar keluarnya
Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan
untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Dalam PP
tersebut diizinkan alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung dengan
tarif sewa sangat murah.
”Sangat picik kalau menganggap nilai ekonomi lebih besar daripada jasa
lingkungan. Apa arti semua ini bila dikaitkan dengan Indonesia sebagai
tuan rumah Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim,” kata Wakil Ketua
Komisi VII DPR, sekaligus mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sonny
Keraf.
Anggota Komisi IV DPR (membidangi kehutanan), Ganjar Pranowo, mengaku
tidak memahami maksud dan semangat di balik PP itu. Apalagi bila tarif
sewanya sangat murah.
Pengajar kehutanan pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,
Agus Setyarso, menilai, penetapan kebijakan pemerintah tanpa didasari
pertimbangan audit sumber daya alam dan standar praktik terbaik
membahayakan masa depan lingkungan dan manusia.
Menurut dia, materi yang tercantum dalam PP lebih menyerupai kebijakan
fiskal, di mana pertimbangan ekonomi sangat kental. Padahal, Indonesia
dengan basis ekonomi pada eksplorasi sumber daya alam seharusnya
menitikberatkan pada pertimbangan ekologi.
Mustofa Agung Sardjono, guru besar sosial ekonomi kehutanan Universitas
Mulawarman, Samarinda, menyatakan, pihaknya tidak habis pikir PP itu
bisa keluar dan mempertanyakan apakah didasari dengan penelitian detail
dan akurat. ”Kalau tidak, ya, ceroboh sekali,” katanya.
Selama ini, ungkapnya, hutan lindung tidak disewakan pun sudah rusak.
Kalau disewakan, semakin tidak terjamin hutan lindung akan tetap lestari.
Ahli kehutanan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Prof Herujono
Hadisuparto, mengatakan, kerja keras menjadi tuan rumah Konferensi PBB
untuk Perubahan Iklim di Bali, Desember 2007, menjadi sia-sia dengan
adanya PP tersebut. (GSA/WHY/BRO/FUL)
--
Cinta dimulai dengan peduli terhadap orang yang terdekat-orang di rumah
Bunda Teresa (Spiritualis, 1910-1997)
---------------------
Be Prepared
Sekali Pramuka tetap Pramuka
---------------------
Pramuka email addresses:
Post message: Pramuka@yahoogroups.com
Subscribe: [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
---------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/pramuka/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/pramuka/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
