SUARA KARYA
Krisis Air Tanah
Oleh Sofyan Bakar
Rabu, 3 Mei 2006
Krisis air tanah, khususnya di Ibu Kota, sudah terjadi. Cadangan
air tanah di kota yang dihuni hampir 12 juta penduduk ini konon hanya cukup
untuk keperluan sembilan tahun ke depan. Sementara pelayanan air bersih dari
perusahaan air minum (PDAM Jaya) belum maksimal.
Di Jakarta Utara, misalnya, baru 50 persen warganya yang terlayani
dengan air bersih dari perusahaan daerah tersebut. Selebihnya, "dipaksa" untuk
membeli air bersih dari para tukang air keliling, dengan harga mencekik. Survei
Bank Dunia yang berlabel Livable Cities for the 21st Century menunjukkan, untuk
mendapatkan air bersih, penduduk miskin di Jakarta harus membayar 20 kali lebih
mahal dibanding penduduk kaya.
Ketidakmampuan PDAM itu terus memicu warga Jakarta untuk tetap
mengusahakan air tanah. Belakangan sejumlah perusahaan besar yang sangat
membutuhkan air dalam jumlah besar juga menyedot air tanah. Mereka sebagian
pemilik hotel serta gedung yang berada di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan
Jenderal Sudirman.
Pengambilan air tanah secara besar-besaran tersebut jelas berdampak
pada kekosongan air di dalam tanah. Akibatnya, air laut merembes masuk dan
mengisi kekosongan air tanah tersebut hingga jauh ke dalam. Dan memang,
rembesan air asin dari Teluk Jakarta kini telah menjangkau Monas.
Hasil penelitian Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan
menyebutkan, intrusi air laut kini hampir merata di seluruh wilayah Jakarta.
Wilayah dalam radius 10-15 kilometer di Ibu Kota pada umumnya telah dilanda
intrusi air laut. Misalnya, air laut telah merasuk ke daerah Kebun Jeruk
(Jakarta Barat) dan wilayah Segi Tiga Emas Setiabudi, Kebayoran Baru,
Cengkareng, dan Senen (Jakarta Pusat). Padahal, 20 tahun lalu luas daratan yang
terkena intrusi air laut baru sekitar dua kilometer dari garis pantai,
khususnya di daerah Kota.
Menurut Sutrisno (1987), pada 1880 komunitas penduduk Jakarta (dulu
Batavia) hanya ratusan ribu orang. Pada saat itu, kebutuhan air minum cukup
disediakan 10 buah sumur artesis. Semua sumur itu mengalirkan sendiri air tanah
(free flowing) tanpa dipompa sekalipun. Ini terjadi karena muka air tanah
berada di atas permukaan tanah sekitar 8-10 meter dari daerah Tanjung Priok.
Namun, akibat ulah manusia, terutama gencarnya pemompaan air tanah
tersebut, telah terjadi perubahan drastis terhadap kondisi air tanah. Lini muka
air tanah makin dalam di bawah muka air tanah dangkal. Ini menyebabkan
terjadinya imbuhan air tanah dangkal ke dalam sistem akuifer air tanah dalam,
lewat bocoran ke bawah. Wajar pula jika sistem cekungan air tanah dalam di
Jakarta menjadi daerah imbuhan air tanah dangkal. Padahal, orang tahu bahwa
kondisi air tanah dangkal di Jakarta sudah amat tercemar berbagai zat kimia
berbahaya seperti timbal, seng, amoniak, dan kloroform. Maka, selain intrusi
air laut, air tanah dalam juga terancam pencemaran lewat "bocoran" tersebut.
Sketsa tersebut mengantarkan kita pada pemahaman betapa kritisnya
air tanah (air bersih) yang disediakan alam. Bukan saja tanah sudah tidak
banyak memiliki air, air yang tersisa pun sudah tercemar, baik oleh air laut
maupun oleh racun yang berasal dari sungai Jakarta yang amat kotor.
Krisis air ini diperparah oleh rusaknya lingkungan, terutama akibat
permukaan tanah yang makin tidak memungkinkan terinfiltrasinya air hujan yang
turun ketika musimnya tiba. Padahal, musim hujan adalah waktu yang tepat untuk
mengatasi krisis tersebut.
Menurut Sinukaban, secara alami jumlah air hujan itu dari dulu
hingga sekarang sama saja. Di wilayah DAS Ciliwung, misalnya, jumlahnya tetap
antara 3.500-4.000 ml setahun. Masalahnya, dulu air hujan yang jatuh ke bumi di
wilayah ini meresap (infiltrasi) ke dalam tanah hingga 85%.
Tapi sekarang persentase itu sudah terbalik. Meskipun belum
didapatkan data persis persentase itu sekarang, dapat diduga air hujan yang
meresap ke dalam tanah justru tinggal 15%, atau malah lebih kecil. Ini bisa
dilihat dari indikasi bahwa hujan sedikit saja air sudah membanjiri Jakarta dan
jika kemarau datang krisis air langsung terjadi.
Jadi, krisis air, termasuk di Ibu Kota, sebenarnya persoalan
rendahnya daya infiltrasi tanah terhadap air hujan akibat gundulnya permukaan
tanah dan minimnya permukaan tanah terbuka hijau karena habis dibangun untuk
rumah dan gedung-gedung. Karena itu, penyelesaian masalah ini, seperti
ditegaskan juga oleh Sinukaban, adalah meningkatkan daya infiltrasi air hujan
ke dalam tanah ini.
Dan untuk ini ada banyak metode, antara lain (di perkotaan)
meningkatkan luas area terbuka hijau; meminimalisasi tutupan tanah, khususnya
dengan jenis yang tidak bisa ditembus air, seperti beton dan aspal; membuat
sumur resapan; (di pedesaan) menghindari penggundulan dengan melakukan
penghijauan, membuat undak-undakan (terasering) di permukaan tanah miring,
membuat dam (gully plagh) di sungai-sungai untuk memperlambat arus, membuat
sumur resapan.
Sayangnya, upaya ini belum terlaksana dengan baik, meski tidak saja
sudah dianggap penting, tapi juga sudah cukup banyak dan telah sejak lama
diupayakan. Dalam hal upaya membuat sumur resapan -- yang merupakan solusi
paling mudah, murah, dan sederhana, namun dinilai berdampak positif bagi
penyelesaian krisis air tanah sekaligus dapat mengurangi ancaman banjir --
sudah dianjurkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terutama daerah yang
lingkungannya nengalami masalah krisis air.
Pemerintah DKI malah sudah membuat perda sejak 1992 mengenai
anjuran membuat sumur resapan bagi setiap bangunan yang didirikan, yaitu SK
Gubernur DKI Jakarta No 17 Tahun 1992. Dan pada tahun 2001 diperbaharui dengan
SK Gubernur DKI Jakarta No 115 Tahun 2001 dengan lebih menekankan lagi
pentingnya membuat sumur resapan bagi setiap pembangunan yang dilakukan dan
rumah-rumah atau bangunan lain yang belum memiliki sumur resapan.
Namun, anjuran itu tak banyak dipatuhi. Tak salah kemudian pengamat
lingkungan menyebutkan peraturan itu tinggal peraturan. Apalagi, di dalam perda
itu, khususnya di Jakarta, hanya sekadar mewajibkan, tak ada pasal sanksi bagi
yang tidak mematuhi. Akibatnya, ya itu, jumlah sumur resapan dari tahun ke
tahun tak pernah mencukupi, bahkan jumlahnya sangat tidak signifikan. Krisis
air, mungkin juga "banjir tiba-tiba", akan makin parah. Dan bisa jadi tak
sampai sembilan tahun, sebagaimana diramalkan, stok air Jakarta akan habis.***
Penulis adalah mahasiswa S3 Studi Lingkungan IPB.
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
