891 Siswa SMK Dhuafa Terancam* Gedung Sekolah Ditarik Pemprov By padangekspres, Selasa, 22-Juni-2004, 02:35:49 WIB
Padang, Padek-Sebanyak 891 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dhuafa di bawah naungan Yayasan Bakti Nusantara Isafat (YBNI), terancam tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar (PBM). Pasalnya, gedung sekolah yang selama ini mereka tempati (Ex Asrama Transito Departemen Transmigrasi di Jalan S Parman), akan diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), dan digunakan untuk keperluan lain. Gedung tersebut adalah milik Pemprov Sumbar, yang dipinjampakaikan kepada YBNI, selama dua tahun, terhitung sejak 31 Maret 2001, sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara, antara Pemprov Sumbar dengan YBNI. Berdasarakan Surat Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Nomor: 011/143/V/Perl-2004 perihal pengembalian Asrama Transito kepada Pemprov Sumbar, tertanggal 31 Mei 2004, YBNI harus mengembalikan gedung kepada Pemprov Sumbar, paling lama satu bulan sejak surat Sekda disampaikan. Berarti, paling lama akhir Juni pihak YBNI harus meninggalkan gedung itu. Persoalan pengembalian gedung ini, Senin (21/6) dibahas dalam hearing DPRD Sumbar melalui Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama eksekutif, dan pihak YBNI. Hadir pada hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi E DPRD Sumbar Marfendi itu, Asisten III Daniwar Djalil, Asisten IV Asrul Masud, bersama staf lainnya, dan Ketua YBNI Ibrahim bersama pengurus YBNI dan staf pengajar di SMK Dhuafa. Dalam acara dengar pendapat yang berlangsung sekitar beberapa jam itu, diambil keputusan, selama belum ada solusi atau pemindahan tempat yang jelas, Pemprov tidak boleh begitu saja memerintahkan pengembalian gedung tersebut. "Pokoknya, selama belum ada solusi yang jelas, tidak boleh ada gangguan terhadap proses belajar mengajar di SMK Dhuafa. Ini adalah masalah pendidikan, yang perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab kita bersama," tegas Marfendi. Ketua Umum YBNI Ibrahim, kepada wartawan usai hearing menjelaskan, sejauh ini pihaknya tidak tahu harus membawa ke mana ratusan siswanya. Karena itu, ia mengaku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar, untuk menyampaikan keluhan tersebut. Dipaparkan Ibrahim, gedung yang sekarang ditempati sebagai tempat belajar yang jauh dari layak itu, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan YBNI, dengan Gubernur Sumbar dalam berita acara Nomor: 03/BA/III-2001. Pada pasal (1) berita acara yang ditandatangani Ibrahim dan Gubernur Sumbar Zainal Bakar, disebutkan pihak pertama (gubernur atas nama Pemprov Sumbar) menyerahkan secara pinjam pakai gedung dimaksud, kepada pihak kedua (Ibrahim atas nama YBNI) untuk selanjutnya dikelola oleh pihak kedua. Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan, pinjam pakai gedung milik Pemprov Sumbar tersebut diberi limitasi selama 2 tahun, setelah itu dilakukan evaluasi apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan (disesuaikan dengan kondisi saat itu). "Tapi setelah limitasi, tidak ada pembicaraan atau evaluasi, pada hal kita YBNI sangat membutuhkan gedung itu sebagai tempat belajar anak-anak. Kalau diambil, ke mana semua siswa yang tidak berpunya itu akan pindah. Pemprov dan semua pihak kita harapkan menyikapi persoalan ini sebagai tanggung jawab, bukan hanya sebatas kasihan," ungkap Ibrahim mengeluh. Sekaitan dengan itulah, ia mengaku akan berusaha menemui langsung Gubernur Sumbar, hari ini. Bahkan atas inisitaif siswa, direncanakan mereka akan menggelar aksi damai ke kantor gubernur, guna menyampaikan keluhan dan masa depan pendidikan mereka. "Ya rencana memang begitu. Sebab selama ini, setiap kami berurusan dengan staf gubernur tidak ada yang menyelesaikan persoalan. Makanya kami ingin sampaikan aspirasi ini ke Gubernur," tandasnya. Serba Minim Bicara SMK Dhuafa, Ibrahim mengaku sedih dengan kondisi yang sekarang dialami. Meski begitu, ia tetap bahagia dan berbangga, karena bersama rekan-rekannya, telah bisa meringankan beban masyarakat yang tidak mampu dalam pendidikan. "Semua serba kekurangan, kadang honor guru hanya bisa dibayarkan tiga bulan sekali. Anak-anak belajar di lantai. Lalu kemudian, malah ada keinginan pemerintah untuk menggusur. Kita tidak mengerti, mengapa pemikiran itu (perintah pengosongan, red) ada. Seharusnya para petinggi, bertanggung jawab dengan pendidikan ini," terang Ibrahim sedih. Menurutnya, selama keberadaan SMK Dhuafa telah 580 siswa yang lulus, dan bekerja di beberapa perusahaan, bahkan ada yang diterima di kepolisian, dan TNI. "Kita bahagia, dengan apa yang telah dicapai anak-anak dari keluarga yang tidak mampu itu. Apakah semua ini, akan dihancurkan," ulasnya. Menyinggung pembiayaan, selama ini SMK Dhuafa didanai dengan pengumpulan kotak-kotak infak yang disebar di warung-warung nasi, donatur perorangan, dan intansi, serta bantuan Peprov Sumbar sebesar Rp30 juta setiap tahun. "Ya dengan itulah kita biayai semua. Untuk tahun ini, sudah ribuan yang mendaftar. Tapi kita hanya bisa terima 300 orang. Apakah semuanya akan dibubarkan," kata Ibrahim tidak mengerti. (mon) Padang Ekspres Online : http://localhost/endonesia Versi online: http://localhost/endonesia/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=28592 ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
