*Kolom IBRAHIM ISA* *Senin, 05 Oktober 2009*
------------------------------ *BANGSA INI HARUS MEMBEBASKAN DIRI* *DARI KEADAAN SAKIT 'AMNESIA'* *<Apresiasi Thdp Artikel BONNIE TRIYANA>* Jurnalis, sejarawan muda BONNIE TRIYANA, menulis sebuah artikel yang bagus berjudul 'BANGSA YANG AMNESIA'. Maksudnya mengenai bangsa Indonesia kita ini. Tulisan itu kritis dan tajam. Analitis dan historian! Sebagai *apresiasi* aku menulis kepada Bonnie Triyana. Dengan sedikit di-edit kembali apresiasiku jadinya sbb: Tulisan Bonnie Triyana, berjudul 'Bangsa Yang Amnesia' bagus sekali! Maka sebaiknya dibaca lebih banyak orang. Khususnya kaum muda. Oleh karena itu, aku publikasikannya di network dengan didahului oleh sebuah apresiasi, sbb: Sungguh, -- tadinya aku tidak tau, apa artinya kata 'amnesia' itu. Diliat di kamus 'An English-Indonesian Dictionary', by John M Echols and Hassan Shadili, Cornell University Press, 1975. Di situ tertera -- 'AMNESIA' terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah 'AMNESIA'. Masyaalah! Kamus Cornell University Press ini guyon apa gimana? Terpaksa dicari di 'KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA', Departemen P & K, terbitan Balai Pustaka, 1988. Nah, baru ada makna dari kata 'AMNESIA'. Tetapi, karena kata itu dicantumkan dalam kamus Indonesia, asumsinya ialah bahwa kata 'amnesia 'itu sudah diadoptasi jadi kata Indonesia. Cuma aku yang belum tau. Menurut kamus tsb 'Amnesia' itu artinya 'hilangnya ingatan, terutama tt masa lalu, hal menjadi lupa tt apa yang terjadi sebelumnya'. Kata 'amensia' ini memang sengaja kuangkat di sini, supaya kita tau persis apa maksudnya. Apa pula sangkut pautya dengan kasus 1965. Supaya tau betul, bahwa kata 'amnesia' itu maksudnya 'LUPA INGATAN'. Nah, soalnya: Mengenai kasus sejarah 1965, TERISTIMEWA, menyangkut peristiwa persekusi, pembunuhan masal terhadap warga tak bersalah, dan kebiadaban yang terlibat di situ. APA BENAR mengenai kasus tsb orang jadi LUPA INGATAN? Janganl upa, baik selalu diingat, bahwa 'amnesia' itu adalah suatu keadaan sakit. Apa betul yang bersangkutan sakit? Banyak disebut tentang 'SELEKTIF MEMORI'. Ada yang bilang 'ignorance'. Malah ada yang menyebutnya 'insomnia'. 'Insomnia' artinya 'tak bisa tidur'. Juga suatu penyakit. Mungkin dimaksudkan kalau orang mengingat kasus 'pembantaian masal 1965' lalu terjangkit penyakit 'insomnia' - Orang jadi tidak bisa tidur. Ini bisa terjadi bila itu menyangkut pelaku. Bisa juga menyangkut korban. Tapi, bila itu korban, orang bilang itu 'trauma'. Jelasnya lata 'trauma' artinya 'luka berat'. Atau 'keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani, atau luka herat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Nyatanya ketika membicarakan peristiwa sejarah 'kasus persekusi dan pembantaian masal' sesudah terjadinya G30S, orang menggunakan kata-kata: 'AMNESIA', 'SELEKTIF MEMORI', 'IGNORANCE', 'INSOMNIA', 'TRAUMA' dan mungkin ada kata lain lagi. Apakah sama pengertian kita tentang kata-kata tsb. Tampaknya masing-masing punya tafsiran sendiri. Atau tidak mengerti tapi pura-pura mengerti. Baik juga melihat kasus pilot AS yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima menjelang berakhirnya Perang Pasifik. Ia kemfuisn jadi 'trauma' . Karena ia menjadi sadar, begitu kolosal penderitaan rakyat Jepang sampai turun temurun karena ledakan bom atom itu. Kondisinya kemudian berkembag. Pilot itu menjadi penderia sakit jiwa. Juga di kalangan korban Hisroshima-Nagasaki, tidak sedikit yang menderita 'trauma'. Tetapi bagi sang pilot, 'traumanya' itu jelas disebabkan hati nuraninya yang mulai bicara. Namun begitu, aktivis-aktivis perdamaian Jepang, tiap tahun memperingati didropnya bom atom di atas kota Hirosyima dan Nagasaki. Meskipun ada yang trauma, peringatan berlangsung terus tiap tahun. Maksudnya mendidik rakyat dan seluruh dunia, tentang ganasnya peperangan lalu. Supaya jangan terulanglagi! Tetapi di Indonesia, orang se-enaknya saja menggunakan kata 'trauma' bersangkutan dengan 'kasus 1965'. Disitu jelas ada maksud untuk 'memeti-eskan kasus 1965'. Hendak menyembunyikan sesuatu yang busuk dimana yang bersangkutan sendiri terlibat sebagai pelaku dalam pelanggaran tsb. Bagi yang benar-benar 'trauma' memang hendak melupakannya, agar bebas dari kenang-kenangan horor. Bagi pelaku, mereka seolah-olah 'trauma', menggunakan dalih untuk bebas dari tuntutan hukum. Mereka hendak mempertahankan situasi 'ketiadaan hukum'. Sering sekali keadaan 'sakit' dijadikan dalih untuk menutupi suatu 'sikap politik'. Sepert halnya mantan presiden Suharto yang setiap kali harus diopname di rumah sakit, begitu ada tanda perkara korupsinya akan disidangkan di pengadilan dimana ia harus hadir. * * * *Bonnie Triyana: * *Bangsa yang Amnesia -- * *(Koran Tempo, 5 Oktober 2009)* Bonnie Triyana, sejarawan alumnus Universitas Diponegoro, Semarang. Menulis skripsi pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi 1965-1969. Beberapa saat setelah bebas dari Rutan Salemba pada 1977, wartawan senior Joesoef Isak dibawa berkeliling Jakarta oleh anak-anaknya. Mereka ingin menunjukkan perubahan Jakarta selama Joesoef berada di dalam penjara. "Lihat, Yah, sekarang Jakarta banyak gedung tinggi," kata Joesoef (almarhum) menirukan anaknya. Mendengar itu, Joesoef menjawab, "Persoalannya terletak siapa yang punya gedung-gedung itu dan apakah gunanya buat rakyat? Membangun gedung itu bukan perkara susah. Datangkan saja investor, perintah tentara untuk menjaga kepentingan mereka. Dalam sekejap, semua sudah jadi." Tahun 1965, mengutip pendapat sejarawan Asvi Warman Adam, adalah tahun pembatas zaman. Setelah 1965, politik luar negeri berubah total. Dari non-blok menjadi pro-Barat, pengikut Amerika Serikat. Ekonomi berdikari berubah jadi ekonomi yang bergantung pada modal asing. Dalam bidang sosial-budaya juga terjadi perubahan sangat besar. Selain itu, menurut Asvi, pada masa lampau orang boleh mempersoalkan tanah, tapi pada masa Orde Baru penelitian tentang agraria hilang. Dalam bidang kebudayaan, sebelum 1965, kita bebas berpolemik. Sesudah 1965, budaya kita seolah-olah satu, menjadi monolitik. Pendeknya, pada masa Orde Baru cuma ada penyeragaman, sementara keberagaman cuma ilusi. Pada era reformasi, secara perlahan gerbang kebebasan mulai dibuka. Namun, satu hal yang belum berubah adalah cara pandang sebagian masyarakat (dan penguasa) terhadap peristiwa G-30-S 1965 dan peristiwa pembunuhan massal jutaan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada kurun 1965-1969. Peristiwa G-30-S masih diwarnai perdebatan karena ada begitu banyak versi yang menyelubungi peristiwa itu, sementara fakta baru dan sahih mengenai siapa aktor utama di balik peristiwa itu belum juga ditemukan. Sejarawan John Roosa dalam bukunya, Dalih Pembunuhan Massal: G.30.S dan Kudeta Soeharto, mengatakan, tanpa informasi baru mengenai G-30-S, orang hanya dapat mengunyah ulang fakta-fakta yang sudah diketahui umum yang tidak memuaskan dan menambah spekulasi yang sudah demikian banyak. Kendati demikian, perdebatan masih saja menyoal siapa dalang pembunuhan jenderal dan sibuk menuduh tanpa dilengkapi bukti kuat, kecuali serangkaian asumsi yang nilai kebenarannya masih perlu dikaji lagi. Sementara itu, sebagian besar masyarakat (dan sebagian elite) telanjur percaya pada monoversi Orde Baru yang menjadikan PKI satu-satunya dalang. Roosa berpendapat bahwa Orde Baru adalah rezim yang setia kepada sesuatu yang bukan peristiwa, melainkan kepada suatu fantasi yang dibuatnya sendiri. Sebuah "Kesetiaan kepada citra khayali (simulakrum)," tulis Roosa, mengutip filsuf Alain Badiou. Sehingga "kebenaran" dalam narasi versi Orde Baru diupayakan agar bisa menjadi seolah-olah menyerupai peristiwa yang sesungguhnya. Dan itulah yang selama bertahun-tahun disebarluaskan dan diajarkan kepada masyarakat secara berulang-ulang sampai pada titik kebohongan itu menjadi kebenaran yang tak bisa lagi digugat bahkan dipertanyakan. Berbeda dengan peristiwa G-30-S yang selalu ramai dibahas pada tataran publik, peristiwa pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI jarang dibahas. Setelah Orde Baru tumbang, mulai ada pembahasan lebih luas mengenai hal ini. Puluhan judul buku, dari karya sejarawan, memoar, sampai kesaksian korban, terbit. Anehnya, ada beberapa pihak yang menganggap penerbitan buku-buku tersebut sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali ajaran komunisme di Indonesia. Beberapa kali terjadi peristiwa pembakaran buku, penyitaan buku, dan malah pada 2007 Kejaksaan Agung RI melarang penggunaan buku pelajaran sejarah yang menuliskan G-30-S tanpa embel-embel PKI. Selain pembakaran buku, para penulis sejarah yang memfokuskan penelitiannya pada soal peristiwa pembunuhan massal pun mendapat tuduhan sebagai "advokat PKI". Asvi Warman Adam, sejarawan yang getol mengungkap peristiwa ini, sempat dikirimi "surat peringatan" oleh sebuah organisasi antikomunis agar tidak lagi "membela PKI". Perlakuan itu menjadi kendala tersendiri bagi para peneliti yang memang beritikad melakukan penelitian serius untuk mengkaji tragedi yang disebut-sebut sebagai genosida terbesar seusai Perang Dunia II itu. Padahal seorang sejarawan yang menulis tentang sejarah kolonial bukan berarti pula ia pembela penjajahan. Selain itu, mulai muncul anggapan pada beberapa kalangan yang mewajarkan terjadinya pembunuhan massal kaum komunis di Indonesia sebagai perlakuan setimpal atas dosa pemberontakan PKI yang dilakukan sejak 1926, 1948, sampai 1965. Pendapat itu jelas tidak berdasar dan ahistoris, karena setiap peristiwa memiliki latar belakang, dan pola-pola khusus kejadiannya tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Kecuali pola umum yang serupa, revolusi di Prancis pada 1789 dengan revolusi di Indonesia 1945 punya jalan cerita yang berbeda. Pendapat yang kurang berimbang itu didukung oleh anggapan bahwa hampir bisa dipastikan seorang anggota atau simpatisan PKI adalah ateis, anti-Tuhan dan agama. Dalam beberapa penelitian yang saya lakukan di Grobogan, ada seorang modin (petugas masjid) yang turut ditahan di Pulau Buru. Seorang guru Katolik dihajar sampai tewas oleh pihak antikomunis pada saat itu. Beberapa tahun lalu terbit memoar Dari Gontor ke Pulau Buru karya Haji Ahmadi Mustahal, seorang muslim taat yang juga ditahan di Pulau Buru. Tidak ada korelasi antara keimanan seseorang dan partai politik afiliasinya. Masih lekat dalam ingatan tentang video adegan mesum seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga bertugas menjadi ketua bidang kerohanian di partainya. Sejarawan Baskara T. Wardaya mengatakan bahwa ingatan bangsa Indonesia selektif dan parsial. Ini akibat dari penyeragaman memori kolektif yang selalu mengacu pada keterangan resmi pemerintah. Hitam kata penguasa, (harus) hitam pula kata rakyat, itu yang terjadi pada masa Orde Baru. Berani tak membeo, hadiahnya hotel prodeo. Akibatnya, bangsa Indonesia jadi cepat lupa karena hegemoni ingatan terletak di tangan penguasa. Sampai kini pengaruh kebiasaan dari zaman Orde Baru itu rupanya masih terasa. Ketika mencuat wacana mengadili mendiang mantan presiden Soeharto, beberapa elite mengatakan sebaiknya masa lalu dilupakan dan menatap masa depan. Jawaban itu pula yang didapat ketika ada gagasan mengangkat kembali kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu. Berpikir masa depan tentu penting, tapi alangkah baiknya jika melaju ke masa depan tanpa dibebani masalah dari masa lalu. Ketidakmampuan mengingat, kebiasaan mengabaikan, dan ketidakmauan untuk tetap bertanya menjadi penyebab kenapa ada begitu banyak persoalan yang tak terselesaikan dilupakan begitu saja. Kebiasaan untuk melupakan (dan mengabaikan) itu pada akhirnya menimbulkan sikap permisif terhadap reproduksi kesalahan yang pernah terjadi pada masa lalu di masa kini. Walhasil, jangankan soal pembunuhan massal komunis tahun 1965-1969, pengungkapan pembunuhan Munir pun tak tuntas dan perlahan mulai terlupakan. Sampai detik ini tak satu pun orang (juga media massa) yang bertanya di mana koruptor Edi Tansil berada. Belum beres urusan Edi Tansil, Joko Tjandra menyusul kabur, menambah panjang daftar koruptor buron di negeri ini. Permasalahan itu hanyalah sekelumit dari begitu banyak kasus yang tak beres atau (sengaja) tidak dibereskan. Kalau sudah begini, masa depan seperti apa yang dapat diharapkan oleh rakyat Indonesia? * * * [Non-text portions of this message have been removed]
