*Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 24 Maret 2010*
*--------------------------------------*
*SEKITAR KUNJUNGAN OBAMA KE INDONESIA (3)**
< Dengan Obama Ada Syarat Hubungan Setara Saling Menguntungkan>*
*Catatan Penulis:*
Tulusan ini seperti tertera dalam artikel di bawah, asal mulanya dibuat
atas permintaam Tina Manihuruk, wartawan s.k. "Pikiran Rakyat" Bandung.
Wartawan tsb ditugaskan oleh Redaksinya untuk mengusahakan tulisan dari
'luar' sekitar rencana kunjungan kenegaraan Obama ke Indonesia.
Sang Wartawan, Tina Manihuruk yang lugu dan 'awam' itu, mencari dan
menemukan nama dan artikel-artikel saya di Blogger internet. Ia segera
menulis e-mail kepada saya. Tina lalu m i n t a kepada saya untuk
menulis artikel yg dimaksud. Saya sanggupi.
Sesudah Redaksi meminta dan mambaca BIODATA saya, mereka putuskan untuk
tidak memuat artikel yang telah saya tulis atas usul wartawan mereka
sendiri.
Rupanya setelah membaca biodata saya, Redaksi menjadi 'sadar' (mungkin
juga terkejut mengetahui) bahwa orang yang mereka mintai untuk menulis
artikel tentang kunjungan Obama ke Indonesia, adalah seorang *disiden
politik. *Seorang publisis yang (ujung rambut sampai ke telapak
kakinya>, adalah sangat *ANTI-ORBA*. Keruan saja mereka putar haluan.
Menjadi 'takut' memuat tulisan saya. Takut 'ambil risiko'. Kemudian
Redaksi mencari-cari dalih yang tak masuk akal untuk menolak artikel
saya itu.
Saya tulisi wartawan Tina Manihuruk yang jujur itu, bahwa s.k. "Pikiran
Rakyat" Bandung ternyata masih hidup dalam kultur Orba. Di zaman Orba
tidak ada kebebasan pers. Kultur pers Orba adalah pengawasan,
pengontrolan dan kemudian pemberangusan. Orba tidak membolehkan penulis
dan tulisan yang berpendirian dan berpandangan politik lain, apalagi
yang bertentangan dengan pandangan dan politik penguasa dan pendana.
Dengan penolakannya terhadap artikel saya yang diminta oleh wartawan
mereka sendiri itu, "Pikiran Rakyat" Bandung menunjukkan bahwa, Redaksi
s.k "Pikiran Rakyat" masih bertindak menurut 'his master voice', yaitu
patuh menurut kehendak pendana dan penguasa pers Indonesia.
** * **
*SEKITAR HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA*
*< Dengan Obama Ada Syarat Hubungan Setara Saling Menguntungkan>*
Tulisan ini dibuat atas permintaan Tina Manuhuruk, wartawan s.k.
"FIKIRAN RAKYAT", Bandung, berkenaan dengan rencana kunjungan
kenegaraan Presiden Barack Obama ke Indonesia. Tina menyarankan agar
rencana kunjungan tsb ditinjau dari segi *'hubungan AS-Indonesia.
Apa kepentingannya untuk kedua belah fihak. Bagaimana prospek
hubungan Indonesia-Amerika setelah kepemimpinan AS dipegang Presiden
Baracl Obama'. *
** * **
Empat tahun yang lalu, Presiden G.W. Bush, mengadakan kunjungan
singkat ke Indonesia, yang berlangsung selama enam jam.
Dalam keterangan-pers bersama dua Presiden, G.W. Bush dan S.B.
Yudhoyono (November 2006), dinyatakan bahwa *kedua fihak sepakat
mendorong jalan damai untuk menyelesaikan berbagai krisis dan
konflik di dunia*. Sesungguhnya tak jelas apakah pandangan mereka,
Bush dan SBY, sama mengenai apa yang dinamakan 'krisis dunia'. Bagi
pemerintah George Bush ketika itu, jelas apa yang dinamakan 'krisis'
itu. Bush menyebut Korea Utara dan Iran sebagai sumber 'krisis
nuklir', karena kedua negara tsb berambisi membuat senjata nuklir.
Lagipula jelas bagi siapapun, bahwa pemerintahan Bush ketika itu
menganggap usaha mengatasi dan melawan terorisme, sebagai 'perang
melawan teror', 'war against terror'. Terorisme, terutama terorisme
gerakan Bin Laden, dinyatakan AS dan sementara sekutunya, sebagai
'bahaya bagi dunia'. Padahal kita tau berbagai negeri lain punya
pendapat sendiri. Sebagai contoh: Prof Marten Rossem, seorang pakar
Belanda gurubesar di Universitas Utrecht, akhli tentang Amerika,
menganalisis bahwa di satu segi, terorisme adalah bahaya riil yang
merupakan pelanggaran HAM dan telah menimbulkan ribuan korban warga
sipil yang tewas dan luka-luka. Namun, terorisme bukanlah sesuatu
yang bisa dikatakan sebagai 'bahaya terhadap perdamaian dunia'. Dan
di dunia ini, nyatanya tidak ada yang bisa dinamakan
'perang-peperangan melawan teror'.
Di segi lain, pendudukan militer Israel yang berkepanjangan atas
Gaza dan Tepian Barat Sungai Jordan, blokade ekonomi yang dilakukan
Israel di Gaza, karena pemilu di situ dimenangi oleh gerakan Islam
Hammas, --- justru hal itu yang merupakan sumber rill berkembangnya
konflik menjadi lebih besar di Timur Tengah, yang benar-benar akan
membahayakan kestabilan Timur Tengah dan sekitarnya serta ancaman
terhadap perdamaian dunia.
Jelas, dua masalah besar yang mempunyai potensi berkembang menjadi
konflik yang lebih berbahaya bagi perdamaian dunia, ialah masalah
berkepanjangannya pendudukan Israel terhadap Palestina, dan
penanganan kasus sekitar tuduhan Barat bahwa Iran sedang membuat
senjata nuklir.
* * *
Begitulah situasi politik luarnegeri Amerika Serikat di bawah
pemerintahan George Bush, sejalan dengan diberlakukannya konsep
strategis 'unilateralisme' dan melakukan 'tindakan prefentif'
militer demi yang mereka nyatakan sebagai tindakan 'membela
keselamatan dan keamanan' Amerika Serikat, dunia Barat dan
perdamaian dunia. Contoh yang gamblang mengenai 'unilateralisme' dan
'tindakan prefentif' militer, adalah serangan yang dilakukan oleh AS
dan sekutunya, terutama Inggris, terhadap Irak.
Politik 'unilateralisme' dan 'tindakan prefentif militer', ternyata
didasarkan atas informasi palsu. Samasekali tidak ditemukan 'smoking
gun' ataupun ' weapons of mass destruction' yang dikatakan dimiliki
Sadam Husein. Halmana dijadikan alasan utama sebagai legitimitasi
penyerbuan militer dan penggulingan rezim Sadam Husein.
* * *
Dengan kekalahan Partai Republik dan naiknya Barack Obhama dari
Partai Demokrat, sistuasi politik luarnegeri AS jelas tidak sama
dengan politik luarnegeri pemerintahan Bush.
Dalam pidato keperesidenan dan dalam pelbagai kesempatan, Presiden
Obama menyatakan meninggalkan politik luarnegeri Bush. Pidatonya di
Universitas Al Azhar, Cairo, juga menunjukkan pandangan strategis
Obama yang berbeda mengenai Islam dan dunia Muslim. Obama jelas
mengajukan pandangan strategis positif, yang memberikan syarat
menuju normalisasi hubungan setara antara AS dengan negeri-negeri
Islam dan Dunia Ketiga.
Dengan latar belakang ini kita bisa mengharapkan adanya hubungan
yang lebih baik antara Indonesia -- sebagai negara penduduk Muslim
terbesar di dunia, dan menganut pandangan 'sekular' dan 'pluralis'
antar pelbagai agama ---- dengan Amerika Serikat.
Congress dan Senat AS, secara formal berpegang pada prinsip
pemberian bantuan luarnegeri terhadap negeri-negeri lain, khususnya
negeri-negeri sedang berkembang, yang dikaitkan dengan situasi di
negeri-negeri tsb mengenai hak-hak demokrasi dan HAM. Kongkritnya
apakah 'pembelakuan' ataukah pelanggaran hak-hak azasi manusia' yang
berlangsung di situ.
Hal tsb bisa disaksikan ketika Presiden Carter mengirimkan utusan
pribadinya ke Indonesia yang masih di bawah Presiden Suharto, ---
untuk secara khusus mengadakan kontak dengan korban pelanggaran HAM
di Indonesia. Maksudnya untuk memperoleh informasi langsung mengenai
situasi para tahanan politik di Indonesia. Ketika itu yang dihubungi
oleh utusan pribadi Presiden Carter adalah Joesoef Isak, eks-tapol
mantan Sekjen Persatuan Wartawan Asia-Afrika, yang kemudian memimpin
penerbit buku bermutu HASTA MITRA. Presiden Carter menggunakan
informasi tsb utuk memperbesar tekanan kepada rezim Orba, untuk
memperbaiki situasi HAM di Indonesia, sebagai syarat diteruskannya
bantuan AS kepada Indonesia. Kongkritnya AS mendesak Suharto untuk
melepaskan puluhan ribu tapol yang masih meringkuk di pelbagai
penjara yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di pulau Buru.
Apalagi dewasa ini, dengan Barack Obama sebagai Presiden, AS akan
lebih menekankan masalah pemberlakuan hak-hak demokrasi dan hak-hak
azassi manusia, sebagai syarat untuk dijalinnya hubungan kenegaraan
yang wajar. Serta pemberian bantuan.
* * *
Hubungan antara Indonesia dan Amerika, telah mengalami perkembangan
dan gejolak sejak Proklamasi Republik Indonesia, 1945. Sejak semula
AS punya perhatian khusus terhadap Indonesia. Ketika itu AS sedang
garang-garangnya mencengkam dan memberlakukan strategi 'Perang
Dingin' terhadap blok Timur. Seluruh politik luarngeri AS diabdikan
pada strategi Perang Dingin tsb. Dalam waktu panjang AS berpegang
pada pandangan: "Yang tidak berfihak pada saya, adalah musuh saya!"
Di segenap penjuru dunia AS membangun pangkalan-pangkalan militer
dan persekutuan-persekutuan militer, seperti NATO, CENTO, SEATO,
Perjanjian Militer AS-Jepang, dsb dalam rangka strategi Perang Dingin.
Republik Indonesia di bawah Presiden Sukarno, berpegang pada politik
luar negeri yang 'bebas aktif' membela perdamaian dunia bersamaan
dengan itu memberikan dukungan kuat pada perjuangan bangsa-bangsa di
Asia dan Afrika untuk kemerdekaan nasional. Untuk itu bersama dengan
pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika lainnya, seperti Jawaharal Nehru
dan Gamal Abdul Nasser, U Nu, dll menyelenggarakan Konferensi
Asia-Adrika di Bandung (1955). Koferensi Bandung adalah manifestasi
aspirasi dan tekad bangsa-bangsa yang baru
merdeka untuk menempuh jalannya sendiri, bebas dari pertarungan
negara-negara besar, bebas dari strategi Perang Dingin Barat
menghadapi yang mereka anggap bahaya Komunisme; bebas dari strategi
blok Timur yang menghadapi dunia Barat.
AS tidak mentolerir, bahkan jelas menganggap politik 'bebas aktif'
Indonesia sebagai duri dalam daging, sebagai bahaya terhadap
kepentingan politik luarnegerinya. Seperti diakui Obama dalam
bukunya menyinggung hubungan AS dengan pemerintahan Indonesia di
bawah Presiden Sukarno. Obama menulis bahwa demi strategi Perang
Dingginnya, CIA membina hubungan khusus dengan perwira-perwira TNI,
memberikan dukungan terhadap pemberontakan separatis di Indonesia,
yang selanjutnya berakhir dengan disingkirkannya Presiden Sukarno
dan naiknya Suharto menjadi presiden Orba. Amerika Serikat adalah
pendukung utama rezim Orba, baik politik, finansil maupun militer.
Juga invasi militer Indonesia, pendudukan militer serta aneksasi
Timor Timur, mendapat dukungan AS.
* * *
Hubungan Indonesia-Amerika mengalami perkembangan ketika AS
menunjukkan perhatian terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa
Indonesia setelah Proklamasi Republik Indonesia. Hal ini ditandai
dengan keterlibatan AS dalam Komisi Tiga Negara, KTN (yang terdiri
dari Belgia, Australia dan Amerika Serikat). KTN berusaha mencari
'jalan keluar' dari konflik Republik Indonesia-Kerajaan Belanda
sejak 1945. Namun, hubungan Indonesia-Amerika mengalami gejolak,
kemunduran, memburuk dan bisa dikatakan antagonistik, ketika AS demi
strategi Perang Dinginnya, berusaha memaksakan konsep politik
luarnegerinya terhadap Indonesia. Lebih-lebih ketika AS jelas-jelas
memberikan bantuan riil pada pemberontakan separatis PRRI dan Permesta.
* * *
Dewasa ini Presiden Barack Obama, berkomit meninggalkan politik
luarneegeri yang dijalankan oleh pemerintahan Bush, berjanji akan
mengadakan hubungan setara dengan negeri-negeri lainnya. Maka
terdapat syarat riil untuk suatu hubungan yang lebih wajar dan lebih
baik antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Amerika Serikat punya kepentingan besar di Indonesia. Pelbagai
perusahaan miyak dan tambang penting di Indonesia adalah milik
Amerika. Menghadapi konstelasi politik sejagat dan Asia yang baru,
AS memerlukan mitra seperti Indonesia yang harus diperlakukannya
sebagai negara baru yang berdaulat penuh atas kesatuan tanah airnya.
Demikian pula Indonesia punya kepentingan riil untuk berhubungan
normal dan baik dengan AS. Indonesia seyogianya bisa dan perlu
memanfaatkan potensi AS di bidang ilmu dan teknologi, bisnis dan
permodalan. Dengan demikian Indonesia juga berkepntingan untuk
memperbaiki dan mensetarakan hubungan dua negeri, yang saling
menghargai, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
Kunjungan Obama ke Indonesia adalah kesempatan baik bagi kedua
negeri untuk merealisasi maksud baik tsb.
* * *
Kapanpun dalam menelaah hubungan Indonesia-Amerika: Yang terpenting
ialah, Indonesia harus selalu mengedepankan, mempreoritaskan,
mencengkam prinsip yang dasar-dsarnya sudah diletakkan oleh para
founding fathers dari Republik Indonesia. Yaitu, dalam melaksanakan
politik luarnegeri SELALU MEMPERTAHANKAN KEBEBASAN.
Artinya berdikari dalam menjalankan politik luarnegeri. Sepanjang
sejarah Republik Indonesia, sebelum politik luarnegeri Indonesia
mengalami perubahan menjadi politik luarnegeri yang pro-Barat dan
anti-blok Timur, semasa Orba, --- yang menjadi pegangan dan prinsip
utama politik luarnegeri Indonesia, adalah POLITIK LUAR NEGERI YANG
BEBAS DAN AKTIF, serta BERINISIATIF. Disejalankan dengan pelaksanaan
prinsip POLITIK BERTETANGGA BAIK.
* * *
[Non-text portions of this message have been removed]
