Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 22 Sept 2008
-----------------------------------------
*SELESAIKAN SOAL SEJARAH LEWAT ADMINISTRASI, Adalah -- MENIPU DIRI SENDIRI!*
*<Dengan Sewenang-wenang Mencabut Paspor WN Bukan Soal Administratif>*
Masalah masa lampau, yang tercatat atau terdokumentasi di pelbagai
lembaga, seperti Arsip Nasional, perguruan tiggi, lembaga studi dan
riset, perpustakaan musium-musium, di dokumentasi pelbagai media, dsb,
-- last but not least di kamar-kamar dokumentasi intel tentara dan
polisi -- terutama adalah pencatatan peristiwa-peristiwa yang terjadi
pada suatu periode tertentu dalam sejarah suatu bangsa. Pencatatan fakta
atau peristiwa sejarah, kapanpun merupakan dokumentasi, catatan dan
warisan penting generasi sebelumya untuk dipelajari sebagai salah satu
cara yang baik untuk memahami bangsa sendiri.
Dengan sendirinya catatan sejarah dibuat -- sekali-kali bukan untuk
dipeti-eskan. Bukan dengan maksud untuk dirahasiakan, tidak dibuka atau
dibaca kembali. Bahan-bahan dokumentasi tsb seyogianya digunakan sebagai
bahan riset dan studi untuk memperoleh pengetahuan yang sedekat mungkin
dengan kenyataan yang sesungguhnya, yang seobyektif mungkin mengenai
hal-hal yang terjadi di masa lampau. Bahan-bahan tsb, kapan saja,
diperlukan dan berguna dipandang dari segi perkembangan ilmu. Tujuan
penting a.l. ialah mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Semua
itu demi pertumbuhan dan pengembangan pengetahuan bangsa mengenai
dirinya sendiri.
Sebagai contoh, ambillah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh
tentara kerajaan Belanda terhadap rakyat Rawagede (1947), Jabar, pada
periode agresi militer pertama Belanda terhadap Republik Indonesia.
Ratusan orang-orangtua, perempuan dan anak-anak yang tak bersalah di
desa itu, telah menjadi korban. Syukur alhamduillah, masih ada para
peneliti dan penstudi bangsa yang memperhatikan dan meneliti masalah
sejarah bangsa. Masih ada para korban yang dengan sabar menuntut dan
memperdjuangkan keadilan! Menuntut keadilan terhadap nasib mereka di
bawah kekejaman tentara Belanda yang melakukan kejahatan perang. Bila
tidak ada uasaha tsb, maka peristiwa 'pembunuhan masal Rawagede', akan
lenyap ditelan waktu, akan terlupakan samasekali. Menjadi jelaslah bahwa
tidaklah benar memperlakukan masalah sejarah --- sebagai 'masa lampau
yang 'traumatik', 'yang jangan diungkit-ungkit kembali demi tidak
membuka kembali luka-luka lama'. Terhadap masalah sejarah tidak tepat
bila menggunakan pandangan 'sudahlah, yang lalu biarkan lalu', 'let
bygones be bygones'. 'Mari melihat kedepan' dsb, sikap yang demikian,
selain tidak ilmiah, juga tidak jujur dan tidak adil terhadap korban.
* * *
Pelajaran yang ditimba dari pengalaman sejarah, lebih-lebih lagi amat
berguna dan diperlukan bagi generasi muda. Agar mereka bisa menarik
pelajaran dari masa lampau, dengan tujuan di masa depan menjadi lebih
bijaksana. Pada setiap periode, pemahaman mengenai sejarah bangsa
merupakan dasar penting bagi pendidikan dan pengokohan KESADARAN
BERBANGSA, mencintai tanah air dan rakyat. Bagi memupuk patriotisme dan
nasionalisme progresif. Juga untuk mencegah agar bangsa ini jangan
sampai terjurumus ke dalam jurang nasionalisme sempit, chauvisime atau
fikiran maupun kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka
Tunggal Ika, sekularisme dan pluralisme positif.
Sama-sama diketahui bahwa pencatatan peristiwa sejarah itu tidak jarang,
bahkan sering dilakukan sesuai pemahaman atau versi dan visi si
pencatat. Maka tak luput dari subyektivisme. Pencatatan dilakukan
menurut apa yang disaksikan dan dialami sendiri. Menurut ingatan,
pilihan maupun apa yang dianggapnya benar-benar terjadi. Yang dianggap
bukan rekayasa untuk tujuan kepentingan tertentu. Pencatatan yang
dilakukan menurut ingatan juga bisa subyektif. Karena tidak jarang orang
mengingat apa yang ingin diingatnya kembali. Dan 'lupa' terhadap apa
yang tidak ingin dihapuskan dari ingatannya. Bisa juga disebabkan oleh
latar belakang malapetaka yang menimpa diri, kesedihan dan peneritaan
keluarga atau golongannya. Disebabkan oleh 'trauma'.
Setelah bangsa ini mengalami gerakan Reformasi yang menggelora pada
tahun 1998, pencatatan dan penulisan sejarah, studi dan analisis, syukur
alhamdulillah, tidak lagi menjadi monopoli penguasa, elite cendekiawan
yang mengabdi penguasa, atau segolongan orang dalam masyarakat. Tetapi
dilakukan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Banyak dilakukan oleh
kalangan lembaga studi dan riset maupun oleh para pakar dan ilmuwan,
teristiemwa oleh generasi muda. Masing-masing menurut kemampuan dan
kondisinya. Berbagai hasil pencatatan, penulisan dan studi sejarah,
memberikan kesempatan yang baik sekali, yang belum pernah terjadi
sebelumnya, bagi bangsa, khususnya bagi generasi muda, untuk berhadapan
dengan bahan-bahan tsb, membaca, memikirkanya serta menarik
kesimpulannya sendiri. Mengembangkan semangat berfikir berdikari, tak
jemu dan tak khawatir bersusah payah dalam usaha mencari kebenaran dan
keadilan melalui belajar dan pemahaman sejarah itu sendiri.
* * *
Dengan pandangan sejarah seperti diuraikan diatas, maka tak bisa
dibenarkan kebijakan Menteri Menhuk Dan HAM, Andi Matalatta,
bersangkutan dengan 'orang yang terhalang pulang', yang setelah terjadi
Peristiwa 1965, oleh penguasa Orba paspornya dicabut dengan
sewenang-wenang tanpa proses apapun.
Menteri Andi Matalatta menganggap seolah-olah masalah sejarah, dengan
alasan 'orientasi ke depan' , soal pelanggaran undang-undang, hukum dan
hak azasi menusia warganegara Indonesia, bisa dipecahkan, diselesaikan
dengan acara adminstratif semata. Dengan pemberlakuan Undang-Undang
Kewarganegaraa yang baru. Sikap Menteri, sikap pemerintah yang
diwakilinya, bukankah itu suatu pecobaan untuk menyederhanakan suatu
masalah yang tidak sederhana? Suatu pendekatan dan cara penyelesaian
masalah yang menggunakan pandangan 'burung unta'. Seperti 'burung unta
yang meyembunyikan kepalanya ke dalam pasir'. Karena dia sendiri tidak
mau melihat kenyataan, maka dikiranya kenyataan itu tak ada.
Jelas, masalah pancabutan paspor warganegara yang tak melakukan
pelanggaran hukum apapun, yang kebetulan sedang ada di luar negeri
mengemban pelbagai tugas, seperti tugas belajar dan tugas-tugas lainnya
dari pemerintahan Presiden Sukarno, --- adalah suatu pelanggaran hukum,
menyalahi UUD RI. Itulah sebabnya a.l mereka-mereka itu menjadi apa yang
dikenal sekarang, sebagai 'orang-orang yang terhalang pulang'.
Apa yang terjadi adalah pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh
penguasa ketika itu, yaitu fihak militer di bawah Jendral Suharto. Harus
selalu diingat dan dicacat, mereka-mereka yang paspornya dicabut,
kewarganegaraannya direnggutkan, adalah warganegara yang patuh hukum,
yang setia pada Republik Indonesia, setia pada Presiden Sukarno, yang
ketika itu adalah kepala pemerintahan dan kepala negara Republik
Indonesia. Banyak diantaranya adalah pejuang-pejuang kemerdekaan.
* * *
Dalam wawancaranya dengan korespoenden A. Supardi dari 'Rakyat Merdeka'
(Den Haag, 20 Sept 2008), pandangan 'administratif' Menhuk Dan Ham Andi
Mattalata, jelas sekali diuraikan seperti dikutip sebagian di bawah ini sbb:
_A. Supardi: _
*Berdasarkan UU Kewarganegaraan, pencabutan paspor dan sekaligus juga
kewarganegaraan eks-Mahid (eks mahasiswa ikatan dinas) dan "orang-orang
yang terhalang pulang" lainnya adalah merupakan pelanggaran HAM. Oleh
karena itu, dalam proses pengembalian paspor/kewarganegaraan mereka
seyogyanya ada penegasan dari Pemerintah RI sekarang ini tentang
pelanggaran HAM tersebut. Pendapat Anda?*
_Mentri Andi Mattalata: _
Undang-undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru ini
pendekatannya sebenarnya untuk mengakhiri semua masalah-masalah dasar
kenegaraannya, siapa yang menjadi warganegara. Termasuk mengakhiri
masalah-masalah kewarganegaraan yang bisa dikaitkan dengan masalah
politik, dengan orientasi kami ke depan.
Karena itu UU Kewarganegaraan ini lahir hampir bersamaan dengan UU
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di DPR. Cuma sayang, ketika ke
Mahkamah Konstitusi, MK membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
ini.
Karena itu pada saat UU Kewarganegaraan RI tahun 2006 (yang diberlakukan
hingga bulan Agustus 2009) dibuat berdasarkan pikiran kita ke depan,
bukan ke belakang.
_A. Supardi:_ *Alasannya apa?*
_Mentri Andi Mattalata:_
Ya kita mau membangun negeri ini menyamakan dan menyatukan seluruh
potensi bangsa ke depan. Kalau tentang masalah masa lalu, biarlah hukum
yang menyelesaikanya.
_A. Supardi:_
*Tetapi persoalannya, mereka itu kan dicabut paspornya. Dalam UU 12/2006
tentang Kewarganegaraan RI, misalnya menganggap bahwa eks-Mahid dan
"orang-orang yang terhalang pulang" lainnya itu telah lalai dalam
melapor ke KBRI setempat lima tahun berturut-turut adalah tidak sesuai
dengan kenyataan yang sesungguhnya. Penjelasan Anda?*
_Mentri Andi Matalata:_
Ya, setiap problem itu kan ada penyelesaiannya: 1) melalui hukum; 2)
melalui /management//administrasi. *Yang ditempuh UU 12/2006 ini ialah
penyelesaian melalui management/administrasi. Demikian a.l.kutipan
wawancara koresponden A. Supardi dengan Menhuk dan Ham Andi Mattalata.
(20 Sept d008). Sedemikai yang dikutip dari wawancara tsb. *
** * **
Seperti yang pernah berkali-kali diuraikan di ruangan ini, maupun tukar
fikiran yang pernah dilakukan dengan fihak KBRI Den Haag menjelang
kedatangan (sekarang mantan) Mentri Awaluddin Hamid tempohari, sikap
yang paling tepat dari fihak pemerintah seharusnya, ialah:
1. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa tindakan pencabutan paspor
dan dengan sewenang-wenang merenggutkan kewarganegaran orang-orang
Indonesia yang berlangsung sesudah Peristiwa 1965, adalah suatu
pelanggaran serius oleh penguasa ketika itu terhadap hukum, UUD-RI dan
Hak-Hak Azasi Manusia.
2. Secara terbuka pemerintah yang sekarang menyatakan minta maaf kepada
para korban yang paspornya telah dicabut, serta kewarganegaraanya telah
direnggutkan, yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah..
3. Pemerintah segera memulihkan serta merehabilitasi hak kewarganegaraan
dan paspor para korban tsb.
4. Terserah kepada mereka-mereka yang paspornya dicabut, apakah mereka
yang, disebabkan keterpaksaan telah mengambil kewarganegaran asing,
bersedia atau tidak secara formal memulihkan kewarganegara Republik
Indonesia.
* * *
[Non-text portions of this message have been removed]
