http://www.indomedia.com/bpost/112006/8/opini/opini4.htm

Korupsi Dan Komoditas Politik



ADA kabar menggembirakan terkait tren positif yang dicapai Indonesia dalam 
upaya pemberantasan korupsi akhir-akhir ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan 
Transparency International (TI), Senin (6/11), Indeks Persepsi 
Korupsi/Corruption Perception Index (IPK) Indonesia naik, dari 2,2 pada 2005 
menjadi 2,4 pada 2006. 

Indonesia menempati ranking 130 dari 163 negara. Sedangkan pada 2005, Indonesia 
berada di posisi ke-133 dari 146 negara.

Dari data yang ada, prestasi Indonesia memang terus naik sejak 2003. Pada tahun 
tersebut, IPK Indonesia 1,9 dan pada 2004 naik menjadi 2,0. 

Hanya, meski ranking merangkak naik, Indonesia masih jauh di bawah 
negara-negara Asia lainnya. Seperti, Singapura (9,4), Hong Kong (8,3), Jepang 
(7,6), Taiwan (5,9), Korea Selatan (5,1), Malaysia (5,0), Thailand (3,6), China 
(3,3), India (3,3), Sri Lanka (3,1) dan Filipina (2,5).

Terlepas dari keberhasilan tersebut, kita pun masih prihatin sebab kenyataannya 
upaya pemberantasan korupsi masih banyak menemui ganjalan. Selain karena 
lemahnya aparatur penegak hukum, dukungan birokrasi pun jauh dari harapan.

Data yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW), sangat mencengangkan. 
Setidaknya 11 koruptor berhasil kabur sepanjang dua tahun masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka antara lain bos kelompok Texmaco 
Marimutu Sinivasan, mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Tabrani Ismail, dan 
mantan Ketua DPRD Banten, Dharmono K Lawi. Belum lagi sejumlah nama yang kini 
masuk daftar DPO dan harus ditayangkan lewat televisi.

Melihat kenyataan seperti itu, bukan mustahil sebenarnya IPK di Indonesia bisa 
'berlari' dibandingkan prestasi saat ini, andaikata seluruh komponen memegang 
komitmen yang sama.

Menurut hemat kita, istilah korupsi kini seakan masih sebatas komoditas 
politik. Pengungkapan korupsi belum menjadi kesadaran dalam kerangka mewujudkan 
profesionalitas. Sebaliknya, banyak kasus korupsi terungkap ke permukaan hanya 
karena ada latar belakang suka atau tidak suka terhadap oknum bersangkutan.

Contoh paling aktual dialami sejumlah kepala daerah yang berhasil memenangkan 
pilkada beberapa waktu lalu. Banyak pejabat segera digoyang isu korupsi, karena 
memendam persoalan dengan lawan-lawan politiknya-- meski di antara mereka ada 
yang terbukti dan ada pula yang mentah. 

Dalam tataran lain, kasus sebangun dialami Presiden Yudhoyono dalam pembentukan 
Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R). 
Lembaga yang dipimpin Marsillam Simandjuntak itu, kontan mendapat penentangan 
dari Partai Golkar, termasuk Wapres Jusuf Kalla dan lain-lainnya. Dalam 
kontroversi yang muncul pun lebih kental nuansa politis dibandingkan alasan 
fungsionalnya. 

Sebagian besar kalangan lebih mempersoalkan kekhawatiran akan tumpang tindihnya 
dalam kelembagaan. Sebaliknya, kajian tentang seberapa jauh efektifitas kinerja 
lembaga tersebut nyaris tak terdengar. 

UKP3R yang telah menetapkan lima tugas pokok, yaitu perbaikan iklim usaha dan 
investasi, menjaga pelaksanaan reformasi, peningkatan kinerja BUMN, perluasan 
peranan usaha kecil menengah, dan perbaikan penegakan hukum, itu seakan mentah 
gara-gara perbedaan kepentingan semata. 

Akhirnya, kita sepakat bahwa gerakan anti-korupsi seharusnya menjadi nafas 
bersama, tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Keluarnya Inpres tentang 
pemberantasan korupsi maupun program prioritas dari Kapolri Jenderal Sutanto 
saat ini, seharusnya bisa diterjemahkan setiap elemen, tak terkecuali birokrasi 
di tingkat paling rendah sekali pun.

Tentu jika komitmen itu benar-benar diwujudkan, kita optimis IPK pemberantasan 
korupsi di Indonesia tidak akan berjalan lambat, atau bahkan jalan di tempat. 
Bukan hal mustahil kita pun bisa menyalip prestasi negara-negara tentangga, 
sepeti Thailand, Sri Lanka, Filipina, dan lain-lainnya. Semoga


[Non-text portions of this message have been removed]



=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke