http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008101922533632
Senin, 20 Oktober 2008
OPINI
Minggirlah Wahai Para Politisi Busuk!
Oyos Saroso H.N.
Jurnalis, Koordinator GNJPPB Lampung 2003-2004
Bersamaan dengan pendaftaran dan pengumuman daftar calon sementara (DCS)
anggota legislatif, gerakan masyarakat sipil menolak hadirnya politisi busuk
dalam panggung legislatif mulai menguat. Di Jakarta dan beberapa daerah di
Indonesia, Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk (GNJPPB) yang
melibatkan pelbagai elemen masyarakat sipil dan dirintis pada 2004 mulai
mendapat sambutan masyarakat. Di sisi lain, pro-kontra, sinisme, dan skeptis
juga mengiringi gerakan ini.
Pengalaman 2004 menunjukkan bersamaan terkuaknya borok para politisi
busuk--sehingga mereka gagal masuk saringan calon politisi penghuni gedung
Dewan nan suejuk--menjadi berkah bagi politisi lain yang relatif lebih bersih.
Artinya, GNJPPB ada pengaruh positif bagi para politisi yang memang selama ini
tidak bermasalah karena jumlah pesaingnya jadi berkurang.
Maka, wajarlah gerakan ini pada 2004 juga banyak mendapat dukungan para
politisi. Mungkin mereka berprinsip: Kalau bersih, kenapa takut?
Ya, para politisi memang tidak perlu takut atau khawatir dengan GNJPPB.
Selain memang tidak untuk menakut-nakuti, gerakan ini tidak akan mengambil alih
tugas KPU/KPUD, polisi, atau jaksa. GNJPPB bukanlah gerakan balas dendam atau
permainan broker politik untuk menangguk keuntungan finansial.
Tujuannya pokoknya adalah bersama-sama konstituen dan masyarakat luas
menjaring politisi busuk untuk tidak masuk ke lembaga-lembaga terhormat.
Caranya, antara lain, dengan menelusuri rekam jejak (track record) calon
anggota legislatif yang kini sedang berlomba menjadi anggota legislatif.
Setelah calon-calon yang bermasalah dengan data valid ditemukan, selanjutnya
diumumkan kepada publik agar para konstituen tidak memilih calon bermasalah
tersebut.
Tidak lolosnya politisi busuk akan memberikan harapan kita bisa menunda
pembusukan atau kerusakan politik (political decay), meminjam istilah Samuel
Huntington, di lembaga legislatif dan lembaga pemerintah. Sebaliknya, lolosnya
para politisi busuk ke gedung parlemen akan mempercepat terjadinya pembusukan
politik. Pembusukan, perusakan, atau peluruhan politik sebagai sebuah gejala
rusaknya sistem politik, menurut Huntington, terjadi karena tindakan-tindakan
negatif para aktor politik.
Pembusukan politik bukan hanya menyebabkan lembaga itu tidak sehat,
melainkan juga akan merugikan kepentingan rakyat. Dengan argumen ini, GNJPPB
mestinya tidak hanya menjadi gerakan moral yang elitis. GNJJPPB mestinya juga
harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat luas.
Secara legal-formal, saringan utama bagi para calon legislator seharusnya
adalah partai politik itu sendiri dan KPU/KPUD. Namun, kita semua mafhum,
selama ini pengurus parpol dan KPU/KPUD juga bekerja berdasar pada unsur
legal-formal semata.
Bahkan, banyak contoh membuktikan sikap tutup mata para pengurus parpol
acap menjadi pintu masuk paling yahud menuju sukses jadi legislatif.
Orang-orang kampung di pucuk-pucuk gunung pun tahu, biaanya mereka yang
menyetor uang paling besar ke parpol dengan mudah akan lolos jadi caleg.
Kita pun patut meragukan KPU/KPUD akan punya kemauan dan upaya untuk
mengecek apakah calon anggota legislatif A, B, dan C bermasalah atau tidak.
Asal bisa memenuhi syarat formal, loloslah calon legislatif itu. Itulah
sebabnya, di Aceh ada anggota jaringan pencuri kendaraan bermotor yang lolos
sebagai caleg. Si caleg bermasalah itu dicoret dari DCS setelah ditangkap
polisi.
Fakta seperti itu juga menjadi alasan lain kenapa GNJPPB atau
antipolitisi busuk harus melibatkan banyak orang dan menjadi gerakan yang
masif. Sudah saatnya masyarakat sipil menyadari bahwa politik bukan hanya
urusan para fungsionaris partai. Rakyat harus selalu diingatkan bahwa mereka
juga makhluk politik.
Dalam kehidupannya rakyat tidak akan lepas dari urusan politik.
Lebih-lebih setelah kita memasuki era reformasi dan UUD 1945 diamendemen.
Ya, kini beberapa lembaga negara--seperti Bank Indonesia, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Komnas HAM, KPU, dan sejumlah lembaga di daerah--rekrutmen para anggotanya
harus melalui lembaga legislatif. Para calon anggota lembaga tersebut harus
diuji kelayakan dan kepatutannya oleh lembaga legislatif. Bagaimana mungkin
orang-orang yang hobi korupsi, pelanggar HAM, penjahat lingkungan, pelaku
amoral, broker proyek, serta pemakai dan pengedar narkoba bisa menguji
orang-orang yang akan mengisi lembaga-lembaga terhormat?
Memang, sampah busuk kini sudah bisa didaur ulang menjadi barang bernilai
lagi. Sampah juga bisa dijadikan biogas sehingga bermanfaat bagi orang banyak.
Namun, politisi busuk sulit "didaur ulang" atau "direparasi" agar tercium
"wangi" dan mengilat. Kalau mereka lolos saringan dan terpilih menjadi anggota
legislatif mereka akan mempercepat proses pembusukan lembaga legislatif. Kalau
mereka nanti menjadi legislator dan diberi wewenang lebih, mereka akan
menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Skandal suap di DPR yang akhir-akhir ini merebak menunjukkan proses
pembusukan oleh para politisi busuk hasil yang lalu sedang terjadi di lembaga
terhormat itu. Untuk konteks Lampung, publik tentu bisa menilai sendiri siapa
saja anggota legislatif yang masuk kategori busuk (dan kini mencalonkan
kembali). Alat ukurnya tidak harus politisi yang sudah pernah dipenjara atau
divonis pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Alat ukur itu mungkin pas
dipakai KPU.
Bagi publik, untuk menilai seorang politisi itu busuk atau tidak bisa
dengan cara melihat dan menelusuri rekam jejaknya selama ini. Selain kriteria
di atas (pelanggar HAM, perusak lingkungan, koruptor, dll.), mereka yang selama
ini tersangkut kasus narkoba, politisi yang melakukan tindakan amoral/asusila,
politisi yang memakai gelar akademis dan ijazah palsu tentu juga pantas disebut
politisi busuk.
Politisi yang sekarang menjadi anggota Dewan, tetapi dengan cara membeli
suara kepada oknum anggota PPK atau KPUD juga termasuk busuk. Para anggota
Dewan yang selama ini kerjanya molor (tidur) melulu saat membahas nasib rakyat,
menjadi broker proyek, suka minta uang fee kepada eksekutif untuk meloloskan
RAPBD, dan minta tunjangan rumah sewa rumah (padahal mereka sudah punya rumah)
yang nilainya tidak wajar juga termasuk politisi busuk. Mereka tidak perlu
dipilih lagi untuk mewakili rakyat.
Ya, GNJPPB boleh bubar, tetapi rakyat harus selalau disadarkan bahwa
kepedulian mereka hari ini terhadap sepak terjang politisi busuk akan
menentukan nasib mereka pada masa-masa mendatang. Jadi, memang, ada atau tidak
ada GJPPB, para politisi busuk harus kita tolak menjadi wakil rakyat. Jangan
pilih politisi busuk!
[Non-text portions of this message have been removed]
