http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=19108


2010-05-24 
Tangani Teroris secara Holistik


[JAKARTA] Penanganan teroris tidak bisa instan, tetapi perlu upaya jangka 
panjang, dengan perencanaan yang matang dan holistik. Salah satunya adalah 
dengan pendekatan persuasif kepada kelompok yang memang dicurigai atau 
terindikasi tumbuhnya paham yang menjurus pada terorisme. 


Demikian Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaedy usai menjadi 
pembicara dalam sebuah seminar mengenang almarhum Gus Dur di Jakarta akhir 
pekan lalu. Menurutnya, selama ini pemerintah memang tidak punya upaya lain 
selain penggerebekan dan penembakan. Hal ini disebabkan pemerintah terlalu lama 
membiarkan gerakan itu tumbuh menjadi kuat dan matang tanpa upaya pencegahan. 
Ibarat penyakit tidak dilakukan sejak ada gejala, tetapi dibiarkan menjalar dan 
kuat, sehingga ketika ada shock therapy itu terlalu berat dan tidak mudah, 
katanya.

Kegagalan
Dia mengatakan, munculnya tunas baru terorisme yang umumnya adalah usia muda 
menunjukkan kegagalan penanganan yang lebih berorientasi pada akibat. 
Menurutnya, terorisme tumbuh tidak semata karena paham radikalisme, tetapi 
didukung oleh faktor kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. 


Kondisi ini memberikan peluang kepada teroris untuk merekrut anggota baru. 
Hampir sama dengan Vietnam, karena kemiskinannya memberikan peluang bagi 
teroris dan pemberontak negara untuk berkembang dan merekrut generasi baru. Di 
Malaysia dan Singapura sulit terjadi, karena mereka tidak melihat peluang di 
sana, tidak banyak pengangguran. Karena itu, salah satu langkah konkret yang 
bisa dilakukan adalah, melakukan pendekatan secara penafsiran ataupun ekonomi 
kepada pesantren atau kelompok yang memang diketahui menjadi pusat penggodokan, 
sehingga tidak tumbuh menjadi matang. Pendekatan ini melibatkan pemerintah dan 
semua pihak.


Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Nurkholis mengatakan, saat ini Komnas HAM 
membentuk tim untuk menyelidiki apakah penanganan teroris selama ini melalui 
prosedur atau tidak. Misalnya, apakah benar penembakan dilakukan, karena dalam 
kondisi membahayakan polisi atau tidak. 


Terkait dengan pencegahan, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian 
Pendidikan Nasional Sukemi di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu menuturkan, 
Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pembantu Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan yang bertugas dalam pembinaan siswa meminta perguruan tinggi 
melakukan deradikalisasi. Universitas melakukan deradikalisasi melalui mata 
kuliah agama dan kewarganegaraan. [D-13/D-11] 


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke