saudara sekalian , marilah kita buang jauh2x prasangka buruk yang ada dipikiran kita, aga hati ini senantiasa menjadi tenang, setenang lautan yang tak ber ombak
informasi aqiqah ada di http://www.aqiqahaqilah.com --- Pada Sel, 19/5/09, Hongaria Cantik <ukhti.honga...@gmail.com> menulis: Dari: Hongaria Cantik <ukhti.honga...@gmail.com> Topik: [wanita-muslimah] Cawapres Boediono, BLBI dan NeoLiberalisme Kepada: wanita-muslimah@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 19 Mei, 2009, 1:16 PM Jum'at, 15-05-09 | 11:28 | 367 *Boediono Tak Bersih dari Skandal BLBI* JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), Ir H Nizar Dahlan, mengingatkan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat kembali mempertimbangkan keputusannya lagi untuk mengambil Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres SBY dalam Pilpres 2009 mendatang. Saran agar SBY dan PD kembali mempertimbangkan keputusan tersebut dikarenakan reputasi dan track record Boediono sebagai ekonom yang tak sebaik seperti disebut-sebut selama ini . *"Ingat kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 400 triliun, masing-masing Rp 144,8 triliun untuk bank swasta dan Rp 267 triliun untuk bank pemerintah, yang bermuara pada kesengsaraan rakyat Indonesia," *kata Nizar Dahlan, 14 Mei 2009. Berpindah tangannya uang rakyat kepada segelintir pengusaha bank tersebut, kata Nizar Dahlan pula, bisa terjadi justru *ketika Boediono menjadi Direktur BI urusan analisa kredit dari tahun 1997 hingga 1998. "Ketika BLBI itu menjadi masalah, bahkan dikemplang oleh para koruptor, ternyata Boediono lepas tanggung jawab," *tambahnya. Lalu pada tahun 1998, ketika Boediono menjadi Kepala Bapenas di era Habibie, cawapres pilihan SBY itu, lanjut Nizar Dahlan, juga mengucurkan dana rekap perbankan sebesar Rp 600 triliun. Nyatanya, semua tidak bisa dikembalikan. *"Konyolnya, kenapa harus rakyat yang menanggung akibat dari kecerobohan Boediono tersebut" Bayangkan, melalui APBN, rakyat harus menutupi sebesar Rp 80 triliun yang dicicil melalui APBN hingga tahun 2032 nanti," *kata Nizar pula. Selain itu, lanjut anggota Komisi VII DPR RI itu, ketika Boediono menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Boediono adalah aktor di balik kebijakan privatisasi dan divestasi 'ugal-ugalan' yang ditandai dengan aksi menjual aset strategis bangsa. *"Setelah itu para pengemplangnya justru diberikan release and discharger. *Ini membuat mereka melenggang bebas dan rakyat yang menanggung hutang ratusan triliun rupiah," tandasnya. (fas/jpnn) http://fajar. co.id/index. php?act=news& id=60823 [Non-text portions of this message have been removed] Cepat, Bebas Iklan, Kapasitas Tanpa Batas - Dengan Yahoo! Mail Anda bisa mendapatkan semuanya. http://id.mail.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
