Refleksi : Mengapa prestasi kwalitif di daerah-daerah tertentu menurun? Apakah disebabkan kurang rajin membaca?
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=17287 2010-04-26 Kelulusan UN Turun Bali Terbaik, NTT Terburuk [JAKARTA] Tingkat kelulusan ujian nasiona (UN) tahun 2010 untuk SMA, SMK, dan madrasah aliyah (MA), hanya 89,61 %. Tingkat kelulusan UN, yang diumumkan serentak secara nasional pada Senin (26/4) ini, merupakan yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun ajaran 2005/2006, tingkat kelulusan UN selalu lebih dari 90%. Angka itu merupakan pencapaian yang buruk dan harus disikapi sebagai sebuah bentuk kegagalan yang harus dievaluasi. Target kelulusan UN 2010 untuk SMA, SMK, MA, yakni 95 persen, tidak tercapai dan malah melorot. Dari total peserta 1,52 juta peserta UN, yang lulus hanya mencapai 89,61%, sementara 154.079 siswa lainnya gagal, sehingga harus mengikuti UN ulang 10-14 Mei 2010. Sementara itu, tingkat kelulusan terendah ada di wilayah Indonesia bagian Timur. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, tingkat kelulusan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 47,5% dengan nilai rata-rata 5,65. Dan yang terbaik adalah Bali dengan persentase kelulusan 97,18%. Pengamat sekaligus guru besar Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, Prof Dr Ki Supriyoko berpendapat melencengnya target kelulusan UN 2010 harus disikapi sebagai kegagalan dalam bidang pendidikan. Persoalan prestasi sekolah-sekolah di daerah tertentu yang merosot tajam merupakan bukti bahwa sampai saat ini perputaran alokasi dana pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, masih berpusat di kota-kota besar. Kesenjangan mutu pendidik, fasilitas pembelajaran hingga metode pengajaran, harus lebih dicermati sebagai dasar permasalahan. "Mengapa pemerintah ngotot menyelenggarakan UN? Padahal faktanya standar pendidikan kita belum merata. Dengan melihat kenyataan ini, seharusnya pemerintah berpikir ulang dan tidak terburu-buru menentukan UN," katanya. Senada dengan Supriyoko, pakar pendidikan, HAR Tilaar, mengatakan pemerintah seharusnya memenuhi delapan standar nasional pendidikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan UN. Tingkat kelulusan terendah di Indonesia Timur merupakan bukti dari pelaksanaan standar layanan pendidikan yang belum merata. Hal ini menjadi sinyal agar pendidikan di wilayah-wiayah tertentu itu ditingkatkan. Dia menyesalkan pemerintah menyamaratakan standar UN kepada setiap anak bangsa. Dengan keluarnya nilai UN maka terjadi penghakiman terhadap kemampuan anak di tiap provinsi. "Anak-anak menjadi korban tidak lulus ujian, meski ada ujian ulangan hal itu tidak akan memberikan dampak positif atau keuntungan bagi mereka. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda, tidak bisa disamaratakan dan distandarisasi," katanya, Minggu (25/4). Menurut Ki Supriyoko, bila yang menjadi permasalahan adalah sistem atau metode pembelajaran maka pemerintah berwenang dan wajib menyelenggarakan sistem rolling para guru. "Guru-guru di Jawa diekspor ke daerah lain, sedang guru di daerah yang dianggap jeblok, ditarik untuk perbaikan mutu mengajar. Teknisnya, harus ada tunjangan lebih bagi guru yang di-rolling tersebut," katanya. Hal lain, lanjut Ki Supriyoko, fasilitas yang minim. Tidak bisa dipungkiri, ketertarikan siswa untuk belajar dengan lebih giat, juga bergantung dari fasilitas. Sekolah di kota besar, memberikan berlimpah fasilitas, sedang di daerah pinggiran dan terpencil hanya gigit jari. "Ini yang saya katakan, dana pendidikan itu masih berputar di pusat," tegasnya. Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menuturkan, hasil UN yang menunjukkan kesenjangan kualitas pendidikan di daerah harus menjadi evaluasi pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan.Sedangkan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyatakan, hasil UN menjadi bahan evaluasi dan pemetaan kualitas pendidikan nasional. Bagi daerah dan sekolah-sekolah yang memiliki hasil UN rendah, Kemdiknas berjanji akan melakukan intervensi kebijakan untuk memberikan penguatan kepada kabupaten kota ke sekolah-sekolah yang tingkat kelulusannya rendah. "Dari hasil UN ini kami akan evaluasi dan melakukan melakukan penguatan mulai dari guru sampai dukungan fasilitas kepada sekolah sekolah yang tingkat kelulusannya rendah," tandasnya. Meski tingkat kelulusan hasil UN utama 89,61, dibawah target Mendiknas sebelumnya 95%, Mendiknas mengharapkan dengan adanya ujian UN ulangan tingkat kelulusan akan terdongkrak. Khawatir Tingkat kelulusan yang tak sesuai target ini dikomentari beragam. Pelaksanaan UN yang lebih baik dari tahun sebelumnya membuat tingkat kebocoran bahan ujian lebih kecil sehingga nilai ujian tidak terdongkrak oleh bocoran soal. "Mungkin juga mereka (peserta UN) lebih jujur dari pada daerah lain yang punya tingkat kelulusan lebih baik," katanya di Jakarta, Minggu (25/4). Sedangkan menurut orangtua siswa di NTT, UN seperti momok menakutkan sehingga secara psikologis menekan para siswa sebelum UN berlangsung. David Wungubelen dan Suleman Amheka, orang tua siswa salah satu SMA negeri di Kupang, Senin (26/4) pagi, mengungkapkan hal itu ketika dimintai pendapat tentang rendahnya presentasi kelulusan UN 2010. Keduanya menilai, kebijakan yang terus berubah-ubah dalam penetapan pemerintah tentang standar kelulusan dari tahun ke tahun, jelas mempengaruhi kesiapan para siswa dalam menghadapi UN serta mempengaruhi para guru dalam menyesuaikan materi pelajaran yang diberikan saat proses belajar mengajar menjelang UN. Wakil Gubernur NTT, Esthon Leyloh Foenay secara terpisah mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah daerah sekarang ini adalah pemerataan kualitas pendidikan sampai ke daerah terpencil. Pada tataran SD-SMP, pemerataan mulai terlihat, di mana hampir di tiap kecamatan sudah terdapat antara satu atau dua SMP negeri. Sedangkan untuk pembukaan SMA, perlu didukung minimal tiga SMP. Sedangkan untuk pembukaan sebuah SMA yang representatif, risiko ikutan adalah menyediakan tenaga guru, mess guru, laboratorium dan perpusatakaan. Kini Pemprov NTT mendorong peranan sekolah-sekolah swasta dengan memberikan subsidi silang agar kualitas pendidikan dapat tercapai. Antara lain, tenaga guru bersertifikat diperbantukan pada sekolah-sekolah swasta yang ada. Selain itu, Pemprov NTT memberikan bea siswa bagi pelajar berprestasi, terutama dari kalangan keluarga ekonomi lemah. Program bea siswa itu difokuskan pada daerah-daerah pemekaran, daerah pertumbuhan, dan daerah perbatasan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly menambahkan, tingkat kelulusan di daerah Indonesia Timur rendah karena faktor kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan dan budaya belajar peserta didik yang masih rendah. "Minat baca dan belajar peserta didik di Indonesia Timur lebih rendah dibanding dengan di perkotaan," katanya. [120/D-11/152] [Non-text portions of this message have been removed]
