Refleksi : Kasus Rp 6,7 triliun [US$ 720 million] Bank Century menghilang di alam kebisuan, tetapi SBY siapkan aturan tekan biaya kampanye Rp 50,-- miliar. Beginilah permainan tukang sulap rezim kleptorkatik neo-Mojopahit.
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=5 [ Sabtu, 24 April 2010 ] Biaya Pilkada Tinggi, Picu Korupsi Ketika Calon Telah Terpilih SBY Siapkan Aturan Tekan Biaya Kampanye JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar politik uang dan biaya tinggi dihilangkan dalam pemilihan kepala daerah. Tingginya biaya dalam pilkada dinilai memicu korupsi ketika calon telah terpilih. Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan pesan presiden tersebut di Istana Wapres, Jakarta, kemarin (23/4). Gamawan mengatakan, pemborosan dana dalam pilkada bisa mencapai Rp 50 miliar. Jika dibagi lima tahun, jumlahnya sekitar Rp 10 miliar atau Rp 850 juta per bulan. Padahal, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 8,5 juta per bulan. "Karena itu, terjadi yang seperti sekarang," kata Gamawan, sambil mencontohkan sejumlah kepala daerah yang terganjal kasus korupsi. Gamawan mengatakan, saat ini presiden menyiapkan keppres untuk merancang biaya bagi calon kepala daerah agar bisa ditekan. Pembekalan bagi calon juga akan diberikan oleh pusat. Partai diminta untuk mengarahkan calon agar tidak menggunakan anggaran terlalu besar saat kampanye. Mantan gubernur Sumbar itu mengatakan, pelanggaran berupa politik uang banyak terjadi dalam pilkada. Namun, hal tersebut tidak mudah dibuktikan. Sebab, dana yang dikeluarkan langsung oleh calon biasanya tidak besar. Namun, ada kontrak politik antarcalon dengan jumlah dana tertentu yang tidak bisa diketahui secara transparan oleh publik. Gamawan mengatakan, idealnya, partai yang mengusung calon lebih banyak turut dalam pendanaan kampanye. Mendagri mengatakan, kadangkala praktik politik uang juga terjadi karena ketidaktahuan calon kepala daerah mengenai implikasi pidananya. Untuk itu, mulai tahun depan, Kemendagri akan memberikan orientasi kepada kepala daerah terpilih serta pembekalan kepada para calon. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mendukung gagasan tersebut. Malah wacana itu sudah berkembang secara informal di komisinya. ''Ini lebih strategis daripada mewacanakan syarat berpengalaman dan kesusilaan yang mengada-ada itu,'' kata Ganjar. Menurut dia, bila dana kampanye setiap calon dibatasi, itu bisa memberi kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk berkompetisi. Anggota FPDIP itu menambahkan, saat ini, pembatasan dana kampanye memang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dia berpendapat, pengaturannya lebih baik dilakukan melalui undang-undang, bukan keppres. ''Keppres itu tidak masuk dalam tata perundang-undangan. Kalau mau menyelesaikan secara komprehensif, sekalian lewat undang-undang,'' ujarnya. Ganjar mengingatkan bahwa Mendagri kini tengah menggodok perubahan UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. ''Pengaturan dana kampanye bisa sekalian diatur,'' saran legislator PDIP itu. Dia berharap ke depan pembatasan tersebut juga diberlakukan bagi semua jabatan publik yang direkrut melalui pemilihan umum. Di antaranya, capres dalam pilpres dan para caleg dalam pemilu legislatif. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyatakan, menekan anggaran kampanye pilkada tidak hanya berdampak pada efisiensi. Calon pemimpin kepala daerah dengan bujet kecil juga bisa mendapat kesempatan maju mencalonkan diri. ''Di daerah kan banyak orang potensial, tapi tidak mau maju karena finansial yang pas-pasan. Aturan ini menciptakan iklim yang lebih fair," katanya. (sof/pri/bay/c6/t [Non-text portions of this message have been removed]
